Materi Bela negara

c
  V
           c
   

    
  
   
 
   
            
    
 
              
  
  
    
       
 
   

    
   

  

         
       
      
c
        
      
   

    
          

     
!  
"# 
  
!    

"   
  

         
  
!    
              "$      


 

 
     
    
  

        


      
 V  
  

%
 $
 &
 $   

       
       
     '
     

          
    ( 
(

  #
  )  V    
    
    
      

%
 $
   *
 V 
  
) +  !(  ") 
   
  
    
      

  

$       
 
 
                 
 
     
 
  
  

   
    
 
       
 
 
  




 ,   - ^. 
    
    u ^^V 
  u ^/'
   
 u ^01
   
 /)
 

0.
 


4     
    c
      
 
  
    

    
  )      
 
 .    2  2  V 
 ^
             
 

  (  
  
 
   
       
 $
 
     
      ,^-  
   
      
   
   

    
$
   
   
           
' 
       
  
   
      

       
   ,/-(
         
   
   
     
 2 
V 
# 
 ^ / 0
 

+  ( %
  
#
 3 

 4    .      
 )  

   3 
 '      


4      # 
  
  

    # 
 ^ ( '.)5 (  ^ 0      
       / 2  2  /   ^ 
  ...


)   0 2  2  /6  ^ /    .1  
) V   2  2  
^(  ^ 
 ( '.)5 (  /666  . (   .7)   ( '.)5 (  /666  .
(  .7)  8 %  22V9
.  06  ^   /  0  2  2  0  /66/  .
 


4   
  '
# 
   V
 7
  ,0-

4   
 

(  ^ V 
    1
# 
   .
 $ #  4    .
 )    
/  /668

—  c
 c        
  ¢
    

  !!
"# $%¢"!"$ # $&"#"
!! 
 # '%%()!)!!!#  "!


'%*"
 !"
!"
"!$&"#"
!! #  " ++
!! #!#")!"
 

" '

#

!
!!,&"# -  '¢./0-'12¢
!!,$-
!3-" ' '-' !
 !!/// $0)!' '-' !
 !!3!!
/4-02'"
#    -¢


' '¢./0-'12¢
 !!/" ¢-2/5602'

'¢./0-'122¢
 !!/¢-2/5602' '78 /   )!' '-'!
  !!/! -'

 $&"#)!"2"! 
"!# !"9  # '.# !" 
 $
&
!!"#" "$
&
+ "!"  '2
!!  "
"!:!"" "; '2
!!#!
##+" " ' &!
 &!
!
" /""3$!
/3 '."
!""!!
"
!"/"#/.0/
'

(#"$)#"
 !)"!!

!! #  $"!"##"+7¢4<+!! #!


-302-3!
0
# "2"!" $) ##" 
!!
-302'

#&"++
!   '¢"2!" -" ' '7")##
(707' '/ $" ) #""! 
!

' '<!"" ""#
!#
'

'3& !
 "!' '/
 "
'

¢#   4!" !"
""" )""#
"  " -2"+#
!"!""  !"! "
 
##"!"& !"
& " "
'*"
+"" &" )#$&"# &!
!+
'

Indonesia ku Hidoeplah Indonesia Raja »

/'



 
 c
  ./'
/66       
   
 
^
 


Î


     :
      
 
 
       
  
 
  
    
  
   
   
 ;;;;                         <    <<

%

   
 
   
 
   ! "     
     )  
 
 .    22V^
 
  

         
%  

 
  
  
   
   
  
   
      

           
       
      +  (  
                    
 
 
 
        
          
  
          
          
 
            
          

                        
  

              $ 
   
   

      
    
     
    
  
     
           
          
    
   
    
   

     
       
     

    

 
       
                 
 
              .      
           .         .       

   .      
     

      
.       
   
     

     
  
  
     
        
  
   
      



 
     
         
     

   
  
         
    
     
    2    
 
      

  $
 
    
 
       
  
   
    
 
   $  
    
 

          
  
 
 

           # 
      
                
     
   
  




      
      
        
    
 

   
   
 
        

                 

       
 

u

   


 
 
 



Submitted by   on Wed, 12/10/2008 - 07:15.

˜

 

Î
   
 
       Sudah pernah melihat raut wajah murid-murid sekolah ketika pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan? Atau mungkin diri kita yang dulu belajar Pendidikan Moral Pancasila? Kalau gurunya bukan seorang yang cantik jelita atau pandai melawak (itupun lawakannya di luar materi pelajaran), saya berani bertaruh para siswa akan terlihat bosan dan sebentar-sebentar melihat jam dinding menanti pertolongan bel tanda kelas usai. Ini merupakan problema besar bagi bangsa. Masa depan bangsa berada di tangan generasi muda khususnya pelajar. Mereka adalah harapan kita. Generasi bintang. Sudah sepantasnya energi dan perhatian kita curahkan kepada pelajar demi terwujudnya masa depan bangsa yang memiliki ketahanan nasional yang tangguh. Jangan berharap terlalu besar untuk menumbuhkan nasionalisme dari generasi tua. Mahasiswa saja sudah sulit. Nasionalisme mereka memiliki makna yang berbeda-beda. Menurut Taufik Abdullah, mantan Ketua LIPI, krisis nasionalisme yang dialami bangsa Indonesia merupakan hasil sebuah proses kompleks sejarah kepemimpinan nasional yang memberikan dampak pada jiwa-jiwa rakyatnya. Bahkan dalam salah satu artikelnya ia memberikan sebuah retorika ³Krisis Nasionalisme, Wacana atau Struktur Kesadaran?´. Dengan demikian kaum pelajar tidak masuk dalam kategori yang terkena krisis nasionalisme karena mereka termasuk lugu pada kasus ini. Terkecuali mereka yang keluarganya menjadi korban serius sebuah rezim. Ancaman dan hambatan untuk pelajar menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air adalah lingkungan dan globalisasi. Dan jangan lupa mereka adalah µDigital Native¶ - lahir dan besar di era digital. Mereka lahir di masa

yang memanjakan fisik dan mobilitas seseorang di mana pelajaran mengenai tugas dan kewajibannya sebagai warga negara menjadi sebuah hal yang membosankan dan jadul. Lantas bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana pendapat Anda tentang Pendidikan Bela Negara? Apakah ini bisa dijadikan pintu masuk cinta tanah air? Sudah banyak instansi mengadakan pendidikan semacam ini secara massal. Pada bulan Agustus 2008, Batalyon 613 Raja Alam bersama Pemerintah Kota terkait menggelar Pendidikan Kesadaran Bela Negara yang diikuti puluhan peserta, terdiri anggota Batalyon 613 Raja Alam, mahasiswa, pelajar, serta organisasi kepemudaan. Puluhan peserta pendidikan bela negara ini telah menjalani latihan selama 10 hari. Mereka berasal dari berbagai elemen masyarakat. Mulai pelajar, hingga anggota TNI. Dengan bekal disiplin dan tekad membela negara, para peserta diminta untuk lebih tanggap terhadap perkembangan situasi, serta peduli kondisi keamanan negara. Karena jika mengandalkan kekuatan TNI saja, tanpa dukungan masyarakat, mustahil keutuhan NKRI dapat dijaga. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenegpora) juga telah menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Kesadaran Bela Negara Pemuda Tingkat Nasional 2008. Kegiatan berlangsung pada 11 sampai dengan 22 Mei 2008 di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur. Peserta yang terlibat sebanyak 100 orang yang terdiri atas DPP KNPI (5 orang), OKP Tingkat Nasional (27 orang), DPP KNPI/OKP Provinsi (33 orang), dan senat mahasiswa perguruan tinggi (35 orang). Dari seratus peserta dipilih sepuluh besar untuk mendapatkan beasiswa dari Depdiknas. Selain itu, dipilih tiga (peserta) terfavorit. Sakhyan Asmara, Deputi I Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenegpora, menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat bela negara dan kebangsaan di kalangan pemuda. "Target bela negara (adalah) membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda dan mahasiswa, agar pemuda bisa bersatu di antara perbedaan-perbedaan," katanya. Adapun pelaksanaan kegiatan melibatkan Departemen Pertahanan, Lemhanas, KPK, Kopassus, Praktisi, Mahkamah Konstitusi, Tim ESQ, dan BKPM. Pada bulan Juli 2008, juga telah diadakan Forum Sosialisasi Bela Negara di Yogyakarta. Kegiatan yang dihadiri 300 pelajar tersebut terdiri dari Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan se Kota Yogyakarta. Selain para pelajar tampak hadir para Mahasiswa yang tinggal di asrama di wilayah Kota Yogyakarta. Forum Sosialisasi Bela Negara bagi Pelajar Mahasiswa se Kota Yogyakarta, menghadirkan narasumber dari Fakultas Filsafat Univesitas Gadjah Mada Yogyakarta, Alif Lukman Nul Hakim, S Fil yang menyampaikan ceramah dengan judul Pemuda dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu Prof. DR.Wuryadi MS Ketua Dewan Pendidikan Provinsi DIY, menyampaikan makalahnya yang berjudul Peran Pemuda dalam Perjuangan Bangsa dan Wawasan Nusantara. Sedangkan materi Bela Negara disampaikan langsung komandan Kodim 0734 Yogyakarta Let.Kol. Setya Hari, serta Walikota Yogyakarta Herry Zudianto, yang menyampaikan tentang Ketahanan Nasional. Sedangkan tahun lalu, pada Agustus 2007, ratusan pelajar Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Jayapura, Papua mengikuti pelatihan bela negara. Nara sumber pelatihan ini adalah Kapolresta Jayapura, Dandim 1701 Jayapura, Dinas Pendidikan dan Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura. Pelatihan bela negara bagi pelajar menengah atas tersebut bertujuan agar para siswa

memiliki rasa nasionalisme sebagai generasi penerus bangsa. Sedangkan materi bela negara yang diberikan kepada para pelajar tersebut antara lain, peran pemuda sebagai pilar pembangunan dalam keikutsertaannya dalam bela negara, rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan serta etika berbangsa dan bernegara. Pendidikan Bela Negara yang tepat tentunya menggunakan sistem pembelajaran constructive and active learning, yang berarti serangkaian aktivitas belajar dibuat sehingga para peserta mampu secara otomatis mengetahui apa itu wawasan kejuangan, kebangsaan dan nusantara tanpa diberitahu oleh penyelenggara. Berbeda dengan passive learning seperti model perkuliahan di ruangan yang menuangi peserta bagaikan sebuah teko (guru) berisi air penuh mengalirkan air ke gelas (murid) yang kosong. Ini namanya spoonfeeding. Tak akan berhasil mencapai sasaran pembelajaran, yakni nasionalisme. Bukankah kini outbond banyak digandrungi. Juga permainan pinball, dan soft air gun. Kegiatan yang memerlukan taktik dan sedikit adrenalin ini tentunya bisa menjadi bagian dari Pendidikan Bela Negara. Ini bisa dijadikan sebagai daya tarik pelajar. Belum lagi kalau mereka diperkenalkan dengan mobilitas pasukan dari Titik Bongkar (TB) ke Daerah Persiapan (DP) untuk melakukan penyerangan. Pastinya dalam perang konvensional, dari TB ke DP jaraknya tidaklah dekat dikarenakan titik sasaran berada di sebuah ketinggian. Mereka dapat melatih fisik mereka sembari menikmati alam. Di kota, mana bisa mereka menikmati ini? Banyak sekali bagian dari Pendidikan Bela Negara yang bisa diperkenalkan dan diperlatihkan kepada pelajar dengan cara yang menyenangkan tanpa tekanan baik Pilih Jurit Tangkas (PJT), pertahanan, serangan, patroli, bahkan sampai pengenalan senjata. Yang penting outcome pembelajaran harus sudah diset termasuk skill dan knowledge yang diharapkan. Penggunaan sistem level juga sangat berarti agar siswa punya semangat untuk berkompetisi. Masalah pendanaan dan promosi sepertinya bisa melibatkan pihak swasta dalam program CSR (Corporate Social Responsibility). Bidang Bela Negara sudah selayaknya mendapatkan perhatian para pengusaha di samping pendidikan dan kesehatan, karena ketahanan nasional dan masa depan persatuan bangsa juga merupakan masalah bersama. Tentunya diperlukan departemen khusus untuk secara intensif menawarkan program ini kepada swasta dan juga insentifnya. Departemen yang ditunjuk harus bisa memberikan penyadaran betapa arti penting Pendidikan Bela Negara. Biasanya, perusahaan akan mem-blow up kegiatan CSR mereka melalui media massa. Dengan demikian diharapkan banyak pengusaha yang akan bergabung untuk mendukung program ini. Perang terbuka memang jangan sampai terjadi. Namun, walau nantinya harus terjadi Indonesia sudah siap dengan salah satu potensinya yakni sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dasar tempur. Di saat damai dan perang, Indonesia jaya! »

˜ ˜

 
or    to post comments 22996 reads



 Submitted by   on Fri, 12/12/2008 - 02:11.

