MATERI CPNS

MATERI MATERI CPNS I.

PENGET NGETA AHUAN UMUM A. IDEO IDEOLO LOG GI 1. Pancasila Oleh : Junaidi Farhan Tahun 1511 Bangsa Portugis merebut Malaka dan masuk kepulauan Maluku, sebagai awal sejarah buramnya bangsa ini, disusul Spanyol dan Inggris yang juga berdalih mencari rempah  rempah di bumi !usantara" #emudian Tahun 15$% Bangsa Belanda pertama kali datang ke Indon Indones esia ia diba dibawa wah h pimp pimpin inan an &out &outma man n dan dan de #y'e #y'err" (ang punca puncakny knyaa bangs bangsaa Belan Belanda da mendirikan )*+ dan "P" +oen diangkat sebagai -ubernur enderal Pertama )*+" Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1$./, tepatnya tanggal $ Maret 1$./ Pemerintah &india Belanda menyerah tanpa syarat kepada epang" Sejak saat itu Indonesia diduduki oleh  bala tentara epang" !amun epang tidak terlalu lama menduduki Indonesia, sebab tahun 1$.., tentara epang mulai kalah melawan tentara Sekutu" 0ntuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu epang dalam melawan tentar tentaraa Sekutu, Sekutu, epang epang member memberika ikan n janji janji kemerd kemerdekaa ekaan n di kelak kelak kemudia kemudian n hari" hari" anji anji ini diucapkan oleh Perdana Menteri #aiso pada tanggal  September 1$.." *leh karena terus menerus terdesak, maka pada tanggal /$ 2pril 1$.5 epang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat -unseikan 3Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer epang di awa dan Madura Madura44 alam alam makluma maklumatt terseb tersebut ut sekali sekaligus gus dimuat dimuat dasar dasar pembent pembentuka ukan n Badan Badan Penyeli Penyelidik  dik  0saha0saha Persiapan #emerdekaan Indonesia 3BP0P#I4" Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usulusul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah epang untuk  dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia" #eanggotaan #eanggotaan badan ini dilantik dilantik pada tanggal /6 Mei 1$.5, dan mengadakan mengadakan sidang pertama  pada tanggal /$ Mei s7d 1 uni 1$.5" alam sidang pertama tersebut yang dibicarakan khusus mengenai dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti" Pada sidang pertama tersebut / 3dua4 Tokoh Tokoh membahas dan mengusulkan dasar negara yaitu Muhammad (amin (amin dan Ir" Soekarno" Tanggal /$ Mei 1$.5, Muhammad (amin mengajukan usul mengenai calon dasar negara secara lisan yang terdiri atas lima hal, yaitu 8

1"

Peri #ebangsaan

/"

Peri #emanusiaan

9"

Peri #etuhanan

."

Peri #erakyatan

5"

#esejahteraan :akyat Selain secara lisan M" (amin amin juga mengajukan mengaju kan usul secara tertulis yaitu 8

1"

#etuhanan (ang Maha ;sa

/"

Persatuan Indonesia

9"

:asa #eman emanu usiaan aan (ang 2dil dan dan Berada adab

."

5"

#erakya kyatan yang ipimpin ole oleh &ikma kmat #ebijaksanaan dalam Per Permusyawar waratan7 Perwakilan #eadil dilan Sos Sosiial ba bagi Se Seluru uruh :a :akya kyat In Indon donesia

#emudian pada tanggal 1 uni 1$.5 Ir" Soekarno 3Bung #arno4 mengajukan usul mengenai calon dasar negara yaitu 8 1"

!asionalisme 3# 3#ebangsaan In Indonesia4

/"

Internasi asiona onalisme 3Perikema emanusiaan4

9"

Mu
."

#esejahteraan Sosial

5"

#etuhanan ya yang Be Berkebudayaan

#elim #elimaa hal ini ini oleh oleh Bung Bung #arn #arno o dibe diberi ri nama nama P2!+2S !+2SI= I=2, 2, lebi lebih h lanj lanjut ut Bung Bung #arn #arno o mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, Trisila, yaitu8 1"

Sosio na nasionalisme

/"

Sosio demokrasi

9"

#etuhanan"

Selanjutnya oleh Bung #arno tiga hal tersebut masih bisa diperas lagi menjadi ;kasila yaitu -*T*!- :*(*!-" Selesai sidang pembahasan asar !egara, maka selanjutnya pada hari yang sama 31 uni 1$.54 para anggota BP0P#I sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usulusul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang  pleno BP0P#I" Tiaptiap Tiaptiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal /> uni 1$.5" 2dapun anggota panitia kecil ini terdiri atas 6 orang, yaitu8 1" Ir" Soeka oekarrno /" #i Bagu Baguss &ad &adik ikus usum umo o 9" #"&" #"&" ?achid chid &asj &asjim im ." Mr" Mr" Muh Muh"" (a (amin min 5" M" Sutar Sutardj djo o #artoh #artohad adik ikus usum umo o %" Mr" Mr" 2"2" "2" Mara Marami miss " :" *tt *tto o Iska Iskanda ndarr inat inataa dan dan 6" rs" rs" Muh" uh" &at &atta ta Pada tanggal // uni 1$.5 diadakan rapat gabungan antara Panitia #ecil, dengan para anggo anggota ta BP0P BP0P#I #I yang yang berd berdom omis isil ilii di akar akarta ta"" &asi &asill yang yang dicap dicapai ai anta antara ra lain lain dise disetu tuju juii dibentuknya sebuah Panitia #ecil Penyelidik 0sul  usul7 Perumus asar !egara, yang terdiri atas sembilan orang, yaitu8 Ir" Soekarno, rs" Muh" &atta, Mr" 2"2" Maramis, #"&" ?achid &asyim, 2bdul #ahar Mu'akkir, 2bikusno Tjokrosujoso, &" 2gus Salim, Mr" 2hmad Subardjo dan Mr" Muh" (ami (amin" n" Panitia #ecil yang beranggotakan sembilan orang ini berhasil merumuskan Mukadimah &ukum asar, yang kemudian ke mudian dikenal dengan sebutan PI2-2M 2#2:T2" 2#2:T2" alam sidang BP0P#I kedua, Tanggal 1> s7d 1% uli 1$.5, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan &ukum asar" Tanggal $ 2gustus 1$.5 dibentuk Panitia Persiapan #emerdekaan Indonesia 3PP#I4" an pada Tanggal 15 2gustus 1$.5 epang menyerah tanpa syarat syarat kepada kepada Sekutu, Sekutu, sejak sejak saat saat itu Indone Indonesia sia kosong kosong dari dari kekuasa kekuasaan" an" #eadaa #eadaan n terseb tersebut ut diman
Meng Menges esah ahka kan n :an :anca cang ngan an &uku &ukum m as asar ar deng dengan an Prea Pream mbuln bulny ya 3Pe 3Pemb mbuk ukaa aan4 n4

/"

Memilih Pr Presiden da dan ?a ?akil Pr Presiden"

0ntuk 0ntuk pengesa pengesahan han Preamb Preambul, ul, terjad terjadii proses proses yang sangat sangat panjan panjang, g, sehing sehingga ga sebelu sebelum m mengesahkan Preambul, rs" Muhammad &atta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 1 2gustus 1$.5 sore hari, sesaat setelah Proklamasi #emerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang menemuinya" Intinya, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambul, di belakang kata #;T0&2!2! yang berbunyi @dengan

."

#esejahteraan Sosial

5"

#etuhanan ya yang Be Berkebudayaan

#elim #elimaa hal ini ini oleh oleh Bung Bung #arn #arno o dibe diberi ri nama nama P2!+2S !+2SI= I=2, 2, lebi lebih h lanj lanjut ut Bung Bung #arn #arno o mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, Trisila, yaitu8 1"

Sosio na nasionalisme

/"

Sosio demokrasi

9"

#etuhanan"

Selanjutnya oleh Bung #arno tiga hal tersebut masih bisa diperas lagi menjadi ;kasila yaitu -*T*!- :*(*!-" Selesai sidang pembahasan asar !egara, maka selanjutnya pada hari yang sama 31 uni 1$.54 para anggota BP0P#I sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usulusul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang  pleno BP0P#I" Tiaptiap Tiaptiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal /> uni 1$.5" 2dapun anggota panitia kecil ini terdiri atas 6 orang, yaitu8 1" Ir" Soeka oekarrno /" #i Bagu Baguss &ad &adik ikus usum umo o 9" #"&" #"&" ?achid chid &asj &asjim im ." Mr" Mr" Muh Muh"" (a (amin min 5" M" Sutar Sutardj djo o #artoh #artohad adik ikus usum umo o %" Mr" Mr" 2"2" "2" Mara Marami miss " :" *tt *tto o Iska Iskanda ndarr inat inataa dan dan 6" rs" rs" Muh" uh" &at &atta ta Pada tanggal // uni 1$.5 diadakan rapat gabungan antara Panitia #ecil, dengan para anggo anggota ta BP0P BP0P#I #I yang yang berd berdom omis isil ilii di akar akarta ta"" &asi &asill yang yang dicap dicapai ai anta antara ra lain lain dise disetu tuju juii dibentuknya sebuah Panitia #ecil Penyelidik 0sul  usul7 Perumus asar !egara, yang terdiri atas sembilan orang, yaitu8 Ir" Soekarno, rs" Muh" &atta, Mr" 2"2" Maramis, #"&" ?achid &asyim, 2bdul #ahar Mu'akkir, 2bikusno Tjokrosujoso, &" 2gus Salim, Mr" 2hmad Subardjo dan Mr" Muh" (ami (amin" n" Panitia #ecil yang beranggotakan sembilan orang ini berhasil merumuskan Mukadimah &ukum asar, yang kemudian ke mudian dikenal dengan sebutan PI2-2M 2#2:T2" 2#2:T2" alam sidang BP0P#I kedua, Tanggal 1> s7d 1% uli 1$.5, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan &ukum asar" Tanggal $ 2gustus 1$.5 dibentuk Panitia Persiapan #emerdekaan Indonesia 3PP#I4" an pada Tanggal 15 2gustus 1$.5 epang menyerah tanpa syarat syarat kepada kepada Sekutu, Sekutu, sejak sejak saat saat itu Indone Indonesia sia kosong kosong dari dari kekuasa kekuasaan" an" #eadaa #eadaan n terseb tersebut ut diman
Meng Menges esah ahka kan n :an :anca cang ngan an &uku &ukum m as asar ar deng dengan an Prea Pream mbuln bulny ya 3Pe 3Pemb mbuk ukaa aan4 n4

/"

Memilih Pr Presiden da dan ?a ?akil Pr Presiden"

0ntuk 0ntuk pengesa pengesahan han Preamb Preambul, ul, terjad terjadii proses proses yang sangat sangat panjan panjang, g, sehing sehingga ga sebelu sebelum m mengesahkan Preambul, rs" Muhammad &atta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 1 2gustus 1$.5 sore hari, sesaat setelah Proklamasi #emerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang menemuinya" Intinya, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambul, di belakang kata #;T0&2!2! yang berbunyi @dengan

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya@ dihapus" ika tidak maka rakyat Indo Indone nesi siaa bagi bagian an Timur mur lebi lebih h baik baik memi memisa sahk hkan an diri diri dari dari nega negara ra :I yang yang baru baru saja saja diproklamasikan" 0sul ini oleh Muh" &atta disampaikan kepada sidang pleno PP#I, khususnya kepada para anggota tokohtokoh Islam, antara lain kepada #i Bagus &adikusumo, #&" ?akhid &asyim dan Teuku Muh" &asan" Bung &atta berusaha meyakinkan tokohtokoh Islam, demi persatuan dan kesatuan bangsa" *leh karena pendekatan yang terusmenerus dan demi persatuan dan kesatuan, mengingat Indonesia baru saja merdeka, akhirnya tokohtokoh Islam itu merelakan dicoretnya @dengan @dengan kewajib kewajiban an menjal menjalanka ankan n syaria syariatt Islam Islam bagi bagi pemelu pemelukp kpeme emeluk luknya nya@@ di belakan belakang g kata kata #etuhanan dan diganti dengan @(ang Maha ;sa@, sehingga Preambule 3Pembukaan4 001$.5 disepakati sebagai berikut 8 3keterangan pada poin 00 1$.54 an untuk dapat melaksanakan P2!+2SI=2 sebagai ideologi dan dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup seluruh :akyat Indonesia, maka Pancasila diterjemahkan dalam butir   butir Pancasila yaitu 8 1. KETUHANAN YANG MAHA ESA : •

Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaAwaannya terhadap Tuhan (ang Maha ;sa"

•

Manusia Indonesia percaya dan taAwa terhadap Tuhan (ang Maha ;sa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masingmasing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan  beradab"

•

Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan kep ercayaan yang berbedabeda terhadap Tuhan (ang (ang Maha ;sa"

•

Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan (ang Maha ;sa"

•

2gama dan kepercayaan k epercayaan terhadap Tuhan (ang (ang Maha ;sa adalah masalah yang

•

Menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan (ang (ang Maha ;sa"

•

Mengem Mengembang bangkan kan sikap sikap saling saling menghor menghormat matii kebebas kebebasan an menjal menjalank ankan an ibadah ibadah sesuai sesuai dengan agama dan kepercayaannya masingmasing"

•

Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan k epercayaan terhadap Tuhan (ang (ang Maha ;sa kepada orang lain"

2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB : •

Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan (ang Maha ;sa"

•

Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedabedak membedabedakan an suku, keturrunan, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kelamin, kedudukan kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya"

•

Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia"

•

Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira"

•

Mengembangkan sikap tidak semenamena terhadap orang lain"

•

Menjunjung tinggi nilainilai kemanusiaan"

•

-emar melakukan kegiatan kemanusiaan"

•

Berani membela kebenaran dan keadilan"

•

Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia"

•

Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain"

3. PERSATUAN INDONESIA : •

Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan"

•

Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan"

•

Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa"

•

Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia"

•

Memelihara Memelihara ketertiban ketertiban dunia yang berdasarkan berdasarkan kemerdekaan, kemerdekaan, perdamaian perdamaian abadi dan keadilan sosial"

•

Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika"

•

Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa"

4. KERAKYA KERAKYAT TAN YANG ANG DIPIMPIN DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIAKSANA KEBIAKSANAAN AN DALAM PERMUSYA!ARATAN" PER!AKILAN : •

