Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

(20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014)

1. KONDISI DAN KEBIJAKAN MASA PEMERINTAHAN SBY

A. Ideologi Masa pemerintahan SBY lebih dipermudah akibat kebijakan Soeharto yang meredam pengaruh ideologi, sehingga ketika SBY menjabat, pertarungan ideologi tidak sebagus dari yang dahulu, meskipun masih cukup signifikan.

B. Politik Dalam pemerintahan SBY ini, melakukan beberapa kebijakan politik diantaranya: 1. Pembentukan Kabinet Bersatu Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. Seperti Pembentukan Kabinet Bersatu jilid II Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya.Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet. 2. Menganut konsep Trias Politika Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan,

menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang. Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya serupa, mulus atau tanpa halangan.Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural Sistem Politik Indonesia, yakni berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislaif, dan Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif, pemilihannya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden. 3. Sistem Kepartaian Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung, hal tersebut tentu menunjukan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis. 4. Politik Pencitraan Politik pencitraan merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan para pemimpin negara untuk mengambil hati rakyatnya. Pola politik pencitraan tentu digunakan oleh hampir semua pemimpin negara di dunia, termasuk Presiden SBY. Selaku pemimpin negara, ia tentu harus membentuk citra dirinya sebaik mungkin demi menjaga imej baiknya di mata masyarakat Indonesia. Dalam melakukan politik pencitraan tersebut, Presiden SBY melakukanya dengan beberapa hal, yang terbagi dalam konteks internal dan konteks eksternal. Dalam konteks internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan kapabilitas internalnya, yakni dengan kapabilitas retorika atau kemampuan berbicara di depan umum. Dari lima jenis retorika yang dikemukakan Aristoteles, Presiden SBY dinilai mengimplementasikan Retorika tipe Elucotio, dimana pembicara memilih katakata dan bahasa yang tepat sebagai alat pengemas pesanya ketika berbicara di depan umum. Selain hal tersebut, konteks internal disini berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan legowo yang ditunjukan Presiden SBY kepada masyarakat, dimana hal tersebut tentunya dapat berimplikasi terhadap penarikat rasa simpatik masyarakat itu sendiri.Dalam konteks eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan beragam aspek, salah satunya adalah kampanye, dan introduksi prestasi positif SBY selama memerintah Indonesia. Hal tersebut tentu dapat memicu ketertarikan rakyat Indonesia akan keberhasilan SBY dan menjadi simpatik atasnya.

5. Politik Luar Negeri Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY, yaitu : 1) Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain (Jepang, China, India, dll). 2) Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri (internasional). 3) Bersifat pragmatis kreatif dan oportunis, artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja (baik negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional) yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia. 4) Konsep TRUST, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia Internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST adalah unity, harmony, security, leadership, prosperity. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST inilah yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya.

C. Ketahanan dan Keamanan Ukuran keberhasilan atau kegagalan menjadi sangat penting dalam mengevaluasi Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Disatu pihak, kedudukan Presiden SBY, memiliki legitimasi dan kredibilitas yang cukup tinggi. Dipihak lain, Presiden SBY telah berupaya merealisasikan sebagian janji-janji dalam berbagai program pembangunan nasional. Keberhasilan serta kegagalan dalam Ketahanan dan Keamanan pemerintahan SBY : 1. KEBERHASILAN 1. Dalam ketahanan dan keamanan, keberanian menyeret sebagian koruptor-koruptor, baik pejabat pemerintah di daerah maupun di pusat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif telah dilakukan. Perang melawan korupsi dalam kabinet SBY terlihat jelas dan menggembirakan. Instrumen hukum UU No.31/1999 tentang Korupsi, UUNo.36/2003 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Instrumen presiden 2005, tentang Tim Pemberantas Korupsi (Timtas-TIPIKOR) yang memiliki kewenangan luar biasa. Sebagai satu contoh, Gubernur Aceh, Abdullah Puteh dihukum 10 tahun adalah bukti komitmen tersebut. 2. Kesungguhan penegakan keamanan dan ketahanan itu, juga bisa terlihat atas keberhasilan penandatanganan MoU antara pemerintah RI dengan GAM, 15 Agustus 2005 di Helsinki. Meskipun MoU tidak sederajat dengan Perjanjian Internasional, praktek di lapangan telah memperlihatkan kedua pihak mematuhinya. Pemusnahan senjata oleh GAM dengan pengawasan Aceh Mission Monitoring (AMM) terus dilaksanakan. Pemberlakuan amnesti terhadap tahanan praktek juga telah dilakukan. Ribuan TNI non-organik sebagian telah dikembalikan dari Aceh ke daerah masingmasing. Akibat penandatanganan MoU situasi keamanan, kedamaian dan masyarakat Aceh telah pulih. Keberhasilan ini mustahil dapat dicapai sekiranya kedua belah pihak tidak memiliki komitmen. Telah lama TNI bercokol di Aceh dan jelas-jelas kebijakan tersebut kontra produktif terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM secara internasional dan nasional. 3. Masalah politik dan keamanan cukup stabil dan tampak konsolidasi demokrasi dan keberhasilan pilkada Aceh menjadi catatan prestasi. Namun, potensi demokrasi ini

