Bab I Pengantar Hukum Kontrak Internasional A. Pendahuluan 1. Bidang Hukum yang Penting dan Terus Berkembang
Menurut Black‟s Law Dictionary kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Dari sifat dan ruang lingkup hukum yang mengikatnya, kontrak dapat berupa kontrak nasional dan kontrak internasional. Kontrak nasional tidak lain adalah kontrak yang dibuat oleh dua individu (subjek hukum) dalam suatu wilayah negara yang tidak ada unsur asingnya sedangkan kontrak internasional adalah suatu kontrak yang didalamnya ada atau terdapat unsur asing ( foreign foreign element ). ). Dalam bisnis internasional, kontrak memiliki peran yang juga penting. Peran ini tampak dari semakin meningkatnya transaksi dagang yang dewasa ini sudah lintas batas. Peran pemerintah dalam kontrak internasional juga sangat penting mengingat untuk kontrakkontrak internasional, perhatian dan kepentingan negara di dalamya sudah tentu sulit untuk dihindari. 2. Arti dan Definisi Hukum Kontrak Internasional
Menurut Sudargo Gautama, kontrak internasional adalah kontrak nasional yang terdapat unsur luar negeri atau foreign element. Secara teoritis, unsur asing yang dimaksud antara lain: a. Kebangsaan yang berbeda b. Para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda
c. Hukum yang dipilih adalah hukum asing d. Penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan diluar negeri e. Pelaksanaan kontrak tersebut di luar negeri f. Kontrak tersebut ditandatangani diluar negeri g. Objek kontrak diluar negeri h. Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing i.
Digunakannya mata uang asing
Hukum yang berlaku terhadap kontrak dapat berupa hukum antara lain: a. Hukum nasional salah satu pihak atau hukum nasional pihak lainnya b. Hukum kebiasaan internasional c. Hukum internasional Suatu kontrak juga tunduk pada aturan-aturan hukum yang sifatnya memaksa, yaitu hukum nasional. Disamping hukum yang memaksa juga ada unsur-unsur lain yang perlu diperhatikan misalnya unsur tidak adanya kekeliruan, penipuan, tekanan, bahkan formalitas-formalitas yang disyaratkan ada pada suatu kontrak. 3. Istilah Kontrak Internasional dan Perjanjian Internasional
Perlunya pembedaan pengertian antara istilah kontrak internasional dalam bidang komersial atau perniagaan dengan istilah perjanjian internasional dalam bidang publik yang bukan bersifat komersial atau perniagaan.
B. Hakikat Mengikatnya Suatu Kontrak 1. Mahzab Hukum a. Mahzab Hukum Alam
Menurut hukum alam, kontrak tidak lain adalah kesepakatan timbal balik para pihak (mutual compact ) yang memiliki daya mengikat dari hukum alam. Menurut Pufendorf , kontrak melahirkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak.