Sebagai Sebagai warga warga negara negara dan warga warga masyar masyarakat akat,, setiap setiap manusi manusiaa Indones Indonesia ia mempuny mempunyai ai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama"

•

Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain"

•

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama"

•

Musyawarah untuk mencapai mu
•

Menghor Menghormat matii dan menjun menjunjung jung tinggi tinggi setiap setiap keputus keputusan an yang yang dicapa dicapaii sebaga sebagaii hasil hasil musyawarah"

•

enga engan n iti itikad kad baik baik dan rasa rasa tangg tanggun ung g jawab jawab mene meneri rima ma dan dan mela melaks ksan anaka akan n hasil hasil keputusan musyawarah"

•

i dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan"

•

Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur"

•

#eputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan (ang Maha ;sa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilainilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama"

•

Memberi Memberikan kan kepercay kepercayaan aan kepada kepada wakil wakilwak wakil il yang diperc dipercaya ayaii untuk untuk melaks melaksanak anakan an  pemusyawaratan"

#. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT RAKYAT INDONESIA : •

Meng Mengem emban bangka gkan n perb perbua uata tan n yang yang luhur luhur,, yang yang menc mencer ermi mink nkan an sikap sikap dan dan suas suasan anaa kekeluargaan dan kegotongroyongan"

•

Mengembangkan sikap adil terhadap sesama"

•

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban"

•

Menghormati hak orang lain"

•

Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri"

•

Tidak menggunakan hak milik untuk usahausaha yang bersi
•

Tidak menggunakan hak milik untuk halhal yang bersi
•

Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugika! kepentingan umum"

•

Suka bekerja keras"

•

Suka menghargai hasil karya orang lain yang berman
•

Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan  berkeadilan sosial"

SUMBER: https://www.facebook.com/notes/junaidi-farhan/sejarah-lahirna-pancasilaseba!ai-ideolo!i-dasar-ne!ara/"#"$#%&'(&''%)'"(

Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Sebagai dasar negara, Pancasila harus dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis konstitusional 3menurut hukum ketatanegaraan4, oleh karena itu setiap orang tidak boleh atau tidak bebas memberikan pengertian7pena
pada tan!!al " uni ")($ adalah di kandun! maksud untuk dijadikan dasar ba!i ne!ara +ndonesia merdeka. dapun dasar itu haruslah berupa suatu lsafat an! menimpulkan kehidupan dan cita-cita ban!sa dan ne!ara +ndonesa an! merdeka. 0i atas dasar itulah akan didirikan !edun! Republik +ndonesia seba!ai perwujudan kemerdekaan politik an! menuju kepada kemerdekaan ekonomi1 sosial dan budaa. Sidan! B*U*,+ telah menerima secara bulat *ancasila itu seba!ai dasar ne!ara +ndonesia merdeka. 0alam keputusan sidan! **,+ kemudian pada tan!!al "2 !ustus ")($ *ancasila tercantum secara resmi dalam *embukaan UU0 R+1 Undan!-Undan! 0asar an! menjadi sumber ketatane!araan harus men!andun! unsur-unsur pokok an! kuat an! menjadi landasan hidup ba!i seluruh ban!sa dan ne!ara1 a!ar peraturan dasar itu tahan uji sepanjan! masa. *eraturan selanjutna an! disusun untuk men!atasi dan menalurkan persoalan-persoalan an! timbul sehubun!an den!an penelen!!araan dan perkemban!an ne!ara harus didasarkan atas dan berpedoman pada UU0. *eraturan-peraturan an! bersumber pada UU0 itu disebut peraturanperaturan or!anik an! menjadi pelaksanaan dari UU0. 3leh karena *ancasila tercantum dalam UU0 ")($ dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut an! berfun!si seba!ai dasar ne!ara seba!aimana jelas tercantum dalam alinea +4 *embukaan UU0 ")($ tersebut1 maka semua peraturan perundan!-undan!an Republik +ndonesia 5,etetapan M*R1 Undan!-undan!1 *eraturan *emerintah seba!ai pen!!anti Undan!-undan!1 *eraturan *emerintah1 ,eputusan *residen dan peraturanperaturan pelaksanaan lainna6 an! dikeluarkan oleh ne!ara dan pemerintah Republik +ndonesia haruslah pula sejiwa dan sejalan den!an *ancasila 5dijiwai oleh dasar ne!ara *ancasila6. +si dan tujuan dari peraturan perundan!-undan!an Republik +ndonesia tidak boleh menimpan! dari jiwa *ancasila. Bahkan dalam ,etetapan M*RS 7o. 88/M*RS/")&& dite!askan1 bahwa *ancasila itu adalah sumber dari se!ala sumber hukum 5sumber

huum formal1 undan!-undan!1 kebiasaan1 traktaat1 jurisprudensi1 hakim1 ilmu pen!etahuan hukum6. 0i sinilah tampak titik persamaan dan tujuan antara jalan an! ditempuh oleh masarakat dan penusun peraturan-peraturan oleh ne!ara dan pemerintah +ndonesia. dalah suatu hal an! memban!!akan bahwa +ndonesia berdiri di atas fundamen an! kuat1 dasar an! kokoh1 akni *ancasila dasar an! kuat itu bukanlah meniru suatu model an! didatan!kan dari luar ne!eri. 0asar ne!ara kita berakar pada sifat-sifat dan cita-cita hidup ban!sa +ndonesia1 *ancasila adalah penjelmaan dari kepribadian ban!sa +ndonesia1 an! hidup di tanah air kita sejak dahulu hin!!a sekaran!. *ancasila men!andun! unsur-unsur an! luhur an! tidak hana memuaskan ban!sa +ndonesia seba!ai dasar ne!ara1 tetapi ju!a dapat diterima oleh ban!sa-ban!sa lain seba!ai dasar hidupna. *ancasila bersifat uni9ersal dan akan mempen!aruhi hidup dan kehidupan ban!a dan ne!ara kesatuan Republik +ndonesia secara kekal dan abadi.

Pancasila Sebagai Jiwa Dan Kepribadian Bangsa Indonesia Menurut 0ewan *erancan! 7asional1 an! dimaksudkan den!an kepribadian +ndonesia ialah : ,eseluruhan ciri-ciri khas ban!sa +ndonesia1 an! membedakan ban!sa +ndonesia den!an ban!sa-ban!sa lainna. ,eseluruhan ciri-ciri khas ban!sa +ndonesia adalah pencerminan dari !aris pertumbuhan dan perkemban!an ban!sa +ndonesia sepanjan! masa. aris pertumbuhan dan perkemban!an ban!sa +ndonesia an! ditentukan oleh kehidupan budi ban!sa +ndonesia dan dipen!aruhi oleh tempat1 lin!kun!an dan suasana waktu sepanjan! masa. ;alaupun ban!sa +ndonesia sejak dahulu kala ber!aul den!an berba!ai peradaban kebudaaan ban!sa lain 5
se!ala sumber hukum an! berlaku di ne!ara kita.  b" *andan!an hidup ban!sa +ndonesia an! dapat mempersatukan kita serta memberi petunjuk dalam masarakat kita an! beraneka ra!am sifatna. c"  iwa dan kepribadian ban!sa +ndonesia1 karena *ancasila memberikan corak an! khas kepada ban!sa +ndonesia dan tak dapat dipisahkan dari ban!sa +ndonesia1 serta merupakan ciri khas an! dapat membedakan ban!sa +ndonesia dari ban!sa an! lain. =erdapat kemun!kinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari an! lain bersifat uni9ersal1 an! ju!a dimiliki oleh ban!sa-ban!sa lain di dunia ini1 akan tetapi kelima sila an! merupakan satu kesatuan an! tidak terpisahkan itulah an! menjadi ciri khas ban!sa +ndonesia. d"  =ujuan an! akan dicapai oleh ban!sa +ndonesia1 akni suatu masarakat adil dan makmur an! merata material dan spiritual berdasarkan *ancasila di dalam wadah ne!ara kesatuan Republik +ndonesia an! merdeka1 berdaulat1 bersatu dan berkedaulatan rakat dalam suasana

perikehidupan ban!sa an! aman1 tenteram1 tertib dan dinamis serta dalam lin!kun!an per!aulan dunia an! merdeka1 bersahabat1 tertib dan damai. e" *erjanjian luhur rakat +ndonesia an! disetujui oleh wakil-wakil rakat +ndonesia menjelan! dan sesudah *roklamasi ,emerdekaan an! kita  junjun! tin!!i1 bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandun!an kepribadian dan cita-cita ban!sa +ndonesia an! terpendam sejak berabad-abad an! lalu1 melainkan karena *ancasila itu telah mampu membuktikan kebenaranna setelah diuji oleh sejarah perjuan!an ban!sa. 3leh karena itu an! pentin! adalah ba!aimana kita memahami1 men!haati dan men!amalkan *ancasila dalam se!ala se!i kehidupan.  =anpa ini maka *ancasila hana akan merupakan ran!kaian kata-kata indah an! tertulis dalam *embukaan UU0 ")($1 an! merupakan perumusan an! beku dan mati1 serta tidak mempunai arti ba!i kehidupan ban!sa kita. pabila *ancasila tidak menentuh kehidupan nata1 tidak kita rasakan wujudna dalam kehidupan sehari-hari1 maka lambat laun kehidupanna akan kabur dan kesetiaan kita kepada *ancasila akan luntur. Mun!kin *ancasila akan hana tertin!!al dalam buku-buku sejarah +ndonesia. pabila ini terjadi maka se!ala dosa dan noda akan melekat pada kita an! hidup di masa kini1 pada !enerasi an! telah be!itu banak berkorban untuk mene!akkan dan membela *ancasila. khirna perlu ju!a dite!askan1 bahwa apabila dibicarakan men!enai *ancasila1 maka an! kita maksud adalah *ancasila an! dirumuskan dalam *embukaan UU0 ")($1 aitu : ,etuhanan >an! Maha Esa. ,emanusiaan an! adil dan beradab. *ersatuan +ndonesia. ,erakatan an! dipimpin oleh hikmat permusawratan / perwakilan. 5" ,eadilan sosial ba!i seluruh rakat +ndonesia. 1" /" 9" ."

kebijaksanaan

dalam

Rumusan *ancasila an! terdapat dalam *embukaan UU0 ")($ itulah an! kita !unakan1 sebab rumusan an! demikian itulah an! ditetapkan oleh wakil-wakil ban!sa +ndonesia pada tan!!al "2 !ustus ")($ dalam sidan! *anitia *ersiapan ,emerdekaan +ndonesia 5**,+6. Seperti an! telah ditunjukkan oleh ,etetapan M*R 7o. 8+/M*R/")'21 *ancasila itu merupakan satu kesatuan an! bulat dan utuh dari kelima silana. 0ikatakan seba!ai kesatuan an! bulat dan utuh1 karena masin!masin! sila dari *ancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri1 terpisah dari keseluruhan sila-sila lainna. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dari sila-sila lainna akan mendatan!kan pen!ertian an! keliru tentan! *ancasila. I$%&l&'i Pancasila

Secara etimolo!is1 istilah +deolo!i berasal dari kata ?idea@ an! berarti !a!asan1 konsep1 pen!ertian dasar1 cita-cita1 pemikiran1 dan kata ?lo!os@ an! berarti ilmu. ,ata ?oida@ berasal dari bahasa >unani an! berarti men!etahui1 melihat1 bentuk. *en!ertian ideolo!i secara umum dapat dikatakan seba!ai kumpulan !a!asan-!a!asan1 ide-ide1 keakinankeakinan1 kepercaaan-kepercaaan an! meneluruh dan sistematis an! menan!kut dan men!atur tin!kah laku sekelompok manusia tertentu dalam berba!ai bidan! kehidupan. +dolo!i menurut Gunawan Setiardjo: Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan atau aqidah 'aqliyyah (akidah yang sampai melalui proses berpikir) yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan.*ada dasarna ideolo!i terba!i dua ba!ian1 aitu +deolo!i =ertutup

dan +deolo!i =erbuka. +deolo!i =ertutup merupakan suatu pemikiran tertutup. Sedan!kan +deolo!i =erbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka. +deolo!i =erbuka memiliki ciri khas aitu nilai-nilai dan cita-citana tidak dipaksakan dari luar1 melainkan di!ali dan diambil dari harta kekaaan rohani1 moral dan budaa masarakat sendiri. +deolo!i terbuka diciptakan oleh 7e!ara melainkan di!ali dan ditemukan dalam masarakat itu sendiri. 3leh karena itu1 +deolo!i terbuka merupakan milik semua masarakat dalam menemukan Adirina dan Akepribadianna dalam +deolo!i tersebut. *ancasila seba!ai suatu +deolo!i tidak bersifat tertutup dan kaku1 tetapi bersifat reformatif1 dinamis dan terbuka. an! dimaksud den!an ideolo!i *ancasila an! bersifat terbuka adalah nilai-nilai dasar dari *ancasila dapat dikemban!kan sesuai den!an ban!sa +ndonesia dan tuntutan perkemban!an Caman. Seba!ai suatu ideolo!i an! bersifat terbuka maka secara struktural *ancasila memiliki ti!a dimensi seba!ai berikut: •

0imensi idealis. b ahwa nilainilai dasar ideologis tersebut mengandung idealisme,  bukan anganangan yang memberi hambatan tentang masa depan yang lebih baik melalui  perwujudan atau pengalamannya dalam praktek kehidupan bersama mereka seharihari dengan berbagai dimensinya

•

•

0imensi

leksibilitas. Bahwa

ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan Merangsang pengembangan pemikiranpemikiran baru yang releCan tentang dirinya,tanpa menghilangkan hakikat 3jati diri4 yang terkandung dalam nilai dasar .

0imensi realitas. adalah suatu +deolo!i harus mampu mencerminkan realitas an! hidup F berkemban! dalam masarakat. 7ilai-nilai dasar an! terkandun! dalam ideolo!i secara reel berakar dan hidup dalam masarakat/ban!sana1 terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaa dan pen!alaman sejarahna. 3leh karena itu1 selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal dan normati9e1 pancasila ju!a harus mampu dijabarkan dalam kehidupan bermasarakat secara nata1 baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penelen!!araan 7e!ara.

