BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembangunan benua Maritim merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dimana ingin mewujudkan cita - cita nasional. Wilayah negara Kesatuan epublik !ndonesia yang jika dilihat dari berbagai segi" yang didalamnya terdapat massa air yg lebih dari tiga perempat luas wilayahnya cocok untuk disebut benua benua maritim !ndnesia. #alam menggali potensi maritim untuk membulatkan akselarasi pembangunan nasional mendapatkan prioritas secara proporsional sehingga berbagai kendala tak pernah dapat diatasi secara tuntas. B. umusan Masalah $. Bagaimanakah Pembangunan maritim !ndonesia % &. Bagaimana keadaan dan masalah maritim !ndonesia % '. Bagaimanakah pembangunan maritim !ndonesia jangka panjang % (. )ujuan Penulisan #apat #apat memaham memahamii dan mengeta mengetahui hui bagaim bagaimana ana pemban pembangun gunan an maritim maritim di !ndone !ndonesia" sia" keadaan dan masalahnya" serta pembangunan maritim indonesia jangka panjangnya.
BAB II PEMBAHASAN
A. Pembangunan Maritim Peneguhan pemahaman terhadap wawasan maritim yang menjadi pilar pertama dapat dilakukan dengan menumbuhkan kembali kesadaran geogra*is. Kesadaran geogra*is dapat dipahami dengan memberikan pengertian bahwa !ndonesia adalah bangsa yang menempati kepulauan" dengan memiliki sumber daya alam +,#A yang kaya tidak hanya di darat" tetapi juga di laut" dengan sistem nilai budaya bahari yang yang terbuka dan egaliter.
1
Pembangunan Benua Maritim !ndonesia pada hakekattnya adalah Pembangunan asional yang lebih menekankan peman*aatan unsur maritim dan dirgantara. Pengertian ini lahir )ahun $/00 setelah dicanangkan sebagai )ahun Bahari dan #irgantara oleh Presiden epublik !ndonesia. Pembangunan Maritim !ndonesia pada dasarnya adalah bagian !ntegral dari pembangunan asional dalam pendayagunaan dan peman*aatan lautan !ndonesia untuk mencapai cita - cita nasional. Pembangunan Benua Maritim !ndonesia memandang daratan" lautan dan dirgantara" serta segala sumberdaya di dalamnya dalam suatu konsep pengembangan sehingga hal ini merupakan salah satu wujud aktualisasi Wawasan usantara yang telah menjadi cara pandang bangsa !ndonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan 1ndang -1ndang #asar $/23. Pemikiran pembangunan Maritim !ndonesia dilandasi oleh kenyataan bahwa4 $ Lautan merupakan bagian terbesar wilayah ! dan merupakan *actor utama yang harus dikelola dengan baik guna mewujudkan cita 5 cita nasional. & Pengelolaan akti6itas pembangunan laut harus bersi*at integral. #alam menyusun rencana dalam melaksanakan pembangunan maritime kita menghadapai empat kendala utama" berikut 4 $ & ' 2
Mental attitude dan semangat cinta bahari masih lemah )echno structure dan struktur nasional ekonomi maritim belum siap Peraturan dan perundangan belum mendukung Kelembagaan yang juga belum mendukung.
