SATUAN SATUAN ACUAN PEMBELAJARAN (SAP) MATA MATA KULIAH KU LIAH KEPAMONGPAJAAN KEPAMONGPAJAAN SMESTER III MADYA PRAJA IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT TAHUN AKADEMIK 2013/ 2014 ============================ ============================================ =============================== =============================== ==================== ====
I.
Penjelasan Tentang Tujuan Tujuan Pembelajaran Mata Kuliah Kepamongprajaan dan Lingkungannya Beberapa Pengertian tentang : 1. Sejarah Kepamongprajaan 2. Kepamongprajaan 3. Kybernologi
II. Pembangunan Visi Indonesia Di Tengah Perubahan Dunia 1. Fakta dan kondisi Indonesia dewasa ini 2. Masalah yang dihadapi 3. Harapan Indonesia masa depan
III.
Misi Negara dan Pemerintah Indonesia 1. Misi Negara dalam pembukaan UUD 1945 2. Pengertian pemerintahan dalam arti luas dan sempit
IV. IV. Fungsi Kementerian Dalam Negeri Dalam Menjaga Keutuhan NKRI 1. Visi dan misi Kementerian Dalam Negeri 2. Tugas pokok dan fungsi fun gsi lini Kemendagri (menjaga keragaman dalam persatuan)
V.
Pemerintah Daerah 1. Sistem pemerintahan daerah 2. Pemerintahan umum 3. Pamongpraja dan kepala wilayah 4. Model pemerintahan daerah
VI.
Eksistensi dan Masalah Kepamongprajaan 1. Masalah yang dihadapi : -
Hubungan pusat dan daerah
-
Birokrasi daerah
-
Globalisasi
-
Demokratisasi
-
Disintergrasi
-
Menguatnya kedaerahan
2. Urgensi dan eksistensi pamongpraja
VII. Kepamongprajaan Dalam Berbagai Perspektif 1. Pamongpraja dalam perspektif sejarah 2. Pamongpraja dalam perspektif normative 3. Pamongpraja dalam perspektif kekinian
VIII. Tugas Pokok dan Fungsi Pamongpraja 1. Tugas pokok 2. Fungsi conducting 3. Fungsi coordinating
IX. Kepamongprajaan Sebagai Profesi dan Kinerja 1. Pengertian Pelayanan (indikator kualitas dan nilai) 2. Pengertian norma, standar, hokum dan budaya 3. Seni dan ilmu
X. Kepamongprajaan Sebagai Wawasan Kebangsaan 1. Kepentingan pusat terhadap pamongpraja 2. Kebutuhan daerah terhadap pamongpraja 3. Kekuatan visioner bangsa 4. Makna kebangsaan
XI. Kepamongprajaan Dalam Struktur 1. Pamong desa/ kelurahan 2. Pamongpraja 3. Pamong bangsa/ Negara 4. Standar kompetensi pamongpraja 5. Pamongpraja arti luas dan sempit
XII. Axiologi Kepamongprajaan 1. Diklat pamongpraja 2. Kaderisasi pamongpraja 3. Kebijakan pamongprja 4. Pembaharuan
BAHAN AJAR MATA KULIAH KEPAMONGPRAJAAN SMESTER III MADYA PRAJA IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT TAHUN AKADEMIK 2013/ 2014
I.
