Kartu Soal Paket 4+KUNCI

KARTU SOAL NOMOR 1 (PILIHAN GANDA) Mata Pelajaran Kelas/Semester Kelas/Semester Kurikulum

: PPKn : X/ 1 : 2013

Kompetensi Dasar

:

Materi Indikator Soal Level Kognitif

: : :

Memahami pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nilai-nilai dan moral dalam konstitusi konstitu si Siswa dapat menjelaskan pengertian konstitusi konstit usi dengan benar Lot’s

Soal: Hukum dasar yang dijadikan pegangan penyelenggaraan suatu negara adalah pengertian dari..... A. Pancasila B. konstitusi C. falsafah D. UUD 1945 E. konsensus Pedoman Penskoran: A Penskoran: A Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS karena 1. Menjelaskan Menjelaskan pengertian suatu obyek


: PPKn : X/ 1 : 2013

Kompetensi Dasar

:

Materi Indikator Soal

: :

Level Kognitif

:

3.2 Memahami pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nilai-nilai (ideal, praksis, instrumental) dalam Pancasila Siswa dapat menunjukkan nilai-nilai (ideal, praksis, dan instrumental) Pancasila L1

Soal: Nilai-nilai dasar yang mempunyai sifat tetap (tidak berubah), yang terdapat dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan nilai... . A. B. C. D. E.

ideal praksis instrumental fleksible terbuka

1

Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: B/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS karena 1. Menunjukkan nilai nilai dan hanya melalui 1 tahapan berfikir 2. ..................................... 3. .....................................


: PPKn : X/ 1 : 2013

Kompetensi Dasar

:

3.2 Memahami pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


: :

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Level Kognitif

:

Siswa dapat mengidentifikasi pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945

L1

Soal: Pokok pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah sila-sila Pancasila, misalnya sila ke-tiga diwujudkan dalam pokok pikiran ..... A. pertama B. kedua C. ketiga D. keempat E. kelima

Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: A/1 Penskoran: A/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS karena 1. hanya menggunakan 1 tahapan tahapan berfikir berfikir (mengidentifikasi (mengidentifikasi))

2


: PPKn : X/ 1 : 2013

Kompetensi Dasar

:


: :

Level Kognitif

:

3.5 Memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI. Sistem Hukum dan Peradilan Peradilan nasional Siswa dapat menunjukkan pembagian hukum menurut sumbernya dengan benar

L1

Soal: Pembagian hukum menurut sumbernya terdiri dari …. A. B. C. D. E.

Undang-Undang , Kebiasaan, Keputusan Hakim, Traktat, Undang-Undang, Kebiasaan, Traktat, Yurisprudensi. Undang-Undang, Kepres, Kebiasaan, Keputusan Hakim, Traktat UUD, Pancasila, Keputusan Presiden, Permen, Kebiasaan Undang-Undang, Tap MPR, Kepres, Permen, Perda, Perpu

Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: A/1 Penskoran: A/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS karena 2. hanya menggunakan 1 tahapan tahapan berfikir berfikir (mengidentifikasi (mengidentifikasi))

3

KARTU SOAL NOMOR 5 (PILIHAN GANDA) Mata Pelajaran Kelas/Semester Kurikulum Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal Level Kognitif

: PPKn : : 2013 : 3.5 Memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI. : Sistem Hukum dan Peradilan nasional : Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri ciri-negara hukum dengan benar :L1

Soal: Baca dengan seksama pernyataan di bawah ini! 1. Pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung persamaan dibidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan 2. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh MA 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun 4. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya 5. Pemilu yang dilaksanakan secara Luber dan Jurdil Yang merupakan ciri-ciri dari suatu negara hukum adalah..... A. 1, 2, dan 3 B. 1, 2, dan 4 C. 1, 3, dan 4 D. 2, 3, dan 4 E. 2, 4, dan 5

Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: B/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS karena 1. hanya menggunakan 1 tahapan berfikir (mengidentifikasi)

4

KARTU SOAL NOMOR 6 (PILIHAN GANDA) Mata Pelajaran Kelas/Semester Kurikulum

: PPKn : X/1 : 2013

Kompetensi Dasar

:


: :

Level Kognitif

:

3.5 Memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI. Sistem Hukum dan Peradilan nasional Siswa dapat menjelaskan tugas dan fungsi lembaga peradilan di Indonesia dengan benar

L1

Soal: Pengadilan Negeri bertugas menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat …. A. pertama B. banding C. kasasi D. rendah E. tinggi

Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: A/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS karena 1. hanya menggunakan 1 tahapan berfikir (menunjukkan) KARTU SOAL NOMOR 7 (PILIHAN GANDA) Mata Pelajaran Kelas/Semester Kurikulum

: PPKn : XI1 : 2013

Kompetensi Dasar

:

3.5. Menganalisis praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian


: : :

Sistem Hukum dan Peradilan nasional Siswa dapat menyimpulkan penerapan system hukum dan nasional

Hot’s

Soal: Studi Kasus Nenek Minah dituduh terlibat pencurian kayu. Melalui proses persidangan di pengadilan, hakim memutuskan Nenek Minah bersalah dan dijatuhi hukuman 3, 5 bulan penjara dengan masa percobaan. Kasus yang membelit Nenek Minah merupakan pelanggaran hukum ……

5

A. B. C. D. E.

perdata pidana adat administrasi negara agama

Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: B/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal HOTS karena 1. Karena didasarkan pada proses beberpa tahapan berfikir menentukan dan menyimpulkan

yaitu mendeskripsikan,


: PPKn : XI/1 : 2013

Kompetensi Dasar

:

3.4. Menganalisis system pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara dan pemerintahan daerah menurut UUD NRI 1945


: :

Sistem Pemerintahan Daerah

Level Kognitif

:

Siswa dapat menjelaskan konsep penyelenggaraan pemerintahan di daerah L1

Soal: Hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, adalah pengertian dari …. A. B. C. D.

Desentralisasi Daerah Otonom Pembagian kekuasaan Dekonsetralisasi

6

E.

Otonomi Daerah

Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: E/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS karena hanya melalui 1 proses tahapan berfikir


: PPKn : XI/I : 2013

Kompetensi Dasar

:



: :

Sistem Pemerintahan Daerah

Level Kognitif

:

Siswa dapat menjelaskan konsep penyelenggaraan pemerintahan di daerah L1

Soal: Adapun kelemahan desentralisasi adalah..... A. memperingan manajemen pemerintah pusat b. mengurangi bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat c. meningkatkan hubungan yang harmonis d. peningkatan efisiensi kerja e.

menimbulkan paham kedaerahan 7



: PPKn : XI/1 : 2013

Kompetensi Dasar

:



: : :

Sistem Pemerintahan Daerah Siswa dapat menunjukkan kewenangan lembaga negara L1

Soal: Menurut pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 setelah diamandemen, lembaga negara yang memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang adalah…. A. Majelis Permusyawaratan Rakyat B. Dewan Perwakilan Daerah C. Mahkamah Konstitusi D. Dewan Perwakilan Rakyat E.

Mahkamah Agung 8

Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: D/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS karena hanya melalui 1 proses tahapan berfikir


: PPKn : : 2013

Kompetensi Dasar

:



: : :

Sistem Pemerintahan Daerah Siswa dapat menunjukkan kewenangan lembaga negara L1

Soal: Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah.... a. politik luar negeri b. pertahanan dan keamanan c. moneter dan fiskal nasional d. agama e. pelayanan ketenagakerjaan

9



: PPKn : X/II : 2013

Kompetensi Dasar

:

3.5 Memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI.


: :

Sistem hukum dan peradilan nasional

Level Kognitif

:

L2

Peserta didik dapat mengurutkan jenjang hirarki lembaga peradilan di Indonesia secara benar

Soal: Berikut ini adalah nama nama lembaga peradilan di Indonesia: 1. Pengadilan Negeri 2. Pengadilan Tinggi Agama 3. Pengadilan Tinggi 4. Pengadilan Tata Usaha Negara 5. Pengadilan Militer 6. Mahkamah Agung Berdasarkan nama-nama lembaga peradilan di atas, yang merupakan bagian dari lembaga peradilan umum ditandai pada nomor .... 10

