Modul PKn Kelas 9 Revisi 2017 LAELA

BAB I DINAMIKA PERWUJUDAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA

Kompetensi Dsar

1.1 Mensyukuri perwujudan pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.2 Menunjukkan sikap bangga ban gga akan tanah air sebagai perwujudan p erwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara 3.1 Membandingkan antara peristiwa per istiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 4.1 Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa

 Petunjuk Supaya kamu mampu menguasai KD tersebut silahkan kamu kerjakan lembar kerja berikut ini dengan mencari informasi pada Informasiku!

 Lembar Kerja Kerjakanlah lembar kerja 1, 2 dan 3 yang ada pada portofolio lembar kerja kalian!

Informasiku  A.

PENERAPAN PANCASILA DARI MASA KE MASA

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam  perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan  pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai seba gai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam  perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional, dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 1. Masa Orde Lama

Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu periode 19451950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966. a. Periode 1945-1950

Pada periode 1945-1950 ada upaya-upaya mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya menganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Ada dua pemberontakan yang terjadi  pada masa tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada tanggal tan ggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Muso. Tujuan utamnay adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi

1

komunis yang berarti pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan. 2. Pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia Indonesi a (NII) pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari’at islam. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa

ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.

b. Periode 1950-1959

Pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi leberal. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak (voting). Sehingga penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Pada periode ini muncul pemberontakan RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Namun dalam bidang politik pemilu 1955 dianggap sebagai pemilu paling demokratis. Namun anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UndangUndang Dasar sehingga menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan Konstituante, Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tidak berlaku, dan kembali kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. c. Periode 1956-1965

Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin karena demokrasi bukan  berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila tetapi  berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno. Akibatnya Soekarno menjadi pemimpin yang otoriter, misalnya beliau diangkat menjadi presiden seumur hidup, dan menggabungkan  Nasionalis, Agama, dan Komunis, yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Pada periode ini terjadi Pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan Negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis, namun pemberontakkan ini dapat digagalkan.

Infoku –  Infomu!  Infomu! Masa orede lama adalah masa pencarian bentuk penerapan pancasila pan casila terutama dalam sistem kenegaraan.dan masih banyak pemberontkan yang terjadi. Inilah pemberontakan yang terjadi pada orde lama: PKI MADIUN 1948

Waktu Sebab Pemimpin

: 1948, dengan memproklamasikan berdirina Negara Republik Soviet Indonesia : Hasil kesepakatan Renville menguntungkan Belanda : Muso

2

Cara Penumpasan : Pemerintah mengajak rakyat rakyat ( Gerakan Operasi Militer I ) dan melakukan  penyitaan dan pelarangan terhadap beberapa surat kabar berhaluan komunis Hasil : Pemberontak ditumpas dan Madiun direbut kembali Munculnya PKI merupakan awal dari perpecahan pada SI ( Sarikat Islam ) yang mendapat  pengaruh ISDV ( Internasionalisme Sosialisme Democratise Vereeniging ) yang didirikan oleh H.J.F.M Snevliet dkk pada bulan Mei 1914 di Semarang, lalu pada bulan Desember diubah menjadi PKI. Pada tanggal 13 Nopember 1926 PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Lalu pada tanggal 18 September 1948 19 48 Muso memimpin pemberontakan terhadap RI di Madiun, yang bertujuan ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi dasar negara Komunis. Pemberontakan ini ikut menyebar hampir di seluruh daerah Jawa Timur namun  berhasil di gagalkan dengan ditembak matinya matin ya Muso sedangkan Semaun dan Dharsono Dha rsono lari ke Rusia.  

DI ( DARUL ISLAM ) / NII ( NEGARA ISLAM INDONESIA ) Jawa Barat

Waktu Latar belakang

: 14 Agustus 1947 : Tidak setujunya dengan pemerintah RI saat terjadi perundingan Renville yang dianggap merugikan pemerintah Indonesia Pemimpin : Sekarmaji Maridjan Kartosuwiryo Cara penumpasan : Melakukan Operasi Militer Militer taktik pagar besi yang menggunakan ratusan ribu rakyat untuk mempersempit ruang gerak Hasil : Pada tanggal 4 juni 1962 kartosuwiryo berhasil ditangkap di gunung  beber oleh pasukan siliwangi Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo tidak setuju terhadap isi perjanjian Renville. Sewaktu TNI hijrah ke daerah RI ( Yogyakarta ) ia dan anak buahnya menolak dan tidak mau mengakui Republik Indonesia dan ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu ia memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan nama Darul Islam ( DI ) 

Jawa Tengah

Waktu Latar belakang

: 23 Agustus 19 : Pengurusan penggabungan laskar  –   laskar masuk ke dalam TNI Pemimpin : Amir Fatah Cara penumpasan : Pemerintah membentuk pasukan baru b aru yang disebut dengan Bintang Raiders Hasil : Dilakukannya operasi guntur pada tahun 1954, gerombolan Amir Fatah dapat dicerai Beraikan Dipimpin oleh Amir Fatah dan Kyai Sumolangu. Selama Agresi Militer Belanda ke II Amir Fatah diberi tugas menggabungkan laskar-laskar untuk masuk dalam TNI. Namun setelah  banyak anggotanya ia beserta anak buahnya melarikan diri dan menyatakan bagian dari DI/TII. 

Sulawesi Selatan

Waktu Latar belakang

: 30 April 1950 : Banyak pemuda sulawesi yg tergabung dalam PRI sulawesi ikut  bertempur untuk mempertahankan kota Surabaya Suraba ya Pemimpin : Kahar Muzakar Cara penumpasan : Dilakukan penyergapan oleh pasukan TNI dan Hasil : Kahar Muzakar tertembak mati Dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakar. Dia berambisi untuk menduduki jabatan sebagai  pimpinan APRIS ( Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ) dan menuntut agar Komando Gerilya Sulawesi Selatan ( KGSS ) dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama

3

Brigade Hasanuddin. Tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah sebab hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang akan menjadi tentara maka terjadilah pemberontakan tersebut. 

Aceh

Waktu : 20 September 1953 Latar belakang : Setelah proklamasi Kemerdekaan RI , di Aceh terjadi pertentangan antara alim ulama dengan para kepala asla Pemimpin : Tengku Daud Cara penumpasan : Antar prakarsa panglima kadam iskandar muda , colonel M. jann maka dilaksanakan musyawarah kerukunan rakyat aceh Hasil : Musyawarah ini mendapat dukungan dari tokoh –  tokoh  tokoh masyarakat aceh dan berhasil memulihkan keamanan Dipimpin oleh Daud Beureueh Gubernur Militer Aceh, karena status Aceh sebagai daerah Istimewa diturunkan menjadi sebuah karesidenan di bawah propinsi Sumatera Utara. Ia lalu menyusun kekuatan dan menyatakan dirinya bagian dari DI/TII. Pemberontakan ini dapat dihentikan dengan jalan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh ( MKRA ). 

Kalimantan Selatan

Waktu Latar belakang Pemimpin Cara mengatasi Hasil

Oktober 1950 Terjadi pemberontakkan kesatuan masyarakat tertindas Ibnu Hajar Melakukan gerakan Operasi militer ke Kalimantan selatan Pada tahun 1954 ibnu hajar di tangkap dan di hukum mati pada 22 maret 1955 Dipimpin oleh Ibnu Hajar, ia menyatakan dirinya bagian dari DI/TII dengan memperjuangkan kelompok rakyat yang tertindas. Ia dan anak buahnya menyerang pos-pos kesatuan tentara serta melakukan tindakan pengacauan yang pada akhirnya akhirn ya Ibnu Hajar sendiri ditembak mati. 

: : : : :

APRA ( ANGKATAN PERANG RATU ADIL )

Waktu Latar belakang

: 23 Januari 1950 : APRA menuntut supaya APRA diakui sebagai Tentara Pasundan dan menolak dibubarkannya Pasundan/negara Federal tersebut. Pemimpin : Kapten Raymond Westerling Cara mengatasi : Melakukan gerakan operasi militer Hasil : Sultan Hamid II berhasil ditangkap pada tanggal 4 April 1950. Akan tetapi, Westerling berhasil melarikan diri ke luar negeri Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling bekas tentara KNIL. Tujuannya agar pemerintah RIS dan negara Pasundan mengakui men gakui APRA sebagai tentara negara Pasundan dan agar negara Pasundfan tidak dibubarkan/dilebur ke dalam NKRI. 

Pemberontakan Andi Azis

Waktu : Latar belakang : Pemimpin : Cara penumpasan :

5 Januari 1950 Menyerang gedung tempat berlangsungnya sidang kabinet Andi Azis Pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4×24 jam Andi Azis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hasil : Pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepaskan. Beliau merupakan komandan kompi APRIS yang menolak kedatangan TNI ke Sulawesi Selatan karena suasananya tidak aman dan terjadi demonstrasi pro dan kontra terhadap negara federasi. Ia dan pasukannya menyerang lapangan terbang, kantor telkom, dan pos-pos militer TNI. Pemerintah mengeluarkan ultimatum agar dalam tempo 4 x 24 jam ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. 

RMS ( Republik Maluku Selatan )

4

Waktu Latar belakang Pemimpin Cara penumpasan

: : : :

25 April 1950 Tidak puas dengan terjadinya proses kembali ke NKRI Dr. Christian Robert Steven Soumokil Diselesaikan secara damai dengan mengirimlkan misi dipimpin Leimena gagal sehingga kemudian dikrimkan pasukan ekspedisi militer pimpinan Kawilarang. Hasil : Sisa  –   sisa kekuatan RMS banyak yang melarikan diri ke pulau seram dan membuat kekacauan akhirnya Soumokil dapat di tangkap dan jatuhi hukuman mati Pemberontakan ini dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stevenson Soumokil bekas jaksa agung  NIT ( Negara Indonesia Timur ). Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan dan memproklamasikannya pada 25 April 1950. Pemberontakan ini dapat ditumpas setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto dan Mayor Abdullah. 

PRRI/PERMEST PRRI ( Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia )



PERMESTA ( Piagam Perjuangan Rakyat Semesta )

Waktu : 15 Februari 1958 Latar belakang : Keinginan adanya otonomi yg luas Pemimpin : Letnal Kolonel Achmad Husein Cara penumpasan : Operasi militer Pemerintah mengerahkan pasukan militer terbesar di sejarah militer Indonesia Hasil : Operasi militer dipimpin AE Kaliurang berhasil kembali menguasai daerah Waktu Latar belakang Pemimpin Cara penumpasan

7 Februari 1958 Masyarakat di manado tidak puas dengan keadaan ekonomi Letkol Ventje Sumual Pemerintah Republik Indonesia menggunakan operasi militer untuk menghentikan pemberontakan Setelah Pemilu I dilaksanakan, situasi semakin memburuk dan terjadi pertentangan . Beberapa daerah merasa seolah-olah diberlakukan secara tidak adil ( merasa dianaktirikan ) sehingga muncul gerakan separatis di Sumatera yaitu PRRI ( Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia ) dipimpin oleh Kolonel Ahmad Husen dan PERMESTA ( Piagam Perjuangan Rakyat Semesta ) di Sulawesi Utara dipimpin oleh D.J. Somba dan Kolonel Ventje Sumual. 

: : : :

G30 S/PKI

Waktu : 30 September 1998 Latar belakang : Mengganti Ideologi Pancasil Pemimpin : DN Aidit Cara penumpasan : Operasi Militer Hasil : PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan dibubarkan Pada tanggal 30 September 1965 jam 03.00 dinihari PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh DN Aidit dan berhasil membunuh 7 perwira tinggi. Mereka punya tekad ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan Komunis-Marxis. Setelah jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain maka diadakan operasi penumpasan : 1. Menginsyafkan kesatuan-keasatuan yang dimanfaatkan oleh PKI 2. Merebut studio RRI dan kantor besar Telkom dipimpin Kolonel Sarwo Edhy Wibowo dari RPKAD 3. Gerakan pembersihan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat langsung maupun yang mendalanginya. Akhirnya PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan tidak boleh lagi tersebar di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan SK Presiden yang ditanda tangani pengemban Supersemar

5

Ltjen Soeharto yang menetapkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya tanggal 12 Maret 1966. 2. Masa Orde Baru

Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966-1968. Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dianggap sebagai sesosok yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Beliau berhasil membubarkan PKI dan berhasil menciptakan stabilitas keamanan negeri. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Karena, sebenarnya tidak ada perubahan yang subtantif dari kehidupan politik Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga Kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya baik yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK dan MA) maupun yang bersifat infrastruktur (LSM, Partai Politik, dan sebagainya). Selain itu juga Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti Pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI. 3. Masa Reformasi







Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup  bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat. Beberapa tantangan yang dihadapi pada masa reformasi antara lain sebagai berikut. Adanya kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi dan sebagainya di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, namun di sisi lainya berdampak negatif yang merugikan  bangsa Indonesia sendiri. Banyak hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak  beretika yang dapat memicu terjadinya perpecahan, dan sebagainya. Tantangan lainnya adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama warga yang ditandai dengan adanya tawuran pelajar,dan tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan dan sebagainya. Bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, serta berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Dunia saat ini sedang terus dalam gerak mencari tata hubungan baru, baik di lapangan politik, ekonomi maupun pertahanan keamanan. Sehingga kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi  penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Salah satu kejadian yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah tawuran pelajar. Tawuran pelajar ini disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Keluarga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tawuran antar pelajar. Karena  baik buruknya rumah tangga sebuah keluarga akan mempengaruhi anak. Orang tua yang otoriter dalam pengasuhan yang dipenuhi tindakan kekerasan terhadap anak.

6

2. Kualitas pengajaran yang tidak begitu memadai dan kurang menunjang proses belajar. Misalnya saja guru yang lebih berperan sebagai pelaksana aturan dan sebagai penghukum sehingga tidak bisa memberikan pendidikan moral dengan baik. 3. Faktor lingkungan yang memiliki pengaruh buruk. Misalnya saja lingkungan kota yang  penuh dengan kekerasan, yang disaksikan para remaja, adanya kelompok geng yang memiliki perilaku tidak baik, dan munculnya perbedaan resepsi yang akan mengakibatkan konflik diantara masyrakat lingkungan. Untuk mengatasi tawuran antar pelajar memang diperlukan kerjasama yang baik antara keluarga (masyarakat) dengan sekolah. Keluarga sebagai pendidikan utama siswa daharapkan dapat memberikan contoh yang baik bagi siswa. Sekolah sebagai lembaga  pendidikan juga harus mampu memberikan pendidikan moral yang baik bagi siswa. Selain itu, dari masing masing siswa harus introspeksi, jika mereka bertindak sesuai dengan norma yang ada tentunya tawuran tidak perlu terjadi. Tawuran antar pelajar dapat menimbulkan perselisihan antar sekolah juga antar individu dan kelompok selain itu juga tawuran merupakan tindakan negatif yang di lakukan remaja karena sifatnya yang masih labil. Akan lebih baik jika antar sekolah mempererat tali silahturahmi misalnya membuat event-event olah raga bersama antar sekolah. Bagi para siswa sendiri, untuk menghindari tawuran antar pelajar mereka dapat membekali diri dengan iman dan taqwa, menyambung silahturahmi antar sekolah, dan tidak memilah milih teman sehingga tawuran antar pelajar tidak terjadi. Tugas utama seorang pelajar adalah belajar untuk mempersiapkan masa depan mereka. B. DINAMIKA NILAI-NILAI PANCASILA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN JAMAN

Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalan  permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Hakikat Ideologi Terbuka

Ideologi adalah kumpulan gagasan/ konsep dasar bersistem untuk dijadikan dasar  pendapat, arah, dan tujuan. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber atau berpandangan dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Ideologi bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan-perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut, tanpa harus kehilangan jatidirinya. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Keunggulan tersebut dapat kita temukan dengan cara membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut. Perbedaan Ideologi Terbuka

Ideologi Tertutup

7

1. Sistem pemikiran yang terbuka 2.  Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. 3. Dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan dari masyarakatsendiri 4. Tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat itu sendiri sehingga ideologi tersebut adalah milik seluruh rakyat atau anggota masyarakat. 5. Tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat.

1. Sistem pemikiran yang tertutup 2. Cenderung untuk memaksakan mengambil nilai-nilai ideologi dari luar masyarakatnya yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakatnya. 3. Dasar pembentukannya adalah citacita atau keyakinan ideologis  perseorangan atau satu kelompok orang 4. Pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh negara, dalam hal ini  penguasa negara yang mutlak harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat.

5. Pada hakikatnya ideologi tersebut hanya dibutuhkan oleh penguasa negara untuk melangengkan kekuasaannya dan cenderung memiliki nilai kebenaran hanya dari sudut pandang penguasa saja. 6. Isinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang bersifat keras yang wajib ditaati oleh seluruh warga masyarakat

6. Isinya tidak bersifat operasional. Ia  baru bersifat operasional apabila sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang berupa konstitusi atau peraturan  perundang-undangan lainnya. 7. Senantiasa berkembang seiring 7. Tertutup terhadap pemikirandengan perkembangan aspirasi,  pemikiran baru yang berkembang di  pemikiran serta akselerasi dari masyarakatnya. masyarakat dalam mewujudkan citacitanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusian. Ideologi terbuka lebih unggul jika dibandingkan dengan ideologi tertutup. Hal tersebut membuat ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan,melainkan dibutuhkan oleh  berbagai negara. Hampir dapat dipastikan, negara yang menganut sistem ideologi tertutup seperti negara komunis, mengalami kehancuran secara ideologis.

8

Beberapa contoh keterbukaan ideologi Pancasila dalam bidang politik, ekonomi,  pendidikan, hukum, kebudayaan, pertahanan dan kemanan antara lain sebagai berikut. 1) Bidang Politik: Pancasila mengandung nilai-penting penting seperti bermusyawarah dalam menentukan keputusan 2) Bidang Pendidikan: Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang penting untuk membangun kepribadian siswa 3) Bidang Hukum: Pancasila merupakan sumber keadilan negara yang berasaskan kemanusiaan yang adil yang beradab 4) Bidang Kebudayaan: Pancasila menjaga ikatan manusia dengan Tuhannya dengan melalui upacara adat yang terus terjaga secara turun temurun 5) Pertahanan dan keamanan: Pancasila menjaga keutuhan NKRI dengan asas-asas yang luhur dalam segala bentuk upaya menjaga kemanan. 2. Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu  berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu  pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut: a)  Nilai Dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar tersebut selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  b)  Nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya program-program pembangunan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasimasyarakat, undang-undang, dan departemen-departemen sebagai lembaga pelaksana juga dapat berkembang. Pada aspek ini senantiasa dapat dilakukan  perubahan. c)  Nilai praksis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa 9

 berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi) sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Inilah sebabnya bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki tiga dimensi, yaitu: a. Dimensi Idealisme

Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang  bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh itu, pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme serta mampu mendorong motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. b. Dimensi normative

Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila  perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma keagamaan. Dalam pengertian ini Pancasila terkandung dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan staatsfundamentalnorm (pokok kaidah negara yang fundamental). c. Dimensi Realitas

Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan  pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka ideologi Pancasila: Tidak bersifat utopis, yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara nyata Bukan merupakan suatu doktrin belaka yang bersifat tertutup, melainkan suatu norma yang bersifat idealis, nyata dan reformatif yang mamapu melakukan perubahan. Bukan merupakan suatu ideologi yang pragmatis, yang hanya menekankan pada segi  praktis-praktis belaka tanpa adanya aspek idealisme. 





