konsep astagatra

konsep astagatra Ketahanan Nasional di Indonesia mengenal konsep  Astagatra (8 aspek kehidupan), yang terdiri dari :

Trigatra  (Aspek Alamiah) 1. Geografi 2. Kekayaan Alam 3. Kependudukan

Pancagatra  (Aspek Sosial) 1. 2. 3. 4. 5.

Ideologi Politik  Ekonomi Sosial Budaya Hankam

Gatra Geografi Sebagai Negara Kepulauan dengan laut pedalaman yang luas. Secara Geografis berada pada posisi silang. Berperan dalam persoalan global positif maupun negatif. Topografi   

Banyak pulau  perbandingan luas wilayah darat:laut = 2:3 Berbatasan dengan banyak negara

Gatra Kekayaan Alam Menurut Jenisnya: Hewani, Nabati, Mineral, Tanah, Udara, Potensi ruang angkasa, Energi alami air dan lautan Menurut Sifatnya: Dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, dan tetap

Gatra Kependudukan Komposisi penduduk   

Jumlah penduduk berubah-ubah dan terus bertambah Susunan penduduk, pendekatan umur, kelamin, agama, suku, tingkat pendidikan yang  berbeda-beda dan diperlukan untuk memperkuat kondisi ketahanan nasional

Persebaran 

Persebaran tidak merata, banyak di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali

Kualitas  

Faktor fisik: kesehatan, gizi, dan kebugaran Faktor nonfisik: mentalitas dan intelektualitas

Ideologi Ketahanan Ideologi adalah sikap mental bangsa Indonesia akan kebenaran ideologi Pancasila. Fungsi:   

Menggalang persatuan dan kesatuan nasional Menangkal penetrasi ideologi asing Menagkal nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa

Faktor-faktor:    

Kemajemukan masyarakat Indonesia Perkembangan dunia Kepemimpinan, keteladanan, paternalistik  Pembangunan nasional berhasil atau gagal

Politik  Ketahanan politik adalah kehidupan politik bangsa berdasarkan demokrasi pancasila dan UUD 1945 dengan slogan “Pelihara stabilitas politik dalam negeri yang sehat dan dinamis, luar negeri  bebas dan aktif” Unsur-unsur 

Ekonomi Ketahanan Ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia berlandaskan demokrasi ekonomi Pancasila. Kemampuan memelihara stabilitas ekonomi nasional, kemandirian, daya saing. Mewujudkan kemakmuran rakyat, adil, dan merata. Hal-hal yang perlu diperhatikan:      

Sifat keterbukaan sistem perekonomian Manajemen SDM Pengelolaan Sumber dana Infrastruktur sarana dan prasarana Teknologi

Persebaran 

Persebaran tidak merata, banyak di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali

Kualitas  

Faktor fisik: kesehatan, gizi, dan kebugaran Faktor nonfisik: mentalitas dan intelektualitas

Ideologi Ketahanan Ideologi adalah sikap mental bangsa Indonesia akan kebenaran ideologi Pancasila. Fungsi:   

Menggalang persatuan dan kesatuan nasional Menangkal penetrasi ideologi asing Menagkal nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa

Faktor-faktor:    

Kemajemukan masyarakat Indonesia Perkembangan dunia Kepemimpinan, keteladanan, paternalistik  Pembangunan nasional berhasil atau gagal

Politik  Ketahanan politik adalah kehidupan politik bangsa berdasarkan demokrasi pancasila dan UUD 1945 dengan slogan “Pelihara stabilitas politik dalam negeri yang sehat dan dinamis, luar negeri  bebas dan aktif” Unsur-unsur 

Ekonomi Ketahanan Ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia berlandaskan demokrasi ekonomi Pancasila. Kemampuan memelihara stabilitas ekonomi nasional, kemandirian, daya saing. Mewujudkan kemakmuran rakyat, adil, dan merata. Hal-hal yang perlu diperhatikan:      

Sifat keterbukaan sistem perekonomian Manajemen SDM Pengelolaan Sumber dana Infrastruktur sarana dan prasarana Teknologi

Sosial Budaya Ketahanan Sosial Budaya adalah kondisi bangsa yang dijiwai kepribadian nasional pancasila. Hal-hal yang perlu diperhatikan:     

Kebudayaan daerah Kebudayaan nasional Integritas nasional Kehidupan beragama Pendidikan

Pembinaan Ketahanan Sosbud:   

Pengembangan sosial budaya Toleransi kehidupan beragama Perkembangan IPTEK 

Pertahanan dan Keamanan Konsepsi hankam: 



  

Mengelola potensi nasional untuk mempertahankan dan mengamankan negara dengan TNI dan Polri sebagai komponen utama. Tanmas Hankam adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara. Pandangan Bangsa Indonesia tentang perang dan damai. Bela negara merupakan hak dan kewajiban warga negara. Sishankamrata (sistem keamanan rakyat semesta)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan suatu Negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta samudra pasifik dan samudra hindia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang hiterogen, didalamnya terdiri dari berbagai ras suku bangsa, bahasa, warna kulit, agama dan adat istiadat yang berbeda. Dari berbagai perbedaan tersebut sehingga dalam masyarakat Indonesia rawan dengan adanya konflik antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu perlu adanya suatu strategi guna menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat

Indonesia.

Dalam

perkembangannya

strategi

tersebut

tidak

hanya

untuk 

menanggulangi masalah konflik antar daerah di Indonesia tetapi juga untuk menghadapi segala gangguan yang datang dari luar Indonesia yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Rebublik  Indonesia. Suatu Negara akan bisa utuh jika masyarakatnya menjaga perdamain dan persatuan. Terutama di Negara kita ini, yang didalamnya terdiri dari berbagai ras suku bangsa, bahasa, warna kulit, agama dan adat istiadat yang berbeda. Dan keutuhan Negara Kesatuan Rebublik  Indonesia itu juga dipengaruhi oleh ketahanan nasional yang dimiliki Negara tersebut. Adapun unsur atau gatra delapan dalam ketahanan nasional adalah penduduk, sumber daya alam, wilayah, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah: 1. Apa yang dimaksud dengan Astagatra? 2. Ada berapa unsur-unsur gatra dalam ketahanan nasional?

3. Apa itu perdamaian dunia dan Bagaimana strategi Indonesia dalam usaha mencapai  perdamaian dunia?

1.3 Tujuan

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan ditulisnya makalah ini adalah untuk: 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Astagatra Astagatra 2. Untuk mengetahui unsur-unsur unsur-unsur gatra dalam ketahanan nasional 3. Untuk mengetahui arti dari perdamaian dunia dan strategi strategi Indonesia dalam usaha mencapai  perdamaian dunia.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Astagatra dalam ketahanan nasional Indonesia

Unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia diistilahakan dengan gatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Sedangkan unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. 1) Trigatra adalah aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. 2)

Pancagatra adalah aspek sosial yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya,

dan pertahanan keamanan. Unsur-unsur tersebut dianggap mempengaruhi negara dalam hal mengembangkan kekuatan nasionalnya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Dalam praktiknya kondisi ketahanan nasional dapat kita ketahui melalui pengamatan atas delapan gatra yang sudah disebutkan diatas. Sedangkan lemah/menurunnya tingkat ketahanan nasional akan menurunkan kemampuan bangsa dalam menghadapi ancaman kekuatan yang terjadi.

2.2 Penjelasan Atas Tiap Gatra dalam ketahanan Nasional

2.2.1

Gatra Penduduk 

Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang  bersangkutan. Faktor yang bersangkutan dengan penduduk ne gara meliputi dua hal berikut: a.

Aspek kualitas mencakup tingkat pendidikan, ketrampilan, etos kerja, dan kepribadian.  b.

Aspek kuantitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan

 perimbangan penduduk di tiap wilayah.

2.2.2

Gatra Wilayah

Wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional Negara. Adapun hal yang terkait dengan wilayah Negara meliputi: a.

Bentuk wilayah Negara dapat berupa Negara pantai, Negara kepulauan, dan Negara kontinental.

 b.

Luas wilayah Negara; ada Negara dengan wilayah luas dan Negara dengan wilayah sempit (kecil).

c.

Posisi geografis, astronomis, dan geologis Negara.

d. Daya dukung wilayah Negara; ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang unhabitable.

2.2.3

Gatra Sumber Daya Nasional

Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional, meliputi: a.

Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang.

 b. Kemauan mengeksplorasi sumber daya alam. c.

Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup.

d. Kontrol atas sumber daya alam.

2.2.4

Gatra di Bidang Ideologi

Ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa oleh karena ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok, yaitu: a.

Sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju.

 b.

Sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan, atinya masyarakat yang banyak  dan beragam itu bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya  bersatu.

2.2.5

Gatra di Bidang Politik 

Politik penyelengaraan bernegara sangat memengaruhi kekuatan nasional suatu Negara. Penyelenggaraan bernegara dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti : a.

Sistem politik yang dipakai yaitu apakah sistem demokrasi atau non demokrasi.

 b. Sistem pemerintahan yang dijalankan apakah sistem presidensil atau parlementer. c.

Bentuk pemerintahan yang dipilih apakah republik atau kerajaan.

d. Susunan Negara yang dibentuk apakah sebagai Negara kesatuan atau Negara serikat.

2.2.6

Gatra di Bidang Ekonomi

Ekonomi yang dijalankan oleh suatu Negara merupakan kekuatan nasional Negara yang  bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga Negara.

2.2.7

Gatra di Bidang Sosial Budaya

Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu Negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi  bangsa yang heterogen (plural) dari segi sosial budaya masyarakatnya.

2.2.8

Gatra di Bidang Pertahanan Keamanan

Pertahanan keamanan suatu Negara merupakan unsur pokok terutama dalam mengahadapi ancaman militer Negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan tentara (militer). Pertahanan keamanan Negara juga merupakan salah satu fungsi  pemerintahan Negara.

2.3 perdamaian dunia dan Bagaimana strategi Indonesia dalam usaha mencapai perdamaian dunia

Perdamaian dalam pengertian negatifnya adalah suatu kondisi tidak adanya peperangan, konflik kekerasan, ketegangan dan huru-hara kerusuhan berskala besar, sistematis serta kolektif.  Namun demikian, berlanjutnya tindak kekerasan seperti terorisme, diskriminasi dan penindasan terhadap minoritas dan kaum wanita serta anak-anak, kekerasan struktural oleh sebab-sebab kemiskinan dan pengangguran, intoleransi agama, dan rasisme serta sentimen kesukuan ,  bisa dikatakan merupakan keadaan tidak adanya situasi damai bagi mereka yang menjadi korban. Oleh karena itu, perdamaian harus dirumuskan pula secara lebih positif, tidak hanya dengan meniadakan peperangan dan konflik bersenjata berskala besar, melainkan juga memberantas  berbagai tindak kekerasan, ketidakadilan, kriminalitas, penindasan dan eksploitasi manusia oleh manusia lainnya yang lebih kuat serta berkuasa. Cita-cita perdamaian mungkin sudah berumur sama dengan usia manusia itu sendiri.  Namun demikian, kegagalan-kegagalan menciptakan perdamaian juga sama usianya dengan citacita damai sepanjang zaman. Hal itu menyebabkan berbagai konsekuensi, antara lain pesimisme  bahwa perdamaian abadi dianggap merupakan sebuah utopia belaka, mengingat kenyataan  bahwa kodrat manusia yang ditakdirkan heterogen dalam cita-cita kelompok, keyakinan, serta kepentingan sosial politik, sudah mengandung implikasi bahwa potensi konflik adalah sebuah keniscayaan di muka bumi ini. Kalau demikian halnya, mengapa manusia modern di awal millennium ke-3 ini, masih terus mencoba tidak kehabisan akal untuk mencari cara dalam mengupayakan terciptanya perdamaian bagi diri, keluarga, kelompok, bangsa, serta perdamaian global? Salah satu jawabannya adalah bahwa selain kodrat manusia yang berbeda-beda dan  bertentangan berdasarkan suku, bangsa, ras, agama, dan perbedaan kelompok-kelompok secara  primordial maupun

pertentangan

kepentingan

politik dan

ideologi,

maka

merupakan

kodrat/naluri (instinct) manusia pula untuk mempertahankan jenisnya agar tidak mengalami kemusnahan total oleh saling menghancurkan dan memusnahkan. Itulah sebabnya, dalam sejarah, setelah peperangan demi peperangan, kekerasan demi kekerasan dilakukan oleh sesama manusia, maka manusia secara akumulatif selalu berusaha menciptakan mekanisme-mekanisme untuk mewujudkan pemulihan keadaan damai. Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh Negara Indonesia dalam menciptakan sebuah  perdamaian Negara adalah:

1) Menghargai Keberagaman

Indonesia yang terdiri dari berbagai unsur dan bermacam-macam kelompok, hanya akan terpelihara eksistensinya, apabila ada kerelaan untuk saling menerima keberagaman dari setiap komponen bangsa terhadap komponen atau kelompok lainnya. Setiap warga negara mesti menyadari, tidak mungkin kedamaian dibangun secara hakiki, apabila suatu kelompok agama tertentu menganggap dirinya adalah kelompok agama yang lebih istimewa dibandingkan dengan yang lainnya. Salah satu potensi besar dalam menyumbang terhadap perdamaian adalah dengan kembali kepada ajaran-ajaran pokok setiap agama, karena mayoritas sangat besar dari bangsa Indonesia adalah umat beragama. Agama melalui para pemeluknya harus belajar meninggalkan sikap memutlakkan ajaran agama (absolutisme agama) sendiri sebagai satu-satunya kebenaran yang ada di dunia, dan sebaliknya dapat berbagi ruang hidup secara lapang dada dengan menerima keanekaragaman agama-agama (pluralisme agama) di Indonesia.

