MAKALAH
PERUMUSAN VISI MISI, TUJUAN DAN ARAH LEMBAGA PENDIDIKAN YANG EFEKTIF
MALIK ABDUL A.R.
MAKALAH PERUMUSAN VISI MISI, TUJUAN DAN ARAH LEMBAGA PENDIDIKAN YANG EFEKTIF A.
PENDAHULUAN Visi dan Misi merupakan sesuatu yang mutlak dikuasai seorang pemimpin. Pemimpin sektor pemerintah maupun swasta, baik dilembaga umum maupun dilembaga pendidikan islam. Karena dengan visi misi ini pemimpin dapat menjadi seorang Top Manajer yang handal bagi lembaga/institusi pendidikan islam. Dalam aplikasinya, visi dan misi ini dapat digolongkan kedalam visi misi organisasi/lembaga/institusi, dan visi misi dari individu pemimpin itu sendiri. Visi-misi organisasi/lembaga/institusi merupakan perumusan pandangan organisasi/lembaga/institusi organisasi/lembaga/institusi untuk mencapai maksud dan tujuan yang menjadi bidang garapannya, sementara visi-misi individu pemimpin merupakan perumusan langkah-langkah dan pandangan dari pemimpin itu untuk mewujudkan tercapainya visi misi organisasi. Pada pelaksanaanya, tak sedikit organisasi/lembaga/institusi ataupun orang perseorangan kebingungan dalam perumusan dari visi-misi yang seharusnya dirumuskan sebelum suatu organisasi terbentuk atau sebelum seseorang didaulat ataupun diangkat menjadi seorang pemimpin. Jika sudah demikian, biasanya arah organisasi/lembaga/institusi atau pemimpin yang tidak merumuskan visi misi dari awal, menjadikan organisasi/lembaga/institusi berjalan apa adanya dan tidak ada arah yang jelas kemana organisasi/lembaga/ins organisasi/lembaga/institusi titusi akan berlabuh mencapai tujuannya. Oleh karena hal yang tersebut diatas, visi-misi menjadi sesuatu yang mutlak ada dan dikuasai oleh elemen organisasi/lembaga/institusi, khususnya pada lembaga pendidikan islam dan yang terpenting adalah dikuasai oleh pimpinannya, karena visi-misi ini merupakan perumusan atas segala rencana/planning yang merupakan langkah pertama yang harus ditempuh dalam prinsip-prinsip manajemen. Tanpa perencanaan yang baik, segala sesuatu tentunya tidak akan berjalan dengan efektif dan tidak juga dapat berdaya saing tinggi dengan lembaga/institusi pendidikan lain. Dengan kata lain hal tersebut tidak akan menghasilkan sesuatu sesuai tujuan (harapan). Pada makalah ini sini kami ingin mencoba menyumbangkan pemikiran perihal langkah-langkah dalam perumusan visi-misi di atas, yang
B.
tujuannya adalah memberikan gambaran kepada Anda yang mungkin saja sedang mencari inspirasi untuk merumuskan visi misi, tujuan dan arah lembaga dalam membangun institusi pendidikan islam yang efektif dan berdaya saing tinggi . LATAR BELAKANG Penyelenggaraan pendidikan nasional memang masih perlu upaya dan kerja keras untuk menjadikan pendidikan sebagai pintu masuk perubahan. Paradigma pendidikan memberikan kewenangan seluas seluas-luasnya kepada sekolah dalam mengembangkan berbagai potensi, memerlukan peningkatan kemampuan sekolah dalam berbagai aspek manajerialnya agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diemban sekolah, sehingga apa yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud. terwujud. Untuk mewujudkan pendidikan yang efektif dan bermutu dibutuhkan lembaga pendidikan (sekolah) islam, yang bertujuan mengembangkan potensi manusiawi yang dimiliki peserta didik agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia, baik baik secara individual maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan harus mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, dan dari buruknya 1 akhlak dan keimanan. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Sistem Pendidikan nasional No.20/2003, bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan . bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 2 warga negara yang demokrastis serta bertanggung jawab. Sedangkan visi yang di emban oleh pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai penata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia Indonesia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif proaktif menjawab tantangan zaman. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan ke-efektifitas dan mutu institusi/lembaga pendidikan islam , salah satunya adalah visi misi, tujuan dan arah lembaga pendidikan islam. Visi misi, tujuan dan arah lembaga pendidikan islam yang efektif dan dapat berdaya saing tinggi sangat dipengaruhi oleh kinerja yang dimiliki oleh kepala sekolah, guru, siswa dan komite sekolah dan wali murid (masyarakat).
1 2
Mulyasana, D, Pendidikan Bermutu dan Berdaya saing, (Yogyakarta, Pustaka Ifada :2013) hlm. 120 Undang-undang SISDIKNAS . SISDIKNAS . Cet.VI (Jakarta, Sinar Grafika : 2014), 2014) , h. 7.
Kepala sekolah dan guru harus memiliki kinerja yang baik yaitu mempunyai kapasitas intelektual, emosional, dan spiritual yang baik serta berwawasan luas dan futuristik. Secara umum, strategi Kepala sekolah dan guru dalam merumuskan visi misi, tujuan dan arah lembaga pendidikan islam dapat diartikan sebagai suatu upaya u paya yang dilakukan oleh seseorang atau 3 organisasi/lembaga/institusi organisasi/lembaga/inst itusi untuk: sampai pada tujuan tujuan . Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk: mencapai sasaran khusus (yang 4 diinginkan). Kepala sekolah yang profesional harus memiliki strat strategi egi yang berorientasi pada mutu pendidikan, mempunyai visi dan misi yang jelas dan terarah, mempunyai kompetensi sebagai Kepala sekolah, serta mendapat dukungan dari masyarakat atau pihakpihak terkait (stakeholder). Dengan merumuskan visi misi, tujuan dan arah lembaga yang tepat tersebut di atas diharapkanakan tercipta institusi pendidikan islam yang efektif , sehingga mampu mewujudkan peran dan tugas pokok yang disandangnya, agar tercapai sebuah tujuan tujuan dan dan hasil yang memadai memadai dan dapat berdaya saing tinggi dengan lembaga-lembaga lain .
C.
FOKUS MASALAH Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan bahwa fokus masalahnya terletak pada : 1. Istilah Visi, Misi, Tujuan, dan Arah lembaga (Rencana Strategic) 2. Posisi Visi, Misi, Tujuan, dan Arah (renstra) Lembaga Pendidikan Islam (LPI) 3. Urgensi Visi, Misi, Tujuan, dan Arah (renstra) LPI 4. Perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Arah (renstra) LPI 5. Efektivitas Visi, Misi, Tujuan dan Arah (renstra) LPI yang Berdaya Saing Tinggi
D. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan fokus masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 1. Apa pengertian visi, misi, tujuan, dan arah lembaga (rencana strategic)? 2. Apa urgensi visi, misi, tujuan, dan arah (renstra) LPI ? 3. Bagaimana perumusan visi, misi, tujuan, dan arah (renstra) LPI ?
3
Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h. 18 Departemen Pendidikan Nasional, Nasional , Kamus Besar Bahasa Indones Indonesia, ia, Edisi keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Utama, 2008), h. h. 1340
4
4.
Sejauh mana visi, misi, tujuan dan arah lembaga dalam membangun LPI yang efektiv dan berdaya saing tinggi.
E.
TUJUAN PEMBAHASAN 1. Untuk mengetahui pengertian visi, misi, tujuan, dan arah lembaga (rencana strategic)? 2. Untuk mengetahui posisi visi, misi, tujuan, dan arah (renstra) lembaga pendidikan islam (LPI) ? 3. Untuk mengetahui urgensi visi, misi, tujuan, dan arah (renstra) LPI ? 4. Untuk mnegetahui perumusan visi, misi, tujuan, dan arah (renstra) LPI ? 5. Untuk mengetahui visi, misi, tujuan dan arah lembaga dalam membangun LPI yang efektiv dan berdaya saing tinggi.
F.
