PERGESERAN DASAR HUKUM SISTEM ANGGARAN
Perubahan penganggaran di Indonesia didasarkan kepada empat tahap: era orde lama, orde baru, era otonomi daerah (desentralisasi), dan otonomi daerah (sebagian ter-resentralisasi). Era orde lama, masa kepemimpinan Soekarno, tidak banyak didapatkan data-data ataupun dokumen kebijakan beserta pengaruhnya terhadap pembangunan di Indonesia, Perubahan yang sangat signifikan adalah pada masa Orde Baru, yakni pada masa kepemimpinan Soeharto dan berlanjut pada masa reformasi, Untuk melihat lebih jelas pergeseran hukum sistem anggaran, klik gambar presiden RI di atas sesuai dengan masa kepemimpinan kebijakan penganggaran ditetapkan.
Soekarno (Orde Lama) ( Masa Jabatan 17 Agustus 1945 – 12 Maret 1967 )
Mitos Dwitunggal Soekarno-Hatta cukup populer dan lebih kuat dikalangan rakyat dibandingkan terhadap kepala pemerintahan yakni perdana menteri. Jatuh bangunnya kabinet yang terkenal sebagai "kabinet semumur jagung" membuat Presiden Soekarno kurang mempercayai sistem multi partai, bahkan menyebutnya sebagai "penyakit kepartaian". Tak jarang, ia juga ikut turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer yang juga berimbas pada jatuh bangunnya kabinet. Sampai dengan akhir masa kejatuhannya, Soekarno dihadapkan kepada dua persoalan: eksternal, yakni masa malaise atau devaluasi global, dan internal dengan banyaknya banyakny a konflik-kinflik di Indonesia.
Soeharto ( Orde Baru ) (Masa Jabatan 12 Maret 1967 1967— —21 Mei 1998 )
Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintah. Dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonomi yang sebelumnya bertentangan dengan Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis. Teknokrat-teknokrat yang umumnya berpendidikan barat dan liberal ( Amerika Serikat Serikat)) diangkat adalah lulusan Berkeley sehingga mereka lebih dikenal di dalam klik ekonomi sebagai Mafia Berkeley di kalangan Ekonomi, Industri dan Keuangan Indonesia. Pada masanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara-negara donor (negara-negara maju) yang tergabung dalan IGGI
Soeharto ( Orde Baru ) (Masa Jabatan 12 Maret 1967 1967— —21 Mei 1998 )
oleh pemerintah Belanda Belanda.. Namun pada tahun 1992 1992,, IGGI dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, khususnya dalam kasus Timor Timor Timur Timur pasca pasca Insiden Dili Dili.. Peran IGGI ini digantikan oleh lembaga donor CGI yang disponsori Perancis Perancis.. Selain itu, Indonesia mendapat bantuan dari lembaga internasional lainnya yang berada dibawah PBB seperti UNICEF UNICEF,, UNESCO dan WHO WHO.. Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem trickle down effect (menetes ke bawah) yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya
Soeharto ( Orde Baru ) (Masa Jabatan 12 Maret 1967 1967— —21 Mei 1998 )
keuangan (EKUIN) pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada donor Internasional terutama paska Krisis 1997 1997.. Dalam bidang ekonomi juga, tercatat Indonesia mengalami swasembada beras pada tahun 1984 1984.. Namun prestasi itu ternyata tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian kemajuan ekonomi Indonesia saat itu dianggap sangat signifikan sehingga Indonesia sempat dimasukkan dalam negara yang mendekati negara-negara Industri Baru bersama dengan Malaysia Malaysia,, Filipina dan Thailand Thailand,, selain Singapura Singapura,, Taiwan dan Korea Selatan. Selatan. Pada masa Orde baru ini, pembangunan Indonesia menggunakan model tersentralisasi, adapun k ebijakan
UU No. 5 tahun 1974
Soeharto ( Orde Baru ) (12 Maret 1967 1967— —21 Mei 1998 )
berkaitan dengan penganggaran bisa digambarkan sebagai berikut:
PP No 5 dan No 6 tahun 1975 Peraturan-peraturan, keputusankeputusan dan instruksi mendagri Peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan instruksi mendagri Peraturan Daerah Keputusan Kepala Daerah
BJ Habibie (Pengganti Pasca Soeharto) (Masa Jabatan 21 Mei 1998 - 20 Oktober Oktober 1999 1999)
Baharuddin Jusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 Meskipun masa jabatannya singkat dan masih menyimpan stigma orde baru, masa jabatan BJ Habibie produktif menghasilkan kebijakan dan pembaruan yang memungkinkan adanya era Otonomi Daerah (model desentralisasi pembangunan). Beberapa kebijakan yang juga terus diakomodasi sampai pada masa presiden Abdurrahman Wahid dapat dilihat sebagai berikut (klik di sini)
Ditetapkan pada Masa Pemerintahan Habibie
UU No. 22 tahun 1999 UU No. 25 tahun 1999
PP No 105 tahun 2000 PP No 108 tahun 2000 PP No 109 tahun 2000 PP No 110 tahun 2000 Kepmendagri No. 29 tahun 2002 Peraturan Daerah Ditetapkan pada Masa Pemerintahan
Keputusan Kepala Daerah
Abdurrahman Wahid (Era Reformasi) (Masa Jabatan 21 Mei 1998 - 20 Oktober Oktober 1999 1999)
Abdurrahman Wahid (akrab dipanggil Gus Dur) adalah Presiden Republik Indonesia yang keempat. Ia menggantikan Presiden B. J. Habibie setelah dipilih oleh MPR hasil Pemilu 1999. Masa kepresidenan dimulai pada 20 Oktober 1999 1999,, Abdurrahman Wahid menyelenggarakan pemerintahan dengan dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional Nasional.. Dikarenakan komposisi kabinet yang “gado-gado” dan sering melakukan recall serta dianggap gagal menjalankan Tugas, Sidang Istimewa MPR memutuskan berakhirnya masa Jabatan Gus Dur pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001 2001,, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri Soekarnoputri.. Beberapa Kebijakan yang dihasilkan sebagai bagian keberlanjutan masa Habibie dapat dilihat sebagai berikut (Klik di sini)
Ditetapkan pada Masa Pemerintahan Habibie
UU No. 22 tahun 1999 UU No. 25 tahun 1999
PP No 105 tahun 2000 PP No 108 tahun 2000 PP No 109 tahun 2000 PP No 110 tahun 2000 Kepmendagri No. 29 tahun 2002 Peraturan Daerah Ditetapkan pada Masa Pemerintahan
Keputusan Kepala Daerah
Megawati Megaw ati Soekarnoputri (Masa Jabatan 23 Juli 2001 – 20 Oktober Oktober 2004 2004 )
Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, dalam masa pemerintahannyalah, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Bekerja dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. .Beberapa perubahan yang signifikan dalam hal penganggaran daerah, adalah adanya beberapa perubahan visi Otonomi Daerah yang sebagian mulai diresentralisasi-kan (klik di sini)
Ditetapkan pada Masa Pemerintahan Megawati
Ditetapkan pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
UU No. 32 tahun 2004 UU No.33 tahun 2004 UU No. 25 tahun 2004 UU No.17 tahun 2003 UU No 1 tahun 2004 UU No 15 tahun 2004 PP 58 tahun 2005 Kepmendagri 13 tahun 2006 Peraturan Daerah
Soesilo Bambang Yudhoyon Yudhoyono o (Masa Jabatan 23 Juli 2001 – sekarang )
Di masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti gelombang tsunami, gempa bumi, dll. Semua ini merupakan tantangan tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Beberapa perubahan signifikan yang dihasilkan pada masa pemerintahannya bisa dilihat sebagai berikut: (klik di sini)
Ditetapkan pada Masa Pemerintahan Megawati
Ditetapkan pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
UU No. 32 tahun 2004 UU No.33 tahun 2004 UU No. 25 tahun 2004 UU No.17 tahun 2003 UU No 1 tahun 2004 UU No 15 tahun 2004 PP 58 tahun 2005 Kepmendagri 13 tahun 2006 Peraturan Daerah