B. Keadaan dan Masalah Maritim !ndonesia Pembangunan Maritim !ndonesia harus dapat menggali potensi maritim untuk membulatkan akselarasi Pembangunan asional yang diselenggarakan. Kenyataanya selaama ini potensi maritime belum mendapatkan prioritas penangan secara proporsional sehingga berbagai kendala tak pernah dapat diatasi secara tuntas" terutama yang menyangkut upaya memelihara langkah dan keterpaduan pembangunan. Pembanguunan maritime memerlukan system pengelolaan terpadu" yaitu sistem Pengelolaan terpadu wilayah Pesisir dan Lautan. #alam pengelolaan ini berbagai masalah akan muncul" berbagai kon*lik akan terjadi yang disebabkan oleh adanya degradasi mutu dan *ungsi lingkungan hidup yang antara lain disebabkan karena musnahnya hutan bakau" rusaknya terumbu karang" abrsi pantai" intrusi air laut" pencemaran lingkungan pesisir dan laut serta perubahan iklim global. Berbagai masalah tersebut berakar dari 4 $ Masing - masing pelaku pembangunan dalam menyusun perencanaanya sangat terikat pada sektornya sendiri tanpa adanya sistem koordinasi baku lintas sektor
2
& Belum adanya lembaga yang berwenang penuh baik di pusat maupun di daerah yang memepunyai wewenang penentu dalam pembangunan maritim secara utuh ' Belum lengkapnya peraturan perundang - undangan yang mengatur kewenangan pengelolaan sumberdaya maritim 2 Belum lengkapnya tata ruang yang mencakup wilayah pesisir laut dan laut nasional yang dapat dijadikan sebagai induk perencanaan bagi daerah. 1ntuk dapat menjamin e*ekti*itas pembangunan maritime berbagai masalah tersebut harus dapat diatasi secara tuntas" paling tidak yang terkait dengan 7 $ Penataan perundang - undangan dalam pengelolaan pembangunan maritim yang bersi*at lintas sektoral & Pembentukan wadah untuk penyusunan dan penerapan mekanisme perencanaan dan pengawasan terpadu" pengelolaan yang dikoordinasikan serta pengendalian yang sinkron ' Penciptaan dan peningkatan sumberdaya maritim yang handal dan pro*essional 2 Penataan perundang - undangan disertai upaya penegakan peraturan hukum yang konsisten 3 Penetapan tata ruang maritim diserta pola pengelolaan" peman*atan dan pendaya gunaanya 0 ,istem pengumpulan dan pengolahan in*ormasi maritime yang dapat diakses secara luas 8 Memperbesar kemampuan pengadaan sumber dana yang dapat diserap dalam upaya pembangunan maritime dengan kemudahnnya 9 Pembentukan wadah untuk menyuburkan upaya penelitian dan pengembangan maritime untuk dapat mempermudah penerapan ilmu dan teknologi kelautan" utamanya bagi nelayan tradisional. Berbagai kendala umum yang muncul dalam rangka peman*aatan laut wilayah nusantara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat" terkait dengan *ungsi dan kedudukan laut berikut 4 $ Lautan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan dasar manusia" peman*aatn laut terutama sebagai sumber pangan belum optimal. Peman*aatan perikanan baru sekitar '3: dari potensi yang ada. Masalah yang dihadapi adalah kualitas tenaga kerja dalam eksploitasi dan budidaya laut masih kurang. ;umlah dan tingkat tekhnologi sarana penangkapan dan pengolahan masih perlu ditingkatkan & Lautan dan dasar laut sebagai sumber bahan dasar sumber energy. Berbagai mineral dan bahan baku industry letaknya pada laut yang kedalamannya lebih dari &<< m. Masalah yang dihadapai dalam meman*aatkan laut sebagai sumber bahan baku dan sumber energy adalah kurangnya tenaga ahli dan terampil yang mampu mengeksplorasi dan mengeksploitai sumber 5 sumber tersebut di laut dalam" disamping permaslahan permodalannya ' Lautan sebagai medan kegiatan industri. Peman*ataan laut sebagai medan kegiatan industri belum e*ekti* dan e*isien. Masalahnya anatara lain adalah belum meratanya kegiatan industri 2 Laut sebagai tempat bermukim dan bermain. Peman*aatan laut sebagai tempat bermukim bagi sebagian suku laut seperti suku badjo" suku anak-laut" belumlah diatur dan dikelola dengan baik" #emikian halnya laut sebagai tempat bermain=olah raga sperti selancar" di6ing" dsb.
3