2) Dialog Perdamaian

Dalam dialog perdamaian ini, sekali lagi harapan dibebankan kepada para pemeluk pemeluk agama. Hal ini didasarkan oleh kenyataan, bahwa sudah begitu banyak kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, justru dengan justifikasi yang berasal atas ajaran agama-agama tertentu. Apalagi agamalah tampaknya yang paling sering menjadi alat politik untuk membenarkan kelompok  sendiri, serta menyalahkan kelompok lainnya. Padahal, setiap orang beragama umumnya sepakat, bahwa pesan inti agama adalah memelihara kehidupan damai serta saling mengasihi antar sesama manusia. Apabila yang terjadi adalah sebaliknya dari pesan-pesan pokok setiap agama, tentulah telah terjadi kesalah pahaman antar pemeluk agama. Untuk itulah dialog  perdamaian antar agama perlu dilakukan secara terus-menerus. Momentum dialog antar agama mulai dirasakan keperluannya dan kemungkinan-kemungkinan keberhasilannya di zaman modern ini, setelah para uskup agama Katolik seluruh dunia menyelenggarakan Konsili Vatikan II, tahun 1964. Pada waktu itu antara lain dibahas agar soal umat Katolik menjalin dialog dengan  pemeluk agama dan berbagai kebudayaan lain yang ada di dunia ini. Inisiatif dialog ini kemudian disambut dengan baik oleh kalangan Islam. Dewasa ini sudah cukup banyak organisasi dan forum-forum dialog agama-agama internasional, tidak hanya antara Islam dan Kristen, melainkan juga antara Kristen dengan Yahudi, Kristen dengan Hindu, juga yang bersifat multilateral antara berbagai agama. Hal ini kalau dilakukan secara terus-menerus dengan

semangat saling menghargai serta sikap yang dilandasi ketulusan dan kejujuran, diharapkan  besar kemungkinan akan memberikan sumbangan berarti bagi Perdamaian.

3) Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

Satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam proses awal menciptakan perdamaian yang hakiki adalah dengan upaya melakukan upaya pengungkapan penyalahgunaan kekuasaan dan  pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Tidak akan mungkin tercipta perdamaian yang hakiki dengan tindakan menutup-nutupi atau menyembunyikan berbagai tindakan kekerasan terhadap HAM di masa lalu, dan melepaskan para pelaku penyalahgunaan kekuasaan politik atas nama Negara terhadap masyarakat yang lemah yang seharusnya dilindungi oleh negara.

4) Melalui Pendekatan Cultural (Budaya)

Untuk mewujudkan perdamaian kita harus mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat ataupun sebuah Negara. Jika tidak, maka akan percuma saja segala upaya kita. Dengan mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat atau sebuah Negara maka kita bisa memahami karakteristik dari masyarakat atau Negara tersebut. Atas dasar budaya dan karakteristik  masyarakat atau suatu Negara, kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif  dalam mewujudkan perdamaian disana. Dan pendekatan budaya ini merupakan cara yang paling efektif dalam mewujudkan perdamaian di masyarakat Indonesia serta dunia. 5) Melalui Pendekatan Sosial dan Ekonomi

Dalam hal ini pendekatan sosial dan ekonomi yang terkait masalah kesejahteraan dan faktor-faktor sosial di masyarakat yang turut berpengaruh terhadap upaya perwujudan  perdamaian dunia. Ketika masyarakatnya kurang sejahtera tentu saja lebih rawan konflik dan kekerasan di dalamnya. Masyarakat atau Negara yang kurang sejahtera biasanya akan “cuek” atas isu dan seruan perdamaian. “Boro-boro mikirin perdamaian dunia, buat makan untuk hidup sehari-hari saja susahnya minta ampun”, begitu fikir mereka yang kurang sejahtera. Maka untuk  mendukung upaya perwujudan perdamaian dunia yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah meningkatkan pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat dan Negara di dunia ini.

6) Melalui Pendekatan Politik 

Melalui pendekatan budaya dan sosial ekonomi saja belum cukup efektif untuk  mewujudkan perdamaian dunia. Perlu adanya campur tangan politik, dalam artian ada agenda  politik yang menekankan dan menyerukan terwujudnya perdamaian dunia. Terlebih lagi bagi  Negara-negara maju dan adidaya yang memiliki power atau pengaruh dimata dunia. Negaranegara maju pada saat-saat tertentu harus berani menggunakan power-nya untuk “melakukan sedikit penekanan” pada Negara-negara yang saling berkonflik agar bersedia berdamai kembali. Bukan justru membuat situasi semakin panas, dengan niatan agar persenjataan mereka terus dibeli.

7) Melalui Pendekatan Religius (Agama)

Pada hakikatnya seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan adanya  perdamaian. Sebab tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, kekerasan ataupun  peperangan. Semua Negara mengajarkan kebaikan, yang diantaranaya kepedulian dan  perdamaian. Maka dari itu setiap kita yang mengaku beragama dan ber-Tuhan tentu harus memiliki kepedulian dalam turut serta mewujudkan perdamaian di masyarakat maupun di kancah dunia. Para tokoh agama yang dianggap memiliki kharisma dan pengaruh besar di masyarakat harus ikut serta aktif menyerukan perdamaian.

BAB III KESIMPULAN

Untuk mencapai ketahanan nasional menurut Indonesia diperlukan beberapa gatra delapan, yaitu: 1) Gatra Penduduk  2) Gatra Sumber Daya Alam 3) Gatra Wilayah 4) Gatra Ideologi 5) Gatra Politik  6) Gatra Ekonomi

7) Gatra Sosial Budaya 8) Gatra Pertahanan Keamanan Dari delapan Gatra tersebut kita juga bisa mengetahui seberapa kuat ketahanan yang dimiliki Negara kita, dan kita bisa menilai serta membandingkan ketahanan Negara kita dengan  Negara lain. Dengan adanya ketahanan nasional di Negara kita, maka perdamaianpun akan mudah diciptakan dalam lingkup hidup bermasyarakat dalam satu Negara. Selama masyarakat kita  bersifat terbuka dan bisa menerima perbedaan agama maupun budaya. Pada dasarnya pencipta perdamaian adalah tokoh yang mengatasi kekerasan dan konflik  yang dihadapi melalui kepemimpinan dan visi untuk mencapai perdamaian.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geostrategi Indonesia meliputi konsep ASTAGATRA dan Perdamaian Dunia

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan suatu Negara kepulauan yang terletak di atara benua asia dan benua Australia serta samudra pasifik dan samudra hindia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang hiterogen, didalamnya terdiri dari berbagai ras suku bangsa, bahasa, warna kulit, agama dan adat istiadat yang berbeda. Dari berbagai perbedaan tersebut sehingga dalam masyarakat Indonesia rawan dengan adanya konflik antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu perlu adanya suatu strategi guna menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat

Indonesia.

Dalam

perkembangannya

strategi

tersebut

tidak

hanya

untuk 

menanggulangi masalah konflik antar daerah di Indonesia tetapi juga untuk menghadapi segala gangguan yang datang dari luar Indonesia yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Rebublik  Indonesia. Strategi tersebut dala masyarakat Indonesia dikenal den gan istilah geostrategi. Geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama Ketahanan  Nasional. Mengingat geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan sebagainya. Geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pemmbangunan nasional

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang dimunculkan oleh pemater  ialah sebagai berikut : 1. Apa yang dimaksud dengan geostrategi ? 2. Seperti apa bentuk strategi yang ada di Indonesia ? 3. Bagaimana strategi Indonesia dalam usaha mencapai perdamaian dunia ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis ialah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan geostrategi 2. Untuk mengetahui bentuk strategi yang ada di Indonesia 3. Untuk mengetahui strategi Indonesia dalam usaha mencapai pe rdamaian dunia

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Geostrategi

Istilah "strategi" ditempa dari kata-kata Yunani, yaitu stratêgos dan stratos (tentara) serta agein (menjalankan). Walaupun strategi sendiri lahir dari kancah peperangan, tatapi pada masa sekarang strategi bukan hanya kiat atau cara berperang malainkan setiap kegiatan yang berkisar   pada suatu tujuan dan cara/jalan pencapaiannya atau, lebih sederhana lagi, setiap usaha yang membidik sebuah sasaran. Strategi biasanya menjangkau masa depan, sehingga pada umumnya strategi disusun secara bertahap dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Disamping itu dalam merumuskan strategi perlu  pula memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, sumber daya alam, lingkungan regional maupun Internasional.

Strategi juga dapat diartikan suatu upaya memanfaatkan kondisi geografi Negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mencapai tujuan nasional (pemanfaatan kondisi lingkungan dalam mewujudkan tujuan politik). Geostrategi Indonesia diartikan pula sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang

diamanatkan dalam

 pembukaan dan UUD 1945. Strategi merupakan keseluruhan operasi intelektual dan fisik yang disusun untuk  menanggapi, menyiapkan, dan mengendalikan setiap kegiatan kolektif di tengah-tengah konflik. Mengingat konflik yang diprakirakan terjadi itu melibatkan aneka macam kekuatan, strategi cepat terkait dengan politik, yang secara esensial berurusan dengan kekuatan dalam kiatnya mengendalikan pemerintahan masyarakat manusia, merespons aspirasi fundamental dari suatu kolektivitas, yaitu sekuriti dan kemakmuran. Berhubung konflik yang diprakirakan terjadi di muka bumi, lalu strategi dibuat "membumi", menjadi " geostrategi". Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi negara untuk  menentukan tujuan, kebijakan. Geostrategi merupakan pemanfaatan lingkungan untuk mencapai tujuan politik. Geostrategi juga merupakan metode mewujudkan cita-cita proklamasi. Geostrategi merupakan upaya untuk mencapai tujuan atau sasaran ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Karena strategi sendiri merupakan upaya pelaksanaan, maka strategi  pada hakekatnya merupakan suatu seni yang implementasinya didasari oleh intuisi, perasaan dan hasil pengalaman. Strategi juga merupakan ilmu yang langkah-langkahnya selalu berkaitan dengan data dan fakta yang ada. Seni dan ilmu digunakan sekaligus untuk membina atau mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan (Drs. H. Endang Saelani Sukarya dkk, 2002:41-42). Geostrategi untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek antara lain : aspek geografi, aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Geostrategi Indonesia berawal dari kesadaran bahwa bangsa dan negara ini mengandung sekian banyak anasir-anasir pemecah belah yang setiap saat dapat meledak dan mencabik-cabik   persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu tampak jelas pada tahun 1998 dimana timur-timur lepas dari Negara kesatuan Rebublik Indonesia. Tidak hanya itu saja, tatkala bangsa kita lemah karena sedang berada dalam suasana tercabik-cabik maka serentak pulalah harga diri dan kehormatan dengan mudah menjadi bahan tertawaan di forum internasional. Disitulah ketidakberdayaan kita