Pancasila dapat dipastikan bukan merupakan ideologi tertutup, tetapi ideologi terbuka. Akan tetapi, meskipun demikian keterbukaan Pancasila bukan berarti tanpa batas. Keterbukan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan: Stabilitas nasional yang dinamis Larangan untuk memasukan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi marxisme, leninisme dan komunisme Mencegah berkembanganya paham liberal Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat Penciptaan norma yang barus harus melalui konsensus 









C. LANGKAH-LANGKAH PERWUJUDAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN

Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai landasan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia dalam segala hal, termasuk dalam bertutur kata, bersikap dan berperilaku. Tutur kata, sikap dan perilaku merupakan salah satu wujud dari budi pekerti manusia. Tutur kata, sikap dan perilaku yang

10

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila merupakan wujud budi pekerti luhur manusia Indonesia yang membedakannya dengan manusia dari negara lainnya. 1. Bertutur Kata Sesuai dengan Nilai Pancasila

Manusia adalah mahkluk sosial yang perlu berkata-kata, berbincang-bincang, dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mempunyai perasaan yang dapat merasakan senang, marah, sakit dan sebagainya. Untuk itu diperlukan bahasa yang sopan dan santun agar satu sama lain berkomunikasi berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahpahaman. Bertutur kata yang sesuai dengan nilai Pancasila adalah bertutur kata baik yang diwujudkan dengan berkata-kata atau berbincang-bincang tidak kasar atau tidak kotor. Dengan bertutur kata yang baik maka orang lain tidak akan tersinggung, kecewa, marah ataupun sakit hati. Tutur kata yang baik merupakan sikap atau adab dalam berbicara yang  penuh dengan kesopanan dan mampu menempatkan bahasa yang pantas sesuai dengan situasi dan kondisi maupun siapa yang kita ajak bicara. Bertutur kata yang buruk atau seronok bukan keperibadian bangsa Indonesia. Hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dan bisa menyebabkan rendahnya  penilaian orang lain terhadap kita. Oleh karena itu, supaya terhindar dari tutur kata yang buruk, kalian harus: 1) Berpikir sebelum berkata atau menyampaikan sesuatu kepada oranglain; 2) Pikirkan akibat dari kata-kata yang akan kita ucapkan; 3) Berbicara seperlunya tanpa harus memperbanyak pembicaraan yangtidak bermanfaat; 4) Sampaikan maksud dengan bahasa yang halus dan tidak berbelit-belit; 5) Tidak meninggikan atau mengeraskan suara ketika berbicara; 6) Menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada lawan bicara; 7) Berusaha membalas perkataan buruk dengan perkataan yang baik dansopan. No.

Tutur Kata yang Baik

Tutur Kata yang Buruk

1. Andaikan kamu lebih rajin mungkin Kamu malas sekali belajar, sehingga kamu nilai rapornya akan lebih baik dari  jadi bodoh dan nilai rapornya jelek sekali. nilai ini. 2. Apakah Bang Becak bersedia Ke Pasar Tanah Abang, Bang. Berapa? mengantar saya ke Pasar Tanah Abang dan berapa ongkosnya? 3. Berapakah Ibu mau menjual tauge Berapa nih, Bu, tauge nya? ini? 4. Bolehkan saya meminjam guntingmu Pinjam guntingnya sebentar, Ya! sebentar? 2. Bersikap Sesuai dengan Nilai Pancasila

Bersikap sesuai dengan nilai Pancasila sama dengan bersikap positif terhadap Pancasila. Sikap tersebut harus ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara oleh seluruh komponen bangsa baik sebagai rakyat maupun aparat pemerintahan dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila.

11

Gambar Gotong-royong sebagai contoh perilaku  yang mengamalkan pancasila, sila ke 3

Sikap positif terhadap Pancasila merupakan sikap yang baik dan mendukung terhadap nilai-nilai Pancasila serta berupaya melestarikan danmempertahankannya. Sikap positif itu terutama adalah kesediaan segenap komponen masyarakat untuk aktif mengungkapkan  pemahamannya mengenai Pancasila dan menjadikan nilai-nilai Pancasila makin tampak nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berikut sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila yang harus ditampilkan oleh setiap komponen bangsa dalam kehidupan sehari-hari. No.

Sila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sikap yang Sesuai 







2. Kemanusian Yang Adil dan Beradab



      

3. Persatuan Indonesia



   

Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganutpenganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tidak memaksakan suaatu agama dan kepercayaan kepada orang lain Mengakui persamaan derajat. Persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran daan keadilan. Bangsa Indoneesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama denganbangsa lain. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber- Tanah Air Indonesia. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang  ber-Bhinneka Tunggal Ika 12

No.

Sila

Sikap yang Sesuai

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia

  







   







 



Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah serta memperpertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat  pemerasan terhadap orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk halhal yang bersifat  pemborosan dan gaya hidup mewah. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Berikut sikap yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila, dan harus dihindari No.

Sila

Sikap yang Tidak Sesuai

1. Ketuhanan Yang Maha Esa



 

 

2. Kemanusian Yang Adil Beradab



dan 

3. Persatuan Indonesia



Menganggap agam lain rendah, sehingga cenderung melecehkan, bahkan dalam skala ekstream menganggap agama lain kotor hanya agamanya sendiri yang suci dan agama lain layak untuk di singkirkan Hanya bergaul dengan orang yang seagama Memisahkan atau meminoritaskan orang yang berbeda kepercayaan Menganggap sesat orang yang bereda keyakinan Tidak mau menerima pemberian bentuk apapun dari orang yang berbeda agama Acuh terhadap tetangga yang kesusahan, menutup telinga dan tidak mau tahu urusan mereka yang kesusahan dan sentiasa  bersombong diri Memilih-milih dalam bergaul, hanya mau bergau dan  bermasyarakan dengan orang-orang yang dianggap sederajat sepangkat Hanya mementingkan suatu suku atau golongannya sendiri

13





4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan



 



5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia

 



Tidak memiliki rasa prihatin terhadap perpecahan bahkan menganggap acuh terhadap masalah atau konlfik yang sedang terjadi di Indonesia Meremehkan suku atau golongan lain dan menganggap dirinya yang paling benar serta pantas di sanjung Otoriter dalam memimpin, selalu memandang buluh dan memihak terhadap suatu golongan Mementingkan kepentingan golongan atau pribadi Pengambilan keputusan sepihak, tanpa membahas secara musyawarah Menganggap yang mayoritas yang memenangkan segalanya tanpa memandang pendapat golongan lain dan bersikap acuh Membedakan fasilitas umum antara pejabat dan rakyat biasa Keadilan hanya untuk golongan tertentu, dalam artian menindak suatu permasalahan selalu tebang pilih dan menguntungkan pihak yang seharusnya salah Membeda-bedakan perhatian antar suku

3. Berperilaku Sesuai dengan Nilai Pancasila

Perilaku merupakan perbuatan/tindakan dan perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan dan dicatat oleh orang lain ataupun orang yang melakukannya. Dengan kata lain, perilaku merupakan perwujudan dari sikap manusia. Perilaku yang baik disebut juga  perilaku mulia, yaitu perilaku yang mengindahkan berbagai aturan yang berlaku atau sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sedangkan perilaku yang buruk merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Perilaku buruk ini merupakan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku dan dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Berikut ini contoh perilaku positif dan negatif terhadap Pancasila. No.

Contoh Perilaku

Sila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Baik 







Menjalankan ibadah secara taat sesuai kepercayaan yang dianut, karena Indonesia mengakui adanya 5 agama dan menjunjung tinggi kepercayaan Ketuhanan bukan lagi dinamisme, Selalu menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah Memberikan kebebasan orang lain memeluk agama dan keyakinan Tidak menghina pemeluk agama dan keyakinan orang lain

Buruk 









Menganggap agam lain rendah, sehingga cenderung melecehkan, bahkan dalam skala ekstream menganggap agama lain kotor hanya agamanya sendiri yang suci dan agama lain layak untuk di singkirkan Hanya mau bergaul dengan orang yang seagama Memisahkan atau meminoritaskan orang yang  berbeda kepercayaan Menganggap sesat orang yang bereda keyakinan Tidak mau menerima  pemberian bentuk apapun

14

No.

Contoh Perilaku

Sila

Baik 



2. Kemanusian Yang Adil dan Beradab









3. Persatuan Indonesia









Buruk

dari orang yang berbeda agama

Tidak melakukan penistaan agama (melecehkan, merendahkan, dsb) Toleransi dalam kehidupan  beragama Mengakui dan menghargai keberadaan orang lain,  bermasyarakat secara adil tanpa membedakan golongan Menghargai harkat dan martabat manusia yang sederajat Keluhuran budi, sopan santun dan susila Tata pergaulan dunia yang universal, ini sesuai dengan nilai kesetaraan artinya setiap manusia memiliki kesejahteraan, tanpa membedakan suku, ras dan agama Saling ketergantungan satu sama lain, tolong menolong,  bekerja sama dengan orang demi kesejahteraan bersama Menunjukkan kehidupan kebangsaan yang bebas, tidak memaksakan kehendak Cinta tanah air dan bangsa, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, tidak melakukan pemborosan, tidak merusak lingkungan, tidak mengambil hak orang lain (mencuri), ikut usaha  pembelaan negara sesuai  profesi masing-masing Pengakuan dan kebersamaan dalam keberagaman, tidak memaksakan agama lain, merasa senasib sepenanggungan.

4. Kerakyatan Yang Kedaulatan rakyat, tidak Dipimpin Oleh memaksakan kehendak kepada Hikmah orang lain Kebijaksanaan Hikmah kebijaksanaan melalui dalam  pikiran yang sehat, Permusyawaratan memusyawarahkan kepentingan Perwakilan  bersama dan tidak memihak















Acuh terhadap tetangga yang kesusahan, menutup telinga dan tidak mau tahu urusan mereka yang kesusahan dan sentiasa  bersombong diri Memilih-milih dalam  bergaul, hanya mau bergau dan bermasyarakan dengan orang-orang yang dianggap sederajat sepangkat. Membiarkan orang lain mengalami kesusahan tanpa  berusaha untuk membantunya. Hanya mementingkan suatu suku atau golongannya sendiri Tidak memiliki rasa prihatin terhadap perpecahan bahkan menganggap acuh terhadap masalah atau konlfik yang sedang terjadi di Indonesia Meremehkan suku atau golongan lain dan menganggap dirinya yang  paling benar serta pantas di sanjung Menunjukkan sikap lebih mementingkan kelompok atau golongan sendiri daripada kepentingan nasional atau kepentingan  bangsa dan negara.

Otoriter dalam memimpin, selalu memandang buluh dan memihak terhadap suatu golongan Mementingkan kepentingan golongan atau pribadi

15

No.

Sila

Contoh Perilaku Baik

Buruk

Tanggung jawab berdasarkan hati nurani, ikhlas, dan amanah menjadi pejabat, pelayan publik Mufakat atas kehendak rakyat  bersama Asas kekeluargaan dalam musyawarah, selalu musyawarah dalam menyelesaikan masalah, mengutamakan kepentingan  bersama

Pengambilan keputusan sepihak, tanpa membahas secara musyawarah Menganggap yang mayoritas yang memenangkan segalanya tanpa memandang  pendapat golongan lain dan  bersikap acuh

5. Keadilan Sosial Perlakuan yang adil dalam Bagi Seluruh  berbagai kehidupan atau tidak Indonesia diskriminasi Menghilangkan politik dinasti (kekuasaan turun menurun; dari orang tua ke anaknya) Kamakmuran masyarakat yang  berkeadilan, meratakan keadilan tanpa memandang status dan kepentingan Keseimbangan yang adil dalam antara kehidpan pribadi dan masyarakat Keseimbangan yang adil antara kebutuhan jasmani dan rohani, materi dan spiritual

Membedakan fasilitas umum antara pejabat dan rakyat  biasa Keadilan hanya untuk golongan tertentu, dalam artian menindak suatu  permasalahan selalu tebang  pilih dan menguntungkan  pihak yang seharusnya salah Membeda-bedakan perhatian antar suku Lebih mementingkan kepentingan kelompok atau golongan daripada kepentingan bersama.

4. Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam dimensi kehidupan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat.

Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini dikarenakan Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Dimensi kehidupan yang dialami seorang  peserta didik diantaranya adalah lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan  berbangsa dan bernegara. ‘Ala bisa karena biasa’ dan Practise makes perfect merupakan dua ungkapan dari dua

 bahasa yang berbeda tetapi memiliki nuansa makna yang mirip. Keduanya memiliki  paradigma bahwa suatu tindakan akan teraplikasi dengan baik ketika tindakan itu dijadikan suatu kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi hal yang baik ketika dipandu dan diarahkan dengan  benar. Pembiasaan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. No.

1.

Lingkunagan

Keluarga

Uraian

1. Taat dan patuh terhadap perintah dan nasehat dari kedua orang tua 2. Selalu bermusyawarah apabila ada masalah dalam keluarga 3. Bersikap sopan terhadap seluruh anggota keluarga

16

No.

Lingkunagan

Uraian

4. Menjaga nama baik keluarga dengan cara berbuat sesuai aturan dan norma yang berlaku dalam keluarga. 5. Saling membantu dan menghormati sesama anggota keluarga 2.

Sekolah

1. Menaati dan memahami dengan baik peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah 2. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, adat, ras, dan agama 3. Aktif dalam organisasi sekolah seperti OSIS dan Koperasi Sekolah 4. Mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik 5. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan sekolah

3.

Pergaulan

1. Menghargai pendapat teman dalam musyawarah maupun diskusi 2. Tidak menyakiti hati, merendahkan, dan menghina teman 3. Memberikan bantuan terhadap teman yang sedang terkena musibah 4. Bekerja sama dengan teman dalam kegiatan yang positif 5. Membantu teman yang sedang mangalami kesulitan sesuai dengan kemampuan

4.

Masyarakat

1. 2. 3. 4.

Tidak mengganggu ibadah pemeluk agama lain Melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat Musyawarah untuk membangun lingkungan sekitar Melakukan siskamling pada malam hari untuk menjaga keamanan 5. Menengok tetangga atau saudara yang sedang sakit atau mengalami musibah

Pembiasaan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang perlu dalam kehidupan manusia demi terbentuknya kulaitas manusia yang berguna dan sesuai dengan harapan yang dikehendaki oleh agama, masyarakat dan negara. Pembiasaan perilaku sesuai Pancasila perlu mendapat perhatian khusus agar krisis karakter yang terjadi dapat ditanggulangi. 5. Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dalam Berbagai Aspek Kehidupan

Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Masingmasing sila tidaklah dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain. Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu tata urutan Pancasila tidak dapat dirubah, karena akan menghilangkan makna dari Pancasila sebagai satu kesatuan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam bidang  politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. a. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang Politik 

Perkembangan bidang politik antara lain meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa contoh perwujudan nilai-nilai pancasila dalam bidang politik antara lain sebagai berikut. 17











Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan lembaga negara dapat berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru, atau mencontoh lembaga negara dari negara lain. Kita memiliki lembaga negara MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK sebagai sesuatu yang baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hak asasi manusia yang dikembangkan di Indonesia dilaksanakan dengan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Demokrasi Pancasila tidak  berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan dan mengutamakan kepentingan individu dan golongan. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokrasi yang dikembangkan di Indonesia. Pemilihan umum untuk memilih  pemimpin sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sejak dahulu. Bentuk ini dapat dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain, seperti  partai politik, kampanye, dan sebagainya. Namun pemilihan umum yang terjadi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang  berdasarkan Pancasia. Hukum nasional yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan perundangan yang berlaku tidak  boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Peraturan perundangan dapat disusun  berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

b. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang Ekonomi

Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 33, yang menegaskan : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hiduporang  banyak dikuasai oleh negara Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasasioleh negara dn dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 





18

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan  prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatan ekonomi nasional. Berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai pengaruh dari asing, dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lembaga perekonomian seperti bank, mall, bursa saham, dll tersebut kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

c. Perwujudan Nilai-nilai Pancasila di bidang Sosial Budaya

Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar  perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudanya masyarakat berdasarkan Pancasila, maka sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilia Pancasila. Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Nilainilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila, seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar seperti etos kerja, kedisiplinan, ilmiah dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila. Pengembangan kebudayaan nasional yang berakar pada kebudayaan daerah yang luhur dan beradab, serta menyerap nilai budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk memperkaya budaya bangsa. Sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah  perkembangannya. d. Perwujudan Nilai-nilai Pancasila di bidang Pertahanan dan Keamanan.

UUD 1945 pasal 27 ayat 3 yang mengaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pasal 30 menegaskan setiap warga negara  berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam  pembelaan negara. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara yang sudah ada dalam masyarakat seperti sistem “ronda” atau sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang melibatkan

masyarakat secara bergantian. Di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat, seperti Pecalang di Bali. Lembaga ini dibentuk oleh dan dari masyarakat sekitar untuk menjada keamanan lingkungan masyarakat. Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Pancasila  bukanlah ideologi tertutup, yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan  bersifat kaku. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi, merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Tugas bangsa Indonesia dalam mewujudkan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah memastikan bahwa perwujudan nilai-nilai instrumental dan nilai praksis dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar Pancasila.

19

Rangkuman 1 Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa A.Penerapan Pancasila Dari Masa ke Masa.

1.Masa Orde Lama Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk penerapan pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Periode 1945-1950 penerapan pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah Pemberontakan Partai Komunis Indonesia(PKI) di Madiun & Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Periode 1950-1959 dasar negara masih tetap Pancasila, akan tetapi dalam  penerapannya lebih diarahkan pada ideologi liberalisme. Pada periode ini persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang  berat dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan(RMS) , Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan perjuangan Rakyat Semesta(Permesta). Periode 1959-1966 dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin.Demokrasi dimaknai  bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai pancasila tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. 2.Masa Orde Baru Era Demokrasi terpimpin dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadi peristiwa pada tanggal 30 september 1965 yang disinyalir didalangi oleh partai komunis Indonesia (PKI). 3.Masa Reformasi Pada masa reformasi , penerapan pancasila sebgai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti pancasila dengan ideologi lain , melainkan lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. B. Nilai-Nilai Pancasila Sesuai dengan Pekembangan Zaman

Pancasila terdiri atas 5 sila yang pada hakikatnya merupakan lima nilai dasar fundamental. Dari Nilai-nilai Pancasila tersebut: 1.Nilai Ketuhanan 2.Nilai Kemanusiaan 3.Nilai Persatuan 4.Nilai Kerakyatan 5.Nilai keadilan 1.Hakikat Ideologi Terbuka Ideoligi adalah cita-cita keyakinanan dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu  bangsa dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam jumlah gerak aktivitas bangsa tersebut. Perbedaan ideologi terbuka dan tertutup: Aspek Perbedaan Ideologi Terbuka Ideologi Tertutup Sistem pemikiran Terbuka tertutp

20

 Nilai-nilai dan cita-cita Dasar  pembentukan Pembuat &  pelaksana

Kebutuhan / kebenaran

Isi

 perkembangan

tidak di paksa dari luar, melainkan diambil dari masyarakat itu sendiri . hasil musyawarah dan kesepakatan masyarakatnya oleh masyarakan itu sendiri sehingga ideologi tersebut adalah milik seluruh rakyat/anggota masyarakat. dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat.

Cenderung untuk memaksakan dan mengambil nilai-nilai ideology dari luar masayarakat cita-cita atau keyakinan ideologis  perseorangan / satu kelompok orang. diciptakan oleh negara ,dalam hal isi  penguasa negara yang mutlak harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat. hanya dibutuhkan oleh penguasa negara dan cenderung memiliki nilai kebenaran hanya dari sudut pandang  penguasa saja. terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang bersifat keras yang wajib di taati

bersifat operasional dan dijabarkan ke dalam konstitusi atau peraturan. Senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi,  pemikiran dan akselerasi Statis / Tertutup terhadap pemikirandari masyarakat dalam  pemikiran baru yang berkembang di mewujudkan cita-citanya masyarakatnya. untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat manusia.