KEGUNAAN HASIL PEMBAHASAN 1. Kegunaan Teoritis a. Makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan lembaga pendidikan islam, terutama yang berhubungan dengan perumusan visi, misi, tujuan dan arah lembaga dalam membangun institusi pendidikan agama islam yang efektif da berdaya saing tinggi. b. Sebagai bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna menjadikan penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam makalah ini. 2. Kegunaan Praktris a. Bagi kepala sekolah, diharapkan strategi yang berorientasi pada mutu pendidikan, mempunyai visi dan misi yang jelas dan terarah, mempunyai kompetensi sebagai kepala sekolah, serta mendapat dukungan dari masyarakat atau pihak-pihak terkait (stakeholder). b. Bagi Tenaga Pendidik, senantiasa menyadari betapa pentingnya visi misi, tujuan dan arah lembaga dalam dalam membangun institusi institusi lembaga pendidikan islam, sehingga terpacu untuk meningkatkan profesionalismenya yang pada akhirnya tercipta lembaga pendidikan islam yang efektif dan berdaya saing tinggi. c. Bagi pemakalah yang akan datang, ini diharapkan berguna untuk salah satu acuan atau referensi umum pengembangan makalah, sehingga pada akhirnya dapat dapat digunakan sebagai bahan yang ada kaitannya dengan perumusan visi, misi, tujuan dan arah lembaga dalam membangun intitusi lembaga pendidikan islam yang efektif dan berdaya saing tinggi.
G. LANDASAN TEORI Untuk mendukung pembuatan makalah ini maka perlu dikemukakan hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan makalah ini. 1. Visi Berdasarkan pendapat dari Wibisno (2006, P. 43). Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai diamasa depan. Atau dapat dikatan bahwa Visi merupakan pernyataan one to be daro organisasi atau perusaan. 2. Misi Menurut Wibisono (2006, P. 46), Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan dan alasan existensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa pr oduk atau jasa. 3. Tujuan Misi dan Arah Lembaga Menurut Wibisosno (2006, P. 46), Tujuan dari Misi adalah mengkomunikasikan kepada stakeholder, didalam maupun diluar organisasi tentang alasan pendirian perusahaan dan kearah mana perusahaan akan menuju. H. PEMBAHASAN 1. VISI a. Pengertian Visi Berdasarkan pendapat dari Wibisno (2006, P. 43). Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai diamasa depan. Atau dapat dikatan bahwa Visi merupakan pernyataan one to be daro organisasi atau perusaan. Sedangkan menurut Sinamo Sinam o (1984 1984)) menegaskan bahwa "secara ringkas visi vis i adalah apa yang di d idambakan organisasi untuk "dimiliki"" atau diperoleh dimas a mendatang "dimiliki mendatang ( what what do we w ant ant to hav ha v e ). Sedangkan mi misi adalah darnbaan ten tenttang kita ini akan "rnenjadi" apa apa dimasa depan ( what do w e want to be ) ).. Agar efekti efektif dan poweriul, maka visi dan misi misi harus jelas, jelas, harmoniis dan ko harmon kom mpa pati tibel, bel, Vi Visi bukan hany anya a sekeda ekedarr penglih ngliha atan kasa kas at mata, mata, mel ela ainkan pengli glih hata tan n denga gan n ke kekuat kuatan an mental atau
deng nga an ka kaccarn rnat ata a batin bati dalam ani kogn kognit itiif , af ektif dan psi sik korno ornottorik. Vissi dibentuk denga Vi dengan n ke k ecer cerd dasa asan n umum, penghay ghaya atan nila laiinillai, pen ni eng getahuan dan dan pengalaman alaman,, kerna kernam mpuanpuan-ke kem mam amp pua uan n dallarn bidang khusus secara konse da onsep ptual tual,, pemeca ecahan han mas masal ala ah, dan dayaya-da day ya ke kep perilakua ilakuan n la laiin yan ang g menj menja adi unggulan. unggulan. Dalam pengertia pengerti an in inii , visi merupak rupaka an sa sarri pati en end dapan dari system system nilai nilai dan ka kaidahidah-ka kaid idah. ah. Gaff ar ar (1994 994)) berp rpen endap dapa at bahwa visi adal dala ah daya pand panda ang yan ang g jau auh, h, men menda dalarn larn dan melu luas, as, merupakan daya fikir abstrak rnener enero obos se sega gaia ia yang memiliki kekuatan amat dahsyat dan dapat rn battas ba as-b -ba atas fi fisik, sik, waktu waktu dan temp tempa at. Vi Vissi ada dallah ku kun nci ener nerg gi rnanu rnan usia, kunc uncii atri rib but perru perrump mpin in dan pernb rnbua uatt kebijakan bijakan;; Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi atau perusahaan harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang karena keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Jadi kesimpulannya Visi adalah cita-cita dari sebuah organisasi atau pereusahaan yang ingin di capai dimasa depan. b . Ciri-c Ciri-cir irii visi yang baik baik:: Visi Vi si terben benttuk dari perpadua perpaduan n ant anta ara aspirasi, im imoji ojin nasi, insight ight,, nilai ai-nila -nilaii, in inf f orrnas rrnasi, i, peng penget etahua ahuan n dan judge judgement. Ag Agar ar suat uatu u visi dapa dapat menumbuhkan se semang mangat, at, menyu enyuburkan burkan insspir in piras asii, menc menciipat patk kan ma mak kna bagi angg nggo ota organi organisasi sasi,, maka visi harus dis disepakati epakati da dan dihayati be b ersarn sarna a (shared vision ision)). Ole Ol eh karen a itu proses perumusan perumusan visi hendaknya dapat owne ership rship)) visi oleh anggo anggota mendorong tumbuhnya kepemilikan (own organisa ganisassi sejak awal. awal. Visi menunjukkan arah perg perge erakan organisasi dari po p osisin siny ya sekarang ke ma massa depan. Visii Vis merupaka merupak an jembatan antara masa kini kini ke masa depan. depan . Visi yang baik me mempun mpuny yai ciri-ci ciri-ciri: 1) Arah dan tujuan, tujuan , 2) Mudah dime dimengerti dan diartikulasika diartikulasikan n d engan baik, baik, 3) Mencerminkan cita-cita yang tingg cita-ci inggii, dan menetapkan stand art of e xellen, 4) Menumbuhkan inspirasi, sem ema angat ngat,, kegairahan, dan komitmen,, komitmen 5 ) Meneiptakan makna bagi bagi anggota organisasi, organisasi, 6 ) Merefleksikan keunikan atau keistimewaan organisasi, 7) Men Meny yiratkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh or org gani anissasi asi..