Membaca tulisanmu ini Ji, aku jadi pengen nulis juga tentang pentingnya memasukkan pendidikan pendahuluan bela negara dalam kurikulum wajib dari SD s/d perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, ada sih yang namanya mata kuliah Kewiraan, tapi sepertinya contentnya banyak berkutat di wacana2 abstrak yg melayang di awang2 serta terlalu berfokus pada aspek moril / mental semata, padahal apabila kita sudah berada dalam kondisi perang, maka aspek taktis / teknis juga sangat menentukan.

˜

 
or    to post comments


!" Submitted by Puji Triwidodo (not verified) on Fri, 12/12/2008 - 04:06.

Aku dukung Mi.

˜

 
or    to post comments

u

#



 
 Submitted by


(not verified) on Fri, 12/12/2008 - 12:00.

Pendidikan militer justru akan melahirkan generasi yang mencintai kekerasan, sehingga saya sangat tidak setuju dengan bela negara yang mengarah kepada militeristik terimakasih dari : $%% 
"&

˜

 
or    to post comments

 Submitted by   on Mon, 12/15/2008 - 00:00.

Saya sangat setuju dengan pendapat akhi. Pendidikan militer tidaklah tepat untuk diajarkan kepada anak didik. Pendidikan dengan cinta dan kasih sayang adalah cara yang tepat baik di sekolah maupun di rumah. Pendidikan bela negara bukanlah pendidikan militer atau pendidikan kekerasan. Pendidikan Bela Negara adalah sebuah pendidikan yang mirip dengan outbond, physical education, dan pramuka. Hanya saja di sini, peserta didik akan diberikan pengenalan taktik dan teknis, serta kosa kata terkait plus wawasan kebangsaan. Bukankah anak-anak kita menyukai outbond? Pramuka? Bukankah sang pembimbing mendeliver kegiatan dengan cinta dan kasih sayang? Rasulullah pun seorang Komandan Militer, dan ia memberikan pendidikan dan pelatihan militer dengan cinta dan kasih sayang. Cinta Tanah Air Sebagian Dari Iman





  



  


Pengalaman saya selama tiga tahun di TN, mata pelajaran yang saya paling tunggu-tunggu ya Bela Negara (BN), kenapa? karena walaupun semi militer, bentuknya outbond yang seru. Lagipula, setahu saya, pendidikan bela negara tidak harus perang-perangan,kan? di pelajaran BN, mana ada perang-perangan?. Kurikulum yang diajarkan lebih kepada 'membela diri'. Saya adalah produk pendidikan semi militer 24 jam sehari 7 hari seminggu. Tapi saya (dan hampir semua teman-teman saya) tidak suka kekerasan sampai saat ini. :) .

justru klo terlalu banyak memberikan cinta dan kasih sayang pada generasi muda kita..maka merka akan menjadi sangat manja,,lemah dan muda di provokasi...


  


  


 
 
"" konsep pertahanan dan keamanan yang mas pudji sampaikan merupakan salah satu cara penerapan sosialisasi konsep pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Selain itu cara yang lain adalah dengan Penataran P-4, aktif dlm sosialisasi organisasi Pramuka, kegiatan pemuda yang melibatkan seluruh pemuda dari masing-masing propinsi yang bertemu dalam satu wadah kegiatan setingkat nasional, salah satu yang masih bertahan adalah Paskibraka setiap 17 agustusan diIstana Negara, dan lain-lain. sehingga konsep pertahanan dan keamanan yang demikian bisa menjangkau keseluruh lapisan dan komponen. Pendidikan Bela negara merupakan salah satu cara penyiapan komponen cadangan yang siap dikerahkan..kalau boleh saran, hal2 positif yang seperti itu agar dimunculkan kembali kepermukaan dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan.. sementara kita kurangi konsep pertahanan dan keamanan yang berupa menyiapkan alutsista (kesiapan utk perang..) anggaran negara kita masih belum menjangkau utk ukuran standart kesiapan perang suatu negara, paling tdk 5-10 kedepan.. salut kepada Tandef..

  setuju bgt ttg pendidikan bela negara.. asal jgn teori aja... krn byk putra-putri indonesia yg terbaik yg karena ketidakmampuan negara untuk mengakomodir ide dan kemampuan mereka akhirnya mereka lebih nyaman menyalurkan dan merefleksikan ide ataupun kepintaran mereka di negeri org... jadi tidak hanya ttg kemiliteran ataupun teori-teori saja...tp aspek segala bidang krn sepertinya program itu hanya proyek sekelompok org yg akan mengambil keuntungan...

salam pramuka, yuk semangat bina generasi muda melalui gerakan pramuka



'(##u Sebagai pendatang baru, saya ingin urun bicara dalam hal pembangunan rasa cinta tanah-air. Apa yang sudah anda tuliskan itu baik dan ideal adanya, yang sudah dicanangkan oleh para petinggi negara kita sejak negara diproklamasikan. Tetapi, bicara soal cinta itu harus datang dari dua pihak, tidak bisa hanya satu pihak saja yang diharuskan memiliki cinta. Selama ini, yang dituntut untuk mencintai hanyalah warganegara, sedangkan negara (yang diwakili oleh para petinggi dalam pemerintahan negara) tidak pernah dituntut untuk mencintai warganegaranya. Mereka selama ini sibuk dengan kepentingan dan ambisi mereka sendiri. Kalau kita menengok negara tetangga, Singapura, kita merasa jauh ketinggalan. Meski bukan berbentuk negara demokratis seperti yang sering kita klaim bagi negara kita, dan bahkan mereka sendiri menyebut negaranya sebagai negara illiberate, tetapi rasa cinta negara terhadap warganegara terlihat nyata. Kehidupan warganegara Singapura sebagian besar sejahtera secara ekonomi, karena itu yang menjadi pilar pertama dari kesejahteraan, sebelum menjangkau ke kesejahteraan bentuk lainnya. Banyak orang-orang yang berusia lanjut masih memperoleh pekerjaan, meski hanya sebagai pembersih meja di warung-warung makan atau jadi tukang sapu halaman. Sehingga, selain menikmati uang pensiun di masa tuanya, dia masih dapat tambahan uang belanja dari pekerjaannya itu. Di setiap kompleks perumahan selalu ada dibangun fasilitas umum (public space) di mana orang dapat bertemu, bersosialisasi, ada perpustakaan umum yang modern dengan biaya relatif murah, tempat main anak-anak gratis, juga untuk fisical fitness gratis. Persekolahan untuk warganegara juga terjangkau biayanya oleh sebagian besar orang, ada juga subsidi bagi pelayanan kesehatan yang bermutu. Ini semua merupakan bentuk kecintaan negara kepada warganegara. Kalau negara kita dapat menyediakan semua pelayanan tersebut kepada rakyatnya, maka dijamin kalau akan juga tumbuh dengan subur rasa cinta rakyat kepada negaranya, bertumbuh pula rasa rela berkurban untuk membelanya Ini semua merupakan kewajiban para politisi yang harus berjiwakan sebagai negarawan. Pembentukan kaderkader pimpinan bangsa dengan kualitas seperti itu menjadi kewajiban dari parpol-parpol yang ada. Sayangnya parpol-parpol yang ada sekarang baru bisa membangun kefanatikan para pendukungnya terhadap parpol bersangkutan, agar dapat menang dalam pemilu dan menduduki kursi kekuasaan dalam negara. Dan ujungujungnya adalah berebut kue kemerdekaan tetapi melupakan konstituen pendukungnya. Ini semua hanyalah urun pikiran dari saya. Semoga bermanfaat Kalau menurut pengamatan awam saya sebagai orang/rakyat biasa Pendidikan Bela Negara memang sangat penting agar generasi digital ini mencintai bengsa dan tanah airnya. Tapi yang menjadi krusial sekarang adalah pendidikan bela negara secara formal melalui bangku sekolah terasa kaku dan sangat membosankan. Saya sangat setuju pendekatan rekreasi melalui outbond atau game2 outdoors. Lebih bagus lagi Pendekatan seni budaya, bayangkan kalau banyak produser sinetron & film indonesia yang bikin film bernuansa kepahlawanan & bela negara itu lebih asyik & lebih menyemangati dari pada dibangku sekolah. Bagus lagi kalau ada film animasi buat anak - anak yang sejenis. Tetapi tentunya karya seni tersebut haruslah yang bermutu.Saya prihatin dengan ndustri perfilman yang ada di indonesia, mereka hanya menghasilkan sinetron2 yang melankolis = menghasilkan generasi cengeng & manja, Film Horor berbau porno = menghasilkan generasi penakut & sex minded/ generasi horor porno. Kita lihat saja Amerika dengan industi perfilmanya, di susul Bolywood & mandarin. Banyak dari karya2 mereka mengisahkan kepahlawanan yang membuat bangga akan kebesaran negrinya. Yang otomatis menggugah semangat bela negara generasi mudanya bahkan semua generasi.

Yup Bro saya kira emang media informasi di negeri ini harus di benahi harus ada peraturan yang jelas dari pemerintah tentang kebijakan media kan sekarang ini hampir 24 jam/7hari generasi duduk di depan TV dan alhasil pola pikir yang secara tidak langsung ditanamkan lewat media tersebut merasuki alam bawah sadar generasi muda sekarang, gimana mereka akan berpikir bela negara sedangkan dalam kehidupan sehari-hari mereka aja tidak pernah terlintas apa dan bagaimana negara ini, dan yang paling menyedihkan adalah ketika event-event pemerintah misalkan pidato presiden, HUT TNI, tidak pernah diliput oleh media tersebut yang diliput malah isu yang meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada negara ini, gimana mereka akan kenal dengan negara ini kalo pemerintah sendiri tiddak mau memperkenalkan diri kepada rakyatnya...key

) ) 
 
 Assalamualakum wr, wb. Hormat tangan pak dengan tulisan , kajian dan perspektifnya. Sebenarnya tidak semua dari kita yang menyadari kondisi dilematis krusial ini , saya masih berpendapat sebagian besar orang Indonesia ini awam ( lebih pas-nya Rabun )akan ancaman terhadap sendi - sendi kehidupan bangsa. Dengan adanya tren " Modern War " yang saat ini telah semakin tampak jelas menyelimuti terhadap semua negara, tidak hanya kita !! Tren perang ini tidak tampak lagi sebagai perak secara fisik antara 2 ato lebih negara / pihak. Namun lebih tampak sebagai bagaimana suatu pihak / negara dapat mengendalikan negara / pihak sasaran tanpa terdeteksi, akurat, dan optimal tanpa harus berada di negara / pihak sasaran. Sangat setuju bila dikatakan ini tahapan dalam ops. intel.... yaa, memang perang modern adalah kombinasi ops intel dan upaya pemenuhan common interest. Dan , serangan terhadap kekuatan mental & psikologi adalah tahapan awal "mereka" terhadap sasaran..... Tidak ada upaya paling efektif selain membangun kembali Nasionalisme dan pribadi kita melalui wawasan kebangsaan !! Terdengar kolot, konservatif, kuno...Tapi inilah obat termanjur saat ini untuk patahkan upaya pihak Luar bila masih ingin melihat Indonesia dalam suatu tatanan negara kesatuan dan tidak berfederasi, atau menjadi bangsa yang di nomorduakan di negaranya sendiri... Apa yang dilakukan oleh instansi - instansi peduli wawasan kebangsaan pernah saya lakukan di daerah domisili saya. Hasilnya juga cukup menggembirakan dengan banyaknya jumlah peserta dan antusias mereka dalam mengikuti kegiatan semi outbond tersebut. Tanpa diduga , muncul saran dari mereka untuk memasukkan hal ini dalam kurikulum ekstra kurikuler. Hal tersebut tidak berlebihan karena pada saat di laksanakan kegiatan tersebut , kami menggunakan juga tehnik diskusi panel dan sesi re-vitalisasi nasionalisme dengan gunakan media film dokumenter dan film perjuangan. Saran kedua dari audiens adalah pemberian predikat siswa merah putih kepada siswa2 yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan wawasan kebangsaan atau prestasi yg membanggakan negara. Selain predikat siswa merah putih, mereka juga berharap untuk mendapatkan bea siswa baik di dalam ataupun di luar negeri.... Apa yang mereka sarankan, saya rasa adalah hal positif yang keluar dari akumulasi cita-cita dan empati terhadap kondisi bangsa. Sungguh suatu hal yang tidak bisa kita abaikan begitu saja atau bahkan dianggap sebagai hal memberatkan karena memberikan tambahan beban pekerjaan bagi pemerintah daerah dan pusat.

  *+!  Jadi ingat sewaktu pra jabatan PNS, kami mengikuti pelatihan bukan berbasis militer tapi kepolisian. Bela negara ternyata tidak harus militer, tetapi bisa dalam bentuk lain. Membela negara juga bukan hanya kewajiban militer, orang sipil pun juga harus ikut berperan.