Penjelasan Tentang Tujuan Tujuan Pembelajaran Mata Kuliah Kepamongprajaan dan Lingkungannya
Beberapa Pengertian tentang : 1. Sejarah Kepamongprajaan
Pada zaman kolonial pamongpraja ini bernama “ binnenland bestur “, kemudian pada zaman awal kemerdekaan dinamakan “ Pangreh raja “, selanjutnya pada era orde lama dan orde baru ada istilah “ Pagarpraja “ dan “Pamongpraja “. Pangreh raja adalah merupakan orang-orang bekerja untuk kepentingan kolonial yang mengelola pemerintahan mulai tingkat desa sampai ketingkat pusat. Pangreh Praja merupakan alat pemerintahan kolonial belanda. Secara etimologis, pamongpraja terdiri dari dua kata “ praja “ berarti kerajaan,kota, dan Negara, Negara, sedangkan sedangkan pamong pamong berasal berasal dari kata “ emong “ yang berarti melayani, melindungi dan mengayomi. Jadi pamong adalah pengasuh, penyelenggara. Dengan demikian pamongpraja adalah penyelenggara pemerintahan Pada awal kemerdekaan sampai rezim orde lama dan rezim orde baru istilah pangreh praja berganti nama menjadi Pagarpraja dan Pamongpraja dan pada era reformasi sampai sekarang masih menggunakan nomenklatur Pamongpraja. 2. Kepamongprajaan Secara etimologis, pamongpraja terdiri dari dua kata yaitu ; pamong berasal dari
kata “ emong “ berarti pengasuh, penyelenggara. Praja berarti kerajaan, kota, Negara. Negara. Pamong Pamongpraj praja a berarti berarti penyelen penyelenggar ggara a pemerint pemerintaha ahan. n. Jadi Jadi pamongp pamongpraja raja identik dengan “ Pemerintah dan Pemerintahan “ (Taliziduhu Ndraha, 2010) Pamongpr Pamongpraja aja menunju menunjuk k sekelom sekelompok pok penyele penyelengg nggara ara (aparat) (aparat) pemerint pemerintah ah yang yang
bertugas melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh hak-haknya secara aman (Wirman Syafri, 2010) Pamongpraja adalah orang/ aparat yang bekerja dibidang pemerintahan, khususnya
bidang penyelenggaraan tugas pemerintahan umum (tugas umum pemerintahan) yang meliputi koordinasi, pengawasan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
serta serta melak melaksa sana naka kan n tugas tugas lain lain (resi (residu du)) yang yang belum belum menja menjadi di tugas tugas sesuat sesuatu u instansi.dan atau tugas yang telah menjadi urusan daerah Kepamon Kepamongpra gprajaan jaan adalah adalah kemampu kemampuan an menyelen menyelenggar ggaraka akan n pemerin pemerintah tahan an dalam dalam
negeri. negeri. Aparat Aparat yang memiliki memiliki kemampu kemampuan an
itu disebut disebut Pamongpraj Pamongpraja a (Taliz (Taliziduh iduhu u
Ndraha, 2010) Secara Secara kelem kelemba baga gaan an pamon pamongpr gpraj aja a itu identi identik k bera berada da pada pada pemer pemerin intah tah desa desa//
keluraha kelurahan, n, kecamat kecamatan an dan pemerint pemerintah ah daerah daerah kabupat kabupaten/ en/ kota dan pemerin pemerintah tah prov provin insi si..
Dapa Dapatt
dika dikata taka kan n bahw bahwa a
pamongpraja
itu adala adalah h peny penyele eleng ngga gara ra
pemerintahan dalam negeri yang telah dibekali ilmu pemerintahan (kybernologi) dan sist sistem em
nila nilaii
kepa kepamo mong ngpr praj ajaa aan n
(sis (siste tem m
nila nilaii
dasa dasarr
peme pemeri rint ntah ahan an))
mela melalu luii
penyelenggaraan pendidikan tinggi kepamongprajaan (Taliziduhu Ndraha, 2011) Padanan makna lain dari kepamongprajaan dapat dilihat dari istilah government
yang berarti “ pemerintah “ dan juga “ pemerintahan “. Governance dapat diartikan juga pemerintah atau pemerintahan, namun lebih dapat dilihat dari segi hasil (output) seperti bila penyelenggaraan pemerintahan itu good ( good good governance),
atau tidak baik ( bad governance). ( Taliziduhu Ndraha, 2010 ) Jadi Jadi
peng pengert ertia ian n kepa kepamon mongp gpraj rajaan aan,, gove governm rnmen entt dan dan gove govern rnanc ance e merupa merupaka kan n
padanan makna dari pemerintah dan pemerintahan. 3. Kybernologi
Kybernologi merupakan ilmu baru sebagai padanan dari ilmu pemerintahan, namun ada penekanan orientasi dan pendekatan yang semula ilmu pemerintahan berorientasi kekuasaan, sedangkan kybernologi lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat Kybernologi berasal dari bahasa Greek yaitu “ kybernan “ , Ingeris “ steering “ dan Belanda “ besturen “ yang berarti mengemudi, kemudian diberi akhiran – logy, menjadi kata Kybernologi adalah bangunan (body of knowledge) hasil logi. Akhirnya menjadi rekonstruksi
buah buah
pend pendar arat atan an
best bestuu uurs rsku kund nde, e,
best bestuu uurs rswe wete tenc ncha hap, p,
dan dan
bestuurswetenchappen di Bumi Indonesia pada sudut pandang kemanusiaan, tidak pada sudut pandang kekuasaan, dan pengaitannya dengan sudut pandang lain yang berbeda.(Taliziduhu berbeda.(Taliziduhu Ndraha, Ndra ha, 2010) Kybernologi sebagai ilmu pemerintahan baru yang berorientasi pada sudut pandang kemanusiaan (masyarakat), dan menurut teori governance masyarakat itu tediri dari tiga subkultur yakni ; a.