2.Kedudukan Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Ideologi bersumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideology tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan-perkembangan pemikiran baru tentang ideoligi tersebut, tanpa harus kehilangan jati dirinya.  Nilai-nilai pancasila tidak berubah, namun pelaksaannya di sesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Ideology pancasila bersifat actual , dinamis , antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika  perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideology pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut : A.Nilai Dasar : hakikat kelima sila pancasila B.Nilai Instrumental : penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. C.Nilai Praksis : merupakan realisi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat ,berbangsa dan bernegara. Contoh nilai praksis : 1. Saling menghormati. 2. Toleransi. 3. Kerja sama. 4. Kerukunan . 5. Gotong Royong. 6. Menghargai.

21

A.Dimensi Idealisme Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pancasila bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh. B.Dimensi Normatif Mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma , sebagaimana yang terkandung dalam norma-norma keagamaan. C.Dimensi Realitas Mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi terbuka , maka ideologi  pancasila memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. A. Tidak bersifat utopis , yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara nyata. B. Bukan merupakan suatuy doktrin belaka yang bersifat tertutup, melainkan suatu norma yang bersifat idealis , nyata dan reformatif yang mampu melakukan perubahan. C. Bukan merupakan suatu ideologis yang pragmatis , yang hanya menekankan pada segisegi praktis-praktis belaka tanpa adanya aspek idealisme. Keterbukaan Ideologi pancasila harus selalau memperhatikan beberapa hal berikut : 1. Stabilitas nasional yang dinamis. 2. Larangan untuk memasukan pemikiran-pemikiran mengandung nilai-nilai ideologi marxisme , leninisme , dan komunisme. 3. Mencegah berkembangannya paham liberal. 4. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat 5. Penciptaan norma yang baru harus melalui konsesus. C. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Berbagai Kehidupan

1) Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Bidang Politik Kita memiliki lembaga negara MPR,DPR,DPD,Presiden,MA,MK,KY dan BPK. Demokrasi yang kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. 2) Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Bidang Ekonomi Sistem perekonomian dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UU NRI 1945 pasal 33 3) Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Bidang Sosial Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur  berdasarkan Pancasila. 4) Pewujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Bidang Pertahanan Dan Keamanan Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam UUD  NKRI 1945 :  pasal 27 ayat 3 : pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara.  pasal 30 : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

22

BAB II POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Kompetensi Dsar

1.2 Menghargai isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 2.2 Melaksanakan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3.2 Mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.2 Menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

 Petunjuk Supaya kamu mampu menguasai KD tersebut silahkan kamu kerjakan lembar kerja berikut ini dengan mencari informasi pada Informasiku!

 Lembar Kerja Kerjakanlah lembar kerja 1, 2 dan 3 yang ada pada portofolio lembar kerja kalian!

Informasiku  A. Makna alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

A. Isi Alinea Pembukaan UUD1945 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajah yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dalam bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar inilah dasar negara Republik Indonesia juga tercantum. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan staats fundamenta lnorm (norma dasar negara) bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai norma dasar negara, maka di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila sebagai nilai-nilai yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, segala penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara haruslah sesuai dengan nilai-nilai dasar tersebut. Selain dasar negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga tercantum tujuan negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terkandung prinsip-prinsip, asas-asas dan tujuan daripada bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dengan jalan bernegara. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental (staats fundamenta lnorm), Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selain merupakan suasana kerohanian dari UndangUndang Dasar 1945 juga merupakan pangkal sumber penjabaran normatif dari pasal-pasal dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum positif lainnya. Pembukaan 23

Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma dasar yang memberikan arah serta dasar-dasar cita-cita hukum bagi Undang-Undang Dasar negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada pasal-pasal dalam Batang Tubuh UndangUndang Dasar 1945. Dengan demikian Pembukaan Undang-Undang 1945 berisi pokok-pokok pikiran dan kaedah negara fundamental yang dengan jalan hukum tidak dapat diubah, disamping itu berisi  pernyataan kemerdekaan. Oleh karena isinya yang sangat essensial ini maka Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disepakati sebagai sumber cita moral dan cita hukum Indonesia (AW. Wijaya, 1991:62). Adapun naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang mewakili seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, adalah sebagai berikut: UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN (Preambule) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh

24

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sifat-sifat fundamental dan asasi  bagi negara yang pada hakikatnya mempunyai kedudukan tetap dan tidak dapat dirubah. Berdasarkan ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang menerima baik Memorandum DPRGR tanggal 9 Juni 1966 Jo. Tap No. V/MPR/1973 yang menyatakan: Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 sebagai pernyataan Kemerdekaan yang terinci yang mengandung citacita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara, merupakan satu rangkaian dengan Proklamsi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga termasuk MPR hasil Pemilu yang berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, karena mengubah isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti sama halnya pembubaran negara. Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar1945, baik secara formal maupun material tidak dapat diubah. Ketegasan untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945 juga dituangkan dalam Kesepakatan MPR RI pada proses amendemen UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Sebagaimana diketahui saat Amandemen UUD1945, MPR RI  berkomitmen untuk tidak mengubah bagian Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan  Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan mempertegas sistem pemerintahan presidensial, meniadakan Penjelasan UUD 1945 dan manjadikan hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal, serta Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara adendum. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental berisi: a. Tujuan negara Tujuan negara yang tersurat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia setelah memilki Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan negara tersebut merupakan tujuan nasional yang secara rinci dapat diurai sebagai berikut: (1) membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (3) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial  b. Ketentuan diadakannya Undang Undang Dasar Negara. Pernyataan ketentuan diadakannya Undang Undang Dasar Negara tersimpul dalam kalimat “...........maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia”. Hal ini merupakan suatu ketentuan bahwa negara Indonesia harus berdasarkan pada suatu Undang-Undang Dasar dan merupakan suatu dasar yuridis formal bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. c. Bentuk Negara dan Jenis Kedaulatan Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat: “...yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.  Di dalam negara yang berbentuk

Republik, kehendak negara adalah hasil dari suatu peristiwa hukum, dan terdapat suatu badan yang mewakili sejumlah orang sebagai pemegang kekuasaan. Keputusan-keputusan badan ini merupakan hasil proses hukum yang sesuai dengan Konstitusi negara, dan sebagai wujud kehendak negara. Sedangkan kedaulatan secara yuridis diartikan sebagai kekuasaan. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap warganegara dan rakyat tanpa suatu pembatasan undang-undang. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat mempunyai arti bahwa 25

kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, dan mewakilkan kekuasaannya pada suatu badan yaitu Pemerintah. Bila Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak mengganti Pemerintah. Kehendak rakyat menurut JJ Rousseau ada dua, yaitu kehendak rakyat seluruhnya yang dinamakan Volente de Tous  dan kehendak rakyat dari sebagian rakyat yakni rakyat dengan suara terbanyak, yang dinamakan Volente Generale. Dalam praktek bilamana jumlah rakyat sudah terlalu banyak, maka pengambilan keputusan berdasar kehendak seluruh rakyat akan mengalami kendala berlarut-larutnya penentuan keputusan tersebut yang dapat menyebabkan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga sistem suara terbanyak lebih banyak digunakan terutama oleh negara-negara demokrasi Barat. d. Dasar negara Pernyataan bahwa di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat pernyataan dasar Negara ini tersimpul dalam kalimat: “... dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian menurut Pembukaan UUD 1945 yang menjadi dasar Negara adalah kelima asas yang disebutkan di atas yang terkenal dengan nama Pancasila. Dasar Negara diperlukan agar negara tersebut memiliki pedoman atau patokan untuk suatu kehidupan bernegara yang tertib, terarah dan terencana, sehingga menjadi suatu negara yang bermartabat di mata bangsa-bangsa lain di dunia. Dari ketentuan tersebut tersurat adanya Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang mengandung makna bahwa segala aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan dasar nilai serta norma untuk mengatur  penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi asas kerokhanian yang menjadi sumber nilai, norma serta kaidah moral maupun hukum negara. Oleh karenanya sebagai dasar filsafat negara, Pancasila sering disebut pula sebagai ideologi negara (Staatsidee) yang mengandung konsekuensi bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara serta segala peraturan  perundang-undangan yang ada dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila, dan Pancasila merupakan sumber tertib hukum Indonesia. Adapun kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. a. Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan proklamasi kemerdekaannya yaitu dalam suatu Naskah Proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia. Proklamasi pada hakikatnya memiliki dua makna, yaitu suatu  pernyataan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan proklamasi tersebut, artinya mulai detik proklamasi tersebut bangsa Indonesia menyusun negara yang merdeka yang memiliki kedaulatan sendiri untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual. Dalam Pembukaan UUD 1945, baik pernyataan proklamasi (pada alinea ke-3) maupun tindakan-tindakan tentang pembentukan Negara Republik Indonesia terinci sejak alinea ke-3.  b. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ditemukan unsur-unsur yang menurut ilmu hukum merupakan syarat bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia, yaitu suatu kebulatan dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum. 26

c. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental Di dalam suatu tertib hukum terdapat urut-urutan susunan yang bersifat hirarkis, dimana UUD (pasal pasalnya) bukanlah merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok dari UUD ataupun hukum dasar yang tidak tertulis yang pada hakikatnya terpisah dari UUD atau hukum dasar yang tidak tertulis itu yang dinamakan Pokok Kaidah yang Fundamental. Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 maka menurut ilmu hukum tatanegara, Pembukaan UUD 1945  pada hakikatnya telah memenuhi syarat sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental. d. Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, yang terkandung di dalamnya pokok-pokok pikiran yang inti sarinya adalah Pancasila, pada hakikatnya merupakan sumber semangat bagi para penyelenggara negara, para pemimpin  pemerintahan, para penyelenggara partai serta golongan fungsional, dan seluruh alat  perlengkapan negara lainnya. e. Pembukaan UUD 1945 Mempunyai Kedudukan Kuat dan Tetap Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, Pembukaan UUD 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat, bahkan secara yuridis tidak dapat diubah oleh siapapun, terlekat pada kelangsungan hidup negara. Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar, rangka dan suasana  bagi kehidupan negara dan tertib hukum Indonesia Dalam pengertian ini, isi yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 bilamana dirinci secara sistematis merupakan suatu kesatuan yang bertingkat dan berfungsi sebagai dasar, rangka, dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea atau bagian yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Alinea Pertama Alinea pertama : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan  perikemanusiaan dan perikeadilan”

Makna yang terkandung dalam Alinea pertama ini adalah menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapai masalah kemerdekaan melawan penjajah. Alinea ini mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan  perikemanusiaan dan perikeadilan, dan oleh karenanya harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak asasinya. Disitulah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia. Selain mengungkapkan dalil obyektif, alinea ini juga mengandung suatu pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dalil tersebut di atas meletakkan tugas kewajiban bangsa/pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaaan setiap  bangsa. Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan ialah karena penjajahan itu  bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini berarti setiap hal atau sifat yang  bertentangan atau tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan juga harus secara sadar ditentang oleh bangsa Indonesia. Pendirian tersebut itulah yang melandasi dan mengendalikan politik luar negeri kita. 2. Alinea Kedua Alinea kedua : “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah

kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan 27

 pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”

Alinea ini mengandung makna: a. Bahwa kemerdekaan Indonesia bukan pemberian atau hadiah dari Negara lain tetapi merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri;  b. Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir (baru mencapai pintu gerbang) tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu,  berdaulat, adil, dan makmur. 3. Alinea Ketiga Alinea ketiga : “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan

didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”

Alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami Proklamasi Kemerdekaan serta menunjukkan pula ketaqwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. I nti dari alinea ini adalah pengakuan bahwa Kemerdekaan yang diperoleh bangsa I ndonesia bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa I ndonesia, tetapi juga berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha E sa.  Hal tersebut berarti bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeseimbangan material dan spiritual serta keseimbangan kebidupan di dunia dan di akhirat. Keyakinan dan tekad yang kuat untuk memperoleh kemerdekaan dan keyakinan akan kekuasaaan Tuhan, menjadi kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia. Persenjataan yang sederhana dan tradisional tidak menjadi halangan untuk berani melawan penjajah yang memiliki senjata lebih modern. Para pejuang bangsa yakin bahwa Tuhan akan memberikan  bantuan kepada umatnya yang berjuang melawan kebenaran. Banyak peristiwa sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, memperoleh kemenangan walaupun dengan segala keterbatasan senjata, organisasi dan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa tekad yang kuat dan keyakinan pada kekuasaaan Tuhan, dapat menjadi faktor pendorong dan penentu keberhasilan sesuatu. Alinea ketiga pembukaan mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan mahluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Berbeda dengan pandangan yang  beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik belaka.Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat,  jasmani dan rohani. Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 juga menegaskan motivasi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya serta pengakuan akan peran rakyat dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Kalimat yang menyatakan bahwa “rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” secara implisit melenyapkan segala kesangsian dukungan rakyat terhadap

kemerdekaan. Sehingga esensinya adalah bahwa kekuasaan tertinggi bagi bangsa dan negara Indonesia adalah terletak pada rakyat atau yang disebut kedaulatan rakyat. 4. Alinea keempat Alinea keempat : “Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan

negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 28

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Isi alinea keempat ini sangat jelas menegaskan tentang tujuan Negara, pembentukaan UUD, bentuk Negara, system pemerintahan dan dasar negara a. Tujuan negara Indonesia yaitu : 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2) memajukan kesejahteraan umum 3) mencerdasarkan kehidupan bangsa 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  b. UUD yang digunakan atau dibentuk UUD 1945 c. Susunan dan bentuk kehendak rakyat dari sebagian rakyat yakni rakyat dengan suara terbanyak, yang dinamakan negara, yaitu republik kesatuan c. Sistem pemerintahan negara Indonesia adalah berkedaulatan rakyat (demokrasi) d. Dasar negara indonesia yaitu Pancasila B. Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya terkandung pokok-pokok  pikiran yang harus dijelmakan ke dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara termasuk penyelenggara  partai dan golongan fungsional untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 1. Pokok Pikiran 1 (Pertama)

•

"Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan dasar persatuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia".

•

Arti/Kandungan :

•

Makna :

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung pengertian bahwa negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Jadi, kandungan dalam pokok pikiran I (Pertama) adalah negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia. Dengan demikian, pokok pikiran pertama merupakan penjelmaan sila ketiga Pancasila. a) Menunjukkan adanya keteguhan pendirian, bangsa Indonesia untuk merdeka melawan  penjajah.  b) Pengungkapan suatu dalil objektif, bahwa penjajahan tidak sesuai dengan  prikemanusiaan dan prikeadilan, karena itu harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa dapat menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak asasi. c) Pengungkapan suatu dalil subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah.

29

2. Pokok Pikiran II (Kedua)

•

"Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

•

Arti/Kandungan :

•

Makna :

Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pokok pikiran kedua adalah penjelmaan sila kelima Pancasila. a) Perjuangan pergerakan yang ditentukan.

kemerdekaan

Indonesia telah sampai

pada saat

 b) Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. c) Kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi harus diisi dengan usaha mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur yang merupakan cita-cita nasional bangsa Indonesia. 3. Pokok Pikiran III (Ketiga)

•

"Negara yang berkedaulatan  permusyawaratan/perwakilan".

rakyat,

yaitu

berdasarkan

kerakyatan

dan

•

Hal ini menyatakan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar  permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ketiga adalah penjelmaan sila keempat Pancasila.

•

Makna :

Arti/Kandungan :

a) Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia.adalah berkat rahmat dari Tuhan.  b) Keinginan yang didambakan segenap bangsa Indonesia untuk hidup yang  berkeseimbangan antara kehidupan material dengan spiritual & kehidupan dunia dengan akhirat. c) Pengukuhan melalui proklamasi kemerdekaan sebagai suatu negara yang berwawasan kebangsaan. 4. Pokok Pikiran IV (Keempat)

•

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab".

•

Arti/Kandungan :

•

Makna :

Hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa undang-undang dasar harus mengundang isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran keempat merupakan penjelmaan sila kesatu dan kedua Pancasila. a) Disusunnya tujuan sekaligus fungsi negara Indonesia  b) Disusunnya negara Indonesia yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. c) Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila. 30

Infomu –   Infoku

UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen)

C. Sikap Postif Terhadap Isi Alinea dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

Usaha mempertahankan Pembukaaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak cukup hanya dengan memahami isi alinea dan pokok-pokok  pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkan makna yang terkandung dalam setiap alinea dan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib memperjuangkan makna yang terkandung dalam alinea dan  pokok-pokok pikiran pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menjadi kenyataan. Berikut ini contoh sikap postif terhadap Isi Alinea dan Pokok Pikiran Pembukaaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1) Memiliki pola fikir dan pola tindak berdasar pada konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Isi Alinea dan Pokok Pikiran Pembukaaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Bertekad mempertahankan dan menjaga kelestarian Pembukaan UUD 1945. 3) Menjadikan Isi Alinea dan Pokok Pikiran Pembukaaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dalam mengoperasionalisasikan demokrasi dan HAM 31

4) Menjadikan Isi Alinea dan Pokok Pikiran Pembukaaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dalam  penyusunan peraturan perundang-undangan. 5) Menjadikan Isi Alinea dan Pokok Pikiran Pembukaaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dalam mengoperasionalisasikan perekonomian nasional 6) Mengembangkan pola pikir Bhinneka Tunggal Ika yang berwujud sikap, tingkah laku dan  perbuatan dalam kehidupan bangsa yang pluralistik. Secara operasional sikap positif terhadap isi alinea dan pokok pikiran UUD 1945, antara lain sebagai berikut:  No. Pokok Pikiran Sikap Positif yang Ditampilkan 1.

2.

Persatuan

Keadilan Sosial



Lingkungan keluarga  Saling menghargai antar anggota keluarga  Menjaga kerukunan keluarga  Tidak mengganggu kakak atau adik yang sedang  belajar.



Lingkungan sekolah  Ikut serta dalam belajar kelompok  Saling menghargai sesama teman  Tidak membeda-bedakan teman



Lingkungan masyarakat  Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan  Mempererat tali silaturahmi dengan sesama warga masyarakat  Saling membantu dalam menghadapi persoalan



Lingkungan Bangsa dan Negara  Menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan.  Tidak menghina atau merendahkan orang lain  Menggalang persatuan dan kesatuan warga masyarakat.



Lingkungan keluarga  Bersikap adil terhadap sesama anggota keluarga.  Memberikan kesempatan berpendapat saat rapat keluarga.  Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.



Lingkungan sekolah  Memberikan bantuan kepada teman membutuhkan  Tidak memilih-milih dalam berteman  Suka menolong teman yang sedang kesusahan.



yang

Lingkungan masyarakat  Peduli terhadap permaslahan yang dihadapi warga lain  Memberi simpati kepada warga yang terkena musibah.  Memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.

32

 No.

3.

4.

Pokok Pikiran

Kedaulatan Rakyat

Ketuhanan

Sikap Positif yang Ditampilkan 

Lingkungan Bangsa dan Negara  Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia  Gemar melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.  Suka bekerja keras



Lingkungan keluarga permasalahan keluarga dengan  Menyelesaikan  bermusyawarah kepentingan keluarga dibanding  Mengutamakan kepentingan pribadi  Menghargai pendapat anggota keluarga yang lain



Lingkungan sekolah dengan kelompok sebelum  Bermusyawarah menyampaikan hasil presentasi  Menghargai pendapat teman,  Melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung  jawab.



Lingkungan masyarakat  Bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah,  Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan,  Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.



Lingkungan Bangsa dan Negara  Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain,  Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan, musyawarah dalam mengambil  Mengutamakan keputusan untuk kepentingan bersama.