3 Laut sebagai badan >ankanmas. Bidang >ankanmas sangat dominan pada laut se bagai media penting dalam kegiatan >ankanmas. Permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya sarana untuk pertahanan yang dihadapi adalah terbatasnya sarana untuk pertahanan dan keamana di laut. 0 Laut sebagai ?ona @konomi @ksklusi* di !ndonesia. #engan diberlakukannya Kon6esi PBB tentang >ukum laut )ahun $/9& +1(L, 9& maka !ndonesia salah satu negara yang diuntungkan" Masalahnya adalah semua potensi sumberdaya yang terdapat di ?@@! yang hak pengelolaanya diberikan kepada !ndonesia belum bisa diketahui dengan pasti" apalgi diman*aatkan sebagai sumber pembangunan. ,aat ini dapat dide*iniskan bahwa sedikitnya terdapat $& unsur pembangunan maritime yang terdiri dari 7 perikanan" perhubungan laut" industri maritime" pertambangan dan energy" pariwisata bahari" tenaga kerja kelautan" pendidikan kelautan" masyarakat bahari dan desa pantai" hukum tata kelautan" penerangan bahari" sur6ei-pemetaan dan iptek kelautan" dan sumber daya alam dan lingkungan hidup laut dan pantai. amun didasarkan pada asas maksimal" lestari" daya saing" prioritas" bertahap" berlanjut dan konsisten" maka terdapat lima elemen utama yang keadaan dan masalah masing 5 masing adalah sebagai berikut 7 $ Perikanan. #iperkirakan potensi perikanan laut !ndonesia mencapai 0"8 juta ton=th namun baru bisa diman*aatkan &"' juta ton=tahun +23: dan di berberapa tempat terjadi o6er*ishing. ,ementara ini belum ada manajemen sumber daya yang jelas dan pembangunan perikanan belum didasarkan pada system agribisnis. & Perhubungan laut. ,aat ini tenaga kerja yang terserap dalam perhubungan laut sekitar &"3 juta +&: dari jumlah penduduk !ndonesia yang tersebar dalam aspek angkutan laut" kepelabuhan dan keselamatan pelayaran" keadaan terakhir menunjukkan adanya peningkatan hasil pembangunan yang dapat diangkut melalui laut" ,meentara itu asa cabotage tidak bisa berjalan dengan baik karena berbagai alasan. Karena berbagai sebab daya saing pelayaran nasional sangat rendah dan peranannya semakin tahun terus menerus. Kemampuan manajemen pelabuhan juga sangat terbatas sehingga menimbulkan biaya tambahan. ' !ndustri maritim. !ndustri maritim bersi*at padat modal" bertekhnologi tinggi dan padat karya" namun di pihak lain jangka waktu kembali modalnya lama. Kondisi global tidak memungkinkan industri maritime berkembang" dan dalam batas 5 batas tertentu kita belum menguasai teknologi untuk meningkatkan daya saing. Pembeli dalam negeri masih langka mengingat tingkat suku bunga yang itnggi dan belum adanya rangsangan berupa insenti* khusus. #ukungan industri penunjang sangat penting namun masih le mah. 2 Pertambangan dan energy" sumber potensial belum banyak diketahui" sedang untuk mengetahuinya diperlukan modal besar" tekhnologi tinggi dan resiko yang besar dan hingga kini kita masih sangat bergantung dari luar negeri. (adangan yang ada pada tahun &<<3 tidak
4
akan mencukupi kebutuhan dalam negeri" kecuali ditemukan cadangan cadangan baru. Berbabagi sumber energy dari laut seperti )@(" mbak" pasut dan angin berpotensi untuk dikembangkan. Beberapa mineral seperti bijih besi" emas" perak" timah" nikel" tembaga clan Cink telah diketahui keberadaanya di pasar perairan !. )enaga ahli" iptek dan permodalan masih kurang. Kekayaan tambang adan energy juga memiliki oleh negara lain yang mungkin akan menjadi pesaing kita. 3 Pariwisata bahari. ,ecara umum kepariwisataan ! maju pesat" namun khusus pariwisata bahari masih sangat tertinggal. ,esuangguhnya potensi pariwisata bahari yang belum tergali sangat tinggi. Kendala umum dalam pengembangan pariwisata bahari adalah ketidak jelasan peraturan dan perundangan yang menimbulkan hambatan biokratis dan sementara ini ,#M dan modal masih sangat terbatas. !tulah beberapa kondisi obyekti* yang perlu dipertimbangkan kalau kita ingin menjadikan !ndonesia menjadi egara Maritim yang besar" kuat" dan makmur. 1ntuk itu diperlukan langkah-langkah yang konkrit bukan oleh sekelompok=segolongan atau pemerintah saja" tapi oleh semua" baik pemerintah" maupun semua pemangku kepentingan atas egara Kepulauan ini. Bukan atas laut" tapi atas egara Kepulauan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membangun egara Kesatuan epublik !ndonesia yang secara geogra*is merupakan egara kepulauan yang berciri usantara bukanlah pekerjaan mudah. $ Kesamaan tekad. Pertama-tama dibutuhkan kesamaan tekad yang kuat seluruh bangsa ini yang menyadari bahwa pembangunan itu berlangsung dalam jangka waktu lama dan harus kita atur dalam tahap-tahap. 