menjadi tontonan masyarakat internasional, yang sekaligus, apabila kita sekalian sadar, seharusnya menjadi pelajaran berharga. Apabila dikehendaki agar hal itu tidak akan terulang lagi, maka jangan sekali-kali memberi peluang pada anasir-anasir pemecah belah untuk berkesempatan mencabik-cabik   persatuan dan kesatuan nasional. Sentimen SARA yang membabi buta harus ditiadakan, yang mayoritas harus berlapang dada sedangkan minoritas haruslah bersikap proporsional tanpa harus mengurut dada. Sekali lagi terbukti bahwa pemimpin yang kuat dan disegani serta mengenal  betul watak dari bangsa Indonesia amatlah diperlukan. Dilain pihak masyarakat perlu menjadi arif serta pandai menahan diri dalam menghadapi provokasi maupun rongrongan/iming-iming melalu money politics. Atas dasar adanya ancaman yang laten, terutama dalam bentuk SARA, maka geostrategi Indonesia sebagai doktrin pembangunan mengandung metode pembentukan keuletan dan pembentukan ketangguhan bangsa dan negara. Kedua kualita yang harus dibangun dan dimanfaatkan secara konsisten itu tidaklah hanya ditujukan kepada individu warga bangsa akan tetapi juga kepada sistem, lembaga dan lingkungan. Masyarakat bangsa berikut segala prasarananya harus terus dibina keuletannya agar  mampu memperlihatkan stamina dalam penangkalan terhadap anasir-anasir pemecah belah  bangsa dan negara. Dapat diantisipasikan bahwa hanya anasir-anasir tersebut bersifat laten atau hadir

sepanjang

masa,

maka

aspek

atau

kualita

keuletan

haruslah

dikedepankan.

Pembinaannyapun perlu berlanjut agar setiap generasi yang muncul faham akan pentingnya kedua kualita tersebut. Kita dapat saksikan bersama bahwa tiap generasi baru merupakan lahan yang subur bagi upaya-upaya yang tidak sejalan dengan visi kebangsaan, dan ini tidak hanya terjadi di Indoensia saja. Kemajuan yang bersifat kebendaan, apalagi yang datang dari luar, saat ini lebih memiliki daya tarik terhadap generasi muda dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya falsafah dan konsepsional. Dilain pihak masyarakat harus dibina ketangguhan/kekuatannya agar secara aktif serta efektif mampu menghadapi bahaya/ancaman yang sifatnya laten tadi. Setidak-tidaknya secara  bergotong-royong dalam lingkungannya masing-masing mampu mengcontain ancaman/bahaya laten itu. Ketangguhan/kekuatan bisa, antara lain, berupa keberanian dari massa masyarakat menghadapi apa saja yang mereka anggap dapat berpotensi sebagai anasir pemecah belah  bangsa. Ini sudah barang tentu memerlukan kebersamaan dan kekompakan agar lebih efektif  sebagai kekuatan penangkalan.

Integrasi bangsa adalah pemaduan berbagai unsur kekuatan bangsa ke dalam satu jiwa kebangsaan dengan aspirasi berbangsa dan bernegara yang sejalan dengan ketentuan konstitusi. Proses integrasi bangsa adalah unik bagi tiap masyarakat bangsa yang sangat tergantung pada sejarah serta ciri budayanya. Bagi masyarakat bangsa yang majemuk tetapi homogen, seperti Amerika, proses integrasi dilaksanakan dengan metode melting pot. Karena pada masyarakat Amerika tidak ada satupun kelompok masyarakat yang berhak mengklaim satu wilayahpun sebagai tempat tinggal nenek moyang mereka, terkecuali suku Indian, karena hampir semuanya  berasal dari keturunan imigran. Tidaklah mengherankan apabila sebagai akibat tidak adanya ikatan historis maupun psikologis kepada wilayah maka sentimen kedaerahan atau kewilayahan tidak terjadi. Hal yang menguntungkan ini membuat setiap warga negara Amerika, apapun juga asal keturunannya dapat ditempa menjadi satu dalam satu kancah apapun dan dimanapun. Memang seorang Gubernur satu negara bagian harus dipilih diantara warga negara bagian itu akan tetap tidak harus dipilih diantara mereka yang dilahirkan dinegara bagian yang  bersangkutan. Disini sama sekali telah ada sentimen kedaerahan tersangkut. Lain halnya dengan Indonesia yang masyarakatnya majemuk tetapi heterogen, metode melting pot tidak dapat dilakukan. Tiap suku memiliki kaitan historis dan psikologis dengan daerah tempat tinggal nenek moyangnya. Daerah pulau Bali seakan-akan menjadi milik orang Bali dan bukan milik warga pulau Bali karena itu hanya orang Bali saja yang dapat dicalonkan menjadi Gubernur Bali. Logika lanjutannya dalah bahwa hanya orang Bali saja yang bisa dan mampu memahami budaya, adat istiadat maupun agama di daerah itu. Metode melting pot kadang-kadang juga tidak dapat diterapkan hanya pada tataran anatar propinsi saja, akan tetapi kadang-kadang antara Kabupaten di dalam satu propinsi juga sukar. Oleh karena itu perlu adanya strategi untuk menjaga kesatuan wilayan Negara Indonesia. Pada perkembangannya geostrategi indonesia bagi menjadi empat periode yaitu yang  pertama tahun 1962-an geopolitik indonesia disebut SESKOAD. Hal ini ditujukan terhadap adanya kekhawatiran mengenai komunis, yang kedua Tahun 1965 (Tanas) menyatakan bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, pengembangan kekuatan nsional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal. Yang ketiga Tahun 1972 juga dikenal dengan istilah Tanas tetapi dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan guna menjaga identitas kelangsungan serta integritas nasional sehingga dan tujuan nasional dapat

tercapai. Yang ke empat Tahun 1978 disebutkan bahwa geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam  pemmbangunan nasional.

2.2 Katahanan Nasional sebagai Wujud dari Geostrategi Indonesia

Ketahanan nasional adalah kondisi bangsa Indonesia yang meliputi segenap kehidupan rasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan hambatan baik yang datang dari dalam maupun dari luar untuk  menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Kondisi atau keadaan selalu berkembang serta bahaya dan tantangan-tantangan selalu  berubah, maka ketahanan nasional juga harus dikembangkan dan dibina agar memandai dengan  perkembangan tersebut. Melihat hal itu ketahanan nasional Indonesia haruslah dinamis bukan statis. Sunarso dan Kus Edi Sartono (dalam Drs. H. Endang Saelani Sukarya dkk, 2002:68-69) mengatakan bahwa unsur-unsur ketahanan nasional meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Ketangguhan Ketangguhan merupakan sebuah kekuatan yang membuat seseorang dapat bertahan, kuat menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya.  b. Keuletan Merupakan usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut di atas uneuk mencapai tujuan. c. Identitas Yaitu ciri khas suatu bangsa atau Negara dilihat secara keseluruhan (holistik). Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah, dengan  penduduk, sejarah, pemerintahan dan tujuan nasional serta dengan peran internasional.

d. Integritas Merupakan kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsure sosial maupun alamiah, baik yang bersifat potensial maupun fungsional. e. Ancaman Usaha yang bersifat merubah atau merombak kebijaksanaan dan usaha ini dilakukan secara konseptual, criminal dan politis. f.

Tantangan

Yaitu hal atau usaha yang bersifat menggugah kemampuan. Biasanya ini terjadi karena sesuatu kondisi yang memaksa sehingga menyebabkan seseorang atau kelompok orang merasa harus  berbuat sesuatu untuk menghadapi keadaan yang disebabkann ya. g. Hambatan Adalah hal atau usaha dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. h. Gangguan Adalah hal atau usaha yang berasal dari luar, bersifat dan bertujuan melemahkan dan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Seperti yang telah disebutkan bahwa ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis yang harus diwujudkan oleh suatu Negara dan harus dibina secara dini terus menerus dan sinergi dengan aspek-aspek kehidupan bangsa lain. Pemikiran konseptual tentang ketahanan nasional inididasarkan atas konsep geostrategi yang merupakan konsep yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan kondisi stelasi geografi Indonesia yang disebut dengan konsep ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan suatu konsepsi di dalam pengaturan dan  penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang mencangkup segenap kehidupan bangsa

yang dinamakan ASTAGATRA yang meliputi aspek Alamiah (TRIGATRA), dan aspek Sosial (PANCAGATRA). Yang dimaksud dengan aspek alamiah (trigatra) yaitu : a.  posisi dan lokasi geografi negara  posisi dan lokasi Negara kesatuan republik Indonesia memberikan gambaran tentang  bentuk kedalam (menampakkan corak wujud dan tata susunan tertentu), dan bentuk keluar  (situasi dan kondisi lingkungan serta hubungan timbale balik antara Negara dan lingkungan) dari  Negara kita. Posisi dan lokasi ini merupakan wadah bagi bangsa yang mendiaminya serta saling mempengaruhi satu sama lain, dan dengan batas nasional tertentu membedakan Negara Indonesia dengan bangsa lain.  Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Posisi dan lokasi Negara Indonesia berada dalam posisi silang di jalan silang dunia yaitu antara benua asia dan benua Australia serta samudra pasifik dan samudra hindia. Kondisi yang demikian tidak  hanya bersifat fisik tetapi juga terbuka terhadap segala pengaruh dan aliran sosial.  b. keadaan dan kekayaan alam sebagai makhluk tuhan, untuk hidup berkembang biak dan mempertahankan diri, mereka memanfaatkan alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Tentu dalam pemanfaatan itu harus seimbang dan seirama dengan perkembangan penduduk. Kekayaan alam terbagai menjadi tiga golongan yaitu hewani (fauna), nabati (flora) dan mineral (ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui). Kekayaan alam di atas terbagi menjadi tiga lingkungan yaitu di atmosfir, di permukaan bumi dan di dalam bumi. Setiap bangsa wajib mengelola sumber daya alam untuk kepentingan kesejahteraan maupun keamanan. Hal tersebut menjadi penting untuk menjaga agar tidak terjadi ketimpangan antara  perkembangan potensi alam dengan jumlah penduduk, baik secara nasional maupun di dalam konteks dunia (global). Karena hal tersebut dapat membahayakan ketahanan nasional. c.

keadaan dan kemampuan penduduk   penduduka merupakan manusia yang tinggal di suatu tempat atau wilayah. Yang termasuk di dalam masalah penduduk antara lain : jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk. Masalah penduduk ini pada umumnya dikaitkan dengan pencapaian tingkat kemakmuran (kesejahteraan dan keamanannya). Ada factor positif dan negative dari keadaan dan

kemampuan penduduk yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi ketahanan nasional. sedang aspek sosial (pancagatra) meliputi : a.