 "Bukankah kini outbond banyak digandrungi. Juga permainan pinball, dan soft air gun. Kegiatan yang memerlukan taktik dan sedikit adrenalin ini tentunya bisa menjadi bagian dari Pendidikan Bela Negara".... saya sangat setuju dengan pendapat penulis.. sayang ini hanya menjadi wacana bagi para muda defender muda yang kreatif dan prihatin thdp pendidikan bela negara dinegara kita... betapa susahnya bagi para pengusaha permainan perang2an seperti airsoft gun dan paintball untuk memasukkan senjata2 ini ke Indonesia... belum lagi perijinan dan paranoia terhadap pelaku terorisme... TNI bisa mendukung cinta belanegara dengan membuat kompetisi rutin bagi pemain airsoftgun, paintball dsb ... Bahkan US Army turut mendanai game developer yang membuat game2 perang seperti counterstrike, Delta Force dll... Muhamad Yusuf ST Jogja / Cepu

)
 


 Bro ada masukan siapa tahu berguna Maaf saya bukan apa-2 disini hanya orang yg kepingin nimbrung aja , setelah baca artikel tentang alutsista kita Usul : perlunya diadakan peralatan tempur gerak cepat mini untuk personnel yg bentuknya seperti sepeda motor yg bisa membawa amunisi banyak seperti roket dan lainya termasuk bekal makanan , komunikasi kalo bisa yg memakai tenaga surya , cara pengaktifanjalannya pakai password . ini kan lumayan bisa fleksible dan cukup cepat untuk bergerak terutama daerah perbatasan , Kalo di sungai atau laut perbatasan jarak dekat bisa membuat pasukan serbu yg banyak memakai bentuk kapal nelayan yg dirancang khusus dengan senjata ringan sampai semi berat . Tapi saran saya jangan Pindat saja yg bikin pemerintah harus dukung dana dari pada dibelanjakan diluar negri ... anak negeri kita yg jagoan di pupuk dan dibiayai baik riset dan segala hubungannya ... jangan nggantung terus sama technologi orang luar ??? kapan bisa menang !!!! Demikian dari saya thanks alot

    
 Coba kita lihat negara ginseng ini, mereka sdh mulai mewajibkan murid tk sampai perguruan tinggi utk mempelajari Taek Won Do, bahkan di sana ada Universitas yang khusus membidangi bela diri ini. Suatu kehormatan bagi keluarga/orang tua apa bila anak2 mereka dapat menguasai bela diri Taek Won Do. Bahkan pemerintahnya telah menetapkannya sebagai bagian dari Kurikulum Pendidikan dan Budaya Bangsa. Coba kita lihat negara kita......kita punya pencak silat...saat ini sudah banyak negara lain mempelajari tentang pencak silat, sayangnya hasil Sea Games kemarin, tim pencak silat kita hampir di buat malu oleh vietnam, thailand dll. Kenapa tidak kita kembangkan sj Pencak silat ini.....warisan budaya yg luar biasa. Soal kekerasan....militerisasi.......bukan itu substansinya dalam membentuk pemuda indonesia yg diharapkan, tapi nilai-nilai Nasionalisme, Patirotisme, Kesatria yang diwujudkan dalam sikap Percaya diri, disiplin, Hidup Sehat, Fisik kuat, Semangat, dan lain lain yang tentunya hal positif kita inginkan itulah menjadi tujuan kita. Kita semua tentunya berharap generasi Indonesia masa depan harus lebih baik, silahkan lihat diri anda sendiri apakah lebih baik dari orang tua anda, kakek anda, atau hanya berharap menunggu warisan kemalasan, materialistik, sadisme, pengguna narkoba, wah.....Semoga Allah SWT menjauhkan generasi kita dari hal-hal ini. AMIN

˜

c
      
 

˜ ˜ ˜

°etelah pernyataan dari menlu malaysia, V
 °eri Anifah Aman yang menyatakan malaysia tidak perlu meminta maaf atas perlakuan penegak hukum malaysia ketika menangkap 3 petugas KKPRI, Rakyat Indonesia seperti dikhianati dari dalam. Banyak yang menyayangkan reaksi pemerintah yang masih mencoba untuk jalan damai. Tidak lama ini, °usilo Bambang Yudhoyono telah mengirimkan surat langsung ke Perdana Mentri Malaysia Datuk °ri Najib Tun Razak untuk segera mendiskusikan yang terjadi. Karena, hal tentang malaysia ini sudah terlalu cepat memanas karena kegeramanan ini bukanlah hal baru yang dialami Indonesia. Dilain sisi, beberapa masyarakat yang mencoba untuk bergerak cepat, segera membentuk posko RELAWAN BELA NEGARA; GANYANG MALAY°IA. Posko ini nantinya sebagai tempat penampung hasil diplomasi yang sebentar lagi akan diselenggarakan, mulai dari awal hingga akhir. Tempat ini juga sebagai tempat penampungan aspirasi rakyat yang berusaha melawan keras tindakan penegak hukum Malaysia kemarin itu. Tidak hanya sampai disitu, gerakan BELA NEGARA sudah banyak disuarakan di beberapa kampus di Indonesia. Mengingat bulan ini adalah bulan pertama dari jadwal perkuliahan beberapa universitas, banyak yang mendapat pembekalan materi BELA NEGARA. (°alah satunya di http://belanegara.dephan.go.id/ <- belum tahu, ini situs benar milik pemerintah atau gak).

˜

berikut adalah isi dihalaman utama dalam situs http://belanegara.dephan.go.id/: ]uote:

 !

"  

"" 
"   !
 
" 
"# $ 
%#$#
"# 

 $#
 

""

°etiap bangsa dan negara di dunia ini senantiasa berusaha untuk mewujudkan cita-cita dan kepentingan nasionalnya. Demikian juga halnya dengan bangsa dan negera Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4, tujuan bangsa Indonesia membentuk suatu pemerintahan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam wadah Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila.

una menjamin tetap tegaknya Negara Republik Indonesia dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, maka sumber daya manusia menjadi titik sentral yang perlu dibina dan dikembangkan sebagai potensi bangsa yang mampu melaksanakan pembangunan maupun mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Salah satu upaya pembinaan potensi sumberdaya manusia agar mampu menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dapat dilakukan melalui pembelaan negara, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 UUD 1945 ˜

]uote:

c

 
 
 
 



  
 

 
 

c
 
 
 




 


 
 

 

 

  


 


 


 ˜



˜

u
     
  
      u   
   u  
   
            


   
       
    u    
   
  
 
    


˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

 u
 
   
   u  
   
 uu  
  
 
    
     
 
       
    
   
     
  
      
 !"  
 
  u  
    uu

    
 

u
  
  

u      
 #
    
uu         
       
   u   u
  
     


u    
   
  
    

  u
            
        uu       
           
 u  
  
         
 
 u$u            
   
  % 
 u   u  # 

 # !" &&' ()*+ 


 
       
 
   u   
    
 
   


   u  
    
 
  
 && u !  ,"",    #
  
   
 
   
 
  
      u % 
 u   u  -%.  u 
 uu    &   
 uu       
 
  
   
      #   #   
 '   
    
      
u
    
    #   #   
 
/      0       u    
/  #   #   
  

u
  
     
 u   ,( Ñ     %
 
    u    '
 1
'  
 
 #
  '      ())"   

 
u            % 


 

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

    

  0   
 u  u 

    1 2          
     
 
       %u
%
        
  u   
     #  31  
  u   0  

      
        
 

 
 
  '                        
 
 

  #u    
 
     
     
 u
       u
 
u  

 
u   u$u 

  $ u
u  
        
    u  
  
     


  
    #u    
 


     4 
 4 
   u    u 
     
u 
u    


  
                   
 44        u    
  
     
  
  u    
            u   
 
  
  5  #    
    
  
      
$  
          u
$ u


    u   &     
     
-
u.      -   
  . 
 
     #      
  u 
  u  
 
   
    
  
  -    u      

 3  $  .   $     
   
   

            
      



˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜




 #    uu 
  &&' ()*+    
   

  &    u  
 
  
 
  

   


          
  %          
  %
 -.    u 
  #
   '  u 
   u   
     u       
  u  
            
   
                     '
 ' 0  u u$u u 10                $   

 u      


   u           
 


  
     5   
    
  $
  
 

      
u       
 


  
    
 u        u u   
 Ñ 6 0     


     
$
3 
       uu #     uu     
             
     u   u  u   
uu 3uu     
     u         
    
      u u  '  
   
 u
     
u
    u  u   
uu 3uu   
    
 #
     
    
 u
  
  u  u    
     

  


  


  
     



˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

      '     
 
   
     
     
      
      
  
      u         u      

u
   0  
   
 
   -     
     u
     
  . 
     
       4 4   
   
  
         
         %   
       
  


      
  
    
  
  u        
    
      uu 3uu    
 
         #

 3
      
 u 
  
    
    # 
  3  $           3 
  
  u  u    
 2u u              
   
   $   && u )3())7    
  0   #   0  &  
  
u   


    
    

   %
 
 
  u
 uu  u    
    
  

        
      
            
 
$
 
     - u       .      
     u
        
  u      
$
      
  %  


       u$ uu   
      
   

     
     
  

   
  

   


   


 
               0  u 
 

  
  $   
   

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

              $       u  u    #u    
  
   
   
   
       
 
       
      
              
  0
 u     #    %  
 
u 
  u
u   u u u        
 u   4 u   
  
      uu      u
 
    

        
    


 
    
     
 
    
   
   $  
        4 u   
u    
 u     


 
 4   4         u  u    
       u     
 '    
   
 


      
        uu u
 $u
  
  '   u 
     

      
  
 

  
      u   uu  u         
 
          


                   
 
         

     
   
$ 
   
     u   
u       
   u   
 
     
        
 
    
  

 uu u 
8   
  
     8 
   
 
     
8 u   
        
 
   
   
 
    
  u  
    4   4   


u    u
     
     u
   u    
 
     
u   4
  u
u
4  4
  
u
4   u
       
   

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

4  
 
94 #
 :u ; 

 
 
  
  
     4u <   u
u 
  u u
u    u u u
u
u 
=4 -            u


                 


=.   
  
   
    
 
  u     
      
     
   
 
 u     

  
     
    
  0
 u   
u       u      
 
  
   
   #
 
 
     (>   
  
   
 
  
   u

  
 4
$
4 u  
          
   
       u /u 
u
    %  
   
 
       u $u

uu        ?   


    
  u u   

$
   
 
  
         u    
u   
   
  
  

     
    

uu 
    
  
 
    
  
  u< 
     
       u


   
      
    '    #    
  u   
      u    
     u   
  
 
    
      0   
  
  u   
        
        
       Ñ
       u
$ u
u  u u   uu      
  $
  
  u   
        u   u u 
 

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

 
uu    
     
      
       
     
 
     
       

u    
     
  Ñ    @
 
 u   
 # !" &&' ()*+      4$ 
 
 
     
    
4 u   
  
   
   u $  
     
 4  4   
   
   
 
           
 
     
 
 u $      4    


 
    u    
     


 
   

       
   

 

         
4  
 
 ; 
 
 
    
  
 
      u u   
 
   u  % 
 
 && u !  ,"",     u 
  #
       

    u   %
 -.   

 
 
  
   0  #
     #
   0
   #       #   '
0
 

   %
       
 & #
   0
       #
     %      
            
       

      
$ 
  %
   
  
         
 0
   
   #
          

 
       %
 
   
  
  

%  
      
     u u u       
   

      
           

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

@ 0
 
 
     
 
         
   
 0
           

    2  % 
 u   u     
                   
$ 
  
  '  

 
  
   u         $ 
 $ 
u
 
    
   

 
    #        
       
u 
       u 
      % 
  
  '  Ñ           
    
u        A           
 
    
   4 $  4 0     u 4 u   
4     
    
    $      %       
 



   u   
 
 u $; '  
    
      
u
    
 
  
   
          
 u              
 
 
  
    
              
   
 

 4     4 
 
 
   


 
 u $       
                
5       
 
   

 
   
 u
    
 
                 
   
      

 
   

         
   



 - 
u
 .

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

      
   
  3  $           Ñ 6 0       
    
  
      
$  
          u
$ u


    u     
B         3 
  $    
 uu    

        
 
 u $     
 u  u     


 
             

 


    
      
             
 
 u $         u               
     
 u   ,(    
  u
 -  u
.  
u  
 
              uu u   # &%&# '
 
           u    
   
    
 
  
  u       
   
  
 
   
    
        
u
 1       

      
 
       
     
         0   
  
   
     
   
     -u   u u. 


   3        #   #   
       
  
   
/        

u
           
 
  u
          u 

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜


    
 u


 
 
 
     u 
  u
   
 
  u

  #   #   
   
       
          
    

  u u   
 
   







   u  0
   
     

      
      u
 
     
    
       u    
 
          
 


   -u   u u.     
   


  
   
      
3uu 

 #    
     

      
      
 #   #   



   
/  
    
     
   
    
  u     
    

c
   ´
 

     ´
  -  

)!##")) "
 
!
 $" ) )"!
+!"!
" 
!
$
&
!"#' =
"+"##"#"
!  '

ð
 
 
  
)-!
!!"#)!
) !+"!"")!#" &
+ #!#!)!&"  )!'!+"!!!"# "!)" 
  $ !" 

 #' ð
  
   
 
   
 
)#
) )!! "
& !!
!"#"""  )!

 +'

´
 

)-#9
"!  
 "
 
!
#"!"+
)!"#
" 

!"
"'7+
!#
!
"#
:2>";"
 "

  " ")""+ #  !
 !
#

 ' ð



  

)#9
"" #"

 $) "
!"