Berdasarkan hal ini, maka “keadilan menuntut bahwa kedua pihak itu melaksanakan kontrak. Bila terdapat pelanggaran, hukuman menyusul”. b. Mahzab Wiena (Hans Kelsen)
Disebut juga Doktrin Transaksi atau Tindakan Hukum ( Legal Transaction atau Juristic Act ). Doktrin ini terbagi ke dalam dua bentuk, Pertama: Transaksi Hukum sebagai tindakan yang menciptakan hukum dan yang menerapkan hukum. Bentuk kedua: Transaksi Hukum adalah kontrak. Kontrak semata-mata adalah pernyataan kehendak dari dua atau lebih individu. Pernyataan ini merupakan syarat yang harus ada. Pernyataan atau deklarasi semata tidaklah cukup untuk melahirkan suatu kontrak. c. Mahzab Positivisme Yuridis (Rudolf von Jhering)
Bahwa satu-satunya hukum yang diterima sebagai hukum merupakan tata hukum, sebab hanya hukum inilah dapat dipastikan kenyataannya. Menurut Jhering , kontrak tidak lain daripada janji ( promise) yang memiliki kekuatan hukum. Kekuatan ini tidak berasal dari hal-hal diluar dari janji para pihak melainkan dari fungsi praktis daripada janji itu sendiri. Konsekuensinya, hubungan bisnis hanya akan berlangsung diantara para pihak yang sudah benar-benar mengenal satu sama lain secara dekat saja. 2. Teori Hukum a) Teori Kehendak ( The Wil l Theory )
Suatu kesepakatan mengikat karena itu memang merupakan keinginan para pihak yang menginginkan kesepakatan itu mengikat. b) Teori Persetujuan ( The Bargain Th eory )
Dasar mengikatnya suatu kontrak bukanlah kehendak para pihak tapi persetujuan para pihak. c) Teori Kesetaraan ( The Equi valent Th eory )
Para pihak dalam kesepakatan tersebut telah memberikan kesetaraan (kesamaan) bagi para pihak. d) Teori Kerugian ( The I nj ur ious-Reli ance Theory )
Kesepakatan itu mengikat karena para pihak telah menyatakan diri untuk mengandalkan para ihak yang menerima janji dengan akibat adanya kerugian. Pelanggaran kesepakatan akan menimbulkan kerugian.
C. Prinsip Fundamental dan Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Internasional Prinsip Fundamental terdiri atas: a. Prinsip Dasar Supremasi/Kedaulatan Hukum Nasional
Hukum nasional tidak dapat diganggu-gugat keberadaannya. b. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak ( F r eedom of th e Contr act )
Para pihak bebas untuk membuat kontrak. Namun pada dasarnya mempunyai pembatasan yaitu: tidak boleh disimpanginya aturan-aturan hukum nasional (yang sifatnya publik) atau disebut juga sebagai prinsip pacta private juri public derogare non possunt. he Party’s Autonomy) c. Prinsip Dasar Otonomi Para Pihak ( t
Para pihak dianggap memiliki kebebasan untuk mengadakan kontrak dan para pihak memiliki kebebasan atau kewenangan untuk menentukan muatan-muatan klausul dalam kontrak. Otonomi disini termasuk didalamnya kewenangan untuk menentukan pilihan forum atau pilihan hukum. Memiliki pembatasan yaitu: teori kekuatan moral dari suatu janji oleh Hugo Grotius. Menurut teori ini, suatu janji secara moral adalah mengikat. Pasal ini menyatakan, orang dengan perbuatan atau perjanjiannya tidak boleh menghilangkan kekuatan dari peraturan-peraturan hukum dari ketentuan umum atau kesusilaan. Sedangkan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional terdiri atas: a. Prinsip Pacta Sun Servanda
Berdasarkan prinsip ini, para pelaku harus melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakatinya dan dituangkan dalam kontrak (agreements must be kept). Kewajiban menghormati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam kontrak ini sifatnya mutlak karena kesepakatan tersebut intinya mengikat mereka dan berlaku seperti halnya sebagai UU. b. Prinsip Itikad Baik ( Good F aith )
Prinsip ini penting karena dengan hanya adanya prinsip inilah rasa percaya yang sangat dibutuhkan dalam bisnis agar pembuatan dalam kontrak dapat direalisasikan. Tanpa adanya good faith, sangat sulit kontrak dapat dibuat. Kalaupun kontrak sudah ditandatangani, pelaksanaan kontraj tersebut pastilah akan sulit untuk berjalan dengan baik apabila prinsip ini tidak ada. -
Dalam Sistem Hukum Kontinental Hubungan ini mensyaratkan kewaiban itikad baik bukan saja ketika kontrak ditandatangani, tetapi juga sebelum kontrak ditutup.