Berdasarkan dimensi an! dimiliki oleh pancasila seba!ai +deolo!i terbuka1 maka sifat +deolo!i pancasila tidak bersifat ?utopis@1 aitu hana merupakan sistem ide-ide belaka an! jauh dari kehidupan sehari-hari secara nata. *ancasila ju!a bukan merupakan +deolo!i ?pra!matis@ an! hana menekankan se!i praktisi belaka tanpa adana aspek idealisme. +deolo!i *ancasila an! bersifat terbuka hakikatna nilai-nilai dasar an! bersifat un9i9ersal dan tetap. dapun penjabaran dan realisasina senantiasa dieksplisitkan secara dinamis-reformatif an! senantiasa mampu melakukan perubahan sesuai den!an dinamika aspirasi masarakat. !!p"##de$okrasiindonesia%blogspo!%co$#&'()#'*#pancasila+penger!ian+ dan+se,ara%!$l

2. UNDANG(UNDANG DASAR 1)4#

UNDANG(UNDANG DASAR  NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1)4# PEMBUKAAN *P+%a,-l%/

Bahwa sesungguhnya #emerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka  penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan  perikeadilan" an perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang  berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan !egara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur" 2tas berkat rakhmat 2llah (ang Maha #uasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya" #emudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah !egara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah #emerdekaan #ebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan !egara :epublik  Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasar kepada #etuhanan (ang Maha ;sa, #emanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan #erakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan7 Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu #eadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" Ma0na Masin'(Masin' Alin%a P%,-0aan UUD 1)4#

a" 2linea I menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan  perikemanusiaan dan perikeadilan" Pernyataan ini mengandung / 3dua4 makna, yaitu D makna objekti< 3uniCersal4, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan D makna subjekti< 3tekad yang tumbuh dari bangsa Indonesia4, yaitu menghapuskan  penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan"  b" 2linea II menyatakan bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur" &al ini mengandung makna sebagai berikut" D Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan" D #emerdekaan bukanlah tujuan akhir" D Pernyataan tentang citacita negara yang didirikan, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur" c" 2linea III berbunyi E2tas berkat rahmat 2llah (ang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya" 2linea ini mengandung makna sebagai  berikut" D Pernyataan kemerdekaan Indonesia yang didorong oleh nilai luhur bangsa yang  bermartabat dan mempunyai harga diri sebagai bangsa yang sederajat dengan bangsa lain di dunia"

D MotiCasi spiritual religius, yaitu pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan berkat rahmat 2llah, bukan sematamata usaha manusia atau rakyat dan  bangsa Indonesia" d" 2linea I) berbunyi E#emudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan  !egara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 0ndang0ndang asar !egara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan !egara :epublik Indonesia yang  berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada8 #etuhanan (ang Maha ;sa, #emanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan #erakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu #eadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, E2linea ini mengatur beberapa segi yang mendasari penyelenggaraan kehidupan bernegara yang disebut pokok kaidah negara yang
melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"

D #etentuan akan adanya undangundang dasar8 E""" maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu 0ndang0ndang asar"""F D 2sas politik negara, yakni asas politik dalam negeri berkedaulatan rakyat8 E"""negara :epublik Indonesia yang berkedaulatan rakyat"""F" Sedangkan asas politik luar negeri adalah  bebas akti<" D 2sas kerohanian negara, yakni Pancasila8 E """yang berdasarkan kepada #etuhanan (ang Maha ;sa, #emanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, #erakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan7perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesi"""F" http877anggunendras"blogspot"com7/>1/7>%7maknamasingmasingalinea  pembukaan"html B. POLITIK  1. Sis%, a$,inis+asi n%'a+a SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA 2" 2MI!IST:2SI !;-2:2 S;B2-2I S02T0 SIST;M

Sistem adalah seperangkat komponen elemen, unsur atau subsistem dengan segala atributnya, yang satu sama lain saling berkaitan,mempengaruhi dan saling ketergantungan sehingga membentuk suatu kesatuan yang terintegrasi atau suatu totalitas, serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu"Secara elementer, administrasi terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama melakukan kegiatan tertentu dengan sarana tertentu untuk mencapai tujuan bersama" Sebagai suatu sistem, administrasi yang bersi
2bstak" Buatan manusia 3 manmade system 4" Terbuka 3 open system 4" &idup 3 liCing system 4" #ompleks" 2dministrasi merupakan proses penyelenggaraan kebijaksanaan negara7pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara" 2dministrasi negara terdiri dari berbagai subsistem 8 tugas  pokok,
Sistem administrasi negara adalah keseluruhan penyelengaraan kekuasaan pemerintah negara indonesia dengan memam
BAB II ADMINISTRASI NEGARA DALAM KERANGKA SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA A. LANDASAN ADMINISTRASI NEGARA 1. Lan$asan I$iil : Pancasila

=andasan idiil bagi penyelengaraan administrasi negara indonesia adalah identik dengan landasan idiil !egara #esatuan :epublik Indonesia, yaitu Pancasila" Pancasila sebagai dasar  negara merupakan sumber dari segala sumber hukum" engan demikian Pancasila merupakan 8 1. 2. 3. 4. #.

asar !egara :epublik Indonesia" Pandangan hidup bangsa Indonesia" iwa dan kepribadian bangsa Indonesia" Tujuan yang akan dicapai" Perjanjian luhur rakyat Indonesia"

Sesuai dengan 00 no"5 Tahun 1$65 Pancasila merupakan satusatunya asas dalam kehidupan  berbangsa dan bermasyarakat" 2. Lan$asan K&nsisi&nal : Un$an'(Un$an' Dasa+ 1)4#

=andasan konstitusional ini perwujudan dari proklamasi kemerdekaan 1 2gustus 1$.5" (ang terdiri dari 1% Bab, 9 Pasal, . Pasal 2turan Peralihan, / 2yat 2turan Tambahan" Memuat secara garis besar tentang sistem pemerintahan negara, hubungan antar warga negara dengan negara, kesejahtraan sosial,dll" 3. Lan$asan O%+asi&nal : Ga+is(Ga+is B%sa+ Halan N%'a+a

-B&! merupakan 8 14 &aluan negara dalam garisgaris besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MP:" /4 Pola umum Pembangunan !asional" 94 Maksud ditetapkannya -B&! adalah memberikan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dala kurun waktu 5 tahun mendatang" .4 Pembangunan !asional mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti 8 1" Bidang ;konomi" /" Bidang #esejahtraan :akyat, Pendidikan dan #ebudayaan" 9" Bidang 2gama dan #epercayaan" ." Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 5" Bidang &ukum"

%" Bidang Politik, 2paratur !egara, Penerangan, #omunikasi, dan Media Masa" " Bidang #eamanan dan Pertahanan" B. ITA(ITA DAN TUUAN NASIONAL

+itacita !asional terdapat dalam anenia II pembukaan 00 1$.5, yaitu 8F!egara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmurF" Tujuan !asional tedapat dalam alenia I) Pembukaan 00 1$.5, yaitu 8 Ekemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosialF . PEMBANGUNAN NASIONAL

1" Tujuan Pembangunan sebagai suatu proses dalam upaya meningkatkan kehidupan rakyat bangsa dan negara" Mempunyai tujuan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dam makmuryang merata meteri dan spritual berdasarkan Pancasila" /" Makna dan &akikat Pembangunan !asional a" Pada sila pertama adalah tanggung jawab bersama"  b" Pada sila kedua adalah peningkatan martabat serta hak dan kewajiban" c" Pada sila ketiga adalah peningkatan pembinaan bangsa diseluruh bidang kehidupan" d" Pada sila keempat adalah makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik demokrasi Indonesia" e" Pada sila kelima adalah mengembangkan pertumbuhan ekonomi" 9" 2'as Pembangunan !asional a" 2'as keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan (M;, menjadi landasan spiritual, moral dan etik bagi pembangunan nasional"  b" 2'as Mam
1" Indonesia adalah !egara yang Berdasarkan atas &ukum 3 :echrsstaat 4 /" Sistem #onstitusional 9" #ekuasaan !egara yang Tertinggi di T angan MP: 3 ie -e'amte Staatsgewalt =iegt 2llein Bei der Majelis 4 ." Presiden ialah Penyelengara Pemerintahan Tertinggi di Bawah Majelis 5" Presiden tidak Bertanggung awab pada P: 

%" Menteri !egara ialah Pembantu Presiden 8 Menteri negara tidak bertanggungjawab pada P:  " #ekuasaan #epala !egara Tidak Tak Terbatas 6" #ekuasaan P: adalah kuat" $" Menterimenteri !egara bukan pegawai tinggi biasa" E. UNGSI NEGARA a" Gungsi #onstitusi, ialah menyelenggarakan kedaulatan rakyat, menetapkan 00 dan -B&!"  b" Gungsi ;ksekuti<, ialah menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara" c" Gungsi =egislati<, ialah membentuk 00" d" Mengawasi Pelaksaan Tugas Pemerintah" e" Gungsi (udikati<, menyelenggarakan tugas kehakiman" <" Gunsi 2uditi<, menyelenggarakan pemeriksaan atas kerja keuangan negara" g" Gungsi #onsultati<, memberi jawaban atas pertanyaan Presiden" . LEMBAGA(LEMBAGA NEGARA alam Sistem Pemerintahan !egara :epublik Indonesia berdasarkan 00 .5,
MP: merupakan =embaga Tertinggi !egara yang merupakan 8 a"  b" c" 2. a. -. c. 3. a. -. c. $. %.

Pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat" Penjelmaan seluruh rakyat indonesia" Pemeganag kekuasaan tertinggi negara" T'as Menetapkan 00" Menetapkan -B&!" Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden" !%6%nan' Membuat keputusan yang tidak dapat dibatalkan oleh =embaga Tinggi lain termasuk   penetapan -B&!" Memberikan penjelasan yang bersi
n'si P%n'a+9 1. Menguji secara material hanya terhadap peraturan perundangan dibawah undangundang" 2. Menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undangundang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi" 3. Mengatur lebih lanjut halhal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat halhal yang belum cukup diatur dalam 0ndangundang !omor 1. Tahun 1$65" n'si P%,-%+ian Nasi9a 1. Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku #epala !egara dalam rangka pemberian dan penolakan grasi" 2. apat memberikan pertimbanganpertimbangan dalam bidang hokum baik diminta maupun tidak kepada =embaga Tinggi !egara yang lain"

Ssnan Ma90a,a9 A'n'

a" Mahkamah 2gung terdiri dari8 a4 Pimpinan  b4 &akim 2nggota c4 #epaniteraan Mahkamah 2gung S%0+%a+ia %n$+al Ma90a,a9 A'n'

Pengangkatan dan Pemberhrntian a4 &akim 2gung diangkat oleh Presiden selaku #epala !egara, dari da
Merupakan unsur pembantu pimpinan Mempunyai tugas pelayanan dibidang administrasi peradila dan dibidang administrasi umum Merangkap Sekretaris enderal mahkamah 2gung Susunan *rganisasi #epaniteraan 7 Sekretariat endral Mahkamah 2gung :I ditetapkan dengan #eputusan Presiden !o" 5 Tahun 1$65 irektorat Perdata irektorat Perdata 2gama irektorat Tata 0saha !egara irektorat Pidana

a/ -/ c/ $/

irektorat &ukum dan Peradilan Biro 0mum Biro #euangan Biro #epegawaian #elompok Gungsional yang terdiri dari8 a" Tenaga 2hli  b" &akim (ustisial H-n'an ana+a L%,-a'a(l%,-a'a N%'a+a

1"

Presiden dengan Majelis Permusyawaratan :akyat 3MP:4 a4 Presiden dan ?akil Presiden dipilih dan diangkat oleh MP:"  b4 Presiden dan ?akil Presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan :akyat sebelim habis masa jabatan" c4 Presiden adalah Mandataris Majelis Permusyawaratan :akyat yang wajib melaksanakan -B&! dan putusanputusan Majelis lainnya" d4 Presiden ialah penyelenggara kekuasaan Pemerintah !egara Tertinggi di bawah MP:  e4 Presiden tidak neben tetapi untergeordnet kepada MP:" <4 Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis" g4 Presiden dapat menyusun dan menyampaikan konsep naskah -B&! untuk bahan  pertimbangan bagi Majelis" h4 2pabila ?akil Presiden berhalangan tetap, Presiden dan7atau P: dapat meminta MP:  mengadakan Sidang Istimewa unuk memilih ?akil Presiden" /" Majelis Permusyawaratan :akyat dengan ewan Perwakilan :akyat 3P:4 a4 2nggota P: juga anggota MP:"  b4 P: dapat menggundang MP: untuk Sidang Istimewa" 9" Presiden dengan ewan Pertimbangan 2gung 3P24 a4 P2 wajib memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden"  b4 P2 berhak mengajukan usul kepada Pemerintah" ." Presiden dengan ewan Perwakilan :akyat a4 Presiden dengan persetujuan P: membentuk 0ndangundang"  b4 Menetapkan 2nggaran Pendapatan dan Belanja !egara" c4 Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain" d4 Bekerja sama tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada P:" e4 P: berkewajiban senantiasa mengawasi tindakantindakan Presiden dalam melaksanakan haluan negara" <4 2pabila ?akil Presiden behalangan tetap Presiden dan7atau P: dapat meminta MP:  mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih ?akil Presiden" g4 alam hal berhalangan tetap, maka diganti oleh ?akil Presiden" h4 Presiden harus memperhatikan sungguhsungguh suara P:" i4 Presiden mengangkat #etua dan 2nggota Mahkamah 2gung dan #etua serta anggota B;P;#2 yang caloncalonnya diusulkan oleh P:" 5" Presiden dengan Badan Pemeriksa #euangan 3B;P;#24 a4 B;P;#2 memeriksa semua pelaksanaan 2nggaran Pendapatan dan Belanja!egara"  b4 Presiden mengangkat #etua dan 2nggota B;P;#2 dari caloncalon yang diusulkan P:" %" Presiden dengan Mahkamah 2gung 3M24 a4 M2 dapat memberikan pertimbanganpertimbangan hukum kepada =embagalembaga Tinggi !egara"  b4 M2 memberikan nasihat hukum kepada Presiden 7 #epala !egara untuk pemberian7  penolakan grasi" c4 M2 mempunyai wewenang menguji secara material" d4 alam hal Presiden berhalangan tetap, maka ia diganti oleh ?akil Presiden" e4 Presiden mengangkat #etua, ?akil #etua dan 2nggota Mahkamah 2gung" " ewan Pertimbangan 2gung dengan Mahkamah 2gung 3M24 a4 M2 dapat memberikan pertimbanganpertimbagan hukum kepada =embagalembaga Tinggi !egara"  b4 M2 dapat mengambil sumpah atau janji kepada #etua dan 2nggota P2" 6" ewan Perwakilan :akyat dengan B;P;#2 a4 &asil pemeriksaan B;P;#2 diberitahukan kepada P:   b4 +aracara pemberitahuan lebih lanjut ditentukan Pimpinan B;P;#2 dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku" $" ewan Perwakilan :akyat dengan Mahkamah 2gung