 "
:"" " "!""" #
) ;'))" 
! "

 
"## " '

  £ 
   (
!
")!) #""#"
!
)#
!&"
""" 

)"!
 '

þ ' 
!

!  
)!)'?"!



") "!
  
!
#""
!
$" ) !!!
' 0)!


)
!#"")
!
)!  ) ! "" "" 
!
"" "
")! !  
#"")'

#' „
'," )  
!
  !!#")!
!
& "  "
)'""! 
!!
!
!
&  "! ' ," ) 
!
!"""$" ) ! 
!
 
!!  "#$ )'

 c.   


  
'/"!  !"
)"!


 # )!""" # " !"9
!"9)
"!"9'/"!  !""! )"!


!"9)!""""$" "!"!"' /"! )#
!)"!
"! )) )"#"$$  )! #"
!#

'

 ' 
 
 


'(
!
) #"" 
"  "#"+9+!

+)
'/
+)!:9+!; !  #""!#)

""!" '/
 +)
)+

"!!" !  
")!
!
#"" #
 ' ." )-0
# "2"+9+!!  #""&! 7
!
  +)
#""&!  7
!
 '



,!( ,u -.#, ,!,/ ,(/, ,/ 21-12-2010

Jakarta - Pemerintah melalui Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2006 menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara, dalam rangka mendorong semangat dankesadaran kebangsaan dan bela negara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan serta menjamin kelangsungan hidup NKRI. Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI I Wayan Medhio, sejarah mencatat pada tanggal 19Desember 1948 Pemerintah Indonesia mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat. Pada saat itu, Negara Indonesia yang baru 3 tahun memproklamasikan kemerdekaaanya, nyaris berakhir akibat kembalinya agresi militer Belanda kedua dan menguasai ibukota negara di Yogyakarta disertai dengan penangkapan terhadap Presiden, Wakil Presiden RI dan sejumlah menteri. Peristiwa ini mengakibatkankan pemerintahan yang sah di Yogyakarta tidak berjalan, katanya di Jakarta. Selasa (21/12). Dalam kondisi kritis, yaitu beberapa saat sebelum penangkapan, para founding fathers telah mengambil keputusan yang cerdas dengan mengeluarkan dua surat mandat untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI kepada Menteri Kemakmuran Mr. Sjarifuddin Prawiranegara yang sedang bertugas di Sumatera Barat, dan perwakilan RI di New Delhi AA. Maramis. Sadar bahwa dengan dikuasainya ibukota, pemerintahan dan ditawannya kepala pemerintahan beserta para menterinya, maka untuk mengantisipasi kekosongan kepemimpinan nasional dan menjalankan pemerintahan negara RI, maka Mr. Sjafruddin Prawiranegara, ketika itu berinisiatif juga membentuk pemerintah darurat RI di Sumatera, guna menyelamatkan kelangsungan hidup Negara RI, sekaligusmenunjukkan kepada dunia bahwa Negara RI masih eksis. Rangkaian peristiwa bersejarah tersebut telah menunjukkan kepada kita semua sebagai rakyat Indonesia, bahwa membela negara dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara, tidak hanya diwujudkan dengan mengangkat senjata atau kekuatan militer (hardpower) semata. Akan tetapi juga dapat diwujudkan melalui bidang lain yaitu dengan kekuatan non militer (soft power) seperti perjuangan politik dan diplomasi sebagaimana yang terjadi pada 19 Desember 1948, katanya. I Wayan mengatakan dalam menumbuhkan jiwa, semangat dan kesadaran bela negara kepada setiap warga negara Indonesia, maka dikembangkan nilai-nilai kenegaraan yang dapat diimplementasikan dalam semua aspek kehidupan. Dan oleh Kementerian Pertahanan ditetapkan sebagai nilai-nilai dasar bela negara, yaitu Cinta Tanah Air, Sadar berbangsa dan bernegara Indonesia, yakin pada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, Rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Oleh karena itu, untuk mengenang sejarah berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) 19 Desember 1948, sebagai bagian dari upaya bangsa dalam mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan NKRI, patut

diperingati sebagai Hari Bela Negara sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor:28Tahun 2006. Sebelumnya, memperingati Hari Bela Negara yang jatuh padatanggal 19 Desember, dilaksanakan Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan menggelar acara Gerak Jalan Santai bersama Menteri Pertahanan berlangsung di Lapangan MonumenNasional, Jakarta Minggu (19/12) lalu. $ &
'


!#




  

@ July 29, 2008 © admin [1156 ].§ Leave a comment

JAYAPURA- Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Haryadi Soetanto mengajak para generasi muda agar terus meningkatkan semangat Bela Negara dan Patriotisme sebagai wujud kecintaan kepada Bangsa dan Negara. Hal itu diungkapkan Pangdam saat membuka perkemahaan Bhakti Wira Kartika ke-1 2008 di Bumi Perkemahan Buper Waena, Senin (28/7).Dikatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membentuk dan membina generasi muda sebagai pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan, agar mempunyai kepribadian yang kuat, bersemangat, ulet dan pantang menyerah serta inovatif untuk mendorong kemajuan pencapaian cita-cita bangsa. ³Saya berharap kepada seluruh peserta agar betul-betul mengikuti kegiatan ini dengan baik guna memantapkan tekad kaum muda sebagai patriot pembangunan, karena tantangan negeri pasca krisis moneter saat ini adalah tanggungjawab bersama untuk membangun kembali negeri ini,´harap Pangdam. Pangdam juga berharap, melalui kegiatan perkemahan Bhakti Wira Kartika ini para generasi muda, terutama anggota pramuka dapat kembali menggelorakan semangat perjuangan para pendahulu. Sebab, kemerdekaan bangsa ini diperoleh melalui perjuangan dengan tetesan darah dan air mata. Sebagai generasi penerus kata jenderal bintang dua itu, anggota pramuka bersama seluruh komponen bangsa berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan konstruktif dan bermanfaat. ³Saya berharap gerakan pramuka sebagai wadah pembentukan karakter bangsa bagi generasi muda dapat meningkatkan kualitas kegiatannya. Sebab, pembentukan karakter bangsa ini sangat penting karena akan sangat menentukan nasib bangsa ke depan,´ tuturnya. Sementara itu, ketua penyelenggara Letkol Kav A.H Napoleon yang juga Dandim 1701/Jayapura mengatakan, kegiatan ini diikuti 1080 peserta, dari tingkat SD dan SMP di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Keerom.´Kegiatan ini berlangsung 2 hari 28-29 Juli, dimana para peserta akan mendapatkan berbagai bekal materi, diantaranya bela negara, upaya penanggulangan bencana alam, baris berbaris, pelestarian budaya dan renungan malam,´imbuhnya. (mud)

—  c
 c     

  °hare on Facebook Tweet on Twitter °tumble This Article Digg this Article Bookmark on Delicious

   
  c
  %   
 !! "#$%  .
    
       !^"(  
 
   
    
     
=!/"2 
    
    
     
   ( 
       
)            &'     =!">
 

 
 
   
     

     
   
     
      = %   
#!!()*   .
 
     !^"$ 
  
 
   
   &
         

 
=!/"
 
 
      
          !^" 
  ! "   
 
=! "   


  =!"     

 ( 
     

   
  = !"       
=!0"      
 
   


         
 
       $    
 +  
#!!()*      % !^"!& 
      
 
 
    

    
  )      
 
 .    2  2  V 
 ^
             
!&
 '        
   
   
    
 
          
    
  

        
   =% !/"1
! "V    
 
  
      
 =1
!"4           
      
 
   
 
     
 

    
  <      ,
      
           

  $
  
                         
 
 
                              ','  

  

  
                          
        

 
     (     $  1                                          
      (    1               
   
 
   
 
  
               
 
 +   
/!^" 
!/"    !0"  !
"!"!8" !"     !"
   !^0" -         !
"  ,       .   
         
 

 
    
    (
 
     
                   
   
         
 
  
   

 !%  
"     
        
     
  

           
        
     
  
    

 /     
    

  V  
  
 /
                     

 ^   
 '  3* #%'#%%(!  7  " %      

%   
   % !' 
3? 
"         
  *  . ?  / .   
1 !   " %    

%      % !$ 
V   :
:    1  "    
  *  .?  $ #  
  $  % !?$" 0 . 
 $ 
V  .
 !  :  " %      

%       % !$ 
V   "    
  *  ? 
 ( '   !   
 " %      

(    .        
   *  .?  $ #    
$  #
!  %" %      

1   
 .        
  *  .?  $ #  

7 
    
 
  
 
  
   
    
 
     
    
        
  
/      2  # 
     
  '  3* #%'#%%( V      
$  #
 
  
    
     .
  4 #
 !**
" 

          2  # 
 
      /.
      
  
  % 

 !               
 "       .   
1  

  
    /      /    #  
     
  
     
  .   
1     
 .
  
     $7'%$    
             
         2  # 


 

Latar Belakang PPPKRI-BELA NEGARA
   

Lahir dan didirikan taggal 1 Juni 2008, bertepatan dengan hari lahirnya PANCASILA dan juga hampir bertepatan 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional 1908-2008, Organisasi PPPKRI BELA NEGARA alamat di Jalan Proklamasi No 56 Menteng Jakarta Pusat, didirikan oleh pemikiran anak anak pejuang yang Bergabung di Organisasi Kepahlawanan Perintis kemerdekaan Republik Indonesia dari para anak pejuang 45 sampai dengan pejuang Trikora yang masih sangat peduli pada nusa bangsa dan negara dengan dasar pendirian : (1) Surat Keputusan Ketua Umum Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia periode 2004-2009 Nomor: SKEP/0602-01/PP-PKRI/VI/2007, tentang Pengukuhan dan Penetapan Dewan Pendiri Penerus Pejuang Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia Bela Negara Tahun 2007.

(2) Dengan Akta Notaris Nyonya HIZMELINA SH Notaris di Jakarta No: 01 tanggal 2 September 2008, (3) Dasar dan Landasan Hukum PANCASILA dan UUD 1945 Pasal 27 ayat ( 3 ) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara, (4) Pasal 28 Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang Undang. (5) Pasal 28C Ayat ( 2 ), Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat , bangsa, dan negaranya. (6) Pasal 28E ayat ( 3 ) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. (7) Pasal 30 ayat ( 1 ) Tiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara. (8) Pasal 30 ayat(2) Usaha Pertahanan dan Keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung, (9) KEPRES RI No 28 tanggal 19 Desember 2006 Tentang Hari Bela Negara menjadi Hari Besar Nasional Maksud dan Tujuan Organisasi PPPKRI BELA NEGARA: Tujuan utama para sesepuh dan pengurus Perintis Kemerdekaan pada saat didirikan PPPKRI BELA NEGRA adalah sebagai organisasi mata Rantai Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia yang di bentuk untuk turut mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tetap tegak dan utuhnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga turut peran serta membantu dan mendampingi pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam setiap kebijakan Pemerintahan baik tingkat Pusat maupun daerah demi tercapainya Pembangunan di segala bidang secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Mengingat usia para pelaku sejarah Bangsa ini sudah semakin tua dan bahkan sudah berkurang jumlahnya karena sudah banyak yang meninggal dunia akan tetapi semangat nilai perjuangannya harus tetap kita gelorakan kepada anak bangsa mendatang agar tidak terjadi kepada generasi muda yang melupakan sejarah dan melupakan para pahlawan dan para pendiri Bangsa terdahulu, PPPKRI BELA NEGARA berkewajiban juga di tuntut pada anggotanya untuk menegakkan kebenaran dalam berbangsa dan bernegara bahwa di kemudian hari jangan ada lagi

bangsa yang tidak menghormati pemimpinya dan Jangan ada lagi bangsa yang melecehkan lembaga lembaga tinggi negara dan Institusi Negara yang Sah lainya. Para Pejuang Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia menginginkan rakyat ini tetap bersatu tidak ada yang makar namun sebaliknya tidak ada lagi di negara ini kesewenang wenangan pemimpin dan para penyelenggara negara menindas Rakyatnya, Pejuang Perintis Kemerdekaan ingin bangsa ini tetap hidup rukun bersatu bersinergi antara Lembaga Tinggi negara pemerintah dan TNI/POLRI bersama rakyat membangun dan menjaga keutuhan negara dalam satu tujuan Bela negara seperti yang tercantum dalam amanat UUD 45 sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian sesuai dengan namanya Penerus Pejuang Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia Bela Negara yang mendapat amanah dari para Pejuang Perintis Kemerdekaan lewat surat keputusan sah dari Ketua Umum Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia Masa Bhakti 2004-2009, kita mengajak seluruh komponen bangsa khususnya para generasi muda yang lahir dan menghirup udara dan makan minum di bumi pertiwi ini untuk tetap bergandeng tangan bersatu dalam satu kesatuan dan mari kita teruskan perjuangan para pendiri bangsa yang sudah berkorban nyawa harta darah nanah dan segalanya demi untuk bangsa dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, serta mengisi kemerdekaan dengan segala upaya dan kemampuan kita demi kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan juga ketentraman seluruh anak bangsa tanpa memandang suku, agama, ras atau golongan, serta mengajak seluruh komponen anak bangsa untuk ikut peran serta di barisan terdepan membela negara sesuai dengan UUD 45 pasal 27 ayat (3) yang tercantum di atas dengan segala kemampuan dan ketrampilan yang kita miliki. Oleh karena itu Bela Negara adalah spektrum yang sangat luas, dari yang terhalus sampai yang terkeras sekalipun, yang dimulai dari berbuat baik sesama warga Negara sampai berupaya menangkal ancaman serangan musuh bersenjata yang datangnya dari dalam negeri maupun dari luar demi untuk melindungi kedaulatan bangsa dan negara. Oleh karena itu kita sadar bahwa Bela Negara bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah atau TNI/POLRI saja melainkan juga tanggung jawab seluruh elemen Masyarakat Indonesia, maka dari itu PPPKRI-BELA NEGARA akan memobilisasi relawan-relawan Kesadaran Bela Negara yang akan digalang di seluruh wilayah Indonesia untuk mensukseskan gerakan Bela Negara menjadi gerakan Nasional yang sesuai KEPPRES RI No. 28 tanggal 19 Desember 2006. Dalam pelaksanaannya Gerakan Bela Negara juga menyesuaikan dengan peraturan pemerintah dan peraturan adat istiadat yang berlaku di daerah masing-masing tanpa bersebrangan satu sama lain. Pada intinya PPPKRI BELA NEGARA akan membantu dan mendukung dengan sepenuhnya sesuai kemampuan untuk Program program Pemerintah dan Lembaga Tinggi Negara yang Sah yang Berpijak pada Rakyat dan juga siap mendukung PERTAHANAN dan KEAMANAN negara TNI/POLRI sesusai dengan UUD 45 pasal 30

