PAJAK SPBU

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada SPBU

Minyak mentah hasil pertambangan/pengeboran oleh Pertamina bukan merupakan Barang Kena Pajak (Selanjutnya disebut BKP dalam jurnal-jurnalan ini) yang dikenakan PPN karena diambil langsung dari sumbernya (UU PPN Pasal  ayat ! huru" a)# Namun setelah diolah menjadi BBM yang siap dikonsumsi menjadi BKP yang dikenakan PPN# $adi BBM yang dijual oleh Pertamina kepada SPBU yang nantinya dikonsumsi oleh masyarakat umum merupakan BKP yang terutang PPN# Namun terdapat aspek khusus untuk penjualan atas produk-produk Pertamina dimana yang memungut PPN adalah Pertamina pada saat penebusan %& oleh SPBU (S'-/P$#*/++,)# arga jual BBM kepada konsumen in.lude PPN sebesar 0 atas PPN telah dibayarkan oleh SPBU kepada kepada Pertamina Pertamina karena di dalamnya dalamnya sudah termasuk termasuk harga jual kepada kepada konsumen konsumen## %imana %PP atas BBM dalam SPBU didapat dari harga jual dari pihak Pertamina kepada SPBU0  jadi Pertamina memungut PPN sebesar dari harga harga jual kepada SPBU# %alam S'- /P$#*/++, tanggal , 1pril ++, tentang Pengenaan PPN (Pajak Pertambahan  Nilai) atas BBM0 disebutkan bah2a bagi pengusaha yang dalam kegiatannya hanya semata-mata menyerahkan produk BBM (premium0 solar0 minyak tanah0 minyak diesel0 minyak bakar0 a3tur0 a3igas)0 selain P'451M6N10 P'451M6N10 tidak perlu dikukuhkan menjadi PKP)# Karena produk yang dijual0 yaitu premium0 solar0 minyak tanah0 dan lainnya0 di dalam harga jualnya sudah termasuk PPN PPN atas pembelian BBM yang dibayarkan oleh SPBU kepada Pertamina dianggap sebagai  biaya# 1tas penjualan BBM0 SPBU tidak lagi memungut PPN kepada konsumen tetapi harga in.lude PPN atau lebih dikenal oleh pengusaha SPBU dengan sebutan PPN 7inal karena tidak   perlu memungut PPN lagi# Berdasarkan aspek as pek khusus tersebut maka SPBU tidak terdapat Pajak  Masukan dan Pajak Keluarannya# Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) Pada SPBU

Berdasa Berdasarka rkan n Pasal Pasal !! ayat ayat (b) (b) dan ! UU PPh dikata dikatakan kan bah2a Menteri Menteri Keuangan Keuangan dapat menetap menetapkan kan bah2a bah2a badanbadan-bad badan an terten tertentu tu untuk untuk memung memungut ut pajak pajak dari dari 8ajib Pajak Pajak yang yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain# %an ketentuan mengenai dasar pemungutan0 pemungutan0 kriteria0 si"at0 dan besarnya besarnya pungutan pungutan pajak diatur diatur dengan dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan# Maka Pajak Penghasilan Pasal !! adalah PPh yang dipungut oleh Pertamina dan badan usaha selain selain pertam pertamina ina yang yang berger bergerak ak dibida dibidang ng bahan bahan bakar bakar minyak minyak jenis jenis premi9 premi9 dan gas0 gas0 atas  penjualan hasil produksinya# 1tas 1tas penjual penjualan an hasil hasil produk produksi si pertam pertamina ina dan badan badan usaha usaha selain selain Pertam Pertamina ina yang yang berger bergerak  ak  dibidang bahan bakar minyak jenis premi9 dan gas serta pelumas kepada penyalur dan/atau agennya dipungut dipungut dengan tari" : # 0!* 0!* dari penjualan penjualan tidak tidak termasuk termasuk PPN untuk untuk penjualan penjualan kepada kepada SPBU SPBU Pertamina Pertamina !# 0, dari dari penjualan penjualan tidak tidak termasuk termasuk PPN untuk untuk penjualan penjualan kepada kepada SPBU SPBU bukan bukan pertamina pertamina ; Non SPBU ,# BB<: BB<: 0, dari dari penju penjuala alan n tidak tidak termasu termasuk k PPN # Pelum Pelumas: as: 0, 0, dari penju penjualan alan tidak tidak terma termasuk suk PPN PPN Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal !! terhadap Produsen atau importir bahan bakar minyak0  bahan bakar gas0 dan pelumas0 atas penjualan bahan bakar minyak0 bahan bakar gas0 dan

 pelumas= atas penjualan kepada penyalur/agen bersi"at "inal (PMK-!!/PMK#/!! Pasal + ayat !)# SPBU 2ajib membayar atas pungutan PPh Pasal !! oleh Pertamina sebesar tari" yang telah ditentukan di atas dari %PP yang didapatkan dari harga jual SPBU kepada konsumen# %an saat terhutang Pajak Penghasilan Pasal !! atas penjualan bahan bakar minyak0 bahan bakar gas0 dan  pelumas0 terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang/delivery order  diterbus (PMK-!!/PMK#/!! Pasal  ayat *)# - See more at: http://222#nusahati#.om/!,/!/sekilas-perpajakan-bagi-pengusahaspbu/>sthash#4k6'9"n*#dpu"