a4 M2 dapat memberikan pertimbanganpertimbangan hukum kepada =embagalembaga Tinggi !egara"  b4 #etua dan ?akil #etua dan 2nggota Mahkamah 2gung diangkat oleh Presiden" c4 Penggambilan sumpah7janji keanggotaan P: dilakukan #etua Mahkamah 2gung dalam :apat Paripurna P:" 1>" B;P;#2 dengan Mahkamah 2gung a4 M2 dapat memberikan pertimbanganpertimbangan hukum kepada =embagalembaga Tinggi !egara"  b4 Penggambilan sumpah7 janji keanggotaan B;P;#2 dilakukan #etua Mahkamah 2gung" G. MEKANISME KEPEMIMPINAN NASIONAL Mekanisme kepemimpinan nasional secara garis besar meliputi kegiatankegiatan kenegaraan sebagai berikut8 a. MP: mengadakam Sidang 0mum sekali dalam 5 tahun" -. alam Sidang 0mum tersebut MP: menetapkan -B&! dan memilih Presiden dan ?akil Presiden" c. Presiden7 Mandataris MP: dengan dibantu oleh ?akil Presiden dan Menterimenteri melaksanakan tugasnya berlandaskan kepada 0ndang0ndang asar 1$.5 dan -B&!" $. Tugastugas Presiden7 Mandataris yang erat hubungannya erat dengan mekanisme ini8 1. Membentuk =embaga Tinggi !egara P2 dan B;P;#2" 2. Melaksanakan Pemilu" 3. Presiden terpilih harus menyusun :epelita dan menyiapkan 2PB!" 4. Mengajukan 2PB! setiap tahun" #. Membuat undangundang dengan persetujuan P:" . P: mengawasi pelaksanaan tugas Presiden" ;. P2 dan B;P;#2 mempunyai masa jabatan lima tahun" <. 2khirnya setelah segala sesuatu dilaksanakan sebagaimana mestinya, rak yat memberikan penilaiannya dalam Pemilih 0mum berikut" H. TUGAS DAN UNGSI PEMERINTAH DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN Sebagai penyelenggara pemerintahan maka Presiden selaku #epala Pemerintahan  berkewajiban melaksanakan tugas pemerintah negara untuk mencapai tujuan nasional" Tugas tersebut meliputi kekuasaan eksekuti< maupun legislati<, yaitu8 1" Menyelenggarakan kekuasaan pemerintah negara tertinggi" /" Bersamasama dengan P: membentuk undangundang termasuk undangundang 2PB!" 9" Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti 0ndang0ndang" ." Menetapkan Peraturan Pemerintah"

alam pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan tersebut,
adanyaperumusan tugas yang jelas sehingga dapat dicegah duplikasi, benturan dan kekaburan" 9" 2sas Gungsionalisasi" 2sas ini menentukan instansi atau satuan kerja mana yang secara " 2sas Pendelegasian ?ewenang" Menentukan tugastugas apa yang perlu didelegasikan dan tugastugas apa yang masih harus dipegang pimpinan" 11" 2sas :entang #endali" alam menentukan jumlah satuan organisasi atau orang yang dibawahi oleh seorag pejabat pimpinan, diperhitungkan secara rasional mengingat terbatasnya kemampuan seorang pemimpin7 atasan" 1/" 2sas alur dan Sta<" Menentuka bahwa dalam penyusunan organisasi perlu dibedakan antara satuansatuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok instansi dengan satuan satuan organisasi yang melaksanakan tugastugas penunjang" 19" 2sas #ejelasan dalam Pembaganan" Mengharuskan setiap organisasi Pemerintah menggambarkan susunan organisasinya dalam bentuk bagan, agar setiap pihak yang  berkepentingan dapat segera memahami kedudukan dan hubung an dari setiap satuan organisasi yang ada" B. APARATUR PEMERINTAH DI TINGKAT PUSAT 1" Presiden dan ?akil Presiden a" Menurut Pasal . ayat 314 0ndang0ndang asar 1$.5, Presiden :epublik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah"  b" alam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh ?akil Presiden yang ditentukan oleh Presiden" c" Sesuai dengan ketentuan 0ndang0ndang asar 1$.5, ?akil Presiden bertugas membantu Presiden dalam menyusun rencana dan mengikuti pelaksanaan pengawasan dari dalam maupun dari luar" d" alam melaksanakan kekuasaan pemerintah negara, Presiden dibantu oleh Menteri menteri !egara" /" #abinet Pembangunan )I a" Tugas pokok dan sekaligus sasaran #abinet Pembangunan )I adalah meneruskan dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan berdasarkan -B&! dengan sasaran sasarannya yang dinamakan EPanca #ridaF sebagai program kerja yang meliputi8 14 Melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pembangunan nasional" /4 Meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa" 94 Membudayakan mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan 00 1$.5, ideologi Pancasila, emokrasi Pancasila, ;kaprasetia Pancakarsa" .4 Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan akti<" 54 Melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam tahun 1$$"  b" #abinet Pembangunan )I ditetapkan dengan #eputusan Presiden !omor $%7M Tahun 1$$9, yang susunannya sebagai berikut8 14 Menteri #oordinator, yaitu8 a4 Menteri #oordinator Bidang Politik dan #eamanan"  b4 Menteri #oordinator Bidang #esejahteraan :akyat" c4 Menteri #oordinator Bidang ;konomi, #euangan, dan Pengwasan Pembangunan" d4 Menteri #oordinator Bidang Industri dan Perdagangan"

/4 Berdasarkan #eputusan Presiden !omor $%7M Tahun 1$$9 dua puluh satu Menteri memimpin epartemendeparteman yang terdiri dari8 a4 eparteman alam !egeri"  b4 epartemen =uar !egeri" c4 epartemen Pertahanan #eamanan" d4 eparteman #ehakiman" e4 epartemen Penerangan" <4 epartemen #euangan" g4 epartemen Perdagangan" h4 epartemen Perindustrian" i4 epartemen Pertanian"  j4 epartemen #ehutanan" k4 epartemen Pertambangan dan ;nergi" l4 epartemen Pekerjaan 0mum" m4 epartemen Perhubungan" n4 epartemen #operasi dan Pembinaan Pengusaha #ecil" o4 epartemen Tenaga #erja"  p4 epartemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah &utan" A4 epartemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi" r4 epartemen Pendidikan dan #ebudayaan" s4 epartemen #esehatan" t4 epartemen 2gama" u4 epartemen Sosial" engan terbitnya #eputusan Presiden !o 9667M Tahun 1$$5, maka epartemen Perdagangan dan epartemen Perindustrian di gabung menjadi epartemen Perindustrian dan Perdagangan" 94 Tiga belas Menteri !egara, yang terdiri dari8 a4 Menteri !egara Sekretaris !egara"  b4 Menteri !egara Sekretaris #abinet" c4 Menteri !egara Perencanaan Pembangunan !asional7 #etua Badan Perencanaan Pembangunan !asional" d4 Menteri !egara :iset dan Teknologi7 #etua Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi7 #etua BBPT7 #epala BPIS" e4 Menteri !egara 0rusan Pangan7 #epala Bulog" <4 Menteri !egara #ependudukan7 #epala B##B!" g4 Menteri !egara Penggerak ana InCestasi7 #etua B#PM" h4 Menteri !egara 2graria7 #epala BP!" i4 Menteri !egara Perumahan :akyat"  j4 Menteri !egara =ingkungan &idup" k4 Menteri !egara Pendayagunaan 2paratur !egara" l4 Menteri !egara Pemuda dan *lahraga" m4 Menteri !egara 0rusan Peranan ?anita" 9" epartemen, dengan unsurunsur sbb 8 a" Menteri 3Pembantu presiden4  b" Sekretariat enderal 3Menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur dilingkungan epartemen4 c" Inspektorat enderal 3Melakukan pengawasan dalam lingkungan epartemen4 d" irektorat enderal 3Melaksanakan sebagian tugas pokok epartemen di bidangnya  berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri4 e" Instansi )ertikal <" 0nit *rganisasi =ain  H Badan dan Pusat  H Sta< 2hli  H 0nit Pelaksana Teknis 30PT4 ." #antor Menteri #oordinator 3M;!#*4 a" #edudukan dan Tugas 14 M;!#* adalah Menteri !egara pembantu Presiden dengan tugas pokok mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaanya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara" /4 M;!#* berada langsung di bawah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden" 94 M;!#* dalam susunan #abinet Pembangunan )I terdiri dari 8

a4 M;!#* Bidang Politik dan #eamanan 3Polkam4  b4 M;!#* Bidang #esejahteraan :akyat 3#esra4 c4 M;!#* Bidang ;konomi, #euangan dan Pengawasan Pembangunan 3;kuasbang4 d4 M;!#* Bidang Industri dan Perdagangan  b" Susunan M;!#* dibantu oleh Sta< yang terdiri dari unsureunsur 8 14 Sekretaris M;!#*" /4 2sisten M;!#* sebanyakbanyaknya 5 3lima4 orang" 94 Sta< 2hli sebanyakbanyaknya 5 3lima4 orang" 5" #antor Menteri !egara 3M;!!;-4 a" #edudukan 14 Pembantu Presiden dengan tugas pokok menangani bidang tugas tertentu dalamkegiatan pemerintah negara" /4 Berada dibawah dan bertanggung jaewab kepada Presiden"  b" Masingmasing Menteri !egara 14 Menteri !egara Perencanaan Pembangunan !asional /4 Menteri !egara :iset dan Teknologi 94 Menteri !egara 0rusan Pangan .4 Menteri !egara #ependudukan 54 Menteri !egara Penggerak ana InCestasi %4 Menteri !egara 2graria 4 Menteri !egara Perumahan :akyat 64 Menteri !egara =ingkungan &idup $4 Menteri !egara 0rusan Peranan ?anita 1>4 Menteri !egara Pemuda dan *lahraga 114 Menteri !egara Pendayagunaan 2paratur !egara c" M;!!;- dibantu oleh Sta< yang terdiri dari unsure8 14 Sekretaris M;!!;- 3S;SM;!;-4" /4 2sisten M;!!;- 32SM;!;-4, sebanyakbanyaknya 5 orang" 94 2sisten M;!!;- dapat dibantu oleh beberapa Pembantu 2sisten menurut kebutuhan sebanyakbanyaknya 5 orang" %" =embagalembaga Pemerintah !onepartemen" isamping epartemendepartemen di tingkat Pemerintah Pusat terdapat =embagalembaga yang tidak berbentuk epartemen yang disebut =embaga Pemerintah !onepartemen 3=P!4" Sampai sekarang organisasi =embagalembaga Pemerintah !onepartemen masih beraneka ragam, misalnya titelatur  pimpinannya ada yang disebut #etua, ada yang disebut #epala, ada yang disebut irektur enderal" " =embagalembaga lain a" =embagalembaga ;kstra Struktur yang Bertanggung jawab kepada Presiden 14 ewan a4 ewan Pertahanan  b4 ewan Standardisasi !asional c4 ewan Stabilisasi ;konomi !asional d4 ewan Telekomunikasi e4 ewan Stabilisasi Politik dan #eamanan !asional <4 ewan Pembinaan dan Pengelolaan Industri Strategis dan Industri &ankam g4 ewan Penerbangan 2ntariksa !asionol :I h4 ewan Pengembangan #awasan Indonesia Timur  /4 Badan a4 Badan Pengendali Bimas  b4 Badan Pembinaan Pusat =istrik, Tenaga 2ir dan Peleburan 2luminium 2sahan c4 Badan Pengelola -elanggang *lahraga Senayan d4 Badan Pertimbangan #epegawaian e4 Badan Pertimbangan Telekomunikasi <4 Badan Pelaksana 2P;+ g4 Badan #oordinasi Bantuan Pemantapan Stabilisasi !asional h4 Badan Pertimbangan abatan !asional i4 Badan Pertimbangan Pendidikan !asional 94 Tim dan Panitia a4 Tim #oordinasi Penanganan Masalah Pertanahan  b4 Tim Pengembangan Industri &ankam c4 Tim Pendayagunaan Proyekproyek dengan Bantuan =uar !egeri

d4 Panitia Pengarah Peman menggantikan #abinet Presiden dan #abinet Perdana Menteri yang dihapuskan dengan #eppres tersebut 3terakhir dengan #eputusan Presiden !omor 1% Tahun 1$$14" /4 Sekretaris !egara merupakan unsure penunjang bagi Presiden dalam menjalankan tugas"  b" Tugas 14 Membantu Presiden dalam memperlancar pelaksanaan tugasnya" /4 Menyelenggarakan #oordinasi dan pelayanan administrasi dan keuangan dari=P!, #antor M;!#*, #antor Menteri !egara serta =embagalembaga lain" c" Susunan 14 *rganisasi Sekretariat !egara disempurnakan dengan #eppres !o" 6 Tahun1$6,  jis #eppres !o" 91 Tahun 1$6>, #eppres !o" 1% Tahun 1$61, #eppres !o" 1% Tahun 1$69 dan #eppres !o" 1% Tahun 1$$1" /4 Sekretariat !egara di pimpin oleh Menteri !egara Sekretariat !egara dan  bertanggung jawab kepada Presiden" 94 Sekretariat !egara terdiri dari8 a4 Sekretariat #abinet  b4 Sekretariat Pengendalian *perasional Pembangunan c4 Inspektur enderal Pembangunan d4 Sekretariat Militer  e4 :umah Tangga #epresidenan <4 Sta< Sekretariat !egara $" #ejaksaan 2gung Bedasarkan 0ndangundang !omor 5 Tahun 1$$1, dan #eppres !o" 55 Tahun 1$$1, Tentang Susunan *rganisasi dan Tata kerja #ejaksaan 8 a" #ejaksaan 2gung adalah lembaga kejaksaan tingkat Pusat  b" #ejaksaan 2gung dipimpin oleh aksa 2gung, yang sejak #abinet Pembangunan )I diberi kedudukan setingkat Menteri" c" aksa 2gung dibantu oleh8 14 aksa 2gung Muda" /4 Pusatpusat sebagai pelaksana tugas tertentu" 94 Sta< 2hli" .4 Sta< aksa 2gung" 54 Satuan Tugas" %4 Instansi )ertikal" 4 Bank Indonesia a4 #edudukan 1" BI merupakan Bank Sentral di Indonesia" /" BI milik negara dan merupakan badan hukum yang bergerak di bidang  perbankan"  b4 Tugas Pokok  1" Mengatur, menjaga dan memelihara ketertiban nilai rupiah" /" Melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang perbankan" 9" Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta meningkatkan tara< hidup rakyat"