ayat (2), dan turut peran serta mendukung terciptanya Stabilitas Nasional secara global serta mengangkat dan menjunjung tinggi harkat martabat bangsa, Demi cita-cita yang mulia bagi seluruh anak bangsa, maka PPPKRI BELA NEGARA turut berperan serta membangun bangsa dalam hal kesadaran Berbela Negara secara menyeluruh yang tepat Guna dengan membuat beberapa Bidang bidang Keorganisasian dan satuan-satuan tugas untuk membantu aparat pemerintah dan juga TNI/POLRI pada khususnya dalam bidang Pertahanan dan Keamanan Negara Kamtibmas, antara lain: SAT- BELA NEGRA dipersiapkan untuk komponan cadangan dan pendukung TNI/POLRI. Dalam bidang Pertahanan dan keamanan negara jika di butuhkan, SatBela Negara juga membangun pencitraan TNI pada Masyarakat luas, dan menjalin hubungan kemitraan POLRI dengan Masyarakat, mengingat jumlah Prajurit dan Personel dan juga masih minimnya peralatanTNI/POLRI kita maka belum seperti yang kita harapkan bersama, karena belum sebanding dengan luas pulau di wilayah NKRI dan pesatnya perkembangan penduduk atau kehidupan masyarakat kita yang beraneka ragam suku budaya, sehingga sering terjadi keributan antar warga yang terkadang beda pendapat atau paham dan juga kejahatan dan pelanggaran hukum lainya yang masih marak di bebarapa wilayah, untuk itu Kamtibmas masih sangat perlu ditingkatkan bersama; Membentuk Satgas Peka Bencana Alam yang akan turut bergabung dengan badan penanggulangan bencana alam nasional, karena akhir-akhir ini di beberapa daerah kita sering terjadinya bencana alam dari gempa banjir angin puting beliung dan kebakaran hutan dan lain-lain ini menjadi keprihatinan kita bersama; Membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di beberapa daerah demi memberi pelayanan Konsultasi dan Bantuan di bidang Hukum pada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan dan juga turut peran serta menegakan Supremasi Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia; Membentuk Koperasi dari tingkat Kepengurusan Pusat dan di Daerah guna mendidik dan mengenalkan pentingnya Perkoperasian di negara kita sebagai soko guru perekonomian Rakyat. Koperasi Bela Negara di bentuk demi kepentingan kesejahteraan para anggota dan masyarakat Luas pada umumnya, Menyelenggarakan Event Hari Hari Besar Nasional dan seminar-seminar Nasional bersama pemerintah dan Lembaga Tinggi Negara dan juga kalangan swasta Nasional Lainya, pada moment-moment penting di negeri ini yang perlu kita angkat dan besarkan agar dapat mendidik kecintaan dan kemajuan pada anak Bangsa dan negara; Melestarikan sejarah kepahlawanan nasional dan budaya bangsa dan juga melestarikan lingkungan hidup sumber daya alam yang ada di sekliling kita demi kelangsungan hidup anak Bangsa masa sekarang dan masa akan datang,

Agenda utama yang harus bisa kita lakukan untuk sementara ini oleh PPPKRI BELA NEGARA yaitu akan menggalakan dan mengajak para anggotanya dan elemen masyarakat lainya untuk meningkatkan kesadaran Berbela Negara demi memupuk jiwa Nasionalisme dan Patriotisme para pemuda dan generasi penerus anak bangsa agar selalu memperkokoh dan mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda tanggal 28 0ktober 1928 yang dipelopori oleh para pergerakan Pemuda terdahulu agar lebih semangat untuk menjaga dan menegakkan Ideologi Pancasila dan UUD 1945 demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kerangka Utuh NKRI. Semoga dengan terbentuknya PPPKRI BELA NEGARA yang baru eksis akhir tahun 2009 lalu dengan semangat Bela Negara-nya bersama pemerintah dan komponen masyarakat dan Organisasi kepemudaan lainya mampu berbuat yang lebih baik untuk Negara yang kita cintai ini. Kami DPP PPPKRI BELA NEGARA mengucapkan selamat bergabung di Organisasi Penerus Pejuang Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia Bela Negara dari kepengurusan di beberapa daerah yang sudah berkenan dengan kesadaran diri mendaftar kepengurusan dan keanggotaan di daerah masing-masing. Marilah kita awali dari kita sendiri untuk menjaga dan merawat dan memajukan negeri kita sendiri, lambat laun Negeri kita pasti akan maju. Sebagai Pemuda yang cinta tanah Air mari bersama-sama dan jangan mudah menyerah dalam berjuang, sepanjang hayat di kandung badan dan mari kita turut membangun bangsa dan negara ini dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Motto Bersatu kita teguh Bercerai kita runtuh Sekali merdeka tetap Merdeka NKRI harga Mati. M E R D E K A«««..!!! DPP PPPKRI-Bela Negara

Sekilas PPPKRI-Bela Negara
   

MERDEKA !!! Kami adalah Organisasi Penerus Pejuang Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PPPKRI-BELA NEGARA ). Kami generasi penerus bangsa siap dan harga mati untuk mempertahankan keutuhan NKRI, dan juga memerangi krisis multi dimensi yang masih berkepanjangan ini dengan semangat kebangkitan nasional yang mana para pejuang pendahulu kita bersatu padu mempertahankan keutuhan NKRI. PPPKRI ² BELA NEGARA siap meneruskan perjuangan itu dan siap menjadi barisan terdepan untuk mempelopori kader bangsa dalam gerakan berbela Negara yang tepat guna. VISI : Mengangkat dan menjunjung Tinggi harkat martabat Budaya Bangsa dan Negara, Berakhlak mulia, jujur disiplin setia siap dan berani menghadapi tantangan dan cobaan dalam mempelopori Gerakan kesadaran Bela Negara, meneruskan perjuangan para pejuang perintis kemerdekaan Republik Indonesia dan melestarikan Sejarah Pahlawan Nasional serta nilai ² nilai sumpah pemuda, demi tetap kokohnya Persatuan dan Kesatuan bangsa untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harga mati NKRI. MISI : (1) Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang ² Undang Dasar 1945; (2) Membela Pemerintahan dan Lembaga Tinggi Negara yang Sah, dan mendukung program pemerintah yang berpijak pada rakyat, dan turut berperan serta dalam memberantas narkoba, korupsi, terorisme, ilegal loging dan kerawanan sosial lainnya termasuk penanggulangan bencana alam; (3) Turut peran serta menjaga stabilitas Nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara juga stabilitas perekonomian rakyat, sandang pangan dan papan; (4) Menjunjung tinggi supermasi hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membuka Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum di Daerah Tingat I dan II demi untuk memberikan pelayanan di bidang hukum masyarakat luas;

(5) Menjaga dan melindungi kedaulatan rakyat dari ancaman musuh bersenjata yang datangnya dari luar maupun dalam dengan membentuk Kesatuan NIR Militer atau Satgas Bela Negara yang tepat Guna.

Janji Panca Prasetya PPPKRI-Bela Negara
   

  

PENERUS PEJUANG PERINTIS KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA BELA NEGARA ADALAH WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, DAN SENANTIASA SIAP SEDIA MENJADI PENEGAK DAN MEMBELA NEGARA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 YANG BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD 1945 ; (2). KAMI PENERUS PEJUANG PERINTIS KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA BELA NEGARA ADALAH PATRIOT PENCINTA TANAH AIR, BANGSA DAN BAHASA INDONESIA SESUAI DENGAN SUMPAH PEMUDA; (3). KAMI PENERUS PEJUANG PERINTIS KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA BELA NEGARA MEMILIKI SIFAT-SIFAT KSATRIA, JUJUR DAN MENEPATI JANJI; (4). KAMI PENERUS PEJUANG PERINTIS KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA BELA NEGARA MEMILIKI DISIPLIN YANG HIDUP, TAAT KEPADA ORGANISASI, UUD NEGARA, DAN SELALU MEMEGANG TEGUH RAHASIA-RAHASIA NEGARA; (5). KAMI PENERUS PEJUANG PERINTIS KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA BELA NEGARA ADALAH MANUSIA TELADAN YANG SIAP SETIA DAN BERANI MEMBELA TANAH AIR INDONESIA TANPA PAMRIH DAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI LUHUR PEJUANG PERINTIS KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.

Kewajiban Bela Negara Bagi Semua Warga Negara Indonesia ² Pertahanan Dan Pembelaan Negara
   

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa ´Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.µ dan µ Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.µ Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara : 1. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional. 2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat. 3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. 4. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI. 5. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI. 6. Amandemen UUD ·45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3. 7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti : 1. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling) 2. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri 3. Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn 4. Mengikuti kegiatan ekstraklurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka. Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ATHG / ancaman,

tantangan, hambatan dan gangguan pada NKRI / Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI. Beberapa jenis / macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara : 1. Terorisme Internasional dan Nasional. 2. Aksi kekerasan yang berbau SARA. 3. Pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar angkasa. 4. Gerakan separatis pemisahan diri membuat negara baru. 5. Kejahatan dan gangguan lintas negara. 6. Pengrusakan lingkungan. Tambahan : Hati-hati pula dengan gerakan pendirian negara di dalam negara yang ingin membangun negara islam di dalam Negara Indonesis dengan cara membangun keanggotaan dengan sistem mirip mlm dan mendoktrin anggota hingga mereka mau melakukan berbagai tindak kejahatan di luar ajaran agama islam demi uang. Jika menemukan gerakan semacam ini laporkan saja ke pihak yang berwajib dan jangan takut dengan ancaman apapun.

Komponen Cadangan Pertahanan Negara Bukan Wajib Militer Tapi Sipil yang Dilatih
   

Ketua Pansus RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara DPR RI DR H Andi Jamaro Dulung MSi mengatakan, komponen cadangan pertahanan negara bukan wajib militer tapi sipil yang dilatih dan disiapkan dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan TNI sebagai komponen utama dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Demikian Andi Jamaro Dulung didampingi sejumlah anggota Pansus, Sabtu (13/6) di Kantor Gubsu saat bertatap muka dengan Pemprovsu, unsur TNI/Polri, mahasiswa, ormas pemuda, LSM dan instansi terkait. Disebutkan, komponen cadangan disusun dalam bentuk satuan tempur yang disesuaikan dengan struktur organisasi angkatan sesuai masing-masing Matra

dengan persyaratan umum WNI yang telah berusia 18 tahun dan didanai APBN. Anggota komponen cadangan pertahanan negara diberhentikan dengan hormat bila telah menjalani masa bakti paling singkat lima tahun dan tidak diperpanjang.Selain itu, calon anggota komponen cadangan selama menjalani latihan dasar militer, memperoleh hak uang saku, perlengkapan perorangan lapangan, rawatan kesehatan dan asuransi jiwa. Menurut Andi Jamaro, tujuan ke Sumut untuk mendengar dan menerima masukan terhadap RUU sebelum dibahas menjadi UU.WARNING. Dalam forum dialog yang dipandu Sekdaprovsu DR RE Nainggolan MM ini, sebagian peserta mendukung RUU ini, walau ada juga peserta lain yang mempertanyakan keberadaan komponen cadangan pertahanan negara ini. Peserta menilai bahwa keberadaan TNI/Polri dirasa cukup untuk menjaga kedaulatan negara. Yang penting, kata mereka, TNI/Polri perlu lebih diperlengkapi, sesuai kebutuhan.Selain itu juga dipertanyakan, apa manfaat RUU bila sudah dijadikan UU sedangkan ancaman tidak hanya datang dari luar tetapi juga dari dalam. Pertemuan tersebut juga ¶warning· agar nilai-nilai Pancasila dan UUD·45 tetap dipertahankan.Sementara itu Sekdaprovsu DR RE Nainggolan MM mengharapkan bila RUU ini benar-benar diterapkan dapat mengantisipasi ancaman kesatuan dan persatuan. Pancasila dan UUD·45 idiologi yang harus dilestarikan khususnya bagi generasi muda.Menurutnya, RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara ini penting baik bagi pemerintah juga segenap masyarakat untuk dapat merasakan bahwa pertahanan negara merupakan bagian dan tanggungjawab seluruh masyarakat. Juga untuk meningkatkan patriotisme dan meningkatkan kewaspadaan. Andi Jamaro kembali menegaskan bahwa RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara sejak 2004 sudah diusulkan dan usul itu berasal dari pemerintah bukan dari DPR.´RUU ini juga untuk meningkatkan nasionalisme dan lahir karena ancaman terhadap negara dan kasus Ambalat merupakan salah satu faktor yang mempercepat,µ ujar Andi Jamaro mengakhiri. (M3/v) (Sumber : www.hariansib.com / Harian Sinar Baru-Medan, SUMUT)  

