MAKALAH KEBEBASAN BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA
KELAS B1 DOSEN PENGAJAR
I Gede Sutrisna Adhi, SH, MH
Disusun oleh:
Nama
: Made Intan Prawitasari Cahyani
Nim
: 1707511112
No. Absen
: 31
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS UDAYANA 2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat- Nya Makalah ini dengan materi pokok “Kebebasan Beragama dan Kepercayaan Dalam Perspektif Pancasila dan UUD 1945” ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya. Dalam konteks pembuatan makalah ini, penulis merasa bahwa banyak hambatan yang penulis hadapi. Namun, berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, hambatanhambatan tersebut dapat penulis atasi sedikit demi sedikit. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak. Disamping itu, penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sebuah kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penulisan makalah ini. Demikan pula halnya, penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan makalah ini untuk selanjutnya dapat menjadi lebih baik dan mempunyai potensi untuk di kembangkan. Sebagai akhir kata, dengan selesainya makalah ini maka seluruh isi makalah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan seberapa pun sederhananya makalah ini, penulis berharap paper ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang membaca. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.
Denpasar, 23 November 2017
Penulis,
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................
i
KATA PENGANTAR ..............................................................................
ii
DAFTAR ISI ............................................................................................
iii
PENDAHULUAN ................................................................
1
1.1 Latar Belakang ..............................................................
1
1.2 Rumusan Masalah .........................................................
2
1.3 Tujuan Penulisan ..........................................................
2
1.4 Manfaat Penulisan ........................................................
3
PEMBAHASAN ...................................................................
4
2.1 Kebebasan Beragama di Indonesia ................................
4
2.2 Dasar Hukum Kebebasan Beragama .............................
5
BAB I
BAB II
2.3 Peran Pancasila dan UUD 1945 dalam Mewujudkan Kebebasan Beragama di Indonesia ...............................
7
2.4 Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Menjaga Kebebasan Beragama di Indonesia ................................
8
PENUTUP.............................................................................
10
3.1 Kesimpulan ....................................................................
10
3.2 Saran...............................................................................
10
DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................
11
BAB III
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dari sisi bahasa saja, Indonesia memiliki tidak kurang dari 665 bahasa daerah. Dari sisi geografis, bangsa Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan keberagaman suku dan kebudayaan. Indonesia sendiri berada di posisi silang dunia (the cross road), dimana semua pengaruh baik itu pengaruh ekonomi, social-politik, budaya, peradaban besar serta agama dengan mudah masuk ke Indonesia dan berpengaruh besar pada kehidupan Warga Negara Indonesia. Kebebasan beragama, suatu hal yang menjadi isu hangat sampai saat ini. Pelanggaran kebebasan beragama menjadi suatu masalah yang dihadapi banyak negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Di negara ini pelanggaran kebebasan beragama juga kerap terjadi, paling banyak menimpa kelompok agama minoritas. Agama merupakan salah satu aspek yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun mayoritas WNI memeluk agama Islam, namun terdapat pula warga negara yang menganut agama Kristen, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu bahkan ada pula warga negara yang menganut kepercayaan adat tertentu yang tidak termasuk dalam kategori agama besar tersebut diatas. Setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan, itu artinya tidak ada seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri. Wacana mengenai kebebasan beragama sesungguhnya sudah berkembang sejak bangsa ini akan diproklamirkn kemerdekaanya pada tahun 1945 silam, bahkan jauh sebelum itu melalui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), wacana ini hangat diperdebatkan oleh para founding father, khususnya pada perumusan pasal 29 UUD 1945. Pada awalnya, rancangan awal pasal 29 dalam UUD 1945 BPUPKI berbunyi : “Negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk- pemeluknya”. Lalu, diubah melalui kepurusan rapat PPKI, 18 Agustus 1945 menjadi : “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan ini menghilangkan tujuh kata (dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk -
1
pemeluknya). Rumusan inilah yang hingga sekarang dan tidak mengalami perubahan meski telah mengalami empat kali amandemen dalam sejarah Bangsa Indonesia yaitu pada tahun 1999, 2000,2001 dan 2002. Sayangnya, masih banyak orang yang berpikiran sempit dan fanatik dengan mengatakan bahwa agamanya adalah yang paling benar. Masih banyak orang pula yang melakukan provokasi dengan melecehkan agama-agama lain. Dari sinilah biasanya konflik-konflik antar masyarakat beragama di Indonesia bermula. Walaupun wacana atau isu mengenai kebebasan beragama telah ada sejak dahulu dibicarakan dan diangkat menjadi isu nasional, namun masalah kebebasan beragama di Indonesia memang tidak pernah tuntas untuk diperdebatkan hingga saat ini dan belum terselesaikan dengan baik oleh pemerintah.
