! BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Taiwan adalah sebuah negara melingkupi sebuah pulau yang terletak dilautan Pasifik (Laut China Selatan), Portugis menyebutnya dengan pulau Formosa yang artinya pulau yang indah, terletak di Utara Philippina atau Selatan Jepang dan di Barat China Daratan (Tiongkok), dibatasi oleh selat Taiwan dengan ibukota negara di Taipei.1 Pada saat ini Taiwan dianggap sebagai sebuah kesatuan negara yang utuh oleh sebagian negara-negara, akan tetapi Tiongkok dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap bahwa Taiwan merupakan sebuah provinsi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tiongkok. Secara de facto, Taiwan merupakan sebuah negara karena telah memiliki sejumlah penduduk, wilayah, kepemerintahan, dan syarat terbentuk negara yang lain. Namun secara de jure Taiwan tidak dapat disebut sebagai sebuah negara dan banyak negara-negara dan juga PBB menolak mengakui bahwa Taiwan adalah sebuah negara. Satu dari sekian konflik dalam negeri Tiongkok yang masih terus bergejolak hingga saat ini adalah konflik Tiongkok-Taiwan. Taiwan sebuah wilayah yang menjadi propinsi ke-23 Tiongkok ini selalu memicu ketegangan pemerintah pusat di Beijing. Konflik ini merupakan warisan sejarah perang saudara antara Partai Nasionalis China (PNC) dan Partai Komunis China (PKC) tahun 1945-1949 di daratan Tiongkok. Pada perang tersebut, pasukan PNC di bawah komando Chiang Kaishek menderita kekalahan dan mundur ke pulau Formosa atau yang kita kenal sekarang dengan Taiwan. Sejak saat itu China menempatkan Taiwan sebagai propinsi ke-23 dari wilayahnya. Pada masa sekarang Tiongkok sebagai negara emerging power, 2 tentunya memiliki kapabilitas dan peran yang sangat besar dalam perekonomian dan perpolitikan global. Eksistensi Taiwan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1
Bernaulus Saragih, Taiwan, Tiger Asia yang Terperangkap Jaring Tiongkok (online), 2014, http://www.unmul.ac.id/read/news/2014/196/taiwan-tiger-asia-yang-terperangkap-jaring-tiongkok.html>,29 Desember 2015. 2!Jack C. Plano dan Troy Olton, The Internal Relation Dictionary, Edisi ketiga. PT Gramedia: Jakarta, 2003.
! !
1!
sebagai daerah berotonomi khusus di mata Tiongkok berusaha untuk menjadi negara berdaulat yang memperoleh dukungan penuh dari dunia internasional. Hal ini telah memunculkan konflik di antara keduanya dan telah berimplikasi pada bidang keamanan dan perpolitikan global Tiongkok sebagai negara major bertahun-tahun lamanya. 1.2. Rumusan Masalah Berikut ini adalah poin utama rumusan masalah untuk membantu penyusunan makalah ini supaya penulisan makalah ini menjadi lebih terstruktur. Yaitu: Apa bentuk kebijakan luar negeri dan keamanan Tiongkok pada saat ini terkait konflik dengan Taiwan?
! !
2!
BAB II PEMBAHASAN 2.1.
Kerangka Teori (Kepentingan Nasional) Dapat dikatakan bahwa teori Kepentingan Nasional merupakan teori yang sangat
populer di dalam ilmu hubungan internasional. Di dalam teori kepentingan nasional dijelaskan bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup suatu negara maka negara tersebut harus memenuhi kebutuhan negaranya sendiri demi tercapainya kepentingan nasional. Dengan tercapainya kepentingan nasional, maka negara akan berjalan dengan stabil, baik itu dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan dan keamanan. Jika kepentingan nasional dapat terpenuhi, maka negara pun akan tetap hidup secara utuh. Kepentingan nasional juga merupakan tujuan dasar dan juga faktor yang penting dalam memutuskan segala kebijakan politik luar negeri yang diambil suatu negara. Hans J. Morgenthau mengungkapkan bahwa: “Interest is the perennial standard by which political action must be judged and directed...objectives of a foreign policy must be defined in terms of the national interest...the kind of interest determining political action in a particular periods of history depends upon the political and cultural context within which foreign policy is formulated.”3 Morgenthau juga menambahkan pendapatnya mengenai kepentingan nasional: “Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik.”4 Pendapat Morgenthau tersebut menyimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan pokok pikiran utama dari teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3
J. Peter Pham, “What Is in the National Interest? Hans Morgenthau’s Realist Vision and American Foreign Policy,” American Foreign Policy Interests, 30 (2008), dalam 10.1080/10803920802435245. diakses pada tanggal 30 Desember, 2015. 4 T. May Rudy, Study Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin (Bandung: Refika Aditama, 2002) h.116.