Kesadaran Bernegara dan Bela Negara Mulai Hilang
   

´Jangan tanyakan apa yang dapat negara berikan kepadamu, tetapi tanyalah apa yang sudah Anda berikan kepada negara.µ (Presiden AS John F. Kennedy) Semangat nasionalisme yang berada di balik makna ungkapan yang populer ke seantero jagat itu agaknya sangat kontekstual dengan kondisi di Indonesia. Kendati demikian, potret negeri ini dewasa ini justru menggambarkan dengan gamblang betapa kesadaran bernegara, kesediaan berkorban membela negara, dan mencintai negara pada warga negara sudah mengalami erosi yang sangat tajam. Secara obyektif, Budi Harsono menilai faktor penyebab dari profil ironis anak bangsa dewasa ini adalah kesalahan pada sistem pembangunan nasional masa silam. Pembangunan aspek sumber daya manusia (SDM) yang seharusnya mendapat tempat teratas justru tidak menjadi prioritas utama pembangunan jangka panjang alias kurang diperhatikan. Selama ini, konsep pembangunan SDM dilaksanakan secara beriringan dengan derap pembangunan fisik-material atau pembangunan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, pembangunan SDM tertinggal dari pembangunan ekonomi. Akibatnya, hasil pembangunan SDM dari proses pendidikan kurang maksimal. Sebagai ekses dari hasil pembangunan di bidang ekonomi, SDM bangsa ini yang terbentuk cenderung memiliki sikap, mental, dan perilaku yang materialistis, individualistis, dan pragmatis. ´Setiap orang hanya cenderung memikirkan kepentingannya sendiri. Setiap individu berpikir dan bertindak berdasarkan imbalan apa yang bakal dia peroleh saja. Cara pandang seperti itulah yang dominan merasuki benak SDM kita dewasa ini. Kita bisa rasakan itu,µ papar Budi. Indikasinya, bisa dilihat dari gambaran umum kualitas produk akhir yang dihasilkan sistem pendidikan nasional sebagai media pembangunan SDM. Pembangunan SDMlah yang semestinya diprogramkan lebih awal. Memang, membangun SDM bukanlah suatu yang instan. Segala jerih-payah dari apa yang dikerjakan sekarang baru bisa dipetik hasilnya oleh bangsa ini pada 15 tahun sampai 20 tahun yang akan datang. Sedangkan, yang namanya, membangun SDM haruslah dari awal dan sistematis karena hasilnya baru bisa dirasakan manfaatnya oleh bangsa ini dalam jangka panjang. Berbeda sekali dengan pembangunan fisik, seperti jembatan, jalan, atau gedung perkantoran, yang hasilnya sudah bisa langsung dilihat dan diperoleh hasilnya dalam jangka pendek. Karena itu, dalam membangun SDM antara lain tentang aspek-aspek kesadaran

bernegara dan kesadaran bela negara inilah yang sejatinya perlu dibangun dan ditumbuhkan secara terus-menerus oleh bangsa ini. Dengan kata lain, bukan hanya aspek intelektualitas dan keterampilan yang dibangun tapi juga aspek budi pekerti dan cinta pada negara. Sekarang hampir tidak ada pendidikan yang memberikan secara maksimal budi pekerti serta kesadaran bernegara dan membela negara. Akibatnya, rasa cinta kepada negara semakin hari semakin menipis di jiwa warga negara. Belum lagi derasnya pengaruh globalisasi sekarang ini semakin mempengaruhi hilangnya kecintaan kepada negara. ´Fondasi bangsa ini sudah keropos!µ tukas Budi Harsono. Padahal, di masa perjuangan bangsa ini merebut kemerdekaan pada tahun 1945, dengan hanya bersenjatakan bambu runcing, para pahlawan kusuma bangsa berani melawan penjajah yang bersenjata lengkap. Para pahlawan rela mengorbankan jiwa dan raganya karena memiliki kebanggaan dan kecintaan pada negaranya. Mati pun tidak apa-apa. Semangat itu dikwatirkan pada suatu saat akan hilang karena dari hari ke hari terus meluntur. Semangat dan idealisme itu harus dibangkitkan dan ditumbuhkembangkan kembali, dalam hal ini melalui media pendidikan. Dalam kurikulum pendidikan mesti ada penanaman nilai dan semangat bernegara dan kesadaran bela negara. ¶Mengapa saya harus mencintai negara ini?· dan ¶Mengapa saya mesti berkorban untuk negara ini?· adalah dua pertanyaan besar yang bisa menjadi pintu masuk penanaman kesadaran bela negara dan idealisme kebangsaan itu melalui setiap jenjang pendidikan. ´Intinya, sejak kecil setiap warga negara yang sedang mengecap bangku pendidikan pada setiap jenjangnya diberikan motivasi untuk mencintai dan bangga kepada negaranya,µ ucapnya. Namun membangun motivasi warga negara bukanlah pekerjaan instan. Sebab, membangun motivasi bukan indoktrinasi, melainkan membangkitkan kesadaran eksistensial setiap warga negara sebagai anak bangsa . Satu hal yang patut pula digarisbawahi, membela negara ini tidak hanya tugas TNI tapi juga seluruh komponen bangsa ini. Penekanan akan kondisi itu masih sangat kurang pada negara ini. Padahal, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak memberikan kesadaran bela negara kepada warga negaranya.Bahaya Narkoba, sekadar satu contoh, haruslah dipersepsikan sebagai sebuah ancaman yang sangat berbahaya bagi seluruh bangsa ini. Mengancam generasi muda harapan bangsa dan ujung-ujungnya membuat kemampuan bela negara pada warga negara menjadi rapuh. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negaranya dan kesediaan berkorban membela negaranya. Ini yang sangat kurang pada warga negara Indonesia. Itu bisa dirasakan bersama. Tengok saja kiprah sebagian LSM lokal yang cenderung lebih mengutamakan kepentingan NGO-NGO asing yang menjadi donornya ketimbang kepentingan bangsanya sendiri.

Menunjuk fenomena di Korea Selatan, Jepang, dan Cina sebagai salah satu contoh konkret hasil penanaman kesadaran bernegara, Budi Harsono mengatakan, rakyat negara-negara itu dengan penuh kesadaran mengkonsumsi produk dalam negerinya. Bukan dari negara luar. Rakyat Korea Selatan dan Jepang lebih suka memakai mobil produknya sendiri daripada produksi negara luar. Perlu disadari, perang di era sekarang sudah bersifat semesta. Setiap negara sudah harus siap berperang. Sekadar ilustrasi, dalam perang modern yang pertama dilumpuhkan adalah pusat-pusat logistik seperti instalasi listrik, jalan-jalan, jembatan, lapangan terbang. Tujuannya agar negara itu menjadi lumpuh. Kalau sudah lumpuh, mudah untuk dikalahkan. Bertolak dari hal itulah, dalam konteks Indonesia saat ini, kesadaran bernegara dan kesadaran bela negara harus terus ditumbuhkembangkan kepada setiap warga negara agar, pada gilirannya, mereka memiliki kebanggaan, dan mampu membela negaranya sendiri. Lebih jauh dari itu, mereka mau mengabdikan diri dan bersedia berkorban untuk negaranya. Hanya saja, kesadaran warga negara untuk berkorban akan muncul bila negara (baca: pemerintah) memperhatikan nasib mereka. Bangkitkan Kepercayaan Rakyat Bagaimanapun, bertumbuh dan berkembangnya semangat bernegara dan kesadaran bela negara mensyaratkan adanya hubungan timbal-balik antara pemerintah dan rakyat.Pemerintah tidak bisa sekadar menuntut rakyat tanpa menunjukkan kinerja yang baik, khususnya bahwa apa yang pemerintah perbuat memang semata-mata untuk kepentingan rakyat. Pemerintah harus mampu membuat rakyat merasakan bahwa pemerintah telah berbuat banyak dan bekerja keras untuk mereka. Rakyat harus merasakan manfaat dari apa-apa yang diperbuat pemerintah sehingga rakyat mau berpartisipasi dalam membangun negaranya. Ada kesadaran warga negara untuk ikhlas menanggung beban dari derap pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah. Sebab, setiap warga negara tahu bahwa pemerintah berbuat maksimal untuk kepentingannya juga. Ironisnya, dalam hemat Budi, kondisi tersebut masih jauh dari harapan. Contoh paling konkret, kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Idealnya, rakyat bersedia menanggung beban akibat kenaikan harga BBM tersebut karena rakyat tahu bahwa pemerintah memang tidak punya cara atau jalan keluar lain menyiasati tingginya harga minyak di pasar dunia. Rakyat mengerti bahwa pemerintah berbuat demikian untuk kepentingan semua. Untuk keselamatan bangsa. Tapi realitasnya ada ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah dan ada miskomunikasi antara pemerintah dan rakyat. Rakyat masih menilai secara apriori kebijakan pemerintah tersebut. Persoalan komunikasi antara pemerintah dan rakyat itu mesti diperhatikan.

Sebab, jalinan komunikasi yang baik sangat berperan dalam menciptakan tumbuhnya kepercayaan rakyat kepada negara. Bila sudah tumbuh kepercayaannya kepada pemerintah, rakyat pun akan mau menanggung beban pembangunan. Sehingga, rakyat memahami pemerintah menaikkan harga BBM dengan alasan yang jelas. ´Tantangan besar bagi pemerintah untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat. Untuk itu, pemerintah harus punya sense of crisis dan kepedulian kepada nasib rakyat. Dari situlah baru bisa dibenahi semua,µ tandas Budi. Contoh yang lain, ada keinginan pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Rakyat menilai kinerja PLN sendiri masih belum benar. Biaya produksinya masih sangat tinggi. Jadi, sebelum menaikkan TDL, pemerintah sebaiknya membenahi dulu kinerja PLN secara konkret.´Tumbuhkan kepercayaan pada rakyat bahwa pemerintah betul-betul membenahi kinerja PLN. Lakukan efisiensi, audit dengan baik, turunkan biaya produksi dan sebagainya,µ ujar Budi Harsono. Biaya produksi PLN masih sangat tinggi yakni sebesar 11 sen dolar per-KWH. Bandingkan dengan biaya produksi listrik di Malaysia atau Singapura yang hanya 6 sen dolar per-KWH.Alasannya, PLN masih menggunakan pembangkit listrik yang berbahan bakar minyak. Bandingkan dengan pembangkit-pembangkit listrik di Malaysia dan Singapura yang sudah berbahan bakar gas dan batubara. Dengan melaksanakan program-programnya pemerintah perlu menumbuhkan kepercayaan rakyat, agar rakyat bersedia menanggung beban secara sukarela dari berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. Budi kembali mengingatkan, semangat bernegara dan kesadaran bela negara bisa tumbuh dengan sendirinya pada rakyat sepanjang ada kepercayaan rakyat bahwa pemerintah memang memperhatikan nasibnya. Akan tumbuh gairah setiap individu dan masyarakat untuk berkarya, berbuat untuk negaranya. Hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat akan membuat Negara maju, dan dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran kenegaraan dan kesadaran bela Negara dari setiap individu masyarakat. ´Sekarang, banyak orang yang bersikap apatis. Jangankan memikirkan lingkungannya, untuk mengurusi dirinya sendiri saja susah. Padahal, kesadaran bernegara dan bela negara berawal dari kesadaran pada lingkungan terkecil: dari keluarga, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, hingga akhirnya pada negara.µ Bangsa Butuh Pemimpin Panutan Di tengah kondisi bangsa Indonesia yang sedang terpuruk di berbagai bidang kehidupan, Budi Harsono menggarisbawahi, upaya membangkitkan semangat bernegara dan kesadaran bela negara pada warga negara relatif tidak mudah. Karenanya, bangsa ini membutuhkan sosok pemimpin yang bisa menampilkan dirinya sebagai tokoh yang bias dipercaya dan menjadi panutan bagi seluruh rakyat

yang dipimpinnya. Pemimpin panutan adalah yang mau dan mampu memberikan contoh teladan. Pemimpin panutan adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan dengan segala risikonya. Sosok pemimpin yang kuat, berani, dihormati karena perilakunya, dan mampu memberi contoh konkret. Pemimpin yang konsekuen dan konsisten mempraktikkan apa yang dia ucapkan. Misalnya, ketika Sang Pemimpin memimpin gerakan hidup sederhana kepada rakyatnya, maka dia sendiri harus benar-benar hidup secara sederhana. Bukan pemimpin yang cari untung dan mengutamakan kepentingannya sendiri. Bukan pula pemimpin yang bicara A tapi kelakuannya B. Pemimpin dengan karakter seperti itu tidak akan laku. Sosok pemimpin yang memiliki mental cari selamat tidak bisa diandalkan membangun negeri ini, dan membawa bangsa ini dari lembah keterpurukan. Tapi, tragisnya, sejauh ini bangsa Indonesia belum mempunyai sosok pemimpin ideal seperti itu. Tokoh-tokoh panutan sudah punah dan hampir tidak ada lagi figur-figur yang bisa menjadi pemimpin panutan. Mudah-mudahan di masa yang akan datang muncul pemimpin panutan. Pribadi pemimpin teladan yang berani mengambil risiko untuk membawa bangsa ini lepas dan bebas dari keterpurukan. Pemimpin berkarakter demikian yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. 