Untuk itu, penulis tertarik untuk mengangkat masalah kebebasan
beragama agar mendapatkan pemahaman yang jelas tentang persoalan tersebut diatas. Untuk itu, penulis memilih judul makalah “Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Pancasila dan UUD 1945”. 1.2
Rumusan Masalah
Dalam makalah yang berjudul “Kebebasan Beragama dan Kepercayaan Dalam Perspektif Pancasila dan UUD 1945’ memiliki beberapa rumusan masalah, yaitu : 1.
Bagaimanakah kebebasan beragama yang berjalan di Indonesia?
2.
Apa saja dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia?
3.
Apakah
peranan Pancasila dan UUD 1945 dalam mewujudkan kebebasan
beragama? 4.
Apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam proses mewujudkan kebebasan beragama yang harmonis dalam masyarakat
1.3
Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah yang didapat, tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut : 1.
Mengetahui gambaran umum mengenai kebebasan beragama yang berjalan di Indonesia.
2.
Mengetahui dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia. 2
3.
Mengetahui peranan Pancasila dan UUD 1945 dalam mewujudkan kebebasan beragama.
4.
Mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam proses mewujudkan kebebasan beragama yang harmonis dalam masyarakat.
1.4
Manfaat
Manfaat dari penulisan makalah ini adalah seba gai berikut : 1.
Untuk memberikan pengetahuan mengenai kebebasan beragama yang berjalan di Indonesia.
2.
Untuk mengetahui hal-hal yang dapat dilakukan sebagai warga negara khususnya sebagai generasi penerus bangsa dalam mewujudkan kebebasan beragam di Indonesia.
3
BAB II PEMBAHASAN
2.1
Kebebasan Beragama di Indonesia
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kalian sebagai pelajar. Setiap awal pelajaran kalian tentunya selalu dipersilakan untuk berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Begitupun ketika berada di lingkungan keluarga atau masyarakat, kalian dapat melakukan berbagai kegiatan keagamaan dengan nyaman, aman dan tertib. Hal itu semua, dikarenakan di negara kita sudah ada jaminan akan kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Kebebasan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntunan dalam agama apa pun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama. Selain itu kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama masingmasing, dengan kata lain tidak diperbolehkan untuk menistakan agama dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya. Menurut temuan dari Komnas HAM pada tahun 2015 di berbagai daerah di Indonesia yang terbentang dari wilayah Timur hingga ke Barat, didapat temuan-temuan yaitu sebagai berikut : Jumlah pengaduan pelanggaran hak atas kebebasan beragama yang diterima Komnas HAM pada tahun 2015 periode Januari sampai November berjumlah 87 pengaduan (rata-rata 8 pengaduan per bulan). Jumlah ini meningkat dari tahun 2014 (Januari sampai Desember) berjumlah 74 pengaduan (rata-rata 6 pengaduan per bulan. Meningkatnya jumlah pengaduan pada tahun 2015 dapat dilihat sebagai indikator bahwa jumlah pelanggaran hak atas kebebasan beragama pada tahun 2015 ini lebih tinggi dari 4
tahun sebelumnya. Fakta ini juga dapat menjadi indikasi meningkatnya kesadaran masyrakat untuk melaporkan kasus-kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama yang mereka alami kepada Komnas HAM. Adapun kasus-kasus terkait permasalahan pendirian rumah ibadah tersebut adalah : 1. Pelarangan pembangunan masjid Batuplat di Kupang NTT. 2. Pelarangan pembangunan Mushalla As Syafiiyah Kota Denpasar. 3. Penghentian aktivitas 19 gereja di Aceh Singkil. 4. Penyegelan 7 Gereja di Banda Aceh. 5. Penghentian pembangunan gereja di Kota Bandung. 6. Penyegelan 7 gereja di Cianjur. 7. Penghentian pembangunan masjid di Monokwari. 8. Penyegelan gereja GKI Yasmin Bogor. 9. Pelarangan 7 gereja di Kabupaten Bandung 10. Pembongkaran dan perusakan HKI Samarinda 11. Pelarangan pendirian masjid di Bitung 2.2