belum menghasilkan sistem yang pro-rakyat dan mampu memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia.Tetapi malah mengubah arah demokrasi bukan untuk rakyat melainkan untuk kekuatan kelompok. 2. KEGAGALAN 1. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009, pemerintah dan DPR tidak berhasil menetapkan satu pun undang-undang bidang pertahanan nasional. 2. Pertahanan dan keamanan yang terasa masih menjadi nilai raport merah SBY adalah rendahnya komitmen mereka terhadap penciptaan sistem keamanan masyarakat. Tragedi Bom Bali II 1 Oktober (jatuh pada hari Kesaktian Pancasila) yang diklaim oleh Wapres Yusuf Kalla sebagai kecolongan tidak terbantahkan. Sebelumnya juga teror bom di Tentena Poso di wilayah tentara Sulawesi Tengah bukti kegagalan tersebut. Sementara Dr. Azhari dan Nurdin Top juga tidak akan tertangkap jika cara kerja aparat penegak hukum tidak professional.

D. Ekonomi Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini.Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010.Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

E. Sosial Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh.Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat

dengan kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan.Arus urbanisasi juga semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi.Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terealisasi.Meski konflik di beberapa daerah telah diredam, namun kembali muncul berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Bahkan baru-baru ini terjadi tawuran antar-SMA di Jakarta yang membawa korban para pejuang jurnalistik.

F. Budaya Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain. Contohnya sebagai berikut : o o o o o o o o o

Klaim Batik Jawa Oleh Adidas Klaim Angklung oleh Pemerintah Malaysia Klaim Gamelan oleh Pemerintah Malaysia Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia Naskah Kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum WN Malaysia

Namun di masa ini, terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia.

G. Pendidikan Pendidikan merupakan hal mendasar. Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas. Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA.Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa.

Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti.Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.

2.

KEKUATAN DAN KELEMAHAN MASA PEMERINTAHAN SBY

A. Kekuatan 1. Melihat kepemimpinan SBY maka dapat di lihat pemberantasan korupsi lebih serius dilakukan dan jika suatu bangsa dijangkiti penyakit korupsi maka bangsa tersebut tidak akan bisa maju baik secara ekonomi dan budayanya jadi kami memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan SBY dan semoga bangsa ini akan segera merdeka, yaitu merdeka dari cengkraman para koruptor yang mengerogoti bangsa ini perlahan tapi pasti. 2. SBY masih jauh lebih baik dari pemimpin sebelumnya, daripada pemimpin yang menjual asset-aset negara. Namun karena terlalu complicatednya masalah di negara kita maka tidak semua masalah bisa terselesaikan. Hal ini karena pendeknya usia kepemimpinan dinegara kita. Kalau dihitung 1 tahun untuk promosi, 3 tahun untuk memimpin, 1 tahun promosi kembali untuk pilpres. Maka itu semua sangat singkat. 1. Pemberantasan korupsi oleh KPK cukup baik : Menurut kami sosok SBY sudah cukup mampu menangani kondisi bangsa Indonesia saat ini. Pada masa kepemimpinan beliau ini korupsi diberantas tanpa pandang bulu. Hal itu dapat dilihat dari tersangka yang tertangkap oleh KPK yang salah satunya adalah besan dari SBY. Meskipun demikian SBY juga bukan tanpa kekurangan, harga-harga sembako yang semakin meroket adalah salah satu kegagalan beliau. Namun terlepas dari itu semua , makin menguatkan pandangan bahwa beliau cukup sukses menangani semua masalah yang timbul selama dia menjabat lima tahun terakhir. Kita juga tidak bisa begitu saja mengecap SBY "gagal". Karena semasa SBY menjabat, banyak gangguan-gangguan yang datang. Mulai dari Tsunami Aceh, Gempa Jogja, Lumpur Lapindo, dsb. Dan jangan lupakan juga bahwa pada akhir tahun 2008, Dunia mengalami krisis finansial global. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia dibawah kepemimpinan SBY adalah salah satu negara yang menunjukkan tren positif selain Cina dan India. Jadi terlepas dari harga-harga sembako yang meroket, bisa dikatakan SBY BERHASIL dalam lima tahun terakhir. 2. SBY bisa menciptakan iklim pemerintahan yang baik,. Yang biasa di sebut goodgovernment. Tata kelola pemerintahan yang sedikit demi sedikit di benahi oleh SBY. Faktanya adalah Bahwa SBY adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat dan dalam era beliau banyak sudah perubahan yang sudah dibuat mulai dari pemberantasan korupsi, dll. Bahkan beliau juga memilih opsi yang tidak populer seperti menaikkan harga bbm meski kita tahu hal tersebut karena kenaikan minyak dunia namun sayang beliau tidak/kurang didukung oleh parlemen sehingga

sepertinya berjalan ditempat. Tidak/kurang adanya pembangunan di daerah. Mungkin saatnya kita memilih pemimpin dan wakil rakyat yang benar sehingga dapat memperbaiki bangsa yang kita cintai ini. Jika kami melihat kepemimpinan pada SBY maka saya melihat pemberantasan korupsi lebih serius dilakukan dan menurut pendapat saya jika suatu bangsa dijangkiti penyakit korupsi maka bangsa tersebut tidak akan bisa maju baik secara ekonomi dan budayanya jadi saya memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan SBY dan semoga bangsa ini akan segera merdeka, yaitu merdeka dari cengkraman para koruptor yang mengerogoti bangsa ini perlahan tapi pasti.