A. 1, 2, dan 3 B. 1, 2, dan 4 C. 1, 3, dan 5 D. 1, 3, dan 6 E. 1, 4, dan 6

Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: D/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal MOTS karena hanya melalui 2 proses tahapan berfikir tataran aplikasi


: PPKn : X/I : 2013

Kompetensi Dasar

:



: :

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Level Kognitif

:

Peserta didik dapat menganalisis hakikat proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan benar L 3 / Hot’s

Soal: Perhatikan data berikut : 1. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Titik tolak pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat 3. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia 4. Bentuk akhir perjuangan bangsa melawan kaum penjajah 5. Pernyataan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat Berdasarkan data tersebut diatas, yang merupakan hakikat dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ditandai pada nomor .... A. 1, 2, dan 3 B. 1, 2, dan 4 C. 1, 2, dan 5 D. 1, 3, dan 5 E. 2, 4, dan 5

Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: D/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal HOTS karena melalui bebarapa proses tahapan berfikir mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mengaitkan

11


: PPKn : X/I : 2013

Kompetensi Dasar

:



: :

Nilai-nilai dan moral dalam konstitusi

Level Kognitif

:

L 3 / Hot’s

Peserta didik dapat mengaitkan isi dan pokok pikiran Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar

Soal: Hubungan antara pokok pikiran pertama Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pembangunan Nasional adalah … . a. b. c. d. e.

berhasilnya pembangunan nasional dipengaruhi oleh cita-cita moral rakyat yang luhur pembangunan nasional berjalan lancar apabila didasarkan pada musyawarah untuk mufakat berhasilnya pembangunan nasional dipengaruhi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berhasilnya pembangunan nasional sangat ditentukan oleh persatuan segenap bangsa indonesia pembangunan nasional berjalan lancar apabila dilandasi keadilan bagi seluruh rakyat indonesia

Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: D/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal HOTS karena hanya melalui beberapa tahap proses berfikir

12


: PPKn : X/ I : 2013

Kompetensi Dasar

:


: : :

Mendeskripsikan instrument hukum dan peradilan internasional HAM Instrumen Hukum HAM. Menguraikan instrument hukum HAM L1

Soal: Konsep hak asasi manusia bukan hanya tercantum dalam pernyataan hak asasi manusia sedunia atau deklarasi-deklarasi lainnya, melainan juga dituangkan dalam sejumlah konvensi. Konvensi adalah.... A. perjanjian yang disepakati B. hukum yang sudah ditetapkan C. Undang-undang tertulis D. perjanjian antara dua negara E. hukum atau aturan tidak tertulis


13


: PPKn : XI/I : 2013

Kompetensi Dasar

:


: : :

Menampilkan peran serta dalam upaya penghormatan dan penegakkan HAM di Indonesia Tantangan dlm menegakkan Hak Asasi Manusia Dapat mengidentifikasi pengertian HAM Lot’s

Soal: Hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dimiliki oleh seseorang ... . a. Sejak lahir yang merupakan anugerah Tuhan YME b. Sejak menjadi warga negara yang syah c. Sejak lahir di dunia sampai mati d. Sejak menikah dan punya anak e. Sejak umur 17 tahun sebagai warga negara

Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: A /1 Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS karena hanya melalui 1 proses tahapan berfikir

14

pemajuan,


: PPKn : XI/I : 2013

Kompetensi Dasar

:

Mendeskripsikan peradilan HAM di Indonesia


: : :

Lembaga peradilan HAM di Indonesia Megidentifikasi ciri HAM L1

Soal:

Berikut ini yang sesuai antara sifat dan arti HAM yang berarti umum ditunjukkan oleh pilihan jawaban .... A. B. C. D. E.

utuh universal hakiki permanen kekal

Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: B/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS karena hanya melalui 1 proses tahapan berfikir

15


: PPKn : X/I : 2013

Kompetensi Dasar

:

Menganalis upaya pemajuan, penghormatan dan penegakkan HAM di Indonesia.