Dasar Hukum Kebebasan Beragama
Jaminan kemerdekaan beragama atau berkepercayaan dalam konstitusi dan undangundang adalah sebagai berikut : 1. UUD 1945 Pasal 28 E -
Ayat (1) : Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
-
Ayat (2) : setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
2. UUD 1945 pasal 29 ayat (2) -
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannnya itu.
5
3. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18 -
Ayat (1) : Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercyaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengalaman dan pengajaran.
-
Ayat (2) : Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
4. UU N0. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 -
Ayat (1) : Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
-
Ayat (2) : Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
5. UU No. 5 TAHUN 1969 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan Agama, pada penjelasan Pasal 1 berbunyi : “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Kathplik, Hindu, Budha dan Khonghucu (Confucius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agamaagama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 UUD juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini”. Namun perlu dicatat bahwa penyebutan ke-6 agama tersebut tidaklah bersifat pembatasan yang membawa implikasi pembedan status hukum tentang agama yang diakui dan tidak diakui melainkan bersifat konstatasi tentang agama-agama yang banyak dianut di Indonesia. Hal ini diperjelas oleh penjelasan UU itu sendri yang menyatakan bahwa, “Ini tidak berarti bahwa agama-agama 6
lain seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism di larang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan pasal 29 ayat(2) dan mereka dibiarkan adanya..”. perkataan “seperti” dalam penjelasan ini perlu digarisbawahi sebab perkataan ini menunjukkan bahwa agama-agama yang disebutkan hanyalah sekedar contoh tentang agama-agama diluar ke-6 agama yang disebutkan dalam UU tersebut.
2.3
Peran Pancasila dan UUD 1945 dalam Mewujudkan Kebebasan Beragama di Indonesia
Indonesia, dengan ideologi Pancasila-nya, meletakkan agama sebagai hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakatnya. Bahkan, kehidupan berketuhanan dan beragama tertuang dalam sila yang paling awal. Selain itu, konsep hubungan antara negara dan agama yang diterapkan di Indonesia adalah negara dan agama saling membantu. Indonesia sebagai suatu negara mempunyai hubungan khusus dengan agama, yakni: 1) Negara berdasarkan Sila pertama: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. 2) Norma hukum untuk kehidupan bernegara, sedangkan norma moral untuk kehidupan beragama. 3) Negara dan agama saling melengkapi, tidak disatukan dan juga tidak dipertentangkan. 4) Kebebasan berketuhanan, beragama, dan beribadah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945. 5) Indonesia bukan negara theokrasi, bukan sekuler dan bukan atheis. Indonesia merupakan negara yang berketuhanan. Dari Sila Pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia berhak memilih dan memeluk agama yang dipercayai secara bebas. Tidak dapat diragukan bahwa agama memainkan peran yang amat penting di Indonesia. Memiliki agama sebagai identitas individual menjadi sangat penting dalam proses reproduksi “politik identitas” di Indonesia. Kepemilikan agama bahkan telah menjadi jati diri bangsa (national identity). Kebebasan beragama sebagai
7
hak asasi manusia di Indonesia mendapat jaminan, yaitu melalui Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29 yang berbunyi: 1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.