B. Kelemahan Banyak kalangan menilai, ada sejumlah menteri-menteri KIB II yang tak memiliki kompetensi di bidangnya. Oleh karena itu, KIB II kurang layak disebut sebagai zaken kabinet atau kabinet ahli. KIB II lebih tepat disebut sebagai “seken” kabinet, artinya bisa kabinet keduanya SBY, atau bisa juga berarti kabinet kelas dua. Dimana KIB II kalah kualitas (kalah kelas) dibanding KIB I, ini dapat di lihat dari perspektif di bawah ini : 1. Adanya Reshuffle 2. Kelemahan ini bukan terletak pada presiden tapi terletak di bawahan presiden. Tetapi kelemahan bawahan presiden ini jangan langsung ditindak dengan melakukan reshuffle, akan lebih bijaksana jika Presiden melakukan upaya koordinasi yang lebih kuat ke jajaran bawahnya karena reshuffle kabinet tersebut belum tentu bisa memperbaiki kinerja presiden. “Disinilah fungsi Presiden sebenarnya dalam mengkoordinasi pembantu-pembantu presiden, yaitu segala kebijakan-kebijakan yang diambil oleh bawahan harus dikoordinasikan ke Presiden terlebih dahulu jangan jalan sendiri-sendiri.” 3. Menepis dikotomi 4. Lebih dari 50% KIB II berasal dari partai-partai koalisi, bahkan termasuk dari Partai Golkar yang pada saat pemilu presiden (pilpres) lalu jelas-jelas tidak mendukung pasangan SBY-Boediono. Melihat kenyataan demikian, kiranya wajar jika banyak kalangan meragukan kemampuan (profesionalisme) KIB II. Keraguan itu sangat masuk akal, tapi jangan lupa, berkaca dari pengalaman selama ini, kaum profesional (para teknokrat) ternyata tidak menjadi jaminan kesuksesan dalam mengemban tugas-tugas kementerian, dan para profesional juga bukan jaminan untuk bisa selamat dari godaan korupsi yang menjadi keharusan dalam membangun pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, mendikotomikan antara menteri profesional dengan menteri yang berasal dari partai sama sekali tidak produktif. Kemungkinan keduanya untuk sukses atau tidak sukses sama saja. Coba perhatikan, berapa banyak pejabat pejabat publik yang terseret kasus korupsi ternyata berasal dari kalangan peofesional atau bahkan dari kalangan akademisi. Sebagai jabatan politik, kementerian memang membutuhkan kualifikasi yang memadai (kompetensi). Asumsinya, dengan kompetensi, tugas-tugas kementerian akan mudah ditangani atau dieksekusi. Tapi, ada yang lebih penting dari kompetensi adalah kejujuran dan keterpanggilan. Dalam hal kurangnya kompetensi bisa diatasi dengan belajar, atau dengan merekrut tenaga ahli, tapi kalau yang kurang adalah kejujuran dan keterpanggilan untuk menjalankan tugas demi bangsa dan negara, pasti akan lebih sulit diatasi. Kata orang bijak, “kurang ilmu bisa dipelajari, kurang pengalaman bisa dicari, tapi kurang jujur susah diobati.” 5. Kemampuan manajerial a. Selain kejujuran dan keterpanggilan, kesuksesan seorang menteri juga sangat dipengaruhi kemampuan manajerial. Meskipun banyak yang meragukan kemampuan

Hatta Radjasa sebagai Menko Perekonomian tapi mengapa Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN ini dipilih? Apakah SBY ingin melakukan semacam “dejavu” sebagaimana 2004 pada saat menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Menko Perekonomian dalam KIB I yang kemudian digeser di tengah jalan? Mengapa Hatta dipilih, alasan yang paling utama, barangkali karena kemampuan manajerialnya yang sudah terbukti pada saat menjadi Mensesneg, Menhub, atau Menristek. Memimpin kementerian tak hanya untuk menjalankan tugas-tugas yang terkait portofolio, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengelola sumberdaya manusia (SDM) yang ada di kementeriannya serta bagaimana membangun sinergi dengan kementerian atau lembaga-lembaga negara yang lainnya. Ketrampilan mengelola SDM dan membangun sinergi antar kementerian inilah mungkin kurang dimiliki para kaum profesional dan akademisi. Para aktivis partai, disebabkan karena pengalamannya memimpin, punya potensi lebih baik dalam hal manajerial serta membangun relasi dan keserasian. 6. Mekanisme control Bagaimana pun performannya, KIB II telah dibentuk dan dilantik oleh Presiden SBY. Wajar jika masih banyak yang meragukan karena memang mereka, para menteri KIB II, adalah manusia biasa yang memiliki banyak kelemahan. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana agar semua menteri itu bisa bekerja maksimal untuk rakyat, bukan untuk partai, golongan, apalagi untuk kepentingan pribadi. Oleh karenanya yang dibutuhkan KIB II adalah kontrol publik baik yang secara terlembaga melalui MPR/DPR yang dilakukan oleh anggota legislatif, atau yang secara informal oleh seluruh komponen masyarakat sebagai civil societ