!
3!
Dunia II. Pemikiran Morgenthau didasarkan pada prinsip bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi dianggap sebagi suatu hal yang utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Demikianlan Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan (power) dan kepentingan (interest), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional.5 Kepentingan Nasional (National Interest) juga merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara adalah keamanan serta kesejahteraan. Kepentingan nasional diidentikkan dengan “tujuan nasional”. Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi. Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (decision makers) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (Foreign Policy) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai ”Kepentingan Nasional”. Jika membicarakan mengenai kepentingan nasional, tentunya hal ini tidak terlepas dari motivation maker. Motivasi negara dalam membuat kepentingan nasional itu sendiri adalah tergantung dari kebutuhan negara dan posisi negara itu sendiri. Motivation maker adalah hal-hal yang memotivasi negara dalam melakukan kepentingan nasionalnya. Kepentingan suatu negara tersebut juga adalah cara upaya suatu negara untuk mendapatkan power, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Motif negara melakukan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5
Scott Burchill, The National Interest in International Relations Theory, New York: Palgrave Macmillan, 2005.
!
4!
kepentingan nasional dapat dibagi menjadi 4 motif, yaitu individu, ideologi, organisasi dan strategi.6 2.2. Problematika Tiongkok Dalam Menghadapi Kemerdekaan Taiwan Taiwan merupakan wilayah yang masih menjadi bagian dari China. Namun, keberadaanya tersebut masih dipertanyakan karena di dalam perjalinan hubungan antara China dengan Taiwan masih terdapat masalah. Taiwan mengakui dirinya sebagai sebuah negara yang telah merdeka dan berdaulat, tetapi dalam permasalahan ini Taiwan masih belum diakui kedaulatannya oleh pihak-pihak internasional. Permasalahan yang terjadi di dalam konflik antara China dengan Taiwan adalah masalah yang menyangkut perbedaan dalam memposisikan diri negaranya. Hal tersebut digambarkan dengan pengakuan dari Taiwan yang mengakui bahwa dirinya sudah menjadi negara berdaulat dan terlepas dari China. Sedangkan, menurut China, Taiwan masih menjadi bagian dari wilayah negaranya. bahwa sebenarnya yang terjadi di antara China dengan Taiwan adalah permasalahan asimetris.7 Maksudnya adalah Permasalahan yang terikat pada Taiwan dan China sebenarnya terjadi sudah sejak lama karena adanya pertentangan (pertarungan) mengenai ideologi yang akan digunakan di China sebelum Taiwan terlepas dari China. Pertentangan tersebut terjadi di antara kaum komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong dengan kaum nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai Shek. Peperangan yang terjadi di antara kedua kaum tersebut terjadi karena adanya perebutan dari wilayah kekuasaan yang berlandaskan dengan pemahaman ideologi yang akan digunakan. Namun, dalam hal ini kaum nasionalis mengalami kekalahan. Kemenangan yang dirasakan oleh kaum komunis ditandai dengan pendeklarasian Republik Rakyat China yang berlandaskan atas dasar ideologi komunis yang kemudian terbentuk menjadi negara komunis. Upaya China dalam mempertahankan Taiwan sebagai salah satu bagian wilayahnya dilakukan dengan melaksanakan tindakan secara persuasif ataupun tindakantindakan intimidatif. Tindakan tersebut menjadi sebuah upaya untuk merubah pikiran Taiwan yang ingin lepas dari China dan mengurungkan niatnya agar tetap menjadi bagian !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6
“The Concept of National Interest,” The International elations and Security Network. Dalam http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/145308/ichaptersection_singledocument/5e050544-6f844c5a-9857-d16b2969d765/en/ch1.pdf. Diakses pada tanggal 30 Desember 2015 7!Michael Rubin, Asymmetrical threat Concept and Its Reflections on International Security, 2007.!
!
