Materi Cpns Tkd-1

TES INTELEGENSI INTELEGENSI UMUM (TIU)

L-TKD

L-TKD.M&K.TIU.006

Latihan Tes Kom etensi Dasar

INFORMASI Email Twitter Blog

: [email protected] [email protected] m : @LatihanTKD @LatihanTKD : https://latihan https://latihantkd.wordpress.co tkd.wordpress.com/ m/

MATERI & KUNCI L-TKD.M&K.TIU.006

Tes Intelegensi Umum (TIU)

L-TKD

L-TKD Latihan Tes Kompetensi Dasar


: produk.latihan [email protected] [email protected] m : @LatihanTKD @LatihanTKD : https://latihantkd. https://latihantkd.wordpress.com wordpress.com//

L-TKD

Materi & Kunci Tes Intelegensi Umum (TIU) L-TKD.M&K.TIU.006

1.

Sinonim dari kata di bawah ini adalah Kompleksitas = .............. JAWABAN Sinonim dari kata diatas adalah Kerumitan

2. Sinonim dari kata di bawah ini adalah Nomenklatur = .............. .............. JAWABAN Sinonim dari kata diatas adalah Tata nama 3. Sinonim dari kata di bawah ini adalah Adagium = .............. .............. JAWABAN Sinonim dari kata diatas adalah Pepatah 4. Lawan kata dari kata di bawah ini adalah Pejal >< .............. .............. JAWABAN Lawan kata Pejal (Pdat/ tidak berongga) adalah Berongga 5. Lawan kata dari kata di bawah ini adalah Makar >< .............. .............. JAWABAN Lawan kata Makar (Tipu muslihat) adalah Jujur 6. Lawan kata dari kata di bawah ini adalah Kolektif >< .............. .............. JAWABAN Lawan kata Kolektif (Bersama-sama) (Bers ama-sama) adalah Individual 7. Kelapa : Santan = .............. .............. : .............. Jawaban Kayu : Lemari Kelapa bisa menjadi Santan Kayu bisa menjadi Lemari 8. Diameter : Lingkaran = .............. .............. : .............. Jawaban Diagonal : Segi empat Diameter ada pada lingkaran Diagonal ada pada segi empat

9. Berobat : Sembuh = .............. : .............. Jawaban Tembak : Mati Berobat bisa sembuh Ditembak bisa mati 10. Beberapa jenis ikan tidak bernafas dengan insang Ingkaran dari kalimat di atas adalah ? JAWABAN Semua jenis ikan bernafas dengan insang 11. Setelah melakukan penelitian, 5 orang mahasiswa dimintak untuk melakukan presentasi. Lima orang mahasiswa tersebut adalah Satria, Bima, Ratna, Anggun, dan Yanti. Setiap Mahasiswa akan presentasi satu kali dengan aturan sebagai berikut: Ratna akan maju pada arutan ketiga atau keempat Anggun maju sebelum Ratna Yanti akan maju tepat setelah Anggun Satria akan menjadi pembicara ketiga setelah Anggun Dari urutan berikut yang memenuhi persyaratan di atas adalah ? JAWABAN Anggun, Yanti, Ratna, Satria, Bima    

12. Telur ayam kampung lebih mahal daripada telur ayam petelur. Telur bebek akan lebih murah dari pada telur ayam kampung, maka ? JAWABAN Telur ayam petelur dan telur bebek lebih murah dari pada telur ayam kampung 13. Sebuah ember berisi air 1/3 nya. Jika kemudian ditambah air sebanyak 3 liter lagi, ember ini akan berisi ½ nya. Berapa literkah kapasitas ember ini ? JAWABAN 1/3 + 3 liter = ½ 1/2 – 1/3 = 1/6 = 3 liter Jadi kapasitas ember tersebut adalah 6 x 3 = 18 liter 14. Pak Bima menjual tanah dengan harga Rp 1.500.000 per meter kuadrat. Dari hasil penjualan tanah tersebut ia sumbangkan 25% kepada panti asuhan. Saat ini sisa uang Pak Bima adalah Rp 168.750.000. berapa meter kuadratkah luas tanah yang dijual Pak Bima ? JAWABAN Misal luas tanah Pak Bima: x x . 1.500.000 = 1.500.000x (1.500.000x) - ((25%)(1.500.000x)) = 168.750.000 1500.000x – 375.000x = 168.750.000 1.125.000x = 168.750.000 x = 168.750.000/1.125.000 2 = 150 m Jadi luas tanah yang dijual Pak Bima adalah 150 m

2

15. Apabila 25% dari y adalah x dan 10% dari y adalah 2z, berapa persenkah x-z dari y ? JAWABAN 25%y =x x = 1/4y 10%y z

= 2z = 1/20y

berapa persenkah x-z dari y: ((1/4y -1/20)/y) . 100 = ((16/80y)/y) . 100 = ((1/5y)/y) . 100 = 20% 16. 0, 6, 6, 20, 20, .... ? JAWABAN 0 6 +6 x1 +8

6

20 +14

20

42

x1 +8

+22

Jawabannya 42 17. 0, 2, 6, 12, 20, .... ? JAWABAN 0 2 +2 +4

6

12 +6

20 +8

30 +10

Jawabannya 30 18. 8, 24, 22, 56, 18, .... ? JAWABAN 8 24 +16 -18

22 -2

56 +34

+36 x(-2)

18 -38

-72 x(-2)

124 +106

+144 x(-2)

Jawabannya 124 19. Berapa hasil bagi angka romawi dibawah ini MMXLI : CLVII = ? JAWABAN 2041 : 157 = 13 ( XIII ) 20. Berapa hasil bagi angka romawi dibawah ini MMCCXXXIII : CCCXIX = ? JAWABAN 223319 = 7 ( VII ) 21. Sebuah lingkaran dengan diameter 56 cm, berapakah kelilingnya ? JAWABAN Kll =  = 22/7 x 56 = 176

22. Ibu pergi ke pasar naik sepeda motor. Jarak pasar dengan rumah adalah 15 km. Agar Ibu sampai di pasar dalam waktu 20 menit, maka kecepatan motor yang dipakai adalah ? JAWABAN Jarak = 15 Waktu = 20 menit Kecepatan = 15/20 = 0,75 km/menit 23. Sani berlatih menari setiap 5 hari sekali. Sedangkan Rani berlatih menari setiap 7 hari sekali. Jika pada tanggal 19 Februari 2015 mereka berlatih menari bersama, maka pada tanggal berapa lagi mereka akan menari bersama lagi? JAWABAN Faktorisasi prima dari 5 =5 Faktorisasi prima dari 7 =7 KPK dari 5 & 7 = 5 x 7 (pilih semua angka, bila ada angka yang sama pilih nilai terbesar), jadi KPK nya adalah = 35 hari Jadi mereka akan menari bersama lagi pada tanggal 26 Maret 2015 Hal ini karena bulan februari ada 28 hari 24. Dari enam buah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 4 angka. Berapa banyak bilangan yang dapatdi susun jika tiap bilangan tidak boleh memiliki angka-angka yang sama ? JAWABAN 5 x 5 x 4 x 3 = 300 25. 0,35 x 0,35 = ? JAWABAN 0,1225 26. Model sebuah gedung mempunyai ukuran lebar 12 cm dan tinggi 30 cm. Jika tinggi gedung sebenarnya 45 m maka lebar sebenarnya gedung tersebut adalah JAWABAN Lebar model/ lebar gedung = tinggi model / tinggi gedung 12 / lg = 30/45 Lebar gedung = (12 x 45)/30 = 18 Jadi lebar gedung sebenarnya adalah 18 m

27. Sebuah toko menjual dua jenis tepung sebanyak 50 kg. Tepung jenis I seharga Rp.6000,00 dan Tepung jenis II seharga Rp. 6.200,00. Seluruh tepung habis terjual dan pedagang mendapatkan Rp. 306.000,00. Berapa kg tepung I ? JAWABAN Misal berat tepung jenis I = x dan tepung jenis II = y x + y = 50 6000x + 6200y 60x + 62 y

= 306.000 = 3.060

60x + 62 y = 3.060 x+y = 50 60x + 62 y = 3060 62x + 62y = 3100_ -2x = -40 x = 20

|x1 | x 62

Jadi berat tepung I adalah 20 kg 28. 3 abad – 5 dekade – 7 lustrum – 7 tahun = ............. windu JAWABAN 3 abad : 300 tahun 5 dekade : 50 tahun 7 lustrum : 35 tahun 7 tahun : 7 tahun 300 – 50 – 35 – 7 = 208 tahun = 26 windu 29. Tiga kelas A, B dan C berturut-turut terdiri dari 10 siswa, 20 siswa dan 15 siswa. Ratarata nilai gabungan dari ketiga kelas 55. Jika rata-rata kelas A dan C berturut-turut 56 dan 65, maka rata-rata nilai kelas B adalah ? JAWABAN Kelas A: Jumlah siswa = 10 & rata-rata 56 : Na = 10.56 = 560 Kelas B: Jumlah siswa = 20 & rata-rata ? : Nb = 20.x = 20x Kelas C: Jumlah siswa = 15 & rata-rata 65 : Nc = 15.65 = 975 (Na+Nb+Nc)/ 45 (560 + 20x + 975)/45 x

= 55 = 55 = 47

30. Sebuah termometer digital yang dipasang di tengah kota pada siang hari menunjukkan angka 33 Celsius. Berapakah angka yang ditunjukkan oleh termometer berskala Kelvin pada saat itu ? JAWABAN     

=

    

=

   

=

   

0

= 306 K

L-TKD L-TKD

L-TKD

Latihan Latihan Tes Tes Kompetensi Kompetensi Dasar Dasar

INFORMASI INFORMASI Email Email Twitter Twitter Blog Blog

: :[email protected] [email protected] : :@LatihanTKD @LatihanTKD : :https://latihantkd.wordpress.com/ https://latihantkd.wordpress.com/

TES INTELEGENSI UMUM (TIU)

L-TKD

L-TKD.M&K.TIU.007



: [email protected] : @LatihanTKD : https://latihantkd.wordpress.com/



L-TKD




L-TKD


1.

Sinonim dari kata di bawah ini adalah Mortalitas = .............. JAWABAN Sinonim dari kata diatas adalah Kematian

2. Sinonim dari kata di bawah ini adalah Fusi = .............. JAWABAN Sinonim dari kata diatas adalah Gabungan 3. Sinonim dari kata di bawah ini adalah Union = .............. JAWABAN Sinonim dari kata diatas adalah Penyatuan 4. Lawan kata dari kata di bawah ini adalah Konduktor >< .............. JAWABAN Lawan kata Konduktor (Penghantar) adalah Penghambat 5. Lawan kata dari kata di bawah ini adalah Prominen >< .............. JAWABAN Lawan kata Prominen (Terkemungka) adalah Biasa 6. Lawan kata dari kata di bawah ini adalah Virulen >< .............. JAWABAN Lawan kata Virulen (Jahat) adalah Baik 7. Rumah : Genteng = .............. : .............. Jawaban Kepala : Rambut Diatas rumah ada genteng Diatas kepala ada rambut 8. Ramalan : Astrologi = .............. : .............. Jawaban Penyakit : Patologi Ilmu mengenai ramalan disebut astrologi Ilmu mengenai penyakit disebut patologi

9. Teller : Bank = .............. : .............. Jawaban Raja : Istana Teller ada di Bank Raja ada di Istana 10. Dalam suatu pertandingan, Kesebelasan Bandung menang atas Kesebelasan Palembang dengan skor 1-0. Kesebelasan Makasar kalah atas kesebelasan Medan dengan skor 2-3. Kesebelasan Medan menang atas Kesebelasan Bandung dengan skor 2-1. Kesebelasan Surabaya seri dengan Kesebelasan Makasar dengan skor 2-2. Kesebelasan yang menjuarai pertandingan ini adalah ? JAWABAN Medan 11. Agus, Robby, Dani, Eko, dan Yudi menyukai bola Basket. Yuda dan Robby memakai kacamata. Maka yang kacamatanya pecah saat bermain basket adalah ? JAWABAN Robby 12. Semua anak pandai bernyanyi. Sebagian anak pandai memainkan gitar. Sebagian anak yang bermain gitar juga memainkan harmonika, maka ? JAWABAN Anak yang pandai bermain gitar tentu pandai bernyanyi 13. Berdasarkan keterangan di bawah maka ? 88 87 87 Z = 57 – 57 dan A = 57 JAWABAN 88 Untuk memudahkan menjawab soal ini ganti angka 57 dengan angka beserta pagkatnya dengan yang mudah dipahami: 3

2

3

2

Z = 10 – 10 dan A = 10

2

Z = 10 – 10 Z = 1000 – 100 = 990 2

A = 10 A = 100 Maka Z > A 14. Berdasarkan persamaan di bawah, dimana a dan b adalah bilangan bulat, maka ? a =    dan b = √  -   JAWABAN Angka 0, -1 -2, dst termasuk bilangan bulat, dimana bilangan negatif dalam operasi tanda akar tidak bisa. Maka a dan b tidak dapat ditentukan a dan b tidak dapat ditentukan 15.

√ 4 + √ 4096 = JAWABAN √ 4 + √ 4096 = (45 )1/2 + (4096)1/4 = ((22 )5 )1/2 + (212 )1/4 = (2)5 + (2)3 = 32 + 8 = 40

16. 17, 21, 23, 27, .... ? JAWABAN 17 21 +4 +2

23

27 +4

29 +2

Jawabannya 29 17. 3, 8, 15, 20, 27, .... ? JAWABAN 3 8 +5 +7

15

20 +5

27 +7

32 +5

Jawabannya 32 18. Z, V, R, .... ? JAWABAN Untuk memudahkan dalam mengerjakan deret huruf, ubah huruf menjadi angka sesuai dengan deret huruf abjadnya Z, V, R, .... maka akan menjadi 26, 22, 18, .... 26

22 -4

18 -4

14 -4

Huruf ke-14 adalah N 19. Berapa hasil bagi angka romawi dibawah ini CDLXXVII : CLIX = ? JAWABAN 477 : 159 = 3 ( III ) 20. Berapa hasil kali angka romawi dibawah ini ( CLXIII ) x ( IX ) = ? JAWABAN 163 9 = 1467 ( MCDLXVII ) 21. Sebuah trapesium dengan sisi sisinya adalah 14 cm dan 26 cm, dan tinggi 34 cm, berapakah luasnya ? JAWABAN L = 1/2 (14 + 26) x 34 = 680 22. Jarak kota A dan kota B adalah 210 km. Sebuah bus berangkat dari kota A pukul 08.00 WIB dan sampai di kota B pukul 11.00 WIB. Kecepatan rata-rata bus adalah ? JAWABAN Jarak = 210 Waktu = 11.00 – 08.00 =3 Kecepatan = 210/3 = 70 km/jam

23. Seorang pasien diwajibkan minum 3 jenis obat berbeda dengan ketentuan obat A diminum tiap 2 jam, obat B tiap 3 jam dan obat C tiap 4 jam. Jika pukul 07.00, ia minum obat secara bersamaan lagi pukul ? JAWABAN Faktorisasi prima dari 2 =2 Faktorisasi prima dari 3 =3 2 Faktorisasi prima dari 4 =2 2

KPK dari 2, 3, & 4 = 2 x 3 (pilih semua angka, bila ada angka yang sama pilih nilai terbesar), jadi KPK nya adalah = 12 jam Jadi ia akan meminum obat secara bersamaan lagi pukul: 07.00 + 12 jam = 19.00 24. Berapa banyak susunan 3 huruf yang diambil dar huruf H, U, T, A, N, dan G, jika tiap hurufnya tidak boleh berulang ? JAWABAN 6 x 5 x 4 = 120 25. 0,5 : 5/4 = ? JAWABAN 0,4 26. Jarak antara Samarinda dan Sangkulirang dalam suatu peta adalah 6 cm. Jarak sebenarnya kedua kota itu adalah 180 km. Tentukan skala peta tersebut ? JAWABAN Jarak pada peta = 6 cm Jarak sebenarnya = 180 km = 18.000.000 cm Skala = jarak pada peta / jarak sebenarnya = 6 / 18.000.000 = 1 : 3.000.000 Jadi skala petanya adalah 1 : 3.000.000 27. Sebuah toko menjual dua jenis tepung sebanyak 50 kg. Tepung jenis I seharga Rp.6000,00 dan Tepung jenis II seharga Rp. 6.200,00. Seluruh tepung habis terjual dan pedagang mendapatkan Rp. 306.000,00. Berapa kg tepung II ? JAWABAN Misal berat tepung jenis I = x dan tepung jenis II = y x + y = 50 6000x + 6200y 60x + 62 y

= 306.000 = 3.060

60x + 62 y = 3.060 x+y = 50 60x + 62 y = 3060 60x + 60y = 3000_ 2x = 60 x = 30

|x1 | x 60

Jadi berat tepung II adalah 30 kg

28. 3 milenium + 3 abad = ............. dasawarsa JAWABAN 3 milenium : 3.000 tahun 3 abad : 300 tahun 3.000 + 300

= 3.300 tahun = 330 dasawarsa

29. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 40 siswa SMA adalah 70. Jika seorang siswa yang nilainya 100 dan 3 orang siswa yang nilainya masing-masing 30 tidak dimasukkan dalam perhitungan, maka nilai rata-ratanya menjadi berapa ? JAWABAN N/40 = 70 N = 2800 2800 – 100 – 90 = 2610 2610/36 =72,5 30. Sebuah termometer digital yang dipasang di tengah kota pada siang hari menunjukkan angka 40 Reamur. Berapakah angka yang ditunjukkan oleh termometer berskala Fahrenheit pada saat itu ? JAWABAN

        0 = = = = 122 F            

L-TKD L-TKD

L-TKD





L-TKD

L-TKD.M&K.TIU.008






L-TKD




L-TKD


1.

Sinonim dari kata di bawah ini adalah Komposit = .............. JAWABAN Sinonim dari kata diatas adalah Campuran

2. Sinonim dari kata di bawah ini adalah Konsesi = .............. JAWABAN Sinonim dari kata diatas adalah Kelonggaran 3. Sinonim dari kata di bawah ini adalah Komputasi = .............. JAWABAN Sinonim dari kata diatas adalah Perhitungan 4. Lawan kata dari kata di bawah ini adalah Remisi >< .............. JAWABAN Lawan kata Remisi (Pengurangan hukuman) adalah Penambahan hukuman 5. Lawan kata dari kata di bawah ini adalah Sporadis >< .............. JAWABAN Lawan kata Sporadis (Kadang-kaang) adalah Sering 6. Lawan kata dari kata di bawah ini adalah Separasi >< .............. JAWABAN Lawan kata Separasi (Pemisahan) adalah Penyatuan 7. Barometer : Suhu = .............. : .............. Jawaban Jam : Waktu Barometer alat untuk mengukur suhu Jam alat untuk mengukur waktu 8. Air : Haus = .............. : .............. Jawaban Makanan : Lapar Air untuk menghilangkan rasa haus Makanan untuk menghilangkan rasa lapar

9. Ayam : Jagung = .............. : .............. Jawaban Kambing : Rumput Ayam makan jagung Kambing makan rumput 10. Jika F adalah G maka C tidak sama dengan D. Jika C lurus maka D juga lurus. Mereka selalu sama dalam segala hal, maka ? JAWABAN F bukanlah G 11. Semua balita minum susu. Sebagian balita sudah makan nasi, maka ? JAWABAN Sebagian balita minum susu dan sudah makan nasi 12. Semua jambu berasa manis, semua yang manis disukai anak-anak, maka ? JAWABAN Semua jambu disukai anak-anak 13. Setiap siswa dalam satu kelas menyukai olah raga basket atau sepak bola. Jika di dalam kelas ada 30 siswa, yang suka basket ada 27 siswa, sedangkan yang suka sepak bola ada 22 siswa. Maka jumlah siswa yang suka basket dan sepak bola adalah ? JAWABAN Misal siswa yang suka olah raga basket dan sepak bola adalah x, maka: 30 = (27 - x) + x + (22 - x) 30 = 27 + 22 - x x = 49 - 30 x = 19 14. Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam gambar, maka ? 3 x = 75% dari 24 dan y = ½ (3 ) JAWABAN x = 75% (24) = 18 3 y = ½ (3 ) = 13,5 x>y 15. Jika a = 2 dan b = 1 + ½ + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128 + 1/256, maka ? JAWABAN a=2 b = 1 + ½ + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128 + 1/256 = hasil penjumlahan ini tidak akan pernah mencapai 2 tapi hanya mendekati dua. Jadi a > b

16. A, C, F, J, O, .... ? JAWABAN Untuk memudahkan dalam mengerjakan deret huruf, ubah huruf menjadi angka yang sesuai dengan deret huruf abjadnya: A, C, F, J, O, .... maka akan menjadi 1, 3, 6, 10, 15, .... 1

3 +2

6 +3

10 +4

15 +5

21 +6

Huruf ke-21 adalah U 17. H, M, I, N, J, ...., .... ? JAWABAN Untuk memudahkan dalam mengerjakan deret huruf, ubah huruf menjadi angka yang sesuai dengan deret huruf abjadnya: H, M, I, N, J, ...., .... maka akan menjadi 8, 13, 9, 14, 10, ...., .... Deret ini terdiri dari 2 deret yaitu: 8 , 13, 9 , 14, 10 , ...., .... Deret merah : polanya +1 Deret hitam : polanya +1 Deret angkat yang kosong adalah: Deret hitam : 14 + 1 = 15 huruf ke-15 adalah O Deret merah : 10 + 1 = 11 huruf ke-11 adalah K Jadi jawabannya O,K 18. D, Y, N, Y, X, .... ? JAWABAN Untuk memudahkan dalam mengerjakan deret huruf, ubah huruf menjadi angka yang sesuai dengan deret huruf abjadnya: D, Y, N, Y, X, .... maka akan menjadi 4, 25, 14, 25, 24, .... Deret ini terdiri dari 2 deret yaitu: 4 , 25, 14 , 25, 24 , .... Deret merah : polanya +10 Deret hitam : polanya angka tetap 25 Deret angkat yang kosong adalah: Deret hitam : 25 huruf ke-25 adalah Y Jadi jawabannya Y 19. Berapa hasil kali angka romawi dibawah ini ( LXXIX ) x ( III ) = ? JAWABAN 79 x 3 = 237 ( CCXXXVII ) 20. Berapa hasil kali angka romawi dibawah ini ( CIII ) x ( II ) = ? JAWABAN 103 2 = 206 ( CCVI )

21. Kolam ikan Ivan berbentuk trapesium dengan sisi sisinya 32 m dan 24 m dan luasnya 280 meter kuadrat berapakah tinggi kolam ? JAWABAN 280 = 1/2 (32 + 24) x t 280 = 28t t = 10 22. Jarak kota A dan kota B adalah 324,65 km. Sebuah bus berangkat dari kota A pukul 06.45 WIB dan sampai di kota B pukul 11.03 WIB. Kecepatan rata-rata bus adalah ? JAWABAN Jarak = 324,65 Waktu = 11.03 – 06.45 = 4,3 jam Kecepatan = 324,65/4,3 = 75,5 km/jam 23. Pada tanggal 20 Maret 2015, Ani, Bety dan Cici berlatih berenang bersama. Jika Ani berlatih renang setiap 3 hari sekali, Bety berlatih setiap 5 hari sekali dan Cici berlatih berenang setiap 6 hari sekali. Mereka akan berlatih berenang bersama untuk yang kedua kalinya pada tanggal ? JAWABAN Faktorisasi prima dari 3 =3 Faktorisasi prima dari 5 =5 Faktorisasi prima dari 6 =2x3 KPK dari 3, 5 & 6 = 2 x 3 x 5 (pilih semua angka, bila ada angka yang sama pilih nilai terbesar), jadi KPK nya adalah = 30 hari Jadi mereka akan berlatih berenang bersama untuk yang kedua kalinya pada tanggal 19 April 2015 (karena bulan maret ada 31 hari) 24. Dalam satu kelas yang terdiri dari 40 siswa akan ditentukan juara pertama, ke-2, dan ke-3. Berapa banyak susunan yang dapat dibentuk ? JAWABAN = 40!/(40-3)! = 40!/37! = 40 x 39 x 38 = 59.280 40P3 25. ½ (1/4 x 164) = ? JAWABAN 20,5 26. Jika untuk membuat 6 potong kue diperlukan 18 ons gula halus, maka untuk membuat 9 potong kue diperlukan gula halus sebanyak ? JAWABAN (9 x 18)/6 = 27 Jumlah gula yang dibutuhkan 27 ons

27. Harga 8 buah buku tulis dan 6 buah pensil Rp. 14.400,00 harga 6 buah buku tulis dan 5 buah pensil Rp. 11.200,00. Jumlah harga 5 buah buku tulis dan 8 buah pensil adalah ? JAWABAN Missal buku tulis = x Pensil = y 8x + 6y = 14.400 |× 5 6x + 5y = 11.200 |× 6 40x + 30y 36x + 30y 4x x

= 72.000 = 67.200 = 4800 = 1.200

6x + 5y 6(1.200) + 5y 7200 + 5y 5y 5y y

= 11.200 = 11.200 = 11.200 = 11.200  7200 = 4000 = 800

5x + 8y = 5(1.200) + 8(800) = 6.000 + 6.400 = Rp 12.400 28. 5 dekade – 7 lustrum = ............. tahun JAWABAN 5 dekade : 50 tahun 7 lustrum : 35 tahun 50 – 35 = 15 tahun 29. Dalam suatu kelas terdapat 22 siswa. Nilai rata-rata matematikanya 5 dan jangkauan 4. Bila seorang siswa yang paling rendah nilainya dan seorang siswa yang paling tinggi nilainya tidak disertakan, maka nilai rata-ratanya menjadi 4,9. Nilai siswa yang paling rendah adalah ? JAWABAN Misal, x = nilai tertingi, y = nilai terendah dan z = nilai yang lain. x



x



y

 z

22



5

Bila seorang siswa yang paling rendah nilainya dan seorang siswa yang paling tinggi nilainya tidak disertakan, maka nilai rata-ratanya menjadi 4,9 diperoleh persamaan: z/20 = 4,9 z = 98 (x + y + 98)/ 22 x+y

=5 = 12

Nilai siswa paling rendah adalah 4

Jangkauan: x – y = 4 x+y = 12 x–y =42y =8 y =4

30. Ibu merebus air. Setelah beberapa menit, suhu air tersebut terukur 65 Celsius. Suhu air saat itu sama dengan ? JAWABAN     

=

    

=

 

=

 

 

0

= 338 K

 

L-TKD L-TKD

L-TKD





L-TKD

L-TKD.M&K.TIU.009






L-TKD




L-TKD


1.

Sinonim dari kata di bawah ini adalah Klan = .............. JAWABAN Sinonim dari kata diatas adalah Suku

2. Sinonim dari kata di bawah ini adalah Tag = .............. JAWABAN Sinonim dari kata diatas adalah Label 3. Sinonim dari kata di bawah ini adalah Militan = .............. JAWABAN Sinonim dari kata diatas adalah Bersemangat tinggi 4. Lawan kata dari kata di bawah ini adalah Plural >< .............. JAWABAN Lawan kata Plural (Jamak) adalah Tunggal 5. Lawan kata dari kata di bawah ini adalah Simbah >< .............. JAWABAN Lawan kata Simbah (Basah) adalah Kering 6. Lawan kata dari kata di bawah ini adalah Sekuler >< .............. JAWABAN Lawan kata Sekuler (Duniawi) adalah Keagamaan 7. Sakit : Dokter = .............. : .............. Jawaban Rusak : Montir Bisa sakit kita butuh dokter Bila ada barang kita yang rusak butuh montir 8. Pembalap : Sirkuit = .............. : .............. Jawaban Petinju : Ring Tempat bertanding pembalap ada di sirkuit Tempat bertanding petinju ada di ring

9. Siang : Malam = .............. : .............. Jawaban Jauh : Dekat Lawan kata siang adalah malam Lawan kata jauh adalah dekat 10. Tamatan SMA belum tentu mahasiswa. Ira tamatan SMA dan melamar bekerja di PT Oke. Tenaga yang dibutuhkan di PT Oke bukan tamatan SMA, maka ? JAWABAN Ira tidak dibutuhkan di PT oke 11. Anak laki-laki yang masih kecil selalu diberikan mobil-mobilan oleh ayahnya. Dian punya banyak mobil-mobilan di rumahnya. Kakak dan adik dian tidak suka mobilmobilan, maka ? JAWABAN Tidak ada kesimpulan yang benar 12. Setiap pagi Ida makan bubur. Setiap makan bubur Ida minum teh, maka ? JAWABAN Setiap pagi Ida minum teh 13. Jumlah dua buah bilangan adalah 62. Apabila bilangan yang besar dibagi dengan yang kecil maka hasilnya adalah 2 dan sisanya 11. Berapa selisih kedua bilangan tersebut ? JAWABAN Misal: Bilang besar :x Bilangan kecil :y Maka, x+y = 62 x = 62 – y x/y x/y (62 – y)/y 62 – y 62 – 11 51 y x x

= 2 dengan sisa 11 = (2y + 11)/y = (2y + 11)/y = (2y + 11)/y = 2y + 11 = 2y + y = 3y = 51/3 = 17 = 62 – y = 62 – 17 = 45

Maka hasil dari x – y adalah: 45 – 17 = 28

14. Sehelai benang dibagi menjadi 6 bagian. Jika 3 bagian yang paling pendek berukuran 4 cm dan 2 yang lain paling panjang berukuran 18 cm serta sisanya berukuran 1/3 dari tali yang terpanjang. Berapakah panjang benang tersebut ? JAWABAN Misal: Ukuran paling pendek : 4 x 3 = 12 Ukuran paling panjang : 18 x 2 = 36 Sisanya/ ukuran lain : 1/3 (18) =6 Maka hpanjang benang tersebut adalah: 12 + 36 + 6 = 54 15. Jika x/y = 3/4 dan z/y = 5/6, maka nilai z/x adalah ? JAWABAN x/y = 3/4 4x = 3y z/y 6z y

= 5/6 = 5y = 6/5z

4x 4x 4x 20x 10x 10/9

= 3y = 3 (6/5z) = 18/5z = 18z = 9z = z/x

Jadi nilai dari z/x adalah 10/9 16. X, Y, K, X, U, L, X, Q, .... ? JAWABAN Untuk memudahkan dalam mengerjakan deret huruf, ubah huruf menjadi angka yang sesuai dengan deret huruf abjadnya: X, Y, K, X, U, L, X, Q, .... maka akan menjadi 24, 25, 11, 24, 21, 12, 24, 17, .... Deret ini terdiri dari 3 deret yaitu: 24 , 25 , 11, 24 , 21 , 12, 24 , 17 , .... Deret merah : polanya angka tetap yaitu 24 Deret biru : polanya -4 Deret hitam : polanya +1 Deret angkat yang kosong adalah: Deret hitam : 12 + 1 = 13, huruf ke-13 adalah M Jadi jawabannya M

17. A, B, D, G, K, ...., .... ? JAWABAN Untuk memudahkan dalam mengerjakan deret huruf, ubah huruf menjadi angka yang sesuai dengan deret huruf abjadnya: A, B, D, G, K, ...., .... maka akan menjadi 1, 2, 4, 7, 11, ...., .... 1

2 +1

4 +2

7 +3

11 +4

16 +5

22 +6

Huruf ke-16 & ke-22 adalah P, V 18. X, W, U, V, T, S, Q, R, P, O, ...., .... ? JAWABAN Polanya susunan huruf yang di balik, tetapi setelah dua huruf, susunan hurufnya di balik: O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X dibalik menjadi X, W, V, U , T, S, R, Q , P, O tapi setelah setelah dua huruf, susunan hurufnya di balik menjadi X, W, U, V , T, S, Q, R , P, O Maka dua huruf selanjutnya adalah dua huruf yang di balik yaitu M, N X, W, U, V , T, S, Q, R , P, O, M, N 19. Berapa hasil kali angka romawi dibawah ini ( XLVII ) x ( V ) = ? JAWABAN 47 5 = 235 ( CCXXXV ) 20. Berapa hasil kali angka romawi dibawah ini ( LIX ) x ( IX ) = ? JAWABAN 59 9 = 531 ( DXXXI ) 21. Sebuh balok berukuran panjang 18 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 8 cm. Hitunglah luas permukaan balok tersebut ? JAWABAN Luas permukaan balok = 2 (p.l+p.t+l.t) = 2 (18 x 12) + (18 x 8) + (12 x 8) = 2 (216 + 144 + 96) = 2 x 456 = 912 cm² 22. Jarak Jakarta - Bogor 60 km. Ayah berangkat berangkat ke Bogor dengan sepeda motor motor pukul 07.30. Kecepatan rata-rata 40 km/jam. Berapa lama waktu tempuh yang dibutuhkan oleh ayah untuk sampai ke Bogor ? JAWABAN Rumus menghitung waktu tempuh = Jarak / kecepatan = 60 km / 40 km/jam = 1, 5 jam Jadi ayah memerlukan waktu untuk menempuh jarak Jakarta - Bogor adalah 1,5 jam

23. Ridwan pergi ke pasar setiap 6 hari sekali, Adam pergi ke pasar setiap 15 hari sekali dan Cipto setiap 10 hari sekali. Jika tanggal 17 Mei mereka bertiga pergi ke pasar bersama, kapan mereka akan pergi bersama lagi ? JAWABAN Faktorisasi prima dari 6 =2x3 Faktorisasi prima dari 15 =3x5 Faktorisasi prima dari 10 =2x5 KPK dari 6, 10, & 15 = 2 x 3 x 5 (pilih semua angka, bila ada angka yang sama pilih nilai terbesar), jadi KPK nya adalah = 30 hari Jadi mereka akan pergi bersama lagi pada tanggal 16 Juni 24. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari tiap huruf ini (PALAPA) secara berdampingan ? JAWABAN P = n!/k! = 6!/(2! x 3!) = 60 25. 141,47 : 32,9 = ? JAWABAN 4,3 26. Sebuah kapal terbang panjangnya 35 m dan lebarnya 25 m. Dibuat model dengan lebar 15 cm. Panjang pesawat pada model adalah ? JAWABAN Panjang model/ panjang sebenarnya = lebar model/ lebear sebenarnya Panang model/ 35 = 15/25 Panjang pesawat sebenarnya adalah = (35 x 15)/25 15)/25 = 21 cm cm 27. Harga 2 kg salak dan 3 kg jeruk adalah RP.32.000, sedangkan harga 3 kg salak dan 2 kg jeruk adalah RP.33.000. Harga 1 kg salak dan 5 kg jeruk adalah JAWABAN Missal : Harga 1 kg salak dilambangkan s Harga 1 kg jeruk dilambangkan j 2s + 3j = 32.000 |x3 3s + 2j = 33.000 |x2 6s + 9j 6s + 4j 5j j

= 96.000 = 66.000_= 30.000 = 6.000

: 2s + 3 (6.000) : 2s + 18.000 : 2s : 2s :s

= 32.000 = 32.000 = 32.000 – 18.000 = 14.000 = 7.000

Harga 1 kg salak dan 5 kg jeruk adalah s + 5j = 7.000 + 5(6.000) = Rp 37.000

28. 5 dekade + 2 lustrum + 1 windu = ............. tahun JAWABAN 5 dekade : 50 tahun 2 lustrum : 10 tahun 1 windu : 8 tahun 50 + 10 + 8 = 68 tahun 29. Simpangan kuartil dari data 3, 6, 2, 4, 14, 9, 12, 8 adalah ? JAWABAN Data diurutkan: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14 Q1 =3 Q2 =(6+8)/2 =7 Q3 = 12. Simpangan kuartil 1 1 Q3 Q1  (12 3) Qd 2 2 









4

1 2

Jadi simpangan kuartil data tersebut adalah 4,5 30. Ibu merebus air. Setelah beberapa menit, suhu air tersebut terukur 65 Celsius. Suhu air saat itu sama dengan ? JAWABAN     

=

    

=

 

=

 

   

0

= 52 R

L-TKD L-TKD

L-TKD



: :produk.latiha [email protected] [email protected] produk.latihan [email protected] [email protected] mm : :@LatihanTKD @LatihanTK @LatihanTKD @LatihanTKD D : :https://latihan https://latihantkd.wordpress.co https://latihantkd.wordpress.co https://latihantkd. tkd.wordpress.com/ wordpress.com/ m/ m/


L-TKD

L-TKD.M&K.TIU.010






L-TKD




L-TKD


1.

Sinonim dari kata di bawah ini adalah Ekskavasi = .............. JAWABAN Sinonim dari kata diatas adalah Penggalian

2. Sinonim dari kata di bawah ini adalah Daur = .............. JAWABAN Sinonim dari kata diatas adalah Siklus 3. Sinonim dari kata di bawah ini adalah Kampiun = .............. JAWABAN Sinonim dari kata diatas adalah Juara 4. Lawan kata dari kata di bawah ini adalah Muskil >< .............. JAWABAN Lawan kata Muskil (Sulit) adalah Mudah 5. Lawan kata dari kata di bawah ini adalah Gegai >< .............. JAWABAN Lawan kata Gegai (Mudah lepas) adalah Kuat 6. Lawan kata dari kata di bawah ini adalah Takzim >< .............. JAWABAN Lawan kata Takzim (Sopan) adalah Kurang ajar 7. Mata : Telinga = .............. : .............. Jawaban Lidah : Hidung Mata dekat dengan Telinga Lidah dekat dengan Hidung 8. Mata : Wajah = .............. : .............. Jawaban Ranjang : Kamar Mata ada di wajah Ranjang ada di kamar

9. Kubur : Ziarah = .............. : .............. Jawaban Kamar : Tidur Kubur diziarahi Kamar ditiduri 10. Roni rajin berlatih di sirkuit. Roni ingin menjadi seorang pembalap. Erwin senang menonton balap dan ingin berprofesi sebagai pembalap, maka ? JAWABAN Roni dan Erwin ingin berprofesi sebagai pembalap 11. Semua mahasiswa yang lulus dengan nilai baik bisa mendapatkan pekerjaan. Beberapa mahasiswa Fakultas Ekonomi lulus dengan nilai baik, maka ? JAWABAN Beberapa mahasiwa Fakultas Ekonomi bisa mendapatkan pekerjaan 12. Semua siswa yang lulus ujian pasti pandai. Sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai, maka ? JAWABAN Sebagian siswa kelas 12 tidak lulus ujian 13. Jika 17a - 13b = 27 maka 273b – 357a = ? JAWABAN 17a – 13b = 27 17a = 27 + 13b 273b – 357a

= 21 (13b -17a) = 21 (13b - (27 + 13b)) = 21 (27) = 567

14. Jika x = 555/666 dan y = 4444/5555 maka ? JAWABAN x : 555/666 = 5/6 = 0,83 y : 4444/5555 = 4/5 = 0,8 Jadi x > y 15. Diketahui x dan y dua bilangan bulat. Nilai rata-rata dari 7, 17, dan x sama dengan nilai ratarata y dan 16. Rasio antara x dan y berturut-turut adalah ? JAWABAN (7 + 17 + x )/3 = (y + 16)/2 (24 + x )/3 = (y + 16)/2 2.(24+ x ) = 3.(y + 16) 48 + 2x = 3y + 48 2x = 3y x/y = 3/2 x:y =3:2

16. T, L, P, N, L, P, .... ? JAWABAN Untuk memudahkan dalam mengerjakan deret huruf, ubah huruf menjadi angka yang sesuai dengan deret huruf abjadnya: T, L, P, N, L, P, .... maka akan menjadi 20, 12, 16, 14, 12, 16, .... Deret ini terdiri dari 2 deret yaitu: 20, 12, 16 , 14, 12, 16 , .... Deret merah : polanya angka tetap yaitu 12, 16 Deret hitam : polanya -6 Deret angkat yang kosong adalah: Deret hitam : 14 - 6 = 8, huruf ke-8 adalah H Jadi jawabannya H 17. G, C, L, E, Q, G, ...., .... ? JAWABAN Untuk memudahkan dalam mengerjakan deret huruf, ubah huruf menjadi angka yang sesuai dengan deret huruf abjadnya: G, C, L, E, Q, G, ...., .... maka akan menjadi 7, 3, 12, 5, 17, 7, ...., .... Deret ini terdiri dari 2 deret yaitu: 7 , 3, 12 , 5, 17 , 7, .... , .... Deret merah : polanya +5 Deret hitam : polanya +2 Deret angkat yang kosong adalah: Deret merah : 17 + 5 = 22, huruf ke-22 adalah V Deret hitam : 7 + 2 = 9, huruf ke-9 adalah I Jadi jawabannya V, I 18. Q, E, N, G, K, I, .... ? JAWABAN Untuk memudahkan dalam mengerjakan deret huruf, ubah huruf menjadi angka yang sesuai dengan deret huruf abjadnya: Q, E, N, G, K, I, .... maka akan menjadi 17, 5, 14, 7, 11, 9, .... Deret ini terdiri dari 2 deret yaitu: 17 , 5, 14 , 7, 11 , 9, .... Deret merah : polanya -3 Deret hitam : polanya +2 Deret angkat yang kosong adalah: Deret merah : 11 - 3 = 8, huruf ke-8 adalah H Jadi jawabannya H 19. Berapa hasil kali angka romawi dibawah ini ( LXXXVIII ) x ( VII ) = ? JAWABAN 88 x 7 = 616 ( DCXVI )

20. Berapa hasil kali angka romawi dibawah ini ( CIII ) x ( VI ) = ? JAWABAN 103 x 6 = 618 ( DCXVIII ) 21. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 115 cm, lebar 27 cm, dan tinggi 5 cm. Hitunglah volume balok tersebut JAWABAN V =pxlxt = 115 x 27 x 5 = 15.525 22. Jarak Jakarta - Bogor 60 km. Ayah berangkat ke Bogor dengan sepeda motor pukul 07.30. Kecepatan rata-rata 40 km/jam. Pukul Berapakah ayah tiba di Bogor ? JAWABAN Rumus menghitung waktu tempuh = Jarak / kecepatan = 60 km / 40 km/jam = 1, 5 jam Jadi ayah memerlukan waktu untuk menempuh jarak Jakarta - Bogor adalah 1,5 jam = 1 jam 30 menit 07.30 + 1 jam 30 menit = 09.00 Jadi ayah sampai di bogor pukul 09.00 23. Bus A berangkat dari terminal setiap 60 menit sedang bus B berangkat setiap 90 menit sekali. Kedua bus tersebut berangkat bersama pukul 03.00, maka kedua bus tersebut akan berangkat bersama lagi pukul JAWABAN 2 Faktorisasi prima dari 60 = 2 x 3 x 5 2 Faktorisasi prima dari 90 = 2 x 3 x 5 2

2

KPK dari 60 & 90 = 2 x 3 x 5 (pilih semua angka, bila ada angka yang sama pilih nilai terbesar), jadi KPK nya adalah = 180 menit Jadi mereka akan pergi bersama lagi pada tanggal 03.00 + 3 jam = 07.00 24. Berapa banyak urutan warna yang dapat muncul apabila 5 buah bola diambil secara berurutan (tanpa pengembalian) dari sebuh kotak yang berisi 1 bola merah, 1 bola kuning, 1 bola biru, dan 2 bola putih ? JAWABAN P = 5!/2! = 60 25. 17% x 1,45 = ? JAWABAN 0,2465 26. Untuk membuat 5 potong kue diperlukan 0,5 kg gula. Jika banyak gula yang tersedia 2 kg, maka dapat dibuat kue sebanyak ? JAWABAN (2 x 5)/ 0,5 = 20

27. Andi membeli 1 pulpen dan 1 buku dengan harga Rp 2000 di toko yang sama Budi membeli 5 pulpen dan 2 buku dengan harga Rp 7000. berapa harga 5 buah buku ? JAWABAN Missal x = pulpen dan y= buku x+y = 2000 | x5 5x +2y = 7000 | x1 5x + 5y 5x + 2y 3x x

= 10.000 = 7000 = 3.000 = 1.000

Jadi harga 5 buku adalah 5 (1.000) = Rp 5.000 28. 1/2 dekade + 3/4 windu = ............. tahun JAWABAN 1/2 dekade: 5 tahun 3/4 windu : 6 tahun 5 + 6 = 11 tahun 29. Median dari data 7, 4, 10, 9, 15, 12, 7, 9, 7 adalah ? JAWABAN Data setelah diurutkan: 4, 7, 7, 7, 9, 9, 10, 12, 15 Median jatuh pada urutan ke-5 = 9 30. Ibu merebus air. Setelah beberapa menit, suhu air tersebut terukur 65 Celsius. Suhu air saat itu sama dengan ? JAWABAN     

=

    

=

 

=

 

 

0

= 149 F

 

L-TKD L-TKD

L-TKD




Ringkasan Empat Pilar Kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sejarah NKRI dan Perkembangan Demokrasi Hingga Masa Kini

Disusun oleh Arif Efendi menyadur dari www.markijar.com 07/10/2017

Daftar Isi Sejarah Pembentukan Pancasila................................................................ .................................3 Arti dan Makna Lambang dan Simbol Negara (Lengkap) ...............................................................5 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (disingkat P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa ....... 7 10 Fungsi dan Kedudukan Pancasila ................................................................ .......................... 9 Sejarah Pembentukan (Lahirnya) UUD 1945 – Lengkap ............................................................... 12 Pengertian dan Makna Bhinneka Tunggal Ika ................................................................ ............ 17 Pengertian dan Penerapan Patriotisme dan Nasionalisme ........................................................... 18 Asas Sistem Sosial dan Budaya Indonesia................................................................ .................. 21 Pengertian, Fungsi, dan Tujuan NKRI....................................................................................... 22 Pengertian dan Macam-Macam Kebijakan Pemerintah ............................................................... 24 Tugas, Wewenang, Fungsi, Hak dan Kewajiban Lembaga Pemerintah di Indonesia ......................... 28 Undang-Undang yang Mengatur Tentang Lembaga Negara ................................ ......................... 36 Tata Urutan Perundang Undangan Indonesia................................................................ ............ 37 Sistem Pemerintahan Indonesia ................................................................ ............................... 38 Pengertian Eksekutif, Legislatif, Yudikatif Serta Fungsi dan kekuasaanya .................................... 42 Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia (Lengkap Sebelum dan Sesudah Merdeka)........................... 43 Masa Penjajahan Negara Asing di Indonesia (Lengkap Sejarahnya)............................................... 47 4 Peristiwa Penting Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.............................................. 51 14 Pertempuran Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia............................................... 56 8 Organisasi Pergerakan Kebangkitan Nasional................................ .......................................... 64 Sejarah Persiapan Proklamasi dan Kemerdekaan Indonesia ................................ .........................70 Proses Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).............................................. 77 Pemberontakan di Indonesia yang Paling Membahayakan ............................................................ 81 Tiga Landasan Hubungan Internasional Indonesia ..................................................................... 87 Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 1

Kerjasama Regional Indoneisa, Lengkap Contoh dan Pembahasan ............................................... 89 Kerjasama Internasional Indoneisa, Lengkap Contoh dan Pembahasan......................................... 91 12 Peranan Indonesia Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)................................................... 93 Peranan Hukum dan Demokrasi di Indonesia dalam Konteks Negara Hukum dan Demokrasi.......... 94 Konsep Negara Hukum dan Implementasinya di Indonesia .......................................................... 99 Pengertian dan Jenis-Jenis Tata Hukum Indonesia ................................ .................................. 102 Pengertian dan Macam HAM lengkap Contoh Pelanggarannya di Indonesia ............................... 105 Perkembangan Politik Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.................................................... 108 Perkembangan Demokrasi di Indonesia dari Orde Lama, Orde Baru Hingga Reformasi dan Saat ini 113 Bela Negara : Pengertian, Unsur, Fungsi, Tujuan Dan Manfaat Bela Negara ................................117 Bibliography..........................................................................................................................118

Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 2

Sejarah Pembentukan Pancasila Sejarah Pem bentukan Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara - Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan

rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi dan dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari lima sila. Lima sendi utama (Sila) penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke 4 Preambule (Pembukaan) UUD1 945. Pancasila sebagai Sejarah - Sejarah pembentukan pancasila erat kaitannya dengan Perjuangan bersenjata bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, dalam hal ini Belanda dan jepang. Penjajahan Belanda usai pada 8 Maret 1942, Sejak itu Indonesia diduduki oleh Jepang. Namun Jepang tidak lama melakukan pendudukan di Indonesia. Karena Sejak tahun 1944, tentara Jepang mulai kesulitan dalam menghadapi tentara Sekutu. Untuk mendapat simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat indonesia. Janji ini diucapkan pada tanggal 7 September 1944 oleh Perdana Menteri Kaiso. Oleh karena terus menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bang sa Indonesia, yaitu janji kemerdek aan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura) Dalam maklumat tersebut juga dimuat dasar Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) . mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan

pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Tugas BPUPKI adalah menyelidiki dan diberikan kepada pemerintah Jepang untuk Indonesia.

Keanggotaan BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini yang dibicarakan khusus mengenai calon dasar negara untuk bangsa Indonesia setelah merdeka nanti. Pada sidang pertama Ir. Soekarno dan Muhammad Yamin mengusulkan calon dasar negara untuk Indonesia merdeka. Soepomo (31 Mei 1945)

1. 2. 3. 4. 5.

