TUGAS HUKUM INVESTASI DAN PEMBANGUNAN KELAS KELAS B PERBEDAAN NASIONALISASI DENGAN EKSPROPRIASI
Nama : NPM
:
Menuru Menurutt P. Adriaan Adriaanse, se, nationa nationaliza lization tion means means that a busines businesss become become stateow stateowned ned property; property; it becomes becomes a nation affair , artinya nasionalisasi adalah suatu bisnis yang menjadi kekayaan dari Negara dan menjadi urusan Negara. Nasionalisasi merupakan suatu perbuatan yang ditujuk ditujukan an untuk untuk mengub mengubah ah structu structural ral masyar masyarakat akat atau Negara. Negara. Dengan Dengan demikia demikian, n, nasionalisasi tidak mewajibkan adanya suatu ganti rugi 1. Menurut P. Adriaanse, nasionalisasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : a. Expro Expropria priation tion (ekspro (ekspropria priasi), si), yakni yakni suatu suatu bentuk bentuk nasion nasionalis alisasi asi yang disertai disertai dengan dengan pembayaran pembayaran ganti ganti rugi rugi atau kompens kompensasi; asi; b. Confiscation Confiscation (konfiskasi), (konfiskasi), yakni suatu bentuk nasionalisasi nasionalisasi yang tidak disertai disertai dengan dengan pemberian pemberian kompensas kompensasii atau ganti ganti rugi. rugi. Sudarto Gautama juga berpendapat bahwa nasionalisasi tidak wajib diiringi dengan ganti rugi atau kompen kompensas sasi. i. Menuru Menurutny tnya, a, nasiona nasionalisa lisasi si sebaga sebagaii salah salah satu satu bentuk bentuk pencab pencabuta utan n hak (onteigening) merupakan suatu cara paksa untuk mengalihkan hak pihak partikulir kepada Negara2. Gillian White juga berpendapat sama, ia menyatakan bahwa, nasionalisasi merupakan suatu terminology yang menggambarkan suatu proses yang mana kekayaan, serta hak dan kepentingan dalam kekayaan dialihkan dari kepemilikan umum swasta oleh agen-agen Negara yang bertindak atas dasar kewenangan legislatif atau eksekutif. Setelah pengalihan kekayaan berada dalam, dalam, dan dan dieksploitas dieksploitasii oleh Negara Negara atau atau suatu badan yang dibentuk dibentuk oleh Negara. Negara. Gillian berpendapat bahwa terdapat factor-faktor non yuridis yang menjadi motif dari nasionalisasi, seperti perasaan nasionalisme, kehendak akan perubahan social dan ekonomi. Hubungan antara nasionalisasi dengan konfiskasi dan ekspropriasi menurutnya adalah : •
Hubungan nasionalisasi dengan konfiskasi; Konfis Konfiskas kasii yang merupak merupakan an jenis jenis nasion nasionalis alisasi asi adalah adalah nasion nasionalis alisasi asi konfis konfiskas kasi. i. Konfiskasi Konfiskasi dapat berarti suatu bentuk pengambilalihan pengambilalihan kekayaan kekayaan swasta yang tidak
1
P. Adriaanse, Confiscation in Private International Law (Martinus Nijholf, The Haque, 1956), hal. 1-10.
2
Sudargo Gautama, Segi-segi Hukum Internasional pada Nasionalisasi di Indonesia (Bandung: Alumni, 1975), hal. 6 1
memilik memilikii hubung hubungan an dengan dengan nasiona nasionalisa lisasi, si, misalny misalnya, a, konfisk konfiskasi asi kekayaa kekayaan n seorang seorang terpidana. •
Hubungan nasionalisasi dengan ekspropriasi; Nasionalisasi Nasionalisasi dan ekspropriasi ekspropriasi merupakan merupakan dampak dampak langsung langsung dari kedaulatan kedaulatan Negara Negara atas segala hak milik dalam wilayah hukumnya. Baik nasionalisasi maupun ekspropriasi merup merupak akan an peng pengali aliha han n hak hak milik milik pers perseo eoran ranga gan n menja menjadi di hak hak milik milik Nega Negara ra yang yang dipaks dipaksaka akan. n. Tetapi, Tetapi, nasion nasionalis alisasi asi dilakuk dilakukan an pada pada waktu-w waktu-wakt aktu u tertentu tertentu,, sedang sedangkan kan ekspropriasi dapat dilakukan kapan saja asalkan untuk kepentingan Negara.