KESIMPULAN Sistem Pemerintahan Susilo Bambamg Yudhoyono 5 tahun terakhir memiliki banyak kelemahan juga kelebihan. Kelemahannya antara lain adalah banyak pejabat pejabat publik yang terseret kasus korupsi ternyata berasal dari kalangan profesional atau bahkan dari kalangan akademisi. Sebagai jabatan politik, kementerian memang membutuhkan kualifikasi yang memadai (kompetensi) dan penanganan system pemerintahan seharusnya lebih di perketat juga di perlukan transparansi dalam setiap anggaran APBN dengan tujuan memperkecil adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan itu sendiri. Kelebihannya dalam Pemberantasan korupsi oleh KPK cukup baik di masa kepemimpinan SBY korupsi diberantas tanpa pandang bulu. Hal itu dapat dilihat dari tersangka yang tertangkap oleh KPK yang salah satunya adalah besan dari SBY. Meskipun demikian SBY juga bukan tanpa kekurangan, harga-harga sembako yang semakin meroket adalah salah satu kegagalan SBY. Namun terlepas dari itu semua , makin menguatkan pandangan bahwa beliau cukup sukses menangani semua masalah yang timbul selama dia menjabat lima tahun terakhir.

MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

( 20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001)  Pemilu 1999 Pemilihan Umum Tahun 1999 Pemilihan Umum yang dilaksanakan tahun 1999 menjadi sangat penting, karena pemilihan umum tersebut diharapkan dapat memulihkan keadaan Indonesia yang sedang dilanda multikrisis. Pemilihan umum tahun 1999 juga merupakan ajang pesta rakyat Indonesia dalam menunjukkan kehidupan berdemokrasi. Maka sifat dari pemilihan umum itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Presiden Habibie kemudian menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaan pemiliahan umum tersebut. Selanjutnya lima paket undang-undang tentang politik dicabut. Sebagai gantinya DPR berhasil menetapkan tiga undang-undang politik baru. Ketiga udang-undang itu disahkan pada tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Habibie. Ketiga udang-udang itu antara lain undangundang partai politik, pemilihan umum, susunan serta kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Munculnya undang-undang politik yang baru memberikan semangat untuk berkembangnya kehidupan politik di Indonesia. Dengan munculnya undang-undang politik itu partai-partai politik bermunculan dan bahkan tidak kurang dari 112 partai politik telah berdiri di Indonesia pada masa itu. Namun dari sekian banyak jumlahnya, hanya 48 partai politik yang berhasil mengikuti pemilihan umum. Hal ini disebabkan karena aturan seleksi partai-partai politik diberlakukan dengan cukup ketat. Pelaksanaan pemilihan umum ditangani oleh sebuah lembaga yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anggota KPU terdiri dari wakil-wakil dari pemerintah dan wakil-wakil dari partai-partai politik peserta pemilihan umum. Banyak pengamat menyatakan bahwa pemilihan umum tahun 1999 akan terjadi kerusuhan, namun pada kenyataannya pemilihan umum berjalan dengan lancar dan aman. Setelah penghitungan suara berhasil diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasilnya lima besar partai yang berhasil meraih suara-suara terbanyak di anataranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan pembangunan, Partai Pembangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional. Hasil pemilihan umum tahun 1999 hingga saat terakhir pengumuman hasil perolehan suara dari partai-partai politik berjalan dengan aman dan dapat di terima oleh suara partai peserta pemilihan umum.

 Sidang Umum MPR Sidang Umum MPR Hasil Pemilihan Umum 1999 Setelah Komisi Pemilihan Umum berhasil menetapkan jumlah anggota DPR dan MPR, maka MPR segera melaksanakan sidang. Sidang Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan sejak tanggal 1 – 21 Oktober 1999. Dalam Sidang Umum itu Amien Rais dikukuhkan menjadi Ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi Ketua DPR. Sedangkan pada Sidang Paripurna MPR XII, pidato pertanggung jawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR melalui mekanisme voting dengan 355 suara menolak, 322 menerima, 9 abstain dan 4 suara tidak sah. Akibat penolakan pertanggungjawaban itu, Habibie tidak dapat untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Akibatnya memunculkan tiga calon Presiden yang diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR pada tahap pencalonan Presiden diantaranya Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati

Soekarnoputri, dan Yuhsril Ihza Mahendra. Namun tanggal 20 Oktober 1999, Yuhsril Ihza Mahendra mengundurkan diri. Oleh karena itu, tinggal dua calon Presiden yang maju dalam pemilihan itu, Abdurrahaman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Dari hasil pemilihan presiden yang dilaksanakan secara voting, Abudurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Oktober 1999 dilaksanakan pemilihan Wakil Presiden dengan calonnya Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz. Pemilihan Wakil Presiden ini kemudian dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1999 Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri berhasil membentuk Kabinet Persatuan Nasional.

 Masa Kepresidenan  1999 Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup. Pada November 1999, Wahid mengunjungi negara-negara anggota ASEAN,Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Cina. Setelah satu bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan (Menko Taskin) Hamzah Haz mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Muncul dugaan bahwa pengunduran dirinya diakibatkan karena Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukan korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat. Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzah Haz diakibatkan karena ketidaksenangannya atas pendekatan Gus Dur denganIsrael Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.