2.4
Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Menjaga Kebebasan Beragama Di Indonesia
Untuk menjaga kebebasan beragama di Indonesia diperlukan kesadaran dari masing-masing pribadi yaitu mengenai tanggung jawab dalam menjaga ketentraman, keamanan dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuh kembangkan rasa saling pengertian, saling menghormati dan menghargai, saling percaya diantara umat beragama bahkan menertibkan rumah ibadah. Untuk itu diperlukan untuk menumbuhkan beberapa sikap yang dapat mengembangkan kerukunan dengan cara-cara sebagai berikut : a)
Saling tenggang rasa, menghargai dan toleransi antar umat beragama.
b)
Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu.
c)
Melaksanakan ibadah sesuai dnegan ajaran agamanya.
d)
Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agama maupun peraturan Negara atau Pemerintah. Selain itu,agar kerukunan hidup umat beragama dapat terwujud dan senantiasa
terpelihara serta dapat menjamin adanya kebebasan beragama, perlu memperhatikan upaya-upaya yang mendorong terjadinya kerukunan secara mantap dalam bentuk. : -
Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah.
-
Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif, dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama, yang
8
mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern umat beragama dan antar umat beragama. -
Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia, yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan.
-
Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan penyimpangan nila-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.
-
Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.
-
Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.
9
BAB III PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Kebebasan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kebebasan beragama masyarakat telah terjamin dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan Undang-undang yang lain. Meskipun telah dijamin, pelaksanaan kebebasan beragama masih jauh dari memuaskan. Masih banyak kasus pelanggaran hak kebebasan beragama serta konflik antar umat beragama dan cenderung meningkat tiap tahunnya. Kinerja pemerintah dan aparat dalam menegakkan hak kebebasan beragama masih belum maksimal. Untuk menjaga kebebasan beragama di Indonesia diperlukan kesadaran dari masingmasing pribadi yaitu mengenai tanggung jawab dalam menjaga ketentraman, keamanan dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuh kembangkan rasa saling pengertian, saling menghormati dan menghargai, saling percaya diantara umat beragama bahkan menertibkan rumah ibadah yang telah diatur dalam Jaminan kemerdekaan beragama atau berkepercayaan dalam konstitusi dan undangundang adalah sebagai berikut : UUD 1945 Pasal 28 E, UUD 1945 pasal 29 ayat (2), UU No. 12 Tahun 2005, UU N0. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22, UU No. 5 TAHUN 1969 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan Agama, pada penjelasan Pasal 1.
3.2
Saran
Sebaiknya pemerintah harus meningkatkan kinerjanya dalam mencegah dan menyelesaikan pelanggaran hak kebebasan beragama. Pemerintah bersama dengan masyarakat harus dapat bekerja sama dalam menciptakan dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Masyarakat harus dapat saling menghargai dan bertoleransi terhadap masyarakat penganut agama lain.
10
DAFTAR PUSTAKA
Adisusilo, J.R., Sutarjo. 2013. Pancasila Dalam Pu saran Globalisasi. Yogyakarta Lindholm, Tore, dkk. ed. Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh. 2010. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. https://rizkiwirsa.wordpress.com/2016/05/30/makalah-kemerdekaan-beragama-dan berkepercayaan-serta-sistem-pertahanan-dan-keamanan-negara-di-indonesia/ ( diakses 23 November 2017) https://www.academia.edu/26470521/Makalah_Kebebasan_Beragama_Pendidikan_Kewarganeg araan_PKn_ (diakses 23 November 2017) http://febriyanti90.blogspot.co.id/2010/05/kebebasan-beragama.html (diakses 23 November 2017)
11
