KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KONSULTAN ADVISORY PERENCANAAN D.I. YOGYAKARTA 1. LATAR BELAKANG a. Dasar Hukum Sejalan dengan peran Pemerintah Pusat sebagai fasilitator dalam era otonomi daerah dan dalam kaitan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah telah menerbitkan produk pengaturan setingkat peraturan pemerintah yang memberikan pedoman, baik kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan air minum maupun kepada masyarakat sebagai pengguna layanan air minum, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Adapun wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah meliputi : (i) menetapkan kebijakan dan strategi nasional, (ii) menetapkan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM), (iii) memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku. b. Gambaran Umum Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak social ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Menilik dari permasalahan tumpang tindihnya program pengembangan sarana dan prasarana air minum yang terjadi di masa lampau, memberi suatu pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara sistemik. Di sisi lain, kondisi geografis, topografis dan geologis dan juga aspek sumber daya manusia yang berbeda di setiap wilayah di Indonesia, menyebabkan ketersediaan air baku dan kondisi pelayanan air minum yang berbeda dapat memberikan implikasi penyelenggaraan SPAM yang berbeda untuk masing-masing wilayah. Untuk itu dibutuhkan suatu konsep dasar yang kuat guna menjamin ketersediaan air minum bagi masyarakat sesuai dengan tipologi dan kondisi di daerah tersebut. Rencana Induk dan Rencana Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum merupakan jawaban bagi dasar pengembangan air
minum suatu wilayah. Diharapkan, dengan adanya Rencana Induk Air Minum, dapat menjadi dasar tersusunnya suatu program pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum wilayah yang berkelanjutan (sustainable) dan terarah. Selain itu dengan adanya rencana teknis pengembangan SPAM (DED) yang memenuhi syarat peraturan berlaku (Permen PU No. 18/2007), maka pengembangan SPAM di suatu lokasi/kawasan akan mendukung keberfungsian dan keberlanjutan yang sistematis. c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Kewajiban menyusun Master Plan / Rencana Induk dan Rencana Teknis (DED) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah (pemerintah kabupaten/kota). Namun terbatasnya sumber daya manusia di daerah menyebabkan Pemerintah Daerah masih membutuhkan bantuan teknis dari Pemerintah guna menyusun rencana induk sistem penyediaan air minum di wilayah administratifnya dan advis teknis dalam penyusunan rencana teknis pada rencana daerah pelayanan SPAM di wilayah administrative kabupaten/kota. Berkenaan dengan paparan yang dikemukakan di atas dan memfasilitasi pengembangan SPAM di beberapa kabupaten/kota, maka pada tahun anggaran 2011 melalui pendanaan rupiah murni dilakukan kegiatan KONSULTAN ADVISORY PERENCANAAN D.I. YOGYAKARTA. Secara umum, konsultan advisori ini akan melakukan pendampingan penyusunan rencana induk pengembangan SPAM kabupaten/kota terpilih dan melakukan review terhadap kesiapan rencana teknis pengembangan SPAM yang akan dilaksanakan dan dibiayai APBN pada TA 2013. 2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN a. Uraian Kegiatan 1. Melakukan evaluasi kondisi kota/kawasan, untuk mengetahui karakter, fungsi strategis dan konteks regional nasional kota/kawasan yang bersangkutan. 2. Melakukan kerjasama dengan Bappeda kabupaten/kota lokasi studi dalam menerjemahkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota menjadi rencana induk pengembangan SPAM kabupaten/kota tersebut. 3. Melakukan evaluasi kondisi eksisting SPAM, dengan menginventarisasi peralatan dan perlengkapan sistem penyediaan air minum eksisting. 4. Merencanaan sistem transmisi air minum dan distribusi baik untuk SPAM jaringan perpipaan maupun SPAM bukan jaringan perpipaan.
5. Melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan, perkiraan kebutuhan air dan identifkasi air baku. 6. Menentukan kriteria teknis dan standar pelayanan yang akan diaplikasikan, yang meliputi tingkat pelayanan yang diinginkan, cakupan pelayanan, dan jenis pelayanan yang dapat ditawarkan ke pelanggan jika kegiatan ini direalisasikan. 7. Menyusun rencana kebutuhan air minum 8. Menentukan skala prioritas penggunaan sumber air baku, kebutuhan kapasitas air baku (disesuaikan dengan rencana kebutuhan air minum), dan menyusun rencana alokasi air baku yang dibutuhkan untuk SPAM yang direncanakan. 9. Menyusun identifikasi potensi pencemar air baku, identifikasi area perlindungan air baku, dan menentukan jenis proses pengelolaan sanitasi (terutama air limbah dan persampahan) di sekitar sumber air baku petensial. 10. Menyusun program dan investasi pengembangan SPAM untuk jangka pendek (2 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka panjang (10-15 tahun) di wilayah studi baik untuk kawasan perkotaan maupun perdesaan berupa rencana tahapan pengembangan, rencana pengembangan kelembagaan dan SDM, rekayasa awal sistem, rekomendasi langkah-langkah penguasaan dan pengamanan sumber air baku, serta rencana tindak lanjut studi kelayakan. 11. Menyusun rencana pembiayaan dan pola investasi, yang berupa indikasi besar biaya tingkat awal, sumber pembiayaan, dan pola pembiayaan bagi pengembangan SPAM. 12. Menyusun rencana konsep pengembangan kelembagaan penyelenggara SPAM dan rencana berjalannya penyelenggaraan SPAM tersebut. Konsep ini mencakup tinjauan terhadap struktur organisasi dan kebutuhan SDM termasuk latar belakang keahliannya. 13. Melakukan koordinasi dengan konsultan advisory penyusunan rencana induk tingkat Pusat yang meliputi koordinasi penyamaan standar sistematika (awal pekerjaan) dan workshop konsolidasi hasil pekerjaan pendampingan penyusunan rencana induk di tingkat Pusat (akhir pekerjaan). Lokasi kedua workshop tersebut dilakukan secara terpusat. Review Rencana Teknis (DED) Pengembangan SPAM 1. Melakukan inventarisasi terhadap kesiapan lokasi usulan pengembangan SPAM yang akan dibiayai APBN TA. 2013. Kesiapan lokasi tersebut meliputi: • Kesiapan rencana induk pengembangan SPAM • Kesiapan terprogram dalam RPIJM • Kesiapan studi kelayakan atau justifikasi teknis dan biaya • Kesiapan lahan • Kesiapan sumber air baku • Kesiapan rencana teknis/DED pengembangan SPAM • Kesiapan lembaga pengelola
2. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian DED dengan syarat ketentuan penyusunan rencana teknis (DED) pengembangan SPAM dengan yang diatur dalam Permen PU No. 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Syarat dan ketentuan penyusunan DED tersebut harus memuat: • Rancangan detail kegiatan • Perhitungan dan gambar teknis • Spesifikasi teknis • Rencana anggaran biaya • Analisis harga satuan • Tahapan dan jadwal pelaksanaan • Dokumen pelaksanaan kegiatan (dokumen lelang, jadwal pelelangan, dan pemaketan) 3. Melakukan review terhadap pemenuhah spesifikasi dan kriteria teknis yang diatur dalam NSPM bidang air minum. 4. Melakukan review terhadap kesesuaian rencana detail, perhitungan, dan gambar teknis dengan situasi dan kondisi lokasi pengembangan SPAM. 5. Melakukan advis teknis terhadap tim penyusun DED pengembangan SPAM TA 2013. b. Batasan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM Wilayah studi yang ditentukan dalam kegiatan ini adalah wilayah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Review Rencana Teknis (DED) Pengembangan SPAM Wilayah studi yang ditentukan dalam kegiatan ini adalah lokasi pengembangan SPAM yang akan dibiayai oleh APBN TA 2013. 3. MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud Kegiatan 1. Membantu Pemkab/Pemkot daerah studi dalam menyusun rencana induk pengembangan SPAM di daerahnya 2. Membantu Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengevaluasi kriteria kesiapan program pengembangan SPAM TA. 2013 dan mereview kesiapan dan kesesuaian DED lokasi pengembangan SPAM yang dibiayai APBN TA 2013. 3. Memberikan masukan bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya mengembangkan prasarana dan sarana air minum di kabupaten / kota melalui program yang terpadu dan berkelanjutan