 2000 Pada Januari 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri lainnya keSwiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada Februari, Wahid melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungi Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, danItalia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungiTimor Leste. Di bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menujuKuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali melewati Kota Meksiko danHong Kong. Pada bulan Juni, Wahid sekali lagi

mengunjungi Amerika, Jepang, dan Perancis dengan Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya. Ketika Gus Dur berkelana ke Eropa pada bulan Februari, ia mulai meminta JendralWiranto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana reformasi militer dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur terhadap Wiranto. Ketika Gus Dur kembali ke Jakarta, Wiranto berbicara dengannya dan berhasil meyakinkan Gus Dur agar tidak menggantikannya. Namun, Gus Dur kemudian mengubah pikirannya dan memintanya mundur. Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan yang diberikan Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat. Hal ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDI-P. Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi denganGerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua penandatangan akan melanggar persetujuan. Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut. Ia juga berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia. Isu ini diangkat dalam pidato Ribbhi Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, kepada parlemen Palestina tahun 2000. Isu lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dur pada Yayasan Shimon Peres. Baik Gus Dur dan menteri luar negerinya Alwi Shihab menentang penggambaran Presiden Indonesia yang tidak tepat, dan Alwi meminta agar Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, diganti. Dalam usaha mereformasi militer dan mengeluarkan militer dari ruang sosialpolitik, Gus Dur menemukan sekutu, yaitu Agus Wirahadikusumah, yang diangkatnya menjadi Panglima Kostrad pada bulan Maret. Pada Juli 2000, Agus mulai membuka skandal yang melibatkan Dharma Putra, yayasan yang memiliki hubungan dengan Kostrad. Melalui Megawati, anggota TNI mulai menekan Wahid untuk mencopot jabatan Agus. Gus Dur mengikuti tekanan tersebut, tetapi berencana menunjuk Agus sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Petinggi TNI merespon dengan mengancam untuk pensiun, sehingga Gus Dur kembali harus menurut pada tekanan. Hubungan Gus Dur dengan TNI semakin memburuk ketika Laskar Jihad tiba diMaluku dan dipersenjatai oleh TNI. Laskar Jihad pergi ke Maluku untuk membantu orang Muslim dalam konflik dengan orang Kristen. Wahid meminta TNI menghentikan aksi Laskar Jihad, namun mereka tetap berhasil mencapai Maluku dan dipersenjatai oleh senjata TNI. Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (BULOG) melaporkan bahwa $4 juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Buloggate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Bruneigate. Sidang Umum MPR 2000 hampir tiba, popularitas Gus Dur masih tinggi. Sekutu Wahid seperti Megawati, Akbar dan Amien masih mendukungnya meskipun terjadi

berbagai skandal dan pencopotan menteri. Pada Sidang Umum MPR, pidato Gus Dur diterima oleh mayoritas anggota MPR. Selama pidato, Wahid menyadari kelemahannya sebagai pemimpin dan menyatakan ia akan mewakilkan sebagian tugas. Anggota MPR setuju dan mengusulkan agar Megawati menerima tugas tersebut. Pada awalnya MPR berencana menerapkan usulan ini sebagai TAP MPR, akan tetapi Keputusan Presiden dianggap sudah cukup. Pada 23 Agustus, Gus Dur mengumumkan kabinet baru meskipun Megawati ingin pengumuman ditunda. Megawati menunjukan ketidaksenangannya dengan tidak hadir pada pengumuman kabinet. Kabinet baru lebih kecil dan meliputi lebih banyak non-partisan. Tidak terdapat anggota Golkar dalam kabinet baru Gus Dur. Pada September, Gus Dur menyatakan darurat militer di Maluku karena kondisi di sana semakin memburuk. Pada saat itu semakin jelas bahwa Laskar Jihad didukung oleh anggota TNI dan juga kemungkinan didanai oleh Fuad Bawazier, menteri keuangan terakhir Soeharto. Pada bulan yang sama, bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat. Gus Dur memperbolehkan bendera bintang kejora dikibarkan asalkan berada di bawah bendera Indonesia. Ia dikritik oleh Megawati dan Akbar karena hal ini. Pada 24 Desember 2000, terjadi serangan bom terhadap gereja-gereja di Jakarta dan delapan kota lainnya di seluruh Indonesia. Pada akhir tahun 2000, terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukan kekecewaannya adalah Amien. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amien juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk merenggangkan otot politik mereka. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004. Pada akhir November, 151 anggota DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur.

 2001 dan Akhir Kekuasaan Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina (Imlek) menjadi hari libur opsional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur lalu mengunjungi Afrika Utara dan juga Arab Saudi untuk naik haji. Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia. Pada pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk kedalam anarkisme. Ia lalu mengusulkan pembubaran DPR jika hal tersebut terjadi. Pertemuan tersebut menambah gerakan antiWahid. Pada 1 Februari, DPR bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Gus Dur. Nota tersebut berisi diadakannya Sidang Khusus MPR dimana pemakzulan Presiden dapat dilakukan. Anggota PKB hanya bisa walk out dalam menanggapi hal ini. Nota ini juga menimbulkan protes di antara NU. Di Jawa Timur, anggota NU melakukan protes di sekitar kantor regional Golkar. Di Jakarta, oposisi Gus Dur turun menuduhnya mendorong protes tersebut. Gus Dur membantah dan pergi untuk berbicara dengan demonstran diPasuruan. Namun, demonstran NU terus menunjukkan dukungan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan Gus Dur sebagai presiden hingga mati. Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan disiden pada kabinetnya. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendradicopot dari kabinet karena ia mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur. Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan Presiden, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan diangap tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan, yang pada saat itu massanya ikut dalam aksi