Ideologi Suatu bangsa memerlukan landasan falsafah bagi kelangsungan hidupnya yang sekaligus  berfungsi sebgai dasar dan cita-cita nasional yang hendak dicapai. Bangsa Indonesia memiliki falsafah Negara yang kita kenal dengan pancasila yang lahir dari nilai-nilai yang tumbuh dan  berkembang dalam masyarakat Indonesia. Makin tinggi kesadaran dan ketaatan suatu bangsa mengamalkan ideology negaranya, maka semakin tinggi pula tingkat ketahanan nasional dibidang ideologinya.

 b. Politik  Masalah politik yang kita maksudkan di sini dalam konteksnya dengan Negara. Pusat kekuasaan suatu Negara berada pada pemerintahannya, maka perjuangan memperoleh kekuatan  berubah menjadi perjuangan mengurusi pemerintah. Jika dianaligikan dengan ketahanan nasional, maka ketahanan nasional dibidang politik   berarti suatu kondisi dinamik suatu bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar  maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup  politik bangsa dan Negara. Bagi Negara berkembang seperti Indonesia, maka bidang politikmasih banyak masalah yang harus dihadapi. Kesadaran nasional yang masih perlu ditingkatkan, kwalitas pertisipasi rakyat yang masih belum bersifat nasional, serta dibutuhkan inisiatif pemerintah yang memadai, agar terjadi keseimbangan dan keserasian. Maka tingkat ketahanan politik dapat diukur dengan kemampuan suatu sistem politik dalam menghadapi dan menanggulangi problemnya. c.

Ekonomi Pengertian ekonomi adalah segala kegiatan pemerintah dan masyarakat yang  berhubungan dengan pengelolaan factor praduksi. Ketahanan nasional dibidang ekonomi merupaka suatu kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi segala

tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang membahayakan kehidupan ekonomi bangsa dan Negara. Oleh karena itu untuk ketahanan nasional dibidang ekonomi ini diperlukan pembinaan ekonomi yang pada dasarnya adalah menentukan kebijaksanaan ekonomi dan pembinaan factor   produksi serta pengolahannya di dalam produksi dan distribusi serta pengelolaanya di dalam distribusi barang dan jasa, baik di dalam negeri maupun didalam hubungannya dengan luar  negeri. d. Sosial budaya Factor yang mempengaruhi ketahanan nasioanl dibidang sosial budaya adalah tradisi. Tradisi bangsa adalah seluruh kepercayaan, anggapan dan tingkah laku yang terlembagakan yang diwariskan dan diteruskan dari generasi kegenerasi serta memberikan suatu bengsa sistem nilai dan sistem norma untuk menjawab tantangan setiap tahap perkembangan sosial. Tradisi berisfat dinamis dapat membantu ketahanan nasional, tetapi tradisionalisme yang sikap atau pandangan memuji secara berlebihan masa kehendaknya dapat kita tinggalkan. e.

Militer HANKAM Pertahanan kemanan adalah daya upaya rakyat dengan angkatan bersenjata sebagai inti dan merupakan salah satu fungsi utama pemerintah Negara dalam menegakkan ketahanan nasional

dengan

tujuan

mencapai

keamanan

bangsa

dan

Negara,

serta

kemampuan

 perjuangannya dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan dan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan masyarakat dalam seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Ketahanan nasioanal dibidang HANKAM merupakan suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang membahayakan pertahanan dan keamanan bangsa dan Negara.

2.3 Upaya Indonesia dalam Mencapai Perdamaian Dunia.

Sejak dulu Indonesia selalu aktif dalam upaya mencapai suatu perdamaian dunia, geostrategi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia terbentuk dalam system poltik luar  negeri yang diterapkan di Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan politik luar negeri Republik  Indonesia tergambarkan secara jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I

dan alinea IV. Alinea I menyatakan “bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Pada alinea IV dinyatakan bahwa “dan ikut melaksanakan ketertiban dunia  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”. Dari dua kutipan di atas, jelaslah bahwa politik luar negeri RI mempunyai landasan atau dasar hukum yang sangat kuat, karena diatur di dalam Pembukaan UUD 1945. Selain dalam  pembukaan terdapat juga dalam beberapa pasal contohnya pasal 11 ayat 1, 2,3 dan pasal 13 ayat 1,2,3. a. 1)

Pasal 11 UUD 1945 Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat  perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

2)

Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.  b. Pasal 13 UUD 1945 1) Presiden mengangkat duta dan konsul. 2) Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 3)

Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa rumusan yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi politik luar negeri Republik Indonesia. Dari rumusan tersebut, kita belum mendapatkan gambaran mengenai makna  politik luar negeri yang bebas aktif. Karena itu dalam uraian ini akan dikutip beberapa pendapat mengenai pengertian bebas dan aktif. Menurut A.W Wijaya Bebas artinya tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatu politik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa (super power). Aktif artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.

Dalam konteks pada masa sekarang pengertian bebas aktif seperti yang dijelaskan di atas sudah tidak relevan lagi mengingat pada masa sekarang sudah tidak ada lagi blok barat maupun  blok timur. Namun system politik luar negeri tetap menganut system politik luar negeri bebas aktif artinya apa bahwa Indonesia selalu mau bekerja sama dengan Negara manapun serta Indonesia tetap aktif dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia. Berbagai usaha dilakukan oleh Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia antara lain : Indonesia sebagai anggota OIC (Organization Islamic Conference) menjadi  pendorong bagi perdamaian di Timur Tengah khususnya mendukung Palestina sebagai negara merdeka dari pendudukan zionisme Israel. Indonesia juga menjadi tuan rumah dan pemrakarsa Konferensi Internasional Ulama sedunia pada bulan April 2007 di Bogor. Disini para ulama sedunia menyuarakan penghentian kekerasan di Irak, Lebanon dan Palestina. Pertemuan itu mengeluarkan pernyataan agar Amerika Serikat tidak menjadi pemecah belah umat Islam di Timur Tengah yang ditenggarai para ulama sebagai alasan tidak  terselesaikannya perdamaian di dunia Arab. Indonesia juga mempromosikan Islam yang moderat, toleran, solidaritas, serta meningkatan dialog lintas budaya dan peradaban, karena pada saat ini masyarakat internasional salah persepsi bahwa penyerangan yang dilakukan oleh segelintir orang muslim terhadap kepentingan barat dalam bentuk teror dipahami sebagai  benturan antar peradaban, tapi melainkan terjadi karena ketidakadilan dan ketimpangan sosial di dunia. Peran Indonesia dalam hal HAM yaitu, telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak ekonomi sosial dan budaya dan Konvenan internasional tentang hak Sipil dan  politik. Kemudian, kepercayaan Internasional kepada Indonesia menjadikan Indonesia sebagai ketua Komisi HAM tahun 2006 dan terpilih kembali menjadi Dewan HAM dalam periode satu tahun 2006-2007. tetapi sangat disayangkan karena Indonesia sendiri belum menegakkan HAM secara tegas. Hal itu terkait dengan belum terungkapnya kasus-kasus seperti, Tragedi Tanjung Priok, Talangsari, kerusuhan Mei 1998, tragedi S emanggi dan kematian aktivis HAM (Munir). Di badan PBB Indonesia terpilih bersama Qatar dari kawasan Asia menjadi DK tidak  tetap di PBB, namun Indonesia tidak menunjukkan Independensinya dengan ikut menyetujui sanksi terhadap Iran yang dituduh Amerika Serikat (AS) mengoperasikan reaktor nuklir untuk  membuat senjata nuklir yang dirasa AS akan mengancam keamanan negerinya. Saya  berpendapat Indonesia melakukan itu karena mendapat tekanan dari AS dimana kepentingan

nasional Indonesia banyak bergantung kepada AS. Sebagai anggota PBB Indonesia juga telah  banyak ikut serta dalam Peace Keeping Operation salah satunya di Lebanon setelah penyerangan Israel baru-baru ini. Dibidang pertahanan Indonesia telah menjajaki kerjasama dalam bidang  produksi senjata dengan India dalam pertemuan Komite Bersama Kerja Sama Pertahanan RIIndia di Jakarta, 12-14 Juni 2007, yang diharapkan Indonesia mampu menciptakan alat utama sistem persenjataan secara mandiri yang diperlukan dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman pihak luar. Pembelian pesawat tempur dan kapal selam Rusia juga ditempuh agar tidak  tergantung dengan negara Barat khususnya Amerika Serikat Semua peran internasional Indonesia diatas merupakan poin penting untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat internasional dalam ikut menyelesaikan masalah internasional. Bila masyarakat internasional telah hormat dan segan kepada Indonesia, diyakini pihak-pihak  luar enggan mengusik Indonesia. Dengan modal kepercayaan itulah Indonesia akan mempunyai nilai tawar yang tinggi untuk mencapai kepentingan nasional dalam hubungannya dengan negara lain dan bangsa Indonesia dapat menentukan nasibnya sendiri tanpa didikte pihak lain. Peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia merupakan amanah dari pembukaan UUD 1945, yaitu ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Geostrategi merupakan uapaya untuk mencapai tujuan atau sasaran ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Karena strategi sendiri merupakan upaya pelaksanaan, maka strategi  pada hakekatnya merupakan suatu seni yang implementasinya didasari oleh intuisi, perasaan dan hasil pengalaman. Strategi juga merupakan ilmu yang langkah-langkahnya selalu berkaitan dengan data dan fakta yang ada. Seni dan ilmu digunakan sekaligus untuk membina atau mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan. Pada hakekatnya geostrategi Indonesia berawal dari kesadaran bahwa bangsa dan negara ini mengandung sekian  banyak anasir-anasir pemecah belah yang setiap saat dapat mengganggu keutuhan Negara kesatuan republic Indonesia. Tentu masih belum hilang dari ingatan kita bagaimana timur-timur  lepas dari Negara kesatuan republic Indonesia serta pulau Sipandan dan Ligitan menjadi milik 

 Negara tetangga yaitu Malaysia. Oleh karena itu perlu adanya integrasi bangsa yang mampu memadukan berbagai unsur kekuatan bangsa ke dalam satu jiwa kebangsaan dengan aspirasi  berbangsa dan bernegara yang sejalan dengan ketentuan konstitusi. Geostrategi di Indonesia diwujudkan dalam bentuk ketahanan nasional yang mampu menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang membahayakan keutuhan  Negara kesatuan republic Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa konsepsi

ketahanan

nasional

merupakan

suatu

konsepsi

di

dalam

pengaturan

dan

 penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang mencangkup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan ASTAGATRA yang meliputi aspek alamiah (TRIGATRA), dan aspek social (PANCAGATRA). Trigatra meliputi : posisi dan lokasi geografi Negara, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk sedangkan pancagatra meliputi : Ideology, Politik, Ekonomi, Social Budaya, dan HANKAM. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga keutuhan  Negara kesatuan republic Indonesia. Selain itu Indonesia juga ikut serta dalam upaya mencapai perdamaian dunia. Hal tersebut sebagaiman tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alenia ke IV yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Pembukaan UUD 1945 tersebut menjadi acuan dasar pelaksanan politik luar  negeri indonesi yaitu politik luar negeri bebas aktif, dimana Indonesia selalu ikut serta dalam usaha-usaha perdamaian dunia seperti seperti pengiriman pasukan garuda ke timur tengah (jalur  Gaza), selain itu Indonesia juga aktif dalaml organisasi internasional yang bertujuan menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.