c4 Susunan 1" BI dipimpin oleh ireksi 3-ubernur4 sekurangkurangnya 5 dan sebanyak  banyaknya  orang irektur" /" Sebanyakbanyaknya / orang irektur ditunjuk oleh Presiden sebagai  pengganti -ubernur" 9" -ubernur dan irektur diangkat oleh Presiden atas usul ewan Moneter untuk masa jabatan 5 tahun" ." Sejak #abinet Pembangunan )I -ubernur Bank Indonesia diberi kedudukan setingkat dengan Menteri" d4 &ubungan Bank Sentral dengan Pemerintah 1" BI menjalankan tugas pokoknya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah" /" alam menetapkan kebijaksanaan tersebut Pemerintah dibantu suatu ewan Moneter, yamg diketuai oleh Menteri #euangan" e4 &ubungan #euangan dengan Pemerintah 1" BI bertindak sebagai Pemegang #as Pemerintah" /" BI menyelenggarakan pemindahan uang untuk Pemerintah" 9" BI membantu Pemerintah dalam menempatkan suratsurat utang negara,  penatausahaan serta pembayaran kupon dan pelunasannya" ." alam melaksanakan ketentuan tersebut Bank Indonesia tidak memperhitungkan biayabiaya" <4 &ubungan Internasional Bank Indonesia menyusun rencana deCisa yung mencerminkan  pemeliharaan ;konomi !asional dan memperlancar usaha pembangunan dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solCabilitas internasional untuk diajukan kepada Pemerintah melalui ewan Moneter 300 !o" 1971$%64" 1>" 2ngkatan Bersenjata :epubklik Indonesia 32B:I4 a" #edudukan 14 ipimpin oleh Panglima 2ngkatan Bersenjata 3P2!-2B4 yang bertanggungjawab kepada Presiden" /4 P2!-2B adalah pembantu Presiden dalam melaksanakan kewenangan komando  penyelenggaraan pertahanan negara" 94 P2!-2B adalah pimpinan Bakorstranas" .4 Sejak #abinet Pembangunan )I P2!-2B diberi kedudukan setingkat Menteri"  b" Tugas Pokok  14 P2!-2B memimpin 2B:I dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas  pembinaan dan penggunaan 2B:I" /4 P2!-2B bersamasama #epala Sta< 2ngkatan dan #epala #epolisian !egara :epublik Indonesia membantu Menteri Pertahanan #eamanan dalam melaksanakan tugas dibidang administrasi pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara" c" Gungsi 14 #ekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan social" /4 2lat negara yang ber
a4 Tingkat Mabes 2B:I"  b4 Tingkat 2ngkatan dan #epolisian !egara :epublik Indonesia" c4 Tingkat #omando 0tama *perasional" 94 Tingkat Mabes 2B:I terdiri atas8 a4 ;selon Pimpinan8 P2!-2B  b4 Pembantu Pimpinan8 314 #epala Sta< 0mum 3#asum4" 3/4 #epala Sta< Sosial Politik 3#asospol4" 394 Inspektur enderal dan Perbendaharaan 3Irjen4 c4 ;selon Sta<  314 Sta< 0mum 3Sum4" 3/4 Sta< Sosial Politik 3Sospol4" 394 Inspektur enderal dan Perbendaharaan 3Irjen4" 3.4 Sta< #ebijaksanaan Strategis dan perencanaan 0mum 3Srenum4" 354 Sta< pribadi P2!-2B 3SPM4" d4 ;selon Pelayanan 314 Sekretariat 0mum Markas Besar 2ngkatan Bersenjata :I 3Setum Mabes 2B:I4 3/4 etasemen Markas Besar 2ngkatan Bersenjata :I 3enma Mabes 2B:I4" 394 Satuan #omunikasi dan ;lektronika 2ngkatan Bersenjata :I 3Satkomlek 2B:I4" e4 ;selon Pelaksana Pusat 314 Sekolah Sta< dan #omando 2ngkatan Bersenjata :I 3Sesko 2B:I4" 3/4 2kademi 2ngkatan Bersenjata :I 32#2B:I4" 394 Pusat Pembinaan Mental 2ngkatan Bersenjata :I 3Pusbintal 2B:I4" 3.4 Pusat Penelitian dan Pengembangan 2ngkatan Bersenjata :I 3Puslitbang 2B:I4" 354 Pusat Sejarah dan Tradisi 2ngkatan Bersenjata :I 3Pusjarah 2B:I4" 3%4 Pusat #esehatan 2ngkatan Bersenjata :I 3Puskes 2B:I4" 34 Pusat Polisi Militer 2ngkatan Bersenjata :I 3Puspom 2B:I4" 364 Pusat SurCai dan Pemetaan 2ngkatan Bersenjata :I 3Pussurta 2B:I4" 3$4 Pusat Penerangan 2ngkatan Bersenjata :I 3Puspen 2B:I4" 31>4 Badan Pembinaan &ukum 2ngkatan Bersenjata :I 3Babinkum 2B:I4" 3114 Badan Pembekalan 2ngkatan Bersenjata :I 3Babek 2B:I4" 31/4 Badan Pembinaan #ekaryaan 2ngkatan Bersenjata :I 3Babinkar 2B:I4" 3194 Pusat #euangan 2ngkatan Bersenjata :I 3Pusku 2B:I4" <4 ;selon Pelaksanaan Pusat dan Tingkat ;selon Sta< Badan Intelijen 2ngkatan Bersenjata :I 3Pusku 2B:I4" .4 Tingkat 2ngkatan dan #epolisian !egara :epublik Indonesia terdiri dari8 a4 Tentara !asional Indonesia 2ngkatan arat 3T!I24"  b4 Tentara !asional Indonesia 2ngkatan =aut 3T!I2=4" c4 Tentara !asional Indonesia 2ngkatan 0dara 3T!I204" d4 #epolisian !egara :epublik Indonesia 3Polri4" 54 Tingkat #omando 0tama *perasional terdiri dari8 a4 #omando Strategis !asional 3#ostranas4"  b4 #omando Pertahanan 0dara !asional 3#ohanudnas4" c4 #omando ?ilayah Pertahanan 3#owilhan4" 11" #esekretariatan =embaga Tertinggi 7 Tinggi !egara a" #edudukan" Sekretariat enderal =embaga Tertinggi7 Tinggi !egara adalah aparatur  pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan
/4 Berupa #edutaan Besar :I, #onsultan enderal :I, #onsultan :I, Perutusan Tetap :I pada PBB, maupun Perwakilan :I tertentu yang bersi
I" aerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi dan daerah  propinsi pula akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil" II" alam territoril !egara Indonesia terdapat lebih kurang /5> Jel< Bestuurende =andscheppen dan )olksgemenschappen, seperti jawa, bali, minngkabau, palembang dan sebagainya" aerahdaerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersi tentang 0ndangundang 7 Peraturan Pokok Tentang Pemerintahan aerah" d" 00 !o" 1 Tahum 1$5 tentang Pokokpokok Pemerintahan aerah" e" Penetapan Presiden !o" % Tahun 1$5$ 3disempurnakan4 tentang Pemerintahan aerah" <" Penetapan Presiden !o" 5 Tahun 1$%> 3disempurnakan4 tentang P: -otong royong dan Sekretariat aerah" g" 0ndang0ndang !o" 16 Tahun 1$%5 tentang PokokPokok Pemerintahan aerah" h" 00 !o" 1$ Tahun 1$%5 tentang esapraja" i" 0ndang0ndang !o" 5 Tahun 1$. tentang PokokPokok Pemerintahan di aerah"  j" 0ndang0ndang !o" 5 Tahun 1$$ tentang Pemerintahan di esa" /" 2sasasas Penyelenggaraan Pemerintahan di aerah" Sesuai dengan Pasal 16 00 1$.5 dan berdasarkan 0ndang0ndang !o 5 Tahun 1$., system penyelenggaraan Pemerintahan di aerah didasarkan pada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan" a" 2sas esentralisasi esentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari p emerintah atas aerah tingkat atasnya kepada aerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri" 0rusanurusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada aaerah dalam rangka  pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya"  b" 2sas dekonsentrasi ekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau kepala ?ilayah atau #epala Instansi )ertikal tingkat atasnya kepada pejabatpejabatnya di tingkat di aerah"*leh karena tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada aerah menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai urursan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh perangkat Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi" c" 2sas Tugas Pembantuan Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanak n urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah aerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban memepertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya" Tidak semua urusan Pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri, sehingga beberapa urusan pemerintahan masih tetap merupakan urusan Pemerintahan Pusat" 9" Pembagian ?ilayah alam penyelenggaraan pemerintahan, wilayah !#:I dibagi dalam aerahdaerah *tonom dan ?ilayahwilayah 2dministrati<" a" aerah *tonom dan *tonomi aerah 14 aerah *tnom adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur serta mengurus rumah

tangganya sendiri dalam ikatan kesatuan !#:I, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku" /4 alam rangka pelaksanaan asas desemtralisasi dibentuk dan disusun aerah Tingkat I dan Tingkat II" &ubungan antara ati I dengan ati II bukanlah hubungan hierarkis atau  berjenjang" 94 Pembentukan nama, batas, ibukota, hak dan wewenang" 0rusan serta modal pangkal aerah *tonom ditetapkan sesuai dengan 0ndang0ndang yang berlaku pada  pemerintah pusat" .4 *tonomi aerah a4 *tonomi aerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuia dengan peraturan perundangan yang  berlaku"  b4 Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah memungkinkan daerah yang  bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksaan pembangunan" c4 #ewenangan daerah untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri berasaldari  penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah baik berupa kewenangan pangkal yang disebutkan undangundang pembentukan daerah tersebut maupun kewenangan tambahan yang diserahkan melalui Peraturan Pemerintah" d4 Penyerahan urusanurusan pemerintahan kepada aerah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan" e4 Meskipun berbagai urusan telah diserahkan kepada Pemerintah aerah sebagai  pelaksanaan asas desentralisasi, tetapi tanggung jawab terakhir terhadap urusan urusan tersebut tetap berada di tangan pemerintah pusat"  b" ?ilayah 2dministrati<  14 ?ilayah 2dministrati< adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah" /4 alam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah !#:I dibagi dalam 8 a4 ?ilayah Propinsi dan Ibukota !egara  b4 ?ilayah propinsi dibagi dalam wilayah kabupaten dan kotamadya c4 ?ilayah kabupaten dibagi dalam wilayahwilayah kecamatan d4 ?ilayah kecamatan dibagi dalam wilayah kelurahan dan desa" 94 Pembentukan ?ilayah, !ama, dan Batas ?ilayah a4 !ama dan batas ati I adalah sama dengan nama dan batas wilayah Propinsi atau Ibukota !egara"  b4 !ama dan batas ati II adalah sama dengan nama dan batas wilayah kabupaten atau kotamadya" c4 Ibukota ati I adalah Ibukota Propinsi" d4 Ibukota ati II adalah Ibukota kabupaten atau kotamadya" c" #esatuan territorial antara ?ilayah dan aerah Susunan pemerintahan di aerah adalah sebagai berikut 8 14 Pemerintah Propinsi ati I /4 Pemerintah kabupaten 7 kotamadya ati II 94 Pemerintah kota 2dministrati<  .4 Pemerintah kecamatan 54 Pemerintah kelurahan atau desa ." ewan Pertimbangan *tonomi aerah 3P*4 a" #edudukan" ewan Pertimbangan *tonomi aerah adalah suatu
4 Mensesneg sebagai anggota 64 Pangab sebagai anggota $4 irjen Pemerintahan 0mum dan *tonomi aerah epdagri sebagai sekertaris" d" Tata #erja Tata kerja dewan Pertimbangan *tonomi aerah 8 14 irjen *tonomi aerah adalah sekertaris bukan anggota /4 alam menjalankan tugasnya sekertaris dibantu oleh tenagatenaga ahli" 94 ewan Pertimbangan *tonomi aerah mengadakan rapat setidaktidaknya satu kali dalam setiap % bulan" .4 alam menyangkut pembentukan daerah otonom P* mengundang kekuatan kekuatan social politik dalam masyarakat untuk di dengar pendapatnya dalam rapat yang diadakan untuk itu" 5" 2paratur Pemerintahan aerah dan ?ilayah a" Pola *rganisasi Pemerintah aerah dan ?ilayah Menurut #eputusan Mendagri !o" $ Tahun 1$$9 tentang Pola *rganisasi Pemerintah aerah dan ?ilayah, yaitu 8 14 Perangkat Pemerintah Propinsi ati I terdiri 8 a4 -ubernur kepala ati I  b4 P: Tingkat I c4 Inspektorat ?ilayah Propinsi d4 Sekertariat P: I e4 0nit Pelaksana Teknis ati I <4 B0M Tingkat I g4 B2PP;2 Tingkat I h4 #antor Bina Sosial Politik Tingkat I /4 Perangkat Pemerintah #abupaten 7 kotamadya a4 Bupati 7 walikotamadya Tingkat I  b4 P: Tingkat II c4 Inspektorat ?ilayah #abupaten 7 #otamadya Tingkat II d4 #antor pembantu ?allikota 7 Bupati e4 Sekertariat P: tingkat II <4 #antor Bina Sosial Politik kabupaten 7 #otamadya ati II#antor catatan sipil kabupaten 7 kotamadya ati II g4 B0M Tingkat II  b" Pemerintah aerah Pemerintah aerah adalah kepala daerah dan dewan Perwakilan :akyat aerah" alam menyelenggarakan pemerintahan daerah ada pembagian tugas yang jelas kedudukan yang sama tinggi antara kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah" P: dalam tugasnya tidak boleh mencapuri bidang eksekuti< yang sepenuhnya merupakan wewenang dan tanggung jawab kepala daerah" c" #epala aerah 14 #epala aerah berdasarkan 00 !o" 5 Tahun 1$. karena jabatannya adalah juga sebagai kepala wilayah, sebagai kepala daerah ia juga mengepalai daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang  jalannya pemerintah daerah" /4 #epala daerah adalah pejabat !egara dan diangkat untuk masa jabatan 5 tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatannya berikutnya" 94 #epala daerah menurut hierarki bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dalam negeri" .4 #epala daerah tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh ewan Perwakilan :akyat dari sedikitdikitnya 9 orang dan sebanyakbanyaknya 5 orang calon yang telah dimusyawarahkan oleh pimpinan P: dengan Mendagri" 54 =arangan bagi #epala aerah untuk dengan sengaja melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan !egara, pemerintah, daerah dan juga rakyat" d" ?akil #epala aerah 14 Pada dasarnya dipandang perlu adanya jabatan wakil kepala daerah, namun demikian mengingat kondisi daerah yang berbedabeda maka pelaksanaan pengisisan jabatan wakil kepala daerah tersebut diadakan menurut kebutuhan" /4 Gaktor
c4 #eadaan daya dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan d4 ?akil kepala daerah adalah ?akil kepala daerah tingkat I dan wakil kepala daerah tingkat II e4 ?akil kepala daerah membantu kepala daerah dalam menjalankan tugasnya serta menjalankan wewenangya seharihari"sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Mendagri" e" #epala ?ilayah 14 i samping #epala aerah sebagai unsur Pemerintah aerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi, terdapat pula #epala ?ilayah yang merupakan ?akil Pemerintah Pusat di aerah yang melaksanakan asas dekonsentrasi /4 Setisp wilayah dipimpin oleh seorang kepala wilayah, yaitu 8 a4 #epala wilayah propinsi dan Ibukota !egara disebut -ubernur   b4 #epala wilayah kabupaten disebut Bupati kepala ati II c4 #epala wilayah #otamadya disebut ?alikotamadya atau #epala daerah tingkat II" d4 #epala wilayah kota administrati< disebut ?alikota e4 #epala wilayah kecamatan disebut +amat <4 #epala wilayah kelurahan disebut =urah 94 alam menjalankan tugasnya 8 a4 -ubernur sebagai kepala wilayah propinsi bertanggung jawab kepada Presiden melalui Mendagri"  b4 Bupati 7 ?alikotamadya sebagai kepala wilayah #abupaten 7 #otamadya  bertanggung jawab kepada -ubernur" c4 ?alikota sebagai kepala wilayah kota 2dministrati< bertanggung jawab kepada Bupati sebagai wilayah kabupaten" d4 +amat sebagai kepala wilayah kecamatan bertanggung jawab kepada Bupati seba 00 !o" 5 Tahun 1$. dan #eputusan Menteri alam !egeri !o" %1 Tahun 1$$/ adalah 8 a" Mempertahankan, mengamankan, mengamalkan Pancasila an 00 1$.5 secara  jujur, praktis, dan pragmatis"  b" Menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekuen -B&!, ketetapan ketetapan MP: dan peraturan perundangundangan" c" Bersamasama #epala aerah menyusun 2PB dan Peraturan aerah" d" Memperhatikan dan menampung aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat"