8 ) Konte Kontekstual tual,, dalam arti arti mernperhatikan secara seksama hubungan organisasi dengan lingkungan dan sejarah perkembangan organisasi yang bersangkutan bersangkutan.. Menurut Wibisono (2006, P. 43), Kriteria Visi yang baik memiliki kriteria sebagai berikut : 1) Menyetakan cita-cita / keinginan peerusahaan dimasa depan, 2) Singkat, jelas, vokus dan merupakan standart of exelence, 3) Atraktif dan mampu meng-ispirasikan komitmen serta antusiasme, 4) Mudah diingat dan dimengerti seluruh karyawan, 5) Dapat ditelusuri tingkat kepercayaannya. Terwujudnya visi bergantung dengan usaha yang dilakukan Terwujudny sendirii oleh sendir oleh organisas rganisasii dan hal-hal yan ang g terjadi diluar organisasi. organisasi. Visi dan mis misi yang kuat sanga sangatt diperlukan de demi kelang elangssung unga an hidup orgaIlisas orgaIlisasi. Karena itu vis visii dan mi misi si harus cocok dengan sejarah,, buda sejarah buday ya, se sem mangat dan nilain ilai-nila nilaii organi organissasi asi.. c. Kegunaan Visi Oraganisasi atau perusahaan membutuhkan Visi yang dapat digunakan sebagai berikut: 1) Penyatuan tujauan, arahan dan sasaran perusahaan, 2) Dasar untuk pemanfaatan dan alokasi sumberdaya pengendaliannnya, 3) Pembentukan dan pembangunan budaya perusahaan (corporate culture). 2. MISI a. Pengertian Misi Menurut Wibisono (2006, P. 46), Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan dan alasan existensi organisasi yang memuat apa yang disediaan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk atau jasa. Pengertian Misi adalah tujuan dan alasan yang memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Misi apasa dasarnya hanya bukan usaha formal untuk memperjelas apa yang dikehendaki, namun Misi merupakan tahapan aksi yang akan dilaksanakan dari Visi yang telah ada, guna mencapai suatu tujuan. b. Tahap-tahap penyusunan Misi Menurut Wibisosno (2006, P. 47), Tahap-tahap penyusunan Misi yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan atau organisasi adalah: 1) melakukan proses brainstorming dengan mensejajarkan beberapa kata yang menggambarkan organisasi, 2) Menyusun
prioritas dan pemfokusan pada kata-kata yang palingf penting, 3) mengkombinasikan kata-kata yang telah dipilih menjadi kalimat atau paragraf yang menggambarkan Misi Lembaga, 4) Mengedit kata-kata sampai terdengar benar. c. Tujuan Misi dan Arah Lembaga Menurut Wibisosno (2006, P. 46), Tujuan dari Misi adalah mengkomunikasikan kepada stakeholder, didalam maupun diluar organisasi tentang alasan pendirian perusahaan dan kearah mana perusahaan akan menuju. 3. PENYEBAB GAGALNYA VISI DAN MI MIS SI ORGANISASI ORGANISASI:: Menurut Sinamo (19 (1998 98)) dalam " In In Search of Po Pow w erful erful Vi sion", men meny yebutkan ada 6 (enam enam)) sebab mengapa visi dan misi suatu organisasi gagal: 1. Kerancuan pengertian Visi dan Misi: Konsep dan pengert ngertiian tentang visi dan misi masih rancu, tidak jelas, jelas, dan kabur. Jika pada tahap pengertian saja sudah kabur apalagi dalam pelaksanaann ya. Secar Secara a ringkas ri ngkas visi adalah apa apa yang didambakan organisasi untuk "dimiliki" atau diperoleh di amsa yang akan datang ( wh wha at do w e w ant ant to bs v e). e). Sedangkan misi adalah dambaan d ambaan tentang kita ini akan "rnenjadi" apa di masa depan. (w hat hat do w e want to be). Dengan demikiian demik masing-masing harus jelas sehingga ker erancu ancua an kedua kedu anya dapat dihin hinda darkan rkan:: 2. Vi si dan da n Misi ti dak dak benar-ben r-bena ar didambakan: didambakan: Visi yan ang g tidak di dibangun atas dasar dasar re rea ali litas tas ata tau u kenyataan ke nyataan (sejar sejara ah, jati dir dirii, prod produ uk, kese sernp rnpa atan yang ada, imp mpian iann nya, persa persaing inga an ya yang ng ada dan dan lain-lai lain-lain n) ten tentu tu akan akan gag gagal; 3. Visi d an an mi si tid ak me mew w akili p pende enderit rit aan aan d an harapan : visi misi harus merefleksikan “penderitaan dan “harapan” sehing ehingg ga mam mamp pu men j jad adii pen peng ggerak da dallam bero erorg rga anisas isasii. Tichy sepe eperti rti dikutip Si Sin narn rno o (199 1998) 8),, menega menegaskan skan bahwa bahwa kega kegagal galan an utama ut ama sebu sebuah ah visi dan mis isii te terrletak pad pada a tipi tipissnya aspek mot otiivas vasii, Karena itu tida tid ak her eran an jika Burt Nanus Nanu s be berrkata " Sel ect ect ing ing and articula articulati ti ng the righ rightt v i i sion, sion, thi s power iul iul Id ea. ea. Is the th e tough toughest task an and d th the e t ruest ruest t est est of l ead ership ership" " ; 4. Visi dan mi mi si si t i i d dak a k diy ak ak i i ni ni dapat dapat d i i c ca p pai: ai: Ban anyak yak rumusan rumusan visi dan misi dengan dengan menggu ggunakan nakan kataa-ka karra indah ya yang ng tid idak ak real realis isttic, seh sehingga tidak tidak diperc iperca aya oleh par ara a kons konstit titu uenn nny ya dan ha hanya mendatangkan si sini nissrn rne e di
kalangan kalanga n anggora anggora.. Meski eskipun pun ide ideal dan transe tran sed dental, visi dan mis misi tidakla tidakl ah utopis. Visi Vi si dan mis misi mesti mestinya ha haru russ mampu mengge menggerakkan rakkan dan menya men yap pa ke key yak akiinan nan,, bahkan mengge menggerakkan irnan, bah ahw wa apa yang diperjuangkan itu adalah ses sesuatu uatu yang be berharg rharga, a, berma ermakna kna dan da n patut di d iperj erju uan angka gkan n den eng gan keras, dengan pmg mgo orba banan nan-bahk bah kan den enga gan n air ma mata ta sekalipun sekalipun.. Perny Pern yataan yang muncul adalah bagaiman bagaimana a membu membua at misi yang dapat dipercay diperca ya? J aw awaban abany ya adalah rumussan visi dan mi rumu membua mbuatt visi dan misi itu tertul tertulis is di dalam hat hatii dan pikiran seluruh anggota, sehi seh ingg ngga a ada tiga hal yang perlu diperhatik diperhatikan an yakni akni:: 1 . Visi dan misi harus di d ibuat selaras dan se sepadan padan dengan system ni nilai organis organisasi asi,, 2 . Elite organisa organisassi harus menun j jukkan ukkan komitmen yang tinggi dalam pelakssanaann pelak anaanny ya, 3 . Vis isii dan misi serta nilai harus haru s selalu dikomunikasik dikomunikasikan an ke seluruh anggota organi organisasi dengan berbagai cara, cara , medium dan kesempatan. kesempatan. Stephen R. R. Cov Cove ey sperti dikutip Sinamo (1998 1998)) meny men yatakan bahwa bahwa visi d an da misi yang yan g baiik ba mampu menciptakan kesatuan yan ang g kokoh, menggalang komitmen yang unggul dan menciptakan menciptakan kerangka referensi, referensi, criteri criteria a dalam bertiindak bert ndak,, standard e xce xcell ll ence dan pedoman bag bagii hati dan pikiran seluruh anggot anggota a organis organisa asi si;; 5 . Visi dan rni si t idak idak fl ek sibel : Banyak visi da d an misi organisasi akan mati dan tidak berday berda ya dan kehilangan gregetn ya gregetnya karena diperlakukan seperti se perti ay ayat dari kita kitab b suci dan sangat sangat dogmat gmatis. is. Visi Visi dan mi missi sebaiknya dinamik, fleksibel tanpa kehilang kehilanga an esensi id ide eal dan transendentalnya.. Karena itu perumusany transendentalnya perumusanya harus up to d ate dan menggambarkan kemajuan rnenuju visi dan mis misi itu sendiri:: sendiri 6 . Visi dan mi si tidak d i idukung d ukung strategi organi sasi dan sy sy stem stem manajemen yang tepat: tepat: Perilaku manusia dalam organisasi sangat dipeng dipenga aruhi oleh sys system-sistem tem-sistem yang dipakai dalam organis organ isas asi. i. Strategi yang digunakan yang didukung oleh sarana sarana-s -sarana arana yang mernadai, mernadai, peniingkatan sumber daya manusia serta 'kebijakan organisasi pen dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan merupakan hal yang mutlak, mutlak, Tanpa hal Itu mak aka a
rurnussan visi dan mis rurnu isii ak aka an menjadi ce cemo moo ohan apatiis dari anggota organis apat rganisas asii itu sendi ndiri ri..