Persatuan Kekeluargaan Keseimbangan lahir dan batin Musyawarah Keadilan rakyat

Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Muhammad Yamin memberikan usul mengenai dasar negara secara lisan yang terdiri atas lima hal, yaitu: 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 3

Selain itu Muhammad Yamin juga memberikan usul secara tertulis yang juga terdiri dari lima hal, yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Persatuan Indonesia 3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Bung Karno (1 Juni 1945)

Pada Tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno (Ir. Soekarno) di depan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengusulkan calon dasar negara yang terdiri dari lima asas, oleh bung karno kelima asas tersebut diberi nama Pancasila , inilah awal terbentuknya dasar negara Pancasila, yang kemudian pada tanggal tersebut dikenang sebagai hari lahirnya Pancasila. 1 Juni menjadi tanggal yang sangat penting, karena di situlah Pancasila telah lahir, dan inilah hari lahir dasar negara Indonesia. berikut kelima asas yang diusulkan Bung Karno sebagai calon dasar negara: 1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia) 2. Internasionalisme (Perikemanusiaan) 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan yang Berkebudayaan Kelima hal tersebut oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Kemudian Bung Karno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, yaitu: 1. Sosio nasionalisme 2. Sosio demokrasi 3. Ketuhanan Berikutnya tiga hal tersebut menurutnya juga bisa diperas lagi menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong. Selesai sidang 1 BPUPKI, pada tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan dalam sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Adapun anggota panitia kecil ini terdiri dari 8 orang, yaitu: Mr. Muh. Yamin Ir. Soekarno K.H. Wachid Hasjim Ki Bagus Hadikusumo M. Sutardjo Kartohadikusumo R. Otto Iskandar Dinata Mr. A.A. Maramis Drs. Muh. Hatta 

 

  

 

Kemudian Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat g abungan antara Panitia Kecil, dengan para anggota BPUPKI yang berada (berasal) di Jakarta. Hasil yang dapat dicapai antara lain adalah dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul / Perumus Dasar Negara, yang terdiri atas sembilan orang, yaitu: Mr. Muh. Yamin Ir. Soekarno Mr. A.A. Maramis Drs. Muh. Hatta K.H. Wachid Hasyim   

 


Page 4

 

 

Mr. Ahmad Subardjo Abikusno Tjokrosujoso Abdul Kahar Muzakkir H. Agus Salim

Panitia Kecil yang beranggotakan 9 orang ini pada tanggal tersebut juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta” . Dalam sidang BPUPKI kedua , tanggal 10-14 juli 1945, Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah: Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso), Panitia Perancang Un dang-Undang Dasar (diketuai oleh Ir. Soekarno) dan Panitia Eko nomi dan Keuangan (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta). Kemudian Pada tanggal 9 Agustus dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang menggantikan BPUPKI . Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, dan sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI menggelar sidang, dengan acara utama memilih Presiden dan Wakil Presiden dan mengesahkan rancangan Hukum Dasar dengan preambulnya (Pembukaannya). Untuk penges ahan Pembukaan (Pream bul), terj adi proses yang cukup p anjang . Sebelum mengesahkan Preambul (pembukaan), Bung Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang menemuinya. Inti dari pertemuan tersebut adalah, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambul, di belakang kata "ketuh anan" yang berbunyi "dengan kew ajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk -pemeluknya" dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari Indonesia yang baru saja diproklamasikan, hal tersebut karena mayoritas penduduk di indonesia bagian timur beragama non-muslim. Usul kemudian disampaikan oleh Muh. Hatta pada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain ke pada KH. Wakhid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo dan Teuku Muh. Hasan. Muh. Hatta kemudian berusaha meyakinkan tokoh Islam, demi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia. Setelah dilakukan Musyarah dan Mufakat serta Oleh karena pendekatan yang intens dan demi persatuan dan kesatuan, akhirnya dihapuslah kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" di belakang kata Ketuhanan dan diganti dengan "Yang Maha Esa".

Arti dan Makna Lambang dan Simbol Negara (Lengkap) Arti dan Makna Lambang dan Simbol Negara - Garuda Pancasila merupakan Lambang negara Indonesia, yang juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Meskipun Berbeda-beda tetapi tetap satu Jika). Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda dengan kepala menghadap ke sebelah kanan (dari sudut pandang Garuda), dan mempunyai perisai berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda, dan terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna "Meskipun Berbeda-beda tetapi tetap satu Jiwa" tertulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Sultan Hamid II lah yang merancang Lambang ini, namun kemudian disempurnakan oleh Bung Karno, Setelah itu diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada tanggal 11-Februari-1950 dalam Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila penggunaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43/1958. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 5

Deskripsi dan arti filosofi Lambang Negara Garuda Garuda Pancasila merupakan burung yang sudah dikenal melalui mitologi kuno di sejarah Nusantara (Indonesia), yaitu tunggangan Dewa Wishnu yang berwujud seperti burung elang rajawali. Garuda dipakai sebagai Simbol Negara untuk menggambarkan Negara Indonesia merupakan bangsa y ang kuat dan besar. Warna keemasan di burung Garuda mengambarkan kejayaan dan keagungan. Garuda memiliki sayap, paruh, cakar dan ekor yang melambangkan tenaga dan kekuatan pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila mengambarkan hari / Tanggal proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17-Agustus-1945, antara lain: Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17, Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8, Jumlah bulu di bawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19, Jumlah bulu di leher berjumlah 45. 







Perisai Perisai merupakan tameng yang telah lama dikenal dalam budaya dan peradaban Nusantara sebagai senjata yang melambangkan perlindungan, pertahanan dan perjuangan diri untuk mencapai tujuan. Di tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang menggambarkan garis khatulistiwa hal tersebut mencerminkan lokasi / Letak Indonesia, yaitu indonesia sebagai negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa. Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Warna dasar pada ruang perisai merupakan warna bendera Indonesia (merah-putih). dan pada bagian tengahnya memiliki warna dasar hitam. 







Berikut adalah Pembagian dan penjelasan lambang pada ruang perisai: Makna Sila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan Perisai hitam dengan sebuah bintang emas

berkepala lima (bersudut lima), bintang emas sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Makna Sila 2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan Rantai yang disusun atas gelang-gelang

kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu, gelang yang persegi menggambarkan pria sedangkan gelang yang lingkaran menggambarkan wanita. Makna Sila 3, Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin (Ficus benjamina) di bagian kiri

atas perisai berlatar putih, Pohon beringin merupakan sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Hal ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon Beringin juga mempunyai banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. ini mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan namun memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda (bermacam-macam). Makna Sila 4, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan.

yang disimbolkan dengan kepala banteng pada bagian kanan atas perisai berlatar merah. Lembu liar atau Banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul, sama halnya dengan manusia dimana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah salah satunya dengan cara berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu.


Page 6

Makna Sila 5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas di bagian

kanan bawah perisai yang berlatar putih. kapas dan padi (mencerminkan pangan dan sandang) merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. ini mencerminkan persamaan sosial dimana tidak adanya kesenjangan sosial anatara satu dan yang lainnya, tapi hal ini (persamaan sosial) bukan berarti bahwa Indonesia memakai ideologi komunisme. Pita yang bertulis semboyan "Bhinneka Tunggal Ika"

Sehelai pita putih dengan tulisan "Bhinneka Tunggal Ika" berwarna hitam dicengkeram oleh Kedua cakar Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular. Kata "bhinneka" memiliki arti beraneka ragam atau berbeda-beda, sedang kata "tunggal" berarti satu, dan kata "ika" bermakna itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diartikan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda beda tapi pada hakikatnya tetap satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk melambangkan kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam ras, budaya, bahasa daerah, agama, suku bangsa dan kepercayaan. 



Letak Warna Pada Bagian-bagian Garuda Pancasila

Warna yang digunakan dalam lambang Garuda Pancasila tidak boleh diletakkan asal asalan karena warna warna itu telah ditentukan untuk diletakkan pada bagian -bagian yang ada pada lambang Garuda Pancasila. Warna hitam menjadi warna kepala banteng yang terdapat di lambang Garuda Pancasila. Warna hitam digunakan juga untuk warna perisai tengah latar belakang bintang, juga untuk mewarnai garis datar tengah perisai. dan Warna hitam juga dipakai sebagai warna tulisan untuk semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Warna merah digunakan untuk warna perisai kiri atas dan kanan bawah yang terdapat pada lambang Garuda Pancasila. Warna hijau digunakan sebagai warna pohon beringin. Warna putih dipakai untuk warna perisai kiri bawah dan kanan atas. warna putih juga diberi pada Pita yang dicengkeram oleh Burung Garuda Pancasila. Sedangkan Warna kuning diletakkan sebagai warna Garuda Pancasila, untuk warna bintang, rantai, kapas, dan padi. 





 



Makna Warna pada Garuda Pancasila

Ada beberapa warna yang terdapat pada Lambang Garuda Pancasila. Warna-warna yang dipakai menjadi warna pada lambang Garuda Pancasila ini memiliki makna dan arti kurang lebih sebagai berikut. Warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. warna hitam memiliki makna keabadian. Warna merah memiliki artian keberanian. Warna hijau artinya adalah kesuburan dan kemakmuran. Warna kuning berarti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. 



 



Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (disingkat P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Panduan P4 dibentuk dengan Ketetapan MPR no. II/MPR/1978. Ketetapan MPR no. II/MPR/1978tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Saat ini produk hukum ini tidak berlaku lagi karena Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 telah


Page 7

dicabut dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998 dan termasuk dalam kelompok Ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut Ketetapan MPR no. I/MPR/2003 Dalam perjalanannya 36 butir pancasila dikembangkan lagi menjadi 45 butir oleh BP7. Tidak pernah dipublikasikan kajian mengenai apakah butir-butir ini benar-benar diamalkan dalam keseharian warga Indonesia. Bintang

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke pada orang lain.

Rantai

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Pohon Beringin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.


Page 8

Kepala Banteng

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Padi Dan Kapas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

10 Fungsi dan Kedudukan Pancasila Sriwati Nov 24, 2015 Kebangsaan, Sejarah

Fungsi dan Kedudukan Pancasila - Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta: "pañca" berarti lima dan "śīla" berarti prin sip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Fungsi dan Kedudukan Pancasila


Page 9

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila memiliki banyak Kedudukan dan Fungsi bagi bangsa Indonesia , Berikut Ini adalah beberapa kedudukan dan fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia: 1. Pancasila Sebagai Dasar Negara bangsa Indonesia

Dasar negara merupakan fundamen atau Alas yang dijadikan pijakan serta dapat memberi kekuatan kepada berdirinya suatu negara. Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu alas atau landasan yaitu Pancasila. Pancasila pada fungsinya sebagai dasar negara, adalah sumber kaidah hukum yang mengatur Bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni rakyat, pemerintah dan wilayah. Pancasila pada posisi seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara serta seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

Pancasila merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa indonesia yang telah membentuk watak, sikap, prilaku, etika dan tata nilai norma yang telah melahirkan pandangan hidup. Pandangan hidup sendiri adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berguna sebagai pedoman / tuntunan untuk mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan lingkungan. 3. Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia Ideoligi berasal dari kata “Idea” yang berarti konsep, gagasan, pengertian dasar, cita -cita dan logos yang berarti ilmu

jadi Ideologi dapat diartikan adalah Ilmu pengertian-pengertian dasar. Dengan demikian Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dimana pada hakikatnya adalah suatu hasil perenungan atau pemikiran Bangsa Indonesia. Pancasila di angkat atau di ambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia, dengan kata lain pancasila merupakan bahan yang di angkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia. 4. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat indonesia, hal tersebut melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin digapai serta sesuai dengan jiwa Indonesia serta karena pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya Indonesia. Menurut Von Savigny bahwa setiap bangsa punya jiwanya masing masing yang disebut Volkgeist, artinya Jiwa Rakyat atau Jiwa Bangsa. Pancasila sebagai jiwa Bangsa lahir bersama an dengan adanya Bangsa Indonesia yaitu pada jaman dahulu kala pada masa kejayaan nasional. 5. Pancasila merupakan Sumber dari segala sumber tertib hukum

Poin ini dapat diartikan bahwa segala peraturan perundang-undangan / hukum yang berlaku dan dijalankan di Indonesia harus bersumber dari Pancasila atau tidak bertentangan (kontra) dengan Pancasila. Karena segala kehidupan negara indonesia berdasarkan pancasila. 6. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia

Pancasila sebagai kepribadian bangsa karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. dan Pancasila Merupakan wujud peran dalam mencerminkan adanya kepribadian Negara Indonesia yang bisa mem bedakan dengan bangsa lain, yaitu amal perbuatan, tingkah laku dan sikap mental bangsa Indonesia. 7. Pancasila sebagai Cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia

Dalan Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. dimana tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai masyarakat adil, makmur yang merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila. 8. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur

Karena saat berdirinya bangsa indonesia, Pancasila merupakan perjanjian luhur yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa untuk dilaksanakan, di lestarikan dan di pelihara. Artinya Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal 18-Agustus-1945 pada sidang PPKI (Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia), PPKI ini merupakan wakilwakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur (Pancasila) tersebut. 9. Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang Mempersatukan Bangsa Indonesia Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 10

Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan Bangsa Indonesia. Karena Pancasila merupakan palsafah hidup dan kepribadian Bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh Bangsa Indonesia diyakini paling benar, bijaksana, adil dan tepat bagi Bangsa Indonesia guna mempersatukan Rakyat Indonesia. 10. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan

Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki konsekuensi bahwa di dalam segala aspek pembangunan nasional wajib berlandasakan pada hakikat nilai nilai dari sila sila yang ada pada pancasila. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki beberapa dimensi sebagai berikut : a) Dimensi idealitas. Yaitu kualitas yang terkandung di dalamnya mampu menggugah harapan, optimisme, dan motivasi para pendukungnya sehingga gagasan-gagasan vital yang terkandung di dalamnya benar-benar diyakini kebenarannya dan akan diwujudkan menjadi kenyataan. b) Dimensi normatif. Yaitu wujud dari dimensi idealitas yang dijabarkan dalam suatu system norma, misalnya tersusun dalam susunan peraturan kenegaraan. c) Dimensi realistis. Artinya nilai-nilai yang dimiliki Pancasila tidak sekedar bersifat ideal, tetapi harus mampu diaplikasikan dan diterima oleh masyarakat. Jadi, secara tidak langsung aplikasi nyata nilai-nilai Pancasila harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. d) Dimensi fleksibelitas. Yaitu bersifat luwes dan terbuka bagi interpretasi baru hingga tetap aktul dan fungsional dalam mengantisipasi setiap tuntutan jaman, tanpa hanyut dan tenggelam dalam arus perubahan yang tidak terarah. Beberapa Pendekatan Pancasila 1.

Pendekatan historis Pembahasan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968. Pembatasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yakni: 1. Telaah tentang dasar negara Indonesia merdeka baru dimulai pada tanggal 29 Mei 1945, saat dilaksanakan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI); 2. Sesudah Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 tersebut, kerancuan pendapat tentang rumusan Pancasila dapat dianggap tidak ada lagi. Sidang BPUPKI – 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945 Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Konstitusi RIS (1949) dan UUD Sementara (1950) Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968    

2. .Pendekatan yuridis-konstitusional Meskipun nama “Pancasila” tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 sebagai dasar negara, tetapi pada

alinea keempat Pembukaan UUD 1945 itu secara jelas disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah keseluruhan nilai yang dikandung Pancasila. Dengan demikian tepatlah pernyataan Darji Darmodihardjo (1984) bahwa secara yuridis-kon stitusional, “Pancasila adalah Dasar Negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur- menyelenggarakan pemerintahan negara. … Mengingat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai sifat imperatif/ memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk-taat Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 11

kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai Dasar Negara, ia harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Negara Indonesia.”

3. Pendekatan filosofis Pancasila Secara yuridis-konstitusional, Pancasila adalah dasar negara. Namun secara multidimensional, ia memiliki berbagai sebutan (fungsi/ posisi) yang sesuai pula dengan esensi dan eksistensinya sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila sering disebut dan dipahami sebagai: 1 ) Jiwa Bangsa Indonesia; 2 ) Kepribadian Bangsa Indonesia; 3 ) Pandangan Hidup Bangsa Indonesia; 4 ) Dasar Negara Republik Indonesia; 5 ) Sumber Hukum atau Sumber Tertib Hukum bagi Negara Republik Indonesia; 6 ) Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia pada waktu mendirikan Negara; 7 ) Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia; 8 ) Filsafat Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia.

Sejarah Pembentukan (Lahirnya) UUD 1945 – Lengkap Sejarah Lahirnya UUD 1945 UUD 1945 diresmikan menjadi undang-undang dasar negara oleh PPKI (Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia) pada 18-Agustus-1945. Namun Sejak 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Kemudian pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada periode 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali amendemen (perubahan), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. berikut Sejarah Lahirnya UUD 1945 Negara Republik Indonesia secara lengkap berdasarkan pembagian / periodesasi waktu terjadinya: Sejarah Lahirnya UUD 1945 Negara Republik Indonesia

BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dibentuk pada tanggal 29 April 1945 badan ini merupakan badan yang merancang konstitusi 1945. Selama sesi pertama yang berlangsung pada 28 Mei - 1 Juni 1945, Pada saat itu Bung Karno menyampaikan gagasan "Dasar Negara", yang ia beri nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihapusnya kata "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" kemudian naskah Piagam Jakarta dijadikan naskah Pembukaan UUD 1945 yang kemudian diresmikan pada 18-Agustus-1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pengesahan UUD 1945 ditetapkan oleh KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) pada sidangnya tanggal 29 Agustus 1945. Kemudian Naskah rancangan UUD 1945 dibuat pada saat Sidang Ke-2 BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945. dan Tanggal 18-Agustus1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Periode Diberlakukannya UUD 1945 (18-Agustus-1945 sampai 27-Desember-1949)

Dalam Periode 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia saat itu disibukkan oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pada Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16-Oktober-1945 mengatakan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena saat itu DPR dan MPR belum terbentuk. Selanjutnya Pada 14-November-1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial (Semi Parlementer) yang pertama, dimana peristiwa tersebut adalah perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesiaterhadap UUD 1945.


Page 12

Kabinet pada Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 sering terjadi perubahan. Kabinet RI yang pertama terdiri dari 4 menteri negara dan 12 menteri memimpin departemen. Namun kabinet ini dipimpin oleh Bung Karno. Kemudian Dalam kehidupan negara demokratis terbentuk banyak partai politik di Indonesia. Sehingga dikeluarkan maklumat Pemerintah. kemudian kabinet berubah menjadi kabinet parlementer. Perubahan kabinet ini dimaksud agar b angsa Indonesia mendapat dukungan dari negara barat yang menganut paham demokrassi dan kabinet parlementer (Sultan Syahrir menjadi Perdana Mentri I di Indonesia). Periode Diberlakukanya Konstitusi RIS 1949 (27-Desember-1949 sampai 17-Agustus-1950)

Pada saat itu pemerintah Indonesia menganut sistem parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negara yaitu federasi negara yang terdiri dari negara-negara yang masing-masing negara mempunyai kedaulatan sendiri untuk mengelola urusan internal. Ini merupakan perubahan dari tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan. Periode Diberlakukanya UUDS 1950 (17-Agustus-1950 sampai 5-Juli-1959)

Pada periode UUDS 1950 diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang lebih dikenal Demokrasi Liberal. Pada periode ini kabinet sering dilakukan pergantian, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, hal tersebut lantaran tiap partai lebih mengutamakan kepentingan golongan atau partanyai. Setelah memberlakukan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal selam a ham pir 9 tahun, kemudian rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 19 50 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak se suai, hal tersebut karena tidak cocok dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 yang sesungguhnya. Periode Diberlakukanya kembali UUD 1945 (5-Juli-1959 sampai 1966)





Karena situasi politik di Majelis dan banyak kepentingan partai saling menghasilkan sebuah konstitusi baru, mengeluarkan Keputusan Presiden yang sebagai konstitusi, mengg antikan saat itu.

Konstituante pada tahun 1959 yang panas tarik ulur politik sehingga gagal kemudian pada 5-Juli-1959, Bung Karno satu itu memberlakukan kembali UUD 1945 Sementara UUDS 1950 yang berlaku pada

Pada saat itu, ada berbagai Presiden menunjuk Ketua dan W akil serta Wakil Ketua DPA sebagai Menteri MPRS menetapkan Bung Karno menjadi presiden seumur hidup.

penyimpangan 1945, termasuk: Ketua DPR/MPR dan Mahkamah Agung Negara

Periode UUD 1945 masa Orde Baru (11-Maret-1966 sampai 21-Mei-1998)

Selama Orde Baru (1966-1998), Pemerintah berjanji akan melaksanakan UUD 194 5 dan Pancasila secara konsekuen dan m urni. Akibatnya Selama Orde Baru, UUD 1945 menjadi sangat “sakral”, di antara melalui sejumlah aturan: 





Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum, yang merupakan implementasi Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983. Keputusan No. IV / MPR / 1983 mengenai Referendum yang antara lain menyatakan bahwa seandainya MPR berkeinginan mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus meminta masukan dari rakyat dengan mengadakan r eferendum. Keputusan No. I / MPR / 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan amandemen terhadapnya Masa (21-Mei-1998 sampai 19-Oktober-1999)

Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur (Sekarang Timor Leste) dari NKRI. Periode Perubahan UUD 1945 (sampai Sekarang)

Salah satu permintaan Reformasi pada tahun 98 adalah adanya amendemen atau perubahan terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan amandemen UUD 1945 antara lain karena pada zaman Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 13

(namun pada nyataannya tidak di tangan rakyat), tetapi kekuasaan yang sangat besar malah ada pada Presiden, hal tersebut karena adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (yang dapat menimbulkan multitafsir), dan kenyataan rumusan UUD 1945 mengenai semangat penyelenggara negara yang belum didukung cukup ketentuan konstitusi. Tujuan amandemen UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti kedaulatan rakyat, tatanan negara, pembagian kekuasaan, HAM, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, dll yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan aspirasi bangsa. Amandemen UUD 1945 mempunyai kesepakatan yaitu tidak merubah Pembukaan UUD 1945, dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga memperjelas sistem pemerintahan presidensial.

 

 

Dalam periode 1999-2002, terjadi 4 kali amendemen UUD 1945 yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR yaitu: Pada Sidang Umum MPR 1999, 14-21 Oktober 1999, Amandemen Pertama. Pada Sidang Tahunan MPR 2000, 7-18 Agustus 2000, Amandemen Kedua. Pada Sidang Tahunan MPR 2001, 1-9 November 2001, Amandemen Ketiga. Pada Sidang Tahunan MPR 2002, 1-11 Agustus 2002, Amandemen Keempat. HASIL AMANDEMEN UUD 1945 Amandemen Pertama

Perubahan 

  

 

 

 

ini

meliputi

9

pasal,

16

ayat

yang

Ditetapkan

pada

tanggal

19-Oktober-1999,

yaitu:

Pasal 7: Tentang Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 13 ayat 2 dan 3: Tentang Penempatan dan Pengangkatan Duta Pasal 5 ayat 1: Tentang Hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR Pasal 14 ayat 1: Tentang Pemberian Grasi dan Rehabilitasi Pasal 15: Tentang Pemberian tanda jasa, gelar, serta kehormatan lain Pasal 9 ayat 1 dan 2: Tentang Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Pasal 21: Tentang Hak DPR untuk mengajukan RUU Pasal 14 ayat 2: Tentang Pemberian abolisi dan amnesty Pasal 20 ayat 1-4: Tentang DPR Pasal 17 ayat 2 dan 3: Tentang Pengangkatan Menteri Amandemen Kedua

  

 

 

Perubahan ini tersebar dalam 7 Bab yang Ditetapkan tanggal 18-Agustus-2000, yaitu: Bab IX A: Tentang Wilayah Negara Bab VI: Tentang Pemerintahan Daerah Bab XA: Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Bab VII: Tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPR) Bab XV: Tentang Bahasa, Bendera, Lagu Kebangsaan dan Lambang Negara Bab X: Tentang Penduduk dan Warga Negara Bab XII: Tentang Pertahanan dan Keamanan Amandemen Ketiga



 



Perubahan ini tersebar dalam 7 Bab Bab II: Tentang MPR Bab I: Tentang Bentuk dan Kedaulatan Bab VIII A: Tentang BPK (Badan Pemeriksa keuangan) Bab III: Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara Bab VII A: Tentang DPR Wawasan Kebangsaan Indonesia

yang Ditetapkan

tanggal

9-November-2001,

yaitu:

Page 14

 

Bab V: Tentang Kementrian Negara Bab VII B: Tentang Pemilihan Umum Amandemen Keempat

Perubahan ini meliputi 19 pasal yang terdiri dari 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. yang Ditetapkan pada tanggal 10-Agustus-2002. Pada Amandemen keempat ini ditetapkan bahwa: UUD 1945 sebagaimana telah diubah merupakan UUD 1945 yang ditetapkan pada 18-Agustus-1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Perubahan tersebut diputuskan pada rapat Paripurna MPR RI ke -9 tanggal 18-Agustus-2000 pada Sidang T ahunan MPR RI dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang "Kekuasaan Pemerintahan Negara". dan Bab IV tentang "Dewan Pertimbangan Agung" dihapus. Naskah Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum amandemen, UU D 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralih an, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali amandemen, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, serta 2 pasal Aturan Tambahan.

Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa

Pengertian Persatuan dan Kesatuan

Persatuan dan kesatuan berasal dari kata "satu" yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah-belah. Kata Persatuan sendiri bisa diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Dengan demikian persatuan dan kesatuan memiliki makna "bersatunya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi". Persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa / negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, istilah "Persatuan Indonesia" merupakan faktor kunci yaitu sebagai sumber motivasi, semangat dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal tersebut juga tercantum pada Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "Dan perjuangan pergerakan Indonesia tlah sampelah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia kdepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sudah tampak saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang juga merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). dalam Pasal 1 ayat 1 UUD. Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, "Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik". selanjutnya ditegaskan dalam Sila ketiga Pancasila tentang tekad bangsa Indonesia mewujudkan persatuan tersebut. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 15

Makna Persatuan dan Kesatuan

Di dalam persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, terdapat 3 makna penting di dalamnya, yaitu: Menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan dan sikap saling tolong menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Menjalin rasa kemanusiaan memiliki sikap saling toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain..  



Prinsip Persatuan dan Kesatuan

Jika dikaji lebih jauh, dari arti dan makna persatuan dan kesatuan terdapat beberapa prinsip persatuan dan kesatuan dari keberagaman di Indonesia yang juga harus kita hayati: Prinsip Nasionalisme Indonesia

Kita harus mencintai bangsa Indonesia, namun hal tersebut bukan berarti kita harus mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada negara lain karena pandangan seperti itu akan mencelakakan sebuah bangsa. karena sikap tersebut bertentangan dengan sila kedua "Kemanus iaan yang adil dan beradab". Prinsip Bhinneka Tunggal Ika

Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai agama, suku, adat istiadat dan bahasa yang majemuk. Hal itu mewajibkan kita untuk saling menghargai dan bersatu sebagai bangsa Indonesia. Prinsip Kebebasan yang Bertanggung jawab

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME. kita memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap diri kita sendiri, terhadap sesama manusia, dan tanggung jawab dalam hubun gannya dengan Tuhan YME. Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-cita Reformasi

Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan makmur. Karena Persatuan merupakan modal dasar pembangunan nasional. Prinsip Wawasan Nusantara

Melalui wawasan nusantara, kedudukan masyarakat Indonesia diletakkan dalam kerangka kesatuan politik, budaya, ekonomi, sosial serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan ini, manusia Indonesia merasa satu, sebangsa senasib sepenanggungan, dan setanah air, serta memiliki satu tekad dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol: Perasaan senasib

Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang berada dalam masa penjajahan (pemerintahan kolonial). Kondisi tersebut telah melahirkan rasa memiliki perasaan senasib untuk bebas dari cekraman penjajah. Perasaan Senasib sepenanggungan ketika sama-sama merasakan penjajahan menjadikan mereka bersatu untuk berjuang melawan penjajah tanpa memandang latar belakang agama, suku, asal-usul etnis, bahasa maupun golongan. Sumpah Pemuda

Kebulatan tekad untuk menciptakan Persatuan Indonesia kemudian tercermin di ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta yang diprakarsai oleh pemuda perintis kemerdekaan yang berbunyi: Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 16



 

Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Bertumpah darah Satu Tanah Air Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Berbangsa Satu Bangsa Indon esia. Kami Putra dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia.

Sampai sekarang Sumpah Pemuda sering disebut sebagai pangkal tumpuan cita-cita menuju Indonesia merdeka. walaupun pada kenyataanya persatuan berkali-kali mengalami gangguan dan kerenggangan. Kebangkitan Nasional

Kebangkitan Bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia merdeka yang sangat momunental ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908, Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Suto mo beserta para mahasiswa STOVIA. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Bangsa Indonesia walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Setelah Organisasi Budi Utomo lahir kemudian bermunculan organiasasi lain yang bertujuan mencapai Kemerdekaan Indonesia. Organisasi tersebut adalah, Serikat Islam Tahun 1911, Muhammadiyah Tahun 1912, Indiche Partij Tahun 1911, Perhimpunan Indonesia Tahun 1924, Partai Nasional Indonesia Tahun 1929, Partindo Tahun 1933 dan sebagainya. Integrasi pergerakan dalam mencapai cita cita itu pertama kali tampak dalam bentuk federasi seluruh organisasi politik / organisasi masyarakat yang ada yaitu permufakatan perhimpunan-perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1927. Proklamasi Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi dari perjuangan bangsa Indonesia, ini berarti bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya pada saat diproklamasikan. Puncak bukanlah akhir, oleh karena itu perjuangan belum selesai karena itu kita sebagai generasi muda harus tetap berjuang untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan di segala bidang kehidupan. Proklamasi memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan sejak saat itu bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa campur dari negara lain. Arti Penting Persatuan dan Kesatuan Bangsa adalah sebagai alat untuk mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan yakni masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Karena Persatuan sangatlah penting untuk mencapai kesejahteraan bagi sebuah negara.

Pengertian dan Makna Bhinneka Tunggal Ika Admin I Dec 1, 2015 Kebangsaan

Pengertian dan Makna Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan (moto) yang dimiliki bangsa Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno dan seringkali diartikan dengan kalimat "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Jika Diterjemahkan per kata, kata bhinneka memiliki arti "beraneka ragam" atau "berbeda-beda". Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti "macam" yang merupakan pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti "satu". Kata ika berarti "itu". Jadi Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", Dimana kata Bhinneka Tunggal Ikan "Beraneka Satu Itu" bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan.


Page 17

Semboyan Bhinneka Tunggal Ikan sering digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, suku, ras, bahasa daerah, kepercayaan maupun agama. Kalimat Bhinneka Tunggal Ikan sendiri merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuno yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular sekitar abad ke-14 semasa kerajaan Majapahit. Kakawin ini merupakan kakawin yang mengajarkan toleransi umat beragama yaitu mengajarkan toleransi antara umat Buddha dengan umat Hindu Siwa. Bhinneka Tunggal Ika dalam Konteks Indonesia

Bangsa Indonesia beruntung telah memiliki falsafah bhinneka tunggal ika sejak dahulu ketika negara barat masih mulai memerhatikan tentang konsep keberagaman. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keberagaman. Jika dilihat dari kondisi alam saja Indonesia sangat kaya akan ragam flora dan fauna, yang tersebar dari ujung barat samapai ujung timur serta dari ujung selatan ke utara di terdapat sekitar 17508 pulau. Bangsa ini juga didiami lebih dari 1000 suku yang menguasai sekitar 77 bahasa daerah dan menganut berbagai agama dan kepercayaan. Keberagaman ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Atas dasar ini, para pendiri / proklamator bangsa sepakat untuk menggusunug bhinneka tunggal ika sebagai semboyan Bangsa Indonesia. Karena Bagi setiap masyarakat Indonesia, semboyan Bhineka Tunggal Ika dapat dijadikan sebagai dasar guna melaksanakan perwujudan terhadap kerukuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selayaknya, kita mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dengan cara menjalani kehidupan dengan saling menghargai dan menghormati setiap individu / warga negara, terlepas dari setiap perbedaan yang ada, tidak saling membedakan bahkan mencaci karena hal ini bisa menimbulkan konflik dan menjadi sumber atau awal pemecah kesatuan bangsa. Dengan Bhineka Tunggal Ika Rakyat Indonesia dilarang saling mendiskriminasi dengan memandang perbedaan suku, bentuk wajah, warna kulit, agama, dan lain sebagainya. Karena Semua rakyat indonesia perlu memiliki kesadaran bahwa Bangsa Indonesia terdiri dari banyak keragaman. Oleh karenanya semua rakyat indonesia harus menanamkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam hati, serta menyingkirkan dan membuang sikap egois yang selalu mengutamakan diri sendiri atau menomorsatukan asal daerahnya dan menganggap daerah lain tidak lebih penting daripada daerahnya.

Pengertian dan Penerapan Patriotisme dan Nasionalisme Pengertian Patriotisme Patriotisme berasal dari kata "Patriot" dan "isme" dalam bahasa Indonesia yang berarti jiwa kepahlawanan atau sifat

kepahlawanan. serta kata "Patriotism" dalam bahasa Inggris yang berarti sikap pantang menyerah, gagah berani, dan rela berkorban demi bangsanya. Patriotisme merupakan sikap yang bersumber dari perasaan cinta tanah air, sehingga menimbulkan rasa rela berkorban untuk bangsanya. Terdapat dua bentuk Patriotisme: Constructive Patriotisme (Patriotisme Konstruktif) keterikatan kepada bangsa atau negara dengan tetap menjunjung tinggi

toleran terhadap kritikan, sehingga bisa membawa perubahan positif bagi kesejahteraan bersama. Blind Patriotism (Patriotisme Buta) keterikatan kepada bangsa atau negara tanpa memperdulikan toleran terhadap kritik,

seperti dalam ungkapan: "benar atau salah, apapun yang dilakukan bangsa harus didukung sepenuhnya". sehingga hal tersebut bisa membawa peperangan dan kehancuran dunia. Perwujudan sikap patriotisme dapat dilaksanakan pada: Masa Damai (Pasca kemerdekaan) Sikap p atriotisme p ada masa damai dapat diwujudkan salah satunya dengan cara:

memajukan pendidikan, menegakkan hukum dan kebenaran, memberantas kemiskinan dan kebodohan, memelihara persaudaraan maupun persatuan, Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 18

Masa Perang (Darurat) Sikap patriotism pada masa perang (darurat) dapat diwujudkan dengan cara: ikut berperang secara

fisik melawan penjajah, petugas logistik, menjadi petugas dapur umum, menolong tentara (TNI) yang terluka, dsb. Pengertian Nasionalisme Nasionalisme bersumber dari kata "nasional" dan "isme" yaitu paham kebangsaan yang memiliki arti: semangat dan

kesadaran cinta tanah air, memelihara kehormatan bangsa, mempunyai kebanggaan sebagai penduduk bangsa, mempunyai rasa solidaritas kepada musibah dan kekurang terhadap saudara sebangsa dan senegaranya. Sedangkan Menurut Ensiklopedi Bahasa Indonesia: Nasionalisme merupakan sikap sosial dan politik dari sekelompok bangsa yang memiliki kesamaan b ahasa, wilayah, kebudayaan serta ke sam aan tujuan d an cita-cita dengan meletakkan kesetiaan yang tinggi terhadap kelompok negaranya. Terdapat Dua macam nasionalisme: Nasionalisme dalam arti luas

Paham kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airn nya dengan memandang bangsanya itu merupakan bagian dari bangsa lain di dunia. Nasionalisme arti luas mengandung prinsip-prinsip: kebersamaan, persatuan, kesatuan, dan demokrasi. Nasionalisme dalam arti sempit

Merupakan Paham kebangsaan yang sangat berlebihan (over) dengan menganggap bangsanya sendiri lebih hebat dari bangsa lain. Paham ini biasa disebut dengan istilah "Chauvinisme". Istilah tersebut pernah dianut di Jerman (pada masa Adolf Hitler), Jepang (pada masa Tenno Haika), Italia (pada masa Bennito Mussolini). Contoh bentuk nasionalisme: Nasionalisme kewarganegaraan merupakan sejenis nasionalisme dimana negara mendapat kebenaran politik dari penye rtaan

(partisipasi) aktif rakyatnya Nasionalisme agama adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan ag ama.

Misalnya, di India Nasionalisme bersumber seperti yang diamalkan oleh pengikut partai BJP bersumber dari agama Hindu. sedang di Irlandia semangat nasionalisme bersumber dari persamaan agama mereka yaitu Katolik. Nasionalisme etnis merupakan sejenis nasionalisme dmana negara mendapat kebenaran politik dari etnis atau budaya asal

sebuah masyarakat. Nasionalisme kenegaraan adalah variasi nasionalisme kewarganegaraan, yang selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Nasionalisme Budaya merupakan sejenis nasionalisme dimana negara mendapat kebenaran politik dari budaya bersama dan

tdak bersifat turun tmurun seperti ras, bahasa atau warna kulit. Nasionalisme romantik (biasah disebut nasionalisme identitas atau nasionalisme organik) merupakan nasionalisme dimana

negara memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah yang merupakan ekspresi dari sebuah ras atau bangsa. Penerapan Nasionalisme dan Patriotisme dalam Kehidupan Berbangsa

Nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan kehidupan yang cakupannya meliputi negara dan bangsa. Bentuk paling menonjol dari penerapan nilai-nilai tersebut adalah berani berkorban untuk memajukan masyarakat, bangsa maupun negara.


Page 19

Agar dapat menerapkan nilai patriotisme dan nasionalisme, seseorang harus mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Melihat begitu pentingnya patriotisme dan nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak mengherankan jika kedua hal tersebut perlu ditanamkan pada seluruh komponen bangsa.







Berikut beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme kepada semua elemen Bangsa (Indonesia): Memelihara semangat, disiplin, tekad, dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Meningkatkan disiplin nasional dan tanggung jawab sosial dalam rangka menumbuhkan sikap mental kesetiakawanan sosial, tepa selira, tenggang rasa, dan rasa tanggung jawab. Melakukan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab. Selain ketiga cara diatas, penerapan prinsip patriotisme dan nasionalisme dapat dilakukan dengan cara Pewarisan dan Keteladanan. Cara Pewarisan

Cara pewarisan dilakukan dengan mengadakan serangkaian kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa patriotisme dan nasionalisme pada generasi muda. Kegiatan tersebut seperti mengenal perjuangan tokoh -tokoh pahla wan, mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti museum, dan tapak tilas perjuangan bangsa. Sikap nasionalisme dan patriotisme hanya didapat pada orang yang meletakkan nasionalisme dan patriotisme sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Sikap tersebut perlu ditanamkan sejak dini. dan dapat diwujudkan di berbagai lingkungan, baik di sekolahan, lingkungan keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Wujud sikap Patriotisme dan Nasionalisme di lingkungan ke luarga:   



mendengarkan nasihat orang tua. membantu orang tua. menghormati dan menghargai orang tua. menjaga nama baik keluarga. Wujud sikap Patriotisme dan Nasionalisme di lingkungan sek olah:

 

 

menghormati guru; mengikuti upacara bendera dengan baik; menjaga keamanan lingkungan kelas. melaksanakan tata tertib sekolah; Wujud sikap Patriotisme dan Nasionalisme di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara:

 

 

  

menghargai lagu kebangsaan; bangga memiliki kebudayaan nasional; menghormati bendera kenegaraan; mencintai produksi dalam negeri; berani membela kebenaran dan keadilan. menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah; menghormati jasa para pahlawan; Cara Keteladanan

Dalam hal ini generasi sebelumnya memberikan keteladanan (contoh) sikap hidup yang mencerminkan patriotisme dan nasionalisme. Keteladanan dapat diberikan di berbagai aspek lingkungan, seperti masyarakat, sekolah dan keluarga. Keteladanan di lingkungan keluarga biasanya diberikan oleh ibu, ayah, atau anak yang lebih tua. Contoh keteladanan di lingkungan keluarga: Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 20







seorang kakak yang memberi teladan / contoh yang baik dalam hal kegiatan keagamaan. Keteladanan di lingkungan sekolah biasanya diberikan oleh Senior kelas (Kakak Kelas), guru maupun kepala sekolah. Contoh keteladanan di lingkungan. Turut serta secara aktif pada gerakan pramuka. Keteladanan di lingkungan masyarakat biasanya diberikan oleh tokoh masyarakat. Contoh keteladanan di lingkungan masyarakat. Turut serta secara aktif pada gerakan Karang Taruna.

Asas Sistem Sosial dan Budaya Indonesia Pada dasarnya, masyarakat Indonesia sebagai suatu kesatuan telah lahir jauh sebelum lahirnya masyarakat Indonesia. Peristiwa sumpah pemuda merupakan bukti jelas, Acara ini merupakan konsensus nasional yang dapat membuat masyarakat Indonesia terintegrasi pada gagasan Bineka Tunggal Ika. Konsensus merupakan persetujuan atau perjanjian yang bersifat umum tentang aturan, nilai-nilai, dan norma-norma dalam menentukan sejumlah upaya dan tujuan untuk mencapai peranan yang harus dilakukan serta imbalan tertentu dalam suatu sistem sosial.



 



Model integrasi atau Model konsensus yang menekankan akan unsur norma dan legitimasi memiliki landasan tentang masyarakat, yaitu sebagai berikut: Setiap unsur masyarakat memiliki fungsinya masing-masing dalam kehidupan masyarakat tersebut sebagai suatu sistem keseluruhan Keberlangsungan masyarakat itu berasaskan pada kerja sama dan mufakat akan nilai-nilai Setiap masyarakat memiliki suatu struktur yang abadi dan mapan Unsur dalam masyarakat itu seimbang dan terintegrasi Apabila pernyataan tersebut dikaji mendalam, peristiwa Sumpah Pemuda dapat dikatakan merupakan konsensus nasional yang mendapat perwujudannya di dalam sistem budaya Indonesia yang didasarkan pada 5 asas penting, yaitu: Asas persatuan dan kesatuan

Bangsa Indonesia terdiri adri beraneka ragam budaya, suku, adat istiadat daerah, bahasa, Agama dan sebagainya yang telah membentuk Negara Republik Indonesia dan meletakkan persatuan dan kesatuan sebagai asas sosial budayanya. Asas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha (Tuhan Y ME) Esa lah manusia dapat mencapai segalanya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebab pada akhirnya apa yang diperoleh manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara, bahkan kemerdekaan semua itu merupakan rahmat Tuhan YME. Asas kedaulatan rakyat

Dalam menjalankan Kehidupan baik itu pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa atau bernegara selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Asas merdeka

Kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, karena itu kehidupan pribadi, masyarakat, dan berbangsa yang bebas itu tetap harus mempunyai tanggung jawab dan kewajiban bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi kemerdekaan tersebut. Asas adil dan makmur

Setiap warga dalam kehidupan harus memiliki kehidupan yang layak dan adil sehingga pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pakaian, pangan, perumahan serta kepercayaan terhadap Tuhan menjadi hak yang dipertanggungjawabkan dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 21

Unsur-unsur Sistem Sosial Budaya Menurut Alvin L. Bertrand terdapat Sepuluh unsur sistem sosial, yaitu: 

  

 

 

 

 

 

Perasaan (sentiment) Norma Tujuan Tujuan Keyakinan (pengetahuan) Status dan peranan Tingkatan atau pangkat (rank) Status dan peranan Sanksi Tekanan ketegangaan (stress strain) Kekuasaan atau pengaruh (power) Sanksi Sarana atau fasilitas Sedangkan Menurut Bronislaw Malinowski terdapat empat unsur sistem sosial, yaitu: Organisasi ekonomi Sistem norma sosial, yang memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk bekerjasama serta menyesuaikan diri Organisasi politik Alat atau Lembaga Pendidikan (Keluarga) Fungsi Sistem Sosial Budaya

Fungsi sistem Sosial Budaya adalah untuk mengatur, menata dan juga menetapkan tidakan serta tingkah laku di masyarakat. Proses pembelajaran sistem ini dilakukan dengan pembudayaan atau pelembagaan yang bertujuan agar dapat menyesuaikan diri (sikap dan pikiran) denngan norma adat, dan peraturan yang hidup dan berlaku di lingkungan kebudayaannya. Proses pembelajaran dilakukan sejak kecil dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan seterusnya. Dimulai dari meniru apapun yang ada di lingkungan keluarga kemudian tindakan (tingkah) tersebut akan menimbulkan dorongan untuk di implementasikan kedalam kepribadian sehingga menjadi norma dan pola yang mengatur tindakan yang dibudayakan. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan NKRI - Sebagai seorang warga negara yang cintai terhadap tanah air, semestinya kita wajib

mengetahui mengenai NKRI walaupun hanya secara sederhana (ringkas) saja. Artikel dibawah ini akan menambah pengetahuan serta wawasan sobat mengenai Pengertian, Fungsi, dan Tujuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). di dunia ini ada banyak bentuk kenegaraan antara lain: negara dominion, negara serikat, negara uni, negara protektorat, serta trust dan mandat. Sedangkan bentuk negara yang dipakai oleh Indonesia ialah negara kesatuan dengan bentuk republik. bentuk tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1.

Pengertian, Fungsi, dan Tujuan NKRI Pengertian NKRI

Berdasarkan latar belakang terbentuknya Indonesia, bisa disimpulkan bahwa NKRI merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedang Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia menutut UUD 1945 Pasal 1 ( 1) berbunyi sebagai berikut: Negara Indonesia ialah Negara Kes atuan, yang berbentuk Republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten, yang tiap-tiap kota, kabupaten dan provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang undang.


Page 22

Secara umum fungsi dan Tujuan negara ialah: Fungsi negara 

 



Menegakkan keadilan melaui lembaga-lembaga peradilan yang sesuai dengan undang-undang. Mengusahakan kemakmuran, kesejahteraan, serta keadilan bagi rakyatnya. Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah hal-hal buruk dalam masyarakat. Dalam kasus ini negara berperan sebagai stabilisator, yakni pihak yang menstabilkan keadaan di masyarakat. Mempertahankan tegaknya kedaulatan negara serta mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup negara. Tujuan negara:



 

Untuk mencapai kesejahteraan umum Untuk melaksanakan ketertiban umum Untuk memperluas kekuasaan. Tujuan negara menurut Ahli: Tujuan Negara Menurut ajaran Plato



Tujuan Negara Yaitu mewujudkan kesusilaan manusia sebagai makhluk sosial dan individu.



Tujuan Negara Menurut Rousseau Tujuan negara ialah menciptakan persamaan dan kebebasan bagi warga negaranya.



Tujuan Negara Menurut Roger H. Soltau Tujuan Negara Yaitu memungkinkan rakyatnya berkembang dan mengembangkan daya ciptanya sebebas mungkin.



Tujuan Negara Menurut Shan Yang dan Machiavelli Negara Bertujuan untuk memperluas kekuasaan sehingga rakyat wajib mau berkorban untuk kejayaan negara.



Tujuan Negara Menurut Harold J. Laski Negara memiliki tujuan untuk menciptakan keadaan yang baik agar rakyatnya bisa mencapai keinginan secara maksimal.



Tujuan Negara Menurut ajaran Negara Hukum Tujuan Negara ialah menyelenggarakan ketertiban hukum yang berlaku di negara tersebut.



Tujuan Negara Menurut ajaran Teokratis Tujuan Negara yaitu mencapai hidup yang tenteram dan aman dengan taat kepada Tuhan YME.



Tujuan Negara Menurut ajaran Negara Polis Tujuan Negara yaitu mengatur ketertiban serta keamanan di dalam negara.





Tujuan Negara Menurut Agustinus dan Thomas Aquinas Tujuan Negara ialah mencapai kehidupan dan penghidupan yang aman dan tentram dengan taat dan dibawah pim pinan Tuhan YME. Tujuan Negara Menurut ajaran Negara Kesejahteraan Tujuan Negara ialah mewujudkan kesejahteraan umum. Tujuan NKRI



Tujuan nasional Negara Indonesia sesuai dengan yang tertulis di pembukaan UUD 1945, yaitu: Memajukan kesejahteraan umum. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 23

 



Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi NKRI



 

 

  



Berdasarkan tujuan nasional Negara Indonesia, maka fungsi NKRI dapat disimpulkan sebagai berikut: Fungsi membentuk kelembagaan Negara Fungsi membuat UUD Fungsi menentukan anggaran pendapatan dan belanja negara Fungsi membuat undang-undang dan peraturan-peraturan umum Fungsi pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara Fungsi pertimbangan Fungsi pemerintahan menyelenggarakan kemakmuran Fungsi kehakiman Fungsi perencanaan (kegiatan pembangunan Negara).

Pengertian dan Macam-Macam Kebijakan Pemerintah Istilah kebijakan atau kebijaksanaan yang diterjemahkan dari kata policy memang biasanya dihubungkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan (wewenang) untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. oleh beberapa ahli maupun organisasi kebijakan diartikan sebagai berikut ini: Friedrik (1963) Berpendapat Bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala -kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkingkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan. Menurut PBB: Kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai dasar pedoman (untuk) bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana. Anderson (1 979) Berpendapat Bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (a purposive corse of pro blem or matter of concern). Lasswell (1970) Berpendapat Bahwa kebijakan ad alah sebagai suatu program pencapaian tuju an, nilai-nilai dan praktikpraktik yang terarah (a projected program of goals values and practices). Heclo (1977) Berpendapat Bahwa kebijakan merupakan cara bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Amara Raksasa T aya (1976) Berpendapat Bahwa kebijakan ialah suatu t aktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Budiardjo (1988) Berpendapat Bahwa kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Anderson Berpendapat Bahwa Kebij akan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Carter V. Good (1959) Berpendapat Bahwa kebijakan merupakan sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum dan memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan. Indrafachrudi (1984) Berpendapat Bahwa kebijakan adalah suatu ketentuan pokok yang menjadi dasar dan arah dalam melaksanakan kegiatan administrasi atau pengelolaan. 




