-
Dalam Sistem Common Law Masuknya para pihak kedalam negosiasi tidak dengan serta merta melahirkan kewajiban itikad baik. Selama kontrak belum ditandatangani, para pihak tidak terikat satu sama lain dan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak lainnya hingga kontrak tersebut akhirnya ditandatagani.
c. Prinsip Timbal Balik (Resiprositas)
Pihak dalam kontrak harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing secara timbal balik. Pelaksanaan kontrak harus memberi „keuntungan‟ timbal balik. Salah satu pihak tidak boleh semata-mata melakukan prestasi yang tidak seimbang. Adanya prestasi timbal balik ini timbul karena adanya kesepakatan timbal balik.
D. Harmonisasi Hukum Kontrak Internasional 1. Upaya Harmonisasi
Menurut Honnu Honka maksud dari harmonisasi adalah penyeragaman aturan-aturan atau prinsip-prinsip substantif dari hukum kontrak. Seragam disini maksudnya: a) Seragam berarti aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional yang paling tidak adalah sama atau hampir sama. b) Seragam berarti penerapan aturan-aturan hukum kontrak internasional tidak menyebabkan hasil yang berbeda-beda. 2. Cara Harmonisasi Honka berpendapat ada enam cara upaya harmonisasi, yaitu:
a) Peraturan perundangan nasional di bidang kontrak b) Penggunaan kontrak baku c) Penerapan hukum kebiasaan internasional d) Prinsip-prinsip hukum internasional e) Putusan pengadilan atau arbitrase f) Harmonisasi menurut panduan-panduan hukum dan doktrin hukum
F. Perkembangan Hukum Kontrak Internasional a. Hukum Kontrak Internasional yang Terwujud dalam L ex M ercatoria
Lex Mercatoria adalah hukum para pedagang yaitu aturan-aturan hukum yang dibuat oleh para pedagang dan untuk para pedagang. b. Hukum Kontrak Internasional dalam Hukum Nasional
Karena sifat pembentukan Lex Mercatoria tidak memenuhi persyaratan (sulit diterima oleh sistem hukum negara-negara), maka pada abad ke-19 negara-negara mulai menyusun hukum nasionalnya di bidang kontrak. Indonesia misalnya, mengeluarkan UU No. 8/1999. c. Hukum Kontrak Internasional dalam Bentuk K ontrak ‘Baku’
Menurut Perrot, mempunyai tiga bentuk. Pertama, para pihak sebelumnya telah mempersiapkan untuk mempergunakan kontrak-kontrak sejenis. Kedua, apa yang disebut
dengan standard trade terms (syarat-syarat perdagangan yang telah baku). Dan ketiga, dibuatnya sebuah kontrak-kontrak standar atau model kontrak yang telah seragam dan telah diakui oleh sekelompok pedagang dan asosiasi yang kemudian dijadikan acuan bagi kontrak-kontrak lainnya. Bentuk kontrak seperti ini dianggap perlu untuk mempersingkat waktu. d. Hukum Kontrak Internasional dalam Dunia Maya ( e-contract )
Transaksi dagang tidak lagi dilakukan secara tradisional, tidak lagi terbatas oleh wilayah, dan dilakukan tanpa menggunakan dokumen tertulis (scriptless). Transaksi dewasa ini dapat terjadi pada saat bersamaan tanpa harus bertemu dan dilakukan secara cepat. Baik transaksi, kesepakatan, termasuk penyelesaian sengketanya dilakukan melalui teknologi informasi. Permasalahan utama bentuk kontrak semacam ini adalah mengenai perlindungan dan keamanan transaksi serta keabsahan kontrak serta masalah yurisdiksi atau kompetensi pengadilan yang akan menangani sengketa yang lahir dari adanya e-contract ini. Salah satu pengaturan hukum mengenai masalah transaksi melalui teknologi informasi ini adalah UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Pada tahun 2005, UNCITRAL juga telah membuat suatu konvensi terkait bernama the Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracting . Di Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No. 11/2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Bab II Para Pihak (Subjek Hukum) dalam Kontrak Internasional A. Pengantar Para pihak yang dimaksud dalam kontrak internasional adalah subjek hukum yang dapat membuat dan menandatangani kontrak internasional (tertulis). Siapa saja yang dapat
membuat dan menandatangani (menutup) suatu kontrak internasional sedikit banyak akan berpengaruh terhadap bentuk kontrak, hukum yang akan dipilih dan forum penyelesaian sengketa yang akan mengadili sengketa kontrak. Subjek hukum yang dimaksud antara lain: a. Individu
Individu pada umumnya dapat digolongkan ke dalam transaksi konsumen. Individu dalam kapasitasnya sebagai konsumen memang acapkali dikecualikan dari objek pengaturan berbagai perjanjian internasional di bidang kontrak. Alasan yang dapat dipahami adalah transaksi-transaksi tersebut bersifat pemenuhan kebutuhan (hidup) sehari-hari dan transaksi tersebut umumnya tidak tertulis. b. Badan Hukum (dalam hal ini Perusahaan)
Badan hukum disini yang dimaksud adalah badan hukum perdata. Badan hukum dalam pengertian publik dimaksudkan sebagai negara. c. Organisasi Internasional d. Negara (Badan Hukum Publik)