3.2 Saran

`Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah agar   pemerintah selalu berupaya menumbuhkembangkan rasa nasionalisme dalam masyarakat Indonesia serta meningkatkan sector pertahan Indonesia agar kasus timur-timur ataupun kasus  pulau Sipandan dan Ligitan tidak terjadi lagi di Indonesia. Selain itu masyarakat Indonesia harus sadar sepenuhnya bahwa kita semua harus selalu memperkokoh nilai-nilai persatuan dan kesatuan agar Negara kesatuan republic Indonesia ini tetap utuh.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia merupakan suatu negeri yang amat unik. Hanya sedikit negara di dunia, yang bila dilihat dari segi geografis, memiliki kesamaan dengan Indonesia. Ne gara-negara kepulauan di dunia, seperti Jepang dan Filipina, masih kalah bila dibandingkan dengan negara kepulauan Indonesia. Indonesia adalah suatu negara, yang terletak di sebelah tenggara benua Asia, membentang sepanjang 3,5 juta mil, atau sebanding dengan seperdelapan panjang keliling Bumi, serta memiliki tak kurang dari 13.662 pulau. Jika dilihat sekilas, hal tersebut merupakan suatu kebanggaan dan kekayaan, yang tidak ada tandingannya lagi di dunia ini. Tapi bila dipikirkan lebih jauh, hal ini merupakan suatu kerugian tersendiri bagi bangsa dan negara Indonesia. Indonesia terlihat seperti pecahan-pecahan yang  berserakan. Dan sebagai 13.000 pecahan yang tersebar sepanjang 3,5 juta mil, Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang amat sulit untuk dapat dipersatukan. Maka, untuk  mempersatukan Bangsa Indonesia, diperlukan sebuah konsep Geopolitik yang benar-benar cocok  digunakan oleh negara. Geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Geopolitik  adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. Negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dalam segala hal. Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografis yang mereka tempati. Hal yang paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri, atau dengan kata lain, negara-negara yang berada di sekitar (negara tetangga) memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara. Geopolitik dibutuhkan oleh setiap negara di dunia, untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi, untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara

raksasa. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keadaan geografi suatu negara sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam penyelenggaraan negara yang bersangkutan, seperti  pengambilan keputusan, kebijakan politik luar negeri, hubungan perdagangan. 1.2 Tujuan Seperti telah dikemukakan sebelumnya, diperlukan suatu konsep geopolitik khusus untuk  menyiasati keadaan/kondisi Negara Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar  sepanjang 3,5 juta mil. Konsep geopolitik itu adalah Wawasan Nusantara. Berbeda dengan  pemahaman geopolitik negara lain yang cenderung mengarah kepada tujuan ekspansi wilayah, konsep geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara justru bertujuan untuk mempertahankan wilayah. Sebagai negara kepulauan yang luas, Bangsa Indonesia beranggapan bahwa laut yang dimilikinya merupakan sarana “penghubung” pulau, bukan “pemisah”. Sehingga, walaupun terpisah-pisah, bangsa Indonesia tetap menganggap negaranya sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari “tanah” dan “air”, sehingga lazim disebut sebagai “tanah air”. Tujuan dari Wawasan Nusantara dibagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan nasional dan tujuan ke dalam. 1) Tujuan nasional dapat dilihat dalam Pembukaan UUD ’45. Pada UUD ’45 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan  perdamaian abadi dan keadilan sosial. 2) Sedangkan tujuan yang kedua, yaitu tujuan ke dalam, adalah untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan  bangsa Indonesia dilihat dari konsep geopolitiknya adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Jadi, Wawasan Nusantara bermaksud untuk mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman dan keamanan bagi Bangsa Indonesia, dengan demikian ikut serta juga dalam membina kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia di dunia. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Geopolitik  Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu “geo” dan “politik“. Maka, Membicarakan pengertian geopolitik, tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. “Geo” artinya Bumi/Planet Bumi. Menurut Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan Bumi. Dengan demikian geografi bersangkut-

 paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik, selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Dalam studi Hubungan Internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah/hubungan internasional dari sudut pandang ruan g atau geosentrik. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup wilayah, dan hirarki aktor: dari nasional, internasional, sampai benua-kawasan, juga provinsi atau lokal. Dari beberapa pengertian di atas, pengertian geopolitik dapat lebih disederhanakan lagi. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencak up lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan.  Negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dalam segala hal. Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografis yang mereka tempati. Hal yang  paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar  negara itu sendiri, atau dengan kata lain, negara-negara yang berada di sekitar (negara tetangga) memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa terdapat dua golongan negara, yaitu golongan negara “determinis” dan golongan negara “posibilitis”. Determinis berarti semua hal yang  bersifat politis secara mutlak tergantung dari keadaan Bumi/posisi geografisnya. Negara determinis adalah negara yang berada di antara dua negara raksasa/adikuasa, sehingga, secara langsung maupun tidak langsung, terpengaruh oleh kebijakan politik luar negeri dua negara raksasa itu. Sebenarnya, faktor keberadaan dua negara raksasa, bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi keadaan suatu negara yang berada diantaranya. Faktor lain seperti faktor  ideologi, politik, sosial, budaya dan militer, juga merupakan faktor yang mempengaruhi. Hanya saja, karena besarnya kekuasaan dua negara besar tersebut, maka keberadaannya menjadi faktor  yang begitu dominan dalam mempengaruhi keadaan negara yang bersangkutan. Golongan negara yang kedua adalah golongan negara posibilitis. Golongan ini merupakan kebalikan dari golongan determinis. Negara ini tidak mendapatkan dampak yang terlalu besar  dari keberadaan negara raksasa, karena letak geografisnya tidaklah berdekatan dengan negara raksasa. Sehingga, faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi keadaan negara ini adalah faktor-faktor seperti ideologi, politik, sosial, budaya dan militer, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tentunya, keberadaan negara-negara lain di sekitar kawasan tersebut juga turut menjadi faktor yang berpengaruh, hanya saja tidak terlalu dominan. Geopolitik, dibutuhkan oleh setiap negara di dunia, untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi, untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara raksasa.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keadaan geografi suatu negara sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam penyelenggaraan negara yang bersangkutan, seperti  pengambilan keputusan, kebijakan politik luar negeri, hubungan perdagangan dll. Maka dari itu, muncullah organisasi-organisasi internasional yang berdasarkan pada keberadaann ya dalam suatu kawasan, seperti ASEAN, Masyarakat Ekonomi Eropa, The Shanghai Six dll. Komunitaskomunitas internasional ini berperan dalam hal kerjasama kawasan, penyelesaian masalah  bersama, usaha penciptaan perdamaian dunia, dll. Hal ini berkaitan langsung dengan peranan-peranan geopolitik. Adapun peranan-peranan tersebut adalah: *Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia; *Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam; *Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri; *Menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan; *Berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme, dan teori-teori geopolitik lainnya; *Membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara. a) Unsur Utama Geopolitik  Konsepsi ruang diperkenalkan Karl Haushofer menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer, teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan Konsepsi frontier (batas imajiner dari dua negara) Konsepsi politik kekuatan yag terkait dengan kepentingan nasional  b) Teori Dalam Bidang Geopolitik  Ada banyak teori dalam bidang Geopolitik. Salah satu teori yang paling berpengaruh adalah teori Lebensraum, yang melahirkan teori Autarkis. Penggabungan dari kedua teori tersebut menghasilkan teori Pan-Regionalisme. Teori ini berpandangan bahwa negara merupakan suatu organisme, yang memiliki kecerdasan intelektual serta memerlukan ruang hidup. Tak ada satupun negara yang dapat hidup mandiri secara mutlak. Dikarenakan terdapat banyak keterbatasan serta tidak meratanya ketersediaan Sumber Daya Alam, setiap negara akan mengalami interdependensi, atau keadaan saling membutuhkan. Teori ini pun berpandangan bahwa satu bagian dunia yang relatif mempunyai  persamaan dalam sifat-sifat geografis, ras, kebudayaan dsb, dapat disatukan dalam satu kesatuan wilayah. Teori inilah yang digunakan oleh Bangsa Jerman pada Perang Dunia ke-I. Dengan beranggapan  bahwa bangsa Aria adalah bangsa yang paling unggul, mereka berekspansi ke negara lain, agar  dapat menjadi pemimpin pan Euro-Afrika. Begitupun bangsa Amerika, yang berusaha menyatukan Pan-Amerika. 2.2 Geopolitik Indonesia

Geopolitik Indonesia tiada lain adalah Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara tidak  mengandung unsur-unsur ekspansionisme maupun kekerasan Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara juga sering dimaknai sebagai cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara  bertindak, berfikir dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses  psikologis, sosiokultural dengan aspek-aspek ASTAGATRA. A.Konsepsi Geostrategi Suatu strategi memanfaatkan kondisi geografi Negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana utk mencapai tuj-nas (pemanfaatan kondisi lingkungan dalam mewujudkan tujuan  politik). Geostrategi Indonesia diartikan pula sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita  proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan dan UUD 1945. Ini diperlukan utk  mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakst majemuk dan heterogen  berdasarkan Pemb dan UUD 1945. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud Ketahanan Nasional. Geostrategi Indonesia tiada lain adalah ketahan nasional Ketahanan Nasional mrpk kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ATHG baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsungg maupun tidak langsug membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup  bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Tannas diperlukan bukan han ya konsepsi politik saja melainkan sebagai kebutuhan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok   pemerintah, seperti Law and order, Welfare and prosperity, Defence and security, Juridical  justice and social justice, freedom of the people. B.Konsepsi dasar Ketahan Nasional Model Astagatra merupakn perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang  berlangsung diatas bumi degan memanfaatkan segala kekayaan alam. Terdiri 8 aspek kehidupan nasional 1. Tiga aspek (tri gatra) kehidupan alamiah, yaitu : a) Gatra letak dan kedudukan geografi  b) Gatra keadaan dan kekayaan alam c) Gatra keadaan dan kemampuan penduduk  2. Lima aspek (panca gatra) kehidupan social, yaitu : a) Gatra ideology  b) Gatra Politik  c) Gatra ekonomi d) Gatra social budaya e) Gatra pertahanan dan keamanan.

Terdapat hubungan korelatif dan interdependency diantara ke-8 gatra secara komprehensif dan integral. 2.3 Hubungan Geopolitik dan Geostrategi Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang  bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi  besar (grand strategy) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa  bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Selain itu hubungan geopolitik dan geostrategi terdapat dalam astra gatra *Komponen strategi astra gatra TRI GATRA (tangible) bersifat kehidupan alamiah Letak  geografi Negara *Keadaan dan kekayaan alam (flora, fauna, dan mineral baik yang di atmosfer, muka maupun perut bumi) dikelola denga dasar 3 asas: asas maksimal, lestari, dan da ya saing. *Keadaan dan kemampuan penduduk (jumlah, komposisi, dan distribusi) Pancagatra (itanggible) kehidupan sosial IDEOLOGI → Value system POLITIK → Penetapan alokasi nilai di sektor   pemerintahan dan kehidupan pololitik masyarakat. Sistem politik harus mampu memenuhi lima fungsi utama : a) Usaha mempertahankan pola, struktur, proses politik   b) Pengaturan & penyelesaian pertentangan / konflik  c) Penyesuaian dengan perubahan dalam masyarakat d) Pencapaian tujuan e) Usaha integrasi • EKONOMI (SDA, Tenaga kerja, Modal, Teknologi) • SOSBUD (Tradisi, Pendidikan, Kepemimpinan nas, Kepribadian nasional. 2.4 Masalah Teritorial Indonesia, sebagai sebuah negara kepulauan yang amat luas, memiliki berbagai masalah teritorial yang berkaitan dengan kondisinya itu. Beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah teritorial ini antara lain, dasar geografis, demografi, serta kondisi sosial masyarakat. Masalahmasalah tersebut, umumnya menyangkut beberapa hal berikut: *Pembinaan wilayah untuk menciptakan ketahanan nasional yang maksimal dan efektif; *Faktor kesejahteraan dan keamanan bangsa; *Pembinaan teritorial yang dititikberatkan pada penyusunan potensi Hankam. Bila masalah-masalah yang timbul dari beberapa faktor d i atas dapat diatasi dengan baik oleh Bangsa Indonesia, maka akan tercapailah suatu keadaan yang dinamakan ketahanan nasional. Untuk mencapai keadaan tersebut, terdapat suatu prosedur yang dinamakan “geostrategi”.