dan sikap
Gambar 2.8: 2.8: Peran Visi, Misi dan Nilai dalam Membentuk Budaya Kerja. Diadopsi dari Jansen H. H. Sinamo, Meneiptakan Meneiptakan Visi Motivasi ( In Search of PowerfUl VIsion ) majalah Manajemen No. 120: Agustus I998:9) Keterangan : 1. Visi dan dan misi misi harus dirumuskan dirumuskan dengan mengandung sisi intelek intele ktual dan sisi emosional emosional seeara seimbang seimbang.. 2. Vi Vissi dan mi missi harus harus didukung seeara ser erasi asi dan sepadan oleh nilai-nilai nilai-nil ai dasa dasarr (co (cor r e values ) yang menjadi menjadi panduan perilaku ( behav behav i i or) or) yang konsi konsisten menuju visi dan misi tersebut. tersebut. 3. Visi dan misi harus didukung deng denga an strategi organisasi dan sistemsistem manajemen yang serasi dan sepadan. sepadan . 4. Langkah Perumusan Visi – Misi Visi adalah pandangan umum organisasi/pemimpin terhadap citacita yang ingin dicapai yang dirumuskan melalui kalimat tegas dan efektif, namun cukup mewakili atas keinginan atau cita-cita organisasi yang ingin diwujudkan. Sedangkan Misi adalah tujuan khusus organisasi/pemimpin terhadap cita-cita yang ingin dicapai dari visi yang telah dirumuskan. Dan biasanya dirumuskan melalui kalimat yang menegaskan beberapa item. Langkah-langkah yang dapat kita tempuh untuk membuat sebuah visi-misi yang efektif adalah terlebih dahulu harus membuat perumusan
masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi, dan mempersempit masalah tersebut yang sekiranya akan difokuskan untuk ditangani dan menjadi maksud, tujuan dan cita-cita dari organisasi. Contoh kasus, ada sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Jika kita lihat bidang garapan organisasi tersebut, maka kita bisa memulai merumuskan masalah visi-misi tersebut dengan terlebih dahulu menjawab beberapa pertanyaan : 1. Kenapa harus sosial kemanusiaan? 2. Siapa sasarannya? 3. Apa manfaatnya? 4. Siapa saja yang terlibat? Dari kasus perumusan masalah di atas, kemungkinan pertanyaannya adalah demikian : 1. Karena peranan sosial tidak bisa dilepaskan dalam menangani masalah-masalah kemanusiaan 2. Orang-orang yang menyandang masalah sosial 3. Memberikan bantuan dan jaminan sosial kepada orang-orang yang menyandang masalah sosial 4. Pemerintah, sektor swasta yang terkait dengan masalah sosial. Sebetulnya tidak bisa kita berhenti sampai di sana untuk merumuskan visi-misi yang efektif, karena harus lebih dispesifikkan lagi tentang masalah-masalah kemanusiaan, masalah sosial, dan orangorang penyandang masalah sosial di atas, karena luasnya masalah tersebut akan mengkaburkan perbedaan dari tiap masalah. Jika kita mau, kita bisa lagi membuat rumusan permasalahan baru yang lebih spesifik dan mengkerucut untuk menjadi fokus penyelesaian masalah: 1. Apa saja masalah kemanusiaan itu? 2. Apa saja masalah kemanusiaan yang menyangkut masalah sosial itu? 3. Apa saja yang disebut dengan penyandang masalah sosial itu? Semakin tajam kita menganalisa permasalahan, maka semakin cerdas dan efektiv visi yang dapat kita buat, buat, sedangkan semakin banyak banyak perumusan masalah yang dapat kita buat, maka semakin tajam pula misi yang dapat dirumuskan, karena dari sekian banyak pertanyaan yang muncul dari perumusan masalah di atas, tentunya hanya akan dipilih dan difokuskan pada masalah-masalah yang dapat dijawab dan sekiranya dapat diwujudkan oleh organisasi tersebut, karena menurut saya, misi yang dibuat tentunya harus menjawab perumusan masalah
yang pada kesimpulannya akan selektif untuk dirumuskan menjadi misi organisasi. Jadi menurut kami, perumusan visi-misi yang baik haruslah melalui tahapan perumusan permasalahan yang ada dan ingin dipecahkan oleh organisasi atau seseorang yang akan memimpin organisasi tersebut. Tanpa ada perumusan masalah, pembuatan visimisi bisa saja menyimpang dari cita-cita organisasi yang sesungguhnya. Intinya, pimpinan yang handal adalah pimpinan yang mengetahui dan memahami persis permasalahan dan cita-cita organisasinya. Jika Anda mempunyai pemikiran lain, saya akan sangat berbangga sekali jika anda mau bertukar pikiran dalam blog ini.
5. Pendidikan Agama Islam dari masa ke masa 1. PAI pada awal kemerdekaan Undang-undang pendidikan dari zaman dahulu sampai sekarang tampaknya masih terdapat dikotomi pendidikan. Dimana bila dicermati bahwa undang-undang pendidikan nasional masih membeda-bedakan antara pendidikan umum dan agama, padahal bila digabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum justru akan menciptakan kebersamaan dan juga mampu menciptakan kehidupan yang harmonis, serasi dan seimbang. Prioritas pendidikan Islam harus diarahkan pada empat hal, sebagai berikut : 1) Pendidikan Islam bukanlah hanya untuk mewariskan faham atau polah keagamaan hasil internalisasi generasi terhadap anak didik. 2) Pendidikan hendaknya menghindari kebiasaan mengunakan andaiandaian model yang diidealisir yang sering kali membuat kita terjebak dalam romantisme yang berlebihan. 3) Bahan-bahan pengajaran agama hendaknya selalu dapat mengintegrasikan problematik empirik disekitarnya. 4) Perlunya dikembangkan wawasan emansipatoris dalam proses mengajar agama.
Dilihat dari legalitas hukum penyelenggaraan PAI pada sekolah umum, mengalami proses yang panjang yaitu sejak masa pasca kemerdekaan hingga ditetapkan undang-undang no. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam proses mendapatkan legalitas hukum atas pelaksanaan pendidikan agama sejak kurun kemerdekaan, terjadi tarik menarik antara kelompok yang pro karena menganggap PAI penting diberikan di Sekolah/Perguruan Tinggi, dan
mereka yang kontra karena mengganggp tidak penting dan cukup diganti dengan pendidikan budi pekerti. Semenjak awal kemerdekaan sampai masa orde baru , pelaksanaan PAI di sekolah selalu masuk dalam agenda pembahasan atau atas dasar kemauan politik tokoh-tokoh nasional. Hal ini dikarenakan, setiap keputusan tentang pelaksanaan PAI pada dasarnya merupakan keputusan politik. Hasil penelusuran dokumendokumen penting yang berhubungan dengan pelaksanaan agama di sekolah umum dari masa pasca kemerdekaan hingga tahun 1990, yaitu : 1) Rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) taggal 27 Desember 1945 antara lain merekomensasikan agar pendidikan agama mendapat tempat pada kurikulum, yang harus diatur secara seksama dan mendapat perhatian semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan. 2) Perguruan Agama Islam atau Madrasah dan Ponpes mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. 2. PAI sejak UU No. 2 Tahun 1989 sampai lahirnya kurikulum 1994 Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum pada dasarnya telah mendapat respon yang positif, dengan dikeluarkannya Undangundang No.2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional (UUSPN) , dimana didalamnya diperkenalkan dua Istilah, yaitu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah umum, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan Keagamaan adalah lembaga pendidikan Islam atau satuan pendidikan Islam yang lazim dinamakan dengan perguruan agama. Pendidikan Keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.
Pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pelaksanaan pendidikan Agama, sejak jaman pasca Orde Baru. Karakteristik kurikulum PAI Tahun 1994 antara lain: 1) Materi atau bahan kajian yang masing-masinng sesuai dengan tingkat atau jenjang satuan pendidikan 2) Pilihan bahan kajian untuk semua jenjang pendidikan yang essensial dan sesuai dengan tingkat perkembangan jiwa
3) Aspek-aspek pemahaman keagamaan kilafh dihilangkan 4) Materi atau bahan untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, psikomotorik 5) Pokok bahasan atau kajian PAI diorientasikan untuk berpadu dengan bidang studi yang lain. 3. PAI sejak UU No. 20 Tahun 2003 Dengan lahirnya UU No, 20 Tahun 2003 semakin mempertegas kedudukan pendidikan agama Islam sebagai salah satu elemen terciptanya tujuan pendidikan nasional secara umum. Sebagaimana pada Pasal 3, Pendidikan Nasional mencerdasakan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi pesersta didik agar menjadi manusian yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Pasal 12 ayat 1a, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Maka dalam hal ini, Ditjen Pendidikan Islam berpeluang besar untuk mengembangkan kapasitas kelembagaannya dengan meningkatkan kualitas sistem dan layanan pendidikan agama Islam dalam rangka kensukseskan tujuan pendidikan nasional. Perkembangan pendidikan agama Islam makin jelas dengan berlakukanya PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menyebutkan : 1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas : 1. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, 2. kelompok mata pelajaran kewarganegeraan dan kepribadian, 3. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, 4. kelompok mata pelajaran estetika, dan (5) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.
2) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada : a) SD/MI/SDLB/Paket A, b) SMP/MTs/SMPLB/Paket B, c) SMA/MA/SMALB/Paket C, d) SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan.atau kegiatan agama, akhlak mulia,
kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan teknologi, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan.
dan
Dukungan pemerintah lebih terencana lagi dalam pengembangan pendidikan agama Islam, terlihat pada Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2004, tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada bidang Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, dan berlangsung sampai sekarang Dalam arah kebijakannya dinyatakan bahwa sesuai dengan agenda pembangunan nasional, disebutkan bahwa, peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Serta peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama dan keagamaan.
Agar pengembangan pendidikan agama Islam pada sekolah umum lebih terarah maka sejak tahun 1978 berdirilah Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum, lebih lanjut karena respon pemerintah dan dunia pendidikan khususnya terhadap pendidikan agama Islam berkurang, direktorat ini sempat menghilang di tahun 2001 dengan menggabung dengan Direktorat Pembinaan Perguruan Agama islam (Ditbinruais), menjadi Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum. Namun ternyata penggabungan ini tidak juga mengangkat pendidikan agama Islam pada sekolah umum ke arah yang lebih baik, bahkan lebih terpuruk dan terasa dikesampingkan. Oleh karena itu di tahun 2005 dibentuk direktorat baru yang bersifat khusus kembali yaitu Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, dan akhirnya disempurnakan menjadi Direktorat Pendidikan Agama Islam sampai sekarang berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010. Saat ini perkembangan program/kegiatan bagi pendidikan Agama Islam sudah makin membaik dan terrencana. 6. Tupoksi (Tugas Dan Fungsi Ditjen Pendidikan Islam) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah salah satu direktorat jenderal yang ada di Kementerian Agama RI. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, diubah dari Direktrorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Perubahan nama ini menegaskan bahwa tugas pokok Direktorat Jenderal ini adalah "Pengembagan Aspek-aspek Substansi Kependidikan Islam"
Sesuai Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, yang disempurnakan melalui Peraturan Menteri Agama RI No. 10 Tahun 2010 bahwa Direktrorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan Islam berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. 2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan fungsi : a) perumusan kebijakan di bidang pendidikan Islam; b) pelaksanaan kebjakan di bidang pendidikan Islam; c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan Islam; d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan Islam; dan e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terdiri dari : 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; 2) Direktorat Pendidikan Madrasah; 3) Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; 4) Direktorat Pendidikan Agama Islam; dan 5) Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. 3. Visi Pendidikan Islam 2015-2019 "Terwujudnya Pendidikan Islam Yang Unggul, Moderat, dan Menjadi Rujukan Dunia Dalam Integrasi Ilmu Agama, Pengetahuan dan Teknologi" 4. Misi Pendidikan Islam Tahun 2015-2019 : a) Meningkatkan akses Pendidikan Islam yang merata; b) Meningkatkan mutu Pendidikan Islam; c) Meningkatkan relevansi dan daya saing Pendidikan Islam; d) Meningkatkan tata kelola Pendidikan Islam yang baik.
Misi Pendidikan Islam di atas memiliki makna sebagai berikut : (a) Peningkatan dan pemerataan akses Pendidikan Islam diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial,
ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kem ampuan intelektual serta kondisi fisik. (b) Peningkatan mutu Pendidikan Islam ditandai dengan terpenuhinya standar nasional pendidikan sehingga menghasilkan peserta didik yang unggul ditingkat nasional dan internasional dengan tetap menghargai tradisi, kearifan lokal, etos kemandirian, wawasan kebangsaan, dan nilai kemoderenan. (c) Peningkatan relevansi dan daya saing Pendidikan Islam diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat dan mampu berkompetisi baik di tingkat nasional dan internasional. (d) Peningkatan tata kelola Pendidikan Islam yang baik diarahkan pada pengelolaan Pendidikan Islam yang transparan dan akuntabel dengan kontribusi yang proporsional dari pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak lainnya. Tata kelola tersebut harus didukung dengan analisis kebijakan peraturan pe rundangan ditingkat pusat dan daerah, sistem perencanaan dan pengangggaran, dan sistem monitoring dan evaluasi. 5. Tujuan Pendidikan Islam Tahun 2015-2019 Tujuan Pendidikan Islam yang ingin dicapai adalah: a) Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada RA/BA, Madrasah, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. b) Peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik. c) Peningkatan kualitas lembaga penyelenggara pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. d) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan distribusi yang merata di seluruh satuan pendidikan. e) Peningkatan kualitas lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat dan mampu berkompetisi baik di tingkat nasional dan internasional. f) Peningkatan tata kelola Pendidikan Islam yang transparan dan akuntabel dengan partisipasi pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak lainnya. 7. Arah Kebijakan Dan Strategi Pendidikan Islam Tahun 2015-2019 2015 -2019 a) Arah Kebijakan Pendidikan Islam Arah kebijakan Pendidikan Islam mengacu pada arah kebijakan Kementerian Agama Bidang Pendidikan 2015-2019 adalah: 1) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) diarahkan pada upaya:
Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk RA; (b) Penyediaan ruang kelas pendidikan RA yang berkualitas; (c) Penyediaan peralatan dan perlengkapan pendidikan RA yang berkualitas; dan (d) Pengembangan kurikulum yang disertai dengan pelatihan, pendampingan dan penyediaan buku pendidikan yang berkualitas sesuai kurikulum pendidikan anak usia dini yang berlaku. (a)
2) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) yang meliputi: (a) Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan. (b) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas. (c) Meningkatkan mutu peserta didik. (d) Meningkatkan jaminan mutu kelembagaan pendidikan. (e) Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya. (f) Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan. 3) Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan meliputi: (a) Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan. (b) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan. (c) Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan. (d) Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi perguruan tinggi keagamaan.
4) Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas meliputi: (a) Peningkatan akses pendidikan keagamaan. (b) Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaan. (c) Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaan. (d) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan keagamaan. (e) Peningkatan penjaminan mutu kelembagaan pendidikan keagamaan. (f) Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada pendidikan keagamaan.
5) Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti pe kerti luhur meliputi: (a) Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama. (b) Peningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan agama. (c) Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan agama. 6) Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya: (a) Penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pen gelola pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur jalur pendidikan; (b) Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif; (c) Penguatan penyusunan dan penyelarasan peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan bermutu; (d) Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi; (e) Peningkatan komitmen pengembil kebijakan dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik; (f) Penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (g) Penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel; dan (h) Peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk pelayanan pendidikan. b) Strategi Pendidikan Islam Membangun Pendidikan yang Efektif dan Berdaya Saing Tinggi. Berdasarkan arah kebijakan maka strategi Pendidikan Islam pada lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dilaksanakan melalui 5 kegiatan prioritas, yaitu:
1)
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam; Sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah guna memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur, maka strategi Pendidikan Agama Islam diprioritaskan pada peningkatan mutu guru dan pengawas PAI serta pemahaman siswa terhadap ajaran Islam dan peningkatan mutu sumber daya dan sarana prasarana kegiatan belajar mengajar. Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain: a) Strategi dalam meningkatkan mutu guru dan pengawas PAI berupa: (1) Pemberian tunjangan profesi kepada guru PAI non PNS, (2) Peningkatan kualifikasi S1, (3) Peningkatan kompetensi (khususnya kompetensi pedagogis), (4) Pemberian kesempatan untuk mengikuti program visiting teacher (guru tamu) bagi guru PAI yang berprestasi, (5) Pemberian kesempatan dalam mengikuti program Pendidikan Profesi Guru, (6) Pemberian kesempatan untuk mengikuti lomba pengembangan pembelajaran bagi guru PAI, (7) Peningkatan kompetensi pengawas, peningkatan kualifikasi S2 bagi pengawas, (8) Pemberian kesempatan mengikuti bimbingan teknis kurikulum yang berlaku bagi guru dan pengawas, serta pembinaan bagi pengawas PAI. (9) Distribusi dan penempatan guru PAI. b)
Strategi dalam meningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam berupa pemberian kesempatan bagi siswa untuk mengikuti pelatihan Tuntas Baca Tulis Qur`an (TBTQ), mengikuti lomba kreatifitas PAI, penyelenggaraan USBN PAI, serta perluasan materi pengembangan PAI berwawasan kebangsaan.
c)
Strategi dalam meningkatkan mutu sumber daya dan sarana prasarana kegiatan belajar mengajar pada sekolah berupa peningkatan kapasitas lembaga pokjawas, adanya le mbaga yang melakukan pengembangan pembelajaran dan penilaian
kurikulum PAI, pengembangan KKG dan MGMP serta pemberian bantuan saran/media pembelajaran PAI. 2)
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam; Sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun secara merata serta meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas, maka strategi Pendidikan Keagamaan Islam diprioritaskan pada peningkatan akses, mutu sarana dan prasarana pendidikan, mutu santri, mutu pendidik dan tenaga kependidikan, penjaminan mutu (quality assurance) serta pembelajaran Islam yang moderat pada pendidikan keagamaan Islam.
Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain: a) Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa: (1) Pendirian satuan pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren / ma`had aly baru. (2) Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi santri pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah/program persamaan lulusan/ program wajar dikdas tingkat ula, wustha, ulya, paket A, paket B, serta Paket C. (3) Pemberian bantuan dan sosialisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi santri pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah/program persamaan lulusan/program wajar dikdas tingkat ula, wustha, ulya, paket A, paket B, Paket C, dan santri hanya mengaji (takhassus kitab) usia 6 sampai 21 tahun. (4) Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada Diniyah Takmiliyah/ Pendidikan Al-Qur`an/Pendidikan Pesantren. (5) Pemberian bantuan Bidik Misi bagi mahasantri pada ma`had aly. (6) Pendirian ruang kelas baru (RKB) pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma`had aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C. (7) Pembangunan asrama pondok pesantren. (8) Pembangunan lembaga pendidikan keagamaan baru dan pemberian dukungan pengembangan/peningkatan mutu,
sarana dan prasarana pendidikan, serta tata kelola di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). (9) Pemberian layanan Pendidikan Terpadu Anak Harapan (Dikterapan) kepada santri. b)
Strategi dalam meningkatkan mutu sarana prasarana pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa: (1) Rehabilitasi ruang kelas pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma`had aly/Program Persamaan Lulusan/ Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C. (2) Rehabilitasi asrama pada pondok pesantren. (3) Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan keagamaan Islam. (4) Peningkatan mutu Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur`an/Pendidikan Pesantren. (5) Penyediaan kitab/buku ajar yang diajarkan pada lembaga pendidikan diniyah dan pondok pesantren. (6) Peningkatan mutu lembaga penyelenggara Pendidikan Keagamaan. (7) Pemberian dukungan pengembangan hidup sehat dan peningkatan mutu layanan kesehatan. (8) Pemberian dukungan peningkatan mutu kepada lembaga pendidikan keagamaan sebagai inkubator bisnis bagi santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. (9) Pengembangan pondok pesantren unggulan Tafaqquh Fiddin dan vokasional/keterampilan. vokasional/keterampilan. (10) Pembinaan lembaga pesantren, diniyah, diniyah takmiliyah, pendidikan al Qur`an. c) Strategi dalam meningkatkan mutu santri pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa: (1) Pemberian Beasiswa Pendidikan Tahfizh Al-Qur`an (Program Beasiswa Tahfizh Al-Qur`an) kepada santri. (2) Mengikutsertakan santri dalam Musabaqah Qira`atil Kutub (MQK). (3) Pemberian beasiswa santri berprestasi (Program Beasiswa Santri Berprestasi). (4) Pemberian dukungan pembiayaan Pemagangan Pe magangan Santri Pondok pesantren. (5) Mengikutsertakan santri dalam Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN). (6) Mengikutsertakan santri dalam Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS). (7) Pemberian beasiswa bagi santri pondok pesantren untuk belajar di pesantren besar/unggulan untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.
d)
Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan Islam berupa: (1) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ ma`had aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, Paket C, dan Diniyah Takmiliyah/Pendidikan AlQur`an/Pendidikan Pesantren. (2) Mengikutsertakan pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren pada Pendidikan Profesi Guru. (3) Pemberian tunjangan fungsional kepada pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma`had aly/program persamaan lulusan/program wajar dikdas/paket. (4) Pemberian tunjangan profesi kepada pendidik pada pendidikan diniyah formal/ satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma`had aly. (5) Pemberian tunjangan fungsional kepada pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah/ Pendidikan AlQur`an/Pendidikan Pesantren. (6) Peningkatan mutu Pengasuh Pesantren. (7) Pemberian beasiswa Beasiswa Pendidikan Kader Ulama kepada pendidik.
e)
Strategi dalam meningkatkan jaminan kualitas (quality assurance) kelembagaan pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa: (1) Penyiapan akreditasi lembaga pendidikan keagamaan Islam. (2) Peningkatan mutu pembelajaran lembaga pendidikan keagamaan Islam. (3) Penyusunan regulasi pendidikan keagamaan Islam. (4) Penyediaan Data Pendidikan Keagamaan Islam. (5) Penyediaan paket peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan Islam. (6) Pemberdayaan mitra kerja pendidikan keagamaan Islam (FKDT/FKPP/FKPM/FKMA dll). (7) Penyelenggaraan Bahtsul Ma`sail/Halaqoh pada lembaga pendidikan keagamaan. (8) Penyelenggaraan layanan pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan kerja (life skill) pada lembaga pendidikan keagamaan. (9) Penyusunan Standar Nasional Pendidikan Keagamaan Ke agamaan Islam.
f)
3)
Strategi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Islam yang moderat pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa: (1) Penyelenggaraan Tahkiq atas Kitab Karya Ulama Nusantara. (2) Sosialisasi pemahaman keagamaan yang toleran (tasamuh), seimbang (tawazun), moderat (tawasuth), dan cinta tanah air. (3) Penyelenggaraan deradikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah; Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Kementerian Agama untuk melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun secara merata, maka strategi RA dan Madrasah diprioritaskan pada peningkatan akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan, siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan, dan kurikulum pembelajaran madrasah. Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain: a) Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan madrasah berupa: (1) Pemberian Biaya Operasional Pendidikan untuk tingkat RA. (2) Pemberian dana BOS untuk MI, MTs dan MA/MAK. (3) Pemberian bantuan dan sosialisasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa MI, MTs dan MA/MAK. (4) Pembangunan ruang kelas baru RA. (5) Pembangunan ruang kelas MI, MTs, dan MA/MAK (6) Pembangunan MTs di daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terpencil). (7) Pembangunan MI-MTs satu atap. (8) Pembangunan MA dan MAK. b)
Strategi dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan madrasah berupa: (1) Pemberian bantuan sarana dan prasarana pembelajaran kepada RA. (2) Rehabilitasi ruang kelas RA. (3) Rehabilitasi sedang dan berat MI, MTs, MA dan MAK. (4) Pembangunan perpustakaan MI, MTs, MA dan MAK. (5) Meningkatkan standar UKS MI, MTs, MA dan MAK. (6) Kelengkapan sarana dan prasarana MI, MTs, MA dan MAK antara lain sarana olah-raga dan seni, sarana laboratorium sains, perpustakaan, dan mebelair.
Pembangunan asrama MTs, MA dan MAK. (8) Pembangunan dan pengadaan peralatan laboratorium MTs, MA dan MAK. (9) Pembangunan dan pengembangan MA/MAK berasrama. (10) Pembangunan dan pengadaan peralatan laboratorium bahasa MA/MAK. (11) Pembangunan dan pengadaan laboratorium komputer MA/MAK. (12) Pengembangan MA unggulan (Insan Cendekia). (13) Penyiapan MTs dan MA menjadi madrasah unggulan. (7)
c)
Strategi dalam meningkatkan mutu siswa madrasah berupa: (1) Pengikutsertaaan siswa RA dalam lomba / kompetisi. (2) Pemberian beasiswa bakat dan berprestasi pada siswa MI, MTs, MA dan MAK. (3) Pengikutsertaan siswa MI, MTs, MA dan MAK dalam lomba/festival/kompetisi// olimpiade nasional dan/atau lomba/festival/kompetisi internasional. (4) Pemberian fasilitas pendidikan ke luar negeri bagi siswa MA/MAK yang berprestasi. (5) Pengikutsertaan siswa MI, MTs, MA pada UAMBN PAI dan Bahasa Arab. (6) Pengikutsertaan siswa MI, MI, MTs, MA pada UN. (7) Pengikutserta siswa MA pada program pemagangan di Dunia Usaha/Dunia Industri.
d)
Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan madrasah berupa: (1) Peningkatan kompetensi Guru/Kepala RA. (2) Peningkatan kompetensi PTK, MI, MTs, MA dan MAK. (3) Peningkatan kualifikasi S1 guru madrasah. (4) Pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan khusus kepada PTK non-PNS. (5) Pengikutsertaan guru Madrasah pada Pendidikan Profesi Guru. (6) Sertifikasi guru madrasah mapel umum (7) Penilaian kinerja guru. (8) Peningkatan kualifikasi pendidikan S2 bagi PTK (Guru, Calon Kepala Madrasah, dan Calon Pengawas). Pe ngawas).