9" Susunan, keanggotaan dan pimpinan P:, begitu jug sumpah7janji, masa keanggotaan dan larangan rangkapan jabatan bagi anggotaanggotanya diatur dengan 00 !o" 1% Tahun 1$%$, jo 00 !o" 5 Tahun 1$5 dan 00 !o" / Tahun 1$65" ." Sidang P: menurut Pasal 91 00 !o" 5 Tahun 1$. adalah 8 a" P: bersidang sekurangkurangnya / kali dalam setahun"  b" #ecuali ketentuan dimaksud, atas permintaan sekurangkurangnya seperlima  jumlah anggota atau atas permintaan #epala aerah, #etua memanggil anggota anggota untuk bersidang dalam waktu satu bulan setelah permintaan itu diterima" c" P: bersidang atas panggilan #etua" d" Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud diatur dalam Petaruran Tata Tertib P:" 5" :apatrapat P: menurut pasal 9/ 00 !o" 5 Tahun 1$. adalah 8 a" :apatrapat P: pada dasarnya bersi
/" BP adalah suatu
 b4 Sepuluh Bagian 8 Tata Pemerintahan, &ukum, Perekonomian, Penyusunan Program, Sosial Politik, #epegawaian, #euangan, *rganisasi, &ubungan Masyarakat,dan 0mum" c4 #elompok abatan Gungsional" /4 *rganisasi Setwlkab7Setwilkodya ati II Pola Maksimal sama dengan Pola Minimal hanya ditambahkan . bagian 8 Pemerintahan esa, #etertiban 3Setwilkab4 dan Perkantoran 3Setwilkodya4, =ingkungan &idup, Perlengkapan" h" inas daerah 1" #edudukan inas aerah adalah unsur pelaksana pemerintahan aerah dalam rangka melaksanakan asas desentralisasi yang dipimpin oleh #ep ala inas yang  berada di bawah dan bertanggung jawab kepada #epala aerah" /" Tugas pokoknya melaksanakan sebagian unsur rumah tangga daerah dan tugas  pembantuan sesuai dengan bidangnya" 9" Gungsi inas aerah 8 a4 Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri alam !egeri"  b4 Melaksanakan pembinaan teknis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri epartemen terkait" ." *rganisasi Susunan *rganisasi inas aerah Tingkat I terdiri dari 8 a" 0nsur pimpinan8 #epala inas  b" 0nsur pembantu pimpinan8 Bagian Tata 0saha c" 0nsur pelaksana8 Subinas d" #elompok abatan Gungsional inas aerah Tingkat I Pola Minimal terdiri dari sebanyakbanyaknya 9 Subinas, 9 Sub Bagian pada Bagian Tata 0saha, 9 Seksi pada Subinas" inas aerah Tingkat I Pola Maksimal terdiri dari sebanyakbanyaknya 5 Subinas, . Sub Bagian pada Bagian Tata 0saha, . Seksi pada Subinas" Susunan *rganisasi inas aerah Tingkat II terdiri dari 8 a"  b" c" d"

0nsur Pimpinan8 #epala inas 0nsur pembantu pimpinan8 Sub Bagian Tata 0saha 0nsur pelaksana8 Seksi #elompok abatan Gungsional

inas aerah Tingkat II Pola Minimal terdiri dari sebanyakbanyaknya 9 Seksi, 9 0rusan  pada SubBagian Tata 0saha, 9 SubSeksi" inas aerah Tingkat II Pola Maksimal terdiri dari sebanyakbanyaknya 5 Seksi, . 0rusan  pada SubBagian Tata 0saha, . SubSeksi pada Seksi" 0nit Pelaksanaan Teknis inas aerah 30PT4 0nit Pelaksanaan Teknis inas adalah satuan orgnisasi yang secara langsung melaksanakan kegiatan teknis dari inas yang bersangkutan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok  inas" Susunan *rganisasi 0PT terdiri dari 8 1" 0nsur Pimpinan" /" 0nsur Pembantu Pimpinan" 9" 0nsur Pelaksana7#elompok abatan Gungsional"  j" #antor Pembantu -ubernur dan #antor Pembantu Bupati7?alikotamadya 1" #antor Pembantu -ubernur disusun berdasarkan #eputusan Menteri alam !egeri !o" 191 Tahun 1$6 Tentang Pedoman Susunan *rganisasi dan Tata #erja #antor Pembantu -ubernur, sedangkan #antor Pembantu Bupati7?alikotamadya disusun  berdasarkan #eputusan Menteri alam !egeri !o" 19/ Tahun 1$6 Tentang Pedoman Susunan *rganisasi dan Tata #erja #antor Bupati7?alikotamadya" Pembantu -ubernur  dan Pembantu Bupati7?alikotamadya adalah pejabat Pemerintah Pusat dalam rangka dekonsentrasi dan bertugas membantu -ubernur atau Bupati7?alikotamadya dalam kedudukannya selaku #epala ?ilayah" /" #edudukan

a" Pembantu -ubernur adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang berada di bawahdan  bertanggung jawab langsung kepada -ubernur"  b" Pembantu Bupati7?alikotamadya adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang berada di  bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati7?alikotamadya" 9" Tugas pokoknya membantu -ubernur atau Bupati7?alikotamadya dalam mengkoordinasikan, mengawasi dan membina penyelenggaraan pemerintahan umum serta pembangunan" ." Gungsinya 8 a" Melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan atas jalannya pemerintahan umum dan pembangunan"  b" Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka perumusan kebijaksanaan pelaksanaan" c" Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh -ubernur atau Bupati7?alikotamadya" 5" Susunan *rganisasi #antor Pembantu -ubernur terdiri dari #epala #antor, Bagian Tata 0saha, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan" #antor Pembantu Bupati7?alikotamadya terdiri dari #epala #antor, Sub Bagian Tata 0saha, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan" %" ?ilayah #erja Pembantu -ubernur meliputi beberapa #abupaten7#otamadya, Pembantu Bupati7?alikotamadya meliputi beberapa kecamatan, penentuan wilayah kerja dilakukan oleh Menteri alam !egeri" " abatannya adalah jabatan karier bagi Pegawai !egeri Sipil di lingkungan epartemen alam !egeri" k" #ota 2dministrati< 3#oti<4 1" Pembentukan #oti< di atur dalam Pasal / ayat 3.4 00 !o" 5 Tahun 1$. yang menyatakan apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan  perkembangannya" /" Tujuan Pembentukan #oti< adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna dan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan" 9" #edudukan #oti< dibagi / 8 a4 #oti< sebagai bagian dari ?ilayah Propinsi7Ibu #ota !egara"  b4 #oti< sebagai bagian dari ?ilayah #abupaten" ." 2pabila dianggap perlu, -ubernur dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung untuk memperlancar pengembangan wilayah #oti< tersebut" 5" Tugas pokok #oti< adalah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dalam rangka meningkatkan dan mengarahkan pembangunan guna perkembangan dan  pengembangan kehidupan masyarakat kota yang bersangkutan serta merangsang  pertumbuhan dan perkembangan wilayah di sekitarnya" %" Gungsi #oti< 8 a4 Pemerintahan"  b4 Pembinaan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan" c4 Pengarahan pembangunan sosial,ekonomi, dan
a" +amat  b" Sekretaris #ecamatan c" Seksiseksi sebagai unsur pelaksana Pemerintah #ecamatan d" #elompok abatan Gungsional e" 0nsur aparat epartemen alam !egeri m" Pemerintahan esa dan #elurahan Berdasarkan 00 !o" 5 Tahun 1$$ 8 a" esa esa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah +amat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan !#:I"  b" Pemerintahan esa 2dalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi yang terendah langsung di bawah +amat yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dalam ikatan !#:I" c" Susunan *rganisasi Pemerintah esa Susunan *rganisasi Pemerintahan esa terdiri dari 8 14 #epala esa /4 =embaga Musyawarah esa 3=M4 Pemerintah esa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Perangkat esa, terdiri dari 8 1" Sekretariat esa yang dibantu oleh #epala#epala 0rusan /" #epala usun d" #epala esa #epala esa mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban memimpin Pemerintahan esa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemaeintahan esa, urusan  pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan  peraturan perundangundangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangk an  jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintah esa" e" Sekretariat esa" 2dalah unsur sta< yang membantu #epala esa dalam menjalankan hak, kewenangan, dan kewajiban pimpinan Pemerintah esa" <" #epala usun" 2dalah unsur pelaksana tugas #epala esa dengan wilayah kerja tertentu" #epala usun diangkat dan diberhentikan oleh +amat atas nama Bupati #epala aerah Tingkat II atas usul #epala esa" g" =embaga Musyawarah esa 3=M4" 2dalah lembaga permusyawaratan7pemu
1" Pengertian a" Pegawai !egeri adalah mereka yang setelah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam peraturan peundangundangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri yang ditetapkan dan digaji menurut  peraturan perundangundangan yang berlaku"