Lingkungan keluarga  Beribadah tepat waktu  Saling mengingatkan untuk beribadah  Menghormati saudara yang berbeda agama



Lingkungan sekolah  Tidak membandingkan agama teman dengan teman yang lainnya.  Saling menghormati agama teman yang berbeda  Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama.



Lingkungan masyarakat  Tidak mengejek agama orang lain,  Saling menghormati kepercayaan orang lain.  Memberikan kebebasan penganut agama lain untuk  beribadah. 33

 No.

Pokok Pikiran

Sikap Positif yang Ditampilkan 

Lingkungan Bangsa dan Negara  Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup,  Tidak memaksakan agama kepada orang lain  Mengembangkan sikap toleransi kepada pemeluk agama lain

34

Rangkuman 2 Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. A. Hakikat Pokok Pikiran Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945

Pokok pikiran pertama : Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan (pokok pikiran persatuan).  Negara menurut pengertian Pembukaan Undang  –   Undang Dasar Tahun 1945 menghendaki persatuan. Penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Pokok pikiran kedua : Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keadilan sosial). Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita  –   cita yang ingin dicapai dengan modal persatuan. Ini merupakan  pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia memiliki hak –  hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ketiga : Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (pokok pikiran kedaulatan rakyat). Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk harus  berdasarkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan/perwakilan yang selalu mengedepankan asas musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD Pokok pikiran keempat : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran Ketuhanan) Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa UUD harus mengandung isi yang mewajibkan  pemerintah dan penyelenggaraan negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. 







B. Arti Penting Pokok Pikiran Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 Pokok  –   pokok pikiran Pembukaan UUD NRI 1945 adalah pancaran

dari nilai  –   nilai Pancasila. Pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Pembukaan UUD NRI 1945 yang memuat dasar falsafah negara Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan merupakan satu rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. C. Sikap Positif terhadap Pokok Pikiran Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945

UUD Tahun 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintahan,  berisikan pula dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa. Sebagai pelajar sekaligus generasi  penerus bangsa hendaknya mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 tidak hanya dengan tidak mengubahnya. Namun, perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

35

BAB 3 BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SESUAI UUD 1945

Kompetensi Dsar

1.3 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan Negara Republik Indonesia 2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara 3.3 Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.3 Memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

 Petunjuk Supaya kamu mampu menguasai KD tersebut silahkan kamu kerjakan lembar kerja berikut ini dengan mencari informasi pada Informasiku!

 Lembar Kerja Kerjakanlah lembar kerja 1, 2 dan 3 yang ada pada portofolio lembar kerja kalian!

Informasiku  A. Hakekat dan teori tentang Kedaulatan  Pengertian Kedaulatan

Kedaulatan berasal dari kata "daulat" daulat dalam bahasa Arab artinya "kekuasaan atau dinasti pemerintahan". Dan masih ada arti kedaulatan dalam bahasa-bahasa yang lain misalnnya ; 1) Istilah dari bahasa Inggris kedaulatan artinya SOUVERIGNITY. 2) Istilah dari bahasa Perancis kedaulatan artinya SOUVERAINETE 3) Istilah dari bahasa Italia kedaulatan artinya SOVRANSI 4) Istilah dari bahasa latin kedaulatan artinya SUPERAMUS Makna dari istilah-istilah di atas kesemuanya memiliki arti "tertinggi". Jadi kedaulatan  berarti kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan tertentu atau kekuasaan yang tertinggi yang ada dalam suatu Negara. 

Jenis Kedaulatan

Menurut Jean Bodin (1500 - 1590), Ada dua jenis kedaulatan yaitu: 1. Kedaulatan kedalam (intern), yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya, tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan ke dalam merupakan kedaulatan yang dimiliki suatu negara untuk mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara tersebut, dan rakyat harus patuh dan tunduk dengan apa yang digariskan  pemerintah. 2. Kedaulatan ke luar (ekstern), yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar. Negara berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain guna kepentingan nasionalnya. Kedaulatan ke Iuar merupakan kedaulatan yang 36

 berkaitan dengan wewenang untuk mengatur pemerintahan dan menjaga keutuhan wilayah suatu negara yang sepatutnya juga dihormati negara lain. Pelaksanaan konsep kedaulatan keluar seperti adanya hubungan diplomatik, perjanjian antarnegara, hubungan dagang dan sosial budaya. 

Sifat-sifat kedaulatan yaitu sebagai berikut :

1. Sifat Kedaulatan Absolut atau Asli Artinya tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh kekuasaan lain. Kekuasaan yang berasal dari rakyat adalah asli karena kekuasaan tersebut tertinggi. Sementara itu kekuasaan presiden  berasal dari kekuasaan rakyat yang memilihnya. 2. Permanen (tetap) Artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti ganti. Sifat kedulatan itu permanent berarti bahwa walaupun suatu negara mengadakan reorganisasi di dalam strukturnya, kedaulatan tersebut tidak berubah. Pelaksanaannya mungkin berganti atau badan yang memegang kedaulatan itu berganti, tetapi kedaulatan itu tetap. 3. Tidak  terbatas Artinya kedaulatan itu tidak dibatas oleh kekuasaan lain. Apabila pelaksanaanya dibatas, kedaulatan tidak lagi mencerminkan kekuasaan tertinggi. Sifat kedaulatan itu tidak terbatas yang berarti meliputi setiap orang dan golongan yang berada dalam negara tanpa ada kecualinya. 4. Tunggal bulat atau tidak terbagi-bagi. Artinya kekuasaan itu merupakan satu satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi bagikan kepada badan badan lainnya. Sifat kedaulatan itu tidak terbagi bagi maksudnya bahwa kedaulatan itu tidak boleh dibagi-bagi kepada beberapa badan tertentu. Sebab dalam hal ini akan timbul pluralisme (keadaan masyarakat yang majemuk) di dalam kedaulatan. 

Teori Kedaulatan

Terdapat beberapa teori kedaulatan yang dikemukakan oleh para ahli kenegaraan, antara lain sebagai berikut. 1) Teori Kedaulatan Tuhan.

Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintahmendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Menurut teori ini, sesungguhnya segala sesuatu yang terdapat di alam semesta berasal dari Tuhan. Kedaulatan dalam suatu negara yang dilaksanakan oleh pemerintah negara juga berasal dari Tuhan. Negara dan pemerintahan mendapat kekuasaan dari Tuhan karena tokoh-tokoh negara itu, secara kodrati telah ditetapkan menjadi pemimpin negara. Mereka berperan sebagai wakil Tuhan. Raja misalnya, bertugas memimpin rakyatnya untuk mencapai suatu cita-cita. Oleh karena itu, kepemimpinan dan kekuasaan harus berpusat di tangan raja. Teori kedaulatan Tuhan umumnya dianut olehraja-raja yang mengakui sebagai keturunan dewa. Misalnya, raja-raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, dan Kaisar Cina. Raja-raja di Jawa pada zaman Hindu, juga menganggap dirinya sebagai penjelmaan dewa Wisnu. Peloporpelopor teori kedaulatan Tuhan, antara lain adalah Augustinus, Thomas Aquino, dan Friedrich Julius Stahl. 2) Teori kedaulatan Raja

Kekuasaan negara, menurut teori ini, terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Raja merupakan bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tidak terbatas. Dalam teori kedaulatan raja, posisi raja selalu berada di atas undang37

undang. Rakyat harus rela menyerahkan hak asasinya dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja. Peletak dasar teori kedaulatan raja, antara lain Nicollo Machiavelli, Jean Bodin Thomas Hobbes, dan Hegel. Nicollo Machiavelli mengajarkan, bahwa negara yang kuat haruslah dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kedaulatan tidak terbatas atau mutlak. Dengan demikian, raja dapat melaksanakan cita-cita negara sepenuhnya. Raja hanya bertanggung  jawab kepada .dirinya sendiri atau kepada Tuhan. Raja tidak tunduk kepada konstitusi, walaupun disahkan oleh dirinya sendiri. Raja juga tidak  bertanggung jawab kepada hukum moral yang bersumber dari Tuhan, karena raja melaksanakan kewajibannya untuk rakyat atas nama Tuhan. 3) Teori kedaulatan rakyat

Teori kedaulatan rakyat, yaitu teori yang mengatakan bahwa kekuasaansuatu negara berada di tangan rakyat sebab yang benar-benar berdaulat dalam suatu negara adalah rakyat. Sumber ajaran kedaulatan rakyat ialah ajaran demokrasi yan,g telah dirintis sejak jaman Yunani oleh Solon. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani, demos (rakyat) dan kratein (memerintah) atau kratos (pemerintah). Jadi, demokrasi mengandung pengertian  pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk, rakyat. Rakyat merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu melalui perjanjian masyarakat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan haknya kepada untuk kepentingan bersama. Penguasa dipilih dan ditentukan atas dasar kehendak rakyat melalui  perwakilan yang duduk di dalam pemerintahan. Pemerintah yang berkuasa harus mengembalikan hak-hak sipil kepada warganya." Pelopor teori kedaulatan rakyat J.J. Rousseau, berpendapat ,bahwa negara dibentuk oleh kemauanrakyat secara sukarela. Kemauan rakyat untuk membentuk negara itu disebut kontrak sosial. Rousseau juga  berpendapat bahwa negara yang terbentuk melalui perjanjian masyarakat harus menjamin kebebasan dan persamaan. Montesquieu, beranggapan bahwa kehidupan bernegara dapat terptur dengan baik, sebaiknya kekuasaan dibagi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudik'atif. John Locke, berpendapat bahwa manusia mempunyai hak pokok, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Selain itu, John juga mengajarkan asas-asas terbentuknya negara adalah sebagai berikut. a) Pactum unionis, yakni perjanjian antar individu untuk mer.nbentuk negara;  b) Pactum subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dengan negara yang dibentuk itu. Artinya, individu memberikan mandat kepada negara atau pemerintah selama pemerintah  berdasarkan konstitusi atau undang-undang negara. Dalam negara yang menganut teori kedaulatan rakyat terdapat ciri-ciri sebagai berikut. a) Adanya lembaga perwakilan rakyat atau dewan perwakilan rakyat sebagai badan atau majelis yang mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat,  b) Untuk mengangkat dan menetapkan anggota majelis tersebut, pemilihan dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu. Rakyat yang telah dewasa secara bebas dan rahasia memilih wakil atau partai yang disenangi atau dipercayai. c) Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan perwakilan rakyat, yang  bertugas mengawasi pemerintah. d) Susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam undang-undang negara. 4) Teori Kedaulatan negara

Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber atau asal kekuasaan yang dinamakan kedaulatan itu ialah negara. Negara sebagai lembaga tertinggi

38

kehidupan suatu bangsa, dengan sendirinya memiliki kekuasaan. Jadi, kekuasaan negara ialah kedaulatan negara yang timbul bersamaan dengan berdirinya negara. Teori kedaulatan negara yang bersifat absolut dan mutlak ini berdasarkan pandangan bahwa negara adalah penjelmaan Tuhan. Hegel mengajarkan bahwa negara dianggap suci karena sesungguhnya negara adalah penjelmaan kehendak Tuhan. Negara mewarisi kekuasaan yang bersumber dari Tuhan. Berdasarkan teori kedaulatan negara, pemerintah adalah pelaksana tunggal kekuasaan negara. Teari ini dianggap sebagai sebuah ajaran yang  paling absolut sejak zaman Plato hingga Hitler-Stalin.  Negaralah yang menciptakan hukum dan negara tidak wajib tunduk pada hukum. Namun karena negara abstrak, kekuasaan diserahkan kepada raja atas nama negara. Peletak dasar teori kedaulatan negara, antara lain Paul Laban, George Jellinek, dan Hegel. 5) Teori kedaulatan hukum

Teori kedaulatan hukum, yaitu paham yang tidak disetujui oleh paham kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum. Hal ini berarti, bahwa yang berdaulat adalah lembaga atau orang yang berwenang mengeluarkan  perintah atau lara[lgan yang mengikat semua warga negara. Lembaga yang dimaksud adalahpemerintah dalam arti luas. Di Indonesia, lembaga itu adalah presiden bersama para menteri sebagai pembantunya dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di Inggris, lembaga itu adalah raja bersama parlemen. Berdasarkan pemikiran teori ini, hukum membimbing kekuasaan pemerintahan. Yang dimaksud dengan hukum menurut teori ini ialah hukum yang tertulis (undang-undang dasar negara dan peraturan perundangan lainnya) dan hukum yang tidak tertulis (convensi). Pelopor teori kedaulatan hukum, antara lain Immanuel Kant, H. Krable, dan Leon Dubuit. 

Makna Kedaulatan Rakyat

Sebagaimana telah di uaraikan di atas, kedaulatan rakyat mengandung arti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Dengan demikian makna kedaulatan rakyat adalah demokrasi, yang berarti  pemerintahan yang kekuasaan tertinggi terletak/bersumber pada rakyat. Paham yang menekankan tentang kedaulatan rakyat berkembang mulai abad XVII - XIX hingga sekarang. Paham ini dipengaruhi oleh teori kedaulatan hukum yang menempatkan rakyat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek dalam negara (demokrasi). Tokoh pengamat paham teori kedaulatan rakyat adalah John Locke, Thomas Hobbes Montesquieu, dan Jean John Rousseau. 1) John Locke

John Locke berpendapat bahwa, negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat. Sebelum membentuk negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan tidak ada peraturan yang mengikat mereka untuk memenuhi kebutuhannya kemudian mereka mengadakan suatu perjanjian membentuknegara. Perjanjian itulah yang disebut dengan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Perjanjian masyarakat ada dua, yaitu perjanjian antarindividu dan perjanjian antarindividu dengan penguasa. Meskipun demikian rakyat tidak menyerahkan seluruh hakhak manusia kepada penguasa. Rakyat tetap mempertahankan hak-hak asasinya seperti hak hidup, hak milik, hak mendapat kemerdekaan. Penguasa tetap melindungi hak-hak tersebut dan mengaturnya dalam UUD negara tersebut. Dalam memahami perjanjian masyarakat terdapat perbedaan mendasar antara John Locke dan Thomas Hobbes. Jika Thomas Hobbes hanya menjelaskan satu jenis perjanjian masyarakat saja, yaitu pactum subjectionis, John Locke menjelaskan kontrak sosial itu dalam fungsinya yang rangkap. Pertama, individu dengan individu lainnya mengadakan suatu perjanjian masyarakat untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara. Perjanjian masyarakat ini merupakan  perjanjian tahap pembentukan negara yang dinamakan pactum unionis. Kedua, John Locke sekaligus menyatakan, bahwa suatu permufakatan yang dibuat berdasarkan suara terbanyak dapat dianggap sebagai tindakan seluruh masyarakat itu, karena persetujuan 39

individu-individu untuk membentuk negara mewajibkan individu-individu lain untuk menaati negara yang dibentuk dengan suara terbanyak itu. Negara yang dibentuk dengan suara terbanyak itu tidak dapat mengambil hak-hak milik manusia dan hak-hak lainnya yang tidak dapat dilepaskan. Perjanjian masyarakat tahap kedua ini dinamakan pactum subjectionis. Menurut John Locke, individu mempunyai hak-hak yang tidak dapat dilepaskan berupa hakhak kodrat yang dimiliki individu sebagai manusia sejak ia hidup dalam keadaan alamiah. Hak-hak itu mendahului adanya kontrak sosial yang dibuat kemudian, dan karena itu hakhak itu tidak dapat dihapuskan dengan adanya kontrak sosial tersebut. Bahkan, menurut John Locke, fungsi utama perjanjian masyarakat ialah untuk menjamin dan melindungi hak-hak kodrat tersebut. Dengan demikian ini, John Locke mengajarkan negara yang dalam kekuasaannya dibatasi oleh hak-hak kodrat yang tidak dapat dilepaskan itu. Hak-hak kodrat disebut juga sebagai hak asasi manusia. Ajaran John Locke menghasilkan negara yang menghormati hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang dasar atau konstitusi. Negara yang diatur dengan undang-undang dasar disebut negara konstitusional. Menurut John Locke kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif yang masing-masing terpisah satu sama lain. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undangundang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili, sedangkan kekuasaan federatif adalah segala kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain seperti hubungan luar negeri (alliansi). 2) Thomas Hobbes

Sama dengan John Locke, Thomas Hobbes melalui perjanjian masyarakat.

yang berpendapat bahwa negara dibentuk

Thomas Hobbes menjelaskan kontrak sosial melalui pemahaman, bahwa kehidupan manusia terpisah dalam dua zaman, yakni keadaan sebelum ada negara (status naturalis, state of nature, keadaan alamiah) dan keadaan bernegara. Bagi Thomas Hobbes,  keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman sentosa, adil dan makmur. Tetapi sebaliknya, keadaan alamiah itu merupakan suatu keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum yang dibuat manusia secara sukarela dan tanpa pemerintah, tanpa ikatan-ikatan sosial antarindividu. Dalam keadaan demikian, hukum dibuat oleh mereka yang fisiknya terkuat sebagaimana keadaan di hutan belantara. Manusia seakan-akan merupakan binatang dan menjadi mangsa dari manusia yang secara fisik lebih kuat dari padanya. Keadaan ini dilukiskan dalam peribahasa Latin, homo homini lupus (manusia saling memangsa satu sama lain). Manusia saling bermusuhan, berada terus-menerus dalam keadaan peperangan yang satu melawan yang lain. Keadaan semacam ini dikenal sebagai bellum omnium contra omnes (perang antara semua melawan semua). Bukan perang dalam arti peperangan yang terorganisasi, tetapi perang dalam arti keadaan bermusuhan yang terus-menerus antara individu dan individu lainnya. Keadaan serupa itu tidak dapat dibiarkan berlangsung terus. Manusia dengan akalnya mengerti dan menyadari, bahwa demi kelanjutan hidup mereka sendiri, keadaan alamiah itu harus diakhiri. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian bersama. Individuindividu yang tadinya hidup dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hakhak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan. Bagi Thomas Hobbes hanya terdapat satu macam perjanjian, yakni  pactum subjectionis atau perjanjian pemerintahan dengan jalan segenap individu yang  berjanji menyerahkan semua hak-hak kodrat mereka yang dimiliki ketika hidup dalam keadaan alamiah kepada seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk untuk mengatur kehidupan mereka. Akan tetapi perjanjian saja belumlah cukup. Orang atau sekelompok orang yang ditunjuk itu harus diberi pula kekuasaan. Negara harus berkuasa penuh sebagaimana halnya dengan binatang buas, leviathan, yang dapat menaklukkan segenap binatang buas 40

lainnya. Negara harus diberi kekuasaan yang mutlak sehingga kekuasaan negara tidak dapat ditandingi dan disaingi oleh kekuasaan apapun. Di dunia ini tidak ada kekuasaan yang dapat menandingi dan menyaingi kekuasaan negara. Dengan perjanjian seperti itu tidaklah mengherankan bahwa Thomas Hobbes mengajarkan negara yang mutlak, teristimewa negara kerajaan yang absolut. Thomas Hobbes berpendirian, bahwa hanya negara yang berbentuk negara kerajaan yang mutlaklah dapat menjalankan pemerintahan yang baik. 3) Montesquieu

Beberapa puluh tahun kemudian, filsuf Perancis Montesquieu mengembangkan lebih lanjut  pemikiran John Locke tentang tiga. kekuasaan di atas yang sering kita dengar istilah Trias Politica. Dalam uraiannya ia membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Menurut dia kekuasaan itu haruslah terpisah-pisah satu sama lain, baik mengenai tugas atau fungsi mengenai alat  perlengkapanatau organ yang menyelenggarakannya, terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu. Mengapa? Karena di sinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurut Motesquieu adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan menyelenggarakan undang-undang dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas penyelenggarakan undang-undang. 4) Jean Jacques Rousseau

Beliau merupakan pengamat teori perjanjian masyarakat dan dianggap sebagai bapak Teori Kedaulatan Rakyat. Menurutnya, negara dibentuk. oleh kemauan rakyat secarasukarela. Kemauan rakyat untuk membentuk negara disebut kontrak sosial. Individu secara sukarela dan bebas membuat perjanjian untuk membentuk negara berdasarkan kepentingan mereka.  Negara seba'gai organisasi berkewajiban mewujudkan cita-cita atau kemauan rakyat yang kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak sosialyang berupa konstitusi negara. Rousseau  juga menekankan adanya kebebasan dan persamaan. B. BENTUK KEDAULATAN YANG SESUAI DENGAN UNDANG -UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Bentuk Negara “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik” (pasal 1 ayat (1))

Ayat ini mengandung beberapa pengertian. Pertama, ketentuan pasal 1 ayat ( 1 ) ini adalah ketentuan pembukaan dan berasal dari rumusan asli pada tahun 1945. Artinya, alam  pikiran yang hidup dalam sidang- sidang BPUPKI pada 1945 masih terus menjiwai pemikiran dan pandangan yang hidup dalam masyarakat Indonesia di masa reformasi sebagaimana tercermin dalam persidangan di Badan Pekerja MPR yang mempersiapkan Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2000. Hal ini menegaskan bahwa ketentuan yang terkandung dalam  pasal pembukaan ini sangatlah prinsipil dan mendasar bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  Kedua, negara Indonesia itu didefinisakan sebagai Negara Kesatuan Republik

Indonesia atau NKRI, tidak semata-mata bersifat teknis dalam rangka pengaturan mengenai struktur- struktur atau bentuk dan/ atau susunan organisasi dan bentuk pemerintahan, tetapi lebih mendasar lagi menyangkut definisi eksistensial bahwa keberdaan negara indonesia itu ialah dalam wujudnya sebagai NKRI. Oleh karena itu, NKRI difahami oleh Bangsa Indonesia sebagai salah satu pilar yang juga mengandumg unsur yang bersifat ideologis.