Dalam Dalam hal ini S. Fried Friedman man memil memilik ikii pend pendap apat at yang yang berb berbed eda, a, menu menuru rutn tnya ya nasi nasion onali alisa sasi si merupakan bagian dari ekspropriasi. Menurut S. Friedman, ekspropriasi itu terdiri dar i dar i3 : 1. Indiv Individu idual al Exp Expro ropri priat ation ion;; Dalam Dalam eksprop eksproprias riasii individ individu u maka maka akan akan ditentuk ditentukan an secara secara khusus khusus subyek subyek hukum hukum maupun milik subyek hukum yang bersangkutan yang akan diekspropriasi. 2. Gene General ral Expr Exprop opria riatio tion; n; Ekspropriasi umum, subyek hukumnya tidak disebutkan, yang disebutkan hanya milik yang yang akan akan dicab dicabut ut hakn haknya. ya. Eksp Ekspro roria riasi si umum umum meru merupak pakan an nasio nasiona nalis lisas asii ketik ketikaa ekspro ekspropria priasi si umum umum bertujua bertujuan n untuk untuk mengub mengubah ah struktu strukturr ekonom ekonomii dan social social suatu suatu Negara. Tetapi, ketika maksud maksud dilakukanny dilakukannyaa adalah untuk memindahkan memindahkan pemanfaatan pemanfaatan hasil-hasil produksi dari golongan yang satu kepada golongan lain maka hal itu menjadi sosialisasi. Dari hal-hal tersebut maka nampaklah bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai hubungan nasionalisasi dan ekpropriasi. Ada yang berpendapat bahwa ekspropriasi merupakan bagian dari nasionalisasi nasionalisasi sedangkan sedangkan yang lain berpendapat berpendapat bahwa nasionaliasi nasionaliasi merupakan merupakan bagian dari eksproriasi. eksproriasi. Hal ini merupakan dampak dari perubahan perubahan pemikiran pada permulaan abad abad ke-2 ke-20, 0, yakn yaknii dari dari cara cara berp berpik ikir ir libe libera rall menj menjad adii cara cara berp berpik ikir ir ideo ideolo logi gi Nega Negara ra kesejah kesejahtera teraan. an. Menuru Menurutt cara berpiki berpikirr liberal liberal maka maka hak milik milik adalah adalah mutlak. mutlak. Teori Teori Gierke Gierke mengemukakan bahwa hak milik bersumber dari hukum alam sehingga tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk penguasa. Hal ini mengalami pergeseran pada permulaan abad ke-20, di mana peran Negara mulai dipandang perlu dan penting untuk diperbesar dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Maka pemikiran mengenai hak milik pun bergeser, hak milik dianggap memiliki fungsi sosial, dan hal ini pun yang terjadi di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut maka menurut penulis sependapat dengan pendapat terakhir terakhir yang yang dikemu dikemukak kakan an oleh oleh S. Friedma Friedman n bahwa bahwa nasion nasionalis alisasi asi merupak merupakan an bagian bagian dari 3
S. Friedman, Expropriation Expropriation in International International Law (London: Stevens & Sons, 1953), hal. 5-12. 2
ekspropriasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sebagai Negara hukum menganut sistem bahwa hak milik memiliki memiliki fungsi fungsi social. Seperti Seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 6 UU Poko Pokok k Agrar Agraria ia Indo Indone nesia sia saat saat ini ini bahw bahwaa tanah tanah memi memilik likii fungs fungsii socia social, l, sehin sehingg ggaa hak hak kepemilikan seseorang atas tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia tidaklah mutlak. Maka dari itu eksproriasi sebagai bentuk pencabutan hak milik seseorang oleh Negara harus diartikan sebagai istilah yang lebih luas dari nasionalisasi. Ekspropriasi seringkali dilaksanakan dengan berbagai alasan di luar alasan ekonomi dan politik, sedangkan nasionalisasi lebih sering dilaksanakan karena ada alasan atau motif ekonomi maupun politik. Dalam praktiknya, istilah ekspropriasi tidak hanya digunakan ketika terjadi pencabutan hak oleh Negara tetapi juga sering