 b" abatan !egeri adalah jabatan dalam bidang eksekuti< yang ditetapkan berdasarkan  peraturan perundangundangan termasuk di dalamnya jabatan dalam #esekretariatan =embaga Tertinggi7Tingi !egara dan #epaniteraan Pengadilan" c" Pejabat !egara adalah 8 14 Presiden dan ?akil presiden /4 2nggota Badan Permusyawaratan7Perwakilan :akyat 94 2nggota Badan Pemeriksa #euangan .4 #etua, ?akil #etua, #etua Muda, dan &akim Mahkamah 2gung 54 2nggota ewan Pertimbangan 2gung %4 Menteri 4 uta Besar Perwakilan :I di luar negeri 64 -ubernur  $4 Bupati7?alikotamadya 1>4 Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundangumdangan /" #ategori Pegawai !egeri Menurut pasal / 00 !o" 6 Tahun 1$. Pegawai !egeri terdiri dari 8 a" Pegawai !egeri Sipil  b" 2nggota 2ngkatan Bersenjata :I Pegawai !egeri Sipil terbagi atas 8 a" P!S Pusat  b" P!S aerah c" P!S lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 9" #edudukan P!S P!S adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, 00 1$.5, negara, pemerintah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan" ." #ewajiban dan &ak P!S a" #ewajiban P!S 8  Setia dan taat kepada pancasila, 00 1$.5, negara dan pemerintah  Mentaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan  Menyimpan rahasia jabatan  Mengangkat sumpah7janji P!S  Mengangkat sumpah7janji abatab !egeri  Menaati kewajiban serta menjauhkan diri dari larangan  b" &ak P!S 8  Memperoleh gaji yang layak sesuai dengan tanggung jawabnya  Memperoleh cuti  Memperoleh perawatan kecelakaan  Memperoleh tunjangan bagi yang menderita cacad  Memperoleh uang duka bagi P!S yang tewas  Memperoleh pension  Memperoleh kenaikan pangkat reguler   Menjadi peserta T2SP;! dan 2S#;S 5" Pembinaan P!S" Pembinaan P!S diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas umum  pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna 3Pasal 1/ ayat 314 00  !o" 6 Tahun 1$.4" #ebijaksanaan pembinaan P!S secara menyeluruh berada ditangan Presiden 3Pasal 19 00 !o"6 Tahun 1$.4" Pembinaan P!S didasarkan atas sistem karier dan sistem prestasi kerja 3Pasal 1/ ayat 3/4 00 !o" 6 Tahun 1$.4" %" Pejabat dan Instansi yang secara Gungsional mempunyai #ewenangan dalampembinaan Pegawai !egeri Sipil" Berbagai pejabat dan instansi secara
i4 Perysahaan 0mum &usada Bhakti  j4 Pusat #operasi Pegawai !egeri k4 #orps Pegawai :epublik Indonesia l4 Persero Tabungan 2suransi Pegawai !egeri " Gormasi a" Pengertian" Gormasi adalah jumlah dan susunan pangkat P!S yang diperlukan oleh satuan organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang"  b" Tujuan penetapan >>,>> 8 :p" 59"%>>,>> berarti 1 8 % c" Tunjangan" isamping gaji pokok kepada P!S dapat diberikan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan dan tunjangan lainlain" d" -aji Pokok" #epada Pegawai !egeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagai tersebut dalam Peraturan Pemerintah no" 15 tahun 1$$9" e" #enaikan -aji" #enaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa terdapat dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah no"  Tahun 1$" Peraturan Perundangundangan yan g Mengatur  jenis Tunjangan Macammacam Tunjangan bagi Pegawai !egeri Sipil 8 1" Struktural no" $ tahun 1$65 jo no" /$ tahun 1$65 /" &akim dan Panitera no" 15 tahun 1$65 9" Pejabat B;P;#2 KKKKKKKKKKno" 1% tahun 1$65 ." #etua dan 2nggota Mahkamah Pelayaranno" 16 tahun 1$65 5" aksa no" 1$ tahun 1$65 %" Pendidikan no" /> tahun1$65 " osenno" /1 tahun 1$65 6" Penelitino" // tahun 1$65 $" Tenaga #esehatanno" /9 tahun 1$65 1>" Pengamat -unung 2pi no" / tahun 1$65 11" Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaranno" 16 tahun 1$65 1/" Syahbandar no" 9 tahun 1$6 19" Penyuluh Pertanianno /6 tahun 1$6$ 1." Penyuluh #eluarga Berencanano" /$ tahun 1$6$ 15" ?idyaiswarano" .$ tahun 1$6$ 1%" Persandian no" 1> tahun 1$$> 1" &akim dan Panitera dalam Peradilan Tata 0saha !egarano" 95 tahun 1$$1 16" &akim dan Panitera dalam Peradilan 2gama no" 9% tahun 1$$1 1$" Penatar Tingkat !asional pada BPno" %> tahun 1$$1 />" Bahaya !uklir no" 1> tahun 1$$/ /1" Pustakawan no" %5 tahun 1$$/ //" Teknisi Penerbanganno" %5 tahun 1$$/ /9" Penguji Mutu Barangno" %5 tahun 1$$/ /." Penata #omputer no" %5 tahun 1$$/ /5" Penilai Pajak Bumi dan Bangunanno" 91 tahun 1$$9 /%" Pemeriksa Bea dan +ukai no" 91 tahun 1$$9 /" Pengawas #etenagakerjaanno" 91 tahun 1$$9 /6" Pengamat Meteorologo dan -eo
9>" uru Penerangan  no" 91 tahun 1$$9 91" Pekerja Sosialno" 91 tahun 1$$9 9/" Pengawas #euangan dan Pembangunanno" 91 tahun 1$$9 $" Pengadaan Pegawai !egeri Sipil 1" Pengadaan Pegawai !egeri Sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi " Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai !egeri Sipil" Pengangkatan dalam pangkat Pegawai  !egeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah no" 9 tahun 1$6>" 11" 0jian inas #enaikan Pangkat Pegawai !egeri Sipil Tingkattingkat 0jian inas 8 a" 0jian dinas tingkat I untuk kenaikan pangkat dari juru tingkat I golongan ruang I7d menjadi Pengatur Muda ruang II7a"  b" 0jian dinas tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Pengatur tingkat I golongan ruang II7d menjadi penata muda golongan ruang III7a c" 0jian dinas tingkat III untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I golongan ruang III7d menjadi pembina golongan ruang I)7a" Materi 0jian inas Tingkat I terdiri dari . kelompok" a" #elompok 2 yang meliputi 8 14 Pancasila /4 0ndangundang asar 1$.5 94 -arisgaris Besar &aluan !egara .4 :epelita  b" #elompok B yang meliputi 8 14 Peraturan Perundangan di Bidang #epegawaian /4 #*:P:I c" #elompok + yang meliputi pengetahuan perkantoran 8 14 Syaratsyarat dan tata pelaksanaan tugas /4 Tata cara penerimaan tamu 94 Tata cara melayani telepon .4 Tata cara menyusun surat 54 Tata cara mengarsip surat %4 Tata cara kerja sama 4 Tata cara menyusun laporan d" #elompok  yang meliputi 8 14 Tugas pokok,
14 Teori #epemimpinan /4 Gungsi Manajemen  b" #elompok G yang meliputi 8 14 Perkembangan Politik alam !egeri, ;konomi dan Pembangunan" /4 Perkembangan Politik =uar !egeri dan terutama kerja sama negara yang bergabung dalam 2S;2!" c" #elompok - yang berupa karya Tulis d" #eluasan dan kedalaman materi ujian dinas disesuaikan dengan tingkat ujian dinas dalam arti makin tinggi ujian dinas makin luas dan dalam materi ujian dinas yang diberikan" Pengecualian dari 0jian inas, dalam pasal 9 huru< b Peraturan Pemerintah no" 9 tahun 1$6> tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai !egeri Sipil disebutkan bahwa Pegawai !egeri Sipil yang telah lulus Pendidikan dan Pelatihan abatan tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Menteri !egara Pendayagunaan 2paratur !egara dapat dikecualikan da ri 0jian inas" 1/" Pengangkatan dalam abatan a" abatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai !egeri Sipil dalam rangka susunan suatu satuan organisasi"  b" Pengertian jabatan dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut struktural dan sudut
Presiden" alam rangka ini telah diterbitkan #eputusan Presiden !o". Tahun 1$$. tentang Baperjanas" Baperjanas ini berkedudukan di bawah Presiden, dengan tugas pokok memberikan  pertimbangan kepada presiden mengenai pengangkatan eselon I dan pengang katan dalam jabatan dilingkungan B0M! tertentu yang penetapannya dilakukan oleh atau dengan persetujuan Presiden" Susunan Badan Pertimbangan abatan Tingkat !asional adalah8 i"

?akil Presiden sebagai #etua Menteri !egara Sekretaris !egara, Menteri !egara Sekretaris #abinet, Menpan dan #epala B2#I! sebagai anggota" #epala B2#! sebagai sekretaris"

ii" iii"

0ntuk pengangkatan dan pemindahan eselon I dan dari lingkungan B0M! tersebut, pimpinan instansi atau pimpinan =embagaTertinggi7Tinggi !egara mengajukan 9 orang calon kepada Presiden dengan tembusan kepada Baperjanas" Tata kerja Bappernas telah ditetapkan dengan #eputusan #etua Baperjanas !o" >1 Tahun 1$$. tanggal / 2gustus 1$$." %4 Persyaratan iklat3Pendidikan dan Pelatihan4 bagi Pegawai !egeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural8 a4 iklat Sta< dan Pimpinan 2dministrasi Tingkat Pertama 3SP2M24 bagi jabatan struktural eselon III  b4 iklat Sta< dan Pimpinan 2dministrasi Tingkat Menengah 3SP2M;!4 bagi jabatan struktural eselon II c4 iklat Sta< dan Pimpinan 2dministrasi Tingkat Tinggi 3SP2TI4 bagi jabatan struktural eselon I 4 Prajurit 2B:I yang ditugaskaryakan dapat diangkat dalam jabatan struktural setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam PP !o" 15 Tahun 1$$." abatan
 JABATAN -.N/SI0NA1 2AN/ TE1A3 DITETAPKAN AN/KA KREDITNTA 7 o "

7ama abatan

0asar
*eniliti

%

;idaiswara

G

=ena!a 0okter

7o. #"/ME7*7/")2G 7o. &2/ME7*7/")2$ 7o. )G/ME7*7/")2&

,eputusan ME7*7  =!l. "#-#"-")2G

+nstansi *embina H+*+

 =!l. "G-#G-")2$

H7

 =!l. #(-#)-")2&

0E* ,ESE<=7

(

$

&

=ena!a *en!ajar *er!uruan  =in!!i *en!awas ,etena!akerja an *enuluh ,ehutanan

'

uru *eneran!

2

*ekerja Sosial

)

=eknisi *nerban!an

" #

*enuluh ,eluar!a Berencana *en!uji Mutu Baran!

" " " % " G

" (

 aksa *en!ajar *er!uruan  =in!!i di Hin!kun!an 0epartemen !ama *emeriksa Bea dan Iukai

7o. $)/ME7*7/")2'

 =!l. "G-#&-")2'

0E*. 0+,BU0

7o. "#'/ME7*7/")2'

 =!l. %(-#2-")2'

0E*. 7,ER

7o. "&/ME7*7/")22

 =!l. %)-#%-")22

0E*. ,E
7o. ((/ME7*7/")22 7o. ($/ME7*7/")22 7o. "##/ME7*7/")22

 =!l. ""-#$-")22

0E*.*E7ER7 7 0E*. S3S+H

7o. "#'/ME7*7/")22

 =!l. ")-#'-")22

7o. "'/ME7*7/")2)

 =!l. G#-#"-")2)

7o. "2/ME7*7/")2) 7o. ")/ME7*7/")2)

 =!l. G#-#"-")2)

7o. %"/ME7*7/")2)

 =!l. "(-#%-")2)

0E*. ,EU77

 =!l. ""-#$-")22  =!l. ""-#&-")22

 =!l. %(-#2-")2'

0E*. *ER
0E*. *ER07 7 ,E,S7 U7 0E*. M

" $

*ranata ,omputer

7o. %$/ME7*7/")2)

 =!l. #&-#(-")2)J

B*S

" & " '

!en

7o. %&/ME7*7/"))# 7o. G#/ME7*7/"))#

 =!l. %2-#G-"))#

B,+7

 =!l. %2-#G-"))#

B=7

*ranata 7uklir

Pada table atas hanya sebagian dari .6 abatan Gungsional yang telah ditetapkan angka kreditnya" 19" Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai !egeri Sipil 3P94 a" Tujuan" Tujuan pembuatan P9 adalah untuk memperoleh bahanbahan pertimbangan obyekti< dalam pembinaan Pegawai !egeri Sipil berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja"  b" 0nsurunsur yang dinilai 14 #esetiaan /4 Prestasi kerja 94 Tanggung jawab .4 #etaatan 54 #ejujuran %4 #erjasama 4 Prakarsa 64 #epemimpinan 3khusus bagi pemegang jabatan struktural4 c" Pejabat Penilai" Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai !egeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendahrendahnya #epala 0rusan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, kecuali ditentukan lain oleh Menteri, aksa 2gung, Pimpinan #esekretariatan =embaga Tertinggi7Tinggi !egara, Pimpinan =embaga Pemerintah !onepartemen, -ubernur aerah Tingkat I dalam lingkungannya masingmasing"

d" 2tasan Pejabat Penilai" 2tasan pejabat penilai berkewajiban memeriksa dengan seksama a>">>>,>>" Biaya pemakaman P!S yang tewas seluruhnya ditanggung oleh negaradan kepada keluarganya diberikan penghargaan dalam bentuk uang duka" #etentuanketentuan yang mengatur perawatan, tunjangan cacat, dan uang duka bagi P!S ditetapakan dengan PP !o" 1/ Tahun 1$61" 1" #esejahteraan Pegawai !egeri Sipil" Peningkatan kesejahteraan P!S diusahakan secara  bertahap sesuai dengan kemampuan !egara, meliputi kesejahteraan material dan spiritual seperti jaminan hari tua, bantuan kematian, ceramahceramah keagamaan dan lainlain" Pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan program kesejahteraan Pegawai !egeri Sipil dilakukan oleh Pemerintah Pusat" 16" Penghargaan Pegawai !egeri Sipil" #epada P!S dapat diberikan penghargaan apabila telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap !egara atau telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya" 1$" #eanggotaan P!S dalam Partai Politik atau -olongan #arya" Menurut 00 !o" 9 Tahun 1$5 P!S dapat menjadi anggota Partai Politik atau -olkar dengan sepengetahuan atau i'in tertulis pejabat yang berwenang" />" Peraturan isiplin Pegawai !egeri Sipil a" #etentuan tentang disiplin P!S diatur dalam PP !o" 9> Tahun 1$6>, yang antara lain diatur halhal sebagai berikut8 14 #ewajiban /4 =arangan 94 Sanksi .4 Tata cara pemeriksaan 54 Tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin %4 Tata cara pengajuan keberatan terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan"  b" #ewajiban yang harus diikuti oleh setiap P!S menurut Pasal / PP !o" 9> Tahun 1$6> antara lain adalah8 314 Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, 00 1$.5, !egara dan Pemerintah"