Page 24







Carl Friedrich Berpendapat Bahwa Kebijakan ialah sebuah tindakan yang meng arah pada tujuan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Eulau (1977) Berpendapat Bahwa kebijakan merupakan keputusan tetap, dicirikan oleh tindakan yang bersinambung dan berulang-ulang pada mereka yang membuat dan melaksanakan kebijakan. Menurut KBBI: Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tetang perintah, organisasi, dan lainnya).

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting pada organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program maupun pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan bisa juga diartikan sebagai mekanisme politis, finansial, m anajemen, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Jadi kebijakan merupakan seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapainya. Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah (melalui kebijakan pemerintah). Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dan hari ke hari yang membawa dampak pada warganegaranya. Dalam literatur administrasi. (Subarsono, 2005:87) Untuk lebih memahami tentang kebijakan pemerintah, Berikut Definisi Pemerintah Menurut Para Ahli : Definisi Pemerintah Menurut Para Ahli: 









Thomas R. Dye mengatakan Kebijaksanaan pemerintah merupakan apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi Thomas R. Dye itu didasarkan pada kenyataan, bahwa banyak sekali masalahmasalah yang harus diatasinya, banyak sekali kainginan dan kehendak rakyat yang harus dipenuhinya. (Soenarko, 2003:41) Dimock dalam bukunya yang berjudul Public Administration mengarahkan kebijaksana an pemerintah adalah perpaduan dan kristalisasi dan pada pendapat- pendapat dan keinginan-keinginan banyak orang dan golongan-golongan dalam masyarakat. (Soenarko, 2003:43) Robert Eyestone mengatakan kebijaksanaan pemerintah adalah hubungan suatu lembaga pemerintah terhadap lingkungannya. (Soenarko, 2003:42) Carl J. Friedrich mengatakan kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau Pemerintah d alam suatu lingkunga n dengan halangan-halangan dan kesem patan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu. (Soenarko, 2003:42) Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mengatakan Kebijakan dapatlah diberi definisi sebagai suatu keputusan yang siap dilaksanakan dengan ciri adanya kemantapan perilaku dan berulangnya tindakan, baik oleh mereka yang membuatnya maupun oleh mereka yang harus mematuhinya. (Soenarko, 2003:41)


Page 25

Macam - macam kebijakan Pemerintahan di Bidang Keuangan 1. Uang

Uang memiliki peranan penting dalam menetukan kegiatan ekonomi masyarakat suatu negara. Sudah sejak lama para ahli ekonomi sepakat bahwa uang bisa berakibat baik bagi perekonomian, tetapi uang kadang-kadang juga bisa berakibat buruk bagi perekonomian, dan para ahli ekonom juga sepakat bahwa uang yang tersedia dalam perekonomian sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kesetabilan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Uang adalah benda yang disetujui oleh masyarakat umum sebagai alat pelantara tukar menukar dalam perdagangan. Fungsi uang dalam perekonomian yaitu: sebagai alat pertukaran sebagai pengukur nilai sebagai perhitungan dan akuntansi sebagai penyimpan nilai sebagai instrumen term of payment Motif orang mennyimpan uang adalah: motif transaksi motif berjaga-jaga motif spekulasi 

 

 



 

2. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga umum barang dan jasa secara terus menerus akibat dari tidak ada keseimbangan arus barang dan arus uang. Suatu negara yang mengalami inflasi memiliki ciri - ciri sebagai berikut : 1. harga barang pada umumnya dalam kondisi naik terus menerus 2. Arus barang relatif sedikit 3. Arus uang yang beredar melebihi kebutuhan 4. nilai uang (daya beli uang) menjadi turun Pencegahan inflasi telah lama menjadi salah satu tujuan utama dari kebijaksanaan ekonomi makro pemerintahan dan bank sentral dinegara manapun. Hal ini disebabkan inflasi dianggap sebagai suatu yang tidak diinginkan dan inflasi memberi pengaruh yang tidak baik terhadap distribusi pendapatan (masyarakat berpendapat rendah akan menderita), kegiatan pi njam meminjam (pemberi pinjaman beruntung, peminjam merugi), spekulasi dan persaingan dalam perdagangan internasional. 3. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah ( Bank Sentral ) untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Sejak tahun 1945, ke bijakan moneter hanya digunakan sebagai kebijakan e konomi untuk mencapai stabilitaas ekonomi jangka pendek. Adapun kebijakan fiscal digunakan dalam pengendalian ekonomi jangka panjang. Namun pada saat ini kebijakan moneter me rupakan kebijakan utama yang dipergunakan untuk pengendalian ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, pemerintah dapat melakukan kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar. 1. Easy Money Policy, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar dengan cara : Memberikan kredit longgar. Menurunkan tungkat suku bunga Menurunkan cadangan Kas Membeli surat-surat berharga 2. Tight Money Policy, yaitu kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara :  

 


Page 26

Membatasi pemberian kredit Menjual surat berharga Menaikan suku bunga Menaikan cadangan kas Jadi cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi inflasi adalah melalui kebijakan uang kertas, kebijakan fiscal, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan internasional dan kebijakan harga.  

 

4. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal pada prinsipnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Sumbersumber penerimaan negara antara lain dari pajak, penerimaan bukan pajak serta bantuan/pinjaman dan luar negeri. Selain itu, pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok besar yakni pengeluaran yang bersifat rutin seperti membayar gaji pegawai, belanja barang serta pengeluaran yang bersifat pembangunan. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber- sumber penerimaan dan a lokasi pengel uaran negara yang tercantum dalam APBN. Sedangkan kebijakan atau kebijaksanaan pemerintah mempunyai beberapa tingkatan yaitu: Kebijakan Nasional

Yaitu kebijakan Negara yang bersifat fundamental dan strategis untuk mencapai tujuan nasional/Negara sesuai dengan amanat UUD 1945 GBHN. Kewenangan dalam pembuat kebijaksanaan adalah MPR, dan presiden bersama-sama dengan DPR. Bentuk kebijaksanaan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa: UUD 1945 Ketetapan MPR Undang-undang Peraturan pemerintah pengganti undang undang (Perpu) dibuat oleh pre siden dalan h al kepentingan memaksa setelah mendapat persetujuan DPR. 

  

Kebijaksanaan Umum

Kebijaksanaan yang dilakukan oleh presiden yang bersifat nasional dan menyeluruh berupa penggarisan ketentuan ketentuan yang bersifat garis besar dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagai pelaksanaan UUD 1945, ketetapan MPR maupun undang undang guna mencapai tujuan nasional. Penetapan kebijaksanaan umum merupakan sepenuhnya kewenangan presiden, sedangkan bentuk kebijaksanaan umum tersebut merupakan tertulis berupa peraturan perundang-undangan se perti hal nya keputusan presiden (Kepres), peraturan pemerintah (PP) maupun Instruksi Presiden (Inpres). Sedangkan kebijaksanaan pelaksanaan dari kebijakan umum tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan umum serta strategi pelaksanaan dalam suatu bidang tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang tertentu. Penetapan kebijaksanaan pelaksanaan terletak pada para pembantu presiden yaitu para menteri atau pejabat lain setingkat dengan menteri dan pimpinan sesuai dengan kebijaksanaan pada tinkat atasnya serta perundang-undangan berupa peraturan, keputusan atau instruksi pejabat tersebut (pejabat/menteri) Strategi kebijakan

Merupakan salah satu kebijakan pelaksanaan yang secara hirarki dibuat setingkat menteri, gubernur, walikota/bupati berupa surat keputusan yang mengatur tata laksana kerja dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Pengertian strategi merupakan serangkaian sasaran organisasi yang kemudian mempengaruhi penentuan tindakan komprehensif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan atau alat dengan mana tujuan akan dicapai


Page 27

Tugas, Wewenang, Fungsi, Hak dan Kewajiban Lembaga Pemerintah di Indonesia Admin I Apr 24, 2016 Kebangsaan



  

Tugas, Wewenang, Fungsi, Hak dan Kewajiban Lembaga Pemerintah di Indonesia - Lembaga N egara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yakni: Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD seperti Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, BPK, dan KY; Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden; Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU seperti KPK, Kejaksaan Agung, PPATK, KPU, Bank Indonesia, KPI, Ombudsman dll; Presiden Tugas Presiden :

 

 





 

 

  

 

 

 

Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan udara, laut dan darat. menjalankan pemerintahannya sesuai dengan UUD dan UU. memastikan apakah jajaran pemerintahannya temasuk kepolisian dan kejaksaan telah patuh kepada UUD dan UU yang berlaku. Mengajukan Rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan terhadap RUU ber sam a DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa) Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Mahkamah Agung) Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Menyatakan perang serta membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain sesuai dengan persetujuan DPR Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU Meresmikan anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang dipilih oleh DPR dan memperhatikan pertimbangan DPD. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, Mahkamah Agung dan DPR Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan sudah disetujui DPR Kewenangan dan Kekuasaan Presiden :

 

 

  

 





Mengangkat duta dan konsul untuk negara lain dengan pertimbangan DPR. Menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR. Memberikan Amnesti dan Abolisi Rehabilitasi dengan pertimbangan dari DPR. Memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan pertimbangan dari MA (Mahkamah Agung). Menetapkan dan mengajukan anggota dari hakim konstintusi. Menetapkan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY / Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Memegang kekuasaan tertinggi atas AU / Angkatan Udara, AD / Angkatan Darat dan AL / Angkatan Laut. Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh Undang-Undang Membuat perjanjian yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau mempengaruhi beban keuangan negara. Menyatakan perang dengan negara lain, damai dengan negara lain dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan dan sebagainya yang diatur oleh UU. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 28

Tanggungjawab Presiden : 



Membangun sebuah suksesi dengan terus menjaga kontinuitas kekuasaan, dengan memperhatikan konstitusi maupun landasan ideology pancasila. Didorong untuk memperkuat konstitusi yang menjadi kontrak sosial seluruh lapisan masyarakat Indonesia. presiden dan kabinetnya bekerja keras untuk memberi kepastian kepada masyarakat, bahwa pemerintahannya tunduk dibawah konstitusi UUD 1945 ( Hasil Amandemen ). Fungsi presiden sebagai kepala Negara :

 



 

 

  

 



 

 



Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Menyatakan kondisi bahaya, Ketentuan dan akibat kondisi bahaya ditetapkan dengan UU. Dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan / atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU har us dengan persetujuan DPR. Mengangkat Duta dan Konsul, Dalam mengangkat Duta, memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi rehabilitasi dan grasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Hukum. Dalam hal lkhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti UU. Membahas Rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuan bersama DPR. Mengkonfirmasi Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama DPR untuk menjadi UU. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan perset ujuan DPR. Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas member nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dipilih oleh DPR atas dasar pertimbangan DPD. Menetapkan Calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan DPR untuk menjadi Hakim Agung. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Hak dan Kewaiban Presiden :



  

 

 

 



  



Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD ( Pasal 4 ayat 1 ) Pengangkatan dan pemberhentian menteri -menteri ( pasal 17 ayat 2 ) Menetapkan peraturan pemerintahan ( Pasal 5 ayat 2 ) Membuat perjanjian internasional lainnya, dengan persetujuan DPR ( pasal 11 ayat 2 ) Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL dan AU ( Pasal 10 ) Memberi grasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan MA ( Pasal 14 ayat 1 ) Menyatakan keadaan bahaya ( Pasal 12 ) Mengangkat duta dan konsul ( Pasal 13 ayat 1 ). Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR ( Pasal 13 ayat 2 ) Menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR ( Pasal 13 ayat 3 ) Memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa ( Pasal 9 ayat 1 ) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR ( Pasal 14 ayat 2 ) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR ( Pasal 11 ayat 1 ) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam UU ( pasal 15 ) Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden ( Pasal 16 ) Berhak mengajukan RUU kepada DPR ( Pasal 5 ayat 1 ) Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 29

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tugas dan wewenang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat : 













Melantik presiden dan wakil presiden dalam sidang paripurna MPR Memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua d alam pemilihan umum sebelumnya sampai habis masajabatanya. Mengubah dan menetapkan UUD Memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan putusan Mahkamah K onstitusi untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan untuk menyampaikan penjelasan dalam Sidang Paripurna Majelis; Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya; Memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi keko songan jabatan W akil Presiden dalam masa jabatanya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari; Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan p-residen dan wakilnya dalam masa jabatanya dan wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan alasannya didalam siding Fungsi Anggota MPR RI :





Berfungsi untuk mengubah atau mengganti Presiden yang tidak adil dalam menjalankan tugasnya. Berfungsi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baik, jujur, dan adil. Hak-hak Anggota MPR RI :

  

 

 

menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memilih dan dipilih Protokoler imunitas membela diri keuangan dan administratif. Kewajiban Anggota MPR RI :

 

 



melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tugas dan Wewenang DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) :



 



Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 30







 

 



Mengundang DPD pntuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I Menerima dan membahas usulan Rancangan UndangUndang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-UndÃ ng yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Hak-Hak Anggota DPR RI :



  

 

 

Mengajukan rancangan undang-undang Menyampaikan usul dan pendapat Memilih dan dipilih Mengajukan pertanyaan Membela diri Protokoler Imunitas Keuangan dan administrative Kewajiban Anggota DPR RI :





  

 

 

Melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang undangan Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya Mentaati kode etik dan Peraturan Tata tertib DPR Fungsi Anggota DPR RI :







Legislasi Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Pengawasan Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang serta APBN. Anggaran Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.


Page 31

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tugas DPD (Dewan Perwakilan Daerah): 











Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ek onomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam penjelasan diatas Wewenang Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) :

 









Memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai pemilihan anggota BPK. Dapat mengajukan ke DPR RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemerkaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU PABN dan RUU yang terkait dengan pajak, pendidikan dan agama. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam d an sumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. Menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK. Ikut membahas RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Hak-Hak Anggota DPD RI :



  

 

Menyampaikan usul dan pendapat Memilih dan dipilih Membela diri Protokoler Imunitas Keuangan dan Administratif Kewajiban Anggota DPD RI :





 

 

Mengamalkan Pancasila Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dam men aati se gala peraturan perundang undangan Menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 32

 

 

Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah Menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPD Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini: 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

mengusulkan pengangkatan hakim agung; Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial adalah 5 tahun. 

Tugas Komisi Yudisial ( KY ) :  



 

 

Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung Mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapat kan persetujuan dan selanjut nya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden Menjaga dan menegakkan kehormatan, kleluhuran martabat, serta perilaku hakim. Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung Menetapkan calon Hakim Agung Wewenang Komisi Yudisial ( KY ) :

 

Memutuskan pengangkatan hakim agung Mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan,keluhuran,martabat serta perilaku hukum. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tugas Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK ) :

 

 

  

Memeriksa tanggungjawab tentang keuangan Negara. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR Memeriksa tanggung jawab keuangan Negara apakah telah digunakan sesuai yang telah disetujui DPR. Memeriksa tanggungjawab pemerintah tentang keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan APBN Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR Memeriksa semua pelaksanaan APBN Pelaksanaan pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan UU Wewenang Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK ) :





  

Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang dan atau unit organisasi yang mengelola keuangan negara. Meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan pemerintah atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan terhadap undang – undang. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik pemeriksaan Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyajikan laporan pemeriksaan. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 33

Mahkamah Konstitusi (MK) Tugas Mahkamah Konstitusi ( MK ) : 

  



Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai digaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD 1945. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Ungang Dasar, Wewenang Mahkamah Konstitusi ( MK ) :

 

 

Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Memutus pembubaran partai politik Memutus sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga Negara, yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 Kewajiban Mahkamah Konstitusi ( MK ) :

1.

2. 3.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: Telah melakukan pelanggaran hukum berupa a) penyuapan b) korupsi c) penghianatan terhadap negara d) atau tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Mahkamah Konstitusi ( MK ) :

 

 





Kesatuan masyarakat hukum adat (untuk pengujian UU) Perorangan warga negara Indonesia (untuk pengujian UU) Pemerintah (untuk pembubaran partai politik) Peserta pemilihan umum, baik pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk perselisihan hasil pemilu) Badan hukum publik atau privat (untuk pengujian UU) Lembaga negara (untuk pengujian UU dan sengketa antar lembaga) Fungsi Mahkamah Konstitusi ( MK ) :

 



menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitu si itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya Untuk menguji apakah suatu undang -undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi. pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Mahkamah Agung (MA) Fungsi Anggota Mahkamah Agung ( MA ) : Fungsi Peradilan



Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, MA ialah pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi & peninjauan kembali guna menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Indonesia diterapkan secara tepat, adil dan benar. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 34





Berkaitan dengan fungsi peradilan adalah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji dan menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan perlu ditinjau dari isinya (materinya) dan bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang -undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memer iksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Fungsi Mengatur





Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang -undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengka p untuk me ngisi kekurangan atau ke kosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang -undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985) Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang Fungsi Pengawasan





Mahkamah Agung menjalankan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar serta berpedoman pada azas peradil an yang cepat, sederhana dan biaya rendah, tanpa mengurangi kebeb asan Hakim d alam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970). Mahkamah Agung melakukan pengawasan, kepada penegak pengadilan serta tingkah laku para Hakim dan para pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok ke kuasaan, Kehakiman, yaitu dalam hal Memeriksa, menerima, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan menerima keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi teguran, peringatan serta petunju k yang diperlukan tanpa mengurangi Kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Fungsi Administratif





Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud P asal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 sec ara organisatoris, administrative dan finansial sampai s aat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang -undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Fungsi Nasehat









Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kep ala Negara dalam r angka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkam ah Agung memberikan nasihat dan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara. Fungsi Lain-lain


Page 35



Selain tugas pokok untuk memeriksa, menerima dan mengadili serta menyelesaikan setiap per kara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung juga diserahi tugas serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Kekuasaan Mahkamah Agung ( MA ) :

1.

memeriksa dan memutus a) permohonan kasasi; b) sengketa tentang kewenangan mengadili; c) permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. 3. 4. 5.

memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga Tinggi Negara. menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara untuk pemberian atau penolakan grasi. melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Hak Mahkamah Agung (MA) :







Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang; memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi

Undang-Undang yang Mengatur Tentang Lembaga Negara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam UUD 1945 Pasal 2 ayat 1 (Amandemen IV) Presiden diatur dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat 1 Wakil Presiden diatur dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat 2 Menteri dan Kementrian Negara diatur dalam UUD 1945 pasal 17 Amandement I dan Pasal 17 Ayat 4 (Amandemen III) Dewan Pertimbangan Presiden diatur dalam UUD RI Pasal 16 (Amandemen IV) Duta diatur dalam UUD RI Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 Konsul diatur dalam UUD RI Pasal 13 ayat 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam UUD RI 1945 Pasal 19 Amandemen II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam UUD RI 1945 Pasal 22C dan 22D (Amandemen III) Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD RI 1945 Pasal 24C dan UU No. 23 Tahun 2003 Mahkamah Agung diatur dalam UUD RI 1945 Pasal 24 Ayat 2 (Amandemen III) dan Pasal 24A dan UU No. 5 Tahun 2004S Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dalam UUD RI 1945 Pasal 23E Ayat 1 (Amandemen III) Pemerintah Daerah Provinsi diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1A dan UUD 1945 Pasal 18 (Amandemen II) Gubernur diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 24 Ayat 2 DPRD Provinsi diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 39 dan Pasal 18 ayat 3 UUD 1945 Pemerintah Daerah Kabupaten diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 (Amandemen II) dan UU 32 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1B Bupati diatur dalam UU No. 32 Pasal 24 Ayat 2 dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 DPRD Kabupaten diatur dalam UU 32 Tahun 2004 Pasal 39 dan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 Walikota diatur dalam UU 32 Tahun 2004 Pasal 24 Ayat 2 DPRD Kota diatur dalam UU 32 Tahun 2004 Pasal 39 Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 TNI diatur dalam UUD Pasal 30 (Amandemen II) dan Pasal 10 UUD 1945 TNI Angkatan Darat diatur dalam Pasal 10 UUD 1945 TNI Angkatan Laut diatur dalam Pasal 10 UUD 1945 TNI Angkatan Udara diatur dalam Pasal 10 UUD 1945


Page 36

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Kepolisian Negara diatur dalam UUD Pasal 30 (Amandemen II) dan UU No. 2 Tahun 2002. Komisi Yudisial diatur dalam UUD RI 1945 Pasal 24B Ayat 1 (Amandemen III) dan UU No. 22 Tahun 2003 KPU diatur dalam UUD RI 1945 Pasal 22E Ayat 5 (Amandemen III) Bank Sentral diatur dalam UUD RI 1945 Pasal 23D (Amandemen IV) Kejaksaan Agung diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 Satuan Pemerintah Daerah Khusus diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 18 Tahun 2001 Menteri Luar Negeri sebagai menteri triumpirat diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 Menteri Dalam Negeri sebagai triumpirat bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 34. Menteri Pertahanan yang bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 35. Pemerintahan Daerah Kota diatur dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD1945.

Tata Urutan Perundang Undangan Indonesia 1.

Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.

Urutannya yaitu : 1) UUD 1945; 2) Ketetapan MPR; 3) UU; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Keputusan Presiden; 6) Peraturan Pelaksana yang terdiri dari : Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri. Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku. 2. Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang . Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan RI yaitu : 1) UUD 1945; 2) Tap MPR; 3) UU; 4) Peraturan pemerintah pengganti UU; 5) PP; 6) Keppres; 7) Peraturan Daerah; Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku. 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) UU/Perppu; 3) Peraturan Pemerintah; 4) Peraturan Presiden; 5) Peraturan Daerah. Ketentuan dalam Undang-Undang ini sudah tidak berlaku. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .


Page 37

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan MPR; 3) UU/Perppu; 4) Peraturan Presiden; 5) Peraturan Daerah Provinsi; 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sistem Pemerintahan Indonesia –

 

 

 

Sistem Tata Negara / Sistem Pemerintahan memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan suatu negara. Di dunia ini terdapat beberapa macam sistem pemerintahan yang masing-masing mempunyai kelebihan, kekurangan, karakteristik, serta perbedaan masing-masing. Sehingga diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing negara, sistem ini dapat dibedakan menjadi : Parlementer Presidensial Semipresidensial Komunis Liberal Demokrasi liberal Sistem pemerintahan merupakan cara pemerintah dalam mengatur segala yang berhubungan dengan pemerintahan. Secara luas sistem pemerintahan bisa diartikan sebagai sistem yang menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum minoritas dan mayoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, ekonomi, pertahanan, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Secara sempit, Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari masyarakat. Sehingga Sistem Pemerintahan bisa diartikan sebagai sebuah tatanan utuh yang terdiri dari bermacam macam komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan serta memengaruhi dalam mencapaian fungsi dan tujuan pemerintahan. Sistem ini bermanfaat untuk menjaga kestabilan pemerintahan, pertahanan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen

Sebelum diamandemen, UUD 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Presiden, Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).


Page 38

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD

1945 

  

 



 

tentang

7

kunci

pokok

sistem

pemerintahan

negara

indonesia,

sebagai

berikut:

Sistem Konstitusional. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). Kekuasaan tertinggi negara ada di tangan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden merupakan penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Dari tujuh kunci pokok sistem pemerintahan diatas, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan Presidensial. Sistem pemerintahan Presidensial ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru. Ciri dari sistem pemerintahan Presidensial kala itu ialah adanya kekuasaan yang sangat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan persetujuan maupun pertimbangan DPR sebagai wakil rakyat. Karena tidak adanya pengawasan dan persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung mudah disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang solid dan kompak serta Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia pada masa itu ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkan. Memasuki masa Reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik (demokratis). Untuk itu, harus disusun pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi (Pemerintah konstitusional). Pemerintah konstitusional memiliki ciri bahwa konstitusi negara itu berisi : Jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 39

Sistem pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

Salah s atu tuntutan Reformasi 1998 ialah dilakukannya am andemen pada UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (namun kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (yang dapat menimbulkan mulitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu ialah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, HAM, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, eksistensi negara hukum dan negara demokrasi, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah Amandemen UUD 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut: Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sistem pe merintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

Pada masa sekarang ini, bisa disebut sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen ke 4 tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan yang baru ini diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu pada tahun 2004. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut:  

 

Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Bentuk negara kesatuan yang memiliki prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi menjadi beberapa provinsi. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 40







 



Parlemen terdiri dari dua bagian (bikameral), Dewan Perwakil an Daerah ( DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Para anggota DPR dan DPD merupakan anggota MPR. DPR mempunyai kekuasaan legislatif serta kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Kabinet / menteri diangkat oleh presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sistem pemerintahan ini juga meng ambil elemen-elemen dari sistem pemerintahan parlementer dan mel akuk an pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan yang ada pada sistem presidensial. Beberapa variasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia ialah sebagai berikut : Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Parlemen mendapat kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak anggaran (budget) Presiden sewaktu-waktu bisa diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun tidak secara langsung. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu persetujuan dan pertimbangan DPR. Sistem Pemerintahan Indonesia Saat Ini (Setelah Diamandemen)

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi, "bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat". Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, yang berb unyi, "Negara Indonesia adalah neg ara kesatuan yang berbentuk republik". Dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya ialah Republik. Selain bentuk pemerintahan republik dan bentuk negara kesatuan, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar". Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensial. Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktiknya b anyak elemen elemen dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia ialah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial (mayoritas) dengan sistem pemerintahan parlementer (minoritas). Apalagi bila dirunut dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan Periodisasi diantaranya : Sistem Pemerintahan , 

  



Tahun 1945-1949, Indonesia pernah menganut Sistem Pemerintahan Presidensial Tahun 1949-1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu Tahun 1950-1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal Tahun 1959-1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial secara demokrasi terpimpin. Tahun 1966-1998 (Orde Baru), Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial Terdapat perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal tersebut diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru ini antara lain adanya pemilihan secara langsung, mekanisme check and balance, sistem bikameral dan pemberian kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk melakukan pengawasan serta fungsi anggaran.


Page 41

Pengertian Eksekutif, Legislatif, Yudikatif Serta Fungsi dan kekuasaanya Pengertian Eksekutif, Legislatif, Yudikatif Serta Fungsi dan kekuasaanya - Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari beberapa lembaga kenegaraan sesuai dengan fungsionlitasnya masing-masing. Dalam melaksanakan roda pemerintahan, Indonesia dijalankan oleh sejumlah lembaga penting, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam struktur kepemerintahan Indonesia kita mengenal yang namanya Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kesemuanya merupakan unsur-unsur struktural terpenting dalam pemerintahan I ndonesia. Mungkin masih ada masyarakat yang sebenarnya belum sepenuhnya memahami Pengertian dan Fungsi Eksekutif, Pengertian dan Fungsi Yudikatif serta Pengertian dan Fungsi Legislatif . Bagi Kalian yang belum begitu paham, melalui artikel ini kita akan mencoba menjelaskan kepada Anda fungsi lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif . Berikut penjelasan ringkas yang akan kita paparkan melalui kolom artikel ini terkait pengertian serta peran Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Pengertian Eksekutif

Eksekutif merupakan salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggungjawab untuk menerapkan hukum. Figur paling senior dalam sebuah cabang eksekutif disebut kepala pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi, dalam sistem presidensiil (Seperti di Indonesia), atau sebagai pemerintah, dalam sistem parlementer. Di Indonesia Yang ma suk dalam lingkaran eksekutif adalah presiden, wakil presid en serta jajaran kabinet dalam pemerintahan. Jajaran kabinet dalam sebuah pemerintahan dalam hal ini pemerintahan Republik Indonesia adalah para menteri yang telah ditunjuk dan dilantik secara resmi oleh presiden. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaaan untuk melaksanakan undang-undang atau disebut dengan rule application function. Pengertian Legislatif

Legislatif merupakan badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beber apa nama, yaitu parlemen, DPR (indonesia), kongres, dan asembli nasional. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menujuk eksekutif. Dalam Sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Di Indone sia Legislatif adalah sebuah lembaga kenegaraan di Indonesia yang dalam hal ini memiliki tugas untuk membuat atau menciptakan produk undang-udang. Lembaga yang disebut sebagai lembaga legislator adalah DPR. Kekuasaan Legeslatif

Kekuasaan legelatif adalah kekuasaan membuat undang-undang atau disebut denga rule making function. Pengertian Yudikatif

Jika legislator adalah DPR, dan eksekutif adalah presiden, wakil presiden dan para menteri anggota kabinet, maka yudikatif adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya perundang-udangan atau penegakan hukum di Indonesia, seperti Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang atau disebut denga rule adjudication function. Fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif

Dari uraian diatas, tentunya sudah dapat dipahami bahwa Fungsi eksekutif sebagai eksekutor at au pelaks ana, Fungsi legislatif adalah untuk membuat undang-undang sedangkan Fungsi dari yudikatif adalah sebagai lembaga pengawal serta pemantau jalannya roda pemerintahan dengan menjadikan hukum sebagai acuan.


Page 42

Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia (Lengkap Sebelum dan Sesudah Merdeka) Admin I Aug 17, 2016 Kebangsaan, Sejarah Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Sebelum Kemerdekaan Masa Bangsa Portugis

Sebelum negara ini merdeka, Indonesia harus mencicipi kejambya penjajahan oleh beberapa negara asing. Diawali dari Portugis yang pertama kali datang ke Malaka pada 1509. dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque Portugis dapat menguasai Malaka pada 1 0 Agustus 1511 . Setelah mendapatkan Malaka, portugis mulai bergerak dari Madura sampai ke Ternate.

Ilustrasi masukknya portugis di indonesia

Sejatinya Bangsa Indonesia meluncurkan berbagai perlawanan kepada Portugis. Salah satu perlawan yang terkenal ialah perlawan Fatahillah yang berasal dari Demak di Sunda Kelapa (Jakarta). kala itu Fatahillah dapat menyapu bangsa Portugis dan merebut kembali Sunda Kelapa. Kemudian oleh Fatahillah nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Masa Bangsa Spanyol

Keberhasilan Portugis mendorong bangsa Eropa yang lain untuk ikut mencari untung. Kalau Portugis lebih memusatkan perhatian di Ternate, Spanyol lebih tertarik bersekutu dengan Tidore. Terjadilah persaingan antara Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku. Spanyol kemudian membangun benteng di Tidore. Pembangunan benteng ini semakin memperuncing persaingan per sekutuan P ortugis dan Ternate dengan Spanyol dan Tidore. Akhirnya pada tahun 1527 terjadilah pertempuran antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Benteng yang dibangun Spanyol di Tidore dapat direbut oleh persekutuan Ternate dan Portugis. Portugis dan Spanyol menyadari kerugian yang ditimbulkan akibat persaingan itu. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 1534 keduanya menyepakati diadakanlah Perjanjian Saragosa. Isi perjanjian itu antara lain: 1. Maluku menjadi daerah pengaruh dan kegiatan Portugis 2. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan diri di Filipina Perjanjian ini semakin mengokohkan kedudukan Portugis di Maluku. Dalam melaksanakan monopoli perdagangan, Portugis juga memiliki ambisi untuk menan amkan kekuasaan di Maluku. Itulah sebabnya, rakyat dan raja Ternate kemudian menen tang Portugis. Masa Pemerintahan penjajah Belanda

Masuknya belanda ke indonesia juga sebagai akhir dari masa penjajahan bangsa Portugis (Penjajahan Portugis Berakhir pada 1602). Cornelius de Houtman memimpin Belanda masuk ke Indonesia melalui Banten. Pada tahun 1602 Belanda mendirikan Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Banten karena ingin menguasai pasar rempah-rempah di Indonesia. kemudian lantaran pasar di B anten mendapat saingan dari pedagang inggris dan tionghoa maka kantor VOC pindah ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, VOC mendapat perlawanan dari Sultan Hasanuddin. Setelah berpindah -pindah temp at, akhirnya Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 43

sampailah VOC di Yogyakarta. Di Yogyakarta, VOC menyepakati perjanjian Giyanti yang isinya ialah Belanda mengakui mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono 1. Perjanjian Giyanti juga membagi kerajaan Mataram menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta. kemudian pada tanggal 1 Januari 1800 VOC dibubarkan setelah Perancis mengalahkan Belanda. Penjajahan Belanda tidak berhenti Semenjak VOC dibubarkan. Belanda kemudian memilih D aendels sebagai gubernur jenderal hindia belanda. Saat masa Deandels, rakyat Indonesia dipaksa untuk membuat jalan raya dari Anyer hingga Panarukan. Namun masa pemerintahan Daendels berlangsung singkat yang kemudian diganti Johannes van den Bosch. Johannes Van den Bosch menerapkan cultuur stelsel (sistem tanam paksa). Dalam sistem tanam paksa, tiap desa wajib menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor seperti tebu, kopi, nila dll. Hasil tanam paksa ini harus dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditetapkan. Masa Pemerintahan penjajah Jepang

Setelah 3,5 abad Belanda menjajah Indonesia, kemudian Jepang menggantikan Penjajahan Belanda di Indonesia. kala itu melalui perjanjian Kalijati pada tanggal 8 maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada jepang. Masa pendudukan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada 17 agustus 1945. Saat melakuakn penjajahan di NKRI Jepang membentuk beberapa organisasi. Organisasi yang dibentuk Jepang antara lain ialah Putera, Heiho (pasukan Indonesia buatan Jepang), PETA (Pembela Tanah Air), Jawa Hokokai (pengganti Putera). Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan ramah oleh bangsa Indonesia. Namun dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan Belanda. Pembentukan BPUPKI

1 Maret 1945 Jepang meyakinkan Indonesia tentang kemerdekaan dengan membentuk Dokuritsu Junbi Tyosakai atau BPUPKI (Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). kemudian pada 28 April 1945, Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang Jawa melantik anggota BPUPKI di Gedung Cuo Sangi In, di Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Kemlu). saat itu Ketua BPUPKI yang ditunjuk Jepang adalah dr. Rajiman Wedyodiningrat dengan w akilnya Icibangase (Jep ang) serta Sekretaris R.P. Soeroso. Jml anggota BPUPKI saat itu adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah di Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Tanggal 7 Agustus 194 5 BPUPKI dibubarkan Jepang dan untu k menindaklanjuti BPUPKI, Jepang mem bentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Iinkai. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia dipimpin oleh Ir. Sukarno, dengan wakilnya Drs. Moh. Hatta serta penasihatnya Ahmad Subarjo. kemudian Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah karena kalah setelah bom atom dijatuhkan di Hirosima dan N agasaki. Kala itu Kondisi di Indonesia tidak menentu namun membuka peluang baik karena Jepang menyatakan kalah perang namun Sekutu tidak ada. Inilah waktu yang tepat sebagai klimaks tonggak-to nggak perjuangan berabad-abad untuk memnjadi ba ngsa yang berdaulat. kemudian 3 hari setelah Jepang tak berdaya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 dinyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia keseluruh dunia. Proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia merupakan jembatan emas, sehingga mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Menurut Surjumiharjo (1989), gerakan ini merupakan peristiwa yang serempak di berbagai belahan bumi, khususnya di Asia dan Afrika. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Setelah Kemerdekaan Konflik Indonesia dan Belanda

Atas nama bangsa Indonesia Proklamasi Kemerdekaan telah dikumandangkan oleh Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Satu langkah maju sudah ada pada genggaman bangsa Indonesia melalui Proklamasi kemerdekaan tersebut. Sebagai negara yang baru memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia mendapat simpati dari bangsa-bangsa di dunia. Hal ini tampak dari adanya pengakuan negara lain terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945. Sebagai Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 44

sebuah negara merdeka, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) dan pemilihan Presiden yaitu Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden. Semula rakyat Indonesia menyambut dengan senang hati kedatangan Sekutu, karena mereka mengumandangkan perdamaian. Akan tetapi, setelah diketahui bahwa Netherlands Indies Civil Administration (NICA) di bawah pimpinan Van der Plass dan Van Mook ikut di dalamnya,sikap rakyat Indonesia menjadi curiga dan bermusuhan. NICA adalah organisasi yang didirkanorang-orang Belanda yang melarikan diri ke Australiasetelah Belanda menyerah pada Jepang. Organisasi ini semula didirikan dan berpusat di Australia. Keadaan bertambah buruk karena NICA mempersenjatai kembali KNIL setelah dilepas Oleh Sekutu dari tawanan Jepang. Adanya keinginan Belanda berkuasa di Indonesia menimbulkan pertentangan, bahkan diman-mana terjadi pertempuran melawan NICA dan Sekutu. Tugas yang diemban oleh Sekutu y ang dalam hal ini dilakukan oleh Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) ternyata memiliki agenda yang terselubung. Kedatangan pasukan Sekutu justru diboncengi oleh NICA yang tidak lain adalah orang-orang Belanda yang ketika Jepang dating melarikan diri ke Australia dan membentuk kekuatan di sana. Mereka memiliki keinginan untuk menghidupkan kembali Hindia Belanda. Dengan demikian sikap Indonesia yang semula menerima kedatangan Sekutu menjadi penuh kecurigaan dan kemudian berkembang menjadi permusuhan. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya

Pertempuran Surabaya ialah peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Britania Raya dengan tentara Indonesia. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Kota Surabaya. Pertempuran ini merupakan perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan salah satu pertempuran terberat dan terbesar dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia kepada kolonialisme. Pertempuran dasyat ini memakan waktu hampir satu bulan lamanya, sebelum seluruh kota jatuh di tangan pihak Inggris. Peristiwa berdarah ini benar benar membuat inggris merasa berperang dipasifik, medan perang Surabaya mendapat julukan “neraka” bagi mereka karena kerugian yg disebabkan tidaklah sedikit, sekitar 1600 orang prajurit pengalaman mereka tewas

di surabaya serta puluhan alat perang rusak dan hancur diterjang badai semangat arek arek Surabaya. Kejadian luar biasa heroik yg terjadi di kota Surabaya telah menggetarkan Bangsa Indonesia , semangat juang, pantang menyerah dan bertarung sampai titik darah penghabisan demi tegaknya kedaulatan dan kehormatan bangsa telah mereka tunjukan dengan penuh kegigihan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu serta semangat membara yang membuat Inggris serasa terpanggang di neraka telah membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai Kota Pahlawan dan tanggal 10 nopember diperingati setiap tahunnya sebagai hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa

Palagan Ambarawa adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap Sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh mendaratnya pasu kan Se kutu dari Divisi India ke -23 di Sema rang pada tanggal 20 oktober 1945. Pemerintah Indonesia memperkenankan mereka untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Kedatangan pasukan Sekutu (Inggris) diikuti oleh pasukan NICA. Mereka mempersenjatai para bekas tawanan perang Eropa, sehingga pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadi insiden di Magelang yang kemudian terjadi pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan Sekutu. Insiden berakhir setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethell datang ke Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan memperoleh kata sepakat yang dituangkan da1am 12 pasal. Naskah persetujuan itu berisi antara lain: 1. Pihak se kutu tetap akan menempatkan pasukannya di M agelang untuk melindungi dan mengurus evakuasi APWI (Allied Prisoners War And Interneers atau tawanan perang dan interniran sekutu). Jumlah pasukan sekutu dibatasi sesuai dengan keperluan itu. 2. Jalan raya Ambarawa dan Magelang terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia dan Sekutu. 3. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dan badan-badan yang ada di bawahnya. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 45

Medan Area

Mr. Teuku M. Hassan yang telah diangkat menjadi gubernur mulai membenahi daerahnya. Tugas pertama yang dilakukan Gubernur Sumatera ini adalah menegakkan kedaulatan dan membentuk Komite Nasional Indonesia untuk wilayah Sumatera. Oleh karena itu, mulai dilakukan pembersihan terhadap tentara Jepang dengan melucuti senjata dan menduduki gedunggedung pemerintah. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di Medan mendarat pasukan Serikat yang diboncengi oleh NICA. Para Pemuda Indonesia dan Barisan Pemuda segera membentuk TKR di Medan. Pertempuran pertama pecah tanggal 13 Oktober 1945 ketika lencana merah putih diinjak-injak oleh tamu di sebuah hotel. Para pemuda kemudian menyerbu hotel tersebut sehingga mengakibatkan 96 korban luka-luka. Para korban ternyata sebagian orang-orang NICA. Bentrokan antar Serikat dan rakyat menjalar ke seluruh kota Medan. Peristiwa kepahlawanan ini kemudian dikenal sebagai per tempuran “Medan Area”. Bandung Lautan Api

Istilah Bandung Lautan Api menunjukkan terbakarnya kota Bandung sebelah selatan akibat politik bumi hangus yang diterapkan TKR. Peristiwa itu terjadi tanggal 23 Maret 1946 setelah ada ultimatum perintah pengosongan Bandung oleh Sekutu. Seperti di kota-kota lainnya, di Bandung juga terjadi pelucutan senjata terhadap Jepang. Di pihak lain, tentara Serikat menghendaki agar persenjataan yang telah dikuasai rakyat Indonesia diserahkan kepada mereka. Para pejuang akhirnya meninggalkan Bandung, tetapi terlebih dahulu membumihanguskan kota Bandung. Peristiwa tragis ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Tragedi Nasional (Masa Orde Lama)

Tragedi nasional adalah suatu rangkaian peristiwa yang menimpa bangsa Indonesia. Tragedi ini tentu membawa akibat yang sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Peristiwa-demi peristiwa terjadi pada bangsa Indonesia sekaligus merupakan ancaman, tantangan dan hambatan. Peristiwa-peristiwa tersebut sangat mengganggu upaya menata kembali bangsa Indonesia setelah mencapai kemerdekaan. Pemberontakan PKI Madiun 1948

Peristiwa Madiun tidak dapat dipisahkan dari pembentukn Fron Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948. FDR adalah kumpulan beberapa partai seperti partai Sosialis, Pesindo, partaiBuruh, PKI dan Sobsi. Peristiwa Madiun itu diawali dari kota Solo yang dilakukan oleh para pengikut Muso dan Amir Sy arifuddinP ada tahun 1948 Mu so kembali dari Rusia. Sekembalinya itu Musobergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Ajaranyang diberikan pada para anggota PKI adalah mengadu domba kesatuan nasion al denganmenyebarkan teror. . Pada tanggal 18 September 1948 di Madiun to koh-tokoh PKI memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Orang-orang yang dianggap musuh politiknya dibunuh oleh PKI. Dengan terjadinya peristiwa Madiun tersebut, pemerintah dengan segera men gambil tindakan tegas. Pemberontakan Madiun itu dapat diatasi setelah pemerintah mengangkat Gubernur Militer Kolonel Subroto yang wilayahnya meliputi Semarang, Pati dan Madiun. Walaupun dalam menghancurkan kekuatan PKI dalam peristiwa Madiun menelan banyak korban, namun tindakan itu demi mempertahankan Kemerdekaan yang kita miliki. Ketika Belanda melakukan agresi terhadap Republik Indonesia, PKI justru menikam dari belakang dengan mel aukan pemberontakan yang sekaligus dapat merepotkan pemeri ntah Republik. Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan)

Usai pendudukan oleh Kekaisaran Jepang pada 1945, para pemimpin khususnya yang berdomisili di Pulau Jawa menyatakan kemerdekaan Indonesia. namun Tidak semua suku dan wilayah di Indonesia langsung menerima dan bergabung dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kala itu banyak terjadi pemberontakan dan Pemberontakan pribumi pertama yang terorganisasi muncul di Maluku Selatan dengan bantuan Belanda, pemberontakan tersebut biasa disebut Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan). Gerakan 30 September 1965 (G.30 S / PKI)

Gerakan 30 September (dahulu juga disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI), Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 46

1965 di saat tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta.

Monumen Pancasila Sakti

Gerakan G 30 S PKI sendiri terjadi pada tanggal 30-September-1965 tepatnya saat malam hari. Insiden G 30 S PKI sendiri masih menjadi perdebatan kalangan akademisi mengenai siapa penggiatnya dan apa motif yang melatar belakanginya. Akan tetapi kelompok reliji terbesar saat itu dan otoritas militer menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan ulah PKI yang bertujuan untuk mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Sedangkan Menurut versi Orde Baru gerakan ini dilakukan oleh sekelompok pasukan yang diketahui sebagai pasukan Cakrabirawa, yaitu pasukan pengawal presiden yang melakukan aksi pembunuhan dan penculikan kepada Enam (6) jenderal senior TNI AD (Angkatan Darat).

Masa Penjajahan Negara Asing di Indonesia (Lengkap Sejarahnya) Admin I Aug 18, 2016 Kebangsaan, Sejarah 4 Masa Penjajahan Negara Asing di Indonesia - Bangsa Indonesia merupakan sekelompok masarakat indonesia yang bersatu

atau dipersatukan karna adanya persamaan sejarah d an nasip di m asa lampau, serta mempunyai cita-cita maupun tujuan yang sama untuk kehidupan di masa yang akan datang. Menurut Surjomiharjdjo (1989) perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan di Negara-negara asia yang pernah mengalami prosess penjajahan, pada umumnya mencapai kemerdekaanya pada pertengahan abad ke 20 yakni melalui proses dekolonisasi antara tahun 1945-1955, negara-negara yang merdeka dalam periode tersebut selain Indonesia ialah libanon (22 november 1943), pilipina (4 juli 1946), yordania (22 Maret 1946), India dan Pakistan (15 agu stus 1947), miyanm ar atau burma ( 4 januari 1948), Vietnam(20 juli 1954) dan srilangka (4 febuari 1948). Penjajahan di Indonesia sangatlah lama terjadi sebelum bangsa Indonesia dapat sepenuhnya merdeka, bahkan sebelumnya indonesia di jajah oleh beberapa negara, salahsatunya dijajah oleh bangsa Portugis, bukan hanya Portugis yang menjajah namun juga bangsa eropa lain seperti Spanyol, mari kita menengok ke belakang bagaimana kejadian penjajahan di indonesia sehingga salah satu negara asia tenggara ini mampu mencapai kemerdekaan. Untuk menjelaskan mengenai Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia dalam mengatasi penjajahan, berikut akan kami paparkan dalam pembagian waktunya: 1. Masa Penjajahan Portugis

Sebelum negara ini merdeka, Indonesia harus mencicipi kejambya penjajahan oleh beberapa negara asing. Diawali dari Portugis yang pertama kali datang ke Malaka pada 1509. dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque Portugis dapat menguasai Malaka pada 1 0 Agustus 1511 . Setelah mendapatkan Malaka, portugis mulai bergerak dari Madura sampai ke Ternate.


Page 47

Alfonso de Albuquerque arsitek utama ekspansi portugis ke Asia, bangsa ini meruakan bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara, dan mencoba mendominasi sumber-sumber rempah-rempah berharga dan berusaha menyebarkan Katolik Roma. Pada awalnya bangsa Portugis mendirikan koalisi dan perjanjian damai pada tahun 1512 dengan Kerajaan Sunda di Parahyangan, n amun perjanjian k oalisi tersebut gagal akibat sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh sejumlah pemerintahan Islam di Jawa, seperti Demak dan Banten. Bangsa Portugis mengalihkan perhatiannya ke Kepulauan Maluku, yang terdiri atas berbagai kumpulan negara yang awalnya berperang satu sama lain. Melalui penaklukan militer dan persekutuan dengan penguasa setempat, Portugis mendirikan pos, benteng, dan misi perdagangan di Indonesia Timur, termasuk Pulau Ternate, Ambon, dan Solor, berikut Periode Kejayaan dan pendudukan Portugis di Nusantara: Pada 1511-1526, Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi Bangsa Portugis, yang secara rutin menjadi rute maritim untuk menuju Pulau Maluku, Jawa, Sumatera dan Banda. Pada 1511 Portugis meaklukkan Kerajaan Malaka. Pada 1512 Portugis menjalin Hubungan dengan Kerajaan Sunda untuk menandatangani perjanjian dagang. Perjanjian dagang ini kemudian diimplementasikan pada tanggal 21 Agustus 1522 dalam bentuk dokumen kontrak. Pada hari yang sam a dibangun juga sebuah prasasti yang disebut Prasasti Perjanjian Portugal -Sunda. Dengan perjanjian ini ma ka Portugis dibolehkan membangun benteng dan gudang di Sunda Kelapa. Pada 1512 juga Afonso de Albuquerque mengirim Franscisco Serrao serta Antonio Albreu untuk memimpin armadanya mencari jalan ke tempat asal rempah-rempah di Maluku. Pada waktu itu 2 armada Portugis, masing-masing di bawah pimpinan Franscisco Serrao serta Antonio Albreu, mendarat di Kepulauan Penyu dan Kepulauan Banda. Setelah mereka menjalin persahabatan dengan penduduk dan raja-raja setempat - seperti dengan Kerajaan Ternate di pulau Ternate, Portugis mendapat izin untuk mendirikan benteng di Pikaoli. Namun hubungan dagang rem pah-rempah ini tidak berjalan lama, sebab Portugis menerapkan sistem monopoli sekaligus melakukan penyebaran agama Kristen. Pertemanan Portugis dan Ternate berakhir pada tahun 1570. Peperangan dengan Sultan Ba bullah berlangsung selama 5 tahun (1570-1575), membuat Portugis harus menyingkir dari Ternate dan terusir ke Tidore dan Ambon. Kemudian Perlawanan rakyat Maluku akan Portugis digunakan Belanda untuk menjejakkan kakinya di Maluku. Pada 1605, Belanda berhasil membuat Portugis menyerahkan pertahanannya di Tidore kepada Cornelisz Sebastiansz dan di Ambon kepada Steven van der Hagen. Demikian pula benteng Inggris di Kambelo, Pulau Seram, dihancurkan oleh Belanda. Sejak itu Belanda dapat menguasai sebagian besar wilayah Maluku. Kedudukan Belanda di Maluku semakin kuat dengan berdirinya VOC pada 1602, kemudian sejak itu Belanda menjadi penguasa tunggal di Maluku. 