menuntut Gus Dur mundur. Dalam menanggapi hal ini, Megawati mulai menjaga jarak dan tidak hadir dalam inaugurasi penggantian menteri. Pada 30 April, DPR mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya Sidang Istimewa MPR pada 1 Agustus. Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta empat menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2001. Akhirnya pada 20 Juli, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekret yang berisi : 1. Pembubaran MPR/DPR. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan 3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekret tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri. Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari, namun akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan.

 Kelebihan dan Kekurangan sistem Pemerintahan Abdurrahman Wahid A. Kelebihan sistem Pemerintahan Abdurrahman Wahid a) b) c) d)

Sukses melakukan kesepahaman dengan GAM. Pada Maret 2000 Sukses membawa Indonesia ke Forum Ekonomi Dunia. Sukses melaksanakan persamaan hak menyatakan pendapat di muka umum. Etnis Tioghoa yang berpuluh-puluh tahun dikekang diberikan kebebasan sama seperti orang pribumi. e) Jadwal ketat kunjungan ke luar negeri menghasilkan banyak mitra luar negeri. f) Sukses menggulingkan unsur-unsur sentrakistis dan hierarkis yang represif (menindas) semasa pemerintahan Soeharto. g) Sukses mengurangi dukungan bagi kaum separatis GAM di Aceh. B. Kekurangan Sistem Pemerintahan Abdurrahman Wahid a. Semakin maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. b. Munculnya berbegai reaksi negatif dari rakyat atas usul Presiden Abdurrahman Wahid mengenai pembatalan Ketetapan MPRS Tahun 1966 mengenai pelarangan ajaran Marxisme-Leninisme. c. Kesulitan ekonomi semakin meluas. d. Kerusuhan antaretnis terus berlanjut. e. Di Aceh, kekerasan antarkaum separatis dan aparat keamanan terus terjadi. f. Pemecatan terhadap beberapa menteri yang memunculkan berbagai pro dan kontra di masyarakat.

g. berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia. h. Muncul dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate. i. Gus Dur memperbolehkan bendera bintang kejora dikibarkan asalkan berada di bawah bendera Indonesia yang menimbulkan kritik dari berbagai pihak bahkan Megawati dan Akbar juga mengkritik Gus Dur karena hal ini. j. Pada 24 Desember 2000, terjadi serangan bom terhadap gereja-gereja di Jakarta dan delapan kota lainnya di seluruh Indonesia.

MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

( 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004 ) Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan merupakan anak dari presiden Indonesia pertama. Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Pemilu 1999. Megawati menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPRpada 23 Juli 2001. Sidang Istimewa MPR diadakan dalam menanggapi langkah PresidenAbdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Megawati dilantik pada 23 Juli 2001, sebelumnya dari tahun 1999-2001, ia menjabat Wakil Presiden di bawah Gus Dur. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, diakannya pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia.

A. Politik 1. Membentuk Kabinet Gotong-Royong Kabinet Gotong-Royong (KGR) dibentuk pada tanggal 10 Agustus 2001 dan berakhir pada tahun 2004 seiring lengsernya Presiden Megawati Soekarnoputri pada waktu itu. Kabinet ini dinamakan KGR karena merupakan pemerintahan dari hasil banyak partai. Pada masa Presiden Megawati memimpin, Indonesia sedang porak poranda akibat beragam konflik seperti konflik komunal (Ambon, Poso, Sampang) dan konflik politik (pemakzulan Gusdur). Para pelaku ekonomi, kalangan birokrasi, pengamat politik, danmenteri dan setingkatnya menilai KGR ini cukup tangguh, hal ini dapat dilihat bahwa 26 dari 32 jabatan menteri dan setingkat menteri dijabat oleh para profesional yang menguasai bidang tugas masing-masing. Akan tetapi KGR ini mengecewakan karena terkesan lamban dalam kinerjanya. 2. Mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KPK didirikan pada tahun 2003 oleh Presiden Megawati. Pendirian KPK ini didasari karena Presiden Megawati melihat institusi Jaksa dan Polri saat itu terlalu

kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tidak mampu, namun jaksa dan polri sulit dibubarkan sehingga dibentuklah KPK. 3. Mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan tahun 2004 dan melalui dua periode yaitu : a. Periode pertama untuk memilih anggota legislatif secara langsung. Periode kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung artinya rakyat langsung memilih pilihannya. b. Pemerintahan Megawati berakhir setelah hasil pemilu 2004 menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai pemenang. Hal ini merupakan babak baru pemerintahan di Indonesia dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih dipilih langsung oleh rakyat.