Subkultur Ekonomi (SKE)
Pemenuhan dan perlindungan atas kebutuhan tunduk pada hukum alam yaitu ; hukum
kelangkaan
( the
law
scarcity ) .
Akan
terbentuk
ketidakseimbangan/kesenjangan yang tajam antara supply (penawaran) yaitu alat
pemenuh pemenuh kebutuhan kebutuhan dengan demand (penaw (penawaran aran)) atau atau kebutuh kebutuhan an akan akan alat pemenuh kebutuhan Untuk Untuk mengur menguran angi gi kesenj kesenjan angan gan itu samp sampai ai pada pada titik titik nol nol
adala adalah h dengan dengan
pengem pengembang bangan an dan peningk peningkatan atan seoptim seoptimal al mungkin mungkin nilai nilai setiap setiap sumberda sumberdaya ya (sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan) penghasil alat pemenuh kebutuhan.
b.
Subkultur kekuasaan (SKK)
Jika Jika pengem pengembang bangan an dan peningk peningkatan atan nilai nilai itu berlang berlangsung sung begitu saja tanpa tanpa aturan, akan muncul dua hal ‘ Ketidakadilan, Ketidakadilan, yang memiliki sumberdaya sumberdaya besar mendapat nilai tambah tinggi,
yang tidak memiliki sumberdaya tidak mendapat apa-apa) Dalam situasi dan kondisi tertentu, sebagian kebutuhan dapat dipenuhi oleh
manusia (individu dan masyarakat) itu sendiri, tetapi sebagian lainnya tidak. Kalau kondisi itu dibiarkan, maka orang memiliki sumberdaya bertambah kaya dan orang tidak punya semakin melarat. Untuk mengatur tidak terjadinya perang semua lawan semua ( homo homuni lupus), diperlukan kekuasaan ( power dalam arti political power) guna menegakkan
aturan, dengan turunannya outhority, order, force, coercion, violence dan death. Dalam hal ini power (kekuasaan) adalah kebutuhan dan bukan kepentingan.
c.
Subkultur Sosial (SKS)
Apabila Apabila kekuasaa kekuasaan n itu dijalank dijalankan/ an/ digunaka digunakan n tanpa tanpa kontrol kontrol,, tidak tidak mengontr mengontrol ol selaku wasit ( judge) melainkan ikut bermain dalam SKE akan terjadi “ tend to corrupt “ sebagaimana dinyatakan Lord Acton dalam Taliziduhu Taliziduhu Ndraha, 2005. Di berbagai Negara, control yang dilakukan oleh Badan Legislatif atau nama lainnya lainnya efektif, efektif, tetapi tetapi dibanyak dibanyak Negara pula kontrol kontrol ini tidak tidak efektif efektif germasu germasuk k Indonesia. Untuk Untuk itu diperlukan diperlukan control control lain yang dikemas dikemas dalam dalam berbag berbagai ai konsep konsep spt ; soverei sovereign, gn, constitu constituen, en, subject subject,, rakyat, rakyat, stakeho stakeholder lders, s, civilso civilsociet ciety y, custumer custumer,, consumer, korban, powerless dan mangsa. Jika kontrol terhadap SKK lemah, dinamika system menjadi pincang diperlukan kontrol lain yaitu SKS. SKS SKS seba sebagai gai satu satu dianta diantara ra tiga tiga subku subkultu lturr kompo kompone nen n bang bangsa sa dan dan nega negara, ra, merupak merupakan an sisa atau tinggala tinggalan n dari eksodus eksodus segmen segmen bangsa bangsa yang yang beruntu beruntung ng berorbit pada SKE (ekonomi pasar) dan SKK (politisi, birokrat, teknorat, partisan) Dibebe Dibeberapa rapa Negara Negara ketiga ketiga subkult subkultur ur tersebut tersebut berjala berjalan n seimban seimbang, g, selaras selaras dan sera serasi, si, berbe berbeda da dengan dengan Indon Indones esia ia dimana dimana SKS SKS itulah itulah yang yang menun menunjuk jukka kan n kelemahan sturktural dan fungsional. Di samping itu, dibarengi dengan kelemahan akse akses s ke SKK SKK (tid (tidak ak mamp mampu u meng mengko komu muni nika kasi sika kan n dan dan memp memper erju juan angk gkan an