 





Sejatinya Bangsa Indonesia meluncurkan berbagai perlawanan kepada Portugis. Salah satu perlawan yang terkenal ialah perlawan F atahillah yang berasal dari Demak di Sunda Kelapa (Jakarta). kala itu Fatahillah dapat menyapu bangsa Portugis dan merebut kembali Sunda Kelapa. Kemudian oleh Fatahillah nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta, berikut beberapa perlawanan rakyat nusantara terhadap Portugis: Perlawanan Rakyat Maluku terhadap Portugis

Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan kepada seluruh rakyat Maluku untu k mengusir Portugis di M aluku hal itu karena rakyat maluku merasa dirugikan oleh Portugis karena keserakahannya dalam memperoleh keuntungan melalui usaha monopoli perdagangan rempah-rempah. Pada 1570, Sultan Hairun memimpin rakyat Ternate menjalankan perlawanan terhadap bangsa Portugis, namun berkat kelicikan Portugis Sultan Hairun akhirnya tewas terbunuh di dalam Benteng Duurstede. Selanjutnya perlawanan dipimpin oleh Sultan Baabullah pada tahun 1574. Portugis kemudian dapat diusir dari maluku dan kemudian bermukim di Pulau Timor. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis

Pada saat Sultan Iskandar Muda berkuasa, Kerajaan Aceh pernah menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1615 dan 1629. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 48

Perlawanan Rakyat Malaka terhadap Portugis

Pada 1511, dipimpin oleh Albuquerque armada Portugis menyerang Kerajaan Malaka. Saat itu perlawanan rakyat terhadap kolonial Portugis di Malaka mengalami kegagalan sebab kekuatan dan persenjataan Portugis lebih kuat dari Rakyat Malaka. Pada 1527, pasukan Demak di bawah pimpinan Fatahillah berhasil menguasai Sunda Kelapa, Banten dan Cirebon. kala itu Portugis dapat ditumpas oleh Fatahillah dan kemudian Fatahillah merubah nama Sunda Kelapa jadi Jayakarta yang memiliki makna kemenangan besar. Perlawanan Rakyat Minahasa terhadap Portugis

Perjuangan perlawanan Rakyat Perserikatan Minahasa melawan Portugis telah berlangsung dari tahun 1512-1560, dengan gabungan perserikatan suku-suku di Minahasa maka mereka dapat mengusir Portugis. 2. Masa Penjajahan Spanyol

Tibanya portugis di indonesia membuat bangsa eropa lain bergerak mencari keuntungan. Keberhasilan Portugis mendorong bangsa Eropa yang lain untuk ikut menc ari untung. Se andainya Portugis lebih memusatkan perhatian di Ternate, Spanyol lebih tertarik bersekutu dengan Tidore. Kemudian persaingan pun terjadi di daerah Maluku.

Ilustrasi masukknya spanyol di indonesia

Sepanyol memilih untuk membangun benteng di tidore. Pembangunan benteng membuat persaingan semakin memanas. Dan pada tahun 1527 terjadilah pertempuran antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Benteng yang dibangun Spanyol di Tidore dapat dirampas oleh persekutu an Portugi s dan Ternate. Dan pada tahun 1534 spanyol dan portugis menyepakati diadakan perjanjian saragosa, diadakannya perjanjian saragosa karena kedua belah pihak menyadari dampak negatif yang ditibukan sangat besar akibat persaingan itu. isi perjanjian itu antara lain: 1. Maluku menjadi daerah portugis untuk berkegiatan 2. Spanyol harus meninggalkan portugis dan memusatkan diri di Filipina Perjanjian ini semakin mengokohkan kedudukan Portugis di Maluku. Dalam melaksanakan monopoli perdagangan, Portugis juga memiliki ambisi untuk menan amkan kekuasaan di M aluku. Itulah sebabnya, rakyat dan r aja Ternate kemudian menentang penuh kebijakan Portugis tersebut. 3. Masa Penjajahan Belanda

Portugis mengakhirkan penjajahan di indonesia tahun 1602 setelah bangsa Belanda masuk ke Indonesia. Di bawah kepemimpinan Cornelius de Houtman Belanda berhasil masuk ke Indonesia melalui Banten. Bangsa belanda berkeinginan untuk mendapatkan dan menguasai pasar rempah-rempah di indonesia dengan mendirikan VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) yang bertempat di Banten pada tahun 1602. Karena pada waktu itu pasar di Banten sadang mengalami persaingan perdagangan Inggris dan Tionghoa, oleh karna itulah VOC dipindahkan ke Sulawesi Selatan. namun Di Sulawesi Selatan VOC mendapat perlawanan Sultan Hasanddin. Beberapa kali berpindah tempat kemudian VOC akhirnya mendap atkan tempat di Yogyakarta. Di kota Jendral Sudirman tersebut, Di Yogyakarta, VOC menyepakati perjanjian Giyanti yang isinya adalah Belanda mengakui mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono 1. Perjanjian Giyanti juga membagi kerajaan Mataram menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta. kemudian pada tanggal 1 Januari 1800 VOC dibubarkan setelah Perancis mengalahkan Belanda. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 49

Penjajahan Belanda tidak berhenti Semenjak VOC dibubarkan. Belanda kemudian me milih Daendels sebagai gubernur jenderal hindia belanda. Saat masa Deandels, rakyat Indonesia dipaksa untuk membuat jalan raya dari Anyer hingga Panarukan. Namun masa pemerintahan Daendels berlangsung singkat yang kemudian diganti Johannes van den Bosch. Johannes Van den Bosch menerapkan cultuur stelsel (sistem tanam paksa). Dalam sistem tanam paksa, tiap desa w ajib menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor seperti tebu, kopi, nila dll. Hasil tanam paksa ini harus dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditetapkan. Pada 1905 muncul gerakan nasionalis yang pertama, yaitu Serikat Dagang Islam yang kemudian diikuti oleh munculnya gerakan Budi Utomo. Belanda merespon gerakan tersebut dengan memenjarakan banyak dari mereka de ngan alasan kegiatan politis, termasuk Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pernah dipenjarakan. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan pada bulan Juli Belanda mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Britania dan Amerika Serikat. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat tempur jepang gagal di Juni 1941, kemudian pada bulan Desember 1941 Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara. Penjajahan Belanda terhadap Indonesia berakhir secara keseluruhan saat Pemerintah Jepang melakukan penyerangan. Tanggal 27 Februari 1942 tentara Jepang berhasil mengalahkan armada gabungan dari Negara Inggris, Amerika, Australia dan Belanda. Kemudian, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, tentara Jepang mulai menginjakkan kaki ke Pulau Jawa. Di sana Letnan Jenderal Hitoshi Imamura mengancam akan menyerang Belanda apabila tidak segera menyerah. Pada akhirnya setelah mengalami kekalahan terus menerus dari Jepang, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer selaku Jenderal Hindia Belanda menyerah dan ditangkap oleh jepang. Hal ini menjadi tanda berakhirnya sejarah penjajahan Belanda di Indonesia sekaligus pertanda dimulainya masa penjajahan Jepang di Indonesia. 4. Masa Penjajahan Jepang

Pada akhirnya, setelah 350 tahun Kolonial Belanda menguasai Indonesia, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat terhadap Jepang melalui perjanjian Kalijati pada tanggal 8maret 1942. Masaa kependudukan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa penjajahan negeri sakura tersebut, mereka membentuk beberapa organisasi diantaranya PETA (Pembela Tanah Air), Heiho (pasukan indonesia buatan Jepang), dan Jawa Hokokai (pengganti Putera). Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan ramah oleh bangsa Indonesia. Namun dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan Belanda. Pada Juli 1942, Soe karno mend apat tawaran dari Jepang untuk mengadakan kamp anye publik dan membentuk pemerintahan yang dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, para Kyai dan Mohammad Hatta memperoleh penghormatan dari Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat lah beragam, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, penahanan sembarang, terlibat perbudakan seks, huk uman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran kekejaman dalam penguasaan Jepang. Pada Maret 1945 Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). kemudian pa da 28 April 1945, Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang Jawa melantik anggota BPUPKI di Gedung Cuo Sangi In, di Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Kemlu). saat itu Ketua B PUPKI yang ditunjuk Jepang adalah dr. Rajiman Wedyodiningrat dengan wakilnya Icibangase (Jepang) serta Sekretaris R.P. Soeroso. Jml anggota BPUPKI kala itu ialah 63 or ang y ang mewakili hampir semua wilayah di Indonesia. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 50

4 Peristiwa Penting Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Admin I Oct 1, 2016 Kebangsaan, Sejarah

Peristiwa Menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 - Sebagian dari kita tentu sudah mengetahui bahwa pada 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. dan tiga hari berselang bom atom juga dijatuhkan di kota Nagasaki. Kedua bom atom tersebut mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar dan hancur nya berbagai infrastruktur sipil dan militer Jepang, kala itu pemerintah Jepang benar-benar dalam kesulitan. Akhirnya, pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita kekalahan Jepang kepada Sekutu seger a sampai pada kaum pergerakan kemerdekaan Indonesia dan menjadi salah satu pemicu mereka untuk segera mem proklamasikan kemerdekaan indonesia, untuk lebih jelas nya mengenai Peristiwa Peristiwa Penting Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Berikut akan kita kupas tuntas mengenai peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan indonesia, Peristiwa peristiwa Menjelang Proklamasi Kemerdekaan, Peristiwa peristiwa Saat Proklamasi Kemerdekaan, peristiwa sebelum proklamasi, peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. 4 Peristiwa Penting Menjelang Proklamasi Kemerdekaan

Adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang Proklamasi Kemerdekaan adalah: 1. Jepang menyerah kepada Sekutu a. Dalam Sidang Istimewa Teikoku Ginkai (Parlemen Jepang)

Pada Sidang Istimewa Teikoku Ginkai (Parlemen Jepang) ke-85 pada 7 September 1944 di Tokyo, Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) diperkenankan untuk merdeka kelak di kemudian hari. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh semakin terdesaknya Angkatan Perang Jepang oleh pasukan Amerika, terlebih dengan jatuhnya Kepulauan Saipan ke tangan Amerika Serikat. b. Pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai

Pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici Harada mengumum kan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau Bada n Penyelidik Usaha-Usaha Panitia Kemerdekaan. Tindakan ini merupakan langkah k onkret pertama bagi pelaksanaan janji Koiso. Dr. Radjiman Wediodiningrat terpilih sebagai Kaico atau ketua. c. Pembentukan Dokuritsu Junbi Linkai

Pada 7 Agustus 1945, Panglima Tentara Umum Selatan Jenderal Terauchi meresmikan pembentukan Dokuritsu Junbi Linkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada saat ini pula, Dokuritsu Junbi Cosakai dinyatakan bubar. dan Bung Karno terpilih sebagai ketua serta Bung Hatta sebagai wakil ketua.

Awan jamur bom atom di langit Hiroshima (kiri) dan Nagasaki (kanan)

d. Bom Atom di kota Nagasaki dan Hiroshima


Page 51

Pada tanggal 6 Agustus 1945, tepatnya jam 08.15 pagi kota Hiroshim telah di jatuhi Bom atom oleh tentara sekutu. Lebih dari 70.000 orang penduduk kota Hiroshima telah menjadi korban bom atom tersebut. kemudian Pada tanggal 9 Agustus 1945 bom atom yang kedua kembali dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Nagasaki. Dan akibat ledakan tersebut lebih dairi 75.000 orang penduduk Jepang di Nagasaki menjadi korban. e. Berita Jepang akan memberikan Kemerdekaan kepada Indonesia

Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat (Vietnam) memberikan informasi kepada tokoh pergerakan yang diundang, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia dan proklamasi kemerdekaan d apat dilakukan p ada tanggal 24 Agustus 1945, Pelaksanaannya akan dilakukan oleh PPKI. f. Desakan Sutan Syahrir agar Ir. Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan

Dua hari berselang, saat Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat kembali ke tanah air dari Dalat (Vietnam), Sutan Syahrir mendesak agar Bung Karno dapat secepatnya memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, sebab Jepang telah menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang pro dan kontra terhadap Jepang. Soekarno belum merasa yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan seandainya dilakukan proklamasi kemerdekaan saat itu, hal tersebut dapat menyebabkan pertumpahan darah yang luas, dan dapat berakibat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno kemudian memberitahu Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu merupakan hak PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sementara itu Syahrir meng anggap PPKI ialah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan "hadiah" dari Jepang g. Jepang secara resmi menyerah kepada Sekutu di kapal USS Missouri.

Setelah peristiwa jatuhnya Bom Atom di kota Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 yang mengakibatkan hancurnya militer jepang, Pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah secara resmi kepada Sekutu diatas kapal USS Missouri. Saat itu tentara jepang masih menguasai Indonesia sebab Jepang berjanji akan mengembalikan Indonesia ke tangan Sekutu. 2. Peristiwa Rengasdengklok

Sutan Sjahrir, Chaerul Saleh, Darwis dan Wikana mendengar kabar menyerahnya jepang kepada sekutu melalui radio BBC. Setelah mendengar berita Jepang bertekuk lutut kepada sekutu, golongan muda mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun t okoh golongan tua seperti Soekarno dan Hatta tidak ingin terburu-buru mereka tetap menginginkan proklamasi dilaksanakan sesuai mekanisme PPKI. Alasannya kekuasaan Jepang di Indonesia belum diambil alih hal tersebut membuat mereka khawatir akan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi.

Peristiwa Rengasdengklok

Tetapi, golongan muda, seperti Sukarni dan Tan Malaka menginginkan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepat cepatnya. Para pemuda mendesak agar Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Alasan mereka Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 52

adalah Indonesia dalam keadaan kekosongan kekuasaan (vakum). Negosiasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. namun Golongan muda tidak menyetujui rapat tersebut, mengingat PPKI merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Dan mereka lebih menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa indonesia sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua inilah yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa Rengasdengklok. a. Golongan Muda

Menanggapi sikap konservatif golongan tua, golongan muda yang diwakili oleh para anggota PETA dan mahasiswa merasa kecewa. Mereka tidak setuju terhadap sikap golongan tua dan menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang. Sehingga mereka menolak seandainya proklamasi dilaksanakan melalui mekanisme PPKI. Sebaliknya, mereka menghendaki terlaksananya proklamasi kemerdekaan dengan kekuatan sendiri, tanpa pengaruh dari Jepang. Sutan Syahrir termasuk tokoh pertama yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sikap golongan muda secara resmi diputuskan dalam rapat yang diselenggarakan di Pegangsaan Timur Jakarta pada 15 Agustus 1945. Hadir dalam rapat ini Djohar Nur, Chairul Saleh, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana dan Armansyah. Rapat yang diketuai Chairul Saleh ini menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, bukan menggantungkan kepada pihak lain. Keputusan rapat kemudian disampaikan oleh Darwis dan Wikana pada Soekarno dan Hatta di Pegangsaan Timur No.56 Jakarta. Mereka mendesak agar Proklamasi Kemerdekaan segera dikumandangkan pada 16 Agustus 1945. Jika tidak diumumkan pada tanggal tersebut, golongan pemuda menyatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah. Namun, Soekarno tetap bersikap keras pada pendiriannya b ahwa proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Oleh sebab itu, PPKI harus segera menyelenggarakan rapat. Pro kontra yang mencapai titik puncak inilah yang telah mengantarkan terjadinya peristiwa Rengasdengklok. b. Golongan Tua

Mereka yang dicap sebagai golongan tua adalah para anggota PPKI yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta. Mereka adalah kelompok konservatif yang menghendaki pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang pada 24 Agustus 1945. Alasan mereka adalah meskipun Jepang telah kalah, kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kembalinya Tentara Belanda ke Indonesia dianggap lebih berbahaya daripada sekedar masalah waktu pelaksanaan proklamasi itu sendiri. c. Golongan Muda Membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok

Pada tanggal 15 Agustus sekitar pukul 22.30 malam, utusan g olongan muda yang terdiri dari Wikana, D arwis telah menghadap Karno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Wikana pun penyampaikan tuntutan agar Bung Karno segera mengumumkan Proklamasi kemerdekaan Indonesia pad esok hari, yakni pada tanggal 16 Agustus 1945. Bung Karno pun menolak tuntutan itu, dan lebih menginginkan betemu dan bermusyawarah terlebih dahulu dengan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) lainnya. karena bung karno menginginkan kemerdekaan Indonesia harus di capai tanap pertumpahan darah. Mendengar penolakan Bung Karno itu, maka Wi kana pun mengancam bahwa pada es ok hari akan terjadi pertumpahan darah yang dahsyat dan pembunuhan secara besar-be saran. Hal tersebut pun membuat suasana menjadi tegang antara Bung Karno dan Pemuda, yang di saksikan langsung oleh Bung Hatta, Mr. Ahmad Subardjo, Dr. Buntara, dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Di tengah suasana pro dan kontra, golongan muda memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok . Pilihan ini diambil berdasarkan kesepakatan rapat terakhir golongan pemuda pada 16 Agustus 1945 di Asrama Baperpi, Cikini, Jakarta. Maksudan dan tujuan para pemuda membawa kedua pemimpin tersebut adalah agar Bung Karno dan Bung Hatta segera mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan secepatnya serta menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 53

Sementara itu di Jakarta, terjadi dialog antara golongan tua yang diwakili Ahmad Subardjo dan golongan muda yang diwakili oleh Wikana, setelah terjadi dialog dan ditemui kata sepakat agar Proklamasi Kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta dan diumumkan pada 17 Agustus 1945. Golongan muda kemudian mengutus Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subardjo ke Rengasdengklok dalam rangka menjemput kembali Bung Karno dan Bung Hatta. Hal tersebut berjalan mulus lantaran Ahmad Subardjo memberi jaminan pada golongan muda bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan pada 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan itu, Cudanco Subeno (Komandan Kompi PETA Rengasdengklok) mau melepaskan Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dalam rangka mempersiapkan kelengkapan untuk melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan. Dan sekitar pukul 23.00 rombongan tiba di rumah kediaman Bung Karno di jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, untuk menurunkan Ibu Fasm awati (istri Bung Karno), yang kala itu ikut di bawa ke Reng asdengklok. D an pada malam itu juga, se kitar pukul 02.00 pagi, Bung Karno memimpin rapat PPKI di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta. Rapat itu terutama membahas tentang Persiapan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 3. Perumusan Teks Proklamasi

Peristiwa Rengasdengklok telah mengubah jalan pikiran Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka telah menyetujui bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus segera dikumandangkan. Kemudian diadakanlah rapat yang membahas Persiapan Proklamasi Kemerdekaan di rumah Laksamana Maeda, dipilihnya rumah Laksamana Maeda karena tempat tersebut dianggap tempat yang aman dari ancaman tindakan militer Jepang karena Maed a adalah Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang dan Maeda juga merupakan kawan baik Mr. Ahmad Subardjo. Di kediaman Maeda itulah rumusan teks proklamasi disusun. Hadir dalam pertemuan itu Sukarni, Mbah Diro, dan B.M.Diah dari golongan muda yang menyaksikan perumusan teks proklamasi. Semula golongan muda menyodorkan teks proklamasi yang keras nadanya dan karena itu rapat tidak menyetujui.

Teks Naskah Proklamasi tulisan Ir Soekarno yang ditempatkan di Monumen Nasional

Setelah teks proklamasi selesai disusun, muncul permasalahan tentang siapa yang harus menandatangani teks tersebut. Kemudian Bung Hatta berpendapat agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh semua yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Namun, dari golongan muda Sukarni mengajukan usul bahwa teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, akan tetapi cukup oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia dan Soekarno yang nantinya membacakan teks proklamasi tersebut. Usul tersebut didasari bahwa Soekarno dan Hatta merupakan dwitunggal yang pengaruhnya cukup besar di mata rakyat Indonesia. Usul Sukarni kemudian diterima dan Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 54

tersebut, disertai dengan perubahan-perubahan yang sebelumnya telah disepakati bersama. Perumusan teks proklamasi sampai dengan penandatanganannya sendiri baru ter selesaikan pada 04.00 WIB (pagi hari), pada tanggal 17 Agustus 1945

Teks Naskah Proklamasi hasil ketikan Mohamad Ibnu Sayuti Melik yang ditempatkan di Monumen Nasional

Dalam naskah yang diketik oleh Sayuti Melik Terdapat tiga perubahan pada naskah tersebut dari yang semula berupa tulisan tangan Soekarno, Perubahan-perubahan itu adalah sebagai berikut. 1. Kata "tempoh" diubah menjadi "tempo". 2. Konsep "wakil-wakil bangsa Indonesia" diubah menjadi "atas nama bangsa Indonesia". 3. Tulisan "Djakarta 17-08-'05", diubah menjadi "Djakarta, hari 17 boelan 8 Tahoen '05". 4. Setelah selesai diketik, naskah teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno-Hatta, dengan bunyi berikut ini. 4. Pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan Pelaksanaan pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 (hari Jum’at) di jalan

Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta (yang sekarang menjadi jalan Proklamasi). Sejak pagi telah dilakukan persiapan di tempat tersebut (rumah Ir. Soekarno), untuk menyambut Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Bendera Indonesia dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945


Page 55

Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa (zaman Jepang) atau 10.00 WIB telah hadir di rumah Ir. Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman 1r. Soekarno (jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta) tersebut, antara lain sebagai berikut: 1. Pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 2. Pengibaran bendera Merah Putih. 3. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latief Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada seluruh barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening ketika Bung Karno dan Bung Hatta diper silakan m aju beberapa langkah dari tempatnya semula. Dengan suaranya yang m antap, Bung Karno dan didampingi Bung Hatta membacakan teks Pro klam asi Kemerdekaan Indonesia setelah sebelumnya mengucapkan pidato singkat. Setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan berakhir maka dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih. Bendera Sang Saka Merah Putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. saat itu Suhud bertugas mengambil bendera dari atas baki (nampan) yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Shodanco Latief Hendraningrat. Kemudian Sang Merah Putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera Merah Putih acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan dr. Muwardi. Pelaksanaan upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dihadiri oleh tokoh t okoh Indonesia lainnya, seperti Sukarni, Mr. Latuharhary, Ibu Fatmawati, Ny. S.K. Trimurti, Mr. A.G. Pringgodigdo, Mr. Sujono dan dr. Samsi,.

14 Pertempuran Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Admin I Aug 20, 2016 Kebangsaan, Sejarah

Setelah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti kondisi bangsa Indonesia dalam keadaan damai dan tanpa gangguan. Justru mulai muncul perlawanan-perlawanan terhadap pihak lain yang mencoba mengambil alih kekuasaan dan kemerdekaan bangsa indonesia pada saat itu. Untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah didapat rakyat indonesia harus menghadapi pertempuran dengan pihak asing, berbagai peristiwa pertempuran antara rakyat indonesia melawan pasukan Belanda dan Sekutu pun terjadi di berbagai daerah, antara lain Serangan Umum 1 Maret 1949, Agresi Militer Belanda I dan II, Pertempuran lima hari di Palembang, Pertempuran Margarana, Bandung lautan api, Peristiwa Merah Putih di Minahasa (Manado), Pertempuran di Jakarta, Pertempuran di Ambar awa, Pertempuran Medan Area, Pertempuran di Surabaya, Pertempuran lima hari di Semar ang, Insiden bendera di Surabaya dan Pertempuran Rakyat Makassar. Berikut Pemaparan lebih lengkap mengenai 14 pertempuran yang harus dihadapi rakyat indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia: Insiden bendera di Surabaya Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 56

Pada tanggal 31 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia, gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke seluruh wilayah indonesia khususnya kota Surabaya. Insiden ini bermula Pada Tanggal 18 September 1945 ketika Sekutu dan Belanda dari AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) bersama-sama dengan rombongan Intercross (Palang Merah Inter nasional) mendarat di Surabaya. Rombong an Sekutu tersebut oleh administrasi Jepang di Surabaya ditempatkan di Hotel Yamato sedangkan r ombongan Intercross ditempatkan di Gedung Setan.

Pengibaran bendera Indonesia setelah bendera belanda berhasil disobek warna birunya di hotel Yamato

Kemudian Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V.Ch. Ploegman pada malam hari tanggal 18 September 1 945, tepatnya pukul 21.00, mengibarkan bendera Belanda (Merah-Putih-Biru), tanpa persetujuan Pemerintah RI Daerah Surabaya, di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Para pemuda Surabaya keesokan harinya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menilai Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera Merah Putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Dengan gagah berani, arek-arek Surabaya menyerbu Hotel Yamato untuk menurunkan bebdera Belanda. setelah sampai di bawah, bendera Belanda (Merah-Putih-Biru) dirobek yang warna birunya kemudian dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia (Merah-Putih). Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 19 September 1945, untuk mengenang peristiwa itu, kini di depan Hotel Yamato di bangun monumen perjuangan. Dalam peristiwa tersebut Mr. W.V.Ch. Ploegman tewas tercekik oleh Sidik kemudian Sudirman dan Hariyono berhasil masuk lobi hotel yang kemudian naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Pertempuran Rakyat Makassar

Pada bulan Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan ke Makassar di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Pasukan Westerling bertindak kejam. pasukan Belanda Depot Speciale Troepen pimpinan Westerling. banyak melakukan pembunuhan dan pembantaian terhadap rakyat Makassar, Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946-Februari 1947 selama operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan).

Raymond Westerling


Page 57

Akibat banyaknya pembantaian yang dilakukan Westerling, terjadi perlawanan rakyat Makassar kepada Belanda. Perlawanan di pimpin oleh Wolter Monginsidi. Akan teta pi, Wolter Monginsidi berhasil ditangkap Belanda dan kemudian kemudian dijatuhi hu kuman mati. Pertempuran lima hari di Semarang

Hingga Hingga bulan Oktober 1945, pasukan Jepang masih tetap berada di Kot Kot a Semarang. Mereka juga masih melancarkan serangan terhadap beberapa kubu TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang bertujuan untuk membebaskan orang-orang Jepang yang masih dalam penahanan. Sementara Seme ntara itu, tersiar kabar kabar bahwa Jepan g meracuni sumber air minum di wilayah Candi Semara ng. Oleh sebab itu, Dr. Karyadi memeriksa sumber air yang diracuni oleh Jepang tersebut. Pada saat itu, ia menjabat kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat (Pusara) di Semarang. Namun naas, ia kemudian dibunuh tentara Jepang. Terbunuhnya dr. Kariadi ini menyulut kemarahan pemuda. Akibatnya, terjadi pertempuran di Simpang Lima, Tugu Muda dan sekitarnya. Kurang lebih 2000 pasukan Jepang yang dikomandoi oleh Mayor Kido berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari, 15 - 19 Oktober 1945. dan dihentikan setelah adanya gencatan senjata. namun Peristiwa ini memakan banyak korban dari dari kedua belah pihak. Dr. Karyadi y ang menjadi menjadi sala s alah h satu s atu korban namanya kemudian diabadikan diabadikan menjadi nama salah satu Rumah sakit di kota Semaran Sem arang. g. Untu k memperingati memperingati peristiwa peri stiwa tersebut tersebut maka pemeri ntah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Pertempuran di Surabaya

Pada Tanggal 2 5 Oktober 1945, dibawah dibaw ah pimpinan Brigadir B rigadir Jendral Mallaby Brigade Br igade 49 Inggri s mendara t di Surabaya, Surabaya, Kedatangan Ked atangan Mallaby Mallaby disambut disambut oleh ole h R.M.T.A. Suryo Suryo (Gubernur Jaw a Timur). kala itu mereka bertugas untuk melucuti serdadu Jepang serta membebaskan para interniran Sebenarnya Sebenarnya saat s aat mendarat di Surabaya inggris i nggris terlebih dahulu tel ah membuat kesepakatan dengan R .M.T .M.T .A. Suryo Suryo (Gu bernur Jawa Timur) sehingga para tentara inggris di ijinkan memasuki Surabaya, berikut isi kesepakatannya: Inggris berjanji bahwa tidak terdapat angkatan angkatan perang Belanda di antara antara tentara Inggris. I nggris. Disetujui kerja sama antara kedua belah pihak untuk menjamin ketenteraman dan keamanan. Akan segera dibentuk Biro Kontak (Contact Bureau) agar kerja sama dapat terlaksana sebaik-baiknya. dan Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Namun ternyata ter nyata pada pelaksanaa pelaksanaannya, nnya, Inggris tidak menepati janjinya dan dan Inggris justru berniat menguasai menguasai Surabaya. Pada tanggal 27 Oktober 1945 pasukan Inggris membuat kegaduhan di surabaya mereka menyebarkan pamflet yang berisi perintah, agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata hasil rampasan dari Jepang. Dengan kejadian tersebut maka pihak Indonesia menginstruksikan kepada semua rakyat surabaya untuk siap siaga penuh menghadapi segala kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi. terjadi. A khirnya khirnya kontak senjata pecah pecah antar antar a pemuda Surabaya dan tentara Inggris. Semua pemuda di seluruh kota kota menyerang Inggris dengan segala kemampuan. kemam puan. Pada Tanggal 28 -31 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertem puran yang hebat di Surabaya. Surabaya. Ketika Ket ika terdesak, t entara Sekutu mengusulkan perdamaian.  

 

Tentara Sekutu menghubungi Presiden Soekarno untuk menyelamatkan pasukan Inggris agar tidak mengalami kekalahan total, Kemudian Presiden Soekarno serta Jenderal Mallaby melakukan perundingan. Pertemuan itu menghasilkan dua kesepakatan, kesepakatan, yaitu keberadaan keberadaan RI diakui oleh Inggris dan penghentian kontak senjata. Namun Gencatan senjata tidak dihormati Sekutu. Dalam sebuah insiden yang belum pernah terungkap secara jelas, Brigjen Mallaby ditemukan meninggal. Kemudian Letnan Jendral Christison Panglima Sekutu di Indonesia, meminta kepada pemerintah Indonesia menyerahkan orang-orang yang dicurigai membunuh Jendral Mallaby. Permintaan tersebut diikuti ultimatum dari Mayor Jendral Mansergh. Isi ultimatum tersebut adalah: "Sekutu memerintahkan rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya. Penyerahan paling lambat tanggal 9 November 1945 pukul 18.00 WIB. Apabila ultimatum tersebut tidak dilaksanakan, dilaksanakan, Kota Surabaya Sur abaya akan diserang dari darat, darat, laut, dan udara". Wawasan Kebangsaan Kebangsaan Indonesia

Page 58

Ultimatum tersebut tersebut ditolak oleh para pemimpin dan rakyat Surabaya, kemudian Pada T anggal 10 November 1945 pukul 0 6.00, 6.00, tentara Sekutu Sekutu menggempu men ggempurr Surabaya dari darat darat , laut maupun udara. Di bawah pimpinan Gubernur Gubernur Suryo dan d an Sutomo (Bung (B ung Tomo) rakyat Surabaya tidak mau menyerahkan sejengkal tanah pun kepada tentara Sekutu. Dalam pertempuran yang tidak seimbang, Bung Tomo terus mengangkat semangat rakyat agar terus maju, pantang mundur. Dengan pekik Allahu Akbar, Bung Tomo membakar semangat rakyat. Dalam pertempuran yang berlangsung sampai awal Desember itu gugur ribuan pejuang Indonesia. kemudiam Pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Medan Area

Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang diboncengi serdadu Belanda dan NICA di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di kota Medan. Pada awalnya kedatangan mereka disambut oleh tokoh dan masyarakat di Sumatera Utara. Akan tetapi, tindakan tentara Sekutu menyakitkan rakyat. Mereka membebaskan para tahanan Belanda dan dibentuk Medan Batalyon KNIL. Pada tanggal 13 Oktober 1945, terjadi peristiwa di hotel yang ada di Jalan Bali. Medan. Seorang oknum penghuni hotel menginjak-injak lencana merah putih. Akibatnya, hotel itu disderang oleh para pemuda kita sehingga timbul banyak korban. Peristiwa ini menjadi awal terjadinya Pertempuran Medan Area. Untuk menghadapi segala kemungkinan, TKR dan brbagai badan perjuangan telah membentuk kesatuan perjuangan Kesatuan perjuangan itu adalah Barisan Pemuda Indonesia di bawah pimpinan Achmad Taheer. Ternayata bentrokkan terus meluas dan terjadi di berbagai daerah. Perkembangan ini oleh Sekutu dipandang sudah sangat membahayakan .Oleh karena itu, pada tanggal 18 Oktober 1945. Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerahkan semua senjata kepada Sekutu. Sudah tentu rakyat begitu saja memenuhi tuntutan Sekutu. Pada tanggal tanggal 1 0 Desember 1945 tentara Sekutu melancarkan serangan militer besar-bes aran, aran, yang ya ng dilengkapi dilengkapi dengan pesawat pesawat tempur canggih. canggih. Seluruh daerah Med an dijadikan dijadikan sas ara aran n serangan, serangan, ra kyat kyat pun melukukan melu kukan perlawanan sekuat tenaga. Se kutu berusaha berusaha mendesak men desak para pejuang kita, bahkan, Sekutu sejak tanggal 1 Desember 1945 memasang batas-batas batas- batas penudukannya. Batas itu berupa papan yang diberi tulisan Fixed Boundaries Medan Area ( batas resmi wilayah Medan ) disudut-sudut kota. Sekutu dan tentara NICA mengusir dan menindas orang-orang Republik yang masih berada di Kota Medan. Bahkan, di bulan April 1946, Sekutu dan NICA berhasil mendesak beberapa pimpinan Republik keluar kota . Gubernur, wali kota , dan Markas TRI pindah ke Pematangsiantar. Namun para penjuang kita pantang mundur. Perlawaman dengan berbagai bentuk terus dilakukan. Pertempuran di Ambarawa

Pertempuran ini ini diawali dengan kedatangan tentara Inggris di b awah pimpinan Brigjen Bethel di Semarang Semarang pa da tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara Sekutu. Setelah itu menuju Magelang, karena Sekutu diboncengi oleh NICA dan membebas membe baskan kan para tawanan tawanan Belanda secara sepihak sepihak maka m aka terjadilah terj adilah perlawanan dari TKR dan para para pemuda. Pasukan Inggris Inggris akhirnya terdesak m undur undur ke Am bar bar awa. Gerakan tentara Sekutu yang mundur ke ambar ambar awa berhasil ditahan di desa Jambu berkat bantuan dari batalyon Polisi Istimewa di bawah pimpinan Onie Sastroatmodjo, resimen kedua yang dipimpin M. Sarbini, dan batalyon dari Yogyakarta. Pada pertempuran di desa Jambu tanggal 26 November 1945, Letkol Isdiman (Komandan Resimen Banyumas) tewas sebagai pejuang bangsa. Lalu Kolonel Soedirman (Panglima Divisi di Purwokerto) langsung naik mengambil alih pimpinan dan pada tanggal 15 Desember 1945 tentara Indonesia berhasil memukul mundur Sekutu sampai Semarang. Karena jasanya maka pada tanggal tanggal 18 Desember Desember 1945 19 45 Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR da n berpangkat Jendral. Sampai seka rang setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai hari Infantri. Pertempuran di Jakarta Jakarta

Menjelang berakhirnya tahun 1945 situasi keamanan ibukota Jakarta (saat itu masih disebut Batavia) makin memburuk dengan terjadinya saling serang antara kelompok pro-kemerdekaan dan kelompok pro-Belanda. Ketua Komisi Nasional Wawasan Kebangsaan Kebangsaan Indonesia

Page 59

Jakarta, Jakarta, Mr. Mohammad M ohammad Roem men dapat serangan fisik. Demikian pula, Perdana Menteri Syahrir dan Menteri Penerangan Mr. Amir Sjarifuddin juga nyaris dibunuh simpatisan Belanda (NICA) Keadaan di Jakarta pun menjadi sulit dikendalikan dan kacau. Tentara Belanda semakin merajalela. Ditambah lagi pendaratan pasukan pasukan marinir Belanda di Tanjung Priok pada pada 30 Desember 1945 menambah keadaan keadaan semakin mencekam. Karena itu pada tanggal 1 Januari 1946 Presiden Soekarno memberikan perintah rahasia kepada Balai Yasa Manggarai untuk segera menyiapkan rangkaian kereta api demi menyelamatkan para petinggi negara. Pada tanggal 3 Januari 1946 diputuskan bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta beberapa menteri/staf dan keluarganya meninggalkan Jakarta dan pindah ke Yogyakarta, kemudian pada pukul 07.00 Preseiden dan Rombongannya tiba di Stasiun Yogyakarta kemudian ibukota Republik Indonesia pun turut pindah ke Yogyakarta Peristiwa Merah Me rah Putih di Manado (Minahas ( Minahasa) a)

Berita proklamasi sampai juga di Tanah Minahasa atau Manado di Sulawesi Utara. Seperti di daerah lain, rakyat Minahasa melakukan melakukan aksi peluncutan senjata senjata dan pengoperan kekuasaan dari tangan Jepang. A ksi ksi terjadi pada tanggal t anggal 22 Agustus 1945. Gerakan rakyat Minahasa ini diprakarsai oleh Dewan Minahasa yang dipimpin oleh Palengkahu. Aksi Aksi dilakukan dengan men urunkan bendera-bendera Jepang dan mengibarkan bendera Merah P utih di kantor-kantor. Hal itu telah membanggakan dan memberi semangat serta kegembiraan rakyat Minahasa. Akan tetapi, pada awal September 1945, tentara Sekutu yang diwakili tentara Australia mendarat di Minahasa. Kedatangan mereka diikuti oleh tentara NICA. NICA dengan segera melancarkan aksinya untuk menegakkan kembali kekuatannya. Sekutu dan NICA kemudian mengeluarkan perintah larangan pengibaran bendera Merah Putih. Rakyat tidak menghiraukan larangan tersebut. Dengan semboyan "hidup atau mati", rakyat Minahasa tetap akan mempertahankan berkibarnya Sang Saka Merah Putih di Tanah Minahasa. Akhirnya, bentrokkan dan pertempuran antara rakyat Minahasa Minahasa melawan tentara te ntara Sekutu dan NI CA tidak tidak dapat dihindarkan. dihindarkan. Kemudian Rakyat Sulawesi Utara membentuk Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) untuk melakukan perlawanan terhadap NICA. dan Pada tanggal 14 Februari 1946, para pejuang PPI menyerbu markas NICA di Teling. Pejuang PPI berhasil membebaskan pimpinan PPI yang sebelumnya di tahan belanda dan menyandra komandan NICA dengan pasukannya. Kemudian para pejuang merobek bendera Belanda (merah-putih-biru) dan merubahnya menjadi bendera Indonesia (merah-putih). Bendera tersebut kemudian dikibarkan di markas Belanda di Teling. Oleh sebab itu peristiwa itu dikenal dengan nama peristiwa merah me rah putih putih di Minahas Minahasaa (Manado). (Manado). sejak saat saat itu Para pejuang berhasil mengusir NICA dari tanah tanah Sulawesi Utara. Bandung lautan api

Pada bulan bulan Oktober 1945, tentara Sekutu memasuki Kota Bandung. Ketika itu para pejuang Bandung sedang melakukan pemindahan kekuasaan dan merebut senjata dan peralatan dari tentara Jepang. Tanggal 21 November November 1945 1 945,, tentara Sekutu S ekutu membacakan ultimatum ultimatum pertama, pertam a, agar kota Bandung bagi an utara selambat-lambatnya selambat-lambatnya pada t anggal 29 Novem Novem ber 1945 dikosongk dikosongkan an oleh pihak Indonesia dengan alasan demi keamanan. Namun para pejuang Republik Indonesia tidak memperdulikan ultimatum tersebut. Akibatnya sering terjadi insiden antara tentara tent ara Sekutu dengan pejuang Indonesia. Tanggal 23 Maret 1946 tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Mereka menuntut agar semua masyarakat dan para pejuang TRI (Tentara Republik Indonesia) mengosongkan kota Bandung bagian selatan. sejak 24 Januari 1946, TKR telah berubah namanya menjadi TRI. Demi keselamatan rakyat dan pertimbangan politik, pemerintah Republik Indonesia Pusat memerintahkan meme rintahkan TRI dan para para pejuang lainnya mundur dan mengosongkan mengosongkan Bandung Selatan. S elatan.

Wawasan Kebangsaan Kebangsaan Indonesia

Page 60

Tokoh-tokoh pejuang, seperti Aruji Kartawinata, Suryadarma, dan Kolonel Abdul Harris Nasution yang menjadi Panglima TRI waktu itu segera bermusyawarah. Mereka sepakat untuk mematuhi perintah dari Pemerintah Pusat. Namun, mereka tidak mau menyerahkan menye rahkan kota kota Bandung bagian selatan itu secara utuh kepada kepada musuh. Rakyat diungsikan diungsikan ke luar luar kota Bandung. Bandung. Sebelum meninggalkan kota Bandung Para pejuang melancarkan serangan umum ke arah markas besar Sekutu dan berhasil membumi-hanguska membum i-hanguskan n kota kota Bandung. Bandung . Dalam Dalam waktu tujuh jam jam kota Bandung Ban dung menjadi kota yang berkobar, setiap warga membakar rumah mereka, tidak kurang dari 200.000 rumah warga bandung dibakar dan mengungsikan diri ke bandung bagian selatan, yang berupa daratan tinggi dan pegunungan. Pembakaran tersebut bertujuan untuk menghentikan dan mencegah tentara sekutu dan tentara NICA yang ingin memanfaatkan kota Bandung sebagai markas militer. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 dan terkenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Pertempuran Margarana

Seperti daerah lainnya, rakyat Bali juga berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan dan merebut kekuasaan dari Jepang. Untuk itu, letkol I Gusti Ngurah Rai sebagai salah seorang pimpinan di Bali pergi ke Yogyakarta untuk melakukan konsultasi ke Markas Besar TRI. Saat Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang berada di Yogyakarta untuk berkonsultasi dengan markas tertinggi TRI mengenai pembinaan Resimen Sunda Kecil dan cara-cara menghadapi Belanda, Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946 Belanda mendaratkan kira-kira 2000 tentara di Bali. Karena akibat perundingan Linggarjati, daerah kekuasaan de facto Republik Indonesia yang diakui hanya terdiri dari Sumatera, Madura dan Jawa. ini berarti Bali tidak diakui sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Ternyata sejak Maret 1946, Belanda sudah menduduki beberapa tempat di Bali. Kemudian I Gusti Ngurah Rai kembali ke Bali untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ngurah Rai mendapat bantuan dari TRI - Laut dengan pimpinan Kapten Markadi. Dalam perjalanan menyeberangi Selat Bali telah terjadi pertempuran laut antara pasukan Ngurah Rai dengan patroli Belanda. Pertempuran juga terjadi di Cekik dekat Gilimanuk, Bali. Setelah berhasil melaksanakan Operasi Lintas Laut. I Gusti Ngurah Rai di Markas TRI Sunda Kecil segera memperkuat pasukannya . I Gusti Ngurah Rai segera membentuk Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil. Beberapa tokohn ya di samping I Gusti Nguarh Rai adalah I Gusti Putu Wisnu dan Subroto Aryo Mataram. Pada saat itu, Indonesia telah menyepakati Perundingan Linggarjati, oleh karena itu Belanda terus berusaha menduduki daerah Bali. Kebetulan juga dalam naskah kesepakatan Perundingan Linggarjati disebutkan bahwa Belanda hanya mengakui secara de facto, wilayah RI yang terdiri atas Jawa, Sumatra dan Madura, Ngurah Rai terus berjuang untuk mengusir Belanda dari tanah Bali. Pada tanggal 18 No vember 1946, tentar tentar a Ngurah Rai (dikenal Pasukan Cing Wanara) mulai men yerang Tabanan dan berhasil. Belanda Be landa segera segera mengerahkan kekuatannya kekuatannya dari Bali dan Lombok. Lombok. Melihat dua kekuatan yang tidak seimbang pasukan Ngurah Rai kemudian melakukan Perang Puputan (Pertempuran habishabisan). Pertempuran dimulai pada tanggal 20 November 1946 di Margarana sebelah utara Tabanan. Dalam pertempuran tersebut Ngurah Rai gugur sebagai pejuang bangsa pada tanggal 29 November 1946, Pertempuran lima hari di Palembang

Pasukan Sekutu mendarat di Palembang pada tanggal 12 Oktober 1945. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Carmichael. Bersama pasukan Sekutu ikut pula aparat NICA. Mereka diizinkan oleh pemerintah untuk mendiami daerah Talang Semut. Akan tetapi, mereka tidak mengindahkan peraturan itu dan akhirnya Insiden dengan pemuda meletus ketika mereka menggeledah rumah-rumah penduduk untuk mencari senjata. Tindakan Sekutu yang sangat menyinggung perasaan rakyat dengan melakukan penggeledehan rumah penduduk yang bertujuan untuk mencari senjata hasil rampasan dari pihak Jepang. Justru mengakibatkan terjadi insiden bersenjata pada 1 Januari 1946. Saat itu tentara Sekutu dengan menggunakan pesawat dan kapal laut membombardir kota Palembang. namun Wawasan Kebangsaan Kebangsaan Indonesia

Page 61

Para pejuang terus mengadakan perlawanan dan hasil dari pertempuran ini Seperlima bagian kota Palembang hancur. kemudian Pada tanggal 6 Januari 1947 dicapai persetujuan gencatan senjata antara Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia di Palembang. Agresi Militer Belanda I

Perselisihan pandangan akibat beda penafsiran ketentuan-ketentuan dalam persetujuan Linggarjati makin memanas. Belanda berusaha untuk menyelesaikan "masalah Indonesia" dengan cepat. Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan nota kepada pemerintah Republik Indonesia. Nota itu berupa ultimatum yang harus dijawab dalam waktu 14 hari. Isi nota itu antara lain sebagai berikut: Membentuk pemerintahan ad interim bersama. Republik Indonesia harus mengir imkan beras untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki Belanda. Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama. Menyelenggarakan pemilikan bersama atas impor dan ekspor. Menyelenggarakan ketertiban dan keamanan bersama, termasuk di daerah Republik Indonesia yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama). Perdana Menteri Syahrir menolak gendarmerie bersama. Kemudian, Sebagai pemimpin kabinet berikutnya Amir Syarifuddin kembali memberikan jawaban yang pada dasarnya sama dengan Syahrir. 

  



Pada tanggal 15 Juli 1947, Belanda kem bali mengirim nota. Belanda tetap menuntut gendarmerie bersama dan Dalam wa ktu 32 jam Republik Indonesia harus memberi jawaban atas nota tersebut. kemudian Pada tanggal 17 Juli 1947, Pemerintah Republik Indonesia memberi jawaban yang disampaikan Amir Syarifuddin lewat RRI Yogyakarta. Jawa ban itu ditolak Belanda. dan Pada tanggal 20 Juli 1947, van Mook mengumumkan bahwa pihak Belanda tidak mau berunding lagi dengan Indonesia. Kemudian Tanggal 21 Juli 1947, Belanda menyerang wilayah Republik Indonesia. Tindakan ini melanggar Perjanjian Linggajati. Belanda berhasil merebut sebagian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Akibatnya wilayah kekuasaan Republik Indonesia semakin kecil. Serangan militer Belanda ini dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I. Peristiwa tersebut menimbulkan protes dari negara-negara tetangga dan dunia internasional. Wakil-wakil dari India dan Australia mengusulkan kepada PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) agar mengadakan sidang untuk membicarakan masalah penyerangan Belanda ke wilayah Republik Indonesia. Agresi Militer Belanda II

Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan atas wilayah Republik Indonesia. Ibu kota Republik Indonesia waktu itu, Yogyakarta, diserang Belanda. Belanda dengan seluruh kekuatan melakukan Agresi Militer II dengan menyerbu Yogyakarta. dan Lapangan terbang Maguwo dapat dikuasai Belanda dengan cepat. Dalam waktu cepat pula Yogyakarta dapat dikuasai Belanda. Para pimpinan RI ditangkap Belanda. Para pemimpin RI yang ditangkap Belanda antara lain Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Suryadarma dan Sutan Syahrir. Namun sebelum tertangkap Sukarno sudah mengirim mandat lewat radio kepada Menteri Kemakmuran, Mr. Syaffiruddin Prawiranegara yang berada di Sumatera. Tujuannya adalah untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan ibu kota di Bukit Tinggi. Serbuan Belanda atau Agresi Militer II memperoleh reaksi masyarakat internasional. Pada tanggal 7 Februari 1949, suara simpati kepada Indonesia atas terjadinya serbuan Beland a datang dari Amerika Serikat. Rasa simpati Amerika Serikat terhadap Indonesia diwujudkan dengan pernyataan-pernyataan sebagai berikut: 1. Mendesak Belanda untuk membuka kembali perundingan yang jujur dengan Indonesia atas dasar persetujuan Renville. 2. Amerika Serikat menghentikan semua bantuan kepada Belanda sampai negeri ini menghentikan permusuhannya dengan Indonesia. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 62

3.