B. Ekonomi Menurut Presiden Megawati seharusnya pemerintah lebih bijak dengan menyelesaikan permasalahan ekonomi secara menyeluruh seperti menginventarisasi hutang sekaligus segera membayarnya. Dengan cara itu diyakini Mantan Presiden Indonesia ini bisa menjadi jalan alternatif agar mata uang tidak jadi dipotong. 1. Krisis ekonomi yang melanda indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan perkapita. Pada tahun 1997 pendapatan perkapita indonesia tinggal US$465. melalui kebijakan pemulihan keamanan situasi indonesia menjadi tenang. Presiden megawati berhasil menaikan pendapatan perkapita cukup signifikan yaitu sekitar US$930. 2. Ketenangan megawati disambut oleh pasar, tak sampai sebulan dilantik kurs melonjak ke Rp 8500 per dollar AS. Indeks harga saham gabungan (IHSG) juga terus membaik hingga melejit ke angka 800. 4. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, presiden megawati menempuh langkah yang sangat kontroversi, yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah menjual indosat pada tahun 2003. hasil penjualan itu berhasil menaikan pertumbuhan ekonomi indonesia menjadi 4,1% dan inflansi hanya 5,06%. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara didalam periode krisis. Tujuannya adalah melindungi perusahaan negara dari interversi kekuatan-kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negri. 5. Memperbaiki kinerja ekspor. Pada tahun 2002 nilai ekspor mencapai US$57,158 miliar dan import tercatat US$31,229 miliar. Pada tahun 2003 ekspor juga menanjak keangka US$61,02 miliar dan import meningkat keangka US$32,39 miliar. 6. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun. 7. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. 8. Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

9. Secara faktual, pemerintahan Megawati menjalankan kebijakan privatisasi berdasarkan desakan dari luar, khsusunya IMF dan bank dunia. Bedanya, jika Megawati hanya melanjutkan kesepakatan yang dibuat pemerintahan sebelumnya, Habibie, melalui stuctrual adjustment program (SAP). 10. Selain itu, pertimbangan melakukan privatisasi dijaman megawati adalah untuk mencari pendanaan untuk menutupi deficit APBN. Seperti diketahui, Megawati mewarisi sebuah kondisi ekonomi yang compang camping akibat krisis ekonomi 1997. 11. Pada periode 1991-2001, pemerintah Indonesia 14 kali memprivatisasi BUMN. Yang terprivatisasi 12 BUMN. 12. Pada masa pemerintahan Megawati, kerjasama ekonomi dan politik luar negeri tidak begitu determinis di bawah kendali sebuah negara. 13. Di masa pemerintahan Megawati, kerjasama ekonomi dan politik juga dilakukan diluar blok AS dan sekutunya, seperti kerjasama pembelian pesawat Sukhoi dengan Rusia dan kerjasama perdagangan dengan China. 14. Selain itu, pemerintahan Megawati berusaha keras untuk keluar dari jebakan IMF. Hanya saja, usaha itu dibiaskan oleh Budiono, menteri keuangan waktu itu, dengan menandatangi post program monitoring (PPM) yang berarti melanjutkan campur tangan IMF secara sembunyi-sembunyi. 15. Untuk perlindungan terhadap perempuan dan TKI di luar negeri, pemerintahan megawati pernah mengajukan tiga RUU, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan di Lingkungan Kerja dan Rumah Tangga, RUU Pekerja di Luar Negeri, dan RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Sosial Depdiknas telah merekrut 4110 guru baru untuk persiapan ditempatkan di Aceh dan menyiapkan sekitar 3000 guru aktif dari daerah lain untuk mengajar di daerah konflik seluruh Aceh. Sedikitnya 506 bangunan sekolah di seluruh MAD terbakar, atau 10% dari total bangunan sekolah di seluruh NAD. Rehabilitasi fisik sekolah baru akan dimulai awal 2004 dan diperkirakan membutuhkan waktu satu tahun serta dana lebih dari Rp 300 miliar untuk menyelesaikannya.

D. Budaya Pada masa ini Indonesia berpegang pada kebudayaan indonesia.

E. Pertahanan dan Keamanan Pada masa pemerintahan Presiden megawati, salah satu yang mendesak adalah perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap senjata, amunisi, dan bahan peledak yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Dan ada indikasi kegiatan terorisme di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, cenderung akan terus berlanjut. Selanjutnya pengamanan, penangkalan, dan pencegahan yang lebih intensif terhadap kemungkinan itu. Salah satu cara dalam pertahanan dan keamanan yang dilakukan Presiden Megawati Soekarnoputri yaitu dengan mendirikan Akademi Intelegent yang pertama kali. Pada pemerintahan Megawati ini terjadi peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dari Indonesia dan masuk ke wilayah negara Malaysia.