Peningkatan kompetensi PTK madrasah penyelenggara pen yelenggara pendidikan inklusi. (10) Pemberian penghargaan dan perlindungan kepada PTK madrasah. (11) Pembinaan kewirausahaan bagi guru MA. (12) Penyiapan guru untuk menjadi Kepala Madrasah. (9)
e)
Strategi dalam meningkatkan jaminan kualitas (quality assurance) kelembagaan madrasah berupa: (1) Penyiapan RA, MI, MTs, MA dan MAK untuk ditingkatkan mutu akreditasinya. (2) Penyiapan RA, MI menjadi madrasah unggulan. (3) Peningkatan mutu manajemen RA. (4) Peningkatan kualitas ekstra kurikuler MI, MTs, MA dan MAK. (5) Penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) bagi MI, MTs, MA dan MAK. (6) Pemberdayaan KKM dan KKG MI. (7) Jumlah KKG MI (8) Penguatan riset pembelajaran pada MI, MTs dan MA. (9) Pemberdayaan KKM dan MGMP MTs, MA dan MAK. (10) Penyelenggaraan program keterampilan pada MA. (11) Penyelenggaraan program keagamaan pada MA. (12) Penyelenggaraan pendidikan inklusi pada madrasah. (13) Peningkatan kualitas madrasah daerah tertinggal/perbatasan/ pedalaman. (14) Pemberian apresiasi kepada RA/Madrasah. (15) Pemberdayaan lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah. (16) Pemberdayaan Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) di Provinsi. (17) Publikasi Kreatif tentang Pendidikan Madrasah (18) Penyusunan peraturan untuk menjamin layanan pendidikan madrasah yang bermutu, termasuk madrasah berasrama, madrasah unggulan, dan pengelolaan asrama pada madrasah berasrama (19) Kerjasama antara perguruan tinggi dan madrasah dan dengan lembaga internasional untuk pendidikan madrasah yang bermutu. (20) Pelaksanaan kesetaraan gender pada RA/Madrasah. RA/Madrasah.
f)
Strategi dalam meningkatkan mutu kurikulum pembelajaran madrasah berupa:
(1) (2) (3) (4) (5)
4)
Penyiapan pengembangan kurikulum RA. Penerapan kurikulum pada MI, MTs, MA dan MAK. Penggandaan buku PAI dan Bahasa Arab sesuai kurikulum yang berlaku. Pelatihan kurikulum yang berlaku bagi PTK. Pendampingan oleh madarasah tentang pelaksanaan pe laksanaan kurikulum yang berlaku.
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI); Sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi khususnya PTKI, maka strategi Pendidikan Tinggi Islam diprioritaskan pada peningkatan akses pendidikan tinggi keagamaan Islam, kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PTKI, peningkatan kualitas hasil penelitian/riset PTKI dan peningkatan hasil inovasi pada PTKI. Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara l ain: a) Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan Islam berupa: (1) Pelaksanaan program BIDIKMISI bagi mahasiswa baik untuk mahasiswa baru, on-going 2 semester dan on-going 1 semester. (2) Pelaksanaan program Afirmasi Pendidikan Tinggi Islam (Adiktis) UP4B bagi mahasiswa. (3) Pemberian beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik. (4) Pemberian beasiswa Tahfidz Qur`an. (5) Pemberian fasilitas bagi mahasiswa berprestasi lulusan S1 (fresh graduate) untuk melanjutkan pendidikan S2. (6) Pemberian beasiswa pada prodi langka yang disesuaikan dengan kebutuhan. (7) Penyeleksian mahasiswa baru. (8) Peningkatan PTKIN penerima BOPTN. (9) Pendirian PTKI baru. (10) Pengembangan lembaga PTKI melalui alih status. b) Strategi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam berupa: (1)
Peningkatan mutu gedung pendidikan dan fasilitas penunjang PTKIN.
Pemberian fasilitas P/HLN dan dana pendamping bagi PTKIN. (3) Peningkatan sarana dan prasarana PTKIN melalui SBSN. (4) Peningkatan koleksi dan prasana perpustakaan. p erpustakaan. (5) Peningkatan mutu akademik PTKIN. (6) Peningkatan akreditasi minimal B bagi prodi dan PTKI. (7) Peningkatan mutu sarana dan prasarana serta akademik PTKIS. (8) Penerbitan regulasi yang terkait dengan PTKI. (9) Pengikutsertaan PTKI pada program Standar manajemen Nasional dan Internasional. (10) Mendorong penyelenggaraan enterpreuneurship pada beberapa lembaga. (11) Peningkatan mutu Lembaga Kemahasiswaan. Ke mahasiswaan. (12) Pemberian PNBP/BLU bagi PTKIN/BLU (13) Mengadakan kerjasama luar negeri untuk penguatan PTKI (14) Penguatan kekhasan sebagai pusat keunggulan pada setiap PTKI. (15) Penguatan mandat integrasi ilmu Islam dan sains bagi PTKI. (16) Pembinaan bagi kopertais. (17) Penguatan kelembagaan LPTK. (2)
c) Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PTKI berupa: (1) Sertifikasi dosen. (2) Pemberian tunjangan profesi bagi dosen Non PNS. (3) Peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalam negeri maupun luar negeri. (4) Peningkatan kompentensi dosen. (5) Pemberian fasiltas bagi dosen untuk mengikuti forum ilmiah tingkat internasional. (6) Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen. (7) Pemberian fasilitas bagi dosen untuk melakukan presantasi makalah AICIS. (8) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. (9) Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2 (10) Sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan melalui LPTK d) Strategi dalam meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PTKI berupa: (1) Peningkatan kemampuan peneliti di PTKI. (2) Peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional. (3) Peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindex scopus). (4) Peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten. (5) Penguatan budaya riset di lingkungan PTKI.
Peningkatan kemampuan riset dan pendidikan perdamaian sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemahaman Islam rahmatan lil `alamin. (7) Peningkatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKI. (6)
e) Strategi dalam meningkatkan hasil inovasi pada PTKI berupa: (1) Peningkatan kerjasama dengan dunia industri untuk program pemagangan bagi. (2) Pemberian fasilitas bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat nasional maupun internasional. (3) Peningkatan pemahaman tentang konsep, pendekatan dan metodologi pengembangan masyarakat partisipatoris sejalan perkembangan ilmu dan penerapannya untuk mengamalkan ilmu bagi pembangunan masyarakat dan pembangunan lokal (daerah) serta mengembangkan keilmuan (PMA No.55/2014). (4) Peningkatan kemampuan penanganan konflik dalam masyarakat untuk mewujudkan Islam rahmatan lil `alamin. 5)
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam. Tata kelola pemerintahan yang baik isu strategis dalam pengelolaan administrasi publik. Fungsi utama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada dasarnya adalah pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan. Ketiga fungsi tersebut merupakan faktor penting dalam meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui efisiensi proses pelayanan dan pengendalian mutu yang didukung dengan regulasi dan struktur organisasi yang kuat. Peningkatan kualitas kegiatan perencanaan, implementasi, monitoring & evaluasi yang diikuti dengan tindakan perbaikan memerlukan dukungan data dan sistem informasi Pendidikan Islam yang akurat. Monitoring dan evaluasi Renstra bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan secara berkala. Sinkronisasi antara keempat langkah tersebut merupakan
I.