aspirasinya) dank e SKE (tidak mampu memanfaat produk-produk pelayanan dan kesempatan yang tersedia). 4. Interface Kybernologi dengan Ilmu Politik dan Ilmu Adminstrasi Publik Beberap Beberapa a pakar pakar ilmu politik politik masih masih menyada menyadari ri bahwa bahwa ilmu pemerint pemerintaha ahan n (lama) (lama)
merupakan bawahan dari ilmu politik (Taliziduhu Ndraha, 2005) Kybernologi (ilmu pemerintahan baru) tidak berada di bawah ilmu politik, akan tetapi
berin berinte terfa rface ce (bert (bertemu emu,, bersi bersing nggu gung ngan an atau atau berse bersentu ntuha han) n) deng dengan an ilmu ilmu polit politik ik termasuk ilmu Administrasi Publik Ada bagian kybernologi kybernologi yang berada di dalam wilayah
disiplin ilmu politik dan
begitu sebaliknya Kybernologi dan imu politik mempunyai wilayah bersama yang terbentuk menurut
pend pendek ekat atan an
mult multid idis isip ipli lin, n,
inte interd rdis isip ipli lin n
atau atau
lint lintas asdi disp spli lin, n,
bern bernam ama a
Politik
Pemerintahan atau Kybernologi Politics. Berarti kybernolog kybernologii
berinterface berinterface dengan dengan ilmu politik, ilmu ilmu administrasi administrasi publik dan
dengan disiplin ilmu lain. Interfacing tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
KYBERNOLOGI
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
ILMU POLITIK
II.
Pembangunan Visi Indonesia Indonesi a Di Tengah Perubahan Dunia 1.
Fakta dan Masalah Yang dihadapi Indonesia dewasa ini
Pancasila a hanya berfungsi berfungsi sebagai sebagai dasar dasar Bidang ideologi, Pancasil Neg Negara, ara, seba sebaga gaii pand pandan anga gan n hidu hidup p bang bangsa sa,, peme pemers rsat atu u bangsa, dan mengamalkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan sehari hari tidak lagi menjadi keharusan
Bidang politik ; -
Terjadi Terjadi penyederhanaan partai politik (parpol) dari 48 buah tahun 2009 menjadi 12 buah parpol peserta pemilu 2014
-
Adanya koalisi partai pendukung pemerintah (Demokrat, Golkar, PPP, PKB, PAN, PKS)
-
Perubahan erubahan nomenkl nomenklatur atur Departe Departemen men dan Lemba Lembaga ga Non Departemen menjadi Kementerian dan Lembaga
-
Pembe embentu ntuka kan n lemb lembag aga a Nega Negara ra// Pemeri emerinta ntaha han n (KPK, KPU, KPAI, KPI, Dsb)
-
Oton Otonom omii Daer Daerah ah,, yang yang belu belum m mapa mapan n sesu sesuai ai kara karakt kter er bangsa
adhoc adhock k
Bidang Ekonomi ; -
Pembangunan ekonomi digerogoti maraknya KKN
-
Fluktuasi harga untuk berbagai kebutuhan pokok rakyat (beras, daging, bawang, cabe, kedelai, dsb)
-
Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi
-
Hutang luar negeri terus meningkat
-
Kenaika enaikan n upah upah minimu minimum m regio regional nal (UMR) (UMR) masih masih menjad menjadii tuntutan buruh
-
Kenaikan tarif listerik, BBM yang selalu menghantui rakyat
-
Impor bahan kebutuhan pokok rakyat satu-satunya solusi pemerintah
Bidang Sosial dan Budaya ; -
Masalah sosial yang belum terpecahkan sampai saat ini ; kenakalan remaja, narkoba, anak jalanan, jompo, maksiat, judi, dsb
-
Keruk erukun unan an hidup hidup intern intern gangguan
dan dan antar antar agama agama masih masih ada
-
Aset budaya belum terpelihara dan diantaranya ada yang hilang begitu saja (artefak
-
2.