Mendesak pihak Belanda supaya menarik pasukannya ke belakang garis status quo Renville. Membebaskan pemimpinpemimpin Indonesia yang ditawan sejak 18 Desember 1948. Rasa simpati dunia internasional tidak hanya datang dari Amerika Serikat, tetapi juga dari Rusia dan Cina. bahkan pada bulan Desember 1949 Negara-negara di Asia seperti India, Afganistan, Myanmar dan lain -lain yang segera mengadakan Konferensi di New Delhi. Mereka mendesak agar Pemerintah RI segera dikembalikan ke Yogyakarta, dan pasukan Belanda segera ditarik mundur dari Indonesia. Karena tekanan politik dan militer itulah akhirnya Belanda mau menerima perintah Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan agresinya. Serangan Umum 1 Maret 1949

Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta merupakan satu episode penting dalam sejarah revolusi Indonesia. Berawal dari Agresi Militer Belanda II, Belanda berhasil menduduki Kota Yogyakarta, yang saat itu merupakan Ibukota Republik Indonesia. Setelah kota Yogyakarta dikuasai, Belanda kemudian berusaha menguasai kota-kota sekitar Kota Yogyakarta yaitu Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo, dan Bantul. Situasi ibukota negara saat itu sangat tidak kondusif. Keadaan tersebut diperparah propaganda Belanda di dunia luar bahwa tentara Indonesia sudah tidak ada. Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang saat itu telah melepas jabatannya sebagai Raja Keraton Yogyakarta mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Soedirman untuk meminta izin diadakannya serangan. Jenderal Sudirman menyetujuinya dan meminta Sultan HB X untuk berkoordinasi dengan Letkol Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10/Wehkreise III.

Sri

Sri Sultan HB IX mengadakan pertemuan empat mata dengan Letkol Soeharto di Ndalem Prabuningratan. Pertemuan ini menghasilkan keputusan untuk melancarkan Serangan Umum pada tanggal 1 Maret 1949 serta menyusun strategi serangan umum. Selain itu, beberapa kesatuan diperintahkan untuk menyusup ke dalam ko ta Yogyakarta, di antaranya adalah kesatuan khusus di bawah pimpinan Kapten Widodo. Untuk mempermudah koordinasi penyerangan, wilayah penyerangan dibagi atas 5 sektor, yaitu: Sektor barat, di bawah pimpinan Letkol Soeharto (sampai perbatasan Malioboro). Sektor timur, dipimpin oleh Letkol Vence Sumual, Sektor utara, dipimpin oleh Mayor Kusno, Sektor selatan, dipimpin oleh Mayor Sarjono, Sektor kota, dipimpin oleh Letnan Marsudi dan Letnan Amir Murtono, Yang dijadikan patokan sebagai tanda mulainya serangan adalah bunyi sirene pukul 06.00 pagi yang biasa dibunyikan di kota Yogyakarta waktu itu. Pada tanggal 1 Maret 1949, beberapa jam sebelum serangan umum berlangsung, sudah banyak gerilyawan yang mulai memasuki kota Yogyakarta. dan Tepat pada pukul 06.00 pagi, sirene penanda berakhirnya jam malam berbunyi dimana hal tersebut juga merupakan pertanda dimulainya serangan umum.  

 



Kurang lebih 2.500 orang pasukan gerilya TNI di bawah pimpinan Letkol Soeharto melanc arkan serangan be sar- besar an di jantung Kota Yogyakarta. Pasukan TNI mengepung Kota Yogyakarta dari berbagai arah. dari arah utara pasukan gerilya yang dipimpin oleh Mayor Ku sno, kemudian Mayor Sardjono memimpin pasukannya melancarkan serangan dari arah selatan d an Di arah barat, pasukan gerilya menggempur kota Yogyakarta dibawah pimpinan Letkol Soeharto.. Banyak pertempuran hebat terjadi di ruas-ruas jalan kota Yogyakarta. Serangan Umum 1 Maret 1949 terbukti ampuh untuk kembali merebut Yogyakarta dan mengalahkan Belanda. Belanda merasa kaget dan sedikit persiapan dalam menangani serangan tersebut sehingga perlawanan yang dilakukan tidak mampu mengimbangan serangan TNI. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil didepak mundur. Pos-pos militer ditinggalkan dan Beberapa buah kendaraan lapis baja dapat direbut oleh pasukan TNI. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 63

Pasukan TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 j am, sesuai dengan rencana semula, sekitar pukul 12 .00. TNI mulai mundur keluar kota untuk mengosongkan kota dan kembali menuju pangkalan gerilya seperti yang telah direncanakan sebelumnya sebelum pasukan bantuan Belanda tiba di yogyakarta. Berita kemenangan ini segera disebarkan secara e stafet lewat radio dimulai d ari Playen, Gunungkidul, kemudian diteruskan ke pemancar di Bukit Tinggi, lalu diteruskan oleh pemancar militer di Myanmar kemudian ke New Delhi (India) lalu sampai pada PBB yang sedang bersidang di Washington D.C, Amerika Serikat. Serangan Umum 1 Maret dapat meningkatkan posisi tawar Republik Indonesia serta mempermalukan Belanda yang telah mengklaim bahwa Republik Indonesia sudah lemah, Kemenangan ini juga berhasil meningkatkan moril dan semangat juang pasukan gerilya TNI di wilayah lainnya. Tak lama setelah Serangan Umum 1 Maret terjadi Serangan Umum Surakarta yang menjadi salah satu keberhasilan penting pejuang Republik Indonesia yang paling gemilang karena membuktikan kepada Belanda bahwa gerilya bukan saja mampu melakukan sabotase atau penyergapan secara diam diam, tetapi juga mampu melakukan serangan secara frontal ke tengah kota Solo yang dipertahankan dengan pasukan k avelerie, pasukan infantri serta komando yang tangguh. Serangan umum Solo inilah yang mengusir Hindia Belanda untuk selamanya.

8 Organisasi Pergerakan Kebangkitan Nasional Admin I Oct 9, 2016 Kebangsaan, Sej SMA 2, Sejarah, SMA Kls 2 Organisasi Pergerakan Kebangkitan Nasional - Tahun 1908 merupakan titik awal bangkitnya kesadaran nasional. Dimulai pada

tahun tersebut mulai bermunculan organisasi pergerakan nasional yang pertama (Budo Utomo - 20 Mei 1908), yang kemudian disusul oleh organisasi-organisasi lainnya (Sarekat Islam berdiri tahun 1905, namun saat itu masih berbentuk sarekat dagang yang awalnya hanya mengayomi pedagang ped agang Islam). Dengan demikian perjuangan b angsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan itu telah memasuki tahap baru, yang lain sifatnya dengan perjuangan masa sebelum tahun 1908. Perjuangan bangsa indonesia untuk mencapai kemerdekaannya memiliki ciri dan sifat -sifat perjuangan yang berbeda se telah tahun 1908, berikut sifat-sifat perjuangan bangsa indonesia untuk mencapai kemerdekaannya setelah tahun 1908: 1. Menggunakan organisasi yang teratur dan lebih terstruktur. 2. Bersifat nasional, artinya sudah terjadi kerja sama antar daerah di seluruh Indonesia. 3. Tidak tergantun g pada satu orang (pimpinan). Artinya, jika pimpinan / sesorang ditangkap, peranny a dapat diganti kan oleh yang lain. Pergerakan nasional di Indonesia sendiri lahir karena adanya beberapa faktor, yaitu faktor-faktor dari dalam dan luar negeri. Berkut beberapa faktor lahirnya pergerakan nasional di indonesia dari dalam negeri : 1. Timbulnya kaum terpelajar. Mereka inilah yang memolopori pergerakan nasional. 2. Penderitaan rakyat yang sudah cukup lama, sehingga menimbulkan dorongan yang kuat u ntuk berjuang membebaskan diri dari segala penjajahan yang menyebabkan penderitaan. 3. Pengalaman perjuangan masa lampau. Perjuangan fisik dan bersifat kedaerahan ternyata tidak banyak berhasil, sehingga mendorong untuk mengubah cara perjuangan menjadi lebih diplomatik dan lebih terkoordinasi. Berkut beberapa faktor lahirnya pergerakan nasional di indonesia dari luar negeri : 1. Adanya pengaruh dari gerakan nasional di negara-negara lain. Misalnya gerakan nasional di Filipina dan India. 2. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1904-1905. Hal ini telah membangkitkan semangat banyak bangsa Asia bahwa mereka dapat mengusir bangsa eropa (penjajah) jika mereka bersungguh sungguh, termasuk Indonesia untuk mengusir Belanda (kaum penjajah).

Untuk lebih memper singkat w aktu Berikutnya akan diulas organisasi-organisasi yang berdiri pada masa Pergerakan Nasional . Beberapa organisasi yang berdiri pada masa tersebut adalah sebagai berikut: Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 64

1. Sarekat Islam (16 Oktober 1905)

Syarikat Islam / Sarekat Islam (disingkat SI) dahulu bernama Sarekat Dagang Islam (disingkat SDI) didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905, Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi pertama yang lahir di Indonesia, pada awalnya Organisasi Sarekat Islam y ang dibentuk oleh Haji Samanhudi ini merupakan perkumpulan pedagang -pedagang Islam yang menentang masuknya pedagang asing yang ingin menguasai ekonomi rakyat. Atas prakarsa H.O.S. Cokroaminoto, nama Sarekat Dagang Islam kemudian diubah menjadi Sarekat Islam (SI), dengan tujuan untuk memperluas anggota sehingga tidak hanya terbatas pada pedagang saja. Tujuan SI ialah membangun persahabatan, persaudaraan d an tolong-menolong di antara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Berdasarkan Akte Notaris pada tanggal 10 September 1912, ditetapkan tujuan Sarekat Islam sebagai berikut: 1. memajukan perdagangan 2. membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha (permodalan) 3. memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli 4. memajukan kehidupan agama Islam Karena perkembangannya yang pesat pada w aktu SI pusat mengajukan diri sebagai Badan Hukum, awalnya Gubernur Jendral Idenburg menolak. Badan Hukum hanya diberikan pada SI lokal. Meskipun dalam anggaran dasarnya tidak tampak adanya unsur politik, namun dalam kegiatannya Syarikat Islam menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menen tang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah hindia Belanda. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Syarikat Islam (SI) pusat diberi pengakuan sebagai Badan Hukum pada bulan Maret tahun 1916. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, SI berubah menjadi partai politik dan mengirimkan wakilnya ke Volksraad tahun 1917, yaitu HOS Tjokroaminoto, sedangkan Abdoel Moeis yang juga tergabung dalam Central Sarek at Islam menjadi anggota volksraad at as namanya sendiri berdasarkan ketokohan, d an bu kan mewakili Central Sarekat Islam sebagaimana halnya HOS Tjokroaminoto yang menjadi tokoh terdepan dalam Central Sarekat Islam. Namun Tjokroaminoto tidak lama berada di lembaga yang dibuat Pemerintah Hindia Belanda tersebut dan Tjokroaminoto keluar dari Volksraad (semacam Dewan Rakyat), karena volksraad di anggap sebagai "Boneka Belanda" yang hanya mementingk an urusan penjajahan di Hindia Belanda dan tetap mengabaikan hak- hak kaum pribumi. Sebelumnya Tjokroaminoto ketika itu sudah menyuarakan agar bangsa Hindia (Indonesia) diberi hak untuk mengatur urusan dirinya sendiri, namun hal ini ditolak oleh pihak Belanda. Sarekat Islam yang mengalami perkembangan pesat, kemudian mulai disusupi oleh paham sosialisme revolusioner. Paham ini disebarkan oleh H.J.F.M Sneevliet yang mendirikan organisasi ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging) pada tahun 1914. Pada mulanya ISDV sudah mencoba menyebarkan pengaruhnya, namun karena paham yang mereka anut tidak berakar di dalam masyarakat Indonesia melainkan diimpor d ari Eropa oleh orang Belanda, sehingga usahanya tidak berh asil. Kemudian mereka menggunakan taktik infiltrasi yang dikenal sebagai "Blok di dalam", mer eka berhasil menyusup ke dalam tubuh SI oleh karena dengan tujuan yang sama yaitu membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme namun dengan cara yang berbeda. Dengan usaha yang baik, mereka berhasil memengaruhi tokoh-tokoh muda SI seperti Tan Malaka, Darsono, Alimin Prawirodirdjo dan Semaoen. Hal ini menyebabkan SI pecah menjadi "SI Putih" yang dipimpin oleh Tjokroaminoto dan "SI Merah" yang dipimpin Semaoen. 2. Budi Utomo (20 Mei 1908)

Organisasi Budi Utomo (juga disebut Boedi Oetomo) merupakan sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa STOVIA yaitu Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908. yang Digagaskan Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 65

oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dimana sebelumnya ia telah berkeliling Pulau Jawa untuk menawarkan idenya membentuk Studiefounds.. Sejatinya organisasi ini Dipelopori oleh pemuda-pemuda dari STOVIA, Sekolah Peternakan dan Pertanian Bogor, Sekolah Guru Bandung, Sekolah Pamong Praja Magelang dan Probolinggo serta Sekolah Sore untuk Orang Dewasa di Surabaya. Para pelajar terdiri dari Muhammad Saleh, Soeradji, Soewarno A., Suwarno B., R. Gumbreg, R. Angka, Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soetomo. Nama Budi Utomo sendiri diusulkan oleh Soeradji d an semboyan yang dikumandangkan adalah Indie Vooruit (Hindia Maju) dan bukan Java Vooruit (Jawa Maju). Gagasan Studiesfounds yang ditawarkan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo sejatinya bertujuan untuk menghimpun dana guna memberikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi dan memiliki perekonomian yang lemah sehingga tidak dapat melanjutnya studinya. Gagasan itu tidak terwujud, akan tetapi gagasan itu melahirkan Budi Utomo. Tujuan Budi Utomo sendiri ialah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, Budi Utomo menerapkan usaha-usaha sebagai berikut: 1. memajukan pengajaran 2. memajukan perdagangan, peternakan dan pertanian 3. menghidupkan kembali kebudayaan. 4. memajukan teknik dan industri Seandainya dilihat dari tujuannya, Budi Utomo bukan merupakan organisasi politik akan tetapi merupakan organisasi pelajar dengan pel ajar STOVIA yang menj adi bagian intinya. Sampai menjelang kongresnya yang pertama di Y ogyakarta organis asi ini telah memiliki 7 cabang, yakni di Bogor, Batavia, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Ponorogo dan Surabaya. dalam mengejar kepentingannya Budi Utomo pada dasarnya menerapkan strategi dengan bersifat kooperatif terhadap pemerintah belanda. Untuk mengkonsolidasi diri (dengan dihadiri 7 cabangnya), Budi Utomo menggelar kongres yang pertama di Yogyakarta yaitu pada 3-5 Oktober 1908. Kongres menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Kegiatan Budi Utomo terutama difokuskan pada bidang pendidikan dan kebudayaan. 1. Budi Utomo tidak ikut dalam mengadakan kegiatan politik. 2. Yogyakarta ditetapkan sebagai pusat organisasi. 3. R.T. Tirtokusumo (Bupati Karanganyar) dipilih sebagai ketua Budi Utomo. 4. Ruang gerak Budi Utomo terbatas pada Pulau Jawa dan Madura . Sampai dengan akhir tahun 1909, Budi Utomo telah memiliki 40 cabang dengan jumlah anggota sekitar 10.000 orang. Akan tetapi, dengan adanya kongres tersebut mulailah terjadi pergeseran pimpinan dari generasi muda ke generasi tua. Sehingga tidak sedikit anggota muda yang menyingkir dari barisan depan, dan menyisakan golongan priayi da n pegawai negeri sebagai anggota mayoritas di Budi Utomo. Dengan demikian, sifat protonasionalisme dari para pemimpin yang tampak pada awal berdirinya Budi Utomo terdepak ke belakang. Mulai tahun 1912, saat Notodirjo menjadi ketua Budi Utomo menggantikan R.T. Notokusumo, Budi Utomo ingin mengejar ketinggalannya. Akan tetapi, hasilnya tidak begitu signifikan karena pada saat itu telah muncul organisasi-organisasi nasional lainnya, seperti Indiche Partij (IP) dan Sarekat Islam (SI). Akan tetapi Budi Utomo tetap memiliki andil dan jasa yang besar dalam sejarah pergerakan nasional, yaitu telah membuka jalan dan memelopori gerakan kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu setiap tanggal 20 Mei (Tanggal Berdirinya Budi Utomo) ditetapkan sebagai hari Kebangkitan Nasional. 3. Muhammadiyah (18 November 1912)

Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan K. H. Ahmad Dahlan, Tujuan didirikannya Muhammadiyah adalah Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 66

memajukan pengajaran Islam, mengembangkan pengetahuan Islam dan cara hidup menurut peraturan Islam, membantu dan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat Islam. Untuk mencapai tujuan partai, Muhammadiyah menempuh usaha-usaha, antara lain: 1. mendirikan, memelihara, dan membantu pendirian sekolah berdasarkan agama Islam untuk memberantas buta huruf 2. mendirikan dan memelihara masjid, langgar, rumah sakit, dan rumah yatim piatu 3. membentuk badan perjalanan haji ke tanah suci. Muhammadiyah berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Itulah sebabnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agama Islam secara modern dan memperteguh keyakinan tentang agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Kegiatan Muhammadiyah juga telah memperhatikan pendidikan wanita yang dinamakan Aisyiah, Sejak berdiri di Yogyakarta (1912) Muhammadiyah terus mengalami perkembangan yang pesat. Sampai tahun 1913, Muhammadiyah telah memiliki 267 cabang yang tersebar di Pulau Jawa. Pada tahun 1935, Muhammadiyah sudah mempunyai 710 cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. K. H. Ahmad Dahlan sendiri memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 - 1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke 11, Pemimpin Muhammadiyah digantikan oleh KH Ibrahim yang kemudian memimpin Muhammadiyah hingga tahun 1934. Rapat Tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 yang di kemudian hari berubah menja di Muktamar 3 tahunan dan seperti saat ini Menjadi Muktamar 5 tahunan. 4. Indische Partij (25 Desember 1912)

Indische Partij (IP) berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai, yakni Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker (Setyabudi Danudirjo). Indische Partij memiliki cita-cita untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun golongan (keturunan) Arab, Cina dan sebagainya. Mereka akan dip adukan dalam kesatuan bangsa indonesia dengan semangat nasionalisme Indonesia. Cita-cita Indische Partij banyak disebar luaskan melalui media surat kabar De Expres. Selain itu juga disusun program kerja sebagai berikut: 1. 2.

meresapkan cita-cita nasional Hindia (Indonesia). memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan agama

yang lainnya 3. memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan, maupun kemasyarakatan. 4. dalam h al pengajaran, kegunaannya harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memper kuat mereka yang ekonominya lemah. 5. berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia. 6. memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintahan. Dengan tujuan dan cara-cara mencapai tujuan seperti itu maka dapat diketahui bahwa Indische Partij berdiri di atas nasionalisme untuk mencapai Indonesia merdeka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indische Partij adalah partai politik pertama di Indonesia dengan haluan kooperasi. Sehingga dalam waktu yang relatif cepat Indische Partij memiliki 30 cabang dengan anggota mencapai 7.000 orang yang kebanyakan orang Indonesia. Oleh karena sifatnya yang progresif dengan menyatakan diri sebagai partai politik yang memiliki tujuan Indonesia merdeka sehingga pemerintah hindia belanda tid ak mau mem berikan status badan hukum dengan alasan Indische Partij bersifat p olitik Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 67

dan akan mengancam ketertiban umum. Meskipun demikian, para pemimpin Indische Partij masih terus menjalankan propaganda untuk menyebarkan pemikiran-pemikirannya. Salah satu hal yang membuat pemerintah Hindia Belanda geram adalah tulisan Ki Hajar Dewantara yang berjudul Als ik een Nederlander was (seandainya saya seorang Belanda) yang isinya berupa sindiran terhadap ketidak adilan di daerah jajahan belanda. Karena kegiatan Indische Partij sangat mencemaskan pemerintah Belanda maka pada bulan Agustus 1913 ketiga pemimpin Indische Partij dijatuhi hukuman pengasingan dan mereka bertiga memilih Negeri Belanda sebagai tempat pengasingannya. Setelah diasingkannya ketiga pemimpin Indische Partij maka eksistensi Indische Partij makin berkurang. Kemudian Indische Partij merubah namanya menjadi Partai Insulinde dan pada tahun 1919 berubah lagi menjadi National Indische Partij (NIP). Pada perjalanannya National Indische Partij tidak pernah mempunyai pengaruh yang singnifikan di masyarakat sehingga pada akhirnya hanya menjadi perkumpulan orang-orang terpelajar. 5. Partai Komunis Indonesia (9 Mei 1914)

Benih-benih paham Marxis dibawa masuk ke Indonesia oleh seorang Belanda yang bernama H.J.F.M. Sneevliet. Atas dasar Marxisme inilah kemudian pada tanggal 9 Mei 1914 di Semarang, Sneevliet bersamasama dengan P. Bersgma, H.W. Dekker dan J.A. Brandsteder berhasil mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV). Ternyata ISDV tidak mampu berkembang sehingga Sneevliet melakukan infiltrasi (penyusupan) kader-kadernya ke dalam tubuh Sarekat Islam (SI) dengan menjadikan anggotaanggota ISDV sebagai anggota SI, dan sebaliknya anggota-anggota SI dijadikan anggota ISDV. Dengan cara itu Sneevliet dan ISDV mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan Sarekat Islam, lebih-lebih setelah berhasil mengambil alih beberapa pemimpin SI, seperti Semaun dan Darsono. Mereka inilah yang dididik secara khusus untuk menjadi tokoh-tokoh Marxisme tulen. Akibatnya SI Cabang Sem arang yang sudah berada di bawah pengaruh ISDV semakin jelas warna Marxisnya dan selanjutnya terjadilah perpecahan dalam Sarekat Islam. Pada tanggal 23 Mei 1923 ISDV berubah nama menjadi Partai Komunis Hindia dan selanjutnya pada bulan Desember 1924 menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Susunan pengurus PKI, antara lain Semaun (ketua), Darsono (wakil ketua), Dekker (bendahara) dan Bersgma (sekretaris). PKI semakin aktif dalam kanc ah politik dan untuk menarik massa PKI menghalalkan secara cara dalam propagandanya. Sampai-sampai tidak segan-segan untuk mempergunakan kepercayaan rakyat seperti Ramalan Jayabaya dan Ratu Adil. Kemajuan yang diperolehnya ternyata membuat PKI lu pa diri sehingga merencanakan suatu petualangan politik. Pada tanggal 13 November 1926 PKI melancarkan pemberontakan di Batavia dan disusul di daerah-daerah lain, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Sumatra Barat pemberontakan PKI dilancarkan pada tanggal 1 Januari 1927. Dalam waktu yang singkat semua pemberontakan PKI tersebut dapat ditumpas. Akhirnya, ribuan rakyat ditangkap, dipenjara, dan dibuang ke Tanah Merah dan Digul Atas (Papua). 6. Gerakan Pemuda / Tri Koro Dharmo / Jong Java (7 Maret 1915)

Gerakan pemuda Indone sia, sejatinya sudah dimulai sejak berdirinya Budi Utomo, akan tetapi sejak kongresnya yang pertama, peran pemuda di Budi Utomo telah banyak diambil oleh golongan tua (kaum priayi dan pegawai negeri) sehingga para pemuda kecewa dan keluar dari organisasi tersebut. Baru beberapa tahun kemudian, berdirilah Tri Koro Dharmo, Tri Koro Dharmo (Jong Java) merupakan sebuah organisasi kepemudaan yang didirikan oleh Satiman Wirjosandjojo di Gedung STOVIA tanggal 7 Maret 1915 dengan nama awal Tri Koro Dharmo(Memiliki makna : Tiga Tujuan Mulia). Perkumpulan pemuda ini didirikan atas dasar banyaknya pemuda yang menganggap bahwa Budi Utomo merupakan organisasi elite. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 68

Trikoro Dharmo yang diketui oleh R. Satiman Wiryosanjoyo merupakan organisasi pemuda yang pertama yang anggotanya terdiri dari para siswa sekolah menengah yang berasal dari Jawa dan Madura. Trikoro Dharmo, artinya tiga tujuan mulia, yakni sakti, budi, dan bakti. Tujuan Trikoro Dharmo ialah sebagai berikut: 1. 2. 3.

menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi bumi putra pada sekolah

menengah dan perguruan kejuruan membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya.

Tujuan tersebut sebenarnya baru merupakan tujuan perantara. Adapun tujuan yang s ebenarnya ialah seperti apa yang tertulis dalam majalah Trikoro Dharmo yakni mencapai Jawa raya dengan jalan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda -pemuda Jawa, Madura, Sunda, Lombok dan Bali. Oleh karena sifatnya yang masih Jawa sentris maka para pemuda di luar Jawa (tidak berbudaya Jawa) kurang senang. Untuk menghindari perpecahan, pada kongresnya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918 nama Trikoro Dharmo diubah menjadi Jong Java (Pemuda Jawa). yang dimaksudkan untuk bisa merangkul para pemuda dari Madura, Bali dan Sunda. Bahkan tiga tahun kemudian atau pada tahun 1921 terbersit ide untuk menggabungkan Jong Java dengan Jong Sumatranen Bond, akan tetapi upaya ini belum bisa terlaksana. Sejalan dengan berdirinya Jong Java, pemuda-pemuda di daerah lain juga membentuk organisasi serupa, seperti Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Selebes, d an lain-lain. Pada hakikatnya semua organisasi itu masih bersifat kedaerahan (lokal), namun semuanya mempunyai tujuan ke arah kemajuan Indonesia, khususnya memajukan daerah nya sendiri-sendiri. Pada tahun 1925 wawasan organisasi ini makin meluas, menyerap gagasan persatuan Indonesia dan pencapaian Indonesia merdeka. Sehingga Pada tahun 1928 Jong Java siap bergabung dengan organisasi kepemudaan lainnya dan ketuanya R. Koentjoro Poerbopranoto, menegaskan kepada anggota bahwa pembubaran Jong Java semata-mata untuk kepentingan tanah air. Oleh karena nya sejak 27 Desember 1929, Jong Java pun bergabung dengan Indonesia Moeda 7. Taman Siswa (3 Juli 1922)

Sekembalinya dari pengasingannya di Negeri Belanda (1919), Suwardi Suryaningrat (lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara) menfokuskan perjuangannya dalam bidang pendidikan. Pada tanggal 3 Juli 1922 Ki Hajar Dewa ntara sukses mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta. Dengan berdirinya Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara memulai gerakan baru bukan lagi dalam bidang politik akan tetapi di bidang pendidikan, yakni dengan mendidik angkatan muda dengan jiwa kebangsaan Indonesia berdasarkan akar budaya bangsa. Taman Siswa merupakan nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara (Suwardi Suryaningrat) pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta (Taman berarti tempat bermain atau tempat belajar, dan Siswa berarti murid). Pada saat pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa ini diberi nama "National Onderwijs Institut Taman Siswa", yang merupakan realisasi gagasan dia bersama-sama dengan teman di paguyuban Sloso Kliwon. Sekolah Taman Siswa ini sekarang berpusat di balai Ibu Pawiyatan (Majelis Luhur) di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, dan memiliki 129 sekolah cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia. Prinsip dasar dalam se kolah Taman Siswa yang menjadi pedoman bagi seorang guru dikenal sebagai Patrap Triloka. Konse p ini dikembangkan oleh Ki Hadj ar Dewantara setel ah ia mempelajari sistem pendidikan progresif yang diperkenalkan oleh Rabindranath Tagore (India/Benggala) dan Maria Montessori (Italia). Patrap Triloka memiliki unsur-unsur (dalam bahasa Jawa) Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 69

 



ing ngarsa sung tulada ( ꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲ , "(yang) di depan memberi teladan"), ing madya mangun karsa ( ꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲ , "(yang) di tengah membangun inisiatif/kemauan"), tut wuri handayani ( ꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲ , "dari belakang mendukung").

Berkat jasa dan perjuangannya yakni mencerdaskan Indonesia melalui sekolah Taman Siswa maka setiap tanggal 2 Mei (hari kelahiran Suwardi Suryaningrat / Ki Hajar Dewantara) maka ditetapkan sebagai hari Pendidikan Nasional. Selain itu, "Tut Wuri Handayani" juga ditetapkan sebagai semboyan yang terukir dalam lambang Departemen Pendidikan Nasional. 8. Partai Nasional Indonesia (4 Juli 1927)

Algemeene Studie Club di Bandung yang didirikan ole h Ir. Soekarno pada tahun 1925 telah mendorong para pemimpin lainnya untuk mendirikan partai politik dengan nama Per serikatan Nasional Indonesia yang kemudian pada tahun 1928 Berganti nama dari Perserikatan Na sional Indonesia menj adi Partai Nasional Indonesia. PNI didirikan di Bandung pada tangg al 4 Juli 1927 ole h 8 pemimpin, yakni Ir. Soekarno (sebagai ketuanya), Ir. Anwari, Mr. Budiarto, dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Dr. Samsi, Mr. Sunaryo dan Mr. Iskak. Mayoritas dari mereka merupakan mantan anggota Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda yang baru pulang ke indonesia. Setelah berdirinya Partai Nasional Indonesia para pelajar yang tergabung dalam Algemeene Studie Club yang diketuai oleh Ir. Soekarno turut pula bergabung dengan partai ini. Radikal PNI telah terlihatan sejak awal berdirinya. Hal ini tercermin melalui anggaran dasarnya bahwa tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan strategi perjuangannya nonkooperasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI sudah merumuskan program kerja sebagaimana dijelaskan dalam kongresnya yang pertama di Surabaya pada tahun 1928, yaitu seperti berikut:

2. 3.

1. Usaha politik , dengan memperkuat rasa kebangsaan (nasionalisme) dan kesadaran atas persatuan bangsa Indonesia, memajukan pengetahuan sejarah kebangsaan, mem pererat kerja sama dengan negara negara di Asia, dan memberantas segala rintangan bagi kemerdekaan diri dan kehidupan politik. Usaha sosial , yaitu memajukan pengajaran yang bersifat nasional, meningkatkan derajat kaum wanita, memajukan transmigrasi, memerangi pengangguran, memajukan kesehatan rakyat, antara lain dengan mendirikan poliklinik. Usaha ekonomi, yakni memajukan perdagangan pribumi, kerajinan, serta mendirikan bank-bank dan koperasi.

Untuk menyebarluaskan gagasannya, PNI menbuat propaganda-propaganda, baik lewat surat kabar, seperti Persatuan Indonesia di Batavia dan Banteng Priangan di Bandung, maupun lewat para pemimpin khususnya Bung Karno sendiri. Dalam waktu singkat, PNI telah berkembang pesat sehingga menimbulkan kekhawatiran di sisi pemerintah Belanda. Pemerintah selanjutnya memberikan peringatan kepada pemimpin PNI agar menahan diri dalam propaganda, ucapan, serta tindakannya. Dengan adanya isu bahwa pada awal tahun 1930 PNI akan melakukan pemberontakan maka pada tanggal 29 Desember 1929, pemerintah Hindia Belanda mengadakan penggeledahan secara masal dan menangkap 4 pemimpinnya, yaitu Ir. Soerkarno, Gatot Mangunprojo, Soepriadinata, dan Maskun Sumadiredja. Kemudian mereka ber 4 diajukan ke pengadilan di Bandung. Pengadilan para tokoh y ang ditangkap ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1930. Setelah diadili di pengadilan Belanda maka para tokoh ini dimasukkan ke penjara Sukamiskin. Dalam masa pengadilan ini Ir. Soekarno membuat pembelaan dengan menulis pidato Indonesia Menggugat dan membacakannya di depan pengadilan sebagai gugatannya.

Sejarah Persiapan Proklamasi dan Kemerdekaan Indonesia Sejarah Persiapan Proklamasi dan Kemerdekaan Indonesia - Perlu sobat ingat kembali, banyak hal penting yang mengubah Indonesia pada masa penjajahan berkat jasa para pemimpin, pemuda dan pahlawan Indonesia. berkat mereka indonesia dapat keluar dari Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 70

penjajahan yang dilakukan oleh beberapa negara, mulai Belanda yang menjajah Indonesia pada masa kolonial selama hampir 3,5 abad (350 tahun), Inggris yang menjajah selama 5 tahun, kemudian Jepang yang terakhir menjajah, dan pada masa penjajahan jepang itulah Indonesia berhasil merdeka. Sejarah kemerdekaan indonesia kita awali ketika Jepang terdesak dalam perang Asia Timur Raya, saat itu tokoh tokoh pergerakan nasional sem akin gi at mempersiapkan kemerdekaan. Golongan muda dan tua sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Meskipun mereka berbeda pendapat mengenai cara dan waktu memproklamasikan kemerdekaan, namun keduanya tetap bersemangat dan berjuang untuk mempersiapkan kemerdekaan indonesia. Persiapan kemerdekaan Indonesia dimulai saat Jepang sedang berjuang pada Perang Dunia II. Saat itu Perdana Mentri Je pang yaitu Tojo digantikan oleh Perdana Mentri Koiso yang menjanjikan b ahwasanya Indonesia (saat itu Hindia Timur) akan merdeka dikemudian h ari. Mulai 1 M aret 1945 pemerintah pendudukan Jepang melalui Balatentara XIV, yaitu Jendr al Ku makici Harada mengumumkan rencana pembentukan BPUKPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dalam Bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsi Junbi Cosakai. Untuk lebih jelas mengenai Bagaimana proses kemerdekaan Indonesia, Langsung saja kita simak informasi nya. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Ke merdekaan Indonesia (BPUPKI )

Pembentukan BPUPKI - Panglima pemerintahan Jepang di Jawa (Jenderal Kumakichi Harada), mengumumk an pembentukkan Dokuritsu Jundi Coosokai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945. Tujuan BPUPKI ialah untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 63 orang, didalamny a terdapat perwakilan Arab, Indonesia dan Cina serta 7 orang Jepang. Pengurus BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat. Tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan sekaligus upacara pembukaan sidang pertama BPUPKI di gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila) di Jalan Pejambon 6 Jakarta. Pada zaman Belanda, gedung tersebut ialah gedung Volksraad, lembaga DPR pada zaman kolonial Belanda. Selama berdiri BPUPKI mengadakan dua kali masa sidang resmi, yaitu:

Persidangan resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 Sidang resmi pertama

Sidang resmi pertama berlangsung mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada masa sidang resmi pertama ini bertujuan untuk merumuskan dan membentuk rangka dasar dari Undang-Undang Dasar, yang mana merupakan dasar dari negara Indonesia. Setelah itu kemudian dirumuskan konstitusi negara. Masa sidang pertama BPUPKI ini dikenal dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila. Sidang resmi kedua

Sidang resmi kedua berlangsung 10 sampai 17 Juli 1945 dengan tema bahasan bentuk negara, rancangan Undang -Undang Dasar, kewarganegaraan, wilayah negara, pembelaan negara, ekonomi dan keuangan, pendidikan serta pengajaran. Dalam rapat ini dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 19 orang dengan ketua Ir. Soekarno, Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Mohamad Hatta. dan Panitia Pembelaan Tanah Air dengan ketua Abikoesno Tjokrosoejoso Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 71

Persidangan resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli-14 Jul i 1945

Dengan pemungutan suara, akhirnya ditentukan wilayah Indonesia merdeka yakni wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan M alaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis, d an pulau-pulau se kitarnya. Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang yaitu: Pro f. Dr. Mr. Soepomo (ketua merangkap anggota), Mr. A.A. Maramis, Mr. Achmad Soebardjo, H. Agus Salim, Mr. R.P. Singgih, Dr. Soekiman dan Mr. Wongsonegoro, Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Perancang UUD mengad akan sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD tersebut, kemudian Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Ir. Soekarno, melaporkan hasil kerja panitia, yaitu: 1. Pernyataan kemerdekaan Indonesia. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Sesudah sidang-sidang tersebut dilaksanakan, terbentuklah perumusan dasar negara Indonesia yang telah disepakati. Yang mana perumusan tersebut merupakan hasil dari mufakat yang dilakukan oleh panitia sembilan, setelah memilah -milah pendapat yang diutarakan seperti perbedaan pendapat yang muncul mengenai falsafah negara Indonesia. Dari mufakat tersebut, panitia sembilan menyepakati perihal: 1. Bentuk negara, yaitu negara kesatuan 2. Bendera nasional, yang berwarna merah putih dan disebut Sang Merah Putih 3. Bentuk pemerintahan, yaitu republik 4. Bahasa nasional, yaitu Bahasa Indonesia 5. Pernyataan kemerdekaan Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Sehingga Panitia Perancang UUD telah melaksanakan tugasnya. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Panitia Perancang UUD. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI menyerahkan semua hasil pekerjaanya kepada Sai ko Shikikan (panglima tertinggi tentara di Jawa). selanjutnya Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Pembentukkan PPKI - BPUPKI dibubarkan setelah melaksanakan tugasnya. kemudian Jenderal Terauchi pada tanggal 7 Agustus 1945 menyetujui pembentukan D okuritzu Zyumbi Inkai atau PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) se bagai pengganti BPUPKI. Tugas utama PPKI ialah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan. Dokuritsu Junbi Inkai (PPKI), beranggotakan 21 orang sebagai upaya untuk pencerminan perwakilan etnis, yang berasal dari: 3 orang dari Sumatra, 12 or ang dari Jawa, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang d ari maluku, 1 orang dari Nusa Tenggara, dan 1 orang dari Tionghoa. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari Jepang yang meliputi: Menyelesaikan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar yang dipersiapkan BPUPKI Merumuskan dan memutuskan pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia bila saatnya telah tiba 




Page 72

Pada tanggal 9 Agustus, Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh nasional, yakni: Dr. R adjiman Widyodiningrat, Drs. Mohammad Hatta dan Ir. Sukarno. mereka dipanggil ke Dalat Vietnam, untuk menerima informasi mengenai kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan kemerdekaan, akan dapat dilakukan dengan segera. Adapun mengenai wilayah Indonesia ialah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Namun setelah pertemuan Dalat (Vietnam), PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI, yang dianggap mereka merupakan alat buatan Jepang. Bahkan rencana rapat 16 Agustus 1945 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengasdengklok . sehingga PPKI baru dapat bersidang sehari setelah proklamasi kemerdekaan.

Persidangan resmi PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945

Sidang pertama PPKI

Setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan antara lain: 1. mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, 2. memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia dan Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia 3. membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk. Berkaitan dengan Undang Undang Dasar, terdapat perubahan dari bahan yang dihasilkan oleh BPUPKI, antara lain: 1. Kata Muqaddimah diganti dengan kata Pembukaan. 2. Pada pasal 6:1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia Asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia Asli 3. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk -pemeluknya diganti dengan Ketuhanan yang Maha Esa. 4. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat "Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab" diganti menjadi "kemanusiaan yang adil dan beradab". Sidang kedua PPKI

PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Sidang tersebut memutuskan hal - hal berikut: 1. Membentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) 2. Membentuk 12 departemen dan menteri - menterinya. 3. Menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia atas 8 provinsi beserta gubernur - gubernurnya Peristiwa Rengasdengklok

Chaerul Saleh, Sutan Sjahrir, Darwis dan Wikana mendengar kabar menyerahnya jepang kepada sekutu melalui radio BBC. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, golongan muda mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun tokoh golongan tua seperti Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta tidak mau terburu-buru mereka tetap menginginkan proklamasi dilaksanakan sesuai mekanisme PPKI. Alasannya kekuasaan Jepang di Indonesia belum diambil alih hal tersebut membuat mereka khawatir akan terjadinya pertumpahan darah pad a saat proklamasi.


Page 73

Tetapi, golongan muda, seperti Tan Malaka dan Sukarni menginginkan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepat cepatnya. Beberapa perkumpulan yang termasuk golongan muda, misalnya: Kelompok Asrama Menteng 31 yang dipelopori Chaerul Saleh dan Sukarni serta Kelompok Asrama Indonesia Merdeka yang dipelopori Mr. Soebardjo

Peristiwa Rengasdengklok

Golongan muda mendesak agar Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Alasan mereka adalah Indonesia dalam keadaan kekosongan kekuasaan (vakum). Negosiasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. namun Golongan muda tidak menyetujui rapat tersebut, mengingat PPKI merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Dan mereka lebih menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa indonesia sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua inilah yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa Rengasdengklok. a. Golongan Tua

Mereka yang dicap sebagai golongan tua adalah para anggota PPKI yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta. Mereka adalah kelompok konservatif yang menghendaki pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang pada 24 Agustus 1945. Alasan mereka adalah meskipun Jepang sudah kalah, kekuatan militernya di Indonesia harus dipikirkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kembalinya Tentara Belanda ke Indonesia dianggap lebih berbahaya daripada sekedar masalah waktu pelaksanaan proklamasi itu sendiri. b. Golongan Muda

Menanggapi sikap konservatif golongan tua, golongan muda yang diwakili oleh para anggota PETA dan mahasiswa merasa kecewa. Mereka tidak setuju terhadap sikap golongan tua dan menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang. Sehingga mereka menolak seandainya proklamasi dilaksanakan melal ui mekanisme PPKI. Sebaliknya, mereka menghe ndaki terlaksananya proklamasi kemerdekaan dengan kekuatan sendiri, tanpa pengaruh dari Jepang. Sutan Syahrir termasuk tokoh pertama yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sikap golongan muda secara resmi diputuskan dalam rapat yang diselenggarakan di Pegangsaan Timur Jakarta pada 15 Agustus 1945. Hadir dalam rapat ini Djohar Nur, Chairul Saleh, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana dan Armansyah. Rapat yang diketuai Chairul Saleh ini menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, bukan menggantungkan kepada pihak lain. Keputusan ra pat kemudian disampaikan oleh Wi kana dan Darwis pada Soe karno d an Hatta di Pegangsaa n Timur No.56 Jakarta. Mereka mendesak agar Proklamasi Kemerdekaan segera dikumandangkan pada 16 Agustus 1945. Jika tidak diumumkan pada tanggal tersebut, golongan pemuda menyatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah. Namun, Soekarno tetap bersikap keras pada pendiriannya bahwa proklamasi harus dilakukan melalui PPKI. Oleh sebab itu, PPKI harus segera menggelar rapat. Pro kontra yang mencapai t itik puncak inilah yang telah mengantarkan terjadinya peristiwa Rengasdengklok. c. Golongan Muda Membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok

Pada tanggal 15 Agustus sekitar pukul 22.30 malam, utusan g olongan muda yang terdiri dari Wikana, D arwis telah menghadap Karno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Wikana pun penyampaikan tuntutan agar Bung Karno segera mengumumkan Proklamasi kemerdekaan Indonesia pad esok hari, yakni pada tanggal 16 Agustus 1945. Bung Karno pun menolak tuntutan itu, dan lebih menginginkan betemu dan bermusyawarah terlebih dahulu dengan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) lainnya. karena bung karno menginginkan kemerdekaan Indonesia harus di capai tanap pertumpahan darah. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 74

Mendengar penolakan Bung Karno itu, maka Wi kana pun mengancam bahwa pada es ok hari akan terjadi pertumpahan darah yang dahsyat dan pembunuhan secara besar-besaran. Hal tersebut pun membuat suasana menjadi tegang antara Bung Karno dan Pemuda, yang di saksikan langsung oleh Drs. M. Hatta, Dr. Buntara, Mr. Iwa Kusumasumantri dan Mr. Ahmad Subardjo. Di tengah suasana pro dan kontra, golongan muda memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok . Pilihan ini diambil berdasarkan kesepakatan rapat terakhir golongan pemuda pada 16 Agustus 1945 di Asrama Baperpi, Cikini, Jakarta. Maksut dan tujuan para pemuda membawa kedua pemimpin tersebut adalah agar Bung Karno dan Bung Hatta segera mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan secepatnya serta menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Sementara itu di Jakarta, terjadi dialog antara golongan tua yang diwakili Ahmad Subardjo dan golongan muda yang diwakili oleh Wikana, setelah terjadi dialog dan ditemui kata sepakat agar Proklamasi Kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta dan diumumkan pada 17 Agustus 1945. Golongan muda kemudian mengutus Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subardjo ke Rengasdengklok dalam rangka menjemput kembali Bung Karno dan Bung Hatta. Hal tersebut berjalan mulus lantaran Ahmad Subardjo memberi jaminan pada golongan muda bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan pada 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan itu, Cudanco Subeno (Komandan Kompi PETA Rengasdengklok) mau melepaskan Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Dan sekitar pukul 23.00 rombongan tiba di rumah kedi aman Bung Karno di jalan Pegang saan Timur No. 56 Jakarta, untuk menurunkan Ibu Fasm awati (istri Bung Karno), yang kala itu ikut di bawa ke Reng asdengklok. D an pada malam itu juga, se kitar pukul 02.00 pagi, Bung Karno memimpin rapat PPKI di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta. Rapat itu terutama membahas tentang Persiapan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perumusan Teks Proklamasi

Peristiwa Rengasdengklok telah mengubah jalan pikiran Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka telah menyetujui bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus segera dikumandangkan. Kemudian diadakanlah rapat yang membahas Persiapan Proklamasi Kemerdekaan di rumah Laksamana Maeda, dipilihnya rumah Laksamana Maeda karena tempat tersebut dianggap tempat yang aman dari ancaman tindakan militer Jepang k arena Maeda adalah Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepan g dan Maeda juga merupakan kawan baik Mr. Ahmad Subardjo. Di kediaman Maeda itulah rumusan teks proklamasi disusun. Hadir dalam pertemuan itu Sukarni, B.M.Diah dan Mbah Diro dari golongan muda yang menyaksikan perumusan teks proklamasi. Semula golongan muda menyodorkan teks proklamasi yang keras nadanya dan karena itu rapat tidak menyetujui.

Teks Naskah Proklamasi tulisan Ir Soekarno yang ditempatkan di Monumen Nasional

Setelah teks proklamasi selesai disusun, Permasalahan baru muncul yaitu perihal siapa yang harus menandatangani teks tersebut, setelah teks proklamasi disusun. Drs. M. Hatta memberi usulan, agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai Wakil Bangsa Indonesia. Sukarni dari golongan muda, mengajukan usulan bahwa teks proklamasi tidak Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 75

perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, tetapi cukup oleh dua orang s aja, yaitu Ir. Sukarno dan Drs. M. Hatta, Atas Nama Bangsa Indonesia. dan Ir. Sukarno juga diusulkan untuk membacakan teks proklamasi tersebut. Usulan dari Sukarni, diterima. Kemudian, Sukarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut, dengan perubahan -perubahan yang disetujui bersama. Setelah konsep selesai disepakati, Sayuti Melik menyalin dan mengetik n askah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman, milik Mayor (Laut) Dr. Hermann Kandeler. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di Lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Ir. Soekarno. Persiapan Pembacaan Teks Proklamasi

Dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin nasional dan para pemuda kembali ke rumah masing-masing guna menyiapkan penyelenggaraan pembacaan teks proklamasi setelah teks proklamasi selesai di rumuskan dan di s ahkan. saat itu Jepang mengetahui rencana pembacaan proklamasi dan mengira bahwa pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, oleh karena itu tentara Jepang memblokade lapangan Ikada. Barisan Muda pun telah ramai berdatangan menuju lapangan Ikada dalam rangka menjadi saksi pembacaan teks proklamasi. Pemimpin Barisan Pelopor (Sudiro), juga datang ke lapangan Ikada dan melihat pasukan Jepang dengan persenjataan lengkap telah memblokade lapangan Ikada. Sudiro kemudian melaporkan keadaan itu kepada Muwardi (Kepala Keamanan Bung Karno). Sudiro pun kemudian mengetahui bahwa pembacaan proklamasi dipindah dari lapangan Ikada ke rumah Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Saat itu, halaman rumah Sukarno mulai ramai dipadati oleh massa, menjelang pembacaan teks proklamasi. Dr. Muwardi mengutus Latief Hendraningrat untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara dan untuk mengantisipasi gangguan dari tentara Jepang, dalam melaksanakan pengamanan Latief Hendraningrat dibantu oleh Arifin Abdurrahman. Suasana halaman rumah Sukarno, terlihat sangat ramai. Suwiryo, Wakil Walikota Jakarta, meminta kepada Wilopo untuk mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Wilopo kemudian meminjam mikrofon dan be berapa pengeras suara ke toko elektroni k milik Gunawan. Kemudian Sudiro (Pemimpin Barisan Pelopor) mengutus Komandan Pengawal rumah Sukarno, S. Suhud, untuk mencari tiang bendera. Suhud kemudian memperoleh sebatang tiang bambu dari belakang rumah, dan menancapkan bambu tersebut di dekat teras, kemudian dia memberi tali sebagai kelengkapan untuk pengibaran bendera. Di sisi lain, Fatmawati (Istri Sukarno) mempersiapkan bendera yang dijahit dengan tangannya sendiri. Ukuran bendera tersebut masih belum standar seperti ukuran bendera sekarang. Para pemuda mengiginkan agar pembacaan teks proklamasi segera dilaksanakan karena mereka sudah tidak sabar untuk menyaksikan proklamasi kemerdekaan indonesia. Mereka mendesak Muwardi agar mengingatkan Ir. Sukarno agar segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan indonesia. Namun Sukarno menolak jika harus melaksanakannya sendiri tanpa didampingi Bung Hatta. Ketegangan pun terjadi sebab Muwardi terus mendesak Sukarno, untuk segera membacakan teks proklamasi tanpa harus menunggu kehadiran Bung Hatta. Untunglah, 5 menit sebelum pelaksanaan upacara, Bung Hatta datang dan langsung mendampingi Sukarno untuk segera melaksanakan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan Upacara Proklamasi Kemerdekaan Pelaksanaan pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 (hari Jum’at) di jalan

Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta (yang sekarang menjadi jalan Proklamasi).