5!
dari China. Namun, dengan tidak terdapatnya kejelasan mengenai status Taiwan tidak membuat Taiwan lemah dalam menjalankan sistem kenegaraannya. Dapat dikatakan bahwa Taiwan saat ini telah menjadi sebuah negara yang mengalami kemajuan, khususnya dalam bidang industri. Kemajuan yang dirasakan Taiwan tidak setara dengan kemajuan yang dirasakan oleh China sendiri. Selain itu, keberadaan dari Taiwan tersebut seakan didukung oleh Amerika Serikat. Hal tersebut tergambarkan dengan adanya dukungan Amerika secara penuh terhadap kepentingan militer dari Taiwan.8 Taiwan sampai saat ini masih diakui sebagai salah satu provinsi oleh pemerintah Cina. Namun secara de facto Taiwan telah menjadi sebuah negara, tetapi belum mendapatkan pengakuan secara de yure oleh banyak negara maupun oleh PBB. Hal ini hanya membuat Taiwan tidak sempurna sebagai sebuah negara di dunia Internasional. Usaha selama 15 tahun yang dilakukan oleh Taiwan untuk menyempurnakan status kenegaraannya. Usaha keras tersebut dilakukan untuk masuk kembali menjadi anggota PBB, yang keanggotaannya dihapuskan pada tahun 1971 sebagai dukungan atas Cina. Penghapusan keanggotaan Taiwan dari organisasi bangsa-bangsa ini dikeluarkan melalui Resolusi PBB no 2758 tahun 1971. 9 Presiden Taiwan Chen Shui-bian juga telah menjadwalkan sebuah referendum pada Maret 2007 untuk upaya keanggotaan di PBB dalam sebuah kebijakan yang menimbulkan ketegangan dengan AS serta Beijing.10 Cina senantiasa memberikan ultimatum kepada negara lain untuk tidak mengakui Taiwan sebagai negara dan harus mengakui kebijakan satu Cina dalam setiap forum internasional. Pemerintah China memperingatkan kubu oposisi utama di Taiwan yakni Partai Progresif Demokratik (DPP) untuk tidak menyerukan kemerdekaan bagi Taiwan. Peringatan itu muncul setelah Ketua DPP, Tsai Ing-wen mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden (Capres) Taiwan tahun depan. Pihak Kantor Urusan China di Taiwan, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8!Totok Sudjatmiko, “Upaya China-Taiwan untuk Bergabung Dalam International Space Station: Satu Kajian Diplomasi”. 2006, Hal 106.! 9!Edward L. Dreyer, “ The Myth Of “One China” dalam “The One China Dilemma”, Chow. Peter C.Y, New York : Palgrave Macmillan, 2008, Hal 19. 8 Indonesia Tetap Berpegang Pada Kebijakan “Satu Cina”. dalam http://www.antara.co.id/print/1190263963 diakses pada 30 Desember 2015
! !
6!
menyatakan bahwa inti dari menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan adalah dengan menentang kemerdekaan Taiwan. “Jika (DPP) menjunjung tinggi kemerdekaan Taiwan, maka akan sulit untuk menemukan jalan keluar bagi hubungan lintas-selat. Ini bukan pembicaraan baru; inilah yang terjadi antara tahun 2000 hingga 2008. Pertama, tidak perlu pergi jauh-jauh untuk mencari pelajaran.” ujar Ma. Tokoh DPP, Chen Shui-bian telah membuat Beijing marah sepanjang waktu sejak dia jadi Presiden Taiwan tahun 2000 sampai 2008. China, kemudian menuduh dia berusaha untuk mendorong kemerdekaan Taiwan dan melemahkan warisan budaya China. China sampai saat ini menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang membangkang. China telah mengancam akan memberlakukan tindakan keras untuk mengendalikan Taiwan. Sebelumnya, Tsai mengatakan, bahwa perkembangan hubungan lintas-selat harus tunduk pada kehendak rakyat Taiwan dan tidak bisa dilakukan sebagai negosiasi antarpartai. Prinsip dasar partai kami dalam hubungan lintas-selat adalah untuk mempertahankan status quo.11 Lalu Presiden Tiongkok Xi Jinping mengingatkan bahwa Taiwan bukanlah sebuah negara, melainkan hanya salah satu provinsi di Negeri Tirai Bambu. Pernyataan terlontar saat Xi, Kepala Partai Komunis Tiongkok, menemui kepala partai berkuasa Kuomintang (KMT) di Taiwan, Eric Chu, di Great Hall of the People di Beijing. Kedua partai bertempur dalam perang sipil yang berakhir pada berpisahnya Taiwan dari pulau utama Tiongkok pada 1949. Namun kedua pihak menekankan hanya ada satu Tiongkok, yang merupakan konsep utama bagi Beijing, yang selama ini selalu mewaspadai kemungkinan adanya deklarasi kemerdekaan dari Taiwan. Menurut kantor berita Xinhua, Xi memperingatkan adanya anggapan bahwa ada "Satu negara di masing-masing sisi" dan "satu Tiongkok, satu Taiwan." Selama ini Beijing menganggap Taiwan sebagai sebuah provinsi yang menanti reunifikasi dengan pulau utama. Jika diperlukan, pemerintahan pusat akan merebut Taiwan dengan kekuatan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11!China Peringatkan Oposisi Taiwan Jangan Serukan Merdeka. Diakses dalam http://international.sindonews.com/read/990120/40/china-peringatkan-oposisi-taiwan-jangan-serukanmerdeka-1429167436 pada tanggal 29 Desember 2015.