Masa Masala lah h peng pengung ungsi si haram haram luar luar neger negerii menj menjad adii beba beban n negara
Bidang Hankam ; -
Masa Masala lah h perb perbat atas asan an nega negara ra masi masih h menj menjad adii anca ancama man n bangsa
-
Masa Masala lah h terori terorism sme e masi masih h menj menjad adii anca ancama man n keaman eamanan an dalam negeri
-
Masalah kejahatan dan kekerasan yang marak dewasa ini
Harapan Indonesia Masa Depan
Salah satu solusi dari fakta dan masalah Indonesia dewasa ini adalah menjaga dan menjamin integritas bangsa dengan 4 pilarn pilarnya ya yakni yakni ; Pancasi ancasila, la, UUD 1945, 1945, Bhi Bhinik nikatun atungga ggalik lika a dan NKRI sebagai harga mati Terciptanya Terciptanya hubungan luar negeri untuk kepentingan bangsa Indonesia Perlu adanya adanya penataa penataan n parpol parpol,, kader kaderisa isasi si dan rekrui rekruitmen tmen parp parpol ol,, dan dan pend pendid idik ikan an poli politi tik k rakya rakyatt sesu sesuai ai jati jatidi diri ri dan dan karakter bangsa Suksesi kepemimpinan nasional harus konstitusional Otonomi daerah yang sesuai prinsip pemberian otonomi dan kondisi bangsa Indonesia Pelak elaksa sana naan an otono otonomi mi daera daerah h tidak tidak menja menjadi dika kan n ekon ekonom omii biaya tinggi (high cost economic) khusus dalam rekruitmen pimpinan daerah Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan persetase tinggi (makro), tetapi secara mikro benar-benar benar-benar dirasakan rakyat
III.
Misi Negara dan Pemerintah Indonesia 1.
Misi Negara dalam pembukaan UUD 1945
Misi Negara Indonesia sudah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia ke 4 yakni ; …. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk untuk mema memaju juka kan n kesej kesejaht ahtera eraan an umum umum,, menc mencerd erdas asak akan an kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial …
2.
Misi Negara itu ; -
Meli Melind ndung ungii sege segena nap p bang bangsa sa,, … sege segenap nap warg warga a negar negara a tanpa kecuali
-
Seluruh tumpah darah, …wilayah darat, laut dan udara
-
Memajukan kesejahteraan umum, …peningkatan ekonomi rakyat
-
Mencer Mencerdas daska kan n kehid kehidupa upan n bangsa bangsa,, … pendi pendidik dikan an (umum (umum dan agama)
-
Iku Ikut mel melaksa aksana nak kan keter eterti tiba ban n duni unia, berda erdasa sark rkan an ; kemerd kemerdekaan ekaan,, perdamaia perdamaian n abadi dan keadilan keadilan social, … poli politi tik k luar luar negeri negeri beba bebas s dan dan akti aktiff untuk untuk kepent epentin inga gan n bangsa yang lebih besar
Pengertian Pemerintahan Dalam Arti Luas dan Sempit a.
Pemerintahan dalam artian luas
b.
Secara Secara teori teori dikemu dikemuka kaka kan n oleh oleh Herman Herman Finer, Finer, 1960. Mend Mendef efin inis isik ikan an peme pemeri rint ntah ahan an dala dalam m arti arti luas luas yait yaitu u ; politic plus administration. administration . Atau Pemerintahan (government ) = Poli Politi tik k (pol (polit itic ics) s) + Admi Admini nist stra rasi si (administration). administration). Pemerintahan (arti luas) dikemukakan pula oleh Zamhir Islamie, Islamie, S.Pamudji S.Pamudji dan S.Moertono, S.Moertono, 1971, yaitu ; segala segala bangun bangunan-b an-bangu angunan nan politi politik k dimana dimana dan dengan dengan mana mana terjadi terjadi proses proses pemeca pemecahan han probl problem em bersam bersama a dari masyarakat politik melalui pengambilan dan pelaksanaan desisi yang mempunyai otoritas (wibawa). Bangunan itu bersifat “ Static “ berbentuk organisasi kekuasaan dan dinami dinamikan kanya ya disebu disebutt pemeri pemerinta ntahan han, yaitu proses pengambilan desisi (politik) dan proses implementasinya (administrasi). Pemer emerin inta taha han n dala dalam m arti arti luas luas : Fungsi ungsi Legisl Legislati atiff + Fungsi Eksekutif + Yudikatif atau dikenal juga dengan Pemerintahan Nasional.
Pengertian dalam arti sempit
Pemerintahan dalam arti sempit yaitu ; pelaksana fungsi eksekutif.
Secar ecara a kelem elemba bag gaan aan adala dalah h Presi esiden den denga engan n Para ara Pemba embantu ntuny nya a atau atau dik dikenal enal juga juga deng dengan an Pemerintah Pusat.