Bendera Indonesia dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945


Page 76

Upacara proklamasi kemerdekaan dipimpin oleh Latief Hendraningrat, tanpa protokol. Latief segera memimpin barisan untuk berdiri, dengan sikap sempurna. Suhud dan Latief mengi barkan bendera merah putih secara perlahan-lahan, ses udah selesainya pembacaan proklamasi, Bendera merah putih dinaikkan sambil diiringi lagu Indonesia Raya, yang secara spontan dinyanyikan oleh seluruh masyarakat yang hadir pada saat itu. Seusai pengibaran bendera Merah Putih acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan dr. Muwardi. Pelaksanaan upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dihadiri oleh tokoh t okoh Indonesia lainnya, seperti Sukarni, Mr. Latuharhary, Ibu Fatmawati, Ny. S.K. Trimurti, Mr. A.G. Pringgodigdo, Mr. Sujono dan dr. Samsi,

Proses Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Admin I Nov 26, 2016 Kebangsaan, Sejarah A. Awal Proses Pembentukan Indonesia (Sebelum Merdeka)

Belanda menjajah / m asuk ke Indonesia. Di bawah kepemimpinan Cornelius de Houtman, Belanda berhasil masuk ke Indonesia melalui Banten. Tujuan belanda saat itu adalah untuk mendapatkan dan menguasai pasar rempah -rempah di indonesia dengan mendirikan VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) yang bertempat di Banten pada tahun 1602. Karena pada waktu itu pasar di B anten sadang mengalami persaingan perdagangan anatara T ionghoa dan Inggris, oleh karna itu VOC dipindahkan ke Sulawesi Selatan. namun Di Sulawesi Selatan VOC mendapat perlawanan dari Sultan Hasanddin. Beberapa kali berpindah tempat akhirnya VOC mendapatkan tempat di Yogyakarta. Di Yogyakarta, VOC menyepakati perjanjian Giyanti yang isinya adalah Belanda mengakui mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono 1. Perjanjian Giyanti juga membagi kerajaan Mataram menjadi Kasultanan Surakarta dan Kasunan Yogyakarta. kemudian pada tanggal 1 Januari 1800 VOC dibubarkan setelah Perancis mengalahkan Belanda. Penjajahan Belanda tidak berhenti Semenjak VOC dibubarkan. Belanda kemudian menunjuk Daendels sebagai gubernur jenderal hindia belanda. Penjajahan Belanda terhadap Indonesia berakhir secara keseluruhan saat Pemerintah Jepang melakukan penyerangan. Tanggal 27 Februari 1942 tentara Jepang berhasil mengalahkan armada gabungan dari Negara Inggris, Australia, Amerika dan Belanda. Kemudian, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, tentara Jepang mulai menginjakkan kaki di Pulau Jawa. Di sana Letnan Jenderal Hitoshi Imamura mengancam akan menyerang Belanda apabila tidak segera menyerah. Pada akhirnya setelah mengalami kekalahan terus menerus dari Jepang, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer selaku Jenderal Hindia Belanda menyerah dan ditangkap oleh jepang. Hal ini menjadi tanda berakhirnya sejarah penjajahan Belanda di Indonesia se kaligus pertanda dimulainya ma sa penjajahan Jepang di Indonesia. Menyerahnya B elanda tanpa syarat terhadap Jepang dilakukan melalui perjanjian Kalijati pada tanggal 8 maret 1942. Pada 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan pembentukkan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). kemudian pada 28 April 1945, Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang Jawa melantik anggota BPUPKI di Gedung Cuo Sangi In, di Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Kemlu). saat itu Ketua BPUPKI yang ditunjuk Jepang adalah dr. Rajiman Wedyodiningrat dengan wakilnya Icibangase (Jepang) serta Sekretaris R.P. Soeroso. Jumlah anggota BPUPKI saat itu ialah 63 orang yang mewakili hampir semua wilayah di Indonesia. Kemudian BPUPKI dibubarkan setelah melaksanakan tugasnya. Pada tanggal 7 Agustus 1945 Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritzu Zyumbi Inkai atau PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) seb agai pengganti BPUPKI. Tugas utama PPKI ialah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan. Pada tanggal 9 Agustu s, Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh nasional, yakni: Drs, Mohamm ad Hatta, Dr. Radj iman Widyodiningrat, dan Ir. Sukarno. mereka dipanggil ke Dalat Vietnam, untuk menerima informasi mengenai kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan kemerdekaan, akan dapat dilakukan dengan segera. Adapun mengenai wilayah Indonesia ialah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 77

Namun setelah pertemuan Dalat (Vietnam), PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI, yang dianggap mereka merupakan alat buatan Jepang. Bahkan rencana rapat 16 Agustus 1945 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengasdengklok. sehingga PPKI baru dapat bersidang sehari setelah proklamasi kemerdekaan. B. Pidato Ir. Soekarno Pada Saat Proklamasi Kemerdekaan Pelaksanaan pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 (hari Jum’at) di jalan

Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta (yang sekarang menjadi jalan Proklamasi). pembacaan nya sendiri dilakukan oleh Ir. Soekarno, Berikut Teks pidato proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Ir. Soekarno: Saudara-saudara sekalian! Saya telah meminta Anda untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa dalam sejarah kami yang paling penting. Selama beberapa dekade kita, Rakyat Indonesia, telah berjuang untuk kebebasan negara kitabahkan selama ratusan tahun! Ada gelombang dalam tindakan kita untuk memenangkan kemerdekaan yang naik, dan ada yang jatuh, namun semangat kami masih ditetapkan dalam arah cita-cita kami. Juga selama zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak pernah berhenti. Pada zaman Jepang itu hanya muncul bahwa kita membungkuk pada mereka. Tetapi pada dasarnya, kita masih terus membangun kekuatan kita sendiri, kita masih percaya pada kekuatan kita sendiri. Kini telah hadir saat ketika benar-benar kita mengambil nasib tindakan kita dan nasib negara kita ke tangan kita sendiri. Hanya suatu bangsa cukup berani untuk mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dalam kekuatan. Oleh karena semalam kami telah musyawarah dengan tokoh-tokoh Indonesia dari seluruh Indonesia. Bahwa pengumpulan deliberatif dengan suara bulat berpendapat bahwa sekarang telah datang waktu untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Saudara-saudara: Bersama ini kami menyatakan solidaritas penentuan itu. Dengarkan Proklamasi kami : PROKLAMASI KAMI BANGSA INDONESIA DENGAN INI MENYATAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA. HAL-HAL YANG MENGENAI PEMINDAHAN KEKUASAAN DAN LAIN-LAIN DISELENGGARAKAN DENGAN CARA SAKSAMA DAN DALAM TEMPO YANG SESINGKAT-SINGKATNYA. DJAKARTA, 17 AGUSTUS 1945 ATAS NAMA BANGSA INDONESIA. SOEKARNO-HATTA. Jadi, Saudara-saudara! Kita sekarang sudah bebas! Tidak ada lagi penjajahan yang mengikat negara kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita membangun negara kita. Sebuah negara bebas, Negara Republik Indonesia-lamanya dan abadi independen. Semoga Tuhan memberkati dan membuat aman kemerdekaan kita ini!

C. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pembacaan teks proklamasi oleh Ir.Soekarno dan Mohd Hatta di Jl.Pengangsaan Timur no.56 (kediaman Soekarno) telah memberikan semangat baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Akibat pembacaan teks tersebut, maka bangsa Indonesia telah merdeka dari tangan Jepang, dan bisa menentukan nasib di tangannya sendiri.


Page 78

Persidangan resmi PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945

Sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah mengambil keputusan, menetapkan, serta mengesahkan bahwasanya Undang-Undang Dasar telah menjadi dasar Negara Indonesia (UUD 1945). Dengan demikian, maka sudah terbentuklah Negara Kesatuan republik Indonesia yang menganut system presidensial sebagai system pemerintahannya, dengan memilih Ir.Soekarno dan Mohd.Hatta masing-masing sebagai Presiden dan W akil Presiden Republik Indonesia. Mereka terpilih berdasarkan usul dari Otto Iskandardinata dan mendapat persetujuan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Saat itu hal pertama yang menjadi kendala adalah penyebaran berita atau informasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri dan seluruh penjuru dunia. Hal ini dikarenakan luas Indonesia y ang sangat luas, ditambah dengan keterse diaan alat komunikasi yang belum memadai. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat juang pemuda Indonesia. Penyebaran berita kemerdekaan di Pulau Jawa sendiri dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Naskah proklamasi pada hari itu juga telah tiba di t angan Kepala Bagian Radio dari kantor Domei (sekarang radio Antara). Ia menerima naskah tersebut dari seorang wartawan bernama Syahruddin. Kemudian Syahruddin mengutus F.Wuz agar menyiarkan ke seluruh penjuru indonesia perihal kemerdekaan ini. Akibat dari penyiaran kemerdekaan indonesia tersebut, komandan tentara Jepang di Jawa meralat hal tersebut dan mengatakan bahwa hal yang disiarkan adalah hal yang keliru. Puncaknya, pada tanggal 20 Agustus 1945, kantor berita Domei disegel dan karyawannya dilarang masuk. Namun, seorang wartawan bernama Jusuf Ronodipuro membuat pemancar radio baru, dari sinilah usaha untuk menyiarkan kemerdekaan Indonesia terus dilakukan. Penyebaran berita kemerdekaan Indonesia tidak hanya sebatas melalui udara saja. Ada banyak hal yang dilakukan oleh para pemuda dalam usaha untuk menyebarluaskan kemerdekaan. Mereka juga memasang plakat, maupun menuliskan sloganslogan kemerdekaan berupa coretan di dinding dan gerbong kereta api. Berita penyebaran kemerdekaan Indonesia juga disebarluaskan melalui perwakilan-perwakilan daerah yang hadi di dalam siding PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Mereka adalah A.A Hamidan dari Kalimantan, T.Muhammad Hasan dari Aceh, Ketut Pudja dari Bali dan Sam Ratulangi dari Sulawesi. D. Tokoh-Tokoh Yang Berperan Dalam Proklamasi

Peristiwa proklamasi yang diselenggarakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB telah memberikan semangat baru bagi rakyat Indonesia. Dengan adanya proklamasi ini, maka rakyat Indonesia telah terbebas dari penjajahan dan berhak menentukan pemerintahan serta nasibnya sendiri. Para tokoh-tokoh nasional telah banyak berbuat untuk menjadikan Negara Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Mereka takkenal takut dan lelah untuk terus berdiskusi memperjuangkan kedaulatan indonesia. Berikut merupakan beberapa tokoh yang kami rasa berperan besar dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan indonesia: 1. Ir. Soekarno

Tidak dapat dipungkiri peran Soekarno dalam berbagai peristiwa untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau terkenal dengan bapak proklamasi. Beliau merupakan seorang tokoh bangsa yang menjadi pemikir hebat dan sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan penjajah yang tidak memihak kepentingan rakyat pribumi. Ir.Soekarno juga yang menyusun 5 Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 79

poin pancasila yang sampai sekarang dijadikan dasar Negara Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau dengan didampingi oleh Mohd.Hatta membacakan naskah proklamasi yang telah disusun pada malam harinya. 2. Drs. Mohammad Hatta

Drs. Mohammad Hatta bersama dengan Ir.Soekarno merupakan seorang bapak bangsa Indonesia. Beliau selalu setia menemani Ir.Soekarno dalam memikirkan, merancang dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indoneisa. Drs. Mohammad Hatta (Bung Hatta) seringkali menjadi perantara antara golongan muda dan golongan tua, terutama dengan Bung Karno. Karena peran beliau, pendapat golongan t ua dan golongan muda bisa dipertemukan. 3. Laksamana Tadashi Maeda

Walaupun beliau orang Jepang, Laksamana Tadashi Maeda rela membantu indonesia karena simpati akan nasib rakyat indonesia, Maeda sendiri merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Ia melanggar perintah Sekutu yang melarang para pemimpin Indonesia mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peranannya dalam mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah menyediakan te mpat (rumahnya) untuk penyusunan konsep teks Proklamasi. 4. Sayuti Melik

Sayuti melik merupakan salah satu tokoh nasionalis yang berjasa pada saat peristiwa proklamasi. Salah satu jasanya karena Sayuti Melik lah yang mengetik naskah proklamasi yang disalin dari tulisan tangan asli Ir.Soekarno. Beli au juga masuk ke dalam keanggotaan PPKI. 5. Mr. Achmad Soebardjo

Achmad Soebardjo Djojoadisurjo (lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 – wafat 15 Desember 1978) adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Mr. Achmad Soebardjo adalah salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Adapun peranan Mr. Achmad Soebardjo ialah menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. 6. B.M Diah

Beliau merupakan slaah satu tokoh yang ikut serta dalam penyusunan naskah proklamasi bersama dengan tokoh lainnya. B.M Diah juga merupakan seorang wartawan yang sangat berperan dalam menyiarkan kabar berita proklamasi ke seluruh pelosok indonesia. 7. Sukarni

Sukarni merupakan tokoh dari kalangan pemuda yang pada saat mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dia bersama teman-teman yang lain langsung mendesak golongan tua yang dipimpin oleh Ir.Soekarno untuk segera mem proklamirkan kemerdekaan bangsa Ind onesia. Mereka kemudian menculik Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. ke Rengasdengklok. Peristiwa inilah yang dikenal dengan "peristiwa Rengasdengklok". Sejatinya Masih banyak tokoh-tokoh sekitar peristiwa proklamasi yang tidak disebutkan di atas. Mereka dengan segenap kekuatan baik tenaga dan pikiran terus berjuang demi terciptanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, sehingga berkat jasa dari mereka bangsa indonesia bisa merdeka dan dapat menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan dari penjajah


Page 80

Pemberontakan di Indonesia yang Paling Membahayakan Admin I Feb 5, 2017 Kebangsaan, Sejarah Pemberontakan di Indonesia - Ada banyak alasan kenapa kita harus bersyukur hidup di era Indonesia yang sekarang ini.

Meskipun terdapat berbagai mas alah terutama dibidang ekonomi, tapi setidaknya saat ini keadaan Indonesia sangat kondusif. Tidak ada kejadian besar yang sampai membuat negara ini jatuh dan terjadi pertumpahan darah dimana-mana. Kalau kita menengok Indonesia dulu, negara ini pernah berada di situasi konflik yang menyebabkan pertumpahan darah diberbagai tempat. Kala itu banyak dari aksi konfrontasi dilakukan oleh para pemberontak yang mengancam kedaulatan Indonesia yang sudah direbut dengan susah payah dari belanda. Agar kita tidak terlena dengan keadaan dan selalu siap untuk kondisi apa pun dengan negara ini, mari kita kenang kembali 8 peristiwa pemberontakan yang paling membahayakan sepanjang sejarah negara ini. Tulisan ini akan mencoba mereview lagi 8 peristiwa Pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. Apa saja peristiwa pemberontakan di Indonesia ? 8 Pemberontakan di Indonesia yang Paling Membahayakan 1. Pemberontakan PKI di Madiun (PKI Musso) Tahun 1948

Membahas tentang pemberontakan PKI di M adiun / PKI Madium tidak bisa lepas dari j atuhnya kabinet Amir Syarifuddin tahun 1948. Mengapa kabinet Amir jatuh ? Jatuhnya kabinet Amir disebabkan karena kegagalannya dalam Perundingan Renville yang dirasa merugikan Indonesia. Setelah kabinet Amir Sjarifuddin jatuh karena tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya Perjanjian Renville. Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Mohammad Hatta sebagai perdana menteri, namun Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Untuk merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) Untuk memperkuat basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Setelah Musso tiba dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. Oleh PKI daerah Surakarta dijadikan daerah kacau (wildwest). Sementara Madiun dijadikan markas gerilya. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Kemudian atas perintah Jenderal Sudirman, tentara berhasil menumpas gerakan ini. Sang tokoh utama itu tewas sedangkan beberapa yang lain seperti Dipa Nusantara Aidit (DN. Aidit) berhasil meloloskan diri.

Dipa Nusantara Aidit

Untuk menumpas pemberontakan PKI, TNI sebagai aparat pun tak diam saja dengan gerakan membahayakan ini. pemerintah melancarkan operasi militer. Dalam hal ini peran Divisi Siliwangi cukup signifikan. Di samping itu, Panglima Besar Jenderal Soedirman memerintahkan Kolonel Sungkono di Jawa Timur dan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah untuk mengerahkan Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 81

pasukannya menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Dengan dukungan rakyat dari berbagai tempat, pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil direbut kembali oleh tentara Republik Indonesia. Pada akhirnya tokoh-tokoh PKI seperti Lukman dan DN. Aidit melarikan diri ke Vietnam dan Cina. Sementara itu, tanggal 31 Oktober 1948 Musso tewas ditembak. Sekitar 300 orang ditangkap oleh pasukan Siliwangi pada tanggal 1 Desember 1948 di daerah Purwodadi, Jawa Tengah. Dengan ditumpasnya pemberontakan PKI di Madiun, maka selamatlah bangsa dan negara Indonesia dari ancaman kaum komunis yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Penumpasan pemberontakan PKI dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, tanpa bantuan apa pun dari pihak asing. Dalam kondisi bangsa yang masih begitu sulit kala itu, ternyata Republik Indonesia sanggup menumpas pemberontakan yang relatif besar oleh golongan komunis dalam waktu singkat. 2. Pemberontakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII)

DI/TII dibentuk karena banyak pihak yang kecewa dengan kepemimpinan Presiden Soekarno. Tujuan DI TII sendiri ialah mendirikan negara berbasis Islam dengan pimpinan utamanya bernama Kartosuwiryo. Kelompok ini rupanya mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk Aceh dan beberapa daerah lain yang bahkan menyatakan bergabung dengan organisasi tersebut.

Teungku Muhammad Daud Beureu'eh, ulama pemimpin perjuangan DI/TII Aceh

Dalam perkembangannya, DI TII menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan dan Aceh. Untu k melindungi kereta a pi, Kavaleri Kodam VI Siliwangi (sekarang Kodam III) mengawal kereta api dengan panzer tak bermesin yang didorong oleh lokomotif uap D -52 buatan Krupp Jerman Barat. Panzer tersebut berisi prajurit TNI yang siap tempur dengan senjata mereka. Bila ada pertempuran antara TNI dan DI/TII di depan, maka kereta api harus berhenti di halte terdekat. Pemberontakan bersenjata yang selama 13 tahun itu telah menghambat pertumbuhan ekonomi ma syarakat. Ribuan ibu-ibu menjadi janda dan ribuan anak-anak menjadi yatim-piatu. Diperkirakan 13.000 rakyat Sunda, anggota organisasi keamanan desa (OKD) serta tentara gugur. Anggota DI/TII yang tewas pun tak diketahui pasti jumlahnya. Pemerintah menganggap jika gerakan ini akan membahayakan stabilitas dan kedaulatan negara. Oleh karenanya, negara pun mengeluarkan perintah untuk menumpas gerakan ini agar tidak semakin merajalela. Kemudian setelah Kartosoewirj o ditangkap TNI dan dieksekusi mati pada 1962, gerakan ini menjadi terpecah, namun tetap eksis secara diam-diam meskipun dinyatakan sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia. Uniknya, sosok Kartosoewirjo ini ternyata adalah sahabat dekat Bung Karno selama masih dalam pengasuhan HOS Tjokroaminoto. 3. Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI tercipta sebagai buah dari protes masyarakat daerah yang merasakan ketidakadilan pemerintah pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti berikut. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual. 


Page 82

 



Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.

Tanggal 10 Februari 1958 Ahmad Husein menuntut agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam, dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Setelah menerima ultimatum, maka pemerintah bertindak tegas dengan memecat secara tidak hormat Ahmad Hussein, Zulkifli Lubis, Dahlan Djambek dan Simbolon yang memimpin gerakan sparatis. Langkah berikutnya tanggal 12 Februari 1958 KSAD A.H. Nasution membekukan Kodam Sumatra Tengah dan selanjutnya menempatkan langsung di bawah KSAD. Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Dimana Mr. Syafruddin Prawiranegara diangkat sebagai perdana menterinya. Pemerintah pusat pun menganggap jika ini sebagai aksi membahayakan karena misi PRRI adalah membentuk semacam pemerintahan tandingan. Belum lagi mereka didukung oleh banyak pihak pula. Akhirnya TNI dikerahkan untuk memberantas gerakan ini dan Indonesia sekali lagi aman dari pergolakan. 4. Pemberontakan Permesta

Proklamasi PRRI ternyata mendapat dukungan dari Indonesia bagian Timur. Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Permesta dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia bagian timur pada 2 Maret 1957 yaitu oleh Letkol Ventje Sumual. Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah melakuakan operasi militer beberapa kali. Berikut ini operasi-operasi militer tersebut. 1. Komando operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat. 2. Operasi Mena I yang dipimpin Letkol Pieters dengan sasaran Jailolo. 3. Operasi Mena II yang dipimpin Letkol Hunholz untuk me rebut lapangan udara Morotai. 4. Operasi Saptamarga I yang dipimpin Letkol Sumarsono, dengan tujuan menumpas Permesta di Sulawesi Utara bagian Tengah. 5. Operasi Saptamarga II yang dipimpin Letkol Agus Prasmono dengan tujuan menumpas Permesta di Sulawesi Utara bagian Selatan. 6. Operasi Saptamarga III yang dipimpin Letkol Magenda dengan tujuan menumpas Permesta di kepulauan sebelah Utara Manado. 7. Operasi Saptamarga IV yang dipimpin Letkol Rukminto Hendraningrat, dengan tujuan menumpas Permesta di Sulawesi Utara. Ternyata Gerakan Permesta mendapat dukungan asing, terbukti dengan ditembak jatuhnya pesawat militer di atas Ambon pada tanggal 18 Mei 1958 yang dikemudikan oleh Alan Pope yang merupakan seorang warga negara Amerika Serikat.

Korps Marinir Indonesia Memerangi gerilyawan Permes ta, 1950-1960an

Selain itu Presiden Taiwan Chiang Kai Shek pernah merencanakan untuk mengirimkan 1 skuadron pesawat tempur dan 1 resimen marinir untuk merebut Morotai bersama sama dengan Permesta, namun Menteri L uar Negeri Taiwan Yen Kung Chau menentang gagasan itu. karena khawatir Republik Rakyat Tiongkok akan ikut serta membantu Pemerintah Pusat di Jakarta dan mungkin akan mempunyai alasan untuk mengintervensi terhadap Taiwan. walaupun demikian. Taiwan sebelumnya Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 83

memang sudah membantu Permesta dengan mengirimkan persenjataan dan dua squadron pesawat tempur ke Minahasa untuk Angkatan Udara Revolusioner, Namun setelah bantuan Taiwan tercium Pemerintah Pusat. Bulan Agustus 1958, militer mengambil mengambil alih bisnis bisnis yang dipegang oleh penduduk WNI a sal Taiwan dan sejumlah surat surat kabar, kab ar, se kolah ditertibkan. ditertibkan. Meskipun mendapat banyak dukungan dari pihak asing, pemberontakan Permesta dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958, walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961. 5. Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Gerakan Aceh Merdeka merupakan sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh lepas dari Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya korban hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang sekarang bermukim di Swedia dan memiliki kewarganegaraan Swedia. Secara umum Latar belakang terjadinya Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka yang paling jelas adalah Perbedaan budaya antara Aceh dan banyak daerah lain di Indonesia. Disamping itu, banyak kebijakan sekuler dalam administrasi pada masa Presiden Soeharto (Orde Baru) sangat tidak disukai di Aceh, di mana banyak tokoh Aceh tidak menyukai kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mempromosikan satu "budaya Indonesia". Kemudian lokasi provinsi Aceh yang terletak di ujung Barat Indonesia menimbulkan anggapan yang meluas di provinsi Aceh bahwa para pemimpin di Jakarta yang jauh tidak mengerti dan memperhatikan masalah yang dimiliki Aceh serta tidak bersimpati pada kebutuhan dan adat istiadat di Aceh yang berbeda. Pada awalnya, GAM adalah sebuah organisasi organisasi yang diproklamirkan secara terbatas. Deklarasi GAM yan g dikumandangkan oleh Hasan di Tiro dilakukan secara diam-diam disebuah kamp kedua yang bertempat di bukit Cokan, Pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie. Setahun kemudian, teks tesebut disebarluaskan dalam versi tiga bahasa; Inggris Indonesia, dan Aceh. Penyebaran naskah teks proklamasi GAM ini terungkap ketika salah seorang anggotanya ditangkap oleh polisi dikarena pemalsuan formulir pemilu di tahun 1977. Sejak itulah, pemerintahan orde baru mengetahui tentang pergerakan bawah tanah di Aceh. Serangan pertama GAM pada tahun 1977 dilakukan terhadap Mobil Oil Indonesia yang merupakan pemegang saham PT Arun NGL, dimana dimana PT Arun NGL adalah operator ladang gas Arun yang berlokasi di Lhokseumawe, Aceh Utara. P ada saat saat itu jumlah pasukan yang dimobilisasi oleh GAM sangatlah terbatas. Meskipun sudah ada ketidakpuasan cukup besar di Aceh namun hal tersebut tidak mengundang partisipasi aktif massa untuk mendukung GAM. Dalam pengakuan Hasan di Tiro sendiri, pada awalnya hanya 70 orang yang bergabung dengannya dan mereka kebanyakan berasal dari kabupaten Pidie, terutama dari desa di Tiro sendiri, yang bergabung karena loyalitas pribadi kepada keluarga Hasan di Tiro, sementara sisanya bergabung karena faktor kekecewaan pada pemerintah pusat.

Tentara Wanita dari Gerakan Gerakan Aceh Me rdeka dengan Panglima GAM Abdullah Syafi'i, 1999

Memburuknya Memburuknya kondisi kondisi keamanan di Aceh menyebabkan tindakan pengamanan keras dilakukan pada tahun 2001 -2002. Pemerintah Megawati pada tahun 2003 juga meluncurkan operasi militer untuk mengakhiri konflik dengan GAM untuk selamanya dan keadaan darurat diberlakukan di Provinsi Aceh. Pada November 2003 darurat militer diperpanjang lagi selama 6 bulan karena GAM belum dapat dihancurkan sepenuhnya. Menurut laporan Human Rights Watch akibat dari di adakannya Wawasan Kebangsaan Kebangsaan Indonesia

Page 84

darurat militer di Aceh menyebabkan sekitar 100.000 orang mengungsi pada 7 bulan pertama darurat militer dan beberapa pelanggaran HAM. Konflik Konflik ini sebenarnya m asih asih berlangsung pad a akhir 2004, namu saat itu tiba-tiba tib a-tiba bencana Tsunami terjadi pada 24 Desember 2004 dan memporakporandakan segala infrastruktur di provinsi Aceh, sehingga secara tidak langsung bencana alam terbesar dalam sejarah Indonesia tersebut berhasil membekukan konflik yang terjadi di Aceh. Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah memulai tahap perundingan di Vant Vant aa, Finlandia. Finlandia. Marti M arti Ahtisaa Ahtis aari ri yang juga merupakan Mant Mant an presiden Finlandia Finlandia berperan berper an sebagai fasilitator. fasilitator. Pada 17 Juli Juli 2005, setelah perundingan perundingan selama sel ama 25 hari, tim perunding perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakat kesepakat an damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Finlandia. Penandatanganan n ota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian kemudia dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa serta lima negara ASEAN. Berdasarkan perjanjian maka terciptalah kesepakatan bahwa dilakukannya pelucutan senjata GAM dan Aceh akan menerima otonomi khusus di bawah Republik Indonesia kemudian tentara non-organik (misal tentara beretnis non-Aceh) akan ditarik dari provinsi Aceh (hanya menyisakan 25.000 tentara non-Aceh). Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Uni Eropa menerjunkan menerjunkan 300 pemantau yang tergabung dalam Misi Pemantau Aceh (Aceh Monitoring Mission). Misi mereka selesai pada tanggal 15 Desember 2006, 2006, setelah set elah suksesny suksesnyaa pemilihan daer daerah ah gubernur Aceh yang pertama. pertama. 6. Pemberontakan Pembe rontakan Gerakan Separatis Tragedi Nasiona N asionall G 30 S/PKI Tahun 1965

PKI yang sempat ditumpas pada tahun 1948, perlahan kembali tumbuh subur dan makin menyebar keberadaannya. Hal ini membuat mereka pun makin jumawa dan akhirnya jadi sebuah organisasi besar. Tujuan mereka pun sama seperti PKI tahun 1948 yakni membangun negara komunis di Indonesia. Gerakan G30SPKI sendiri terjadi pada tanggal 30-September-1965 tepatnya saat malam hari. Insiden G30SPKI masih menjadi perdebatan perdebatan kalangan k alangan akademisi mengenai siapa penggiatnya penggiatnya d an apa motif yang melatar belakanginya. Akan tetapi kelompok reliji terbesar saat itu dan otoritas militer menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan ulah PKI yang bertujuan untuk mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. komunis. Hingga pada puncaknya Pada tanggal 30 September 1965, PKI melakukan penculikan terhadap Enam (6) jenderal senior TNI AD (Angkatan Darat). Tiga Jenderal yaitu: MT Haryono, Ahmad Yani dan DI Panjaitan tewas di tempat. Sedangkan Tiga Jenderal lainnya seperti Sutoyo Siswomiharjo, Soeprapto dan S. Parman di bawa oleh para pemberontak dalam kondisi hidup. Rencana kudeta ini berhasil pada awalnya, namun pemerintah tak tinggal diam dan akhirnya melakukan serangan balasan. Aksi balasan balasan untuk menumpas PKI dipimpin Soeharto dan berhasil membuat me mbuat PKI hanya tinggal sejarah saja. 7. Pemberontakan Pembe rontakan Organisa Or ganisasi si Papua Merdeka Merde ka (OPM)

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.

Wawasan Kebangsaan Kebangsaan Indonesia

Page 85

Pada tanggal tanggal 1 Juli 1971, Nicolaas Jouwe dan dua kom andan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob Hendr ik Prai menaikkan bendera Bintang Fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia dibawah perintah Presiden Soeharto. Tahun 1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan dimana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Pasifik Selatan, dan ASEAN. Namun belakangan ini rakyat papua semakin sadar bahwa gagasan papua merdeka hanyalah omong kosong yang hanya dimanfaatkan para elit politik untuk mendapat kekuasaan serta dimanfaatkan oleh negara-negara besar yang siap meng eksplorasi emas yang dimiliki papua, lihat saja timor leste yang memisahkan diri dari indonesia, jadi apa mereka sekarang ? tidak lebih dari dimanfaatkan australia semata. 8. Pemberontakan Republik Maluku Maluku Selatan S elatan (RMS)

Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Namun oleh Pemerintah Pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan harus segera ditumpas. Pulau-pulau terbesar yang menjadi basis RMS adalah Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Di Ambon RMS dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950, tetapi konflik di Pulau Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, Setelah RMS mengalami kekalahan di indonesia kemudian RMS mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda.

Lambang Republik Maluku Selatan Di Belanda, Pemerintah RMS tetap menjalankan semua kebijakan Pemerintahan, seperti Sosial, Politik, Keamanan dan Luar Negeri. Komunikasi antara Pemerintah RMS di Belanda dengan para Menteri dan para Birokrat di Ambon berjalan lancar terkendali. Keadaan ini membuat pemerintahan Sukarno tidak bisa berpangku tangan menyaksikan semua aktivitas rakyat Maluku, sehingga dikeluarkanlah perintah untuk menangkap seluruh pimpinan dengan semua jajarannya, sehingga pada akhirnya akhirnya dinyatakanlah bahwa Pemer intah RMS RMS yang berada di Belanda seb agai Pemerintah Pemerintah RMS dala d alam m pengasingan Dengan bekal dokumentasi dan bukti perjuangan RMS. Pemerintah Belanda mendukung kemerdekaan RMS, Namun di tahun 1978 terjadi peristiwa Wassenaar, dimana beberapa elemen pemerintahan RMS RMS mel akukan akukan serangan terhadap Pemerintah Belanda sebagai protes terhadap kebijakan Pemerintah Belanda. Oleh Press di Belanda dikatakanlah peristiwa itu sebagai teror yang dilakukan para aktifis RMS di Belanda. Ada yang berpendapat serangan ini disebabkan karena pemerintah Belanda menarik dukungan mereka terhadap RMS. Ada lagi yang menyatakan serangan teror ini dilakukan karena pendukung RMS frustasi, karena Belanda tidak dengan sepenuh hati memberikan dukungan kepada RMS. Di antara kegiatan yang di lansir Press Belanda sabagai teror, adalah ketika di tahun 1978 kelompok RMS menyandera 70 warga sipil di gedung pemerintah Belanda di Assen-Wassenaar. Selama tahun 70an, teror seperti ini dilakukan juga oleh beberapa kelompok sempalan RMS, seperti kelompok Komando Bunuh Diri Maluku Selatan yang dipercaya merupakan nama Wawasan Kebangsaan Kebangsaan Indonesia

Page 86

lain (atau setidaknya sekutu dekat) Pemuda Maluku Selatan Merdeka. Kelompok ini merebut sebuah kereta api dan menyandera 38 penumpangnya di tahun tahun 1975. Pada saat Kerusuhan Ambon yang terjadi antara 1999-2004, RMS kembali mencoba memakai kesempatan untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan bertindak dengan mengatas-namakan rakyat Maluku. Beberapa aktivis RMS telah ditangkap dan diadili atas tuduhan kegiatan-kegiatan teror yang dilakukan dalam masa itu, walaupun sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab dan aktor dibalik kerusuhan Ambon. Pada 29 Juni 2007 beberapa pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhono pada hari keluarga nasional di Ambon. Mereka menari tarian Cakalele seusai Gubernur Maluku menyampaikan sambutan. Para hadirin hadirin mengira tarian itu bagian dari up acar acar a meskipun meskipun sebenarnya tidak ada dalam dalam jadwal. Mulanya aparat membiarkan saja aksi ini, namun tiba-tiba para penari itu mengibarkan bendera RMS. Barulah aparat keamanan tersadar dan mengusir para penari keluar arena. Di luar arena para penari itu ditangkapi. Sebagian yang mencoba melarikan diri dipukuli untuk dilumpuhkan oleh aparat. Pada 24 April 2008 John Watilette perdana menteri pemerintahan RMS di pengasingan Belanda berpendapat bahwa mendirikan republik merupakan sebuah mimpi di siang hari bolong dalam peringatan 58 tahun proklamasi kemerdekaan RMS yang dimuat pada harian Algemeen Dagblad Dagblad yang menurunkan tulisan tentang tent ang antipati terhadap Jakarta Jakarta menguat. Tujuan politik RMS sudah berlalu seiring dengan melemahnya keingingan memperjuangkan RMS ditambah tidak adanya donatur atau negara asing yang menyuplai pendanaannya, kini hubungan RMS dengan Maluku hanya menyangkut soal sosial ekonomi.

Tiga Landasan Hubungan Internasional Indonesia Admin I Mar 6, 2017 Kebangsaan

Hubungan Internasional adalah hubungan antarnegara dalam berbagai aspek yang dilakukan suatu negara untuk mencapai kepentingan negara tersebut. Hubungan Internasional juga disebut sebagai sebuah kebijakan publik yang dapat bersifat positif atau normatif, karena berusaha menganalisis dan merumuskan kebijakan luar negeri negara-negara tertentu. Sejak merdeka, dalam menjalankan hubungan internasional, indonesia memegang prinsip pada kebijakan luar negeri "bebas dan aktif" dengan mencoba mengambil peran dalam berbagai masalah regional sesuai porsinya dan selalu berusaha menghindari keterlibatan kete rlibatan dalam dalam konflik di antara kekuatan-kekuatan kekuatan-kekuatan besar dunia. Dalam menjalankan Hubungan Internasional, Indonesia memiliki 3 Landasan Hubungan Internasional yang selalu dijadikan acuan. 3 Landasan Landasan Hubungan Inter I nternasiona nasionall tersebut adalah: 1. Landasa Landasan n Idiil : Pancasila Pancasila (Sila II) 2. Landasa Landasan n Konstitusional : UUD 1945 (Pembukaan alinea I dan IV) 3. Landasan Operasional : GBHN 1. Landasan Idiil

Landasan idiil merupakan suatu landasan yang menjadi ideologi suatu bangsa, dalam hal ini landasan Idiil Indonesia adalah pancasila. Landasan Idiil hubungan internasional indonesia adalah Pancasila sila kedua, yaitu "kemanusiaan yang adil dan beradab", beradab", yang mengandung makna makn a bahwa bangsa Ind onesia onesia menganggap m enganggap dirinya sebagai bagian dari umat umat ma nusia nusia di d unia. unia. Oleh karena itu, bangsa indonesia harus mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain (bekerjasama dengan sesama manusia). 2. Landasan Konstitusional Wawasan Kebangsaan Kebangsaan Indonesia

Page 87

Landasan konstitusional merupakan landasan yang berkaitan dengan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan / undang-unda ng dasar suatu negara. Landasan Konstitusional hubungan internasional indonesia adal ah UUD 1945 terutama dalam pembukaan (alenia I dan IV). Pembukaan UUD 1945 alenia 1 "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Pembukaan UUD 1945 alenia 4 "… ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial". Kemudian terdapat pula pada Batang Tubuh UUD 1945 pasal 13 yang berbunyi: 1. Presiden mengangkat duta dan konsul. 2. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang terakhir terdapat pada Batang Tubuh UUD 1945 pasal 11 yang berbunyi: 1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

3. Landasan Operasional

Landasan Operasional merupakan suatu konsep dasar tujuan pengelolaan secara menyeluruh dari kehidupan nasional suatu Negara. Terdapat 4 elemen landasan operasional hubungan internasional indonesia yaitu sebagai berikut: 1. Ketetapan MPR , yaitu GBHN dalam bidang hubungan luar negeri. Menurut GBHN (TAP MPR RI No. IV/MPR/1999) misi hubungan luar negeri Indonesia adalah perwujudan p olitik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan pro aktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global. 2. Undang-Undang, misalnya UU. No. 37 /1999 tentang hubungan luar negeri 3. Keputusan / Kebijakan presiden , yang dituangkan dalam Perpres. 4. Kebijakan / peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri luar negeri . Sebuah hubungan internasional ditandai dengan dimulainya pembukaan utusan (konsuler atau diplomatik) yang bersifat bilateral. Dalam hubungan internasional terdapat aktor yang melakukan hubungan internasional, aktor pelaku hubungan internasional disebut sebagai subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional ialah orang atau lembaga/badan yang dianggap mampu melakukan perbuatan atau tindakan hukum yang diatur dalam hukum internasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum internasional atas perbuatannya tersebut. Hukum internasional pada dasarnya dijalankan oleh subjek hukum internasional. Dalam hal ini bukan hanya aktor tetapi juga non negara. Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memiliki kebijakan tersendiri yang mengatur hubungan internasional. Sekian Artikel mengenai 3 Landasan Hubungan Internasional Indonesia . semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi sobat baik untuk menambah ilmu, mengerjakan tugas, maupun untuk sekedar menambah wawasan tentang hubungan internasional, pengertian hubungan internasional dan asas hubungan internasional. Seandainya sobat menemukan kesalahan baik dari segi penjelasan maupun penulisan, mohon kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan dan kebaikan bersama. Akhir kata, Terimakasih atas kunjungannya.


Page 88

Kerjasama Regional Indoneisa, Lengkap Contoh dan Pembahasan Admin I Mar 9, 2017 Ekonomi, Kebangsaan

Kerja sama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau antar kelompok atau antar organisasi untuk mencapai tujuan atau target yang sebelumnya telah direncanakan dan disepakati bersama. Atau kerjasama dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan dan demi keuntungan bersama. Kerjasama Regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang biasanya berada dalam suatu kawasan

tertentu atau wilayah yang berdekatan. Ada beberapa organisasi kerjasama yang tersebar di berbagai kawasan di seluruh dunia. Di kawasan Asia Tenggara ada Asean, Afta dan Apec, Di kawasan Asia Selatan ada Saarc. kemudian di kawasan Asia terdapat ADB dan di kawasan eropa terdapat EFTA dan EU. Masing-masing kerjasama regional tersebut memiliki tujuan nya masing-masing. Biasanya bentuk kerja regional diwujudkan dengan penetapan kebijakan-kebijakan sebagai berikut: Contoh kebijakan hasil kerjasama regional adalah: 1. Penetapan peraturan dan perjanjian penanaman modal untuk memperkuat posisi tawar-menawar negara anggota dalam menghadapi negara yang lebih maju. 2. Melakukan proteksi terhadap pengusaha domestik dalam menghadapi persaingan dari luar kawasan. 3. Pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas dengan meniadakan tarif bea masuk terhadap barang yang berasal dari sesama negara anggota untuk meningkatkan skala pasar internasional. Indonesia sendiri sebagai bagian dari negara-negara dunia selalu aktif dan tidak dapat menghindari kerjasama regional dengan negara lain, terutama negara dalam satu kawasan. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia wajib menjalin kerj a sama regional dengan negara lain, diantaranya adalah: 1. Untuk memasarkan produksi dari dalam negeri ke negara lain (ekspor). 2. Tidak semua kebutuhan konsumsi dalam negeri dapat dipenuhi sendiri 3. Untuk menjaga stabilitas kawasan, meningkatkan hubungan ekonomi. 4. Sebagai bagian dari komunitas dunia, Indonesia perlu menjalin persahabatan dengan negara lain. Contoh Kerjasama Regional

Berikut ini adalah beberapa contoh kerjasama regional yang ada diseluruh dunia: EU / Uni Eropa (European Union)

Uni Eropa (European Union) adalah organisasi antar pemerintahan dengan anggota negara- negara Eropa. Uni eropa bukanlah suatu negara federal atau organisasi internasional dalam pengertian tradisional, akan tetapi merupakan suatu badan otonom di antara keduanya. Negara-negara anggota UE tetap menjadi negara yang independen dan berdaulat, tetapi mereka menggabungkan kedaulatan mereka dengan tujuan untuk memperoleh pengaruh dan kekuatan kolektif yang lebih besar. Uni Eropa merupakan salah satu contoh kerjasama regional di kawasan eropa dimana manfaat dari keberadaanya sangat dirasakan oleh masyarakat eropa. Pada tahun 2002, Uni Eropa mengeluarkan mata uang tunggal Uni Eropa, yakni Euro yang digunakan bersama oleh negaranegara Uni Eropa. Saat ini jumlah anggota UE mencapai 27 negara. Misi UE pun tidak hanya sebatas kerja sama ekonomi lagi, namun berkembang sebagai berikut ini. 1. pemersatu bagi negara-negara benua Eropa 2. memastikan keselamatan hidup warganya 3. menjaga perdamaian, kesejahteraan dan stabilitas bagi warga negara anggota 4. menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan sosial 5. menghadapi tantangan globalisasi dan menjaga keberagaman masyarakat Eropa 6. menjaga nilai-nilai masyarakat Eropa semacam pembangunan terpadu, kepedulian lingkungan, HAM, dan masyarakat sosial ekonomi. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 89

Apec (Asia Pasific Economic Cooperation)

APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Kerjasama Ekonomi APEC adalah forum kerjasama ekonomi yang terbuka, informal, tidak mengikat, dibentuk di Canberra November 1989. Salah satu bentuk kerjasama dalam APEC adal ah Kerjasama Ekonomi dan Teknik (ECOTECH), Kerjasama tersebut memberikan kesempatan bagi negara -negara anggota untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan dalam perdagangan internasional. Secara historis terbentuknya Forum APEC lebih dilihat sebagai upaya untuk mengatasi kebuntuan yang melanda perundingan perundingan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) atau Putaran Uruguay, di Jenewa, Swiss. Sejatinya APEC sendiri mencakup negara-negara dari beberapa belahan benua, yakni negara-negara ASEAN, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Meksiko, Papua Nugini, Korea Selatan, Jepang, China, Hongkong, Taiwan, dan Cile. meskipun begitu kerjasama ini tetap diutamakan untuk negara-negara asia pasifik. Asean (Association of Southeast Asian Nations)

Asean (Association of Southeast Asian Nations) atau Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Perbara). Organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerja sama regional negara-negara di Asia Tenggara. Asean beranggotakan negara-negara Asia Tenggara seperti : Indonesia, Brunei Darusalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam. Tujuan ASEAN adalah menyelenggarakan kerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang meliputi hal-hal berikut. 1. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas keamanan di Asia Tenggara. 2. Mengadakan pembahasan bersama mengenai permasalahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan Asia pada umumnya. 3. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 4. Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, administrasi, dan IPTEK. 5. Menyelenggarakan usaha-usaha yang efektif untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam industri pertanian. 6. Mendirikan industri dan memperluas perdagangan, termasuk perdagangan internasional. 7. Menyediakan bantuan fasilitas untuk latihan dan penelitian bagi negara anggota ASEAN. 8. Memelihara kerja sama dengan organisasi regional dan internasional lainnya. NAFTA (North America Free Trade Area)

Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1992. Negara yang menjadi anggota NAFTA adalah Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Negara-negara tersebut sepakat untuk membentuk kawasan perdagangan bebas bersama. Namun NAFTA mulai aktif pada tahun 1994. dimana tujuan pembentukan NAFTA sendiri adalah sebagai berikut: 1. Mengatur impor dan produksi sesama anggota. 2. Meningkatkan kegiatan ekonomi di antara negara anggota. 3. Menetapkan standar produk atas barang-barang yang diperdagangkan. 4. Melindungi konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan keserasian lingkungan hidup. AFTA (Asean Free Trade Area)

Adalah kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) untuk pertama kalinya dicetuskan pada KTT ASEAN ke-4 di Singapura pada tanggal 27-28 Januari 1992. AFTA secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 1993. AFTA beranggotakan 7 negara anggota ASEAN. Dengan AFTA diharapka n negara anggota dapat meningkatkan penghasilan ekspornya. Karena tujuan dari pembentukan AFTA sendiri adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan jumlah ekspor negara-negara anggota ASEAN. 2. Meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar anggota ASEAN. 3. Meningkatkan investasi dari luar negara anggota ASEAN. 4. Meningkatkan perdagangan dan spesialisasi di lingkungan ASEAN. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 90

Kerjasama Internasional Indoneisa, Lengkap Contoh dan Pembahasan Admin I Mar 11, 2017 Ekonomi, Kebangsaan

Negara tidak dapat hidup sendiri, melainkan memerlukan bantuan atau kerja sama dengan negara lain. Bentuk kerja sama dengan negara lain dapat berupa kerja sama di bidang ekonomi, politik, pertahanan, pendidikan, kebudayaan, sosial, keamanan, dan sebagainya. Kerja sama sendiri dapat diartikan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau antar kelompok at au antar organisasi untuk mencapai tujuan atau target yang sebelumnya telah direncanakan dan di sepakati bersama. Atau kerjasam a dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan dan demi keuntungan bersama. selanjutnya apa itu kerja sama internasional ? Kerjasama Internasional Kerja sama internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang tidak dibatasi oleh letak negara

atau memiliki lingkup seluruh dunia, kerjasama interna sional biasanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan seluruh negara-negara di dunia. Hubungan kerjasama internasional dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional, di samping demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan harapan seluruh manusia dan negara di dunia. Setiap negara sudah pasti memiliki kelebihan, kekurangan dan kepentingan nya masing-masing. Hal-hal inilah yang mendorong dilaksanakannya kerjasama internasional. Tujuan dan Fungsi Kerjasama Internasional

Kerjasam a internasion al didasari atas sikap saling menghormati dan saling menguntungkan, Dalam menjalin sebuah kerjasama internasional biasanya memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut Tujuan Kerjasama Internasional

1. 2. 3.

Memperkuat dan meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi dengan para negara yang menjalin kerjasama. Memperkuat dan meningkatkan kerja sama dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan para negara yang menjalin kerjasama. Menciptakan saling pengertian antar negara dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia.

Fungsi kerja sama internasioanl

1. 2. 3. 4. 5.

Saling menguntungkan kedua belah pihak dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Meningkatkan penerapan iptek serta menanggulangi hal-hal yang dapat merusak budaya. Meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan. Mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Terjalin rasa saling menghargai dan menghormati ideology masing-masing.

Contoh Kerjasama Internasional

Ada beberapa organisasi kerjasama internasional y ang tersebar di seluruh dunia, diantaranya adalah WTO, IL O, World Bank dan IMF. WTO (World Trade Organization / Organisasi Perdagangan Dunia)

WTO / organisasi perdagangan dunia adalah organisasi intenasioanl yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan internasional dengan cara membatasi atau manghapus peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barangbarang internasional, dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. WTO didirikan pada 1 Januari 1995 sebagai pengganti dari persetujuan GATT, GATT sendiri merupakan persetujuan setelah Perang Dunia II untuk menghapuskan hambatan perdagangan internasional.