: :

Macam-macam Hak Asasi Manusia Menganalisis peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakkan HAM di Indonesia.

Level Kognitif

:

L 3 / Hot’s

Soal:

Perhatikan pernyataan berikut. 1) Hak-hak asasi pribadi ( personal right ) 2) Hak menduduki jabatan di lembaga internasional 3) Hak-hak asasi politik (political right ) 4) Hak-hak dalam pembangunan 5) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture right ) Perkembangan pemaknaan HAM ditunjukkan dalam pernyataan di atas . Berikut ini yang bukan merupakan pengelompokan HAM di dunia internasional adalah pernyataan nomor.... A. 1, 2, dan 3 B. 1, 2, dan 4 C. 1 dan 5 D. 2 dan 4 E. 2, 3, dan 4

Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: D/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal HOT’S karena hanya melalui beberapa tahapan proses berfikir

16


: PPKn : XI/1 : 2013

Kompetensi Dasar

:

3.1 Mendeskripsikan peradilan HAM di Indonesia


: : :

Lembaga peradilan HAM di Indonesia Menjelaskan peradilan internasional HAM. L1

Soal:

Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM melibatkan beberapa lembaga seperti Mahkamah Internasional, Pengadilan Ad Hoc , MA, Komnas HAM, Jaksa Agung. Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM di Indonesia dilakukan oleh ..... A. B. C. D. E.

Komnas HAM Jaksa Mahkamah Agung Pengadilan HAM Mahkamah Konstitusi


17


: PPKn : XII/2 : 2013

Kompetensi Dasar

:


: :

Level Kognitif

:

Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara. Dinamika pengelolaan kekuasaan negara Menganalisis pola hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten L 3 / Hot’s

Soal: Setiap awal tahun anggaran Presiden mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. DPR memiliki fungsi budgeting menelaah dan mengkaji rancangan anggra tersebut. Pola kerka antara dua lembaga negara merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara … a. Tertutup dan rahasia b. Objektif dan subjektif c. Mendalam dan tertutup d. Terbuka dan bertanggung jawab e. Praktis dan praksis

Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: D/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal HOTS karena melalui beberapa tahapan berfikir

18


: PPKn : XII/2 : 2013

Kompetensi Dasar

:


: :

Level Kognitif

:

Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara. Dinamika pengelolaan kekuasaan negara Menganalisis pola hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten L 3 / Hot’s

Soal: Bacalah dengan seksama pernyataan di bawah ini! 1. Presiden sebagai kepala pemerintahan 2. Presiden tidak dapat membubarkan DPR 3. Menteri – Menteri Negara di angkat dan di berhentikan oleh Presiden 4. Menteri negara bertanggungjawab kepada DPR 5. Pemerintahan cenderung stabil 6. Menteri Negara di angkat atas persetujuan DPR Pernyataan di atas yang merupakan ciri ciri sistem pemerintahan Indonesia adalah …. a. 1, 2, 3 dan 4 b. 1, 2, 3 dan 5 c. 2, 3, 4 dan 5 d. 1, 3, 4 dan 5 e. 2, 3, 4, dan 6

Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: C/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal HOTS karena melalui beberapa tahapan berfikir/jenjang berfikir

KARTU SOAL NOMOR 21 (PILIHAN GANDA) Mata Pelajaran Kelas/Semester Kurikulum Kompetensi Dasar

: PPKn : XI/ 1 : 2013 :

3.1 Menganalisis kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

19

Materi

:

Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM

Indikator Soal Level Kognitif

: :

Menyimpulkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM

L 3 / Hot’s

Soal: Pelanggaran HAM dapat diindikasikan deangan munculnya keridaksesuaian atas kondisi nyang seharusnya terjadi, misalnya setiap morang harus saling menghargai. Ketika terjadi kondisi saling ejek, saling menghina, dan sebagainya, berarti sudah menunjukkan timbulnya pelanggaran HAM. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya berkaitan dengan masalahmasalah pembunuhan, penyiksaan, tetapi berkaitan dengan .... A. B. C. D.