F. Ideologi Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Indonesia menggunakan ideologi pancasila.

G. Kelebihan dan Kelemahan  Kelebihan a. Menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, angka kemiskinan. b. Mulai melakukan pemberantasan KKN diantaranya dengan keberanian me -nusakambang- kan dan memenjarakan kroni Soeharto (Tommy Soehato, Bob Hasan dan Probosutedjo) dan menangkap konglomerat bermasalah Nurdin Halid. KPK didirikan pada masa pemerintahan megawati. c. Berhasil menyehatkan perbankan nasional yang collapse setelah krisis ekonomi 1998 terbukti dengan dibubarkan BPPN pada Februari 2004 yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Hasilnya bisa dirasakan saat ini perbankan nasional menjadi relative sehat d. Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yg terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri.  Kelemahan a) Kurangnya pemahaman dalm bidang ekonomi sehingga keputusan yang di ambil tidak berpihak kepada rakyat b) Terdapat kepentingan ekonomi dan politik dibelakang pemerintahannya. c) Dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa

H. Kebijakan yang Diambil Presiden Megawati 1. Memilih dan Menetapkan 2. Ditempuh dengan meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu karena peristiwa Bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional berkurang. 3. Membangun tatanan politik yang baru 4. Diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan dan kedudukan MPR/DPR, dan pemilihan presiden dan wapres. 5. Menjaga keutuhan NKRI 6. Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut diberikan perhatian khusus karena peristiwa lepasnya Timor Timur dari RI. 7. Melanjutkan amandemen UUD 1945 8. Dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. 9. Meluruskan otonomi daerah Keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, pelurusan dilakukan dengan pembinaan terhadap daerah-daerah.

I. Prestasi Megawati Selama Menjadi Presiden 1.

2.

Mendirikan Lembaga pemberantas korupsi KPK pada tahun 2003, karena Megawati Soekarnoputri melihat institusi Jaksa & Polri saat itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tak mampu, namun jaksa dan Polri sulit dibubarkan, sehingga dibentuk lah KPK. Menghentikan aktivitas pertambangan Freeport di Papua karena dianggap melanggar aturan Internasional tentang AMDAL (dampak lingkungan). Lantas anehnya kemudian aktivitas Freeport dibuka kembali di masa rezim SBY-JK.

3.

Menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna Kepri. Anehnya, kemudian kontrak Natuna disambung kembali oleh SBY-JK diberikan kepada ExxonMobile. 4. Menghentikan kontrak pertambangan Migas Caltex di Riau daratan. Anehnya, kemudian kontrak migas Riau disambung kembali oleh SBY-JK dan diberikan kepada Chevron. 5. Membubarkan BUMN terkorup pada masa itu yaitu Indosat karena merugikan negara puluhan Trilyun & banyak praktek ilegal di Indosat. Asset dari pembubaran BUMN korup Indosat kemudian dipakai untuk membayar hutang negara yang saat itu jatuh tempo. Kemudian sebagai ganti Indosat dibuat lembaga yang lain yaitu Satelindo. 6. Menangkap 17 jenderal korup (termasuk jenderal ketua PBSI) yang dicokok langsung saat Thomas Cup di Singapura, dan menangkap Ketua Partai Golkar Akbar Tanjung yang terlibat korupsi dana JPS senilai Rp40 milyar. Dampaknya, pada pemilu berikutnya Megawati dijegal Black Campaign buatan Golkar sebagai balas dendam dari para jenderal & partai Golkar. 7. Megawati membawa Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri. Berani menghentikan hutang baru. (Zero hutang / tidak meminjam selama kepemimpinannya). 8. Menangkap 21 pengemplang BLBI antara lain : David Nusa Wijaya, Hendrawan, Atang Latief, Uung Bursa, Prayogo Pangestu, Syamsul Nursalim, Hendra Rahardja, Sudwikatmono, Abdul Latief, dan sebagainya (BLBI dikucurkan oleh Suharto tahun 1996 sebesar 600 Trilyun). Namun dalam masa rezim SBY-JK, para pengemplang BLBI tersebut diundang ke istana oleh SBY-JK tahun 2007 dengan istilah “gelar karpet merah” undangan jauman makan. Dan lepaslah para pengemplang yang merugikan negara tersebut. 9. Mega mengeluarkan Keppres no 34 Tahun 2004 tentang penertiban bisnis TNI. Dimana aparat TNI sering dipakai untuk memback-up ilegal logging & kejahatan lainnya ditindak tegas dengan pemecatan ditambah kurungan penjara. 10. Melakukan pembangunan infrastruktur yang vital setelah pembangunan berhenti sejak 1998. Diantaranya Tol Cipularang (Cikampek-Bandung) sekaligus dalam rangka peringatan KAA, Jembatan Surabaya Madura (Suramadu), Tol Cikunir, Rel ganda kereta api. Dimulainya membenahi sistem transportasi dengan Busway di Jakarta. (selanjutnya Jembatan Suramadu rampung pembangunannya setelah Mega selesai menjabat). 11. Mengembalikan proporsi pendapatan Gas Arun sebagian besar kepada rakyat Aceh dengan status daerah Otonomi Khusus dan menangkap petinggi GAM dan anggota GAM yang bersenjata dan yang sering melakukan pembakaran dan penarikan pajak tidak sah, dengan melibatkan wartawan dan jurnalis untuk pengecekan pelanggaran HAM. Berhasil membebaskan turis yang disandera GAM. Sepertinya ibu Megawati sudah lama memikirkan Aceh, dan pidato Ibu Presiden Cut Nyak Megawati di Aceh menggelegar di siang bolong membangunkan dan memberikan harapan bagi rakyat Aceh. 12. Paling Banyak Undang-Undang yang telah disahkan (sekitar 40 UU dan 20 Keppres) dalam waktu 3 tahun untuk memberikan kondisi kondusif bagi legislatif menjalankan fungsinya.Penghargaan Internasional sebagai Top 8 most powerful women in the world dan artikel majalah Time sebagai the princess who settled for the precidency.