41

 Ketiga, Pengertian tentang bentuk negara dalam ayat (1) ini mengacu pada pengertian

apakah Republik atau Monarki, dan UUD 1945 telah menegaskan pilihannya, yaitu Republik,  bukan Monarki. Dengan demikian pilihan Republik itu dikaitkan dengan pengertian bentuk negara ( staatsvorm ), bukan dengan bentuk pemerintahan (regeringsvorm ) sebagaimana dipahami dalam teori ilmu hukum. Oleh karena itu istilah bentuk negara tidak lagi dikaitkan dengan bentuk negara kesatuan, Unitary State atau Bondsstaat. Sebagai gantinya istilah yang  paling tepat untuk dipakai guna menyebut tentang negara kesatuan ( Unitary State, Bondsstaat ) itu adalah susunan atau sususnan organisasi negara, bukan bentuk negara seperti yang biasa digunakan dalam berbagai buku atau tulisan mengenai hukum dan politik.

Bentuk Negara dan Pemerintahan Indonesia

Bentuk negara Indonesia adalah kepulauan yang sangat banyak dan dikelilingi oleh laut yang sangat luas. Kekayaan Negara Indonesia tidak terhitung jumlahnya, baik dari hasil lautnya, hasil bumi dan pertambangannya. Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk nagara yang terpenting ialah Negara Kesatuan (Unitarisme) dan Negara Serikat (Federasi). 1. Negara Kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, di seluruh negara yang  berkuasa hanya ada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. a.) Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi yang segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diulas oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya.  b.) Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah swatantra. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), dinyatakan bahwa  Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. 2. Negara Serikat (federasi) ialah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara, yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu. Negara-negara bagian itu asal mulanya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dari dalam suatu negara serikat, maka yang negara tadinya  berdiri sendiri itu dan sekarang menjadi negara bagian, melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat itu. Kekuasaan yang diserahkan itu disebutkan satu demi satu (limitatif), hanya kekuasaan yang disebutkan itu yang diserahkan kepada negara serikat (delegated powers). Kekuasaan asli pada negara bagian. Negara bagian berhubungan langsung dengan rakyatnya. Kekuasaan negara serikat adalah kekuasaan yang diterimanya dari negara bagian. Biasanya yang diserahkan oleh negara-negara bagian kepada negara serikat ialah hal-hal yang  berhubungan dengan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos. Adakalanya dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah federasi dan pemerintah negaranegara bagian yang disebut adalah urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah negara-negara bagian, yang berarti bahwa bidang kegiatan pemerintah federal adalahurusanurusan kenegaraan selebihnya (residuary powers). Apakah kedaulatan suatu negara bisa hilang/musnah? Tentu bisa. Hal-hal yang mengakibatkan kedaulatan suatu kedaulatan hilang yaitu: a.  b.

Kalah perang dengan negara lain. Bergabung dengan negara lain. 42

c. Memisahkan diri dan menyatakan merdeka. Secara umum, ada tiga unsur mutlak bersirinya suatu negara: a.  b. c.

Memiliki wilayah. Memiliki rakyat. Memiliki pemerintahan yang berdaulat. Jokowi Minta TNI Perkuat Jati Diri

Sumber: bisnissurabaya.com REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan  jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Professional harus terus diperkuat. Hal ini ia sampaikan pada acara tasyakuran Peringatan HUT ke-71 TNI tahun 2016, yang dibacakan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot  Nurmantyo, bertempat di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (5/10). Presiden Joko Widodo menyampaikan keyakinan-nya bahwa kedaulatan dan kehormatan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sang Saka Merah Putih terus terjaga dan ditegakkan. Menurut Jokowi, kehadiran TNI dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, menjadi semakin penting dengan tantangan penugasan yang semakin kompleks. ”Tantangan yang dihadapi Indonesia bukan hanya terbatas pada perang terbuka,  tapi perang

asimetris, persaingan ekonomi, persaingan diplomasi, persaingan teknologi, dan persaingan soft power,” jelasnya, Rabu (5/10).

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menyatakan, TNI akan terus meningkatkan kecanggihan Alutsista dan kemampuan prajuritnya dengan melakukan latihan-latihan berkesinambungan sebagai bagian tidak terpisahkan dari itu semua. “Negara percaya bahwa prajurit dan k eluarga TNI harus sejahtera, dimanapun prajurit berada dan bertugas,” tegasnya.

Diakhir amanatnya, Presiden RI Joko Widodo mengucapan selamat Hari Ulang Tahun ke-71 kepada segenap anggota dan keluarga besar Tentara Nasional Indonesia, termasuk yang sedang melaksanakan tugas mulia menjaga bangsa dan negara, di seluruh penjuru Tanah Air dan di seluruh penjuru dunia. (Sumber: www.republika.co.id)

Dari informasi di atas, dapat kita buat beberapa pertanyaan, antara lain: Mengapa kedaulatan dan kehormatan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sang Saka Merah Putih perlu terus terjaga dan ditegakkan? Mengapa TNI dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, menjadi semakin  penting? Apakah yang dimaksud dengan tantangan yang dihadapi Indonesia bukan hanya 43

terbatas pada perang terbuka, tapi perang asimetris, persaingan ekonomi, persaingan diplomasi, persaingan teknologi, dan persaingan soft power? Atau pertanyaan-pertanyaan dasar seperti: Apakah yang dimaksud dengan kedaulatan negara? Mengapa kedaulatan negara berkaitan dengan TNI? Bagaimanakah konsepsi kedaulatan negara bagi negara Indonesia? Apakah pentingnya kedaulatan suatu negara? dan masih  banyak lagi yang dapat kita pertanyakan.

Sistem Pemerintahan NRI

Sistem pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi Sistem Pemerintahan Sentralisasi, Sistem Pemerintahan Desentralisasi, Sistem Pemerintahan Presidensial, dan Sistem Pemerintahan Parlementer. Kelebihan Sistem Sentralisasi :  –  Keseragaman peraturan di semua wilayah  –  Kesederhanaan Hukum  –  Pendapatan daerah dapat di alokasikan ke semua daerah dengan adil dan sesuai kebutuhan.

Kelemahan Sistem Sentralisasi :  –  Penumpukan pekerjaan di pusat, sehingga menghambat kinerja pemerintahan  –  Tidak sinkron antara peraturan yang dibuat di pusat dan kondisi lapangan di daerah

Kelebihan Sistem Desentralisasi  –  Daerah lebih berkembang, pembangunan lebih cepat  –  Peraturan dan kebijakan lebih tepat dan sesuai kebutuhan daerah

Kelebihan Sistem Desentralisasi  –  Daerah lebih berkembang, pembangunan lebih cepat  –  Peraturan dan kebijakan lebih tepat dan sesuai kebutuhan daerah Perubahan-Perubahan Sistem Pemerintahan Indonesia Sistem Pemerintahan dari Awal Kemerdekaan

 pada waktu awal kemerdekaan menganut sisten pemerintahan presidensial. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 maka Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh menteri-menteri sebagai pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada tanggal 12 September 1945 dibentuklah Kabinet Presidensial( Kabinet RI I) dengan 12 departemen dan 4 menteri negara. Selain itu wilayah Indonesia yang begitu luas dibagi menjadi 8 provinsi dan 2 daerah istimewa yang masing-masing wilayah dipimpin oleh gubernur. Sistem Presidensial pernah berganti Sistem Parlementer yang dipimpin oleh kepala  pemerintahan Perdana Menteri. Perdana Menteri Pertama Indonesia adalah Sutan Syahrir. Berubahnya sistem pemerintahan di Indonesia pada saat itu adalah pengaruh kuat dari kaum sosialis (KNIP). Selain itu Indonesia pada awal kemerdekaan juga masih belajar tentang  bagaimana menjalankan pemerintahan. Dengan sistem parlementer ini maka Di Indonesia saat itu memiliki DPR yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Sistem ini juga memungkinkan adanya  banyak partai. Maksud dari sistem ini adalah untuk membatasi kewenangan presiden. Jika 44

 pada sistem presidensial kabinet bertanggungjawab kepada presiden maka sistem  parlementer, Presiden bertanggungjawab kepada parlemen/DPR. Sebenarnya sistem parlementer ini adalah sebuah penyimpangan ketentuan UUD 1945 yang menyebutkan “pemerintahan harus dijalankan menurut sistem kabinet presidensial, dimana menteri sebagai pembantu presiden”.

Karena sering mengalami kegagalan kabinet, dan banyak menimbulkan gerakan-gerakan  pemberontakan yang menyebabkan stabilitas negara terganggu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 yang isinya antara lain mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 dan bentuk pemerintahan kembali ke sistem presidensial.

Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia 1. Sistem Pemerintahan Periode 1945-1949

Lama periode : 18 Agustus 1945 –  27 Desember 1949 Bentuk Negara : Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Presidensial Konstitusi : UUD 1945 Presiden & Wapres : Ir. Soekarno & Mohammad Hatta (18 Agustus 1945 –   19 Desember 1948) Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI) (19 Desember 1948 –  13 Juli 1949) Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil menjadi parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.Setelah munculnya Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 November 1945, terjadi pembagian kekuasaan dalam dua badan, yaitu kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kekuasaan-kekuasaan lainnya masih tetap dipegang oleh presiden sampai tanggal 14 November 1945. Dengan keluarnya Maklumat Pemerintah 14 November 1945, kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintahan parlementer.

2. Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950

Lama periode : 27 Desember 1949 –  15 Agustus 1950 Bentuk Negara : Serikat (Federasi) Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi Parlementer) Konstitusi : Konstitusi RIS Presiden & Wapres : Ir.Soekarno = presiden RIS (27 Desember 1949 –   15 Agustus 1950) Assaat = pemangku sementara jabatan presiden RI (27 Desember 1949 –  15 Agustus 1950)

45

a.

Pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 september 1949 dikota Den Hagg (Netherland) diadakan konferensi Meja Bundar (KMB). Delegasi RI dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, Delegasi BFO (Bijeenkomst voor Federale Overleg) dipimpin oleh Sultan Hamid Alkadrie dan delegasi Belanda dipimpin olah Van Harseveen.Adapun tujuan diadakannya KMB tersebut itu ialah untuk meyelesaikan persengketaan Indonesia dan Belanda selekas-lekasnya dengan cara yang adil dan pengakuan kedaulatan yang nyata,  penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).Salah satu keputusan  pokok KMB ialah bahwa kerajaan Balanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dam tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.Demikianlah pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana menandatangani Piagam Pengakuan Kedaulatan RIS di Amesterdam. Bila kita tinjau isinya konstitusi itu jauh menyimpang dari cita-cita Indonesia yang berideologi pancasila dan ber UUD 1945 karena :1. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federalisme) yang terbagi dalam 16 negara bagian, yaitu 7 negara bagian dan 9 buah satuan kenegaraan (pasal 1 dan 2, Konstitusi RIS).

 b.

Konstitusi RIS menentukan suatu bentuk negara yang leberalistis atau pemerintahan  berdasarkan demokrasi parlementer, dimana menteri-menterinya bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah kepada parlemen (pasal 118, ayat 2 Konstitusi RIS)3. Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa atau semangat  pembukaan UUD proklamasi sebagai penjelasan resmi proklamasi kemerdekaan negara Indonesia (Pembukaan UUD 1945 merupakan Decleration of independence bangsa Indonesia, kata tap MPR no. XX/MPRS/1996).Termasuk pula dalam pemyimpangan mukadimah ini adalah perubahan kata- kata dari kelima sila pancasila. Inilah yang kemudian yang membuka jalan bagi penafsiran pancasila secara bebas dan sesuka hati hingga menjadi sumber segala penyelewengan didalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

3. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959

Lama periode : 15 Agustus 1950 –  5 Juli 1959 Bentuk Negara : Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Parlementer Konstitusi : UUDS 1950 Presiden & Wapres : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta.Konstitusi ini dinamakan “sementara”, karena hanya bersifat sementara, menunggu

terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut.Dekrit Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. 46

Sementara, di kalangan masyarakat pendapat- pendapat untuk kembali kepada UUD ’45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD ’45. Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269

suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak tetapi pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari  pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk meredam kemacetan, Konstituante memutuskan reses yang ternyata merupkan akhir dari upaya  penyusunan UUD.Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka.Isi dekrit presiden 5 Juli 1959.

4. Sistem Pemerintahan Periode 1959-1966 (Demokrasi Terpimpin)

Lama periode : 5 Juli 1959 –  22 Februari 1966 Bentuk Negara : Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Presidensial Konstitusi : UUD 1945 Presiden & Wapres : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Latar belakang dikeluarkannya dekrit ini adalah: 1. Kehidupan politik yang lebih sering dikarenakan sering jatuh bangunnya kabinet dan  persaingan partai politik yang semakin menajam. 2. Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang dasar 3. Terjadinya gangguan keamanan berupa pemberontakan bersenjata di daerah-daerah Berikut Isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959: 1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. 2. Pembubaran Badan Konstitusional 3. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

1. Bentuk pemerintahan Presidensial Ir. Soekamo sebagai Presiden dan Perdana menteri dengan kabinetnya dinamakan Kabinet Kerja. 2. Pembentukkan MPR sementara dengan penetapan Presiden No. 2 tahun 1959. Keanggotaan MPRS terdiri dari 583 anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan 200 wakil-wakil golongan. 3. Pembentukkan DPR sementara berdasarkan penetapan Presiden No.3 tahun 1959 yang diketuai oleh Prcsiden dengan 45 orang anggotanya. 4. Pembentukkan Front Nasional melalui penetapan Prcsiden No.13 tahun 1959. tertanggal 31 Desember 1959. Tujuan Front Nasional adalah: a. Menyelesaikan Revolusi Nasional  b. Melaksanakan pembangunan semesta nasional c. Mengembalikan Irian Barat dalam

47

wilayah RI. Front Nasional banyak dimanfaatkan oleh PKI dan simpatisannya sebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya. 5. Pembentukkan DPRGR Presiden Soekarno pada 5 Maret 1959 melalui penetapan Presiden No.3 tahun 1959 membubarkan DPR hasil Pemilu sebagai gantinya melalui  penetapan Presiden No.4 tahun I960 Presiden membentuk DPRGR yang keanggotaannya ditunjuk oleh Soekarno. 6. Manipol USDEK Manifesto politik Republik Indonesia (Manipol) adalah isi pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Atas usul DPA Manipol dijadikan GBHN dengan Ketetapan MPRS No. 1 MPRS/I960, Menurut Presiden Soekano intisari dari Manipol ada lima yaitu : UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Disingkat menjadi USADEK. Berkembang pula ajaran Presiden Soekano yang dikenal dengan NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunis). 7. Berdasarkan Keputusan Presiden No.200 dan 201 tahun 1960 Presiden membubarkan Partai Masyumi dan PSI dengan alasan para pemimpin partai tersebut mendukung  pemberontakan PRRI/Permesta. Keadaan Ekonomi Mengalami Krisis, terjadi kegagalan produksi hampir di semua sektor. Pada tahun 1965 inflasi mencapai 65 %, kenaikan harga-harga antara 200-300 %. Hal ini disebabkan oleh a). penanganan dan penyelesaian masalah ekonomi yang tidak rasional, lebih  bersifat politis dan tidak terkontro. b). adanya proyek merealisasikan dan kontroversi. Pada masa demokrasi terpimpin ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya: •

Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara

•

MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup

•

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia

5. Sistem Pemerintahan Periode 1966-1998 (Orde Baru)

Lama periode : 22 Februari 1966 –  21 Mei 1998 Bentuk Negara : Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Presidensial Konstitusi : UUD 1945 Presiden & Wapres : Soeharto (22 Februari 1966 –   27 Maret 1968)Soeharto (27 Maret 1968  –   24 Maret 1973)Soeharto & Adam Malik (24 Maret 1973  –   23 Maret 1978)Soeharto & Hamengkubuwono IX(23 Maret 1978  – 11 Maret 1983)Soeharto & Try Sutrisno (11 Maret 1983  –   11 Maret 1988)Soeharto & Umar Wirahadikusumah(11 Maret 1988  –   11 Maret 1993)Soeharto & Soedharmono (11 Maret 1993 –  10 Maret 1998)Soeharto & BJ Habiebie (10 Maret 1998 –  21 Mei 1998) Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang 48

Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada fihak swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam kita.Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, diantara melalui sejumlah peraturan:• Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang

menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya• Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang

Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.• Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum Amandemen

Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen. Pokok-pokok system pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). 2. Sistem Konstitusional. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial . Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan  presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa  persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan  pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem  pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antar  pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkanya. Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem  pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan  bahwa konstitusi negara itu berisi

49

1. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, 2.  jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang  bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini.

Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

Setelah dilakukan amandemen terhadap konstitusi Indonesia, Undang-undang dasar Negara Indonesia tahun 1945, maka terjadi perubahan pula pada pokok, pokok sistem pemerintahan sebagai berikut Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Indonesia 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan  presidensial. 3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil  presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. 4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. 6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. 2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran) Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and

50

 balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan  pengawasan dan fungsi anggaran.

C. PRINSIP-PRINSIP KEDAULATAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

 Negara Indonesia adalah penganut teori kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum sehingga  jelas bahwa Indonesia menganut paham demokrasi.  Sebagai negara yang menganut kedaulatan rakyat, Indonesia memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Pasal 1 ayat (1) N egara I ndonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.”  Bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam beberapa daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang “ 

 Dasar.” 

Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut Negara Indonesia. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh MPR, tetapi melalui berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945. Jadi, pasal ini merupakan penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan pada Pembukaan UUD 1945 alinea IV. 3. Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 

 Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. 4. Pasal 7C “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan  .”  Rakyat  Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk : a. Mewujudkan keseimbangan politik bahwa DPR tidak dapat memberhentikan presiden, dan presiden juga tidak dapat membekukan DPR.  b. Melindungi keberadaan DPR sebagai salah satu lembaga negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat. c. Pada masa yang akan datang tidak boleh terjadi peristiwa pembekuan dan/atau  pembubaran DPR oleh presiden. 5. Pasal 17 ayat (2) “Menteri -menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.”  Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengangkat menteri cabinet kerjanya dan melakukan resapel. 6. Pasal 3 ayat (3) “Majelis permusyawaratan rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau

wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ” 

51

Ketentuan ini memberikan imunitas kepada presiden dari adanya kudeta dari tim oposisi selama presiden tidak menyalahi UUD 1945 dan sebaliknya MPR bisa menurunkan  presiden dan megangkat penggantinya sesuai UUD 1945. Untuk meyakini prinsip-prinsip kedaulatan negara tersebut, warga negara berkewajiban melaksanakannya. Hal itu sangat penting karena dapat mebina dan menegakkan negara yang berdaulat dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi yang dianut pemerintah Indonesia adalah demokrasi pancasila, ada dua asas, yaitu asas kerakyatan dan musyawarah untuk mufakat.

Untuk meyakini prinsip-prinsip kedaulatan negara tersebut, warga negara berkewajiban melaksanakannya. Hal itu sangat penting karena dapat membina dan menegakkan negara yang  berdaulat dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi yang dianut  pemerintah Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila ada dua asas, yaitu asas kerakyatan dan musyawarah untuk mufakat. Asas kerakyatan adalah asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta berjiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat. Asas musyawarah untuk mufakat adalah asas yang memperhatikan aspirasi atau kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan dalam rangka pembahasan untuk menyatukan pendapat bersama serta mencapai kesepakatan bersama yang dijiwai dengan kasih sayang dan pengorbanan. Demokrasi Pancasila secara konstitusional ditetapkan dalam Penjelasan UUD 1945 melalui tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, yaitu sebagai berikut. 1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechsstaat). 2. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional. 3. Kekuasaaan negara yang tertinggi di tangan rakyat dan pelaksanaan kedaulatan dilakukan 



oleh lembaga perwakilan (MPR, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten,’kota, dan

4. 5. 6. 7.

DPD). Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri negara adalah pembaritu presiden dan menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan kepala negara terbatas.

Selanjutnya, untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diperlukan tertib hukum. Tertib hukum akan dapat terlaksana jika negara Indonesia menganut teori kedaulatan hukum. Oleh karena itu, Indonesia mendasarkan sistem pemerintahannya 52

kepada huIurn dan tidak bersifat absolut. Artinya, kekuasaan yang ada di negara kita dibatasi dengan undang-undang atau peraturan perundan-undangan. Sebagai negara yang menganut kedaulatan hukum, Indonesia memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang menyangkut persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Peradilan yang bebas dan tidak meinihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan lain. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. 







Ciri-ciri yang menunjukkan bahwa Indonesia menganut kedaulatan hukum adalah 1. adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 2. diakuinya hak asasi manusia dan dicantumkan dalam konstitusi dan perundangundangan; 3. adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintahan; 4. adanya peradilan yang bebas dan tidak meinihak; 5. adanya kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; 6. adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. D. MELAKSANAKAN PRINSIP-PRINSIP KEDAULATAN SESUAI DENGAN UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pemilu Sebagai Sarana Kedaulatan Rakyat

Pemilihan umum diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003. Pemilihan umum diselenggarakan secara periodik setiap lima tahunsekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri serta berdasarkan asas Iangsung, umum. bebas. rahasia. jujur, dan adil (Luber dan Jurdil). 

Tujuan Pemilu

Sesuai dengan Penjelasan UU No. l2 Tahun 2003, pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih lembaga-lembaga berikut. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota Dewan Pervakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Presiden dan Wakil Presiden. 









53



Hak Pilih

Hak pilih dalam pemilu dibedakan menjadi dua, yaitu hak pilih aktif dan hak pilih pasif. Hak PiIih Aktif Hak pilih aktif adalah hak waga negara untuk memilih calon yang akan duduk sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten/Kota, memilih calon presiden dan wakil  presiden. Hak Pilih Pasif Hak pilih pasif adalah hak warga negara untuk dipilih sebagai calon yang akan duduk menjadi anggota DPR, DRD, DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten/ Kota, dan dipilih sebagai calon yang akan menjadi presiden dan wakil presiden. 





Syarat-Syarat Hak Pilih Aktif (Hak Memilih)

Adapun syarat-syarat hak pilih aktif atau hak memilih sebagal berikut. 1. Warga Negara Indonesia berusia 17 tahun atau sudahipernah kawin. 2. Terdaftar sebagai pemilih, dengan syarat sebagai berikut - Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwalingatannya. - Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Syarat-Syarat Hak Pilih Pasif (Hak Dipilih)

Syarat-syarat hak pilih pasit atau hak untuk dipilih, sebagai berikut. 1. Warga Negara Indonesia berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau Iebih. 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan RI. 4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia. 5. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat. 6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945. dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. 7. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat Iangsung atau tidak Iangsung dalam G 30 S dan bukan anggota organisasi terlarang Iainnya. 8. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 9. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau Iebih. 10. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan dokter yang  berkompeten. 11. Terdaftar sebagai pemilih. Sistem dalam Pelaksanaan Pemilu

Pada umumnya ada dua sistem pelaksanaan pemilu yang dipakai, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Andrew Reynold, dan kawan berpendapat bahwa sistem pemilu harus mempertimbangkan 10 aspek penting. Sedangkan Cetro mencatat, setidaknya ada 7 kriteria yang harus digunakan untuk menilai sebuah sistem pemilu. Apabila kedua pandangan tersebut digabungkan, maka kriteria-kriteria untuk menentukan dan memilih sebuah sistem pemilu setidaknya adalah sebagai berikut:

54

a. Keterwakilan ( Representation)

Representasi (keterwakilan) yang harus diperhatikan adalah kondisi geografis, faktor ideologis, situasi partai politik (sistem kepartaian) dan wakil rakyat terpilih benar-benar mewakili pemilih mereka. Dalam hal ini, sistem pemilu dapat diharapkan menghasilkan  pemerintah yang secara luas mewakili kepentingan pemilih. b. Membuat Pemilu Mudah Digunakan dan Bermakna Pemilu adalah proses yang “mahal” baik secara ekonomi (biaya cetak surat suara, anggaran

untuk partai politik yang diberikan pemerintah) maupun politik (konflik antar pendukung), dan bisa dimengerti oleh masyarakat awam serta kaum difabel (buta warna, tunanetra, tunadaksa) dalam artian bahwa sistem pemilu yang dipilih menyediakan kemudahan akses melalui kesederhanaan dan refleksi pilihan warga negara yang relatif tepat serta dapat memungkinkan pemilih untuk mengekspresikan pilihan mereka secara akurat dengan cara yang cukup sederhana dan dipahami oleh semua pemilih. c. Keadilan (F airness) Sistem pemilu dapat memperoleh kepercayaan tinggi dari para peserta pemilu dan pemilih  bahwa proses pemilihan secara sistematis dalam pelaksanaannya tidak akan diskriminatif terhadap mereka. Hal ini akan meningkatkan dukungan terhadap hasil pemilihan umum. d. Memungkinkan Perdamaian

Masyarakat pemilih punya latar belakang yang berbeda dan perbedaan ini bisa diperdamaikan melalui hasil pemilihan umum yang memungkinkan untuk itu. e. Memfasilitasi Pemerintahan yang Efektif dan Stabil

Sistem pemilu dapat menghasilkan stabilitas dalam pemerintahan yang memungkinkan manajemen negara yang efektif. Dalam arti sistem pemilu mampu menciptakan pemerintahan yang diterima semua pihak, efektif dalam membuat kebijakan. Selain itu, sistem pemilihan  juga diharapkan dapat mendukung konsultasi yang memadai antara kekuatan-kekuatan  politik. f. Pemerintahan yang Terpilih Akuntabel

Suatu sistem pemilu dapat menghasilkan akuntabilitas yang dapat diukur melalui tingkat ketanggapan pemerintah terhadap tuntutan publik dan kemampuan publik untuk mengakhiri suatu pemerintah yang tidak akuntabel melalui pemilu. Begitu juga dengan pemilu anggota legislatif, sistem yang akan dipilih dan digunakan adalah sistem yang memungkinkan wakil rakyat terpilih secara akuntabel. g. Pemilih Mampu Mengawasi Wakil Terpilih

Sistem pemilu yang baik memungkinkan pemilih mengetahui siapa wakil yang ia pilih dalam  pemilu, dan si pemilih dapat mengawasi kinerjanya. h. Mendorong Partai Politik Bekerja Lebih Baik 

Sistem pemilu yang baik mendorong partai politik untuk memperbaiki organisasi internalnya, lebih memerhatikan isu-isu masyarakat, dan bekerja untuk para pemilihnya.Sehingga dapat menghasilkan keseimbangan antara partai-partai politik dan besarnya kontrol yang dimiliki  pemilih terhadap tindakan-tindakan mereka. i. Mempromosikan Oposisi Legislatif 

Sistem pemilu yang baik mendorong terjadinya oposisi di tingkat legislatif, sebagai bentuk  pengawasan DPR atas pemerintah.  j. Mampu Membuat Proses Pemilu Berkesinambungan

Sistem pemilu harus bisa dipakai secara berkelanjutan dan memungkinkan pemilu sebagai  proses demokratis yang terus dipakai untuk memilih para pemimpin. Agar sistem pemilu dapat digunakan secara berkesinambungan, maka sistem pemilu mesti mengandung kepastian secara aturan dan teknis pelaksanaannya.

55

Sepuluh kriteria di atas dapat dikelompokkan menjadi empat kriteria besar, yaitu:

1. Bagaimana sistem pemilu yang dipilih dapat menghasilkan lembaga perwakilan yang mewakili semua kepentingan yang ada dan tidak ada diskriminasi bagi setiap warga negara 2. Pertanggungjawaban wakil terpilih. Dalam hal ini yang dikehendaki adalah sebuah sistem yang dapat menciptakan anggota legislatif hasil pemilihan umum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan kerjanya pada rakyat. Di sisi lain rakyat juga dapat meminta pertanggungjawaban tersebut. 3. Sistem pemilu yang dipilih dapat mendorong terciptanya efektivitas pemerintahan dan lembaga perwakilan yang berjalan dengan baik. 4. Sistem yang dipilih adalah sistem yang teknis pelaksanaannya sederhana dan mudah dipahami pemilih. Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Pemilihan umum di Indonesia Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada

awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.  Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai  bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007,  berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Sejarah

Pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak 11 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014 Asas Pemilu

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "LUBER " yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Be bas dan R ahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. "Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak  boleh diwakilkan. "Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. "Bebas" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. "Rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil " yang merupakan singkatan dari "Ju jur dan Adil". Asas "jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat 







56

memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas "adil" adalah perlakuan yang sama terhadap  peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun  peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Komponen sistem pemilu Pemilu

Terbuka/tertutup

1955

Distrik/proporsional/campuran

 proporsional

1971 1977 1982 1987

tertutup

1992 1997 1999 2004 2009

terbuka

campuran

2014 Penetapan hasil pemilu Pemilihan

Putaran pertama

Presiden dan wakil Minimal 50%  presiden Kepala daerah dan Minimal 30% wakil kepala daerah DPRD Suara terbanyak Suara terbanyak DPR (batas ambang 4%) DPD Suara terbanyak

Putaran kedua

Keterangan

Minimal 50%

syarat calon diajukan dimana  partai politik memilki batas ambang 20% kursi parlemen atau 25% suara sah

Minimal 50% n/a n/a n/a

Jumlah partai politik di Indonesia Tahun

Jumlah

1955

tidak terbatas

1971

10

1977 1982 1987

3

1992 1997 1999

48

57

Tahun

Jumlah

2004

24

2009

38 12

2014

58

Rangkuman 3

Teori-teori kedaulatan negara dikemukakan oleh para ahli kenegaraan. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. a. Teori Kedaulatan Tuhan Teori ini mengemukakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dan Tuhan. Raja atau penguasa mendapat kekuasaan tertinggi dan Tuhan. Kehendak.Tuhan menjelma ke dalam diri raja/penguasa. Teori ini pernah dianut oleh negara Jepang pada saat dipimpin Kaisar Tenno Heika sehingga dia dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari. b. Teori Kedaulatan R aja Teoni ini merupakan penjabaran dan teori kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi terletak di tangan dan keturunan Raja. Raja dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan di  bumi yang mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan. Kekuasaan raja mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Teori ini pernah diterapkan di negara Prancis saat dipimpin oleh Louis XIV. c. Teori Kedaulatan Negara Teori ini mengemukakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Negara sebagai lembaga tertinggi dengan sendirinya memiliki kekuasaan. Kedaulatan negara muncul  bersama dengan berdirinya suatu negara. Teori ini pernah diterapkan di Jerman pada saat diperintah oleh Hitler. d. Teori Kedaulatan Hukum Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum. Hukum menurut teori ini adalah hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis, misalnya ÙUD dan  peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemerintahan dibatasi oleh norma sehingga tidak bersifat absolut. Teori ini dianut oleh negara Indonesia dengan model negara hukum modern. . e. Teori Kedaulatan Rakyat  Teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan negara tertinggi terletak di tangan rakyat. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut. Keabsolutan kekuasaan  pemerintah perlu dibatasi dengan adanya pembagian kekuasaan seperti dalam ajaran trias  politika. Ajaran itu menganjurkan agar kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan menjadi tiga lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 1) Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang. 2) Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. 3) Yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang.  Negara yang menganut teori kedaulatan rakyat mempunyai ciri ciri sebagai berikut. 1) Negara memiliki lembaga perwakilan rakyat sebagai badan atau majelis yang mewakili atau mencerminkan kehendak rakyat. 2) Pelaksanaan pemilu untuk mengangkat dan menetapkan anggota lembaga perwakilan diatur oleh undang-undang. 3) Kekuasaan atau kedaulatan rakyatdilaksanakan oleh badanatau majelis yang bertugas mengawasi pemerintah. 4) Susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam undang-undang dasar.

59

Bahan Pengayaan Sejarah Pelaksanaan Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa (1955-2014)

Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum. Khususnya untuk pemilihan anggota parlemen (baik pusat maupun daerah) digunakan jenis Proporsional, yang kadang  berbeda dari satu pemilu ke pemilu lain. Perbedaan ini akibat sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti jumlah penduduk, jumlah partai politik, trend kepentingan partai saat itu, dan juga jenis sistem politik yang tengah berlangsung. Sistem pemilu di Indonesia tidak terlepas dari fungsi rekrutmen dalam sistem politik. Mengenai sistem pemilu, Norris mengatakan bahwa rekrutmen seorang kandidat oleh partai  politik tergantung pada sistem pemilu yang berkembang di sebuah negara. Di Indonesia,  pemilihan legislatif (DPR, DPRD I, dan DPRD II) memakai sistem proporsional dengan daftar terbuka. Lewat sistem semacam ini, partai-partai politik cenderung mencari kandidat yang  populer sehingga punya elektabilitas yang tinggi di mata para pemilih. Hal ini pula yang mendorong banyak artis (penyanyi, lawak, sinetron) yang tergiur untuk bergabung ke dalam sebuah partai politik. Daftar terbuka memungkinkan seorang kandidat mendapat contrengan lebih banyak ketimbang calon lainnya dalam partai yang sama. Bagi partai politik, populernya seorang caleg membuat pilihan pemilih terfokus kepada partainya ketimbang kepada partai partai politik lain. Di Indonesia pula, undang-undang pemilu yang terakhir mensyaratkan seluruh parpol menyertakan minimal 30% kandidat perempuan. Hal ini membuka kemungkinan yang lebih  besar bagi perempuan untuk menjadi legislator. Namun, di sisi lain partai politik sangat selektif terhadap caleg perempuan: Hanya caleg perempuan yang memenuhi kriteria tertentu (akademik, populer, cantik) yang benar-benar masuk ke dalam 30% kandidat partai mereka. Sehingga tingkat persaingan antar caleg perempuan juga besar seperti antar caleg laki-laki. Untuk mempersingkat wakti, berikut ini langsung saja akan kami paparkan tentang sejarah  perjalanan pemilihan umum di Indonesia dari waktu ke waktu serta hasil pelaksanaannya : Sejarah Pelaksanaan Pemilu 1955

Ilustrasi Pemilihan Umum Tahun 1955 Pemilu 1955 adalah pemilihan umum pertama yang diadakan oleh Republik Indonesia. Pemilu ini merupakan reaksi atas Maklumat Nomor X/1945 tanggal 3 Nopember 1945 dari Wakil Presiden Moh. Hatta, yang menginstruksikan pendirian partai-partai politik di Indonesia. Pemilu pun (menurut Maklumat) harus diadakan secepat mungkin. Namun, akibat belum siapnya aturan perundangan dan logistik (juga ricuhnya politik dalam negeri seperti

60

 pemberontakan), Pemilu tersebut baru diadakan tahun 1955 dari awalnya direncanakan Januari 1946. Landasan hukum Pemilu 1955 adalah Undan-undang Nomor 7 tahun 1953 yang diundangkan 4 April 1953. Dalam UU tersebut, Pemilu 1955 bertujuan memilih anggota bikameral, Anggota DPR dan Konstituante (seperti MPR). Sistem yang digunakan adalah proporsional. Menurut UU nomor 7 tahun 1953 tersebut, terdapat perbedaan sistem bilangan pembagi  pemilih (BPP) untuk anggota konstituante dan anggota parlemen. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: Jumlah anggota konstituante adalah hasil bagi antara total jumlah penduduk Indonesia dengan 150.000 dibulatkan ke atas. Jumlah anggota konstituante di masing-masing daerah pemilihan adalah hasil bagi antara total penduduk WNI di masing-masing wilayah tersebut dengan 150.000. Jumlah anggota konstituante di masing-masing daerah pemilihan adalah bilangan bulat hasil  pembagian tersebut, seandainya kurang dari 6, dibulatkan menjadi 6. Sisa jumlah anggota konstituante dibagikan antara daerah-daerah pemilihan lainnya, seimbang dengan jumlah  penduduk warganegara masing-masing; Seandainya dengan cara poin ke dua di atas belum mencapai jumlah anggota konstituante seperti di poin ke satu, kekurangan anggota dibagikan antara daerah-daerah  pemilihan yang mendapat jumlah anggota tersedikit, masing-masing 1, kecuali daerah  pemilihan yang telah mendapat jaminan 6 kursi itu Penetapan jumlah anggota DPR seluruh Indonesia adalah total jumlah penduduk Indonesia dibagi 300.000 dan dibulatkan ke atas. Jumlah anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan adalah hasil bagi antara total  penduduk WNI di masing-masing wilayah tersebut dengan 300.000. Jumlah anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan adalah bilangan bulat hasil pembagian tersebut, Seandainya kurang dari 3, dibulatkan menjadi 3. Sisa jumlah anggota DPR dibagikan antara daerah-daerah  pemilihan lainnya, seimbang dengan jumlah penduduk warganegara masing-masing. Seandainya dengan cara poin ke lima di atas belum mencapai jumlah anggota DPR seperti di poin ke empat, kekurangan anggota dibagikan antara daerah-daerah pemilihan yang memperoleh jumlah anggota tersedikit, masing-masing 1, kecuali daerah pemilihan yang telah mendapat jaminan 3 kursi itu. Terdapat dua putaran pada pemilu 1955. Pertama untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955. Kedua untuk memilih anggota Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu untuk memilih anggota DPR diikuti 118 parpol atau gabungan atau  perseorangan dengan total suara 43.104.464 dengan 37.785.299 suara sah. Sementara itu, untuk pemilihan anggota Konstituante, jumlah suara sah meningkat menjadi 37.837.105 suara. 