Bela Negara Bukan Berarti Angkat Senjata
   

Dalam berbagai kesempatan beberapa petinggi TNI mengatakan bahwa bela negara bukan hanya masalah mengangkat senjata. Bela negara adalah kemampuan warga negara dalam segenap profesinya untuk membela cita-cita dan tujuan nasional. Bela negara adalah hak dan kewajiban warga negara, bahkan merupakan kewajiban dasar manusia yang mengiringi hak asasinya. Bela negara merupakan tekad, sikap dan perilaku warga negara Indonesia

yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Memang kalau kita cermati dalam UU 34/2004 tentang TNI, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan dalam kerangka ancaman militer untuk kepentingan pertahanan negara, maka sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang berada di dalam atau di luar pengelolaan departemen yang membidangi pertahanan dimanfaatkan semaksimal mungkin, baik sebagai komponen cadangan, komponen pendukung, maupun sebagai unsur lain kekuatan bangsa. Dalam konteks pertahanan pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup di dalamnya pemahaman tentang kesadaran bela negara, yang merupakan fondasi bangunan sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh sumber daya, sarana dan prasarana nasional. Namun demikian, pertahanan semesta tidak akan dapat dimobilisasi jika warga negara atau sumber daya manusia yang menjadi sentral bergeraknya sistem itu tidak memiliki sifat perilaku yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. Sayangnya, kini hanya sedikit tokoh maupun pimpinan yang menyadari akan arti pentingnya memasyarakatkan bela negara, nampaknya baru institusi TNI dan Dephan yang tetap peduli dengan konsep bela negara. Untuk itu pemahaman tentang bela negara dan konsep-konsep tentang komponen cadangan patut kita dukung. Untuk itulah sistem pertahanan negara mengamanatkan perlunya penyiapan bela negara sejak dini oleh pemerintah. Mengembangkan pengertian penyiapan dini tersebut, maka dilakukan usaha pembinaan kesadaran bela negara sejak usia sekolah, sehingga diharapkan para calon pemimpin dan calon intelektual bangsa mampu menganalisa dan mengambil keputusan yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kemampuan para pendidik dalam mensosialisasikan bela negara. Keberhasilan sistem ini, pada gilirannya akan kelihatan pada tampilan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara, serta pengertian bela negara dalam arti yang luas sehingga menjadi warga negara yang dapat diandalkan. Sistem ini harus mampu mensinergikan antara kebijakan dan pelaksanaannya. Bahkan karena stigma politik, terdapat kecenderungan bela negara diartikan atau dipahami secara sempit dengan ajaran militerisme. Untuk itu sekali lagi perlu ditekankan bahwa bela negara bukan berarti angkat senjata tetapi merupakan wujud dan bentuk kecintaan kita kepada negara.sekaligus seorang pahlawan. Bukan doswan. Pendosa yang berlumur dengan keangkaramurkaan. (**)

# '' # 'Ñ&1& 1  A '  1 C? '   ;0 5   
 0D 2
 '    
 ;u
 : 


u
     
  
      u   
   u  
   
            


   
       
    u    
   
  
 
    
  u
 
   
   u  
   
 uu  
  
 
    
     
 
       
    
   
     
  
      
 !"  
 
  u  
    uu

    
 

u
  
  

u      
 #
    
uu         
       
   u   u
  
     


u    
   
  
       u
            
        uu       
           
 u  
  
         
 
 u$u            
   
  % 
 u   u  # 

 # !" &&' ()*+ 


 
       
 
   u   
    
 
   


   u  
    
 
  
 && u !  ,"",    #
  
   
 
   
 
  
      u % 
 u   u  -%.  u 
 uu    &   
 uu       
 
  
   
      #   #   
 '   
    
      
u
    
    #   #   
 
/      0       u    
/  #   #   
  

u
  
     
 u   ,( Ñ     %
 
    u    '
 1
'  
 
 #
  '      ())"   

 
u            % 
       

  0   
 u  u      1 2          
     
 
       %u
%
        
  u   
     #  31  
  u   0  

      
        
 

 
 
  '                        
 
 

  #u    
 
     
     
 u


      u
 
u  

 
u   u$u 

  $ u
u  
        
    u  
  
     


  
    #u    
 


     4 
 4 
   u    u 
     
u 
u    


  
                   
 44        u    
  
     
  
  u    
            u   
 
  
  5  #    
    
  
      
$  
          u
$ u
     u   &     
     
-
u.      -   
  . 
 
     #      
  u 
  u  
 
   
    
  
  -    u      

 3  $  .   $     
   
   

            
      

 


 #    uu 
  &&' ()*+    
   

  &    u  
 
  
 
  

   


          
  %          
  %
 -.    u 
  #
   '  u 
   u   
     u       
  u  
            
   
                     '
 ' 0  u u$u u 10                $   

 u       
   u           
  
  
     5   
    
  $
  
 

      
u       
 


  
    
 u        u u   
 Ñ 6 0     


     
$
3 
       uu #     uu     
             
     u   u  u   
uu 3uu     
     u      

  
    
      u u  '  
   
 u
     
u
    u  u   
uu 3uu   
    
 #
     
    
 u
  
  u  u    
     

  


  


  
     

       '     
 
   
     
     
      
      
  
      u         u      

u
   0  
   
 
   -     
     u
     
  . 
     
       4 4   
   
  
         
         %   
       
  


      
  
    
  
  u        
    
      uu 3uu    
 
         #

 3
      
 u 
  
    
    # 
  3  $           3 
  
  u  u    
 2u u              
   
   $   && u )3())7    
  0   #   0  &  
  
u   
     
    

   %
 
 
  u
 uu  u    
    
  

        
      
            
 
$
 
     - u       .      
     u
        
  u      
$
      
  %   
       u$ uu   
      
   

     
     
  

   
  

   


   


 
               0  u 
 

  
  $   
                  $       u  u    #u    
  
   
   
   
       
 
       
      
              
  0
 u     #    %  
 
u 
  u
u   u u u        
 u   4 u   
  
      uu      u
 
    

        
    


 
    
     
 
    
   
   $  
        4 u   
u    
 u     


 
 4   4         u  u    
       u     
 '    
   
 
       
        uu u
 $u
  
  '   u 
     

      
  
 

  
      u   uu  u         
 
          


                   
 
         

     
   
$ 
   
     u   
u       
   u   
 
     
        
 
    
  

 uu u 
8   
  
     8 
   
 
     
8 u   
        
 
   
   
 
    
  u  
    4   4   


u    u
     
     u
   u    
 
     
u   4
  u
u
4  4
  
u
4   u
       
    4  
 
94 #
 :u ; 

 
 
  
  
     4u <   u
u 
  u u
u    u u u
u
u 
=4 -            u


                  
=.   
  
   
    
 
  u     
      
     
   
 
 u        
     
    
  0
 u   
u       u      
 
  
   
   #
 
 
     (>   
  
   
 
  
   u

  
 4
$
4 u  
          
   
       u /u 
u
    %  
   
 
       u $u uu        ?   


    
  u u   

$
   
 
  
         u    
u   
   
  
  

     
     uu 
    
  
 
    
  
  u< 
     
       u


   
      
    '    #    
  u   
      u    
     u   
  
 
    
      0   
  
  u   
        
        
       Ñ
       u
$ u
u  u u   uu      
  $
  
  u   
        u   u u 
   
uu    
     
      
       
     
 
     
       

u    
     
  Ñ    @
 
 u   
 # !" &&' ()*+      4$ 
 
 
     
    
4 u   
  
   
   u $  
    


 4  4   
   
   
 
           
 
     
 
 u $      4    


 
    u    
     


 
   

       
   

 

         
4  
 
 ; 
 
 
    
  
 
      u u   
 
   u  % 
 
 && u !  ,"",     u 
  #
       

    u   %
 -.   

 
 
  
   0  #
     #
   0
   #       #   '
0
 

   %
       
 & #
   0
       #
     %      
            
       

      
$ 
  %
   
  
         
 0
   
   #
          

 
       %
 
   
  
  

%  
      
     u u u       
   

      
            @ 0
 
 
     
 
         
   
 0
           

    2  % 
 u   u     
                   
$ 
  
  '  

 
  
   u         $ 
 $ 
u
 
    
   

 
    #        
       
u 
       u 
      % 
  
  '  Ñ           
    
u        A           
 
    
   4 $  4 0     u 4 u   
4     
    
    $      %       
 



   u   
 
 u $; '  
    
      
u
    
 
  
   
          
 u              
 
 
  
    
              
   
 

 4     4 
 
 
    
 
 u $       
                
5       
 
   

 
   
 u
    
 
                 
   
      

 
 

 

         
   



 - 
u
 .       
   
  3  $          Ñ 6 0       
    
  
      
$  
          u
$ u
     u     
B         3 
  $    
 uu    

        
 
 u $     
 u  u     


 
               


    
      
             
 
 u $         u               
     
 u   ,(    
  u
 -  u
.  
u  
 
              uu u   # &%&# '
 
           u    
   
    
 
  
  u       
   
  
 
   
    
        
u
 1       

      
 
       
     
         0   
  
   
     
   
     -u   u u. 
    3        #   #   
       
  
   
/        

u
           
 
  u
          u  
    
 u


 
 
 
     u 
  u
   
 
  u

  #   #   
   
       
          
    

  u u   
 
   


 


   u  0
   
     

      
      u
 
     
    
       u    
 
          
 


   -u   u u.     
   


  
   
      
3uu 

 #    
     

      
      
 #   #   



   
/  
    
     
   
    
  u    


 

  

 £ °eptember £


:



  !  



 Selasa, 25 Mei 2010 09:58 WIB Beberapa minggu terakhir ini Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mulai sibuk menyosialisasikan Rancangan UndangUndang (RUU) Komponen Cadangan Pertahanan Negara (Komcad) ke publik. Sosialisasi ini dilakukan dengan memuat draft naskah akademik dan draft RUU Komcad lengkap dengan penjelasannya dalam situs web Direktorat Jendral Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan). Seperti diketahui, Komcad yang sempat masuk dan gagal dalam paket pembahasan RUU rencana strategis (renstra) lima tahun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2004-2009 kembali masuk dalam antrean pembahasan Prolegnas DPR tahun 2010 ini. Gagasan yang sejak kemunculannya menuai kritik ini memang belum tuntas menjawab beberapa pertanyaan krusial publik. Pertanyaan seperti apakah komponen cadangan tersebut sama dengan konsep wajib militer yang dipahami selama ini? Jika bukan, seperti yang sering dijelaskan oleh pejabat Kemenhan bahwa ini hanya merupakan latihan dasar kemiliteran yang bersifat wajib bagi warga negara, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menyaring ekses negatif dari latihan yang sangat militeristik terhadap sipil ini. Perlu untuk memikirkan dampak yang ditimbulkannya dalam jangka panjang mengingat pengalaman negara lain tentang kekerasan yang dilakukan para milisi sipil yang pernah dilatih dasar-dasar kemiliteran. Selain itu, bagaimana sifat pelibatannya, wajib atau sukarela? Jika wajib, apakah berarti melibatkan seluruh warga negara, termasuk perempuan di dalamnya? Jika sukarela, bagaimana mekanismenya? Mengapa RUU KCPN ini penting ada, apakah dalam penyusunannya telah didahului dengan suatu kaji ulang sistem pertahanan yang akan memberikan gambaran/perkiraan tentang kondisi nyata potensi pertahanan, yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan? Apakah pembentukan komponen cadangan yang diatur dalam RUU ini dimaksudkan untuk melipatgandakan kekuatan TNI atau untuk memperkuat sistem pertahanan nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara? Karena keduanya memiliki implikasi yang berbeda. Jika kita mengacu pada Pasal 7 UU No. 3/2002 tegas menyatakan bahwa penggunaan komponen cadangan ditujukan untuk mendukung tugas komponen utama (TNI) dalam sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer. Dalam konteks ini, sebaiknya gagasan pembentukan komponen cadangan tidak memiliki relasi dengan aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan darurat sipil dan militer, karena hanya memiliki relasi langsung dengan kondisi negara dalam keadaan darurat perang. Jika kita mengacu kepada keadaan darurat perang, jenis perang seperti apakah yang bakal kita hadapi masa kini dan masa depan? Bukankah dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2003 dinyatakan bahwa ancaman invasi atau agresi militer negara lain terhadap Indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya. Ditegaskan pula dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008, yaitu dengan mencermati perkembangan lingkungan keamanan strategis Indonesia pasca-2003, pada saat ini dan dalam beberapa tahun mendatang belum terdapat indikasi ancaman militer konvensional yang mengarah ke wilayah Indonesia yang memerlukan mobilisasi kekuatan rakyat. Sebagian besar pertanyaan tersebut memang menyiratkan sebuah kekhawatiran publik. Pertanyaan itu bukan datang dari sebuah ruang kosong yang menihilkan basis empirik, melainkan sebuah pengalaman pahit dari masa lalu, tentang kekerasan dari sebuah rezim yang militeristik. Persoalannya bukanlah sekedar direduksi menjadi menerima atau menolak Komcad, tetapi diperlukan sebuah dasar pemikiran komprehensif yang mampu mengawinkan antara gagasan di tingkat normatif dan pengalaman empirik. Yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan Komcad ini adalah, pertama, perlu dipahami bahwa penjelasan dalam bingkai kepatuhan terhadap konstitusi semata tidak cukup untuk menggerakkan warga agar terlibat dalam bela negara. Perlu dasar filosofi yang kuat berbasiskan pengalaman empirik dan manfaat yang menyertai pentingnya Komcad ini. Beberapa landasan hukum yang sering ditengarai sebagai dasar dari diberlakukannya Komcad adalah UUD 1945 Pasal 27 tentang Warga Negara dan Penduduk. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta

dalam upaya pembelaan negara. Ditegaskan lagi dalam Pasal 30 UUD 1945, terutama pada ayat (2), bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kalimat Komponen cadangan baru muncul dalam Pasal 7 UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara pada ayat (2), yaitu sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Pasal-pasal di atas masih sangat bisa diperdebatkan. Misalnya, apakah format komponen cadangan merupakan satu-satunya pengejawantahan dari wajib bela negara yang diamanatkan konstitusi. Kedua, perlu dipertimbangkan dari besaran anggaran dan mekanisme pembiayaannya agar tidak terlalu membebani keuangan negara. Menurut penjelasan Dirjen Pothan Kemenhan, Budi Susilo Supandji, pada 2007 lalu, kemungkinan dana yang diperlukan sekitar Rp 15 juta sampai Rp 40 juta per orang/tahun dalam 30 hari latihan. Ketiga, pelibatan publik seperti akademisi, civil society organization, praktisi dan media dalam pembahasan RUU Komcad penting dilakukan secara terus-menerus, agar mendapatkan pemahaman mendalam dalam rangka penyempurnaan draft RUU yang ada. Draft naskah akademik yang kuat dan RUU Komcad yang menampung banyak aspirasi publik menjadikannya bukan lagi sebagai beban kewajiban yang memaksa warga negara, namun akan lebih diterima sebagai kesukarelaan warga dalam partisipasi bela negara. Jaleswari Pramodhawardani Peneliti Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI dan The Indonesian Institute u

 0  

 
0

 Selasa, 31 Agustus 2010 17:35 WIB Setelah serangan militer yang paling brutal terhadap orang Tamil akhir 2009, ratusan ribu rakyat Tamil tersingkirkan dari rumah mereka. Mereka ditahan di ³kamp-kamp konsentrasi´ yang tersebar di Sri Lanka. Ratusan pengungsi Tamil yang putus asa, yang mencoba untuk lari dari kondisi yang tidak manusiawi ini, mempertaruhkan jiwa mereka di lautan lepas di atas kapal untuk mencari suaka di Australia. Selama berminggu-minggu, lebih dari 250 orang Tamil terdampar di sebuah kapal di Merak, Indonesia. 68 lainnya di kapal bea cukai Australia Oceanic Viking di Tanjung Pinang, Indonesia. Kapal mereka dicegat ke Australia setelah perdana menteri Australia saat itu, Kevin Rudd, menelepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendesak pemerintahannya mencegah perahu ini ke Australia. Pemerintah Rudd menolak memberikan suaka kepada rakyat Tamil yang tertindas ini dengan alasan keamanan nasional. Dan, dengan alasan yang sama, pemerintah Indonesia memainkan peran sebagai polisi perbatasan untuk mereka. Sekilas, aksi Australia dan Indonesia yang menghalau masuknya arus imigran asing di negaranya, dianggap layak. Dalam konteks keamanan nasional tindakan seperti itu dianggap wajar. Tapi persoalannya, tindakan itu kerap berimpitan dengan kaidah hak asasi manusia (HAM) nasional, maupun internasional. Perdebatan ini menjadi menarik, karena keamanan nasional mendapatkan pergeseran definisi: lebih mempertimbangkan keselamatan dan keamanan manusia di dalamnya. Keamanan nasional karenanya tidak sekadar didefinisikan sebagai bebas dari ancaman yang dimasukkan ke dalam bahaya kelangsungan hidup dari suatu bangsa atau sekadar integritas teritorial. Tapi ada seperangkat nilai yang harus dipertahankan sebagai elemen kunci dari keamanan nasional yang sudah meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Persoalan ini memisahkan dari pemikiran militer tradisional tentang isu keamanan internasional, yaitu dengan mengidentifikasi ancaman keamanan baru, non-tradisional yang memasukkan human security (keamanan manusia) di dalamnya. Isu keamanan non-tradisional, dengan menitikberatkan persoalan keamanan manusia, akan membawa konsekuensi penting dalam mengubah cara pandang kita terhadap keamanan nasional. Termasuk di antaranya bagaimana Indonesia meredefinisi keamanan nasional dalam persinggungannya melalui tantangan keamanan manusia? Sejak 11 September 2001, isu keamanan non-tradisional telah menjadi semakin umum di hampir seluruh bagian

masyarakat, baik domestik dan internasional: dalam kebijakan dan agenda penelitian dari pemerintah, dalam organisasi non-pemerintah, dalam lingkaran bidang akademik, serta masyarakat umum dan media. Non Traditional Security (Keamanan non-tradisional), sering disingkat NTS, merupakan istilah populer namun konsep yang ambigu baik di dalam dan di luar lingkungan akademik. Bagaimana mendefinisikan istilah ini dengan akurat? Apakah perlu dipertimbangkan prioritas kebutuhan mengatasi berbagai ancaman NTS, kepada negara yang sumber daya dan kapasitasnya terbatas. Meningkatnya jumlah ancaman NTS, nasional dan internasional, yang timbul dari bidang yang sangat berbeda, seperti krisis keuangan, internet hacking, degenerasi ekologi, perdagangan narkoba, proliferasi nuklir, terorisme baru dan bahkan SARS, semua yang belum pernah ada dalam perjalanan sejarah manusia memiliki dampak serius seperti pada setiap individu setiap negara atau masyarakat internasional. Namun yang membuat lebih buruk adalah pemerintah dan lembaga akademik dan penelitian belum tahu cara menetapkan ancaman ini. Apalagi menghadapi mereka. Tapi, dalam isu ini, Indonesia tak sendiri. Di Cina, misalnya, akademisi dan biro pemerintah tertarik sekaligus bingung oleh isu NTS, dan mereka mulai menempatkan lebih banyak urusan sumber daya alam dan manusia ke dalamnya. Namun, mereka sangat sulit menemukan prioritas dalam memecahkan atau mengurangi ancaman NTS dengan begitu banyak kebutuhan yang berbeda, ditambah dengan sumber daya yang relatif terbatas yang tersedia. Banyak nilai-nilai baru yang perlu dilindungi dalam hal memastikan keamanan yang selama ini dikategorikan sebagai keamanan tradisional (traditional security). Perlu dicatat bahwa studi saat ini, NTS di masyarakat internasional cenderung sangat menekankan keamanan "manusia" (Evans, 2004). "Manusia" di sini tidak hanya merujuk kepada manusia makhluk pada umumnya, tetapi juga mencakup individu. Ini menyoroti gagasan bahwa segala sesuatu harus dikenakan kepada manfaat dan kebutuhan manusia. Jadi, isuisu seperti hak ³kelompok rentan´ (perempuan, pekerja anak, imigran, dan etnis minoritas), hak masyarakat atas informasi dan hak untuk berbicara atas kelompok yang berbeda dalam satu negara maupun negara lainnya menjadi perbincangan intensif di kalangan dunia akademik. Secara tradisional, keamanan telah didefinisikan dalam istilah geo-politik dan terbatas pada hubungan antara negarabangsa, berurusan dengan berbagai persoalan seperti pencegahan, keseimbangan kekuasaan, dan strategi militer. Di masa lalu, sebagian besar peneliti dan pejabat pemerintah sering menempatkan ancaman terhadap keamanan nasional sebagai prioritas utama di antara semua masalah keamanan, misalnya, konflik militer, terorisme, separatisme, ekstrimisme agama, penyelundupan narkoba atau keamanan laut. Akibatnya, sudut pandang ini masih, dan akan terus, mendominasi, namun perspektif baru seperti keamanan manusia telah mendapatkan begitu banyak perhatian di kalangan akademisi yang cenderung untuk menjembatani kesenjangan antara keduanya. Bagi Indonesia hal ini menjadi penting, terutama ketika kita mencoba memasukkan persoalan keamanan manusia ini kedalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional (KAMNAS). Disatu sisi memasukkan elemen keamanan manusia didalam ranah perbincangan dan tindakan keamanan nasional, penting untuk disosialisasikan, namun kita harus berhati-hati ketika mencoba memasukkannya dalam RUU KAMNAS. Jangan sampai kita terjebak dalam sekuritisasi sektor kehidupan. Selain itu kita akan terlalu banyak menyerahkan persoalan hidup kita dalam sebuah ³rejim´ keamanan negara. Dan yang terpenting, dalam menghindari ³bahaya´ tersebut pengalaman banyak negara yang memiliki UU KAMNAS selama ini, tak ada yang memasukkan keamanan manusia ini secara eksplisit dalam kebijakannya. Ia ada dalam wacana dan sosialisasi gagasan yang terus menerus diedarkan, sehingga menjadi suatu kesadaran kolektif yang disepakati bersama. Dan sekali lagi, ini sungguh tidak mudah. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah menjaga pikiran kita terbuka, menganggapnya sebagai suatu proses yang dinamis, dan menghindari penyederhanaan yang ekstrim.  u 
 u
u 

 )
1u!2u
 





3!, /456

˜

supriyono guru SMA Hang Tuah 1 Jakarta, Selasa, 3-Oktober-2010 kita menggunakan perjanjian UNCLOS 1982, jika ada perbedaan cari solusi kedua negara, tidak dengan cara ancaman, saling provokasi, apalagi perang ini pendekatan tradisional. Saling pengertian, damai, digunakan untuk kebersamaan, saling membantu, untuk kemajuan bangsa Asean Australia saya kira lebih indah dan sejahtera daripada perang dan warna konflik kepentingan. mari hidup dinikmati seperti di surga jangan seperti di neraka. kebahagiaan utama

˜

supriyono, Selasa, 3-Oktober-2010 kita menggunakan perjanjian UNCLOS 1982, jika ada perbedaan cari solusi kedua negara, tidak dengan cara ancaman, saling provokasi, apalagi perang ini pendekatan tradisional. Saling pengertian, damai, digunakan untuk kebersamaan, saling membantu, untuk kemajuan bangsa Asean Australia saya kira lebih indah dan sejahtera daripada perang dan warna konflik kepentingan. mari hidup dinikmati seperti di surga jangan seperti di neraka. kebahagiaan utama

˜

kristiyono, Jumat, 6-September-2010 sebenarnya maunya apa??? sama2 saling menghormati, menjaga kedaulatan masing2.. ato mau jadi maleng....

˜

yani,arek suroboyo, Kamis, 5-September-2010 keamanan nasional dan kedaulatan NKRI adalah penting, demikian juga keamanan manusia,namun fakta yang terlihat di depan mata,dinegara kita sangat mengenaskan.gab antara idealitas dan relitas menganga.lihat saja kasus demi kasus tentang HAM,KAMNAS, TANNAS berlalu tanpa penyelesaian mendasar.diskriminasi dan penganiayaan pekerja indonesia, ancaman dan perilaku menantang kedaulatan negara tetangga diselesaikan tanpa dignity.semoga di masa mendatang pemimpin yang kita tunjuk benar benar mewakili kepentingan dan keslamatan negara dan publik.

˜

Hendra Yoga, Rabu, 4-September-2010 Jawaban PM Malaysia Najib membuat saya menilai mereka itu licik. Mereka menyebut demo di Indonesia itu dibayar, ada yang ingin konflik. Dan kita mempunyai hubungan baik dan bersahabat. Pertanyaan saya, kenapa batik diakui punya Malaysia ? kenapa lagu rasa sayange diakui punya Malaysia ? kenapa Reog, Kuda Lumping, rendang diaku ? Disisi lain mereka bilang "hubungan baik". Apakah itu hubungan baik ? Hati-hati dengan Najib itu.