2.5 Wawasan Nusantara Seperti telah dikemukakan sebelumnya, diperlukan suatu konsep geopolitik khusus untuk  menyiasati keadaan/kondisi Negara Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar  sepanjang 3,5 juta mil. Konsep geopolitik itu adalah Wawasan Nusantara. Berbeda dengan  pemahaman geopolitik negara lain yang cenderung mengarah kepada tujuan ekspansi wila yah, konsep geopolitik Indonesia, atau Wawasan Nusan tara justru bertujuan untuk mempertahankan wilayah. Sebagai negara kepulauan yang luas, Bangsa Indonesia beranggapan bahwa laut yang dimilikinya merupakan sarana “penghubung” pulau, bukan “pemisah”. Sehingga, walaupun terpisah-pisah, bangsa Indonesia tetap menganggap negaranya sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari “tanah” dan “air”, sehingga lazim disebut sebagai “tanah air”. Untuk mewujudkan integrasi tanah air serta mencapai tujuan Wawasan Nusantara maka dipakailah lima asas, yaitu: 1. Satu kesatuan wilayah; a. Satu wadah Bangsa Indonesia yang bersatu;  b. Satu kesatuan tumpah darah dengan bersatunya dan dipersatukan segala anugerah dan hakekatnya. 2. Satu kesatuan negara; a. Satu UUD dan politik pelaksanaannya;  b. Satu ideologi dan identitas nasional. 3. Satu kesatuan budaya; a. Satu perwujudan budaya nasional atas dasar Bhinneka Tunggal Ika;  b. Satu tertib sosial dan tertib hukum. 4. Satu kesatuan ekonomi; a. Satu tertib ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;  b. Seluruh potensi yang ada atau yang dapat diadakan, diselenggarakan sec ara total untuk  mewujudkan suatu kesatuan sistem pertahanan keamanan, yang meliputi subyek, obyek dan metode. Perwujudan tanah air sebagai satu kesatuan, sudah sesuai dengan aspirasi dari falsafah Panc asila. Pelaksanaan Wawasan Nusantara akan terlihat hasilnya dengan terwujudnya suatu ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia bersifat defensif serta melihat dan mawas ke dalam disertai usaha untuk membina daya, kekuatan serta kemampuan sendiri, meliputi segenap aspek kehidupan alamiah dan sosial. Dengan wawasan Nusantara, suatu ketahanan nasional dapat tercapai sesuai dengan kepribadian serta bentuk kepulauan Indonesia yang satu kesatuan dalam persatuan ini. 2.6 Geostrategi Indonesia Dalam Kepentingan Teritorial Indonesia tentu patut mewaspadai perkembangan yang terjadi terutama di kawasan Asia Pasifik. Sebab konsekuensi letak geografis Indonesia di p ersilangan jalur lalu lintas internasional, maka

setiap pergolakan berapapun kadar intensitas pasti b erpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi jalur  suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia. Jalur   pasokan minyak dari Timur Tengah dan Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat, misalnya, seIndonesiar 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia. Karenanya sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini, termasuk di perairan nusantara, seperti, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, Selat Ombai Wetar, dan lain-lain. P asukan Beladiri Jepang secara berkala dan teratur mengadakan latihan operasi jarak jauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai “life line,” yakni, radius sejauh 1000 mil laut hingga menjangkau perairan Asia Tenggara. Hal yang sama juga dilakukan Cina, Australia, India, termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penutupan jalur-jalur vital tersebut oleh ne gara-negara di seIndonesiarnya (termasuk Indonesia.) Keberadaan Indonesia dipersilangan jalur pelayaran strategis, memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman. Sebab pasti dilirik banyak negara. Karena itu sangat  beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Australia misalnya, sangat kuatir bila Indonesia mengemban gkan kekuatan angkatan laut, yang pada gilirannya dapat memperketat pengendalian efektif semua jalur   pelayaran di perairan nusantara.Penetapan sepihak selat Sunda dan selat Lombok sebagai  perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Amerika Serikat, Australia, Canada, Jerman, Jepang, Inggris dan Selandia Baru. Tentu apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia, maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk kepada hukum nasional Indonesia, tanpa mengabaikan kepentingan internasional 2.7 Ketahanan Nasional Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Konsepsi ketahanan nasional adalah keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan sosial melingkupi seluruh aspek kehidupan secara utuh menyeluruh berlandaskan falsafat bangsa, ideologi negara, konstitusi dan wawasan nasional dengan metode Astagatra. Ketahanan Nasional mempunyai aspek utama, yaitu Kesejahteraan dan Keamanan. Kesejahteraan dan Keamanan adalah dua aspek dari Ketahanan Nasional yang dapat dibedakan tetapi tak dapat dipisahkan. Sebab itu, mengusahakan terwujudnya Ketahanan Nasional hakikatnya merupakan satu proses membentuk Kesejahteraan dan Keamanan buat negara dan  bangsa. Ketahanan Nasional hanya dapat terwujud kalau meliputi seluruh segi kehidupan bangsa yang biasanya kita namakan aspek sosial kehidupan, meliputi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hankam. Juga meliputi aspek alam , yaitu Geografi, Penduduk dan Kekayaan Alam. Di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional seluruh segi kehidupan bangsa itu dinamakan Asta Gatra, terdiri dari Panca Gatra (Sosial) dan Tri Gatra (Alam).

a) Bentuk-bentuk Ancaman Ketahanan Nasional Ancaman di dalam negeri contohnya adalah pemberontakan dan subversi yang berasal atau terbentuk dari masyarakat Indonesia. Ancaman dari luar negeri contohnya adalah infiltrasi, subversi dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme serta invansi dari arat, udara dan laut oleh musuh dari luar negeri.  b) Asas-asas Ketahanan Nasional Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasil, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut meliputi : * Asas kesejahtraan dan keamanan Didalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, unsur kesejahteraan dan keamanan ini  biasanya menjadi tolak ukur bagi mantap atau tidaknya ketahanan nasional. * Asas menyeluruh terpadu Artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan seimbang. * Asas kekeluargaan Bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Kita harus bersama-sama mewujudkan ketahanan nasional karena dengan ketahanan nasional kita telah berhasil mengatasi semua ancaman di masa lampau sehingga Republik Indonesia selamat dari segala ancaman. Dan di masa depan ketahanan nasional harus selalu kita pelihara agar dapat mencegah timbulnya ancaman baru. Meskipun begitu tantangan-tantangan baru terus timbul dan harus kita atasi. 2.8 Implementasi Wawasan Nusantara Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan  pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kep entingan  pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara  berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan nusantara senantiasa  berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air  a) Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan  proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian

wawasan nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa.  b) Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional diperlukan suatu landasan pedoman yang kokoh  berupa konsepsi wawasan nasional. Wawasan nasional Indonesia menumbuhkan dorongan dan rangsangan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Upaya  pencapaian tujuabn nasional dilakukan dengan pembangun an nasional yang juga harus  berpedoman pada wawasan Nasional. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi  proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebutdapat  berjalan dengan sukses. 2.9 Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan  bernegara sedang mengalami perubahan. Dan kita juga menyadari bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang di bawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Apabila kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam semesta, perubahan dalam kehidupan itu adalah suatu hal yang wajar, alamiah. Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan wawasan nusantara yang syarat dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan di bentuk dalam proses  panjang sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan dan kesatuan itu akan terhanyut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan nilai global yang menantang Wawasan Persatuan bangsa. a) Aspek Politik  Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, yang meliputi: 1. Kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia 2. Keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah, serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia 3. Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air dalam mencapai cita-cita bangsa.

4. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideology yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia menuju tercapainya suatu cita-cita nasional.  b) Aspek Ekonomi Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. Perwujkudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi yang meliputi; 1. Kekayaan di wilayah nusantara secara potensial dan efektif menjadi modal dan milik bersama  bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa secara merata. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi diseluruh daerah dalam wilayah Indonesia. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai usaha  bersama dengan asas kekeluargaan dalam system ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besarnya  bagi kemakmuran rakyat. c) Aspek Ideologi Secara ideologis-konstitusional, bangsa Indonesia berdasarkan pada nilainilai Pancasila d an UUD 1945, yang secara subtantif (isinya), dapat memberi arah pandang kemajemukan bangsa Indonesia pada prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. d) Aspek Pertahanan Keamanan Wawasan Nasional bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi  proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat  berjalan dengan sukses. Oleh karena itu diperlukan suatu konsepsi Ketahanan Nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dan dapat dikatakan bahwa Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman  bagi penyelenggaraan kehidupan barbangsa dan bernegara a gar tetap jaya dan berkembang seterusnya. e) Aspek Sosial Budaya Untuk mempercepat tercapainya tujuan wawasan Nusantara, disamping implementasi seperti yang telah disebutkan diatas, perlu juga dilakukan pemasyarakatan materi Wawasan Nusantara kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemasyarakatan Wawasan Nusantara tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut: 1. Menurut sifat atau cara penyampaian, yang dapat dilaksanakan sebagai berikut: • Langsung yang terdiri dari ceramah, diskusi, dial og, tatap muka • Tidak langsung, yang terdiri dari media elektronik dan media cetak  2.Menurut metode penyampaian yang berupa:

• Keteladanan. Melalui metode penularan keteladanan dalam sikap perilaku kehidupan seharihari kepada lingkungannya serutama dengan memberikan contoh-contoh berpikir, bersikap dan  bertindak mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air. • Edukasi, yakni melalui metode pendekatan formal dan informal. Pendidikan formal ini dimulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, pendidikan karier di semua strata dan  bidang profesi, penataran, kursus dan sebagainya. Sedangkan pendidikan non -formal dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga, pemukiman, pekerjaan, dan organisasi kemasyarakatan. • Komunikasi. Tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi wawasan nusantara melalui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan mampu menciptakn iklim saling menghargai, menghormati, mawas diri, dan ten ggang rasa sehingga terciptanya kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasan nusantara. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Keadaan geografis Indonesia yang unik menuntut sebuah konsep geopolitik khusus yang dapat diterapkan dengan baik oleh bangsa Indonesia. Konsep geopolitik tersebut adalah Wawasan  Nusantara. Berbeda dengan pemahaman geopolitik negara lain yang cenderung mengarah kepad a tujuan ekspansi wilayah, konsep geopolitik Indonesia, atau Wawasan Nusantara, justru bertujuan untuk mempertahankan wilayah. Wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep geopolitik yang  paling tepat untuk negara Indonesia yang memiliki belasan ribu pulau yang tersebar sepanjang  jutaan mil. 3.2 Saran Konsep geopolitik ini hendaknya terus diterapkan dan dikembangkan agar dapat mencapai tujuan-tujuan Wawasan Nusantara yang telah ditetapkan, yaitu mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman dan keamanan bagi Bangsa Indonesia, dengan demikian ikut serta juga dalam membina kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia di dunia.Daftar Referensi *Harsawaskita, A. 2007. “Great Power Politics di Asia Ten gah: Suatu Pandangan Geopolitik”, dalam Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional. Bandung: Graha Ilmu. *Hidayat, I.Mardiyono. 1983. Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam. Surabaya: Usaha Nasional. *Makarim,N.A.2004.Geopolitik.Tersedia:http://www.kompas.com/kompas cetak /0412/ 28/utama [28 Maret 2007]. *Poerwowidagdo,S.J.1999. Geoekonomi, Abstraksi ekonominya di kepulauan RI. Tersedia: —  [28 Maret 2007].

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI GEOSTRATEGI INDONESIA Setiap bangsa dalam mempertahankan eksistensi dan mewujudkan cita-citanya perlu memiliki pemahaman mengenai geopolitik dan geostrategi. Geopolitik bangsa Indonesia diterjemahkan dalam konsep Wawasan Nusantara, sedangkan geostrategi bangsa Indonesia dirumuskan dalam konsep Ketahanan Nasional. Sesuai dengan bagan paradigma ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, maka Ketahanan Nasional (Tannas) merupakan salah satu konsepsi politik dari Negara Republik  Indonesia. Ketahanan Nasional dapat dikatakan sebagai konsep geostrateginya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, geostrategi bangsa Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional. Geostrategi adalah suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan Nasional. Ketahanan Nasional sebagai geostrategi bangsa Indonesia memiliki pengertian bahwa konsep ketahanan Nasional merupakan  pendekatan yang digunakan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Ketahanan nasional sebagai suatu pendekatan merupakan salah satu pengertian dari konsepsi ketahanan nasional itu sendiri. PENGERTIAN Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi dan mengatasi ATHG baik langsung, tidak langsung dari dalam maupun dari luar  yang membahayakan, Integrasi, idenditas kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta  perjuangan mengejar tujuan Negara. Secara skematis, rumusan konseptual ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai  berikut.