!
7!
militer. Ketegangan Tiongkok dan Taiwan mencair sejak partai Chu, yang tidak berkonfrontasi dengan Tiongkok, kembali berkuasa pada 2008. Xi menegaskan Taiwan akan mendapatkan "prioritas" jika suatu saat bergabung dengan pulau utama Tiongkok.12 2.3. Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Tiongkok dalam Perkembangan Taiwan Pemerintahan the ROC (Republic of China) sebenarnya didirikan pada 1912 di daratan Tiongkok. Namun perjalanannya dalam menguasai Tiongkok sempat berada di bawah kekuasaan kolonial Jepang sebagai keputusan Pakta Shimonoseki 1895, dimana pengadilan Qing menyerahkan Taiwan kepada Jepang. Pemerintah the ROC mulai melaksanakan pemerintahan atas Taiwan pada 1945 setelah Jepang menyerah di akhir Perang Dunia II. Pemerintahan the ROC pindah ke Taiwan pada 1949 setelah negara itu kalah dalam Perang Sipil Tiongkok. Sejak itu, the ROC melanjutkan pemerintahannya di kepulauan utama Taiwan dan sejumlah pulau terencil dengan meningglkan Taiwan dan daratan Tiongkok masing-masing di bawah pemerintahan yang berbeda. Pihak berwenang di Beijing, Tiongkok tidak pernah menjalankan kedaulatannya atas Taiwan atau pulau-pulau lainnya yang dikuasai oleh pemerintah ROC di Taipei, Taiwan. 13 Perpindahan pemerintah the ROC ke Taiwan dengan pipmpinan partai Kuomintang yang dipeolopori oleh Sun Yat Sen dan kemudian digantikan oleh Chiang Kai-Shek yang bersifat nasionalisme ini disebabkan karena perang sipil yang mana kaum nasionalis harus mengalami kekalahan dari kaum komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong. Sehingga, china itu terbagi dua yaitu ROC yang menduduki Taiwan dan People Republic of China (PROC) yang menduduki daratan Tiongkok. Taiwan yang berbentuk pulau ini mulai mengalami perkembangan untuk menjadi sebuah
negara
yang
berdaulat,
meski
belum
diakui
secara
internasional.
Perkembangannya dalam politik yaitu pertama ada strata di di dalam pemerintahan nasional yang terdiri atas lembaga kepresidenan dan lima cabang utama atau yuan. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12!Presiden Tiongkok Ingatkan Taiwan Bukan Sebuah Negara. Diakses dalam http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/05/04/122302/presiden-tiongkok-ingatkan-taiwan-bukansebuah-negara pada tanggal 29 Desember 2015. 13!Sekilas The Republic of China (Taiwan). Hal 13. Kementrian Luar Negeri, The Republic of China (Taiwan), 2014.!
!
8!