Sejarah Pelaksanaan Pemilu 1971

Pemilu tahun 2971 merupakan Pemilu pertama pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemilu ini dilaksanakan tanggal 3 juli 1971 dengan menggunakan sistem gabungan. Landasan operasional Pemilu tahun 1971 adalah Ketetapan MPRS Nomor. XLII / MPRS/1968 (Perubahan dari Ketetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966), Undang Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang Undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Pemilu 1971 ditujukan untuk memilih anggota DPR. Pemilu tahun 1971 menghasilkan Golkar, NU, Parmusi, PNI, dan PSII Sebagai partai peraih suara terbanyak. Pemilu tahun 1971 sendiri dilaksanakan tanggal 3 Juli 1971. Pemilu ditujukan memilih 460 anggota DPR dimana

61

360 dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat sementara 100 orang diangkat dari kalangan angkatan bersenjata dan golongan fungsional oleh Presiden. Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD digunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Pemilu diadakan di 26 provinsi Indonesia. Rakyat  pemilih mencoblos tanda gambar partai. Untuk memilih anggota DPR daerah pemilihannya adalah Daerah Tingkat I (provinsi) dan sekurang-kurangnya 400.000 penduduk memiliki satu orang wakil dengan memperhatikan bahwa setiap provinsi minimal memiliki wakil minimal sejumlah daerah tingkat II (kabupaten/kota) di wilayahnya. Setiap daerah tingkat II minimal  punya satu orang wakil. Dalam Pemilu 1971, total pemilih terdaftar sebesar 58.179.245 orang dengan suara sah mencapai 54.699.509 atau 94% total suara. Dari total 460 orang anggota parlemen yang diangkat presiden, 75 orang berasal dari angkatan bersenjata sementara 25 dari golongan fungsional seperti tani, nelayan, agama, dan sejenisnya. Dari ke-25 anggota golongan fungsional kemudian bergabung dengan Sekber Golkar sehingga kursi Golkar meroket hingga ke angka 257 (dari 232 ditambah 25). Dari 460 orang anggota parlemen, jumlah anggota  berjenis kelamin laki-laki 426 dan perempuan 34 orang.

Sejarah Pelaksanaan Pemilu 1977

Dasar hukum Pemilu 1977 adalah Undang-undang No. 4 Tahun 1975. Pemilu ini diadakan setelah fusi partai politik dilakukan pada tahun 1973. Sistem yang digunakan pada pemilu 1977 serupa dengan pada pemilu 1971 yaitu sistem proporsional dengan daftar tertutup. Pemilu 1977 diadakan secara serentak tanggal 2 Mei 1977. Pemilu 1977 ditujukan guna memiliki parlemen unicameral yaitu DPR di mana 360 orang dipilih lewat pemilu ini sementara 100 orang lainnya diangkat oleh Presiden Suharto. Persyaratan untuk ikut serta sebagai pemilih adalah berusia sekurangnya 17 tahun atau pernah menikah, kecuali mereka yang menderita kegilaan, eks PKI ataupun organisasi yang  berkorelasi dengannya, juga narapidana yang terkena pidana kurung minimal 5 tahun tidak diperbolehkan ikut serta. Sementara itu, kandidat yang boleh mencalonkan diri sekurang  berusia 21 tahun, lancar berbahasa Indonesia, mampu baca-tulis latin, sekurangnya lulusan SMA atau sederajat, serta loyal kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Voting dilakukan di 26 provinsi dengan sistem proporsional daftar partai (party list system). Jumlah pemilih yang terdaftar 70.662.155 orang sementara yang menggunakan hak pilihnya 63.998.344 orang atau meliputi 90,56%. Sekber Golkar mendapat suara 39.750.096 (62,11%) dan memperoleh 232 kursi. PPP mendapat suara 18.743.491 (29,29%) dan memperoleh 99 kursi. PDI mendapat 5.504.757 suara (8,60%) dan memperoleh 29 kursi. Sementara itu, kursi  jatah ABRI adalah 75 kursi dan golongan fungsional 25 kursi. Golongan fungsional lalu menggabungkan diri ke dalam sekber Golkar sehingga kursi untuk Golkar bertambah menjadi 257 kursi. Anggota parlemen laki-laki 426 orang sementara perempuan 34 orang (7,40%).

Sejarah Pelaksanaan Pemilu 1982

Pemilihan umum tahun 1982 dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 1980. Pemilu 1982 diadakan tanggal 4 Mei 1982. Tujuannya sama seperti Pemilu 1977 di mana hendak memilih anggota DPR (parlemen). Hanya saja, komposisinya sedikit berbeda. Sebanyak 364 anggota dipilih langsung oleh rakyat, sementara 96 orang diangkat oleh  presiden. Voting dilakukan di 27 daerah pemilihan berdasarkan sistem Proporsional dengan Daftar Partai (Party-List System). Partai mendapatkan kursi berdasarkan pembagian total suara yang didapat di masing-masing wilayah pemilihan dibagi electoral quotient di masingmasing wilayah. 62

Jumlah total pemilih yang terdaftar dalam pemilu 1982 adalah 82.132.263 orang dengan  jumlah suara sah mencapai 74.930.875 atau 91,23%. Golkar mendapat 48.334.724 suara (58,44%) sehingga berhak untuk mendapat 246 kursi parlemen. PPP mendapat 20.871.880 suara (25,54%) sehingga berhak untuk mendapat 94 kursi parlemen. PDI mendapat 5.919.702 suara (7,24%) sehingga berhak mendapat 24 kursi parlemen. Sedangkan anggota DPR yang diangkat Presiden Suharto berasal dari ABRI sejumlah 75 orang dan golongan fungsional sebanyak 21 orang. Golongan fungsional lalu bergabung dengan Golkar sehingga kursi parlemen Golkar naik menjadi 267 kursi dan menjadi sangat dominan. Dari 360 anggota parlemen, yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 422 dan  perempuan 38 orang.

Sejarah Pelaksanaan Pemilu 1987

Pemilu 1987 dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tanggal 23 April 1987 dengan menggunakan sistem Proporsional dengan varian Party-List. Landasan operasional Pemilu tahun 1987 adalah Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1983, Undang - Undang Nomor 1 tahun 1985 dan Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 1985. Peserta Pemilu tahun 1987 sama dengan Pemilu 1982. Sebelum Pemilu 1987 dilaksanakan,  pemerintah melalui Undang - Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golkar menetapkan bahwa Pancasila menjadi satu - satunya asas bagi setiap partai politik dan Golkar, sehingga Partai Persatuan Pembangunan yang semula berlambang Ka’bah diganti dengan lambang Bintang. Tujuan pemilihan sama dengan pemilu sebelumnya yaitu memilih anggota parlemen atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia untuk Periode 1987 - 1992. Total kursi yang tersedia adalah 500 kursi. Dari jumlah ini, 400 dipilih secara langsung dan 100 diangkat oleh Presiden Suharto. Total pemilih yang terdaftar adalah sekitar 94.000.000 dengan total suara sah mencapai 85.869.816 atau 91,30%. Golkar mendapat 62.783.680 suara (73,16%) sehingga berhak atas 299 kursi parlemen. PPP mendapat 13.701.428 suara (15,97%) sehingga berhak atas 61 kursi  parlemen. PDI mendapat 9.384.708 suara (10,87%) sehingga berhak atas 40 kursi parlemen. Jumlah anggota parlemen dari ABRI yang diangkat Presiden Suharto berjumlah 75 orang (kursi) sementara dari golongan fungsional 25 orang (kursi). Jumlah anggota parlemen yang  berjenis kelamin laki-laki adalah 443 sementara yang perempuan 57 orang. Sementara itu,  jumlah anggota parlemen berusia 21-30 tahun adalah 5 orang, 31-40 tahun 38 orang, 41-50 tahun 173 orang, 51-60 tahun 213 orang, 61-70 tahun 70 orang, dan 71-80 tahun 1 orang. Hasil Pemilu kali ini ditandai dengan melorotnya perolehan kursu PPP, yakni hilangnya 33 kursi dibandingkan Pemilu 1982, sehingga hanya memperoleh 61 kursi. Penyebab merosotnya PPP antara lain karena tidak boleh lagi partai itu memakai asas Islam dan diubahnya lambang dari Ka’bah kepada Bintang dan terjadinya penggembosan oleh tokoh- tokoh unsur NU, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Disisi lain Golkar mendapat tambahan 53 kursi sehingga menjadi 299 kursi. PDI, yang tahun 1986 dapat dikatakan mulai dekat dengan kekuasaan, sebagaimana diindikasikan dengan  pembentukan DPP PDI hasil Kongres 1986 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam, sukses menambah perolehan kursi secara signifikan dari 30 kursi pada Pemilu 1982 menjadi 40 kursi di Pemilu 1987 ini.

63

Sejarah Pelaksanaan Pemilu 1992

Pemilu 1992 merupakan Pemilu kelima pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemilu 1992 di laksanakan pada tanggal 9 Juni 1992 dengan menggunakan Sistem Pemilu seperti pemilu sebelumnya yaitu Proporsional dengan varian Party-List. Landasan operasional Pemilu 1992 adalah Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1988, Undang  –   Undang Nomor 1 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1990. Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu : 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 3. Golongan Karya (Golkar) Sebagai Pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. Tujuan Pemilu 1992 adalah memilih secara langsung 400 kursi DPR. Total pemilih yang terdaftar adalah 105.565.697 orang dengan total suara sah adalah 97.789.534. Untuk hasil Pemilu 1992, Golkar mendapat 66.599.331 suara (68,10%) sehingga berhak atas 282 kursi  parlemen. PPP mendapat 16.624.647 suara (17,01%) sehingga berhak atas 62 kursi parlemen. PDI mendapat 14.565.556 suara (10,87%) sehingga berhak atas 56 kursi parlemen. Presiden Suharto mengangkat 75 orang (kursi) untuk ABRI dan 25 orang (kursi) untuk golongan fungsional. Komposisi anggota DPR totalnya adalah 500 orang. Dari jumlah tersebut yang berjenis kelamin laki-laki adalah 439 orang sementara perempuan 61 orang. Di sisi lain, kisaran usia anggota DPR ini adalah 21-30 tahun 3 orang; 31-40 tahun 45 orang; 41-50 tahun 144 orang; 51-65 tahun 287 orang; dan di atas 65 tahun 21 orang.

Sejarah Pelaksanaan Pemilu 1997

Pemilu 1997 merupakan Pemilu terakhir di masa Presiden Suharto. Pemilu ini diadakan tanggal 29 Mei 1997. Tujuan pemilu ini adalah memilih 424 orang anggota DPR. Sistem  pemilu yang digunakan adalah Proporsional dengan varian Party-List. Pada tanggal 7 Maret 1997, sebanyak 2.289 kandidat (caleg) telah disetujui untuk bertarung guna memperoleh kursi  parlemen. Hasil Pemilu 1997 adalah Golkar mendapat 84.187.907 suara (74,51%) sehingga berhak atas 325 kursi parlemen. PPP mendapat 25.340.028 suara (22,43%) sehingga berhak atas 89 kursi  parlemen. PDI mendapat 3.463.225 suara (3,06%) sehingga berhak atas 11 kursi parlemen. Anggota parlemen yang diangkat Presiden Suharto hanya dari ABRI saja yaitu 75 orang (kursi). Sehingga total anggota parlemen 500 orang.

Sejarah Pelaksanaan Pemilu 1999

Pemilu 1999 adalah pemilu pertama pasca kekuasaan presiden Suharto. Pemilu ini diadakan di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Pemilu ini terselenggara di bawah sistem  politik Demokrasi Liberal. Artinya, jumlah partai peserta tidak lagi dibatasi seperti pemilu pemilu lalu yang hanya terdiri dari Golkar, PPP, dan PDI. Sebelum menyelenggarakan Pemilu, pemerintahan B.J. Habibie mengajukan tiga rancangan undang-undang selaku dasar hukum dilaksanakannya pemilu 1999, yaitu RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu, dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Ketiga RUU ini diolah oleh Tim Tujuh yang diketuai Profesor Ryaas Rasyid dari Institut Ilmu Pemerintahan. Setelah disetujui DPR, barulah pemilu layak dijalankan. Pemilu 1999 diadakan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 64

Sesuai pasal 1 ayat (7) pemilu 1999 dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional  berdasarkan stelsel daftar dengan varian Roget. Dalam pemilihan anggota DPR, daerah pemilihannya (selanjutnya disingkat Dapil) adalah Dati I (provinsi), pemilihan anggota DPRD I dapilnya Dati I (provinsi) yang merupakan satu daerah pemilihan, sementara pemilihan anggota DPRD II dapilnya Dati II yang merupakan satu daerah pemilihan. Jumlah kursi anggota DPR untuk tiap daerah pemilihan ditetapkan  berdasarkan jumlah penduduk Dati I dengan memperhatikan bahwa Dati II minimal harus mendapat 1 kursi yang penetapannya dilakukan oleh KPU. Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 juga menggariskan bahwa jumlah kursi DPRD I minimal 45 dan maksimal 100 kursi. Jumlah kursi tersebut ditentukan oleh besaran penduduk. 











Provinsi dengan jumlah penduduk hingga 3.000.000 jiwa mendapat 45 kursi. Provinsi dengan jumlah penduduk 3.000.001 - 7.000.000 mendapat 55 kursi. Provinsi dengan jumlah penduduk 5.000.001 - 7.000.000 mendapat 65 kursi. Provinsi dengan jumlah penduduk 7.000.001 - 9.000.000 mendapat 75 kursi. Provinsi dengan jumlah penduduk 9.000.001 - 12.000.000 mendapat 85 kursi. Sementara itu, provinsi dengan jumlah penduduk di atas 12.000.000 mendapat 100

kursi. Undang-undang juga mengamanatkan bahwa untuk Dati II (kabupaten/kota) minimal mendapat 1 kursi untuk anggota DPRD I lewat penetapan KPU. Dati II berpenduduk hingga 100.000 mendapat 20 kursi. Dati II berpenduduk 100.001 - 200.000 mendapat 25 kursi. Dati II berpenduduk 200.001 - 300.000 mendapat 30 kursi. Dati II berpenduduk 300.001 - 400.000 mendapat 35 kursi. Dati II berpenduduk 400.001 - 500.000 mendapat 40 kursi. Sementara itu, untuk Dati II berpenduduk di atas 500.000 mendapat 45 kursi. Setiap kecamatan minimal harus diwakili oleh 1 kursi di DPRD II. KPU adalah pihak yang memutuskan penetapan perolehan jumlah kursi. 











Jumlah partai yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM adalah 141 partai, sementara yang lolos verifikasi untuk ikut Pemilu 1999 adalah 48 partai. Pemilu 1999 diadakan tanggal 7 Juni 1999. Namun, tidak seperti pemilu-pemilu sebelumnya, Pemilu 1999 mengalami hambatan dalam proses perhitungan suara. Terdapat 27 partai politik yang tidak bersedia menandatangani berkas hasil pemilu 1999 yaitu: PARI, PSP, PUMI, SPSI, Murba, PID, PPI, PRD, PADI, PKM, PND, PUDI, PBN, Partai SUNI, PNBI, Partai MKGR, PIB, PKD, PAY, Krisna, Partai KAMI, Masyumi, PNI Supeni, PBI, PDI, Partai Keadilan dan PNU. Karena penolakan 27 partai politik ini, KPU menyerahkan keputusan kepada Presiden. Presiden menyerahkan kembali penyelesaian persoalan kepada Panitia Pengawas Pemilu (selanjutnya disingkat Panwaslu. Rekomendasi Panwaslu adalah, hasil Pemilu 1999 sudah sah, ditambah kenyataan partai-partai yang menolak menandatangani hasil tidak menyertakan  point-point spesifik keberatan mereka. Sebab itu, Presiden lalu memutuskan bahwa hasil Pemilu 1999 sah dan masyarakat mengetahui hasilnya tanggal 26 Juli 1999. Masalah selanjutnya adalah pembagian kursi. Sistem Pemilu yang digunakan adalah Proporsional dengan varian Party-List. Masalah yang muncul adalah pembagian kursi sisa. Partai-partai beraliran Islam melakukan stembus-accord (penggabungan sisa suara) menurut hitungan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) hanya mendapat 40 dari 120 kursi. Di sisi lain, 8 65

 partai beraliran Islam yang melakukan stembus-accord tersebut mengklaim mampu memperoleh 53 dari 120 kursi sisa. Perbedaan pendapat ini lalu diserahkan PPI kepada KPU. KPU, di depan seluruh partai politik  peserta pemilu 1999 menyarankan voting. Voting ini terdiri atas dua opsi. Pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara stembus-accord. Kedua, pembagian tanpa stembus-accord. Hasilnya, 12 suara mendukung opsi pertama, dan 43 suara mendukung opsi kedua. Lebih dari 8 partai melakukan walk-out. Keputusannya, pembagian kursi dilakukan tanpa stembus-accord. Penyelesaian sengketa hasil pemilu dan perhitungan suara ini masih dilakukan oleh badan-badan penyelenggara pemilu karena Mahkamah Konstitusi belum lagi terbentuk. Total jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi 9.700.658 atau meliputi 9,17% suara sah. Hasil ini diperoleh dengan menerapkan sistem pemilihan Proporsional dengan Varian Roget. Dalam sistem ini, sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest remainder (sisa kursi diberikan kepada partai-partai yang punya sisa suara terbesar). Perbedaan antara Pemilu 1999 dengan Pemilu 1997 ialah bahwa pada Pemilu 1999 penetapan calon terpilih berdasarkan pada rangking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Jika sejak Pemilu 1971 calon nomor urut pertama dalam daftar partai otomatis terpilih bila  partai itu mendapat kursi, maka pada Pemilu 1999 calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Contohnya, Caleg A meski  berada di urutan terbawah daftar caleg, jika dari daerahnya ia dan partainya mendapatkan suara terbesar, maka dia-lah yang terpilih. Untuk penetapan caleg terpilih berdasarkan  perolehan suara di Daerah Tingkat II (kabupaten/kota), Pemilu 1999 ini sama dengan metode yang digunakan pada Pemilu 1971. Dari total 500 anggota DPR yang dipilih, sebanyak 460 orang berjenis kelamin laki-laki dan hanya 40 orang yang berjenis kelamin perempuan. Sebab itu, persentase anggota DPR yang  berjenis kelamin perempuan hanya meliputi 8% dari total. Sejarah Pelaksanaan Pemilu 2004

Pemilihan Umun Indonesia 2004 adalah Pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih Presiden secara langsung, dan cara pemilihannya benar –  benar berbeda dari Pemilu sebelumnya. Pemilu 2004 sekaligus membuktikan upaya serius mewujudkan sistem  pemerintahan Presidensil yang dipakai oleh pemerintah Indonesia. Pada Pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden (sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR yang anggota - anggotanya dipilih melalui Presiden). Selain itu, pada pemilu ini pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukan secara terpisah (seperti Pemilu 1999). Pada Pemilu ini, yang dipilih adalah pasangan calon (pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden), bukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden secara terpisah. Landasan operasional Pemilu 2004 adalah: Undang - Undang RI Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Undang - Undang RI Nomor 22 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah. Undang - Undang RI Nomor 12 tahun 2003 tantang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sistem pemilu yang digunakan adalah Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka. Proporsional Daftar adalah sistem pemilihan mengikuti jatah kursi di tiap daerah pemilihan. Jadi, suara yang diperoleh partai-partai politik di tiap daerah selaras dengan kursi yang mereka  peroleh di parlemen. 