Page 91

WTO memiliki prinsip yaitu Non diskriminasi, liberasi perdagangan, stabilitas hubungan perdagangan di m ana mekanisme WTO dibangun untuk mendiskusikan dan memecahkan masalah perdagangan antar Negara. Organisasi WTO bermarkas di Jenewa, Swiss. dimana pada Juli 2008 telah memiliki 153 negara anggota (mayoritas negara di dunia menjadi anggota organisasi ini). ILO (International Labour Organisation / Organisasi Buruh Internasional)

ILO / Organisasi Buruh Internasional adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah PBB. ILO didirikan pada 11 April 1919 sebagai bagian Persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I. Organisasi ini menjadi bagian PBB setelah pembubaran LBB dan pembentukan PBB pada akhir Perang Dunia II. ILO memiliki tujuan untuk mewujudkan perdamaian melalui keadilan sosial, perbaikan nasib buruh, stabilitas ekonomi, sosial dan menyusun hukum perbur uhan. sejak tanggal 11 Juni 1950 Indonesia resmi menjadi anggota ILO. World Bank / IBRD / Bank Dunia

Bank Dunia / IBRD adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman ke pada negara anggota u ntuk program pemberian modal. Bank Dunia / IBRD didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Jadi Bank Dunia bekerja untuk mengatasi masalah investasi di dunia. Markas Bank Dunia berada di Washington, DC, Amerika Serikat. Secara teknis dan struktural Bank Dunia termasuk salah satu dari badan PBB, namun secara operasional sangat berbeda dari badan-badan PBB lainnya. IMF (International Monetary Fund / Dana Moneter Internasional)

IMF adalah organisasi internasional yang beranggotakan 189 negara yang bertujuan memperkuat kestabilan keuangan, mempererat kerja sama moneter global, memperluas perdagangan dan invest asi dunia, memperluas lapang an pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengatasi kemiskinan di seluruh dunia. Organisasi IMF bermarkas di Washington, D.C. IMF dibentuk pada tahun 1944 dalam Konferensi Bretton Woods, kemudian diresmikan tahun 1945 dengan 29 negara anggota. IMF sejak awal bertujuan menata ulang sistem pembayaran internasional. Negara anggota menyumbangkan dana cadangan menggunakan sistem kuota. Dana cadangan ini kemudian bisa dipinjam oleh negara anggota yang mendapat kesulitan dalam neraca pembayarannya. Hingga 2010, dana cadangan IMF mencapai US$755,7 miliar. Pada negara-negara yang akan meminjam uang, IMF dan Bank Dunia biasanya menerapkan syarat-syarat tertentu karena pada dasarnya IMF menganut paham neoliberalisme yaitu untuk mendukung pasar bebas. Bentuk Kerjasama Internasional

Berdasarkan bentuknya, kerja sama internasional dapat dibagi dalam 4 kelompok, yaitu sebagai berikut : 1. Kerja sama bilateral

Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan antar dua Negara. Kerjasama ini terjadi karena kedua Negara saling mendapat keuntungan atau kedua Negara memiliki hubungan yang sangat baik. Sebagai contohnya, Hubungan antara Indonesia dengan Jepang terkait perdagangan dan Hubungan Indonesia dengan Arab Saudi terkait ibadah haji. 2. Kerja sama regional

Kerja sama regional adalah kerja sama y ang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerja sama ini biasanya dilakukan karena adanya kepentingan bersama baik dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Contoh kerja sama regional antara lain ASEAN dan Liga Arab. 3. Kerja sama multilateral

Kerjasama mulitilateral adalah kerja sama yang biasanya dilakukan lebih dari dua Negara. Kerjasama jenis ini bisa dalam satu wilayah, atau bisa dalam beda wilayah. Misalnya adalah hubungan kerjasama yang berada dalam beda wilayah yaitu OPEC. dan hubungan kerjasama yang berada dalam satu wilayah yaitu ASEAN, MEE, NAFTA. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 92

4. Kerja sama internasional

Kerja sama internasional a dalah kerja sama antara neg ara-negara diseluruh dunia (mayoritas negara didunia tergabung dalam kerjasama ini). Sedangkan bentuk kerja sama nya dapat terjalin pada beberapa bidang, seperti : Kerja sama dibidang ekonomi, contohnya IMF, FAO, IBRD, UNCTAD. Kerja sama dibidang pertahanan, contohnya SEATO, ANZUS, NATO, CENTO. Kerja sama dibidang kebudayaan, contohnya pendidikan, IPTEK. Kerja sama dibidang sosial, contohnya ILO, IRO, UNICEF, WHO. 

  

Manfaat Indonesia dalam menjalin kerjasama internasional

Banyak manfaat yang dirasakan indonesia dalam menjalin kerjasama internasional, salah satunya adalah sebagai berikut: Mempertahankan kemerdekaan Bangsa dan menjaga keselamatan Negara. Meningkatkan perdamaian Internasional karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat membangun dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang tersebut belum bisa diproduksi di dalam Negeri. Turut meningkatkan kemakmuran seluruh negara di dunia, hal tersebut sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Indoneisa. Dapat menjelaskan dalam menanggulangi penyelundupan manusia yang modus operandinya memiliki kesamaan antar satu negara dengan negara lain. Lebih cepat dalam mengatasi ketertinggalan dalam beberapa bidang, karena dapat menjalin kerja sama dengan Negara maju. Dapat men ambah fasilitas untuk memperluas jaringan dan peningkatan pemanfaatan Sister City antara kota -kota dan propinsi di Indonesia dengan kota-kota dan propinsi/distrik di mancanegara yang sudah berkembang dan maju.  











12 Peranan Indonesia Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Admin I May 17, 2017 Kebangsaan

Dalam melakukan hubungan dengan negara-negara lain di dunia ini, Indonesia menganut asas politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, bebas artinya bahwa Indonesia tidak akan memihak pada suatu blok atau kekuatan tertentu yang ada di dunia. Sedangkan aktif berarti bahwa Indonesia akan selalu turut serta dalam upaya memelihara perdamaian dunia serta ikut berpartisipasi dalam meredakan ketegangan internasional. Hal terse but semata-m ata diwujudkan untuk kepentingan nasional, terutama bagi kepentingan pembangunan di segala bidang. Dan pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tersebut, maka indonesia bergabung dan berperan aktif ke dalam berbagai forum dunia, salah satu nya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 12 Peranan Indonesia Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa , namun sebelum membahas 12 Peranan Indonesia Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut PBB, terlebih dahulu sobat perlu mengetahui apa itu Perserikatan B angsa-Bangsa dan bagaimana latar belakang Perserikatan Bangsa -Bangsa, yuk langsung saja kita simak ulasannya: Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Latar Belakangnya

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau dalam bahasa inggris disebut United Nations (UN) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Latar belakang dibentuknya PBB dimulai setelah Perang Dunia I (1914 – 1918). Pada 8 Januari 1918, Woodrow Wilson (Presiden Amerika Serikat) mengusulkan membentuk Liga Bangsa-Bangsa (LBB) atau League of Nation. Usulan Woodrow Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 93

Wilson tertuang dalam 14 pasal (Wilson’s Fourtee n Points). Sehingga pada 10 Juni 1 920, terbentuklah LBB di Versailles, Prancis. Adapun markas besarnya berada di Jenewa, Swiss. Tujuan pembentukan LBB adalah memelihara perdamaian dunia. salah satu nya dengan cara melucuti senjata pada negara konflik, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan permasalahan antara negara-negara melalui diplomasi dan negosiasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global. Sayangnya peranan LBB sebagai lembaga pemelihara perdamaian dunia, tidak dapat terlaksana dengan baik. Meskipun LBB dapat dikatakan gagal membawa perdamaian dunia, namun usaha untuk mencapai perdamaian dunia terus dirintis kembali, salah satu nya oleh Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Sir Winston Churchill. Mereka mengadakan pertemuan di atas kapal penjelajah Atlanta di lepas Pantai New Foundland, Samudra Atlantik pada 14 Agustus 1941. Pertemuan ini menghasilkan suatu deklarasi yang dikenal sebagai Piagam Atlantik (Atlantic Charter) dimana didalamnya terdapat 8 poin penting, yaitu: 1. Pelucutan senjata di seluruh dunia pasca perang 2. Hak untuk menentukan nasib sendiri 3. Pengaturan sebuah wilayah harus sesuai dengan kehendak masyarakat bersangkutan 4. Tidak ada lagi wilayah yang dicari oleh Amerika Serikat atau Inggris 5. Memajukan kerjasama ekonomi dunia dan peningkatan kesejahteraan sosial 6. Pengurangan rintangan perdagangan 7. Kebebasan berkehendak dan bebas dari kekhawatiran 8. Menciptakan kebebasan di laut lepas Selanjutnya, diadakan pertemuan-pertemuan susulan, antara lain di Moskow, Rusia (1943), Dumbarton Oaks, Amerika Serikat (1944), dan Yalta, Ukraina (1945). Pada pertemuan di Dumbarton Oaks, Washington, diikuti oleh Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris dan Cina. Hasil pertemuan tersebut menyetujui dibentuknya organisasi United Nations Organization atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada pertemuan lanjutan di San Fransisco (25 April – 26 Juni 1945) dihasilkan Piagam Perdamaian (Charter of Peace) yang kemudian digunakan sebagai Mukadimah Piagam PBB. Pertemuan ini dihadiri oleh 50 negara, 282 delegasi yang terdiri atas 444 orang. Akhirnya, secara resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri pada 24 Oktober 1945.

Peranan Hukum dan Demokrasi di Indonesia dalam Konteks Negara Hukum dan Demokrasi Admin I Jul 27, 2017 Kebangsaan

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Dalam tataran praksis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang -undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi.


Page 94

Hal ini berarti bahwa dalam suatu negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi, di s amping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Indonesia merupakan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dimana hukum semestinya senantiasa harus mengacu pada cita-cita masyarakat indonesia, yaitu tegaknya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Mengingat pentingnya Peranan Hukum dan Demokrasi di Indonesia , maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas Peranan Hukum dan Demokrasi di Indonesia yang akan kami jelaskan selengkap mungkin, berikut penjelasannya. Hukum dalam Kehidupan Manusia

Pada kehidupan manusia, Hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, seperti yang tertera dalam pameo "Ubi societas ibi ius", yang berarti "dimana ada masyarakat disitu ada hukum". Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, berikut 3 tujuan diciptakannya hukum: 1. Tujuan hukum adalah ketertiban atau order 2. Tujuan hukum adalah kegunaan 3. Tujuan hukum adalah keadilan Keadilan harus berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk golongan tertentu saja. Oleh karena itu lahirlah "negara konstitusi" yang melahirkan doktrin "rule of law", yang merupakan doktrin dengan semangat idealisme keadilan yang tinggi, seperti "kesamaan setiap orang di depan hukum" dan "supremasi hukum". Di negara konstitusi itulah berlaku sistem pemerintahan demokrasi konstitusional. Menurut F. Julius Sthal dan Imanuel Kant , terdapat 4 unsur pembatasan yuridis yang dikenal dengan istilah Rule of Law atau Rechtsstaat, yaitu: 1. hak-hak asasi manusia. 2. peradilan administrasi dalam perselisihan. 3. pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. 4. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasai manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika. Sedangkan A. V. Dices mengidentifikasikan unsur-unsur Rule of Law dalam demokrasi konstitusional menjadi 3 poin penting, berikut 3 unsur Rule of Law dalam demokrasi konstitusional menurut A. V. Dices: 1. terjaminnya hak-hak manusia / masyarakat oleh undang-undang. 2. kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law) baik untuk pejabat atau rakyat biasa. 3. supremasi hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum apabila terbukti melanggar hukum. Selanjutnya Willem Konijnenbelt dan H.D.van Wijk menyebutkan prinsip-prinsip rechtsstaat atau Rule of Law adalah sebagai berikut: 1. Hak-hak asasi. terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah. 2. Pembagian kekuasaan. kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan. 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya. 4. Pengawasan lembaga kehakiman. pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 95

Negara Hukum dan Demokrasi

Menurut Thomas Hobbes manusia selalu hidup dalam kekuatan karena ketakutan akan diserang oleh manusia lainnya yang lebih kuat fisiknya. Sehingga diadakan perjanjian masyarakat dan d alam perjanjian tersebut raja tidak diikut sertakan. Sehing ga perjanjian itu diadakan anatara rakyat dengan rakyat sendiri. Setelah diada kan perjanjian masyarakat dimana individu-individu menyerahkan haknya atau hak-hak azasinya kepada suatu kolektivitas yaitu satu kesatuan dari individu-individu yang diperoleh melalui Pactum unions, maka disini kole ktivitas menyerahkan hak-haknya atau kekuasaannya kepada raja tanpa syarat apapun juga. Raja sama sekali ada diluar perjanjian, dan oleh karenya raja memiliki kekuasaan yang mutlak setelah hak-hak rakyat diserahkan kepadanya (Monarchie Absoluut). Sedangkan menurut Jean Jecques Rousseau, kekuasaan rakyat dan kedaulatan rakyat tidak pernah diserahkan pada raja, bahkan kalau ada raja yang memerintah maka raja itu hanya sebagai mandataris dari pada rakyat. Untuk ini Rousseau memberikan keterangan sebagai berikut: "Yang merupakan hal inti daripada perjanjian masyarakat ini ialah, menetukan s uatu bentuk kesatuan, membela dan melindungi kekuasaan bersama disamping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang, sehingga semuanya dapat bersatu, akan tetapi masing-masing orang tetap mematuhi dirinya sendiri, sehingga orang tetap merdeka dan bebas”.

Melalui pemikiran Rousseau ini pula mengawali pembentukan konstitusi Prancis (1791) khususnya yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Pada masa inilah awal dari konkretisasi konstitusi dalam arti tertulis (modern). Konstitusi sebagai UndangUndang Dasar dan hukum dasar yang memiliki arti penting atau sering disebut dengan "Konstitusi Modern", baru muncul bersamaan dengan semakin berkembangnya "sistem demokrasi perwakilan dan konsep nasionalisme". Demokrasi Perwaki lan muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan kehadiran lembaga legislatif. Lembaga ini diharapkan mampu membuat undang-undang untuk mengurangi serta membatasi dominasi hak-hak raja. Alasan inilah yang mendudukan konstitusi (yang tertulis) itu sebagai hukum dasar yang lebih tinggi daripada presiden/raja. Hal tersebut diatas inilah yang kemudian melahirkan konsep negara hukum dan demokrasi. Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi

Terdapat hubungan yang jelas antara hukum, yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Hubungan ini terlihat dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain negara hukum h arus ditopang dengan sistem dem okrasi, demokrasi tampa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tampa demokrasi akan kehilangan makna. Prinsip-prinsip demokrasi

1.

Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemebrintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda. 2. Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintah dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak te rgantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan. 3. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum. 4. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. 5. Kejujuran dan keterbukaan pemeberintah untuk umum. 6. Pengawasan dan kontrol. (penyelenggaraan ) pemerintahan harus dapat dikontrol. Prinsip-prinsip negara hukum

1. 2.

Pemerintah terikat hukum Perlindungan hak-hak asasi


Page 96

3.

Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan, jika aturan-aturan hukm hanya dilaksanakan organ pemerintah. Oleh karena itu dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka. 4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan, ketika hukukum tersebut dilanggar. Pemerintah wajib menjamin bahwa ditengah masyarakat terdapat instrument yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah. 5. Asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditentukan dasarnya dalam undangundang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memebrikan jaminan (terhadap warga neraga) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang- undang formal Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa agar sebuah negara bisa dikatakan sebagai negara hukum dan demokrasi, maka dalam penyelenggaran negara atau konstitusi negara dan pemerintahannya sebaiknya terdapat prisnip-prinsip sebagai berikut: 1. Supremasi hukum. (Supremacy of Law) 2. Persamaan dalam hukum. (Equality before the Law) 3. Pembatasan Kekuasaan. 4. Bersifat Demokratis (Democratishe Rechtsstaat) 5. Perlindungan Hak Asasi Manusia 6. Asas legalitas. (Due Process of Law) 7. Mahkamah Konstitusi. (Constitutional Court) 8. Peradilan Tata Usaha Negara. 9. Peradilan bebas dan tidak memihak. 10. Organ-organ Penunjang yang Independen. 11. Transparansi dan Kontrol Sosial. 12. Berfungsi sebagai sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat) Demokrasi di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut paham demokrasi, karena sistem pemerintahan demokrasi ini dianggap baik untuk menjaga kestabilan sebuah bangsa dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Dalam praktiknya Indonesia menganut paham Demokrasi Pancasila yang berbeda dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal meletakkan kebebasan individu yang toleran sebagai urgensi kehidupan negara dan masyarakat. Oleh karena itu kontrol rakyat dan atau wakilnya kepada penguasa dan negara adalah prinsip yang tak bisa ditawar. Sedangkan Demokrasi Pancasila yang dianut indonesia dalam arti bentuknya, maka pertama-tama harus dilihat dalam UUD 1945 beserta penjelasannya, meskipun ini bukanlah satu-satunya cara untuk melihat dan melaksanakan Demokrasi Pancasila. Sejatinya berkaitan dengan paham demokrasi yang dianut, esensi yang terpenting adalah apakah hukum dan pelaksanaan hukum di negara Indonesia akan berfungsi dan memainkan peranannya s angat ditentukan oleh keinginan melaksanakan UUD 1945 secara konsekuen. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi di dalam UUD 1945 termuat cita-cita bangsa dan arah kehidupan bernegara dan berbangsa, termasuk di dalamnya keberadaan hukum dalam kehidupan negara. Meskipun indonesia sudah menganut paham Demokrasi Pancasila namun demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia (di tingkat State atau Negara), belum maksimal terlihat dampaknya bagi kesejahteraan rakyat. Demokrasi di Indonesia terkesan hanya untuk mereka dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang cukup. Sedangkan bagi golongan ekonomi bawah, demokrasi belum memberikan dampak singnifikan untuk perekonomian yang le bih baik. Inilah tantangan yang harus di hadapi pemerintah. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 97

Karena Harapan dari adanya demokrasi yang ada ia mem berikan m anfaat sebesar -besarnya untuk ra kyat. Misalnya, demo krasi mampu memaksimalkan kesejahteraan rakyat dan distribusinya mampu mengurangi kemiskinan. Disamping itu, demokrasi diharapkan dapat menciptakan pemimpin yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak seperti masalah kesehatan dan pendidikan. Tidak hanya itu, demokrasi diharapkan mampu menjadikan negara kuat. Harapan rakyat banyak tentunya adalah pada masalah kehidupan ekonomi mereka serta bidang kehidupan lainnya. Demokrasi membuka peluang berkuasanya para pemimpin yang peduli dengan rakyat dan sebaliknya bisa melahirkan pemimpin yang buruk. Harapan rakyat akan adanya pemimpin yang peduli di masa demokrasi ini merupakan harapan dari implementasi demokrasi itu sendiri. Di masa transisi ini, implementasi demokrasi masih terbatas pada kebebasan dalam berpolitik, sedangkan masalah ekonomi masih tersisihkan. Maka muncul kepincangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ekonomi dan politik merupakan dua sisi yang berbeda dalam sekeping mata uang, maka masalah ekonomi pun harus mendapat perhatian yang serius dalam implementasi demokrasi agar terjadi penguatan demokrasi. Semakin rendahnya tingkat kehidupan ekonomi rakyat akan berdampak negatif bagi demokrasi karena melemahnya eko nomi akan berdampak luas kepada bidang lain, seperti masalah sumber daya manusi a (SDM). SDM yang lemah tentu tidak bisa memperkuat demokrasi, bahkan justru bisa memperlemah demokrasi. Demokrasi di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yang mempunyai kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat dan berpolitik. Selain itu masyarakat mengharapkan adanya iklim ekonomi yang kondusif. Untuk menghadapi tantangan dan mengelola harapan ini agar m enjadi kenyataan, dibutuhkan kerjasama antara kelompok dan partai politik agar demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Peranan Hukum dan Demokrasi dalam Pembangunan Dilatar belakangi cita-cita yang tertuang dalam kalimat “masyarakat adil dan makmur”, maka pembangunan telah dipilih

sebagai satu-satunya kendaraan yang dianggap paling tepat untuk membawa bangsa Indonesia menuju kearah sana. Dalam hal ini, pemerintah sejak tiga dasaw arsa terakhir telah menjadikan pembangunan di bidang ekonomi seb agai tulang punggung pembangunan nasional. Sikap suatu pemerintah menjadikan pembangunan di bidang ekonomi sebagai tulang punggung pembangunan nasional dapat tercermin dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan tersebut untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Termasuk didalamnya ialah kebijakan dalam hal perekonomian. Berkaitan dalam hal Hukum dan kebijakan dibidang perekonomian, Pemerintah Indonesia pernah menerapkan kebijakan deregulasi ekonomi yang menyangkut 3 aspek, antara lain yaitu: 1. Mengurangi campur tangan pemerintah dalam hal pengelolaan badan usaha. 2. Untuk menyehatkan persaingan pasar dengan membuka kesempatan bagi pendatang baru. 3. Pengambilan keputusan produksi maupun harga. Dalam kegiatan ekonomi ini justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan a kan sumber ekonomi dilain pihak sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi. Melihat hal tersebut sudah menjadi satu keniscayaan, bahwa pembangunan ekonomi di suatu negara, apalagi secara khusus negara berkembang, hukum memiliki peranan yang besar untuk turut memberi peluang pembangunan ekonomi. Pelaksanaan roda pemerintahan dengan demokratis, dengan menggunakan hukum sebagai instrument untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensif, akan membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang di cita-citakan.


Page 98

Konsep Negara Hukum dan Implementasinya di Indonesia Admin I Jul 31, 2017 Kebangsaan

Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki hukum untuk mengatur prilaku warga negara dan penduduknya. Penegasan indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Undang-Undang D asar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Mengingat pentingnya materi berkaitan dengan negara hukum, pa da kesempatan kali ini kita akan membah as tentang Konsep Negara Hukum dan Implementasinya di Indonesia . Sebelum membahas tentang konsep negara hukum dan implementasinya di indonesia, pertama-tama mari kita bahas terlebih dahulu apa itu negara hukum ? Pengertian Negara Hukum Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah rechstaat atau rule of law. Reechstaat itu sendiri dapat dikatakan sebagai

bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Oleh karena itu, konstitusi dan Negara (hukum) adalah dua lembaga yang tidak terpisahkan. Secara sederhana, yang dimaksud Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan pemerintahannya didasar atas

hukum. Didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun juga harus dilandasi oleh hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan juga harus berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. (Mustafa Kamal Pasha,2003). Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga

negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Negara yang berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga terdapat istilah supremasi hukum, supremasi hukum tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Konsep Negara Hukum

Negara hukum yang muncul pada abad ke-19 adalah negara hukum dalam arti sempit atau negara hukum formil. Pada penjelasan sebelumnya sudah dikemukakan bahwa negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rule of Law atau Rechtsstaat. Istilah Rechtsstaat diberikan oleh para ahli hukum Eropa Kontinental sedang istilah Rule of Law diberikan oleh para ahli hukum Anglo Saxon. Konsep rechtsstaat menginginkan adanya perlindungan bagi hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang independen. Pada konsep rechtsstaat terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri. Namun ahli hukum Anglo saxon tidak mengenal Negara hukum atau rechtstaat, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan “ The Rule Of The Law” atau pemerintahan oleh hukum atau government of judiciary. A. V. Dices dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon memberikan unsur-unsur / ciri-ciri Rule of Law sebagai berikut.

1. 2. 3.

Terjaminnya hak-hak manusia / masyarakat oleh undang-undang. Kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law) baik untuk pejabat atau rakyat biasa. Supremasi hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum apabila terbukti melanggar hukum.

Adapun F. Julius Sthal dan dan Imanuel Kant dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut. 1. Hak-hak asasi manusia. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 99

2. Peradilan administrasi dalam perselisihan. 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. 4. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasai manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika. Di samping perumusan ciri-ciri negara hukum seperti di atas, ada pula berbagai pendapat mengenai ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh para ahli lainnya. Menurut Prof. DR. Sudargo Gautama, SH . mengemukakan 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni: 1. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan . Maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenangwenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa. 2. Azas Legalitas. Artinya setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya. 3. Pemisahan Kekuasaan . Bertujuan agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan. Sedangkan menurut Mustafa Kamal Pasha (2003), menyatakan adanya tiga ciri-ciri khas dari sebuah negara hukum, yaitu: 1. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM 2. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. 3. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak. Kemudian yang terakhir adalah men urut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH , beliau berpendapat bahwa ada dua belas ciri penting dari negara hukum, yaitu sebagai berikut: 1. Supremasi hukum. (Supremacy of Law) 2. Persamaan dalam hukum. (Equality before the Law) 3. Pembatasan Kekuasaan. 4. Bersifat Demokratis (Democratishe Rechtsstaat) 5. Perlindungan Hak Asasi Manusia 6. Asas legalitas. (Due Process of Law) 7. Mahkamah Konstitusi. (Constitutional Court) 8. Peradilan Tata Usaha Negara. 9. Peradilan bebas dan tidak memihak. 10. Organ-organ Penunjang yang Independen. 11. Transparansi dan Kontrol Sosial. 12. Berfungsi sebagai sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat) Persamaan Negara hukum Eropa Kontinental dengan Negara hukum Anglo saxon adalah keduanya mengakui adanya "Supremasi Hukum / Supremacy of Law". Perbedaannya adalah pada Negara Anglo Saxon tidak terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran akan diadili pada peradilan yang sama. Sedangkan nagara hukum Eropa Kontinental terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Itulah tadi konsep negara hukum berdasarkan pandangan dari para ahli hukum Eropa Kontinental dan para ahli hukum Anglo Saxon, selanjutnya kita ak an membahas implementasi negara hukum di indonesia sehingga kita bisa tahu a pakah indonesia itu negara hukum ? Implementasi Negara Hukum di Indonesia


Page 100

Negara Indonesia berdasarkan pada hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang -Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, pikiran, perilaku, dan kebijakan pemerintahan negara dan penduduknya harus didasarkan/sesuai dengan hukum. Dengan ketentuan demikian dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan. Hukumlah yang memegang kekuasaan dan memimpin penyelenggaraan negara, sebagaimana kon sep nomocratie, yaitu kekuasaan dijala nkan oleh hukum. Secara tertulis hukum Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sedangkan UUD 1945 merupakan nilai instrumental penjabaran dari nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Jadi Pancasila dapat kita sebut sebagai konsep hukum negara Indonesia, karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia. Sehingga dasar-dasar penyelenggaraan negara yang disusun dalam UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dari uraian diatas maka dapat dikatakan indonesia telah menginplementasikan dan memenuhi unsur-unsur Negara Hukum. berikut unsur-unsur negara hukum yang telah di implementasikan dan dipenuhi oleh indonesia lengkap dengan penjelasannya: 1. Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Upaya untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia telah ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 baik dalam Pembukaan maupun dalam Batang Tubuhnya. Pembukaan UUD 1945 alenia pertama menyatakan sikap bangsa Indonesia yang anti penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa karena kemerdekaan adalah hak asasi setiap bangsa yang tidak dapat dirampas oleh bangsa lain. Sedangkan jaminan hak asasi m anusia dalam Batang Tubuh UU D 1945 dituangkan dalam pasal -pasalnya yang sesuai dengan tuntutan dimanika masyarakat yang terus berkembang telah diamandemen atau dilakukan perubahan sebanyak empat kali. Perbedaan rumusan hak asasi manusia dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen adalah adanya judul Bab tentang Hak Asasi Manusia yaitu pada BAB X yang sebelumnya tidak ada serta jumlah pa sal dan ayat y ang mengatur hak asasi m anusia yang bertambah banyak. 2. Sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan lain apapun

Dalam UUD 1945 BAB IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1): "Kekuasaan keh akiman merupakan kekuasaan yang mer deka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, h akim tidak bole h terpengaruh oleh siapa pun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan ekonomi. 3. Adanya pembatasan kekuasaan

Pemegang kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya, oleh karena itu perlu adanya pembatasan kekuasaan penyelenggaraan negara. Di dalam UUD 1945 telah diatur tentang wewenang penyelenggaraan negara. Selain itu, pembatasan juga dilakukan dengan membagi dan memisahkan cabang -cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut saling mengawasi dan mengimbangi. B adan legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk Undang-undang, Badan eksekutif yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang, Badan yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-undang, memeriksa dan megadilinya. 4. Asas Legalitas

Segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-udangan yang sah dan tertulis. Demikian pula hukuman terhadap seseorang harus didasarkan pada aturan hukum yang sudah ada sebelum perbuatan seseorang tersebut dilakukan.


Page 101

Dalam UUD 1945 telah diatur batas-batas wewenang lembaga-lembaga negara. Antara lain Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 : "Presiden memberi grasi, dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung". Sesuai pasal tersebut Presiden dalam menerima atau menolak permohonan grasi tidak boleh ditetapkan sendiri, meskipun grasi merupakan hak prerogatif Presiden dalam hubungannya dengan bidang Yudikatif, karena hukum (UUD 1945) menegaskan bila memberi grasi harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pada dasarnya, perkembangan asas legalitas eksistensinya diakui dalam KUHP Indonesia baik asas legalitas formal (Pasal 1 ayat (1) KUHP) maupun asas legalitas materiil (Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP Tahun 2008). Kesimpulan

Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur negara hukum diantaranya adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pembatasan kekuasaan, dan asas legalitas. Secara tertulis Indonesia adalah negara hukum dan sudah memenuhi unsur-unsur neg ara hukum. Akan tetapi belum semp urna dalam pelakasaannya. Masih banyak hambatan-hambatan yang perlu kita cari pemecahan masalahnya, dan bersama-sama dengan kesadaran diri untuk bertidak sesuai hukum yang berlaku.

Pengertian dan Jenis-Jenis Tata Hukum Indonesia Admin I Aug 1, 2017 Kebangsaan

Hukum pada dasarnya merupakan hal yang paling penting di dalam sebuah Negara. Coba sobat bayangkan bagaimana jadinya bila sebuah Negara tidak memiliki hukum, tentunya kehidupan akan menjadi sangat kacau dan tidak teratur. Oleh sebab itulah, diperlukan hukum sebagai alat untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Lalu, bagaimana dengan sistem tata hukum di Indonesia sendiri ? Sebagai warga Negara yang baik, semestinya kita wajib memahami sistem tata hukum di Indonesia. Pada hakikatnya, hukum di Indonesia sendiri merupakan campuran dari sistem hukum di Eropa, hukum adat dan hukum agama. Sebagian besar sistem yang dianut, baik pada hukum perdata maupun hukum pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari negara Belanda. Hal tersebut karena pada m asa lalu Indonesia a dalah wilayah jajahan Belanda dengan sebutan Hindia Belanda. Selain itu, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa hukum Indonesia berasal dari hukum agama. Hal ini karena sebagian masyarakat Indone sia memeluk agam a Islam, maka pengaruh hukum atau syariat Islam cukup b anyak terutama dalam bidang perkawinan, warisan dan kekeluargaan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku hukum adat yang diserap dalam perundang undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari berbagai aturan setempat dari masyarakat dan budaya yang ada di wilayah nusantara. Untuk lebih jelas mengenai sistem Tata Hukum di Indonesia , maka kita akan menjelaskannya secara detail dan tahap demi tahap. pertama-tama mari kita bahas terlebih dahulu pengertian tata hukum ? Pengertian Tata Hukum

Tata Hukum dikenal juga dengan istilah "rechtorde" yang berasal dari bahasa Belanda. arti "rechtorde" ialah susunan hukum. Sedangkan pengertian Tata Hukum adalah memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum. Y ang dimaksud dengan memberi tempat yang sebenarnya ialah menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar ketentuan yang berlaku dapat diketahui dan diterapkan untuk menyelesaikan segala peristiwa hukum yang terjadi. Pelaksanaan tata hukum itu berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang terus berkembang, dimana fungsi dari Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 102

pelaksanaan tata hukum adalah untuk memperoleh ketertiban dalam hubungan antar ma nusi a serta menjaga jangan sa mpai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya, dan lain-lain. Hingga saat ini dapat di pastikan semua manusia yang hidup berkelompok di muka bumi ini sudahlah memiliki aturan tersendir i antar kelompoknya, suku, bangsa maupun Negara yang kita kenal dengan Kata Tata Hukum. Tata hukum di Indonesia

Tata hukum suatu negara (ius constitutum = hukum positif) adalah t ata hukum yang diterapkan atau disahkan oleh negar a itu. Dalam kaitannya di Indonesia, yang ditata itu adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum yang sedang berlaku artinya apabila ketentuan -ketentuan hu kum itu dilanggar maka b agi si pelanggar akan diken akan sanksi yang datangnya dari badan atau lembaga berwenang. Dengan demikian dapat disimpulkan tata hukum Indonesia adalah hukum (peraturan-peraturan h ukum) yang sekarang berlaku di Indonesia (Prof. Soediman Kartihadiprojo, SH). Dengan kata lain Tata Hukum Indonesia itu menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia, yaitu Negara Indonesia. Oleh sebab itu tata hukum Indonesia baru ada setelah lahirnya Negara Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Pada s aat berdirinya Negara Indonesi a dibentuk tata hukum Indonesia, hal tersebut dinyatakan dalam: Proklamasi Kemerdekaan : 1. "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia". 2. Pembukaan UUD 1945 : "Kemudian daripada itu……..disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu da lam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia …". Kedua pernyataan tersebut mengandung arti bahwa: 1. Menjadikan Indonesia suatu negara yang merdeka. 2. Penetapan tata hukum Indonesia secara tertulis yaitu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara. Setelah Mengetahui dengan Pasti apa itu Tata hukum di Indonesia, sekarang mari kita mencoba untuk membahas mengenai Jenis-jenis tata hukum yang ada di Indonesia, Berikut pembahasannya: Jenis-Jenis Tata Hukum Indonesia 1. Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi setiap tingkah laku manusia untuk memenuhi kepentingan / kebutuhan nya atau mengatur kepentingan-kepentingan seseorang. Hukum perdata disebut pula hukum sipil atau hukum privat sebagai lawan dari hukum publik. Ji ka hukum publik mengatur halhal yang berhubungan dengan negara serta kepentingan umum contohnya politik dan pemilu (hukum tat a negara), kejahatan (hukum pidana), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara). Maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya perkawinan, perceraian, pewarisan, kematian, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Hukum perdata di Indonesia sendiri bersumber pada hukum perdata yang berlaku di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan kitap KUHPer yang berlaku di Indonesia merupakan terjemahan dari hukum yang berlaku di kerajaan Belanda.


Page 103

2. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku setiap manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum Menurut Prof. Dr. Moeljatno, SH. menguraikan istilah hukum pidana bahwa Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disebuah negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan -larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakasanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut “.

Pada dasarnya, hukum pidana ini adalah bagian d ari hukum publik. Hukum pidana juga dibagi menj adi dua bagian, yaitu hukum pidana formal dan hukum pidana materiil. 1. Hukum pidana materiil merupakan hukum yang mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana atau sanksi. Di Indonesia sendiri, pengaturan hukum pidana materiil disahkan dalam KUHP. 2. Hukum pidana formil merupakan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil sudah disahkan dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP). 3. Hukum Tata Negara (HTN)

Hukum Tata Negara (HTN) adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, pembentukan lembaga-lembaga negara, struktur kelembagaan, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum Tata Negara juga merupakan hukum yang mengatur mengenai Negara dalam keadaan diam artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu Negara tertentu tetapi lebih dari pada Negara dalam arti luas. Dengan kata lain, hukum ini membicarakan Negara dalam arti yang abstrak. 4. Hukum Administrasi Negara (HAN) / Hukum Tata Usaha

Hukum Tata Usaha / Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan yang jika dalam arti luas bertujuan dalam mengetahui cara tingkah laku negara dan alat-alat perlengkapan negara. Hukum ini sejatinya mempunyai kemiripan dengan hukum tata Negara, dimana kesamaannya terletak pada kebijakan pemerintah, sedangkan dalam hal perbedaan dengan hukum tata Negara (HTN) lebih mengacu pada fungsi konstitusi yang digunakan oleh Negara. 5. Hukum Acara atau Hukum Formal

Hukum Acara atau Hukum Formal adalah ketentuan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya dan dijalankannya hukum materiil. Dapat dikatakan juga Hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari Hakim apabila kepentingannya atau haknya dilanggar oleh orang lain atau sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila dituntut oleh orang lain. Di Indonesia terdapat dua macam Hukum Acara yakni Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana formil) dan Hukum acara Perdata (Hukum Perdata formil). 1. Hukum Acara Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan mengenai peraturan hukum perdata material 2. Hukum Acara Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 104

Pengertian dan Macam HAM lengkap Contoh Pelanggarannya di Indonesia Admin I Aug 6, 2017 Kebangsaan

Sejak lahir setiap manusia sudah mempunyai hak asasi yang dijunjung tinggi serta diakui semua orang. Hak tersebut lebih penting dibandingkan hak seorang raja ataupun penguasa. Hak asasi itu sendiri berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh manusia. Namun, pada saat ini sudah banyak hak asasi yang dilanggar oleh manusia guna mempertahankan hak pribadinya. Hak dapat diartikan sebagai kekuasaan dalam melakukan sesuatu atau kepunyaan, sedangkan asasi adalah hal yang utama, dasar. Sehingga hak asasi manusia atau sering disebut dengan HAM dapat diartikan sebagai kepunyaan atau milik yang bersifat pokok dan melekat pada setiap insan sebagai anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Untuk lebih jelasnya tentang apa itu Hak Asasi Manusia, berikut pengertian HAM. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara singkat pengertian HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh seseorang sejak ia masih dalam kandungan dan dapat berlaku secara universal. Selain pengertian singkat tadi, Pengertian HAM juga disebut pada pasal 1 butir 1 UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi "Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Allah SWT dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, pemerintah, hukum dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Menurut G.J. Wolhots, Pengertian HAM adalah sejumlah hak yang melekat dan berakar pada tabiat setiap pribadi manusia, dan justru karena kemanusiaannya itulah, hak tersebut tidak dapat dicabut siapa pun juga karena jika dicabut akan hilang kemanusiaannya. Berdasarkan tiga pengertian HAM di atas, dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak pokok yang bersifat universal. Dibuktikan oleh hak dasar ini dimiliki setiap manusia dan tidak bisa dipisahkan dari pribadi siapa pun, kapan pun dan dari mana pun manusia itu berada. Selain menjabarkan pengertian Hak Asasi Manusia dari beberapa sumber diatas, kami juga akan menjabarkan pengertian HAM menurut para ahli agar sobat makin peham tentang pengertian HAM, berikut pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli 1. Pengertian HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999

Menurut UU No. 39 tahun 1999 HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Allah SWT dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia 2. Pengertian HAM menurut Miriam Budiarjo

HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia, hak itu sifatnya universal sebab dipunyai tanpa adanya perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, agama maupun sebagainya. 3. Pengertian HAM menurut John Locke

HAM merupakan hak-hak yang langsung diberikan Tuhan terhadap manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. HAM ini sifatnya mendasar (fundamental) bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. 4. Pengertian HAM menurut Mahfudz M.D

HAM adalah hak yang melekat pada martabat setiap manusia yang mana hak tersebut dibawa sejak lahir ke dunia sehingga pada hakikatnya hak tersebut bersifat kodrati. 5. Pengertian HAM menurut A.J.M. Milne

HAM merupakan suatu hak yang sudah dimiliki oleh semua umat manusia di dunia, di segala masa, dan juga di segala tempat karena keutamaan keberadaannya adalah sebagai manusia. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 105

6. Pengertian HAM menurut Haar Tilar

HAM adalah hak yang melekat pada diri tiap insan, apabila tiap insan tidak memiliki hak-hak itu maka setiap insan tersebut tidak bisa hidup seperti manusia. Hak tersebut didapatkan pada saat sejak lahir ke dunia. 7. Pengertian HAM menurut Franz Magnis Suseno

HAM adalah hak-hak yang sudah dipunyai pada setiap manusia dan bukan karena diperoleh dari masyarakat (manusia lain). Bukan karena hukum positif yang berlaku, tapi atas martabatnya sebagai seorang manusia. Manusia mempunyai HAM karena ia merupakan manusia. 8. Pengertian HAM menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto

Menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto, hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang telah dimiliki setiap manusia dengan berdasarkan kodratnya yang tidak dapat bisa dipisahkan sehingga HAM bersifat suci. Macam-Macam Hak Asasi Manusia (HAM)

Setelah kita membahas pengertian Hak Asasi Manusia Manusia Menurut Para Ahli selanjutnya kita akan membahas macam macam Hak Asasi Manusia. Berbagai macam atau jenis Hak asasi Manusia (HAM) juga telah diutarakan oleh berbagai ahli atau pakar beberapa diantaranya adalah Aristoteles, John Locke, Montesquleu, Brierly dan J .J. Rousseau. Dari penjelasan berbagai pakar tersebut secara garis besar hak asasi m anusia dapat digolongkan menjadi 6 m acam. Berikut 6 macam-macam H ak Asasi Manusia. 1. Hak Asasi Pribadi (Perseonal Rights)

Hak Asasi Pribadi merupakan hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan bergerak, kebebasan memeluk agama, kebebasan untuk aktif dan setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya. Contohnya : Hak Kebebasan dalam memilih, memeluk dan menjalankan kepercayaan agama. Hak Kebebasan dalam menyampaikan atau mengutarakan pendapat. Hak Kebebasan dalam memilih, menentukan organisasi dan aktif dalam organisasi tersebut. Hak Kebebasan dalam berpergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat.  

 

2. Hak Asasi Politik (Politik Rights)

Hak asasi politik ialah hak yang berhubungan dengan kehidupan p olitik misalnya hak memilih, hak dipilih, hak mendirikan parta dan sebagainya. Contohnya : Hak Asasi Politik dalam Dipilih pada pemilihan contohnya pemilihan DPR, Presiden atau Bupati Hak Asasi Politik dalam memilih dalam suatu pemilihan contohnya pemilihan DPR, Presiden atau Bupati Hak Asasi Politik tentang kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan Hak Asasi Politik dalam membuat organisasi-organisasi pada bidang politik Hak Asasi Politik dalam mendirikan partai politik Hak Asasi Politik dalam memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi. 

 

  

3. Hak Asasi H ukum (Rights Of Legal Equality)

Hak Asasi Hukum merupakan hak untuk mendapatkan perlakukan yang sama dimata hukum dan pemerintahan. Contohnya : Hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum Hak yang sama dalam proses hukum Hak dalam memperoleh dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Hak dalam mendapatkan layanan dan perlindungan hukum  

 

4. Hak Asasi Ekonomi (Property Rights)

Hak Asasi Ekonomi adalah Hak untuk memiliki, membeli dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu. Contohnya : Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 106

 

 

 

Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam membeli. Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam mengadakan dan melakukan perjanjian Kontrak Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki sesuatu Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang layak. Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam melakukan transaksi Hak Asasi Ekonomi dalam bekerja

5. Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)

Hak Asasi Peradilan merupakan hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights), contohnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan dan penggeledahan. Contohnya : Hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum baik itu penyelidikan, Penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Hak mendapatkan pembelaan dalam hukum Hak mendapatkan perlakukan yang adil dalam hukum 





6. Hak Asasi Sosial dan Budaya (Social and Culture Rights)

Hak Asasi Sosial dan Budaya ialah hak yang menyangkut dalam masyarakat yakni untuk memilih pendidikan serta hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Contohnya : Hak untuk berkreasi Hak untuk mengembangkan Hobi Hak untuk mengembangkan bakat dan minat Hak untuk memilih, menentukan pendidikan Hak untuk mendapat pelajaran Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak 

  

 

Ciri Khusus Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia atau HAM memiliki beberapa ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Berikut ciri khusus hak asasi manusia. 1. Tidak dapat dicabut, HAM tidak dapat diserahkan atau dihilangkan. 2. Tidak dapat dibagi, semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, baik itu hak ekonomi, hak sipil, politik, sosial, dan budaya. 3. Hakiki, artinya HAM merupakan hak asasi semua manusia yang sudah melekat pada saat manusia itu lahir. 4. Universal, artinya HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya. Contoh Pelanggaran HAM di Indonesia 1. Kasus Pembunuhan Munir

Munir Said Thalib merupakan aktifis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Munir lahir di Malang pada 8 Desember 1965. ia meninggal pada 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika Munir sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Spekulasi mulai bermunculan, banyak berita yang mengabarkan bahwa Munir meninggal di dalam pesawat karena serangan jantung, dibunuh, bahkan diracuni. Namun, sebagian orang percaya bahwa Munir meninggal karena diracun menggunakan Arsenikum di makanan atau minumannya saat ia merada di dalam pesawat.


Page 107

Kasus ini sampai sekarang masih belum ada titik temu, bahkan kasus ini telah diajukan ke Amnesty Internasional dan tengah diproses. kemudian pada tahun 2005, Pollycarpus Budihari Priyanto selaku Pilot pesawat yang ditumpangi munir dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena terbukti bahwa ia merupakan tersangka dari kasus pembunuhan Munir, karena dengan sengaja Pollycarpus menaruh Arsenik di makanan Munir sehingga ia meninggal di pesawat. 2. Kasus Penganiayaan Wartawan Udin (1996)

Kasus penganiayaan dan terbunuhnya Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin)terjadi di yogyakarta 16 Agustus 1996. Sebelum kejadian ini, Udin kerap menulis artikel kritis tentang kebijakan pemerintah Orde Baru dan militer. Ia menjadi wartawan di Bernas sejak 1986. Udin adalah seorang wartawan dari harian Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas. 3. Pembantaiaan Rawagede

Pembantaian Rawagede merupakan pelanggaran HAM yang terjadi penembakan dan pembunuhan penduduk kampung Rawagede (sekarang Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat) oleh tentara Belanda tanggal 9 Desember 1945 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I. Akibatnya puluhan warga sipil terbunuh oleh tentara Belanda yang kebanyakan dibunuh tanpa alasan yang jelas. Tanggal 14 September 2011, Pengadilan Den Haaq menyatakan pemerintah Belanda bersalah dan harus bertanggung jawab dengan membayar ganti rugi (kompensasi) kepada keluarga korban pembantaian Rawagede. 4. Pembunuhan Aktivis Buruh Wanita, Marsinah

Kasus Marsinah terjadi pada 3-4 Mei 1993. Seorang pekerja dan aktivitas wanita PT Catur Putera Surya Porong, Jatim. Peristiwa ini bermula dari aksi mogok yang dilakukan oleh Marsinah dan buruh PT CPS. Mereka menuntun kepastian pada perusahaan yang telah melakukan PHK terhadap mereka tanpa alasan. Setelah aksi demo tersebut, Marsinah malah ditemukan tewas 5 hari kemudian. Ia tewas di kawasan hutan Wilangan, Nganjuk dalam kondisi memprihatinkan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan serta pembunuhan. Namun hingga sekarang penyelidikan masih belum menemukan titik terang.

Perkembangan Politik Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi Admin I Aug 14, 2017 Kebangsaan

Bangsa Indonesia sudah mengalami beberapa rezim pemerintahan dengan kelebihan dan kekurangannya masing -masing. Dimulai dari era setelah kemerdekaan 17 Agustus 194 5 hingga saat ini bangsa Ind onesia mengalami beberapa pergantian rezim dan pasang surut terutama dalam bidang politik dan ekonomi. Era pasca kemerdekaan dinamakan dengan era Orde Lama, kemudian dilanjutkan oleh era Orde Baru dan berlanjut ke era Reformasi. Dari sudut pandang politik, terdapat berbagai perbedaan keadaan dan perkembangan pada ketiga era tadi. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai Perkembangan Politik Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi: Perkembangan politik di masa pemerintahan orde lama

Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde Lama berlangsung sejak tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan dua sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Orde lama dapat dikatakan resmi dimulai sejak 18 Agustus 1945 saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Setelah pelantikan Soekarno dan Mohammad Hatta kemudian dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. KNIP kemudian men deklarasikan pemerintahan baru pada 31 Ag ustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri at as 8 provinsi yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Brunei, Sarawak dan Sabah), Sulawesi, Nusa Tenggara serta Maluku (termasuk Papua). Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 108

Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multi p artai yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik. Hal ini ditandai dengan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Menjelang Pemilihan Umum 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29 p arpol dan juga terdapat peserta perorangan. Pada masa diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhana an dengan Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai. Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai yang mendapat pengakuan dari pemerintah, antara lain adalah sebagai berikut: PNI, NU, PKI, PSII, PARKINDO, Partai Katholik, PERTI MURBA dan PARTINDO. Namun, setahun sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan. Dengan berkurangnya jumlah parpol dari 29 parpol menjadi 10 parpol tersebut, hal ini tidak berarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat umum dan dalam kehidupan politik dapat terkurangi. Untuk mengatasi hal ini maka diselenggarakan pertemuan parpol di Bogor pada tanggal 12 Desember 1964 yang menghasilkan "Deklarasi Bogor". Moh. Mahfudz, (1998:373-375) dalam Politik Hukum di Indonesia, secara lebih spesifik menguraikan perkembangan konfigurasi politik Indonesia ketika itu sebagai berikut: Pertama, setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, terjadi pembalikan arah dalam penampilan konfigurasi politik. Pada periode ini konfigurasi politik menjadi cenderung demokratis dan dapat diidentifikasi sebagai demokrasi liberal. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1959, dimana Presiden Soekarno menghentikannya melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada periode ini pernah berlaku tiga konstitusi, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950. Kedua, konfigurasi politik yang demokratis pada periode 1945-1959, mulai ditarik lagi ke arah yang berlawanan menjadi otoriter sejak tanggal 21 Februari 1957, ketika Presiden Soekarno mengutarakan konsepnya tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin merupakan pembalikan total terhadap sistem demokrasi liberal yang sangat ditentukan oleh partai-partai politik melalui free fight. 