Pemerintahan lokal pada saat ini termasuk lembaga-lembaga dari lima kotamadya khusus, 14 kota dan tiga kotamadya otonom dengan status tingkatan yang sama seperti kota. Seluruh kepala pemerintahan lokal dipilih empat tahun sekali. Kedua terdapat partai-partai politik yaitu Kuomintang (KMT) atau Partai Nasional menguasai lembaga kepresidenan di Taiwan selama lebih dari lima dekade sebelum Partai Progresif Demokrat (DPP) DPP tetap menjadi partai oposisi utama. Ketiga terdapat Undangundang Dasar the ROC, yang diundangkan pada 1 Januari 1947.14 Bahkan dalam urusan luar negerinya, Taiwan telah memiliki hubungan dengan 22 negara dan hubungan substantif dengan banyak negara lainnya. Taiwan mempunyai keanggotaan penuh dalam 33 organisasi antarpemerintah (IGO) dan cabang-cabangnya, termasuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Taiwan juga memiliki peran sebagai pengamat atau status lain dalam 20 IGO dan cabang-cabangnya, termasuk Majelis Kesehatan Dunia (WHA) yakni badan pengambil keputusan tertinggi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), juga organisasi untuk Pembangunan dan Kerja Sama Ekonomi yaitu Bank Pembangunan Antar-Amerika dan Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan.15 Maka dari itu, pandangan terhadap Taiwan ada yang menganggap Taiwan sebuah negara dengan adanya skema pemerintahannya, namun secara internasional memang Taiwan melakukan banyak kerjasama secara internasional seperti di bidang hak asasi manusia dan terorisme maupun secara ekonomi terdapat aktivitas perdagangan, tetapi ia belum membangun hubungan diplomatik resmi sebagai sebuah negara berdaulat. Tiongkok melihat perkembangan Taiwan yang terus berupaya mendapatkan pengakuan sebagai negara secara internasional adalah sebuah ancaman serius. Secara status quo mengenai “One China” menjadi membingungkan, karena pada dasaranya PROC merasa bahwa “China” yang dimaksud itu sebenarnya adalah wilyah yang saat ini dipimpin oleh PROC di daratan Tiongkok. Jika ROC yang berkuasa di Pulau Taiwan mendapatkan pengakuan internasional sebagai sebuah negara berdaulat, maka terdapat “Two China” dan hal ini adalah mimpi buruk bagi PROC.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 14!Ibid. Hlm 26.! 15!Ibid. Hlm 34.! !
9!
Pertumbuhan Taiwan menjadi sebuah negara demokrasi mempersulit Tiongkok, pasalnya pada saat bersamaan itu pula terjadi peristiwa Tiananmen dan akhir Perang Dingin yang mana Tiongkok terisolasi secara internasional. Hal ini dikarenakan nilai demokrasi yang sama diusung dalam kedua peristiwa tersebut yang kemudian berdampak pada Tiongkok yang mendapatkan pandangan lebih rendah. Sedangkan pertumbuhan Taiwan yang melakukan kapitalisasi dalam pencapaian demokrasinya bertujuan untuk mendaptkan perhatian dan rasa hormat serta dukungan dalam kontrovesinya dengan negara Tiongkok.16 Bahkan dukungan dari security community yang diusung oleh negara yang memiliki power besar untuk Taiwan. Oleh karena itu dengan adanya tentara PRC akan melakukan anacaman keras dan melawan cita-cita Taiwan untuk menjadi sebuah negara merdeka. Pemerintah PROC menegaskan adanya One China Policy, Pemerintah Beijing menerapkan kebijakan One China Policy, dimana kebijakan ini melarang pengakuan dualisme kedaulatan Tiongkok dan Taiwan secara bersamaan. Adanya kebijakan ini juga membuat Jepang mengakhiri hubungan dengan Taiwan di tahun 1972, setahun pasca Tiongkok mengambil kursi Taiwan di PBB dan Dewan Keamanan PBB. Itu adalah tahun yang sangat penting ketika sejumlah negara mengakui Tiongkok sebagai pemerintah yang satu-satunya sah dari China melebihi jumlah mereka mengakui Taiwan. Jepang pun memutuskan semua interaksinya dengan Taiwan dan menghapus kedutaan besar Taiwan17 Oleh karena itu, hal ini terlihat bahwa Tiongkok berusaha menahan perluasan berupa pengakuan negara-negara luar terhadap Taiwan, karena ia merasa national interest sebagai negara satu-satunya China di dunia ini menjadi terganggu dengan adanya pengakuan bagi Taiwan. Perekonomian dan perpolitikan Tingkok yang melesat begitu tajam selama tiga dekade terakhir membuat Taiwan kian terisolasi. Hanya sebanyak 23 negara saja yang mengakui kedaulatan Taiwan. Pasca terpilihnya Ma Ying-jeou sebagai Presiden Taiwan, Taiwan dan Tiongkok kembali terlibat komunikasi yang masif. Tiongkok pun menggantikan AS sebagai mitra dagang terbesar Taiwan, yakni sebesar 29 persen total !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16!Yong Deng, China’s Struggle for Status, New York: Cambridge University, 2008. Hlm 255-256! 17!Azizah, Nurlaili. FISIP: UNAIR Website. Taiwan dan Dinamika Kawasan. 17 03 2014. http://nurlailiazizah-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-93800-MBP%20Asia%20TimurTAIWAN%20DAN%20DINAMIKA%20KAWASAN.html. Diakses pada tanggal 30 Desember 2015.!
!