digunakan dalam proses mengelola suatu perusahaan oleh para pemegang pemegang saham. Ekspropriasi Ekspropriasi (expropriation) expropriation) adalah proses penggunaan kontrol untuk memaksimum memaksimumkan kan kesejahteraan kesejahteraan sendiri dengan distribusi distribusi kekayaan kekayaan dari pihak lain (Claessens (Claessens et al ., ., 2000b). Ada beberapa kebijakan yang dapat menimbulkan ekspropriasi seperti kebijakan operasi perusahaan (gaji dan tunjangan yang tinggi, bonus dan kompensasi yang besar, dana pensiun pensiun yang tinggi, tinggi, dan dan dividen dividen tidak dibagi), dibagi), kebijakan kebijakan kontraktu kontraktual al (harga transfer transfer yang lebih lebih murah kepada perusahaan yang berada dalam sepengendali, penjualan aktiva kepada pihak lain dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, dan berutang dengan motif nondilusi kontrol), kebijakan penjualan kontrol (menjual kontrol yang dimilikinya kepada pihak lain dengan harga premium), premium), kebijakan kebijakan freezing out (menjual saham perusahaan kepada pihak lain yang juga terkait dengan pemegang saham pengendali dengan harga yang lebih murah dari harga pasar). Sedang Sedangkan kan untuk untuk nasiona nasionalisa lisasi, si, dalam dalam praktik praktiknya nya di Indone Indonesia, sia, khusus khususnya nya dalam dalam penanaman penanaman modal modal maka mengacu mengacu kepada UU No. No. 25 Tahun Tahun 2007 Pasal Pasal 7, bahwa nasionalis nasionalisasi asi yang dilakukan oleh Negara harus diikuti dengan pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada pihak yang dinasionalisasi, dinasionalisasi, dan apabila besarnya besarnya biaya ganti ganti rugi atau kompensasi kompensasi terse tersebu butt tidak tidak menca mencapai pai kese kesepak pakata atan n antara antara kedu keduaa belah belah pihak pihak maka maka hal terse tersebu butt akan akan diselesa diselesaikan ikan melalu melaluii proses proses arbitras arbitrase. e. Nasion Nasionalis alisasi asi sebaga sebagaii hak Negara Negara juga juga bukan bukan berarti berarti tanpa adanya batasan. Beberapa batasan menurut hukum internasional yang harus dipenuhi dalam melaksanakan nasionalisasi adalah : (1) Negara Negara yang yang melaku melakukan kan nasiona nasionalisa lisasi si adalah adalah Negara Negara yang yang berdau berdaulat lat berdas berdasarka arkan n hukum internasional; (2) Adanya Adanya pemerin pemerintah tah denga dengan n kekuas kekuasaan aan yang yang efektif efektif yang yang menjala menjalanka nkan n pemerin pemerintaha tahan n secara teratur dan terus menerus.
3
Dalam prakteknya nasionalisasi juga memiliki dampak positif dan negatif, khususnya terhadap perkembanga perkembangan n ekonomi ekonomi suatu suatu Negara. Negara. Dampak Dampak positif positif dari dari nasionalisasi nasionalisasi antara antara lain: (1) Mendukung Mendukung terciptanya terciptanya pengaturan pengaturan ekonomi ekonomi dalam negeri yang baik; (2) Sebagai Sebagai alat pemenuhan pemenuhan kepentingan kepentingan politik; politik; dan (3) Wujud nyata nyata kedaulatan kedaulatan Negara Negara atas wilayahnya. wilayahnya. Sedangkan dampak negatif yang dapat terjadi akibat dari nasionalisasi antara lain: (1) Menurunnya Menurunnya proses ekspor-impor ekspor-impor perusahaan perusahaan yang dinasionalisasi; dinasionalisasi; (2) Berkurangny Berkurangnyaa tenaga ahli asing asing dalama perusahaa perusahaan; n; (3) Dapat mengakibatka mengakibatkan n inflasi; inflasi; (4) Kemacetan Kemacetan dalam sektor perniagaan perniagaan jika perusahaan perusahaan yang dinasionalisasi dinasionalisasi tidak dapat ditangani dengan baik oleh pekerja nasional; (5) Berkur Berkurang angnya nya minat minat investo investorr asing asing yang yang ingin ingin menana menanamka mkan n modal modal dalam dalam Negara Negara tersebut.
4