1ntuk itu diperlukan sebuah konsepsi nasional egara Kepulauan menjadi egara Maritim yang besar" kuat dan makmur. Kemudian konsepsi ini harus mencakup meliputi sistim dari masingmasing aspek dan sub sistimnya. Karena dalam pelaksanaannya juga akan terkait hubungan=kerja=tata kerja" mekanisme antara satu pemangku kepentingan dengan yang lain" dalam konteks ini maka harus ada ketentuan yang jelas yang mengatur tentang who is doing what untuk mencegah terjadinya over lapping atau adanya hal yang tidak tertangani. Karena itu perlu dibangun sebuah konsepsi nasional mengenai pola pembangunan egara Maritim !ndonesia. Pola tersebut menjangkau jangka waktu yang cukup panjang" minimum &3 s.d '< tahun kedepan yang dibagi dalam tahaptahap 3 tahunan dan pelaksanaan 3 tahun. & Merubah pola pikir bangsa (Mind Set). Dang kedua merubah mind set bangsa yang selama ini sudah berjalan yaitu orientasi pembangunan kedarat atau orientasi kehidupan raklyat basis
5
daratan menjadi archipelagic based oriented yang membuka pemikiran bahwa hidup tidak hanya ada didarat" tetapi juga ada dilaut" dan diudara. ' Membangun konsepsi nasional dan desiminasi. Dang ketiga" mind set tersebut dituangkan kedalam konsepsi nasional dan di desiminasikan melalui unsur-unsur dari pemerintahan penyelenggara egara" kekuatan sosial politik" maupun pemangku kepentingan lain" sehingga terbuka cakrawala kehidupan yang lebih luas disamping didarat" dilaut" maupun diudara. 2 Mengubah orientasi pambangunan. Dang keempat" mendorong pemerintah=penyelenggara egara" pengambil keputusan untuk merubah orientasi yang saat ini bersi*at parsial darat dipisahkan oleh laut" laut dipisahkan oleh udara dalam menyusun perencanaan pembangunan dirubah menjadi yang integrati* bahwa egara Kepulauan meliputi darat" laut dan udara. 1ntuk itu maka menjadikan !ndonesia sebagai egara Maritim yang besar" kuat" dan makmur bisa dibangun bila seluruh potensi didarat dan dilaut itu ditata dalam satu konsepsi nasional yang kemudian dituangkan dalam pola pembangunan K!. #alam menyusun pola pembangunan K! menuju egara Maritim yang besar" kuat" dan makmur disamping berpijak pada kondisi obyekti* egara !ndonesia sebagai egara Kepulauan yang berciri usantara sebagaimana diterangkan didepan perlu juga dipelajari hak-hak dan kewajiban yang telah diletakkan kepada !ndonesia oleh dunia internasional dalam rangka mempunyai dasar dan kekuatan untuk bertindak. 3 Menetapkan 1(L, sebagai acuan. Dang kelima" oleh karena pada dasarnya !ndonesia sebagai egara kesatuan ini diakui sebagai egara Kepulauan ada pada 1(L," perlu dipakai sebagai acuan dalam menyusun egara Maritim hal-hal yang diatur oleh 1(L, baik mengenai wilayah" mengenai sumber daya alam" mengenai transportasi" mengenai ,#A yang ada didasar samudera tersebut dan lain-lainnya" tentunya in6entarisasi dan program solusi terhadap wilayah-wilayah perbatasan. 0 Memperhatikan 2 *ungsi 6ital laut. Dang terakhir adalah dalam menyusun pola pembangunan egara Maritim disamping harus mendasarkan pada kondisi obyekti* egara Kepulauan" juga harus memperhatikan 2 *ungsi 6ital wilayah laut sebagai Raicon Detre !ndonesia=*aktor eksistensial egara Kepulauan sebagai egara Kesatuan epublik !ndonesia berdasar Pancasila dan 11# $/23.
(. Pembangunan Maritim !ndonesia ;angka Panjang )ujuan pembangunan Maritim !ndonesia pada hakekeatnya adalah bagian integral dari tujuan pembangunan nasional dengan lebiih meman*aatkan unsur maritime. ,edangkan sasaran pembangunan Maritim !ndonesia adalah terciptanya kualitas manusia dan masyarakat
6
!ndonesia yang mandiri serta mamapu mentrans*ormasikan potensi maritim menjadi kekuatan maritim nasional melalui serangkaian pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan 1ndang 5 1ndang #asar $/23. #alam P;P !! Pembangunan Maritim !ndoneisa dilakukan secara bertahap" dengan waktu yang masih tersisa 2 pelita +&< tahun pertahapannya dilakukan sebagai berikut 4 $
Pelita E!! penekanan dilakukan pada perikanan dan pariwisata bahari dengan tanpa mengesampingkan pengembangan sumberdaya manusia dan iptek maritim yang sesuai"
&
Pelita E!!! penekanan diletakkan pada perikanan" perhubungan laut dan pariwisata bahari sering dengan pengembangan !ptek dan ,#M yang diperlukan.