10!
perdagangan Taiwan berasal dari Tiongkok. Kemudian Taiwan menghadapi kondisi yang tidak mudah. Taiwan agaknya masuk dalam Twilight Zone, dimana perdagangannya sangat bergantung pada Tiongkok, namun di sisi lain ia hidup di bawah bayang-bayang ancaman serangan militer Tiongkok. Di bawah demokrasi konstitusional terstruktur, rakyat Taiwan pun merasakan hak-hak yang tidak dirasakan oleh rakyat Tiongkok daratan, misalnya hak kebebasan berbicara dan memilih pemerintahannya sendiri. 18 Tiongkok memadukan kekuatan militer dan kebijakan luar negerinya untuk berperan menjadi sebuah negara yang memiliki power besar. 19 Sehingga hal ini lah yang menyudutkan Taiwan, dan Tiongkok cukup cerdik dalam memainkan kebijakan luar negerinya terutama melalui pendekatan ekonominya yang berimplikasi dilema terhadap Taiwan. 2.4 Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Terkait Taiwan di Abad Yang Baru. Kebijakan terhadap Taiwan mungkin berubah dibawah pemerintahan baru di Tiongkok. Untuk para pemimpinTiongkok, Forced Unification terlalu mahal sekarang, dan ketahanan terhadap kembalinya Taiwan akhirnya akan menghilang ketika mereka negara sepenuhnya mencapai status yang besar-kekuatannya. Untuk sementara, Tiongkok dibutuhkan untuk mendapatkan inisiatif dalam menjaga One China-status quo berorientasi melintasi Selat. Menyadari tindakan buruk dan pendekatan sebelumnya, generasi keempat dari kepemimpinan PKC di bawah Presiden Hu Jintao dan Perdana Menteri Wen Jiabao telah mengadopsi paket kebijakan baru di Taiwan, dirancang dalam kata-kata dari think tank analis berdasarkan Beijing Peng Weixue untuk membuat “the soft side even softer, the hard side even harder”.20 Strategi dua arah ini adalah untuk menyangkal dan memutar kembali klaim kedaulatan Taiwan serta dukungan nya. di satu sisi, dan di sisi lain untuk lebih proaktif mempengaruhi tren di Taiwan untuk melemahkan momentum kemerdekaan. Untuk meningkatkan kredibilitas ancaman militer, pemerintah Tiongkoklebih terus terang dari sebelumnya tentang biaya perang dimana mereka bersedia untuk menanggungnya. Karena Tiongkok menganggap bahwa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 18!Ibid.! 19!Kim, Samuel S. China and The World. Hlm 183. Boulder: Westview Press, 1989. 20!Op. Cit.,!Yong Deng. Hal 263-264. !
11!
Taiwan masih berada dalam satu provinsi dengan Tiongkok sehingga menginginkan Taiwan untuk kembali bersatu dengannya. Lebih penting lagi, meskipun diberlakukan undang-undang anti pemisahan diri pada Maret 2005, Tiongkok terpaksa menambahkan instrumen hukum dalam hal keefektifan menunjukkan tekad untuk menindaklanjuti peringatan yang berulang-ulang. Dengan undang-undang ini, menurut Xu Bodong, "Setelah peristiwa besar yang mengarah ke kemerdekaan Taiwan 'berlangsung, para pemimpin Tiongkok daratan akan bertanggung jawab jika mereka tidak mengambil langkah-langkah tegas dan efektif untuk menghentikannya. Mengingat fakta bahwa beberapa ingin melihat perang melintasi Selat, ancaman militer dapat dipercaya tetap menjadi bagian integral dari upaya bersama untuk Beijing mengendalikan momentum kemerdekaan di Taiwan. Sementara itu, meletakkan dasar hukum terhadap kemerdekaan Taiwan, Tiongkok telah meningkatkan langkahlangkah pencegahan untuk mendapatkan itikad baik dan memenangkan dukungan untuk "One China" di Taiwan. Memungkinkan fleksibilitas ide One China! untuk interpretasi, kepemimpinan PKC berhasil mendalangi dialog dengan partai-partai oposisi Pan-Blue Taiwan. Kunjungan berturut-turut ke daratan dan pertemuan dengan para pemimpin Tiongkok (2005) oleh para pemimpin oposisi Pan-Blue Lien Chan dari Kuomintang (KMT), James Soong dari Partai Rakyat Pertama (PFP), dan Yok Mu-ming dari Partai Baru tidak ada yang diragukan mewakili peristiwa penting dalam hubungan lintas-Selat.21 kesenjangan dalam hard power di selat akan melebar selama dekade berikutnya, secara efektif membatasi kesempatan dari faksi pro-kemerdekaan untuk mengubah status quo. Di sisi lain, menyerukan rekonsiliasi politik lintas-selat yang cepat atau bahkan keterlibatan atas hal-hal keamanan kemungkinan akan meningkatkan kekhawatiran Taiwan. Pendekatan rasional Beijing bisa untuk mendorong perdagangan yang lebih dalam dan kerjasama ekonomi dengan Taipei, dan membangun ikatan melalui keterlibatan yang dapat diubah. Selanjutnya, selama kedua belah pihak tetap dalam kerangka One-China, kedus negara akan berada dalam posisi untuk mengeksplorasi lebih banyak kesempatan untuk memperluas kerjasama di arena internasional. 22 !Tiongkok sebenarnya mencari dukungan dari masyarakat internasional untuk mempertimbangkan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 21 Ibid. Yong Deng.! 22!Greg Chaffin. 2012. “Continuing Peaceful Rise: China’s Foreign Policy After The Leadership Transition”. http://www.nbr.org/research/activity.aspx?id=271. Diakses pada tanggal 30 Desember 2015! !