keniscayaan agar target pembangunan Islam yang dinyatakan dalam Renstra dapat dilaksanakan dan diukur efektivitas pencapaiannya. Beberapa indikator target dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya adalah: a) Meningkatnya Kualitas Administrasi Perencanaan dan Penganggaran b) Meningkatnya Kualitas Laporan dan Evaluasi Program c) Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pendidikan Islam d) Meningkatnya Kualitas Verifikasi Anggaran e) Meningkatnya Kualitas Pelaksana Anggaran f) Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan g) Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian h) Meningkatnya Kualitas Administrasi Organisasi dan Tatalaksana i) Meningkatnya Kualitas Administrasi Hukum dan Kerjasama j) Meningkatnya Kualitas Ketatausahaan dan Kearsipan k) Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran dan Kehumasan l) Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa PENUTUP Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa : a. Visi adalah Jadi kesimpulannya Visi adalah cita-cita dari sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin di capai dimasa depan. b. Misi tahapan aksi yang akan dilaksanakan dari Visi yang telah ada, guna mencapai suatu tujuan. c. Tujuan Misi dan Arah Lembaga adalah mengkomunikasikan kepada stakeholder, didalam maupun diluar organisasi tentang alasan pendirian perusahaan dan kearah mana perusahaan akan menuju. d. Penyebab gagalnya visi dan mi missi organisasi organisasi:: 1. Kerancuan pengertian Visi dan Misi: 2. Vi Vissi dan da n Misi ti tidak dak benar-ben r-bena ar didambakan: didambakan : 3. Visi dan misi tid tida ak me mew wakili pende enderit ritaa aan n dan harapan : 4. Visi dan mi misi tidak diyak diyakiini dapat dapat dicapai: 5 . Visi dan rnis rnisi tidak fle fleksibel ibel:: 6 . Visi dan mi missi tidak didukung strategi organi organissasi dan system manajemen yang tepat. tepat. e. Langkah Perumusan Visi – Misi Langkah-langkah yang dapat kita tempuh untuk membuat sebuah visimisi yang efektif adalah terlebih dahulu harus membuat perumusan masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi, dan mempersempit
masalah tersebut yang sekiranya akan difokuskan untuk ditangani dan menjadi maksud, tujuan dan cita-cita dari organisasi. f. Pendidikan Agama Islam dari masa ke masa 1. PAI pada awal kemerdekaan 2. PAI sejak UU No. 2 Tahun 1989 sampai lahirnya kurikulum 1994 3. PAI sejak UU No. 20 Tahun 2003 g. Ditjen dalam Pendidikan Islam memnpunyai: 1. Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan Islam berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. 2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan fungsi : a) perumusan kebijakan di bidang pendidikan Islam; b) pelaksanaan kebjakan di bidang pendidikan Islam; c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan Islam; d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan Islam; dan e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 3. Visi Pendidikan Islam 2015-2019 "Terwujudnya Pendidikan Islam Yang Unggul, Moderat, dan Menjadi Rujukan Dunia Dalam Integrasi Ilmu Agama, Pengetahuan dan Teknologi"
4. Misi Pendidikan Islam Tahun 2015-2019 : a) Meningkatkan akses Pendidikan Islam yang merata; b) Meningkatkan mutu Pendidikan Islam; c) Meningkatkan relevansi dan daya saing Pendidikan Islam; d) Meningkatkan tata kelola Pendidikan Islam yang baik.
5. Tujuan Pendidikan Islam Tahun 2015-2019 Tujuan Pendidikan Islam yang ingin dicapai adalah: a) Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada RA/BA, Madrasah, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. b) Peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi p ada pembentukan karakter peserta didik.
Peningkatan kualitas lembaga penyelenggara pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. d) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan distribusi yang merata di seluruh satuan pendidikan. e) Peningkatan kualitas lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat dan mampu berkompetisi baik di tingkat nasional dan internasional. f) Peningkatan tata kelola Pendidikan Islam yang transparan dan akuntabel dengan partisipasi pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak lainnya. c)
h. Arah Kebijakan Dan Strategi Pendidikan Islam Tahun 2015-2019 2015 -2019 a) Arah Kebijakan Pendidikan Islam Arah kebijakan Pendidikan Islam mengacu pada arah kebijakan Kementerian Agama Bidang Pendidikan 2015-2019 adalah: 1) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) diarahkan pada upaya: 2) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) yang meliputi: 3) Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan meliputi: 4) Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas meliputi: 5) Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti pe kerti luhur meliputi: 6) Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya: b) Strategi Pendidikan Islam Membangun Pendidikan yang Efektif dan Berdaya Saing Tinggi. Berdasarkan arah kebijakan maka strategi Pendidikan Islam pada lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dilaksanakan melalui 5 kegiatan prioritas, yaitu: 1) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam; 2) Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam; Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain: a) Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa: b) Strategi dalam meningkatkan mutu sarana prasarana pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa:
c) d) e)
f)
Strategi dalam meningkatkan mutu santri pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa: Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan Islam berupa: Strategi dalam meningkatkan jaminan kualitas (quality assurance) kelembagaan pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa: Strategi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Islam yang moderat pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa:
3)
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah; Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain: a) Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan madrasah berupa: b) Strategi dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan madrasah berupa: c) Strategi dalam meningkatkan mutu siswa madrasah berupa: d) Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan madrasah berupa: e) Strategi dalam meningkatkan jaminan kualitas (quality assurance) kelembagaan madrasah berupa: f) Strategi dalam meningkatkan mutu kurikulum pembelajaran madrasah berupa:
4)
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI); Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain: a) Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan Islam berupa: b) Strategi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam berupa: c) Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PTKI berupa: d) Strategi dalam meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PTKI berupa: e) Strategi dalam meningkatkan hasil inovasi pada PTKI berupa:
5)
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam. Tata kelola pemerintahan yang baik isu strategis dalam pengelolaan administrasi publik. Fungsi utama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada dasarnya adalah pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan. Ketiga fungsi tersebut merupakan faktor
penting dalam meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui efisiensi proses pelayanan dan pengendalian mutu yang didukung dengan regulasi dan struktur organisasi yang kuat. Peningkatan kualitas kegiatan perencanaan, implementasi, monitoring & evaluasi yang diikuti dengan tindakan perbaikan memerlukan dukungan data dan sistem informasi Pendidikan Islam yang akurat. Monitoring dan evaluasi Renstra bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan secara berkala. Sinkronisasi antara keempat langkah tersebut m erupakan keniscayaan agar target pembangunan Islam yang dinyatakan dalam Renstra dapat dilaksanakan dan diukur efektivitas pencapaiannya. Beberapa indikator target dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya adalah: a) Meningkatnya Kualitas Administrasi Perencanaan dan Penganggaran b) Meningkatnya Kualitas Laporan dan Evaluasi Program c) Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pendidikan Islam d) Meningkatnya Kualitas Verifikasi Anggaran e) Meningkatnya Kualitas Pelaksana Anggaran f) Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan g) Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian h) Meningkatnya Kualitas Administrasi Organisasi dan Tatalaksana i) Meningkatnya Kualitas Administrasi Hukum dan Kerjasama j) Meningkatnya Kualitas Ketatausahaan dan Kearsipan k) Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran dan Kehumasan l) Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa J.
DAFTAR PUSTAKA 1. Dr. Suyitno, M.Pd, Mewujudkan Visi Misi dan Tujuan Organisasi bidang Pendidikan, Malang: Sinar Akademika, Cet.I, 2012 2. Dr. Ahmadi, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup, Yogyakarta: Mustaka Ifada, , 2013 3. Depdiknas, Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional 20052009, 2009, Jakarta: Pusat Informasi dan Humas Depdiknas, 2007 4. Ditpais Kemenag, Pengembangan Soft Skill Guru PAI Materi Pendidikan dan Pelatihan Guru PAI Tingkat SD-SMA/Sederajat SD -SMA/Sederajat , Jakarta : Ditpais, 2011 5. Kemenag.go.id, Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan Pendidikan Agama Islam 2015-2019, 2015-2019, disalin Selasa 3 Mei 2016
6. Nata A, Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Isl am di Indonesia, Jakarta : PT. Prenada Media, 2003 7. Nata A, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2009 8. Mulyasana, D, Pendidikan Bermutu dan Berdaya saing, (Yogyakarta, Pustaka Ifada :2013 9. Undang-undang SISDIKNAS. SISDIKNAS. Cet.VI (Jakarta, Sinar Grafika : 2014) , 10. Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung : Pustaka Setia, 2011) 11. Departemen Pendidikan Nasional, Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 2008),