Skema Konsepsi Ketahanan Nasional

Dari sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep ketahanan nasional Indonesia  berawal dari konsep ketahanan nasional yang dikebangkan oleh kalangan militer. Pemikiran

konseptual ketahanan nasional ini mulai menjadi doktrin dasar nasional setelah dimasukan ke dalam GBHN.

1.

1. a.  b. 2. a.  b. 3.

4. a.  b. c. 5.

6.

7.

a.  b.

UNSUR-UNSUR KETAHANAN NASIONAL Gatra dalam Ketahanan Nasional Unsur, elemen atau faktor yang mempengaruhi kekuatan/ketahanan nasional suatu  Negara terdiri atas beberapa aspek. Para ahli memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur  kekuatan nasional suatu Negara. Unsur kekuatan nasional menurut Hans J. Morgenthou Unsur ketahanan nasional negara terbagi menjadi beberapa faktor, yaitu Faktor tetap ( stable factors) terdiri atas geografi dan sumber daya alam; Faktor berubah (dynamic factors) terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter  nasional, modal nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. Unsur kekuatan nasional menurut James Lee Ray Unsur kekuatan nasional negara terbagi menjadi dua faktor, yaitu Tangible factors terdiri atas penduduk, kemampuan industry, dan militer.  Intangible factors terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitaS kep emimpinan. Unsur kekuatan nasional menurut Palmer & Perkins Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tanah, sumberdaya, penduduk, teknologi, idiologi, moral, dan kepemimpinan. Unsur kekuatan nasional menurut Parakhas Chandra Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tiga, yaitu Alamiah terdiri atas geografi, sumberdaya, dan penduduk; Sosial terdiri atas perkembangan ekonomi, struktur politik, budaya dan moral nasional; Lain-lain: ide, inteligensi, dan diplomasi, kebijakan kepemimpinan. Unsur kekuatan nasional menurut Alfred T. Mahan Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas letak geografi, wujud bumi, luas wilayah, jumlah  penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Unsur kekuatan nasional menurut Cline Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas sinergi antara potensi demografi dan geografi, kemampuan ekonomi, militer, strategi nasional, dan kemauan nasional. Unsur kekuatan nasional model Indonesia Unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia diistilahkan dengan gatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Pemikiran tentang gatra dalam ketahanan nasional dirumuskan dan dikembangkan oleh Lemhanas. Unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah aspek alamiah (tangible) yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Pancagatra adalah aspek social (intangible) yang terdiri atas idiologi, politik, ekonomi, sosial  budaya dan pertahanan keamanan.

Bila dibandingkan perumusan unsur-unsur kekuatan nasional/ketahanan nasional di atas,  pada hakikatnya dapat dilihat adanya persamaan. Unsur-unsur demikian dianggap mempengaruhi  Negara dalam mengembangkan kekuatan nasionalnya untuk menjamin kelangsungan hidup  bangsa dan negara yang bersangkutan. Pertanyaan dasarnya adalah dalam kondisi apa atau  bagaimana unsur-unsur tersebut dapat dikatakan mendukung kekuatan nasional suatu negara. Bila mana suatu unsur justru dapat melemahkan kekuatan nasional suatu negara? Pertanyaan demikian dapat diperinci dan diperjelas. Misalnya, penduduk yang  bagaimanakah yang mampu mendukung kekuatan nasional suatu negara, wilayah atau geografi yang seperti apa dapat mengembangkan kekuatan sebuah bangsa, dan seterusnya. Jawaban eksploratif atas pertanyaan tersebut sampai pada kesimpulan bahwa pada hakikatnya ketahanan nasional adalah sebuah kondisi atau keadaan. Dalam praktiknya kondisi ketahanan nasional dapat diketahui melalui pengamatan atas sejumlah gatra dalam suatu kurun waktu tertentu. Hasil pengamatan yang mendalam itu akan menggambarkan tingkat ketahanan nasional. Apakah ketahanan nasional Indonesia kuat/meningkat atau lemah/menurun. Lemah atau turunnya tingkat ketahanan nasional akan menurun kemampuan bangsa dalam menghadapi ancaman yang terjadi. Apakah pengamatan tersebut kita lakukan pada sejumlah gatra yang ada pada tingkat wilayah atau regional maka akan menghasilkan kondisi ketahanan regional. 2. Penjelasan Atas Tiap Gatra dalam Ketahanan Nasional a. Unsur atau Gatra Penduduk  Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang  bersangkutan, faktor yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi dua hal berikut. 1) Aspek kualitas mencakup tingkat pendidikan, k eterampilan, etos kerja, dan kepribadian. 2) Aspek kualitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran; perataan dan  perimbangan penduduk di tiap wilayah negara. Terkait dengan unsur penduduk adalah faktor  moral nasional dan karakter nasional. Moral nasional menunjukan pada dukungan rakyat secara  penuh terhadap negaranya kita menghadapi ancaman. Karakter nasional menunjukan pada ciriciri khusus yang dimiliki suatu bangsa sehingga bias dibedakan dengan bangsa lain. Moral dan karakter nasional mempengaruhi ketahanan suatu bangsa. b. Unsur atau Gatra Wilayah Wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi: 1) Bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulawan atau negara kontinental; 2) Luas wilayah negara; ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit (kecil); 3) Posisi geografis, astronomi dan geologis negara; 4) Daya dukung wilayah negara; ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang unhabitable.

c.

1) 2) 3) 4)

d.

1. 2.

e.

Dalam kaitannya dengan wilayah negara, pada masa sekarang ini perlu dipertimbangkan adanya kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan komunikasi. Suatu wilayah yang pada awalnya sama sekali tidak mendukung kekuatan nasional, karena penggunaan teknologi maka wilayah itu kemudian menjadi unsur kekuatan nasional negara. Misalnya, wilayah kering dibuat saluran atau sungai buatan. Unsur atau Gatra Sumber Daya Alam Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional, meliputi: Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati dan tambang; Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam; Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup; Kontrol sumber daya alam. Dewasa ini, kemampuan melakukan kontrol atas sumber daya alam menjadi semakin  penting bagi ketahanan nasional dan kemajuan suatu negara. Banyak negara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak di negara-negara Afrika, tetapi negara tersebut tetaplah miskin.  Negara-negara berkembang belum mampu melakukan kontrol atas sumber daya alam yang  berasal dari miliknya. Justru negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam seperti Singapura dan Jepang bias maju oleh karena mampu melakukan kendali atas jalur perdagangan sumber daya alam dunia. Unsur atau gatra di Bidang Idiologi Idiologi adalah seperangkat gagasan, ide, cita dari sebuah masyarakat tentang kebaikan  bersama yang dirumuskan dalam bentuk tujuan yang harus dicapai dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. (Ramlan Surbakti, 1999) Idiologi itu berisikan serangkaian nilai (norma) atau sistem dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Nilai yang terkandung didalam idiologi tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai nilai yang baik, adil dan  benar sehingga berkeinginan untuk melaksanakan segala tindakan berdsarkan nilai tersebut. Idiologi mengandung ketahanan suatu bangsa oleh karena idiologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok, yaitu Sebagai tujuan atau cinta-cinta dari kelompok masyarakat yang bersangkutan, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam idiologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju secara bersama; Sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan, artinya masyarakat yang banyak  dan beragam itu bersedia menjadikan idiologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu. Sejarah dunia telah membuktikan bahwa idiologi dapat digunakan sebagai unsur untuk  membangun kekuatan nasional negara. Bagi bangsa Indonesia, Pancasia telah ditetapkan sebagai idiologi nasional melalui kesepakatan. Pancasila adalah kesempatan bangsa, rujuk bersama, common denominator yang mampu memperkuat persatuan bangsa. Kesepakatan atas Pancasila menjadikan segenap elemen bangsa bersedia bersatu di bawah negara Indonesia. Unsur atau Gatra di Bidang Politik 

1) 2) 3) 4)

f.

g.

Politik penyelenggaraan bernegara amat memengaruhi kekuatan nasional suatu negara. Penyelenggara bernegara dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti Sistem politik yang dipakai yaitu apakah sistem demokrasi atau nondemokrasi; Sistem pemerintahan yang dijalankan apakah sistem presidensiil atau parlementer; Bentuk pemerintah yang dipilih apakah republik atau kerajaan; Suatu negara yang dibentuk apakah sebagai negara kesatuan atau negara serikat. Pemilihan suatu bangsa atas politik penyelenggaraan bernegara tertentu saja tergantung  pada nilai-nilai dan aspirasi bangsa yang bersangkutan. Dalam realitasnya, sebuah bangsa bias mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian politik penyelenggaraan bernegara. Misalnya negara Prancis dari bentuk kerajaan menjadi republik. Indonesia pernah mengalami pergantian dari presidensiil ke parlementer dan pernah berubah dalam bentuk negara srikat. Bangsa Indonesia sekarang ini telah berketetapan untuk mewujudkan negara Indonesia yang bersusunan kesatuan, berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensiil. Adapun sistem politik yang dijalankan adalah sistem politik demokrasi (Pasal 1 a yat (2) UUD 1945). Unsur atau Gatra di Bidang Ekonomi Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang  bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pusat di bidang ekonomi tertentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kesatuan dunia. Contoh, Jepang dan Cina. Setiap negara memiliki sistem ekonomi dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi  bangsanya. Sistem ekonomi secara garis besar dikelompokan menjadi dua macam yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Suatu negara dapat pula mengembangkan sistem ekonomi yang dianggap sebagai cerminan dari nilai dan idiologi bangsa yang bersangkutan. Contoh, bangsa Indonesia menyatakan sistem ekonomi Pancasila yang bercorak kekeluargaan. Unsur atau Gatra di Bidang Sosial Budaya Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi  bangsa yang heterogen (plural) dari segi sosial budaya nasyarakatnya. Contohnya, bangsa Indonesia yang heterogen berbeda dengan bangsa Israel atau bangsa Jepang yang relatif  homogen. Pengembangan integrasi nasional menjadi hal yang amat penting sehingga dapat memperkuat kekuatan nasionalnya. Integrasi bangsa dapat dilakukan dengan 2 (dua) strategi kebijakan, yaitu “assimilationist policy” dan “bhinneka tunggal ika policy” (Winarno, 2002). Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat-sifat cultural utama dari komunitas kecil yang  berbeda menjadi sebuah kebudayaan nasional. Strategi kedua dengan cara penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghapuskan kebudayaan lokal, Tidak dapat ditentukan strategi mana yang  paling benar. Negara dapat pula melakukan kombinasi dari keduanya. Kesalahan dalam strategi dapat mengantarkan bangsa yang bersangkutan ke perpecahan bahkan perang saudara. Misal,

 perpecahan etnis di Yugoslavia, pertentangan antara suku Huttu dan Tutsi di Rwanda, perang saudara antara bangsa Sinhala dan Tamil di Sri Lanka. h. Unsur atau Gatra di bidang Pertahanan Keamanan Pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan tentara (militer). Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi  pemerintahan negara.  Negara dapat melibatkan rahyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Upaya melibatkan rakyat menggunakan cara yang berbeda-beda sesuai dengan sistem dan politik pertahanan yang dianut oleh negara. Politik pertahanan negara disesuaikan dengan nilai filosofis bangsa, kepentingan nasional dan konteks zamannya. Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan tentara sebagai komponen utama pertahanan. Ketahanan Nasional Indonesai dikelola berdasarkan unsur Astagrata yang meliputi unsurunsur (1) geografi, (2) kekayaan alam, (3) kependudukan, (4) idiologi, (5) politik, (6) ekonomi, (7) sosial budaya, dan (8) pertahanan keamana. Unsur (1) geografi, (2) kekayaan alam, (3) kependudukan disebut Trigatra. Unsur keamanan disebut Pancagatra. Kebutuhan Nasional adalah suatu pengertian holistik, dimana terdapat saling hubungan antara gatra dalam keseluruhan kehidupan nasional (Astagrata). Kualitas Pancasila dalam kehidupan nasional Indonesai tersebut terintegrasi dan dalam integrasinya dengan Trigrata. Keadaaan kedelapan unsur tersebut mencerminkan kondisi Ketahanan Nasional Indonesia, apabila ketahanan nasional kita kuat atau lemah. Kelemahan disalahsatu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan memengaruhi kondisi secara keseluruhan. Ketahanan  Nasional Indonesia bahkan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu hasil keterkaitan yang integrative dari kondisi dinamik kehidupan bangsa di seluruh aspek kehidupan. PEMBELAAN NEGARA Terdapat hubungan antara ketahanan nasional suatu negara dengan pembelaan negara. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk  mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Padahal berdsarkan Pasal 27 dan 30 UUD 1945, masalah bela negara dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesai. Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman,  baik dari luar maupun dalam negeri.