Pada masa pemerintahan orde lama, indonesia mengalami beragam gejolak politik yang sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan, diantaranya adalah sebagai berikut: Demokrasi parlementer

Tidak lama setelah merdeka Indonesia mengadopsi undang-undang baru yang terdiri dari sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada MPR atau parlemen. MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun 1955, sehingga koalisi pemerintah yang stabil sulit dicapai. Peran Islam di Indonesia juga menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih condong ke negara sekuler yang berdasarkan Pancasila sementara beberapa kelompok Muslim lebih mengharapkan negara Islam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepada hukum Islam. Demokrasi Terpimpin

Pemberontakan yang gagal di Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, serta melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada 1959 ketika Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar. Dari 1959 hingga 1965, Presiden S oekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di b awah label "Demokrasi Terpimpin". Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non -blok, dan kebijakan tersebut didukung p ara pemimpin penting negaranegara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Uni Timur / Soviet maupun Blok Barat / Eropa dan Amerika. Selain menyatakan dukungannya terhadap Soekarno, Para pemimpin tersebut juga berkumpul di Bandung pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 109

Nasib Irian Barat

Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan ke kuasaan terhadap belahan barat pulau Nugini (Papua), dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan pada 1 Desember 1961. Negosiasi dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal, sehingga indonesia harus mengambil Irian Barat lewat jalur militer, Pada 18 De sember pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian Barat yang kemudian terjadi kontak senjata antara pasukan Indonesia dan Belanda pada 1961 dan 1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan rahasia dengan Indonesia yang menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962, Sehingga Indonesia dapat mengambil alih kekuasaan terhadap Irian Barat pada 1 Mei 1963. Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia dan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah "Rencana NeoKolonial" untuk memuluskan rencana komersial Inggris di wilayah tersebut. Selain itu dengan dibentuknya Federasi Malaysia dianggap soekarno akan memperluas pengaruh imperialisme negara-negara Barat di kawasan Asia dan memberikan celah kepada negara Australia dan Inggris untuk mempengaruhi perpolitikan regional Asia. Menanggapi keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan mengijinkan Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri Indonesia dari keanggotaan PBB p ada tanggal 20 Januari 1965 dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai tandingan PBB dan GANEFO sebagai tandingan Olimpiade. Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia (yang didukung penuh oleh Inggris). Gerakan 30 September

Hingga 1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan terhadap rezimnya dan, dengan restu dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk "Angkatan Kelima" dengan mempersenjatai pendukungnya. Akan tetapi para petinggi militer menentang hal ini. Pada 30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto, menumpas kudeta dan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Kemudian lebih dari puluhan ribu orang yang dituduh PKI kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwa pada 1966 diprediksi mencapai 500.000. Perkembangan politik di masa pemerintahan orde baru

Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni-Juli 1966. diantara ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut ialah melarang PKI berikut ideologinya untuk tubuh dan berkembang di Indonesia dan mengukuhkan Supersemar. Dari ketetapan tersebut, berakibat pada setiap orang yang pernah terlibat dalam aktivitas PKI ditahan, diadili, diasingkan atau dieksekusi. Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Ada dua macam konsensus nasional, yaitu : 1. Pertama berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk mela ksanakan Pancasila dan UU D 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama ini disebut juga dengan konsensus utama. 2. Sedangkan konsensus kedua adalah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Artinya, konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utam a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus kedua lahir antara pemerintah dan partai-partai politik dan masyarakat. Mengawali m asa orde baru, setelah Kabinet Ampera terbentuk (25 Juli 1966). Selanjutnya dicanangkan UU Penanaman Modal Asing (10 J anuari 1967), kemudian Penyerahan Ke kuasaan Pemerintah RI dari Soekarno kepada Mandataris MPRS (12 Februari 1967), lalu disusul pelantikan Soeharto (12 Maret 1967) sebagai Pejabat Presiden. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 110

Visi utama dari pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk dapat menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan dapat konsekuen didalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dengan kehadiran visi tersebut, Orde Baru dapat memberikan sebuah harapan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama yang telah berkaitan dengan suatu perubahan politik, dari yang mempunyai sifat otoriter yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno agar menjadi lebih demokratis. Harapan dari rakyat tersebut tentu saja memiliki dasar. Presiden Soeharto yang dianggap sebagai tokoh utama masa Orde Baru ini dipandang rakyat sebagai sesosok pahlawan yang mampu mengeluarkan sebuah bangsa ini agar dapat keluar dari keterpurukan. Hal ini dapat dianggap demikian karena beliau berhasil membubarkan kelompok komunis yaitu PKI, yang pada waktu itu telah dijadikan musuh utama di negeri ini. Selain itu, beliau juga telah berhasil menciptakan keadaan stabilitas keamanan di negeri ini pasca pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan waktu yang relatif singkat. Itulah yang menyebabkan beberapa anggapan yang mendasari kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Orde Baru ini di bawah kepimpinan Presiden Soeharto. Tetapi kemudian harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya dapat terwujud. Karena apabila dilihat dan dirasakan sejatinya di dalam negeri ini tidak ada perubahan yang substantif dari suatu kehidupan politik di Indonesia. Antara masa Orde Baru maupun masa Orde Lama sejatinya sama-sama otoriter. Di dalam perjalanan politik dari pemerintahan Orde Baru, kekuasaan dari Presiden merupakan semua pusat dari seluruh proses perpolitikan di Indonesia. Lembaga Kepresidenan juga merupakan pengontrol yang utama dari lembaga negara lainnya baik itu yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, MA, BPK dan DPA) maupun yang bersifat infrastruktur (LSM, Partai Politik, dan sebagainya). Selain itu, Presiden Soeharto juga memiliki sejumlah legalitas yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun seperti Pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan, maupun Panglima Tertinggi dari Angkatan Ber senjata Republik Indonesia (ABRI). Perkembangan politik di masa Reformasi

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "Era Reformasi". Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan di masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru". Berakhirnya rezim Orde Baru, telah membuka kemungkinan guna menata kehidupan demokrasi. Reformasi politik, ekonomi dan hukum merupakan agenda yang tidak dapat ditunda. Demokrasi menuntut lebih dari sekedar pemilu. Demokrasi yang mumpuni harus dibangun melalui struktur politik dan kelembagaan demokrasi yang sehat. Namun nampaknya tuntutan reformasi politik, telah menempatkan pelaksanan pemilu menjadi agenda pertama. Pemilu pertama di masa reformasi hampir sama dengan pemilu pertama tahun 1955 diwarnai dengan keprihatinan dan kejutan. Pertama, menurunnya perolehan suara Golkar. Kedua, kenaikan perolehan suara PDI P. Ketiga, kegagalan partai-partai Islam meraih suara siginifikan. Keempat, kegagalan PAN, yang awalnya dinilai paling reformis, ternyata hanya menempati urutan kelima.  

 

Kekalahan PAN, mengingatkan pada kekalahan yang dialami Partai Sosialis, pada pemilu 1955, diprediksi akan memperoleh suara signifikan namun lain nyatanya. Perkembangan politik di masa Reformasi berlangsung setelah mundurnya Soeharto hingga sekarang, dimana pada rentang waktu tersebut telah terjadi beberapa kali pergantian pemerintahan, pada kesempatan kali ini kita hanya akan menjelasakan Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 111

Perkembangan politik di masa Reformasi pada saat pemerintahan B.J Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati soekarno putri dan Susilo Bambang Yudoyono. Pemerintahan B.J Habibie

Sidang Istimewa M PR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden, ditentang ole h gelombang demonstrasi d ari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menelan 18 korban jiwa. Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap kebebasan berekspresi dan media massa. Presiden BJ Habibie meng ambil prakarsa untuk melakukan koreksi. Sejumlah tahanan politik dilepa skan secara bergelombang, seperti Muchtar Pakpahan dan Sri Bintang Pamungkas. Namun setelah Habibie membebaskan banyak tahanan politik, tahanan politik baru muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau menghina kepala negara. Beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie, seperti liberalisasi parpol, kebebasan berpendapat, pemberian kebebasan pers, dan pencabutan UU Subversi. Walaupun begitu Habibie juga sempat tergoda meloloskan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya, namun urung dilakukan karena besarnya tekanan politik dan kejadian Tragedi Semanggi II yang menewaskan mahasiswa UI, Yun Hap. Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya yang memperbolehkan Timor Timur untuk menggelar referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari pangkuan Indonesia pada Oktober 1999. Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat sehingga hingga kini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia. Namun di akhir pemerintahan habibie, pemilu tahun 1999 dapat terlaksana dengan baik meskipun pengesahan hasil Pemilu sempat tertunda, secara umum proses pemilu multi partai pertama di era reformasi jauh lebih Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) serta adil dan jujur dibanding masa Orde Baru. Hampir tidak ada indikator siginifikan yang menunjukkan bahwa rakyat menolak hasil pemilu yang berlangsung dengan aman. Pemeintahan Abdurahman Wahid

Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan Megawati Sukarnoputri keluar sebagai pemenang pada pemilu parlemen dengan memperoleh 34% dari seluruh suara, Golkar (partai Soeharto - yang selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) mendapat 22% suara, Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%, Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Kemudian pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid / Gus Dur sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. Gus Dur membentuk kabinet pertamany a, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000. Pemerintahan Presiden Wahid melanjutkan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang mengkhawatirkan. Selain ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar agama dan antar etnis, terutama di Papua, Maluku, dan Aceh. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia menyebabkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Gus Dur sehingga menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 112

Pemerintahan Megawati soekarno putri

Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian. Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono

Pemilu 2004, merupakan pemilu kedua dengan dua agenda: pertama memilih anggota legislatif dan kedua memilih presiden. Untuk agenda pertama terjadi kejutan, yakni naiknya kembali suara Golkar, turunan perolehan suara PDI-P, tidak beranjaknya perolehan yang signifikan dari partai Islam dan munculnya Partai Demokrat yang melewati PAN. Dalam pemilihan presiden yang diikuti lima kandidat (Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarno Putri, Wiranto, Amin Rais dan Hamzah Haz), berlangsung dalam dua putaran, yang menempatkan pasangan SBY dan JK, dengan meraih 60,95 persen suara sebagai pemenang. Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai hambatan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatra. Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan menyudahi konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh. Atas prestasi SBY yang di tanam sejak tahun 2004 telah mengantar beliau naik kembali duduk di kursi presiden dengan pasanganya pak Budiono pada pemilu tahun 2009.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia dari Orde Lama, Orde Baru Hingga Reformasi dan Saat ini Admin I Sep 1, 2017 Kebangsaan

Demokrasi adalah suatu istilah dalam wacana politik yang banyak dibicarakan oleh para politisi dan aktivis. Demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan sebuah negara dalam upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara, Maksud dari kedaulatan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dipengang oleh rakyat. Demokrasi memberi penghargaan y ang setinggi-tingginya kepada ra kyat untuk mengambil peran dalam pem buatan kebijakan publik. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi kekuasaan tiga politik Negara (legislative, eksekutif dan yudikatif). Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi demokrasi, untuk lingkup asia tenggara Indonesia sering dipandang sebagai Negara terbaik dalam menjalankan demokrasinya. Demokrasi mencakup kondisi social, ekonomi dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi di Indonesia tidak lepas dari alur periodesasi sejarah politik di Indonesia dari masa Orde Lama, Orde Baru hingga demokrasi pada masa Reformasi yang mengalami perkembangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Perkembangan Demokrasi di Indonesia dari Orde Lama, Orde Baru Hingga Reformasi dan Saat ini . untuk lebih jelasnya mari langsung saja kita simak ulasannya berikut ini: Perkembangan Demokrasi Orde Lama

Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan setelah kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik diparlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Walaupun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 113

perkembangan demokrasi pada masa setelah kemerdekaan, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator. Ketiga, dengan m aklumat Wa kil Presiden, maka ada kesempatan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk masa -masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik indonesia. Semenjak dikeluarkannya maklumat wakil presiden No. X 3 november 1945, yang menyerukan pembentukan partai-partai politik, Partai politik memainkan peranan sentral dalam kehidupan politik dan proses pemerintahan. Persaingan antar kepentingan dan kekuatan politik mengalami perkembangan dan semakin nampak jelas. Pergulatan politik ditandai oleh tarik menarik antara partai politik di dalam lingkaran kekuasaan dengan kekuatan politik / partai politik di luar lingkungan kekuasaan. Kegiatan partisipasi politik di masa orde lama atau atau saat diberlakukannya demokrasi parlementer (1945-1959) berjalan dengan hingar bingar, terutama melalui saluran partai politik yang mengakomodasikan ideologi dan nilai primordialisme (paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil) yang tumbuh di tengah masyarakat. Saat diterapkannya demokrasi parlementer juga sering disebut masa kejayaan demokrasi di Indonesia, sebab hampir seluruh elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat vital dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh nyata dari tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi. Terdapat sekitar 40 partai yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang tinggi dalam proses rekruitmen baik pengurus, atau pimpinan partainya maupun para simpatisannya. Dalam perkembangan demokrasi di era orde lama atau saat diberlakukannya demokrasi parlementer (1945-1959) salah satu hal yang dikecewakan adalah masalah presiden (soekarno) yang hanya sebagai simbolik semata begitu juga peran militer. Akhirnya massa ini mengalami kehancuran setelah terjadinya perpecahan antar elit dan antar partai politik. Perpecahan antar elit politik ini diperparah dengan konflik tersembunyi antar kekuatan parpol dengan Soekarno dan militer, serta adanya ketidakmampuan setiap kabinet dalam merealisasikan programnya dan mengatasi potensi perpecahan regional. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Soekarno untuk merealisasikan nasionalis ekonomi, dan diberlakukanya UU Darurat pada tahun 1957, maka sebuah masa demokrasi parlementer (1945-1959) telah usai dan demokrasi terpimpin kini telah dimulai. Secara umum, terdapat 3 poin penting yang menjadi penyabab gagalnya pelaksanaan demokrasi parlementer (1945-1959) di indonesia, adalah sebagai berikut: 1. Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak suka dengan proses dan kondisi politik yang berjalan. 2. Dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik 3. Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah Setelah gagalnya demokrasi parlementer dan diteruskan oleh demokrasi terpimpin maka periode demokrasi terpimpin ini secara dini dimulai dengan terbentuknya Zaken Kabinet pimpinan Ir. Juanda pada 9 April 1957, dan menjadi tegas setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Karakteristik yang utama dari demokrasi terpimpin ialah: menggabungkan sistem kepartaian, dengan terbentuknya DPR-GR peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lema h, Ba sic Human Right menjadi sangat lemah, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 114

Akibat dari demokrasi terpimpin adalah kekuasaan menjadi tersentral di tangan presiden, dan secara signifikan diimbangi dengan peran PKI dan Angkatan Darat. Kekuatan-kekuatan Suprastruktur dan infrastruktur politik dikendalikan secara hampir penuh oleh presiden. Dengan ambisi yang besar PKI mulai memperluas kekuatannya sehingga terjadi kudeta oleh PKI yang akhirnya gagal di penghujung September 1965. Dari uraian diatas dapat di simpulkan menjadi beberapa poin penting dalam perkembangan demokrasi Orde Lama, antara lain: Stabilitas politik secara umum memprihatinkan. Ditandai dengan kuantitas konflik politik yang amat tinggi. Konflik kebanyakan bersifat ideologis dan primordial dalam masa 20 tahun pasca merdeka. Stabilitas pemerintah dalam 20 tahun bereda dalam kedaan memprihatinkan. Mengalami 25 pergantian kabinet, 20 kali pergantian kekuasaan eksekutif dengan rata-rata satu kali pergantian setiap tahun. Perangkat kelembagaan yang memprihatinkan. Ketidaksiapan aparatur pemerintah dalam proses politik menjadikan birokrasi tidak terurus. Krisis ekonomi. Pada masa demokrasi parlementer krisis dikarenakan kabinet tidak sempat untuk merealisasika program ekonomi karena pergantian kekuasaan yang kerap terjadi. Masa demokrasi terpimpin mengalami krisis ekonomi karena kegandrungannya terhadap revolusi serta urusan internasional sehingga kurang diperhatikannya sektor ekonomi dalam negeri. 







Perkembangan Demokrasi Orde Baru

Wajah demokrasi mengalami p asang surut sejalan dengan perkembangan tingkat ekonomi, poltik dan, ideologi. Tahun-t ahun awal pemerintahan Orde Baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar. Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno sebagai Presiden ke -2 RI, menerapkan model Dem okrasi yang berbeda lagi, yaitu disebut Demokrasi Pancasila (Orde baru), penamaan Demokrasi Pancasila juga bertujuan untuk menegaskan klaim bahwasanya model demokrasi inilah yang sejatinya tepat dengan ideologi negara Pancasila. Dalam masa yang tidak lebih dari tiga tahun ini, kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada rakyat. Oleh karena itu kalangan elit politik, aktivis dan organisasi sosial politik yang siap menyambut pemilu 1971, tumbuh gairah besar untuk berpartisipasi mendukung program -program pembaruan pemerintahan baru. Setelah terjadi tekanan politik dan demonstrasi besar, pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat terutama dalam pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V. Namun lama kelamaan perkembangan yang terlihat adalah semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara dengan masyarakat. Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom, sementara masyarakat semakin terasingkan dari lingkungan kekuasaan dan proses pembuatan kebijakan. Kedaan ini tidak lain adalah akibat dari: 1. Intervensi negara secara berlebihan terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan lebih kepada negara untuk mengakumulasikan modal dan kekuatan ekonomi. 2. Kemenangan mutlak Partai Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yang kuat kepada negara. 3. Dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasai, depolitisasai, dan institusionalisasi. 4. Dipakai pendekatan keamanan 5. Tersedianya sumber biaya pembangunan, baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari bantuan luar negeri, dan akhirnya sukses menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakya sehingga menyumbat gejolak masyarakat yang potensinya muncul karena sebab struktural. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah. Berakhirnya masa Orde Baru, melahirkan era baru yang disebut masa reformasi. OrdeBaru berakhir pada saat Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J.Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 115

Perkembangan Demokrasi Masa Reformasi (1998 Sampai Sekarang)

Sejak berakhirnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka indonesia memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini diawali dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) sebab dinilai sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di masa Orde Baru. Amandemen UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negara, akibat amandemen tersebut sehingga dengan sendirinya terjadi perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksana-kan dibandingkan dengan model Demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Saat masa pemerintahan Habibie mulai nampak beberapa indicator kedemokrasian di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakunya system multi partai dalam pemilu tahun 1999. Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah Demokresi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Demokresi Pancasila yang diterapkan pada masa orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950-1959. Perbaikan ke arah positif Perkembangan Demokrasi pada masa Reformasi ini dapat tercermin dalam beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Pemilu yang dilaksanakan tahun 1999 jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya serta pelaksanaan pemilu setelah tahun 1999 juga berjalan demokratis dan lebih baik daripada pelaksanaan pemilu sebelum 1999. 2. Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. 3. Pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. 4. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Perkembangan demokrasi masa reformasi yang menuju ke arah positif dapat terlihat dari pengakuan Freedom House pada Tahun 2006 yang memasukkan negara Republik Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika dan India. Pujian-pujian atas perkembangan demokrasi juga terus mengalir dari berbagai kalangan. Namun dibalik perkembangan dem okrasi yang menuju ke arah p ositif, penerapan demokrasi oleh se bagian kalangan dian ggap tidak memberikan kesejahteraan tetapi justru melahirkan pertikaian dan pemiskinan. Rakyat yang seharusnya diposisikan sebagai penguasa tertinggi, ironisnya justru sering dipinggirkan. Kondisi buruk diperparah oleh elite politik dan aparat penegak hukum yang menunjukkan aksi-aksi blunder. Banyak perilaku wakil rakyat yang tidak mencerminkan aspirasi pemilihnya, bahkan opini publik sengaja disingkirkan guna mencapai aneka kepentingan sesaat. Banyak kasus-kasus yang amat mencederai perasaan rakyat mudah ditampilkan dan mengundang kemarahan publik. Kondisi ini dikuatkan dengan pernyataan Jusuf Kalla (mantan Wapres) yang mengatakan bahwa demokrasi cuma cara, alat atau proses, dan bukan tujuan. Demokrasi boleh di nomor duakan di bawah tujuan utama peningkatan dan pencapaian kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya di tengah eforia demokrasi, kita semua harus berhati-hati akan kepentingan sempit yang sangat mungkin menjadi penumpang gelap. selain itu sinkronisasi antara demokrasi dengan pembangunan nasional haruslah sejalan bukan malah sebaliknya demokrasi yang ditegakkan hanya untuk pemenuhan kepentingan partai dan kelompok tertentu saja. Jadi, demokrasi yang kita terapkan sekarang haruslah mengacu pada sendi-sendi bangsa Indonesia yang berdasarkan filsafah bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa indonesia secara umum.


Page 116

Bela Negara : Pengertian, Unsur, Fungsi, Tujuan Dan Manfaat Bela Negara Admin I Sep 10, 2017 Kebangsaan Pengertian Bela Negara

Bela Negara adalah tekad, perilaku dan sikap warga neg ara yang dilakukan sec ara menyeluruh, teratur dan terpadu ser ta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan (eksistensi) hidup Bangsa dan Negara. Bela Negara juga dapat diartikan sebagai suatu konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi sebuah negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan menjaga dan mempertahankan keberlangsungan negara tersebut. Secara fisik, h al ini dapat diartikan se bagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam eksistensi negara tersebut, sedangkan secara non -fisik konsep ini diterjemahkan sebagai upaya untuk turut serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik lewat moral, sosial, pendidikan, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Di Indonesia proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam Undang -undang. Diantaranya sudah tersebutkan ke dalam Pancasila serta Undang -undang Dasar 1945, khususnya pasal 30. Didalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa me mbela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Untuk penjabaran lebih lengkap mengenai dasar hukum undang-undang tentang upaya bela negara adalah sebagai berikut: 1. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Unsur Dasar Bela Negara

Didalam proses pembelaan bangsa, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting, diantaranya adalah: 1. Cinta Tanah Air 2. Rela berkorban untuk bangsa & Negara 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi Negara 4. Kesadaran Berbangsa & bernegara 5. Memiliki kemampuan awal bela Negara Fungsi dan Tujuan Bela Negara

Terdapat beragam Fungsi bela negara, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Menjaga keutuhan wilayah negara. 2. Mempertahankan Negara dari berbagai ancaman. 3. Merupakan panggilan sejarah. 4. Merupakan kewajiban setiap warga negara. Terdapat beragam Tujuan bela negara, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Menjaga identitas dan integritas bangsa/ negara. 3. Melaksanakan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. 4. Melestarikan budaya. 5. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Manfaat Bela Negara

Berikut ini berbagai manfaat yang bisa diperoleh dari bela negara: 1. Membentuk perilaku jujur, adil, tegas, tepat, dan kepedulian antar sesama. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Page 117

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Menghilangkan sikap negatif seperti tidak disiplin, egois, malas, boros dan apatis. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Berbakti pada agama, orang tua dan bangsa. Membentuk Iman dan Taqwa pada Agama yang dianut oleh individu. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Menanamkan rasa kecintaan pada Bangsa dan Patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain.

Contoh Bela Negara dalam Kehidupan Sehari-hari

Contoh beberapa bentuk bela negara dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang di berbagai lingkungan adalah sebagai berikut: 1. Membayar pajak tepat pada waktunya (lingkungan negara) 2. Mematuhi peraturan hukum yang berlaku (lingkungan negara) 3. Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama (lingkungan masyarakat) 4. Melestarikan budaya yang ada (lingkungan masyarakat) 5. Menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat (lingkungan masyarakat) 6. Kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah (lingkungan sekolah) 7. Meningkatkan iman dan takwa dan iptek (lingkungan sekolah) 8. Membentuk keluarga yang sadar hukum (lingkungan keluarga) 9. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. (lingkungan keluarga) Dasar Hukum Bela Negara

Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara adalah sebagai berikut: 1. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional. 2. Undang-Undang No .20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nom or 1 Tahun 1988. 3. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat. 4. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI. 5. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI. 6. Undang-Undang No.56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih 7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 8. Amandemen UUD ’45 Pasal 30 ayat 1 -5 dan pasal 27 ayat 3. Dalam upaya menjaga kesadaran bela negara, dibuatlah sebuah momen untuk memperingatinya. Hari yang sudah ditetapkan sebagai hari Bela Negara dipilih tanggal 19 Desember. Penetapan ini dimulai tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No . 28 Tahun 2006. Selain itu, Untuk mewujudkan kesadaran dan menyatukan konsep bela negara di tengah masyarakat, salah satunya dilakukan melalui penciptaan lagu Mars Bela Negara. Mars ini digubah oleh salah seorang musisi Indonesia yang mempunyai nasionalisme, yaitu Dharma Oratmangun.

Bibliography Markijar. (2015, November 21). Markijar . Retrieved October 07, 2017, from Markijar: http://www.markijar.com/2015/11/materi-tes-wawasan-kebangsaan-twk-cpns.html


Page 118

        

   

     !

                                    "

  #

   $      " 

                 %&              '    $  % ( ) *    *   + )      )     ,)-)# +



    . %         /%&  %           '    $  % ( ) *    *   + )      )     ,)-)# 



'        & '      % '    $  % ( )          + )     )   ,)-)# )



0    & ( ) 1      1     + 1    $  1     ,)-)# )



  

         

'  &    &    % '    $  % ( )          + )     )   ,)-)# 

!

      $ & ( ) )2          +      ,)-)# 

3

)  &  &  & &  $$  & ( )            +        ,)-)# 

4

%     &   & ( ) '         '     + '     '   ,)-)# )

5

0       4& ( ) 6      6    + 6      6      ,)-)# 

7

 %     ( )      +       ,)-)# +



'     ( ) ,& 77  ,&  .8 77 + ,& .8 77  ,&  .8 77 ,)-)# 



'     ( ) 0 1 9: '%  ,  4 ).:.;  0  1 9: '%  ,  4 



  

         +

0  1 9: '%  ,  4   0  1 9: '%  ,  4&  ,)-)# + 

'     ( ) '# '  6  '  %    '# '     %   + '# '     %    '# '  6 '  %   ,)-)# 



'     ( )  <   & +     <& ,)-)# 



      ( )                +                ,)-)# +

!

'     ( ) '$    <  '$   & < + '$    <  '$   & < ,)-)# 

3

' .%'   ( ) .='# 757 77 7  .%' 757777 + .%' 757 77 7  .%' 75777 ,)-)# 

4

'   ( )        :  61%%       ! .8 77         :  61%%       ! .8 77 +          61%%       ! .8 77         :  61%%       ! .8 77 ,)-)# )

5

:     ( ) 1        1      + 1        1      



  

         ,)-)#  7

+  $$    ( )                   +            ,)-)# +



+    $$ ( ) 9     9    + 9     9   ,)-)# 



+     ( )    9 + 9    ,)-)# 



'      ( ) 1         1       + 1        1       ,)-)# +



  ( )    &     (     &    ( +    &    (     &    ( ,)-)# 



'   ( ) 6#   0#  1   ' . ' , >  '  6#   1   ' . ' , >  ' + 6#  0  1   ' . ' , >  '  6#  1   ' . ' , >  ' ,)-)# +

!

'    &( ) .# 4!!2126:21772?%%27  .# 4!!2126:21772?%%27 + .# 4!!2126:21772?%%277  .# 4!!2126:21772?%%277 ,)-)# +



  

        

3

'     ( )    &             &          +    &               &        ,)-)# 

4

          & ( )          1   $      + 1        1      ,)-)# )

5

   $$&         & ( ) 2  / + %$   ,)-)# +

7

+   ( ) :         1        + 9              ,)-)# )



  

        

  

                       !" 

#

$   %%&    '&    $   (  $(    !" 

)

* !  &% + &%   &% % * * !   ,  &  %  !   .   .(     !" 

/

0!& 1     21 0 .     %   1  % '   '   '   ' !" 

3

 &  4    &   %1       (  %    (       (  %    ( !" 

5

      %   '%        !    4&   !%    4% (  !" 

6

.     '%  7 .        4% ( (  4 ' (  8%  ( (  9% ' (





         !"  :

;%   '     .  (    1     4  4&    4% !" 

<

.( (           %& '&             %&      '  %& '&            %& !" 

=

    %,     %  %  9(  . (  .  (  .( ( !" 



     %              &   ' &     & !" 

#

0,  &%   ,  1 '%&  1 1 '%& & , '%  &  !    ! (     ! (    !  &%    !" 

)

!      ,   %  .(     .(       (     .(    !" 

/

 &1  %   (  >  ?  ?  ?&  ?+ !" 

3

   %   &   &   %%  ! '&   !   .   .  !" 





         5

     & %         9  9       !" 

6

.   '%  ,      '&         %       !" 

:

0!    % 21 0   %   & %     ' %1          !" 

<

4& '       %    4    %   !" 

#=

   &     ' ((         ((          ((          ((      !" 

#

  1 ' , 1 ( @%  '  %    .   '  . %     '  .   @%  '  .   ' !" 

##

09      '     0A&22    &     '&        &  '&    &  '&        '& &    !" 

#)

4& % 1  % ,         .(      9 !" 

#/

!   & %%2 .        , , B,  





          , , B, ,    , B,    , , B   !"  #3

     ( '& (%   A %  &     &   4    !" 

#5

;%   %&,  !C  2C C4&   . '   %    '       !" 

#6

   % @%     ((  ((   ' ((  (( !" 

#:

   &% '%      %  %   2  !  !   !  8  !" 

#<

.     &      &   '   '  %  '  & ' !" 

)=

!   & 2C C    %             !" 

)

!        9%'&,     %       8  9  % !"

)#

     D  (   '    





               !"      '&    (( %        %  &,     ( %  %       4%&, >%, , 4, %, 9%, E%, ?%,  7% 7 (  ' %          & ((   '   ,  '   ,             (% %  %    &  F      +  (             F       ,              (    F %   GG   & .(,      (    (& %& )) !   %'    2   9   8'   F   7   ! !"  )/

   %  & (  %    %      (  D        ' !" 

       (    4      (     &      %      % &    % %'      (   % , &      4&     , %    ,       +,   ( &    '%      (  (       ( ==   %'            %  %     &     (& & B    %     '%  %         4       ( '   ,    4&       & '  '&  B 9,  ,      %, %             ( &          &    ( GG  ,   %           &  %B %   +        5   & C &  '%    %     % &   % , &    '& % %          & ' )3     % %'      (   %  >&                   !" 





         )5

7   % '%        +     (             !" 

)6

         4        %      '%     ( '          +           (    !" 

):

!   %    2   %  &   % &     '      %     &          %'         !" 

)<

  GG    % '  '&    A           !" 

/=

              %  &    !" 





        

   

                          !  "    #$% 

&

        '   " "                !   #$% 

(

    "    )                   "   !  *  #$% !

+

,) "      ,     ,   , -  ,  !  *  #$% !

.

/  ,  "    -    " )        "         -    "  "  "     !  *  #$% 

0

      '      ,  "    "     , 1 ,) 2       - "     3  /4  5 !  *  #$% 





        

6

      7  "     '   ! ' #$% 

8

      '   ! ' #$% 

9

     '    '  )  '      !  *  #$% !

:

       ")"  "       *    ;  /  " ! 2 #$% 



/         , '   /       ,      ,  / "  "   '         *    * ,  "    !      , '   *  * " #$% !

&

  (0. 2     " "    2    "  " / "    '     !  3 ! / #$% 

(

 <'     , "      '     '       ,  7 / 2   ' /     ' , / !    , ' /     " " !   ' ,    #$% 





         +

  ,     " <'  '    '    6  9+.   # 9+.  : # 9+. ! 8  9+. #$% 

.

   ,   ) "    ' !    "      *      /  1 ! 2 #$% 

0

      9+.    , )         '      "   "    / =    '   ! > " #$% 

6        "    !                !   #$%  8

 <
9

3  @     <
&:

    )"               " "    )"   )        , !     #$% 





         &

   "   , '                 /A ,; ?B/AB96(   /A ,; ''B/AB968   /A ,; '?B/AB968 ! /A ,; CCB/AB900 #$% !

&&

*       "    "             " *            , ! , #$% 

&(

!                "         " "      "      "       "           !   "     ) #$%

&+

)  "    <
&.

   "    , A '     *    <




        

   

                  !     " #   $  %&" !'( 

)

$   $ $ *)*+,  -    $   -  " #   $  !'( 

+

 .   /   $  *,+01   $  $ " -  - !'( 

1

2       /        &  - " 34  / !'( 

5

$   6      "   "0   " $   $ . !'( 

7

$ -        " -  / !'( 





         ,

$ !        / 8 9      6  15        9   -     -    " -     $      !'( 

*

$    ,  15     : !  #    " 8 - $ )*  #  . . !'( 



$ 8;9 $ 29  #. 3 9    #    <  " $   #   !'( "

0

6    9            /   <  " $    $  !'( 



#. 3      1     <    =   :    =  " $     =   $  8   !'( 

)

    &        .  >     " >    $ !'( 

+

    ?%&"@       .    A     !  - " $   !'( 





         1

>.        %&"    .. 9   #..       -         "            -     !'( 

5

%&"        !    #       "      !'( 

7

>.     ;        9   8       8     " #    B                !'( 

,

8              / 3  # !  8 01 " 8; &  8  / > !'( 

*

 .   - $ )*  9   #        #      " 3.  $  )5    #           !'( 



$      !    !  !  3    3    "        3    !'( 

)0

       505     #   $  .. " $  .  :   !'( 

)

$ 55        &   " 3  & !'( 





        

))

          3    3  6 " 3 3  /6  3   !'( 

)+

$ $ 559 $#        #      $#     " $#      $#     !'( 

)1

#                  :       A      " -      !'( 

)5

$ $#  3  1*    :  3 .  $ -  3    $ " 3         3   !'( 





        

  

                !  " # $% &"' " ()* 

+

&        ,  - "      "    "   !  "    #  "   ()* #

.

&  -" -  "   '"   $&   #& ! $& # #& ()* !

/

&  -" -  "   %  -            - "       &   %'  &   &   ! &     %' "       " # # % -     %'    & ()* #

0

$- -   %' - #' &' "   11 &"  "        !     # 2 %'  ()* !

3

&  -  4,   5  &     - "    - - -    % 6 !   - 6





         # 2 %'  ()*  7

    "  "   8-  -  -  8  %' - & ! #-  #& # #-  $& ()* 

9

&, ( : - " '      -   - " "  ; "   "   '"    "  '   -"  ! ;6 "     -% " # 6 "   -    ()* #

<

      -%% "  - "     8  ! ((  # (  ()* #

=

"       - "   2-  " -  '"    ;6 "  6 "  ,,  ! 2-  "   % '  # &  "    -   ()* !



     "     -        .  ! 0  # +  ()* #

+

& 55# 
.

  55# 




         /

&% 55# 
0

!      %     " '    $  "   - " - - " ! &" ,  # 86  6  ()* 

3

2" -  -    - "  -  & - - - !   %  - # &      ()* 

7

  6 "  - "  -      ! (- #  2 ()* #

9

#    - "  - %   "  - - " -  &"    -  "  (" -  - ,  ! % -  -   - - # &   - %   ()* 

<

#    "      ,  8    $"   ! $   # 8   ()* #

+=

   -  - "      $" -6- "   $ -   ! $'%  - # $% -  ' ()* 

+

  6 "     ->   2  -%% %  -   2  - -%% ' "'  ! 2  % -   # 2    '   " ()* !





        

++

 -       2 '   '    ;6 " % -% - ! 2   " %  " # )     ()* 

+.

 #- &   55#  ! @, # , ()* #

+/

  "   55# 
+0

$  -"   % - - -6 "   -  & &  - & ! - $ # & # ()* #

+3

$ - 9 "   -  2 &  -   &"    ' &  $  " -     -  !   - - # $-    ()* 

+7

$ 5 5 # 2 <0= - 55#       & !  # #& ()* 

+9

$ - -6 "     6   " % '  A  2 '  '  6   2        ! ;  "        # )  " - -'  6  ()* #

+<

@    ,   '  % '   -  $   " 





          --  - ! $  " -  # $-" ,  '  ()* # .=

&"  "    -- -    ,   $ %  6   $ -     - - ! $   - "   -  # $  -     ()* !

.

2%  -      B  ! ;  # $ - ()* #

.+

8  " -     "  -  -  +=+= - "  -  6  &?!  --  (   6 - "   -,  8 % -  - %    ! % "      #  - "       ()* 

..

@    -   2 "      2 "      ! 2 "   -  # 2 %'  ()* #

./

@    ->   2 "   - 6   2 "   - - ! 2 "    -    # 2 %'  ()* #

.0

8 &%% $"   %   (   $C ! $> # ((  ()* 

.3

8 &  8 &    (   $C ! $> # ((  ()* 

.7

8  "    (   $C





         ! $> # ((  ()* # .9

8  , '  #" 9.06<++  6  2-   %  -  !    # 2 %'  ()* #

.<

8%     7+/69=/   5    '% '   5  - "  ! 5 % % " # 2 %'  ()* 

/=

!6     &  $  -    % $  &   ! &  "   - $ # 2 %'  ()* #





        

  

 

         

  !" # $% & " # ' ( )*+  ,*. */ ()*!  )*+ '0' 

-

1 & 23        *4 5 ' -6*+ -$*7 . -4*$$ / 7*!,  ,*,! '0' /

4

 "  ,"  4"  - 8 "  ,"  )" (--% & "# '  + . , / !  4 '0' /

!

,

!

  # ,% &

-

7  +

 

!



-



' ( $ .  / 4  ! '0'  ,

  

2 &   8 -  4 8 !  ,  9  )) 8 $$ 5 ' ( !)  ( ,$ . ( , / ( , ( ,4 '0' 

          

   & ::& '   & ::&    2 '   & ::& '     & ::&    & ::& '  3   & ::& .   & ::& ' &   & ::& /   32 ;:&     &&   < 7 6

<=<> '

4

'0' ' ,  ?  @2 4$$$%( '0' 

+ 

7 ! ?  @2 ,$$$%(



  





 

<=<> 

 



) $

'0'  $*- '0'   

+*, 7

'0'   

     2    (  3  ; 'A'=   <@ <@'/ '/AB ABAA '   /  .     : : /             '0'  - -

/'>' '>'  '     .     /      ' '0' 

4 4

/ /'= '=' ' ' C  D& D&   .     /            '0' 

! !

C@'B C@'BAA ' &2 2&2 &:      && &&  . &2 &2 &  2 2 / ' '   &&:: &&::     3 3    '0' .

, ,

@' @'BA BA

  

         ' &&2 2  > >3 3    . .2  / 2 2    & &       '0' . 7 7

=>A =>A' 'BA BA '  &: :  &2 &2   & &   .         / B& B&  & &       & &  '0' .

6 6

@BA @BA/ / ' C  ' ' 2 2   . C / @ @    B '0' 

+ +

' 'B' B' ' A&        .      & & /         & &    '0' .

 

     2     (  3  ; 'A'= )

.'CCAD ' B  : . /& /   & &  >: '0' '

-$ -$

B B= =@ @ '   /  . C C 2& 2&   / B    & &   '0' 

- -

'A 'A' 'A A '  2  B&2 &2 . = =  & & / B  >  '0' 

  

        

-- --

>'/ >'/A@ A@AA '   @:: .      / > >    B B& &   '0' .

-4 -4

><< ><<< <  ' (    ( (   .   ( (   /    ( (     ( (& &    '0' .

-! -!

B<@ B<@'/ '/AB AB '   B2 2 . = / 2   '0' 

-, -,

>'' >''@ @ ' >   . > >   / > > 2 2  : '0' '

 

   2   &&2    (  3  ; 'A'= -7

' D'>'  ' .  3  B B   & && & .        / @ @  : :        '0' '

-6

'A 'A  .'C .'C= =  ' @  &:         . / /   3 3  /        0 0       '0' 

-+

=AB =AB  C'>'@ C'>'@  '   2  :&2: :&2:       .     2 2 /      

  

          : :  : :   '0' . -) -)

'A@ 'A@  D'B D'B  ' >  2  C C2 2  &2 &2  . @&2 @&2  & &  / > >   2 2   ' '   2 2  '0' /

4$ 4$

A' A'  B'1' B'1'  ' &  &         . / /     /     & &  > >     '0' 

4 4

>'' >''  0''D 0''D  ' @  &        . =&2 =&2      / @ @: :  2 2        '0' '

4-

/'@' /'@'' '  ><A= ><A=  ' =    < <   2& 2&  .         / 2 2  2 2   C C  2 2 '0' 

44 44

'A 'A  B' B'  ' :2  2  .3 .3     .        / > >      . .    '0' .

4!

A'C A'C  .' .'  '   &  ' '  &: &:: : .    & &  / B2 B2  & &  B B    3 3 '0' /

4,

>' >'  1'A 1'A  ' '&    ' '    . /: /:   : : / 2 2     '2 '2       '0' 

  

  

 

       

                    



                           







 











 



 









 





              



    



   















     











 





 



 !  "       

      

 #  !          



$  !   % !  &     %  %  # % '     

      



     



 



      #            



    



     !

    

    



 #  !          



     

     

    

    

$ !  %! & !%(%  # %(    











 



 

 







     





 

     !  



    

    



    



   

          

     



   

  

     









         

  

!

    

 !               



  



     

    

 !             



 

    

  



 

  

!

    



    



   

              



 #  !          

 





    

  



!

    



    



    

                        

)  ) *  + , *   ) ) )  )  )  * +  , ) , )



-. "/ 01 2 $ 20/  &34&3 2 $ 20 #  ./2 20 0  5 2 0 "/ "&  00/ / 2   ,6/ & 20  20  ./ &3 203



,2 &0  & 0 20 3 2 $ 76 2     82&42&  $0/ $&  82&42&  $0/ 62  9  62  $0/ $&  9  0  :/  .  :/ *0



;& & &6 / 3  2 2$ 02 &&// 2 22 /&2 / & 626 "/ 0 2$ /0 520 0 &   # 

    



  

                 



                             

    



 

!"

  # #  $    #  %   %

#

% #&   '    '    '    '    (   '  

%

   )*#+                     (     



      )   *)+                   (     



   $,-& . ,$- . ,-&/                     (    0   $ 

    



   -

   !    ()(  1 ,     ! 1   ()(   ,                   (     

&

  ( !    #  . %                 (     

/

  ( !    )#  .    )  . -                   (     

$

 2,,,3 !" % !       (  2*..3+  2.2.23  *..3+2  .*.3+2  ...3  *.3+.2



  

                                     

    

       (    



 ( ( ( !" ,   #     #$ ,                   (     

#

   "   (    "   ,                   (      

    



   %

 !  !    3 ( 3                     (     



  0 %  $                      (     



  !   !    

       



  

-

     

  $,$  ,#%  $,$         (    

&

 !  2"  ((, " ! " 

   

   

##) #$) # #  #



/



   $  1  $ (     . 1 4   *.1+                   (     



    



   $

   ! ! %#&/ !   $     ,                   (     



 %                           (     



   #&/ )     

 

  

 



       (    

#

       .. *  ! (5+,                   (    )   $

%

  . ,#   . ,                   (   )  )$,-



    $     

 

  

    , 

       (   .   $



    



    

  # %   - & / $   # %   - & / $   # % 

6 7 8 6 7 6 7 8 6 9 8 7 9 9 9 : 7 8 8 7 9 7 6 : 6



    



  

                          

                                                        



                                              



                                



                                         

!

"      "                                                       



    



   #

                                

$

                                                

%

      &    '       '                            

(

          )     *    )          )        

+

                                

    ! "# #" $ ""    $ %&  #" %#" $"& %'&   %#" "&  %(&   %#&) * !      #+ #" ,  ,                       

"  -       )       ) .  )    



    



   

      )     /  ) *   



      &    &   



     0   ,    "    -     0 "    -    ,

!

,        ,     ,   

 -  . +   # , - ,  1            -    ,       -  1       ,  1             2 $

 - .  3 4 /   #          "      3 4 /               !         #         $       ".    - 5  6      -2

%

7  ! . - , 1 4  8 9: -      +     +        +       +  9:            9: -  1       9: 4  8      9!: ,  8     9#: 1  4     9$: 7        +  ".    72



    



   (

-    - ,  1 9: -                  9:           9: 4 -         9:  ,  1         9!: 4 -           9#: 4 -  ,         9$: ,  1   " .    2

+

- ,  1     4 ,'     5*"6          "          -; 9:    9:     4 , 9:     9:      4 1 9!:    9#:     4 "    ; 9$: <        9%:           ".    42 0-=-,->. , 56  56   1  4 4  5$6  5!6  5#6     1  4   5!6  5#6     4    1   "  -  , *     5#6   , 56   56   5 6  56    ) -    56 



    



   */0 12/  1  1  4  , ! 8 # $ % 8 ( 8 + 4  8  8  1  8 ! 8 # *8)-3&> ,-4? 8*-3->/ -43&-> $ - "83-=- =->&% @->/ 4&"&A&< 48,@ ( @->/ )&*&> 1&3+ @->/ )8),?>?< 4-?4 -4-A-< -@?,



    



  

     

                                 

                       !  

"

#$#  #$   %  &  %  &  %    %      '

(

$  $)*       )        )    !  

+

,*  !,%-!,%   .  '  *      /  0      

1

!2.2  0,.   %        $  /    /    

3

!  00,,           !    !    !  



    



   4

0$  $. )$   0    $    0    0      

5

!  !   .'  &      $    .    %  

6

,)$     $          7  %      

8

$22)2*  9,9     :  */    !    !  /    :



)!     .            0      

"

!)  .)                 :    

(

$,$,$  $,   ,    !    !  &       $  '



    



   +

0,$  *,%,)   0        0    !    )  

1

%$  )*   %     )  '  $            

3

           ,  9  

4

,* $*  !$,     0  2  %  

5

!%  90     *    $     

6

!%$  ,%  &    /  0-  !  !  )

"8

$!$  ,   !        0



    



   "

0   *2*  /   !     *  !  $

""

)  $2)2*         %:  !  

"(

  *2     $  .  2    

"+

,!,$  )!*     )      

"1

)!,  *)!     /    7    



    



  

                                                                

          



!"##    #$  %  #  

&

"'#  !        %(%

)

*#  #  %  "  !  #

+

##"#    !       

,

*"  # .  "%-   !% 

    



   /

''"  (  !      

0

#'  1(%%  %  %%%  %  %%

2

#"#  #  #  %  (  #$

3 *

    

%%!( (  #

 "#1

    

    -

 !"!*

    

4  ' !(%% !

& !#

    

" ( % 5 ! (-6(-



    



   ) '#

    

( (  % % ! 

+ "''##

    

% " ( % (%



    



        

  

 

         

  !" # $% & " # ' ( )*+  ,*. */ ()*!  )*+ '0' 

-

1 & 23        *4 5 ' -6*+ -$*7 . -4*$$ / 7*!,  ,*,! '0' /

4

 "  ,"  4"  - 8 "  ,"  )" (--% & "# '  + . , / !  4 '0' /

!

,

!

  # ,% &

-

7  +

 

!



-



' ( $ .  / 4  ! '0'  ,

  

2 &   8 -  4 8 !  ,  9  )) 8 $$ 5 ' ( !)  ( ,$ . ( , / ( , ( ,4 '0' 

          

   & ::& '   & ::&    2 '   & ::& '     & ::&    & ::& '  3   & ::& .   & ::& ' &   & ::& /   32 ;:&    &&   < 7 6

<=<> '

4

'0' ' ,  ?  @2 4$$$%( '0' 

+ 

7 ! ?  @2 ,$$$%(



  





 

<=<> 

 



) $

'0'  $*- '0'   

+*, 7

'0'   

     2    (  3  ; 'A'=  <@'/ABA '   / .  : /    '0'  -

/'>' '     .  /   ' '0' 

4

/'=' ' C  D& .   /    '0' 

!

C@'BA ' &2 2&2 &:    && . &2 &  2 / '  &&::   3 '0' .

,

@'BA

  

         ' &&2 2  >3 . .2 / 2 &   '0' . 7

=>A'BA '  &: :  &2  & .    / B& &    & '0' .

6

@BA/ ' C  ' 2 . C / @   B '0' 

+

'B' ' A&    .   & /   & '0' .

 

     2     (  3  ; 'A'= )

.'CCAD ' B  : . /& / &  >: '0' '

-$

B=@ '   / . C 2& / B  & '0' 

-

'A'A '  2  B&2 . = & / B  > '0' 

  

        

--

>'/A@A '   @:: .  / >  B& '0' .

-4

><<< ' (  ( . ( / (  (& '0' .

-!

B<@'/AB '   B2 . = / 2   '0' 

-,

>''@ ' >   . > / >2  : '0' '

 

   2   &&2    (  3  ; 'A'= -7

'  ' .  3  B  && .    / @  :     '0' '

-6

'A  .'C=  ' @  &:     . /  3 /     0   '0' 

-+

=AB  C'>'@  '   2  :&2:   .   2 /   

  

Materi Cpns Tkd-1

Recommend Documents