B. Para Pihak dalam Kontrak Internasional 1.
Antara Perusahaan dengan Perusahaan (Asing) Lainnya
Prinsip umum yang berlaku adalah badan hukum atau perusahaan asing tersebut tunduk pada hukum nasional dimana perusahaan tersebut didirikan. Masalahnya akan muncul apabila anak perusahaannya berada diluar negeri dan menutup kontrak dengan pihak negara tuan rumah. Permasalahan timbul manakala anak perusahaan ini bersengketa dengan negara tuan rumah. Salah satu instrument hukum yang mengaturnya adalah Resolusi The Istitute of International Law 1991. 2.
Antara Negara dengan Perusahaan Asing
Instrument hukum yang mengaturnya adalah Resolusi The Institute of International Law 1979. Resolusi tersebut berjudul the Proper Law of the Cntract in Agreements Between
a State and a Foreign Private Person. Menurut Bermann contoh kontrak yang diadakan antara negara dengan perusahaan asing adalah kontrak mengenai pembangunan ekonomi seperti kontrak di bidang pemanfaatan sumber daya alam dan kontrak pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah. Seringnya yang menjadi masalah karena negara adalah subjek hukum yang sempurna sedangkan perusahaan adalah subjek hukum yang terbatas, masalah yang sering timbul adalah: a. Masalah Kedudukan Para Pihak Berdasarkan prinsip jure gestiones suatu negara dianggap menanggalkan imunitasnya (waiver of immunity) sehubungan dengan tindakan negara tersebut di bidang bisnis. Penanggalan ini diperlukan agar kedudukan para pihak dalam suatu kontrak atau transaksi komersial dapat berada dalam kedudukan yang seimbang. b. Masalah Hukum yang Berlaku Manakala tidak ada piihan hukum, maka hukum yang akan berlaku ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Ada yang dikenal dengan Dekolonisasi Kontrak (kecenderungan hukum pihak ketiga) dan Relokasi Kontrak (pemilihan hukum nasional dari negara yang menjadi para pihak dalam suatu kontrak dengan pihak lainnya). c. Masalah Penyelesaian Sengketa Kontrak Biasanya dalam penyelesaian sengketa kontrak negara para pihak cenderung untuk memilih badan arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, contoh badan arbitrase misalnya ICSID. 3.
Antara Negara dengan Negara
Untuk pilihan hukum yang digunakan biasanya dipilih hukum yang netral atau alternatif lainnya adalah tidak mengadakan pilihan hukum. 4.
Antara Organisasi Internasional dengan Perusahaan
Permasalahan yang timbul antara lain: a.
Berbedanya kedudukan hukum kedua pihak
b.
Adanya masalah personalitas hukum
c.
Hukum yang berlaku terhadap kontrak
d.
Adanya forum penyelesaian sengketa manakala timbul sengketa.