3/4 Mengutamakan kepentingan !egara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan !egara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain" 394 Menjunjung tinggi kehormatn dan martbat !egara, pemerintah dan P!S 3.4 Mengangkat dan menaati sumpah7 janji P!S dan sumpah7janji jabatan berdasarkan  peraturan perundangan yang berlaku" 354 Menyimpan rahasia !egara dan atau rahasia jabatandengan sebaikbaiknya" an lainlain c" =arangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap P!S menurut pasal 9 PP !o" 9> Tahun1$6> antara lain adalah8 14 Melakukan halhal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat !egara,  pemerintah,atau P!S" /4 Menyalahgunakan wewenang" 94 Tanpa i'in pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk !egara asing" .4 Menyalahgunakan barangbarang, uang atau suratsurat berharga milik !egara" 54 Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang  barang, dokumen, atau suratsurat berharga milik !egara secara tidak sah, dan lain lain" d" Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan P!S yang melanggar ketentuan pasal / dan pasal 9 PP !o" 9> Tahun 1$6> adalah pelanggaran disiplin" e" Termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan memperbanyak, mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal / dan pasal 9 PP !o" 9> Tahun 1$6>, kecuali hal itu dilakukan untuk kepentingan dinas" <" Tingkat dan jenis hukuman disiplin 14 Tingkat hukuman disiplin terdiri dari8 a4 &ukuman disiplin ringan  b4 &ukuman disiplin sedang c4 &ukuman disiplin berat /4 enis hukuman ringan terdiri8 a4 Tegoran lisan  b4 Tegoran tertulis c4 Pernyataan tidak puas secara tidak tertulis 94 enis hukuman sedang terdiri dari8 a4 Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun"  b4 Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun" c4 Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun" .4 enis hukuman berat terdiri dari8 a4 Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun"  b4 Pembebasan dari jabatan" c4 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai P!S" d4 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai P!S" g" Pejabat yang berwenang menghukum" 14 Presiden /4 Menteri yang memimpin epartemen dan aksa 2gung" 94 Pimpinan #esektariatan =embaga Tertinggi7Tinggi !egara dan Pimpinan =embaga Pemerintah !onepartemen" .4 -ubernur #epala aerah Tingkat I" 54 #epala Perwakilan :epublik Indonesia di luar negeri" h" alam halhal tertentu Menteri yang memimpin epartemen, aksa 2gung, Pimpinan #esekretariatan =embaga Tertinggi7Tinggi !egara, Pimpinan =embaga Pemerintah !on epartemen dan -ubernur #epala aerah Tingkat I, dengan Surat #eputusan dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat bawahannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masingmasing" i" ?ewenang untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin yang tidak dapat didelegasikan adalah8 14 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai !egeri Sipil" /4 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai P!S"

 j"

Pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin tidak dapat mendelegasikan lagi wewenangnya itu kepada pejabat lain" k" Surat keputusan tentang pendelegasian wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin, dibuat secara tertulis oleh pejabat yang berwenang" /1" Sumpah7anji Pegawai !egeri Sipil" Sumpah7janji adalah satu kesanggupan untuk menaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan (ang Maha ;sa" //" Sumpah7anji abatan a" Setiap P!S yang diangkat untuk memangku suatu jabatan tertentu wajib mengangkat sumpah7janji abatan Pegawai !egeri"  b" Sumpah abatan adalah untuk menebalkan rasa tanggung jawab dan semangat yang  bersumpah" c" alam hal P!S yang bersangkutan berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena anggapan tentang agama, sebagai gantinya wajib mengucapkan janji" /9" Pemberhentian" alam PP !o" 9/ Tahun 1$$ tentang pemberhentian P!S antara lain diatur halhal sebagai berikut8 a" Macammacam Pemberhentian 14 Pemberhentian karena atas permintaan sendiri" /4 Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun" 94 Pemberhentian karena penyederhanaan organisasi" .4 Pemberhentian karena melakukan pelanggaran7tindak pidana penyelewengan" 54 Pemberhentian karena halhal lain"  b" Pegawai !egeri dapat diberhentikan dengan hormat maupun dengan tidak hormat" /." Pensiun Pegawai !egeri Sipil, anda7uda" Pengaturan pensiun P!S diatur dalam 00 !o" 11 Tahun 1$%$ tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun anda7uda Pegawai jo PP !o" 6 Tahun 1$6$ tentang pemberhentian dan pemberian Pensiun P!S serta Pemberian Pensiun anda7 udanya" a" Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap P!S yang telah  bertahuntahun mengabdikan dirinya kepada !egara"  b" asar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun pokok, ialah gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan  peraturan gaji yang berlaku baginya" c" Pemberian pensiun pegawai, pensiun janda7duda dan bagian pensiun janda ditetapkan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan, di bawah  pengawasan dan koordinasai #epala Badan 2dministrasi #epegawaian !egara" Beberapa ketentuan penting dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah8 a" #epala Badan 2dministrasi #epegawaian !egara atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Menteri, aksa 2gung, Pimpinan =embaga Pemerintah !onepartemen, Pimpinan #esekretariatan =embaga Tertinggi7tinggi !egara, -ubernur #epala aerah Tingkat I yang  bersangkutan menetapkan antara lain8 14 Pemberhentian dengan hormat P!S yang berpangkat Pembina golongan ruang I)7a ke  bawah yang mencapai batas usia pensiun dengan hak pensiun" /4 Pemberian pensiun kepada P!S sebagaimana dimaksud dalam butir14 dan pemberian hak hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku"  b" #ewenangan pemberhentian dan pemberian pensiun sebagaimana dimaksud dalam butir a, meliputi pula pemberian pensiun janda7duda dalam hal pensiunan P!S yang bersangkutan meninggal dunia" c" Penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun P!S serta penetapan pensiun janda7duda P!S sebagaimana dimaksud dalam butir a dan butir b ditetapkan dalam satu surat keputusan" d" Surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun sebagaimana dimaksud dalam butir b diterimakan kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada kantor pembayar pensiun, selambatlambatnya 9 3tiga4 bulan sebelum batas usia pensiun P!S yang bersangkutan" /5" Peradilan #epegawaian" Berdasarkan pasal 95 00 !o" 6 Tahun 1$. penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari Peradialan Tata 0saha !egara 3PT0!4 yang dimaksud dalam 00 !o" 1. Tahun 1$> tentang ketentuanketentuan pokok kekuasaan kehakiman" PT0! itu sendiri diatur dalam 00 !o" 5 Tahun 1$6%" Penerapan PT0! ini akan diatur dengan PP selambatlambatnya 5 3lima4 tahun sejak 00 !o" 5 Tahun 1$6% berlaku" 00 !o" 5 Tahun 1$6% ditetapkan pada tanggal / $ esember 1$6%"

ewasa ini =embaga yang telah ada untuk menangani sengketa kepegawaian adalah Badan Pertimbangan #epegawaian, yang diatur dengan #epres !o" % Tahun 1$6>" a" #edudukan" Badan Pertimbangan #epegawaian merupakan =embaga ;kstra Struktural yang  berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden"  b" Tugas Pokok  14 Memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh P!S yang  berpangkat Pembina -olongan :uang I)7a ke bawah tentang hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan PP !o" 9> Tahun 1$6>" /4 Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai usul penjatuhan hukuman disiplin  pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai P!S yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang I)7b ke atas serta pembebasan dari jabatan bagi pejabat eselon I, yang diajukan oleh Menteri, aksa 2gung, Pimpinan #esekretariatan =embaga Tertinggi7Tinggi !egara dan Pimpinan =embaga Pemerintah !onepartemen" c" Susunan *rganisasi 14 #eanggotaan a4 Menteri Pendayagunaan 2paratur !egara, sebagai #etua merangkap anggota"  b4 #epala Badan 2dministrasi #epegawaian !egara sebagai Sekretaris merangkap anggota" c4 Menteri Sekretaris #abinet, sebagai 2nggota" d4 irektur enderal &ukum dan Peraturan Perundangan epartemen #ehakiman sebagai anggota" e4 aksa 2gung Muda Bidang Pembinaan #ejaksaan 2gung, sebagai anggota" <4 irektur enderal Pemerintahan 0mum dan *tonomi aerah, epartemen alam  !egeri sebagai anggota" g4 #etua Pengurus Pusat #*:P:I sebagai anggota" /4 Sekretariat" Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan Pertimbangan #epegawaian yang  berada di kantor B2#! akarta" PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KHUSUS PEGA!AI NEGERI

1" Pengertian Pendidikan dan Pelatihan 3iklat4" Pendidikan dan pelatihan jabatan P!S adalah  penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan P!S dalam melaksanakan jabatannya" /" Tujuan Pendidikan dan Pelatihan a" Meningkatkan kesenian dan ketaatan P!S kepada Pancasila, 00 1$.5, !egara dan Pemerintah :epublik Indonesia"  b" Menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamisdan bernalar agar memiliki wawasan yang komprehensi< untuk melaksankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan" c" Memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan  pengembangan partisipasi masyarakat" d" Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan7atau keterampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian P!S" 9s:""79ans%,.6&+$+%ss.c&,"2>>)">3"1>"sis%,(a$,inis+asi(n%'a+a(in$&n%sia" i. Sis%, %,%+ina9an sa $an $a%+a9

PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

=2!2S2! &0#0M *T*!*MI 2;:2& 1" 00 1$.5 P2S2= 16 /" 00 !* 9/ T2&0! />>. T;!T2!- P;M;:I!T2&2! 2;:2& 9" 00 !* 99 T2&0! />>. T;!T2!- P;:IMB2!-2! #;02!-2! 2!T2:2 P;M;:I!T2& P0S2T 2! P;M;:I!T2& 2;:2&

*T*!*MI 2;:2& M;!0:0T 00 !* 9/ T2&0! />>.

&2# , ?;?;!2!-2 2! #;?2IB2! 2;:2& *T*!*M 0!T0# M;!-2T0: 2! M;!-0:0S S;!I:I 0:0S2! P;M;:I!T2&2! 2! #;P;!TI!-2! M2S(2:2#2T S;T;MP2T S;S02I ;!2-! P;:2T0:2! P;:0!2!- 0!2!-2! 2;:2& *T*!*M #;S2T02! M2S(2:2#2T &0#0M (2!- M;MP0!(2I B2T2S B2T2S ?I=2(2& (2!- B;:?;!2!- M;!-2T0: 2! M;!-0:0S 0:0S2! P;M;:I!T2&2! 2! #;P;!TI!-2! M2S(2:2#2TS;T;MP2T M;!0:0T P:2#2:S2 S;!I:I B;:2S2:#2! 2SPI:2SI M2S(2:2#2T 2=2M SIST;M !#:I T002! *T*!*MI 2;:2& M;!0:0T 00 !* 9/ T2&0! />>. 1" M;!I!-#2T#2! #;S;2&T;:22! M2S(2:2#2T /" M;!I!-#2T#2! P;=2(2!2! 0M0M 9" M;!I!-#2T#2! 2(2 S2I!- 2;:2&

PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH 2" ?;?;!2!- P;M;:I!T2& P0S2T 2! 2;:2&

1" #ewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang K a" politik luar negeri  b" pertahanan c" keamanan d" yustisi e" moneter dan
/" kewenangan pemerintah daerah a" menyelenggarakam sendiri sebagian urusan pemerintahan  b" melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah c" menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintahan desa  berdasarkan asas tugas d" urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan Berikut kewenangan7urusan daerah menurut 0ndang0ndang !omor // Tahun 1$$$ Tentang Pemerintahan aerah 8 Pasal  ayat 314 8 314 #ewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,pertahanan keamanan,peradilan,moneter  dan >. Tentang Pemerintahan aerah 8 Pasal 1> ayat 314 8 314 Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 0ndang0ndang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah" alam 0ndang0ndang !omor 9/ Tahun />>. dalam melakukan pendistribusian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah, membedakan urusan yang bersi
yang bersi
B" &0B0!-2! P;M;:I!T2&2! P0S2T 2! 2;:2& 1" &0B0!-2! (2!- B;:SIG2T ST:0#T0:2= secara struktural , pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional" pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing masing bersama P: menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dalam sistem danprinsip !#:I"secara struktural presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam  penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional" kepala daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas luasnya secara struktural kepala daerah kabupaten7 kota tidak memiliki garis struktural dengan  pemerintah proCinsi dan pemerintah pusat karena memiliki otonomi seluas luasnya struktur pemerintahan berdasarkan uu no 9/ tahun />>. tentang pemerintah daerah /" &0B0!-2! (2!- B;:SIG2T G0!-SI*!2= :umitnya penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi adalah minimnya instrumen  pendudkung hubungan
sebab akibat atau karena kepentingan yang sama,&ubungan >. tentang Pemerintahan aerah 1" T0-2S P;MB2!T02! 8 penyerahan urusan , penugasan dari pemerintah 3pusat4 kepada daerah dan atau desa 7 dari pemerintah proCinsi kepada daerah dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu /" 2sas otonomi a" *tonomi luas  b" *tonomi nyata c" *tonomi yang dapat dipertanggungjawakan a" *tonomi luas daerah tersebut berwenang menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan yang luas hampir di semua bidang pemerintahan kecuali yang oleh 00 ditentukan sebagai kewenangan pemerintah pusat  b" *tonomi nyata  berarti bahwa pemberian otonomi daerah harus didasarkan pada
<" dengan system otonomi daerah pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan kebijakan yang dianggap perlu saat itu, tanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat" g" Menumbuhkan prakarsa dan kreatiCitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan
a" adanya kesempatan bagi oknumoknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugika !egara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme"  b" terkadang ada kebijakankebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi !egara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau  bahkan daerah dengan !egara c" dengan system otonomi daerah maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi  jalannya pemerintahan di daerah d" rendahnya kemampuan daerah dalam menyusun regulasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya masingmasing" *rientasi daerah yang menginginkan adanya peningkatan Pendapatan 2sli aerah melalui peraturan daerah untuk menambah anggaran pembangunan di daerah ternyata berpotensi menjadi boomerang   yang justru mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah" e" penyusunan regulasi yang tidak sesuai dengan teknik legal dra
membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme serta memungkinkan terjadinya kontrol yang kuat dari para elit politik di tingkat lokal 3daerah4"

g" dampak otonomi daerah yang negati< karena tidak diimbangi dengan kesiapan seluruh  pihak yang akan berperan dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, serta tidak  didahului dengan penyiapan in
bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah

 j"

bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan  pendapatan daerah"

k" ;ksploitasi Pendapatan aerah iluar itu semua , otonomi daerah memang bertujuan baik bagi diri kita semua, bagi bangsa dan  !egara , menyebabkan hal negatiCe karena kita belum siap dengan hal itu atau bahkan kualitas manusia 3masyarakat Indonesia yang harus di tingkatkan 4  !amun , banyak hal positi< yang dapat kita ambil dari tujuan otonomi daerah ini

  

;" &2# 2! #;?2IB2! 2;:2& *T*!*M 1"hak yang dipunyai daerah dalam menyelenggarakan otonomi Pasal /1 undangundang !omor 9/ Tahun />>. tentang Pemerintahan aerah menegaskan adanya delapan Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahann ya" Memilih pimpinan daerah" Mengelola aparatur daerah"