Dimasa demokrasi dan kebutahuan sekarang ini, tentu timbul pertanyaan apakah bela negara masih relevan dan dibutuhkan? Seperti apakah pembelaan negara yang harus dilakukan warga negara dewasa ini? ASAS MAWAS KE DALAM DAN MAWAS KE LUAR  Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkunagan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak, baik  yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas kedalam maupun ke luar. a. Mawas ke Dalam Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang propesiaonal untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa Ketahanan Nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit.  b. Mawas keluar  Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak  lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk memberikan dampak ke luar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

ASAS KEKELUARGAAN Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan  bernegara. Asas ini mengakui adanya perbedaan. Perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat saling menghancurkan. SIFAT KETAHANAN INDONESIA Ketahanan Nasional mempunyai sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landsan dan asas-asasnya, yaitu: 1. Mandiri Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan, yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, dengan tumpuan pada idenditas, integrasi dan kepribadian bangsa. Kemandirian (independency) ini merupakan  persyaratan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global (interdependent )

2. Dinamis Ketahanan Nasional tidaklah tetap. Ia dapat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, sertas lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat  bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Karena itu, upaya peningkatan Ketahanan Nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. 3. Wibawa Keberhasilan pembinaan Ketahanan Nasional Indonesia secara berlanjut dan  berkesinambungan akan meningkat kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan Nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. 4. Konsultasi dan Kerjasama Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif. Kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. HAK ASASI MANUSIA 1. Pengertian Hak Asasi Manusia Musthafa Keal (2002) menyatakan hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah SWT. Pendapat lain yang senada menyatakan bahahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir dan melekat dengan potensinya sebagai mahluk dan wakil Tuhan. Rumusan “sejak  lahir” sekarang ini dipertanyakan, sebab bunyi yang ada dalam kandungan sudah memiliki hak  untuk hidup. Oleh karena itu, rumusan yang lebih sesuai adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak ia hidup. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai mahluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Dengan pengakuan akan  prinsip dasar tersebut, setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Jadi kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengetahuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat. Pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan, sebagai berikut. 1) Landsan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia. Kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bangsa dan sebagainya. 2) Landasan yang kedua dan yang lebih dalam: Tuhan menciptakan manusia. Semua manusia adalah mahluk dari pencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu dihadapan Tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya.

2.

a. a.  b. c. d. e. f. g. h. i.  b. a.  b. c. d. e. f. g. h. i.

Istilah hak asasi manusia bermula dari Barat yang dikenal dengan right of man untuk  menggantikan natural right . Karena istilah right of man tidak mencakup right of women maka oleh Eleanor Roosevelt diganti dengan istilah human right yang lebih universal dan netral. Istilah natural right berasal dari konsep John Locke mengenai hak-hak alamiah manusia. John Locke menggambarkan bahwa kehidupan manusia yang asli sebelum bernegara  (state of  nature) memiliki hak-hak dasar perorangan yang alami. Hak-hak alamiah itu merupakan hak  untuk hidup, hak kemerdekaan dan hak milik. Setelah bernegara, hak-hak dasar itu tidak lenyap tetapi justru harus dijamin dalam kehidupan bernegara. Macam Hak Asasi Manusia Berdasarkan pada undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugarah-Nya yang wajib dihormati, dijungjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia menurut Piagam PBB tentang Deklarasi Universal of Human Rights 1948, meliputi Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, Hak memiliki sesuatu, Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, Hak menganut aliran kepercayaan atau agama, Hak untuk hidup, Hak untuk kemerdekaan hidup, Hak memperoleh nama baik, Hak untuk memperoleh pekerjaan dan Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak asasi manusia menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, meliputi: Hak untuk hidup, Hak berkeluarga, Hak mengembangkan diri, Hak keadilan, Hak kemerdekaan, Hak berkomunikasi, Hak keamanan, Hak kesejahtraan dan Hak perlindungan

Hak asasi manusia meliputi beberapa bidang, sebagai b erikut. a. Hak asasi pribadi ( personal Rights), missal, hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak  memeluk agama.

 b. c. d.

e. f.

1. 2. 3. 4.

1) 2) 3)

4)

Hak asasi politik ( political Rights), yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara. Misalnya, memilih dan dipilih, hak berserikat, hak berkumpul. Hak asasi ekonomi ( Property Rights) missal, hak memiliki sesuatu, hak mengadakan perjanjian, hak bekerja, hak mendapatkan hidup layak. Hak asasi social dan kebudayaan (Social and Cultural Rights), misalnya, mendapatkan  pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan, hak   berekspresi. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah (rights of Legal   Equality). Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dan tata cara peradilan dan perlindungan  (Proceural   Rights). Pada abad ke XX memualai dicetuskan beberapa hak asasi dengan dirumuskan oleh Fran Klin D. Roosevelt yang dikenal The Four Freedom yaitu sebagai berikut: The Freedom of Speech The Freedoom of Religion The Freedom of Feor  The Freedom of Waut  SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA Sejarah Pengakuan Hak Asasi Manusia Latar belakang sejarah hak asasi manusia, pada hakikatnya, muncul karena inisiatif  manusia terhadap harga diri dan martabatnya, sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari  penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidak adilan dan k elazaliman (tirani) Perkembangan pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam. Perkembangannya dapat kita lihat berikut ini Perjuangan Nabi Musa dalam membebaskan umat Yahudi dan perbudakan (Tahun 6000 sebelum masehi) Hukum Hammurabi di Babylonia yang member jaminan keadilan bagi warga negara (Tahun 2000 sebelum Masehi) Socrates (469-399 SM), Plato (429-347 SM), dan Aristoteles (384-322 SM) sebagai filsuf  Yunani peletak dasar diakuinya hak asasi masusia. Mereka mengajarkan untuk mengkritik   pemerintah yang tidak berdsarkan keadilan, cita-cita dan kebijaksanaan. Perjuangan Nabi Muhammmad saw. Untuk membebaskan para bayi wanita dan wanita dari  penindasan bangsa Quraisy (Tahun 600 Masehi). HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Pengakuan Bangsa Indonesai Akan Hak Asasi Manusia Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada dibandingkan dengan Deklaraasi Universal PBB yang lahir pada 10

Desember 1945. Pengakuan akan hak asasi manusia dalam Undang-undang Dasar 1945 dan  peraturan perundang-undangan lainnya adalah sebagai berikut. a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama Hak asasi manusia sebenarnya sudah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh kerena itu, bias dikatakan bahwa negara Indonesia sendiri sejak masa berdirinya, tidak bias lepas dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada alinea pertama berbunyi “…Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa ….” Berdasarkan hal ini, bangsa Indonesia mengakui adanya hak untuk merdeka atau bebas. b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea empat berbunyi, “kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamayan abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu  Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerahyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta denagan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila kedua pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan landasan idiil akan  pengakuan dan jaminan hak asasi manusia di Indonesia.

c.

Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Rumusan hal tersebut mencakup hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang tersebar dari pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Namun rumusan-rumusan dalam konstitusi itu amat terbatas jumlahnya dan dirumuskan secara singkat dan dalam garis besarnya saja. Sampai pada berakhirnya era Orde Baru Tahun 1998, pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia tidak banyak mengalami perkembangan dan tetap berlandasakan pada rumusan yang ada dalam UUD 1945, yaitu tertuang pada hak dan kewajiban warga negara. Rumusan baru tentang hak asasi manusia tertuang dalam Pasal 28 A-J UUD 1945 hasil amandemen pertama Tahun 1999. d. Ketetapan MPR  Ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia Indonesia tentang dalam ketetapan MPR   No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal itu, kemudian keluarlah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai undang-undang yang sangat penting kaitannya dalam proses jalannya Hak Asasi Manusia di Indonesia. Selain itu  juga Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pen gadilan Hak Asasi Manusia. Macam-macam hak asasi manusia yang tercantum dalam ketetapan tersebut adalah

a.  b. c. d. e. f. g. h. i.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Hak untuk hidup, Hak berkeluarha dan melanjutkan keturunan, Hak keadilan, Hak kemerdekaan, Hak atas kebebasan informasi, Hak Keamanan, Hak Kesejahtraan, Kewajiban, Perlindungan dan pemajuan. HAK ASASI MANUSIA (UUD 1945) sebagai berikit: Berkewajuban menghargai hak orang lain dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang (Pasal 28) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah (Pasal 28 I) Untuk kehidupan serta mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28 A) Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan  berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B) Mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan  budaya memajuakan diri secara kolektif (Pasal 28 C) Pengakuan yang sama didepan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yang sama dalam  pemerintahan, berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 28 D) Kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal kebebasan berserikat berkumpul dan berpendapat (Pasal 28 E) Berkomunikasi memperoleh mencari, memilih, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi (Pasal 28 F) Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman serta rasa  bebas dari penyiksaan. Hidup sejahtra lahir batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan kemudahan dan  perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna menycapai persamaan dan keadilan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang  berdiri sendiri atau negara ; dan teia yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu  penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Frederich Ratzel mengenalkan istilah ilmu bumi  politik (political geography), Rudolf Kjellen menyebut geographical politic dan disingkat geopolitik. Unsur utama Geopolitik  

  

Konsepsi ruang diperkenalkan Karl Haushofer menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer, teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan Konsepsi frontier (batas imajiner dari dua negara) Konsepsi politik kekuatan yang terkait dengan kepentingan nasional

 

Geopolitik Indonesia Geopolitik Indonesia tiada lain adalah Wawasan Nusantara  



Wawasan Nusantara tidak mengandung unsur-unsur ekspansionisme maupun kekerasan Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan b ermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak  kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara juga sering dimaknai sebagai cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bertindak, berfikir dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan aspek-aspek ASTAGATRA

Konsep Geostrategi 





  

Suatu strategi memanfaatkan kondisi geografis Negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana utk mencapai tujuan nasional (pemanfaatan kondisi lingkungan dalam mewujudkan tujuan politik). Geostrategi Indonesia diartikan pula sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita  proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan dan UUD 1945. Ini diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan Pembangunan dan UUD 1945. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud Ketahanan Nasional. Geostrategi Indonesia tiada lain adalah ketahan nasional Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di



dalam menghadapi dan mengatasi segala ATHG baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Ketahanan nasional diperlukan bukan hanya konsepsi politik saja melainkan sebagai kebutuhan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah, seperti Law and order, Welfare and prosperity, Defence and security, Juridical justice and social justice, freedom of the people.

Konsep dasar Ketahan Nasional

Model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang  berlangsung diatas bumi degan memanfaatkan segala kekayaan alam. Terdiri 8 aspek kehidupan nasional : 1). Tiga aspek (tri gatra) kehidupan alamiah, yaitu :   

Gatra letak dan kedudukan geografi Gatra keadaan dan kekayaan alam Gatra keadaan dan kemampuan penduduk 

2). Lima aspek (panca gatra) kehidupan social, yaitu :     

Gatra ideologi Gatra Politik  Gatra ekonomi Gatra sosial budaya Gatra pertahanan dan keamanan.

Terdapat hubungan korelatif dan interdependency diantara ke-8 gatra secara komprehensif dan integral. Hubungan Geopolitik Dan Geostrategi

Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang  bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi  besar (grand strategy) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa  bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Selain itu hubungan geopolitik dan geostrategi terdapat dalam astra gatra. Komponen strategi astra gatra : A. TRI GATRA (tangible) bersifat kehidupan alamiah