b. Tujuan Kegiatan 1. Menghasilkan draft dokumen rencana induk pengembangan SPAM, yang dapat menjadi pedoman pengembangan SPAM di kabupaten/kota lokasi studi hingga tahun 2030. 2. Menghasilkan rencana lokasi (short list) pengembangan SPAM yang akan dibiayai APBN Satker PKPAM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2013. 3. Menghasilkan rencana teknis (DED) pengembangan SPAM lokasi APBN TA 2013 yang telah dikaji ulang dan siap diimplementasikan. 4. Indikator Keluaran dan Keluaran a. Indikator Keluaran Dari pekerjaan ini diharapkan indikator keluaran yang dihasilkan adalah : Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM 1. Rencana Umum 2. Rencana Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Rencana Program dan Pengembangan SPAM untuk Jangka Pendek (1-2 tahun), Jangka Menengah (5 tahun), dan Jangka Panjang (10-15 tahun). 4. Rencana Sumber Air Baku dan Alokasi Air Baku. 5. Rencana Keterpaduan dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi 6. Rencana Pembiayaan dan Pola Investasi Pengembangan SPAM 7. Rencana Pengembangan Kelembagaan Penyelenggaraan SPAM Review Rencana Teknis (DED) Pengembangan SPAM 1. Rencana lokasi (short list) pengembangan SPAM propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dibiayai APBN TA 2013. 2. Rencana teknis (DED) pengembangan SPAM lokasi APBN TA 2013 yang telah dikaji ulang dan siap diimplementasikan. b. Keluaran Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:
Buku laporan dan buku Draft/Konsep Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum yang siap ditindaklanjuti pemerintah kabupaten/kota untuk menjadi dokumen legal (Draft Raperda/Draft SK Kepala Daerah) Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota Dan dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dengan Bappeda kabupaten/kota dan Dinas PU kabupaten/kota.
Short list dan studi kelayakan/justifikasi teknis dan biaya rencana lokasi pengembangan SPAM TA. 2013 yang akan dibiayai APBN. Ringkasan laporan Rencana teknis (DED) pengembangan SPAM lokasi APBN TA 2013 yang telah dikaji ulang dan siap diimplementasikan
5. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN a. Metode Pelaksanaan Metodologi kerja yang akan dilakukan dalam kegiatan Konsultan Advisory Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini meliputi: Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM 1. Kajian kepustakaan 2. Survei sosial-ekonomi 3. Pemantauan kuantitas dan kualitas potensi air baku 4. Diskusi dan pembahasan 5. Analisis dan penyusunan dokumen. Review Rencana Teknis (DED) Pengembangan SPAM 1. Kajian kepustakaan 2. Survei konfirmasi kesiapan b. Tahapan Pelaksanaan Dalam melaksanakan pekerjaan/tugas Konsultan berkewajiban menyampaikan laporan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Laporan Pendahuluan Konsep Laporan Pendahuluan harus diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah mobilisasi yang berisikan penjelasan kembali terhadap metodologi, rencana kerja dan susunan personel termasuk base-line informasi yang telah di-update terhadap kerangka penugasan, konsepsi-konsepsi, wilayah studi dan standar teknis penanganan awal. Laporan Pendahuluan disiapkan sebanyak 5 (lima) copy untuk diserahkan pada pemilik pekerjaan. 2. Laporan Antara Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penugasan, konsultan harus menyerahkan Laporan Antara yang berisikan kompilasi hasil survei, identifikasi pengumpulan data, dan rencana pemanfaatan dan alokasi penggunaan air baku yang akan menjadi bahan analisis penyusunan Rencana Induk, serta inventarisasi terhadap kesiapan lokasi usulan pengembangan SPAM dan kelayakan rencana lokasi pengembangan SPAM TA 2013. Laporan Antara disiapkan sebanyak 10 (sepuluh) copy. 3. Konsep Laporan Akhir
Selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) hari setelah penugasan, konsultan harus menyerahkan Konsep Laporan Akhir yang berisikan pokok sasaran sesuai dengan sasaran dan ruang lingkup studi dilengkapi dengan peta rencana pengembangan sistem sesuai periodisasi yang ditentukan. Untuk keperluan pembahasan, Konsep Laporan Akhir disiapkan sebanyak (sepuluh) copy. 4. Laporan Akhir Akhir masa kontrak pekerjaan, konsultan telah menyempurnakan berdasarkan hasil diskusi konsep laporan akhir dan menyerahkan Laporan Akhir masingmasing sebanyak 10 (sepuluh) copy, serta soft copy Laporan Akhir termasuk peta, gambar dan informasi pendukung serta hasil paparan/presentasi penyusunan Rencana Induk kepada pemilik pekerjaan, Pemerintah Kabupaten/Kota wilayah studi (Dinas PU/Dinas Cipta Karya dan Bappeda kabupaten/kota) dan PDAM/penyelenggara air minum yang melayani perkotaan di wilayah studi, laporan ini diserahkan selambatlambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah penugasan 5. Buku Draft/Konsep Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota Selain laporan akhir, konsultan pada akhir pekerjaan harus menyerahkan Buku Draft/Konsep Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota kepada pemilik pekerjaan, Pemerintah Kabupaten/Kota wilayah studi (Dinas PU/Dinas Cipta Karya dan Bappeda kabupaten/kota) dan PDAM/penyelenggara air minum yang melayani perkotaan di wilayah studi. Untuk kebutuhan tersebut, konsultan harus menyiapkan total buku draft tersebut sebanyak 10 (sepuluh) copy. Pada tahun selanjutnya (TA 2014) buku draft ini akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota wilayah studi menjadi dokumen legal (Perda/SK Kepala Daerah) Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota. Selain laporan-laporan di atas, konsultan juga diminta membuat 6. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN Kabupaten dan Kota di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 7. TENAGA AHLI YANG DIPERLUKAN a. Pelaksana Kegiatan Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan dukungan maksimum 20 MM tenaga ahli dengan uraian garis besar penugasan sebagai berikut : 1. Team Leader: Memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi yang terkait, dengan kualifikasi pendidikan Sarjana Teknik Lingkungan dari perguruan tinggi negeri atau swasta atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, mempunyai
pengalaman profesional 6 (enam) tahun sebagai ketua tim pada bidang pekerjaan khususnya perencanaan air minum yang dibuktikan dengan referensi. Sebagai Ketua Tim tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai. 2. Ahli Sipil (Hidrologi/Keairan): Memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi yang terkait, dengan kualifikasi pendidikan Sarjana Teknik Sipil dari perguruan tinggi negeri atau swasta atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, mempunyai pengalaman profesional 4 (empat) tahun sebagai ahli sipil keairan/hidrologi. 3. Ahli Geohidrologi Memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi yang terkait, dengan kualifikasi pendidikan Sarjana Teknik Geologi dari perguruan tinggi negeri atau swasta atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, mempunyai pengalaman profesional 4 (empat) tahun sebagai ahli geologi khususnya pemanfaatan air tanah. 4. Ahli Geodesi Memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi yang terkait, dengan kualifikasi pendidikan Sarjana Teknik Geodesi dari perguruan tinggi negeri atau swasta atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, mempunyai pengalaman profesional 4 (empat) tahun sebagai ahli geodesi dan ukur tanah. 5. Ahli Muda Mechanical & Electrical (M&E), memiliki setifikat keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait, dengan kualifikasi pendidikan Sarjana Teknik Elektro atau Teknik Mesin, dari perguruan tinggi negeri atau swasta atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, memiliki pengalaman profesional selama 4 (empat) tahun pada bidang pekerjaan perencanaan khususnya sebagai tenaga ahli M&E. Sebagai tenaga ahli muda M&E, tugas utamanya adalah mengawasi kegiatan pelaksanaan pembangunan SPAM pada fase pemasangan elektrikal dan perpompaan Tenaga Pendukung Selain tenaga-tenaga ahli tersebut di atas, juga diperlukan tenaga-tenaga pendukung/penunjang antara lain: tenaga administrasi, surveyor, juru gambar/draftmen yang mampu mengoperasikan AutoCAD atau software pendukung teknis lainnya dan operator komputer. b. Penanggungjawab Kegiatan Penanggungjawab kegiatan ini adalah Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
c. Penerima Manfaat Kegiatan Penerima manfaat kegiatan ini adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo dan Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan PDAM/penyelenggara air minum perkotaan kabupaten tersebut di atas. 8. Jadwal Kegiatan a. Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan untuk pekerjaan ini adalah 5 (tujuh) bulan kalender. b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan
9. Biaya Pekerjaan ini dilaksanakan secara kontraktual dengan HPS Rp. 298.130.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) DIPA APBN Murni Satker PK.PAM Provinsi DIY Tahun Anggaran 2013. 10. Penutup 1. Setelah arahan penugasan ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lainnya yang dibutuhkan. 2. Segala sesuatu yang dipandang perlu dan belum tercantum dalam arahan penugasan ini, akan disampaikan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan pekerjaan yang merupakan lampiran yang mengikat dan tak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Pekerjaan ini.