12!
masalah Taiwan sebagai isu politik, urusan internalnya sendiri. Dalam White Paper, Tiongkok puas menunjukkan bahwa saat ini ada 161 negara yang memiliki hubungan diplomatik denganTiongkok, telah mengakui prinsip One-China, dan telah berjanji untuk menangani hubungan mereka dengan Taiwan dalam prinsip One-China, Beijing bercitacita untuk diterima secara internasional kerangka One-China nya , dimana yang menjadi dasar untuk negosiasi lintas-selat. Oleh karena itu, dimensi internasional dari hubungan lintas-selat tidak harus diabaikan.23 Dengan itikad baik gerakan Tiongkok - seperti tawarannya dari dua panda raksasa sebagai hadiah (yang ditolak oleh pemerintah DPP) dan konsesi pada sejumlah isu fungsional, seperti penerbangan lintas-Selat langsung, mainlander wisata ke Taiwan, dan ekspor pertanian Taiwan untuk pasar Cina - membantu melemparkan cahaya positif di daratan di kalangan masyarakat Taiwan. Perkembangan pada tahun 2005 diisi kembali oleh KMT baik dari segi komitmen untuk ide One China dan kompetisi dengan DPP berkuasa di partai politik dalam negeri. Mengenai efeknya pada hubungan lintas-Selat, peristiwa ini membantu mendelegitimasi klaim kemerdekaan di Taiwan, sementara pada saat yang sama mereka mengangkat kemungkinan interaksi positif melintasi Selat tanpa secara
resmi
memutuskan
hubungan
Taiwan
denganTiongkok.
Dalam
arena
internasional, Tiongkok diterapkan pengaruhnya yang berkembang di luar negeri untuk memperoleh dukungan bagi kebijakannya Taiwan. perjuangan Taiwan untuk identitas nasional erat terkait dengan belum ditetapkan politik internasional di sekitar kebangkitan Cina. Dengan demikian, kita mungkin akan melihat tidak ada ketenangan di hubungan lintas-Selat dan mengelola masalah ini akan tetap menjadi ujian penting bagi hubungan internasional China.24
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23
Jaw-Ling Joanne Chang. 2002. “Taiwan and China Cross-strait Negotiation: The International Connection”. Institute of European and American Studies. International Journal of Businness. Hal.78-80. 24 Op. Cit. Yong Deng.
!
13!