66

Pelaksanaan Pemilu tahun 2004 dilakukan dalam tiga tahap, yaitu sebagai berikut: 1. Pemilu Legislatif 

Pemilu Legislatif adalah tahap pertama dari rangkaian tahapan Pemilu 2004. Pemilu legislatif ini diikuti 24 Partai Politik, dan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Pemilu ini bertujuan untuk memilih partai politik (sebagai persyaratan Pemilu Preside) dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR dan DPRD. Pemilu tahap pertama juga ditujukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Partai –  Partai Politik yang memperoleh suara lebih besar atau sama dengan tiga persen dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu pada Pemilu Presiden putaran pertama. Pemilu Legislatif tahun 2004 menempatkan kembali Golkar sebagai peraih suara terbanyak disusul PDIP, PPP, Partai Demokrat, PKB, PAN, dan PKS. 2. Pemilu Presiden Putaran Pertama

Setelah Pemilu Legislatif selesai, partai yang memiliki suara lebih besar atau sama dengan tiga persen dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya untuk maju ke Pemilu Presiden Putaran Pertama. Apabila dalam Pemilu ini ternyata ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, maka pasangan calon itu langsung diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Selebihnya, Pemilu Presiden putaran kedua akan diselenggarakan dengan ua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Pemilu  prresiden putaran pertama 2004 ini diikuti oleh 5 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004. Ada lima pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang dicalonkan di Pemilu Presiden putaran pertama, yaitu : 1. H. Wiranto, SH. Dan Ir.H. Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golongan Karya). 2. Hj. Megawati Soekarno Putri dan KH. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). 3. Prof. Dr.H.M. Amien Rais dan Dr.Ir.H. Siswono Yudo Husodo (dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional). 4. DR.H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs.H. Muhammad Jusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Persatuan dan Kesatuan Indonesia). 5. Dr.H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc. (dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan). Hasil Pemilu ini diumumkan pada tanggal 26 Juli 2004, dengan hasil ini masih perlu diadakan Pemilu Presiden putaran kedua karena belum adanya pasangan calon yang mendapatkan suara  paling tidak 50 persen. 3. Pemilu Presiden Putaran Kedua

Sesuai hasil Pemilu Presiden putaran pertama di atas, yaitu belum ada pasangan calon yang memperolehan suara lebih dari 50 persen, maka diadakanlah Pemilu Presiden putaran kedua. Pasangan  –   pasangan calon yang mengikuti Pemilu Presiden putaran kedua ini adalah dua  pasangan calon dengan yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu Presiden putaran  pertama 2004 yang lalu. Pemilu ini diadakan pada tanggal 20 September 2004. Ada dua Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu Presiden putaran pertama yang dicalonkan di Pemilu Presiden Putaran kedua, yaitu :

67

1. Hj. Megawati Soekarno Putri dan KH. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). 2. DR.H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs.H. Muhammad Jusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Persatuan dan Kesatuan Indonesia). Hasil Pemilu Presiden putaran kedua telah dihitung dan diumumkan oleh KPU pada tanggal 4 Oktober 2004 melalui Keputusan KPU Nomor 98/SK/KPU/2004. Pada putaran kedua ini,  pasangan DR.H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs.H. Muhammad Jusuf Kalla berhasil memperoleh suara terbanyak mengalahkan pasangan Hj. Megawati Soekarno Putri dan KH.Ahmad Hasyim Muzadi. Dengan demikian pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI menggantikan Presiden dan Wakil Presiden Hj. Megawati Soekarno Putri dan Dr.H. Hamzah Haz. Pelantikannya sendiri dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2004 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sejarah Pelaksanaan Pemilu 2009

Pemilu 2009 dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2008. Jumlah kursi DPR ditetapkan sebesar 560 di mana daerah dapil anggota DPR adalah provinsi atau bagian  provinsi. Jumlah kursi di tiap dapil yang diperebutkan minimal tiga dan maksimal sepuluh kursi. Ketentuan ini berbeda dengan Pemilu 2004. Pemilihan Presiden

Pemilu Presiden tahun 2009 menggunakan Two Round System. Artinya, jika pada putaran  pertama tidak terdapat pasangan yang menang 50 plus 1 atau merata persebaran suara di lebih dari setengah daerah pemilihan maka konsekuensinya harus diadakan putaran kedua. Untungnya, dana negara tidak terbuang sia-sia karena pemilu Presiden 2009 ini cuma  berlangsung satu putaran saja. Pilpres yang direkapitulasi oleh KPU pada 22 - 4 Juli 2009 ini diikuti oleh tiga pasang calon yaitu: Megawati-Prabowo, SBY-Boediono dan Jusuf KallaWiranto. Hasil Pilpres resmi KPU menghasilkan data berikut: 1. SBY-Boediono (73.874.562 atau 60,80%) 2. Megawati-Prabowo (32.548.105 atau 26,79%) 3. JK-Wiranto (15.081.814 atau 12.41%) Dengan demikian, pasangan SBY-Boediono keluar sebagai pemenang Pemilihan Presiden tahun 2009 dan sah untuk mengatur administrasi negara kesatuan Republik Indonesia dari 2009 hingga 2014. Pemilihan Legislatif 

Menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 10 tahun 2008, jumlah kursi untuk anggota DPRD Provinsi minimal tiga puluh lima dan maksimal seratus kursi. Jumlah ini ditentukan melalui  perhitungan jumlah penduduk wilayah provinsi masing-masing dimana: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

 provinsi berpenduduk minimal 1.000.000 mendapat alokasi 35 kursi.  provinsi berpenduduk 1.000.000 – 3.000.000 mendapat alokasi 45 kursi.  provinsi berpenduduk 3.000.000 – 5.000.000 mendapat alokasi 55 kursi.  provinsi berpenduduk 5.000.000 – 7.000.000 mendapat alokasi 65 kursi.  provinsi berpenduduk 7.000.000 – 9.000.000 mendapat alokasi 75 kursi.  provinsi berpenduduk 9.000.000 – 11.000.000 mendapat alokasi 85 kursi.  provinsi berpenduduk di atas 11.000.000 mendapat alokasi 100 kursi.

68

Selanjutnya pasal 24 undang-undang ini menyebutkan bahwa daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten atau kota atau gabungan kabupaten atau kota di mana  jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sama dengan pemilu 2004. Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten atau kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan yang jumlahnya sama seperti pemilu 2004. Jumlah kursi DPRD kabupaten atau kota paling sedikit 20 dan paling banyak 50 kursi, yang besaran kursinya ditentukan oleh: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

wilayah berpenduduk hingga 100.000 mendapat alokasi 20 kursi. wilayah berpenduduk 100.000 – 200.000 mendapat alokasi 25 kursi. wilayah berpenduduk 200.000 – 300.000 mendapat alokasi 30 kursi. wilayah berpenduduk 300.000 – 400.000 mendapat alokasi 35 kursi. wilayah berpenduduk 400.00 – 500.000 mendapat alokasi 40 kursi. wilayah berpenduduk 500.000 – 1.000.000 mendapat alokasi 45 kursi. wilayah berpenduduk > 1.000.000 mendapat alokasi 50 kursi.

Pemilihan DPD

Untuk pemilihan anggota DPD ditetapkan 4 kursi bagi setiap provinsi. Provinsi adalah daerah  pemilihan untuk anggota DPD. Dan dengan demikian dengan total provinsi sejumlah 33,  jumlah anggota DPD Indonesia adalah 132 orang. Pemilu 2009 masih menggunakan sistem yang mirip dengan Pemilu 2004. Namun, electoral threshold dinaikkan menjadi 2,5%. Artinya, partai-partai politik tatkala masuk ke perhitungan kursi caleg hanya dibatasi bagi yang berhasil mengumpulkan komposisi suara di atas 2,5%. Pemilu ini pun mirip dengan Pemilu 1999 di mana 48 partai ikut berlaga dalam kompetisi dagang janji ini.

Sejarah Pelaksanaan Pemilu 2014

Pelaksanaan pemilu tahun 2014 terdiri dari pemilihan legislatif yang bertujuan untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD, serta pemilihan presiden. Pemilihan Legislatif dilakukan  pada tanggal 9 April 2014 sedangkan Pemilihan Presiden dilakukan pada tanggal 9 Juli 2014,  bila hasilnya mengharuskan dua putaran, maka akan dilakukan di bulan september 2014. Pemilu tahun 2014 diselenggarakan berdasarkan: 1. Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (mencakup pemilu kepala daerah 2. Undang-Undang 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 3. Undang-Undang 27/2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 4. Undang-Undang 2/2011 tentang Partai Politik 5. Undang-Undang 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 6. Undang-Undang 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR terdiri dari 560 anggota yang berasal dari 77 daerah pemilihan berwakil majemuk (multimember electoral districts) yang memiliki tiga sampai sepuluh kursi per daerah pemilihan (tergantung populasi penduduk dapil terkait) yang dipilih melalui sistem proporsional terbuka. Ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen berlaku hanya untuk DPR dan tidak berlaku untuk DPRD. Sedangkan DPD memiliki 132 perwakilan, yang terdiri dari empat orang dari masingmasing provinsi (dengan jumlah provinsi 33), yang dipilih melalui sistem mayoritarian dengan varian distrik berwakil banyak (single non-transferable vote, SNTV). 69

Untuk Pemilu 2014, UU 8/2012 mempertahankan diwajibkannya kuota minimal 30 persen calon perempuan untuk daftar calon yang diajukan dan satu calon perempuan dalam setiap tiga calon secara berurutan dari awal daftar calon. Kedua ketentuan ini sekarang memiliki ancaman sanksi jika gagal dipenuhi partai politik yang gagal memenuhi kuota tersebut akan dicabut haknya sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan di mana kuota tersebut gagal dipenuhi. Penyelenggara pemilihan umum yang berdasarkan undang-undang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang bertanggung  jawab mengawasi agar gugatan terkait pemilu ditujukan kepada badan yang tepat dan diselesaikan secara benar, secara umum, pelanggaran bersifat kriminal dirujuk kepada polisi dan pengadilan biasa, dan pelanggaran administrasi kepada KPU. UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Legislatif memberikan Bawaslu wewenang pemutusan perkara dalam sengketa antara KPU dan peserta Pemilu.Putusan Bawaslu bersifat final terkecuali untuk halhal terkait pendaftaran partai politik dan calon legislatif peserta pemilu. Sedangkan pelanggaran serius yang mempengaruhi hasil pemilu diajukan secara langsung kepada Mahkamah Konstitusi. Ketentuan dalam UU 15/2011 mengatur bahwa Bawaslu dan KPU adalah lembaga yang setara dan terpisah. Anggota Bawaslu dipilih oleh komite seleksi yang sama dengan komite yang memilih anggota KPU. UU 15/2011 juga menetapkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP adalah dewan etika tingkat nasional yang ditetapkan untuk memeriksa dan memutuskan gugatan dan/atau laporan terkait tuduhan  pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu.

70

Lampiran Kunci Jawaban Kunci Jawaban Penilaia Harian 1 Pilihan Ganda

 No 1

. Jawaban  b.

Dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman

2

d.

Jiwa dan kepribadian bangsa

3 4

a.

Pancasila digunakan sebagai pendomman perilaku sehari-hari

c.

ideologi terbuka

5

d.

Memberikan kebebasan individu demi tegaknya HAM

6

c.

Persatuan Indonesia

7

d.

wilayah,TNI/Polri, pemerintah negara

8

c.

menolong orang lain agar mampu berdikari

9

 b.  bangsa

mempunyai pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah

1o

a.

dasar negara

Essay

1. Pancasila sebagai ideologi terbuka, nilai Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif dengan mempraktikkan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. 2. Sebagai Dasar Negara, Pandangan hidup Bangsa 3. Demokrasi yang berdasarkan sila ke-4 Pancasila 4. Pancasila sebagai sumber nilai, nilai Pancasila merupakan kebenaran bagi bangsa Indonesia karena telah teruji dalam masyarakat dan dipersepsikan sebagai nilai subyektif yang menjadi sumber kekuatan dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia 5. Sebagai penyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia

Kunci Jawaban Remidial PH 1

 No 1 2

. Jawaban upaya mengganti Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa>

3



4



5



6

dan

7

71

8 9 1o

dan

11



12



13

14 15



Kunci Jawaban Pengayaan PH 1

 No 1 2 3

. Jawaban dan

4 5



6

7 8 9 1o

dan

11



12



13 14 15



16



17 18



19

72

20



Kunci Jawaban Penilaian Harian 2 Pilihan Ganda

 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

. Jawaban C. Setiap Bangsa B. 2 D. 4 B. Imperialisme D. Sistem pemerintahan B. 2 A. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur D. Tujuan dan prinsip dasar Negara A. Universal, Lestari A. Nilai-nilai tersebut dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab B. Ia mampu menampung dinamika masyarakat D. 4 D. Menciptakan rakyat yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur C. 4 C. Naskah Proklamasi C. Persatuan, keadilan sosial, kedaulatan dan ketuhanan YME D. Pembukaan UUD 1945 alinea 4 A. Pembukaan UUD 1945 C. Merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya Negara A. PPKI 18 Agustus 1945

Essay

 No 1 2 3

4

5

. Jawaban Sesuatu yang menjadi sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad  bangsa indonesia Setelah Belanda menjalankan politik etis pada awal abad ke-20 yang mengakibatkan bangsa Indonesia mengenal demokrasi dan nasionalisme dan dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928pada peristiwa sumpah pemuda Kemerdakaan adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia dan hakikatnya berkat rahmat Allah SWT yang maha kuasa, sehingga menunjukkan bahwa diri insan  bangsa Indonesia adalah manusia beriman dan hanya bertawakal kepada Allah SWT Alinea II memuat cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia itu berarti perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampai pada saat yang berbahagia. Pernyataan kemerdekaan itu sendiri barulah awal dari proses pembangunan bangsa ini menuju kepada negara yang bersatu,  berdaulat, adil dan makmur. Pembukaan UUD 1945 adalah satu ungkapan dari prinsip semangat bangsa Indonesia dalam perjuangan membebaskan rakyat dari ketertindasan dan kebiadaban perilaku kaum kolonialis dan imperialis. imperialis. Sebagai moral kejuangan yang menjadi dorongan untuk menggugat, melepaskan, menghapuskan penguasaan  politik bangsa Indonesia dari kolonialisme dan imperialisme. 73

Kunci Jawaban Remidial PH 2 A. Pilihan ganda

 No 1 2 3 4 5

. Jawaban D C D B A

B. Soal Uraian

 No 1

2 3

4

5

. Jawaban  Negara melindungi segenap bangsa ban gsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dar ah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, Negara hendak mewujudkan atas kerakyatan dan  permusyawaratan/perwakilan, Negara berdasarkan atas Ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab Ketetapan MPR, UU, PP, Perpu, dsb  berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945 tidak dapat diubah termasuk termasuk oleh MPR hasil Pemilu sebab mengubah isi Pembukaan UUD Dasar 1945 berarti sama halnya dengan pembubaran Negara Makna Alinea ke -4: a) Disusunnya tujuan sekaligus fungsi negara Indonesia  b) Disusunnya negara Indonesia yang berbentuk republik dan  berkedaulatan rakyat. c) Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila. Pokok kaidah negara yang fundamental berdasarkan kanungan Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 : a. Tujuan negara  b. Ketentuan diadakannya Undang Undang Dasar Negara. c. Bentuk Negara dan Jenis Kedaulatan d. Dasar Negara

74

Kunci Jawaban Pengayaan PH 2 A. Soal Uraian

 No 1 2 3 4 5

. Jawaban Sebagai alat kontrol / pengecek terhadap segala peratuaran perundangan artinya segala aturan / norma hukum yang lebih rendah berlaku sesuai / tidak bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 merupakan sebuah UUD Negara tertinggi yang pertama kali digunakan sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan. Pembukaan mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelasakan serta dijabarkan dalam Batang Tubuh yaitu dalam pasal-pasalnya. Bahwa Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan Bangsa Indonesia, karena Pancasial mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini paling benar , paling adil, paling tepat sebagai pemersatu Bangsa. Bahwa Pancasila digali dari pandangan hidup, jiwa dan kepribadian Bangsa Indonesia sendiri yang tercermin dalam budaya peradaban Bangsa.

B. Soal Pilihan (Benar Salah)

 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pilihan (B/S) (S) (S) (B) (B) (S) (B) (S) (S) (S) (B) (S) (S) (B) (S) (B) (S) (B) (B) (B) (S)

. Jawaban Sumber hukum Indonesia. Tidak mudah terombang-ambing dalam menentukan tujuan Nasional

Disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat Merupakan dasar cita hukum agar hukum yang dibuat memiliki makna Penjelasan umum UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 Legislatif, eksekutif dan yudikatif Pemilihan Presiden tidak dilakukan oleh MPR Pancasila

UUD No. 10 tahun 2004

75

Kunci Jawaban Penilaian Harian 3 A. Pilihan Ganda

 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o 11 12 13 14 15

. Jawaban

No 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

. Jawaban

B. Singkat Isian

 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o

. Jawaban

C, Essay

 No 1 2 3 4 5

. Jawaban

76

Kunci Jawaban Remidial PH 3 A. Soal Uraian

 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

. Jawaban

77

Kunci Jawaban Pengayaan PH 3 A. Soal Pilihan Ganda

 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

. Jawaban D. Indonesia melaksanakan sistem presidensian, di India parlementer B. MPR C. Inggris dan Brazil B. 2 dan 3 D. Pasal 37 UUD 1945 C. Adanya dominasi kekuasaan Presiden yang mengarah pada otoriter D. DPR dan DPD A. Tidak dapat saling menjatuhkan C. DPR , DPD C. Sebelum amandemen Presiden dipilih oleh MPR, sesudah amandemen Presiden dipilih langsung oleh rakyat D. Mengangkat dan memberhentikan parlemen. A. 7 kunci pokok B. 1) dan 4) A. 18 Agustus 1945 A. 1945-1949 A. Tanggal 27 Desember 1949 D. MPR, DPR dan DPD D. 17 Agustus 1959 A. 6 kali B. Presidensial

78

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. Komentar Atas UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2009. Sinar Grafika: Jakarta. Alawiyah, Faridah. 2014. Dampak Implementasi Kurikulum 2013 terhadap Guru. Vol 5 No 19. . 2014. Kesiapan Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013. Vol 6 No 15 Fadlillah, M. 2014. Implementasi Kurikulum 2013. Yogyakarta:Ar-Ruzz Media. Kemendikbud. 2008. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Buku. . 2013.  Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. Bandung: Remaja Rosdakarya. . 2013. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013, Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Kurniasari, Dwi Astuti Dian. 2014. Pengembangan buku suplemen PKb Terpadu dengan tema pendengaran kelas IX. Vol: 3, No2, Unnes. Kurniasih, Imas. 2014. Buku Teks Pelajaran. Surabaya: Kata Pena. Kusmajid. (2008).  Kontribusi Pemanfaatan Sumber Belajar Terhadap Motivasi  Belajar Siswa dan Pemahaman Konsep Sains SD. Tesis Pendidikan Dasar Pasca Sarjana UPI: tidak diterbitkan. Lasa. 2007.  Manajemen Perpustakaan Sekolah. Yogyakata: Pinus Book. Publisher  Panduan Pemasyarakatan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR RI. 2011: Jakarta.

79

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yogyakarta: Graha Pustaka Yogyakarta.

2010 Tarigan, D dan H.G.Tarigan. 2009. Telaah Buku Teks Pelajaran SMP/MTs. Bandung: Angkasa. Wahyuni, Ridha. 2014.  Analisis Kesesuaian Materi dalam Buku Guru dan Siswa  Berdasarkan Kurikulum 2013 di SMP Serta Implementasinya dalam Proses  Pembelajaran. Skripsi Pendidikan UPI: tidak diterbitkan.

Warsita, Bambang.

(2008).

Teknologi

Pembelajaran,

Landasan

dan

 Aplikasinya. Jakarta: Rineka Cipta.

. 2014.  Buku Siswa Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas IX . Jakarta: Kemendikbud.

Winataputra, Udin S., dkk. 2005. Strategi Belajar Mengajar . Jakarta: Universitas Terbuka.

80