'
Pelita !F penekanannya diletakkan pada perhubungan laut" pariwisata bahari seiring dengan peningkatan iptek dan ,#M
2 Pelita F penekanan diletakkan pada pertambangan dan energy seiring dengan pengembangan ,#M dan iptek yang diperlukan. Khusus dalam pelita E!!" kelima elemen pembangunan Maritim !ndonesia diarahkan pada 4 $ Perikanan. Pembangunan perikanan diupayakan dalam peman*aatn ,umberdaya !kan" baik perikanan tangkap maupun budidaya yang lebih optimal dengan sasaran untuk meningkatkan giCi masyarakat dan peningkatan kualitas hidup nelayan kecil dan petani ikan tradisional. Pemeliharaan dan perbaikan kualitas lingkungan yang menjadi tempat hidup ikan terus dilakukan agar dicapai kelestarian dan peningkatan produksi ikan dan budidaya laut. Kualitas ,#M dan iptek terus ditingkatkan agar memiliki daya saing yang tinggi dalam era globalisasi. ,aran dan prasarana perikanan yang antara lain terdiri dari pelabuhan pendaratan ikan" tempat pelelangan ikan terus ditingkatkan. Pembangunan perikanan harus dapat mengupayakan terjalinannya kemitraan besar-kecil-koperasi. Kelembagaan dan perundangan perlu ditata dan diatur ulang. Perlu dikembangkan Pusat data dan in*romasi Kelautan asional yang dapat memberikan data dan in*ormasi secara terus menerus kepada para penggunan baik nelayan kecil maupun perusahan besar. & Perhubungan laut" #ibidang angkutan laut diperlukan minimal /<< buah kapal '3<< #W) untuk pelayaran domestic" sedang untuk pelayaran luar negeri diperlukan '0 unit kapal masing-masing 29.<<< #W). #ibidang kepelabuhan diupayakan pembangunan dan peningkatan pelabuhan peti kemas" dermaga pelayaran rakyat dan pelayaran perintis seiring dengan perkembangan muatan. #ibidang keselamatan pelayaran dilakukan pembangunan *asilitas bantu pelayaran" 6essel tra**ic" kapal na6igasi" stasiun radio pantai" kesyahbandaran"
7
pengerukan alur" ,A dan sebagainya. ,istem baku na6igasi dan komunikasi maritime ditingkatkan dan dikembangkan untuk meningkatkan keselamatan pelayaran. ' !ndustri maritim. Kemampuan beli perusahaan pelayaran nasional terhadap produksi industri maritime dalam negeri terus ditingkatkan anatara lain dengan pemberian insenti* atau taG holiday. ,ementara itu" lembaga koordinasi yang mampu menyelesaikan problematic antar instansi terkait terus dikembangkan. 2 Pertambangan dan @nergi. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral" minyak dan gas kepas pantai terus ditingkatkan hingga diperolehnya cadangan - cadangan baru migas dan bahan tambang serta energy alternati6e dari laut. Kandungan local dalam kegiatan pertambangan baik yang berupa modal" ,#M" iptek" sarana litbang dan piranti lunak terus ditingkatakan. Koordinasi antar instansi terkait terus dikembangkan. 3 Pariwisata bahari. Pariwisata bahari harus ditempatkan sebagai salah satu unggulan pariwisata nasional. ,aran dan prasarana yang terkait terus dibangun. Prioritas tinggi dan pemberian insenti* diberikan kepada pariwisata bahari di kawasan timur BM!. Pemberian muatan bahari dalam program pendidikan dan pelatihan pariwisata terus diupayakan" dan perarian swasta dalam pariwisata bahari terus diitngkatkan. ,ejalan dengan sasaran pembangunan maritime maka dapat diproyeksikan kebutuhan akan ,#M dan iptek yang sesuai.
8
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan Pembangunan Maritim !ndonesia dalam rangka Pembanguna Benua Maritim !ndonesia pada hakekatnya adalah pembangunan nasional yang lebih memberikan penekanan pada pembangunan nasional yang lebih memebrikan penekanan pada aspek maritim. Konsepsi pembangunan maritim !ndonesia ini merupakan jawaban positi* dicanangkannya tahun $//0 sebagai )ahun Bahari dan #irgantara oleh Bapak presiden epublik !ndonesia >akekat lain dari konsepsi Pembangunan Benua Maritim bahwa !ndonesia adalah sebagai salah satu wujud aktualisasi Wawasan usantara sebagai salah satu wujud aktualisasi wawasan usantara yang telah lahir dan berkembang di masyarakat sebagai cara pandang bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional. B. ,aran ,ebaiknya pengelolaan peraturan perundang - undangan dalam pembangunan maritim diserta dengan upaya penegakan hukum dan penetapan tata ruang maritim disertai pola pengelolaan" peman*aatan dan pendaya gunanya.
9
10