BAB III KESIMPULAN Taiwan merupakan wilayah yang masih menjadi bagian dari China. Namun, keberadaanya tersebut masih dipertanyakan karena di dalam perjalinan hubungan antara China dengan Taiwan masih terdapat masalah. Taiwan mengakui dirinya sebagai sebuah negara yang telah merdeka dan berdaulat, tetapi dalam permasalahan ini Taiwan masih belum diakui kedaulatannya oleh pihak-pihak internasional. Permasalahan yang terjadi di dalam konflik antara China dengan Taiwan adalah masalah yang menyangkut perbedaan dalam memposisikan diri negaranya. Tiongkok melihat perkembangan Taiwan yang terus berupaya mendapatkan pengakuan sebagai negara secara internasional adalah sebuah ancaman serius. Secara status quo mengenai “One China” menjadi membingungkan, karena pada dasaranya PROC merasa bahwa “China” yang dimaksud itu sebenarnya adalah wilyah yang saat ini dipimpin oleh PROC di daratan Tiongkok. Kebijakan terhadap Taiwan mungkin berubah dibawah pemerintahan baru di Tiongkok. Untuk para pemimpin Tiongkok, Forced Unification terlalu mahal sekarang, dan ketahanan terhadap kembalinya Taiwan akhirnya akan menghilang ketika mereka negara sepenuhnya mencapai status yang besar-kekuatannya. Untuk sementara, Tiongkok dibutuhkan untuk mendapatkan inisiatif dalam menjaga One China-status quo berorientasi melintasi Selat. Pemerintahan Tiongkok melakukan sebuah keputusan untuk mencari dukungan dari masyarakat internasional untuk mempertimbangkan masalah Taiwan sebagai isu politik, urusan internalnya sendiri. Dalam White Paper, Tiongkok puas menunjukkan bahwa saat ini ada 161 negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok, telah mengakui prinsip One-China, dan telah berjanji untuk menangani hubungan mereka dengan Taiwan dalam prinsip One-China, Beijing bercita-cita untuk diterima secara internasional kerangka One-China nya , dimana yang menjadi dasar untuk negosiasi lintas-selat. Oleh karena itu, dimensi internasional dari hubungan lintasselat tidak harus diabaikan ! !
!
14!
DAFTAR PUSTAKA BUKU & JURNAL : Burchill, Scott. The National Interest in International Relations Theory, New York: Palgrave Macmillan, 2005. Chang, Jaw-Ling Joanne. “Taiwan and China Cross-strait Negotiation: The International Connection”. Institute of European and American Studies. International Journal of Businness. 2002. Deng, Yong. China’s Struggle for Status, New York: Cambridge University, 2008. Dreyer, Edward L. “ The Myth Of “One China” dalam “The One China Dilemma”, Chow. Peter C.Y, New York : Palgrave Macmillan, 2008. Kim, Samuel S. China and The World. Hlm 183. Boulder: Westview Press, 1989. Plano, Jack C. dan Olton, Troy. The Internal Relation Dictionary, Edisi ketiga. PT Gramedia: Jakarta, 2003. Rubin, Michael, Asymmetrical threat Concept and Its Reflections on International Security, 2007. Rudy, T. May. Study Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin, Bandung: Refika Aditama, 2002. Sekilas The Republic of China (Taiwan). Kementrian Luar Negeri, The Republic of China (Taiwan), 2014. Sudjatmiko, Totok. “Upaya China-Taiwan untuk Bergabung Dalam International Space Station: Satu Kajian Diplomasi”. 2006. WEBSITE : Bernaulus Saragih, Taiwan, Tiger Asia yang Terperangkap Jaring Tiongkok (online), 2014, http://www.unmul.ac.id/read/news/2014/196/taiwan-tiger-asia-yang-terperangkapjaring-tiongkok.html>,29 Desember 2015. J. Peter Pham, “What Is in the National Interest? Hans Morgenthau’s Realist Vision and American Foreign Policy,” American Foreign Policy Interests, 30 (2008), dalam 10.1080/10803920802435245. diakses pada tanggal 30 Desember, 2015. “The Concept of National Interest,” The International elations and Security Network. Dalam http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/145308/ichaptersection_singledocument/5
!
15!
e050544-6f84-4c5a-9857-d16b2969d765/en/ch1.pdf. Diakses pada tanggal 30 Desember 2015 Indonesia Tetap Berpegang Pada Kebijakan “Satu Cina”. dalam http://www.antara.co.id/print/1190263963 diakses pada 30 Desember 2015 China Peringatkan Oposisi Taiwan Jangan Serukan Merdeka. Diakses dalam http://international.sindonews.com/read/990120/40/china-peringatkan-oposisi-taiwanjangan-serukan-merdeka-1429167436 pada tanggal 29 Desember 2015. Presiden Tiongkok Ingatkan Taiwan Bukan Sebuah Negara. Diakses dalam http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/05/04/122302/presiden-tiongkokingatkan-taiwan-bukan-sebuah-negara pada tanggal 29 Desember 2015. Azizah, Nurlaili. FISIP: UNAIR Website. Taiwan dan Dinamika Kawasan. 17 03 2014. http://nurlaili-azizah-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-93800MBP%20Asia%20Timur-TAIWAN%20DAN%20DINAMIKA%20KAWASAN.html. (Diakses pada tanggal 30 Desember 2015) Greg Chaffin. 2012. “Continuing Peaceful Rise: China’s Foreign Policy After The Leadership Transition”. http://www.nbr.org/research/activity.aspx?id=271. Diakses pada tanggal 30 Desember 2015
!
16!