pertahanan dan keamanan tindak pidana khusus dan umum hal-hal yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari penyelesaian hukum yang adil

E. peningkatan kualitas sumber daya manusia

Pedoman Penskoran: C/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal HOTS karena 2. Melalui beberapa tahapan berfikir 3. Mengunakan KKO menyimpulkan


: PPKn : XI/ 1 : 2013

Kompetensi Dasar

:

Materi

:

Indikator Soal

:

Menerapkan pasal-pasal yang mengatur tentang warga negara dan penduduk

Level Kognitif

:

L2

Menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan Pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan

Soal: Menurut UUD NRI Tahun 1945, yang menjadi warga negara Indonesia adalah.... A. Orang-orang yang mendiami wilayah Indonesia selama 5 tahun B. Orang-orang yang mendiami wilayah Indonesia selama 10 tahun C. Oranng-orang asing yang dinikahi warga negara Indonesia D. Orang-orang menunjukan kesetiaan pada pemerintah Republik Indonesia E. Orang-orang Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara

20

Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: E/1 Keterangan: 1.Soal ini termasuk soal MOTS karena Menunjukkan dua tahapan berfik

KARTU SOAL NOMOR 23 (PILIHAN GANDA) Mata Pelajaran Kelas/Semester Kurikulum Kompetensi Dasar Materi

: PPKn : XII/ 1 : 2013 : Memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman : Tugas dan kewengan kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun

Indikator Soal

:

1945 Mengidentifikasikan tugas dan kewengan kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945

Level Kognitif

:

L1

Soal:

Pernyatan di bawah ini yang bukan merupakan kewenangan MK adalah .... A. menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 B. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU C. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 D. Memutus pembubaran Partai Politik E. Memutus sengketa hasil Pemilu Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: B/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS karena 3. hanya menggunakan 1 tahapan berfikir (mengidentifikasi)

21


: PPKn : XII/ 1 : 2013

Kompetensi Dasar

:

3.3. Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara


: : :

Struktur pemerintahan daerah Menunjukan susunan pemerintahan daerah

L1

Soal:

Susunan pemerintahan daerah adalah terdiri atas.... A. Bupati/walikota dan DPRD B. Pemerintah daerah dan DPRD C. Kepala daerah dan perangkat daerah D. Kepala daerah dan kepala dinas-dinas di daerah E. Bupati/walikota dan kepala instansi daerah

Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: A/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS karena 4. hanya menggunakan 1 tahapan berfikir (menunjukan)

KARTU SOAL NOMOR 25 (PILIHAN GANDA) Mata Pelajaran Kelas/Semester Kurikulum Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal

: PPKn : XII/1 : 2013 : Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebaga warga negara : Jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia : Mengidentifikasikan jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia

Level Kognitif

:L1

Soal:

Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam pasal 26 – 34 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut ini adalah salah satu kewajiban warga negara Indonesia.... 22

A. Status kewarganegaraan B. persamaan kedudukan dalam hukum C. persamaan dalam kedudukan dalam pemerintahan D. mendapatkan pendidikan E. Menjunjung hukum dan pemerintahan

Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: E/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS karena 2. hanya menggunakan 1 tahapan berfikir (mengidentifikasi)


: PPKn : XII/1 : 2013

Kompetensi Dasar

:

Menganalisis kasus pelanggaran kewajiban sebaga warga negara


: :

Faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban

Level Kognitif

:

L1

hak

dan

pengingkaran

Menjelaskan faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban

Soal:

Terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak orang lain dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari terutama disebabkan oleh faktor .... A. Minimnya kontrol masyarakat secara langsung B. Jumlah aparat penegak hukum masih kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduk C. Ringannya hukuman yang dijatuhkan D. Sikap egoisme dari sebagian anggota masyarakat E. Adanya krisis kepercayaan kepada pemerintah Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: D/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS karena 2. hanya menggunakan 1 tahapan berfikir (menunjukkan)

23

KARTU SOAL NOMOR 27 (PILIHAN GANDA) Mata Pelajaran Kelas/Semester Kurikulum Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal Level Kognitif Soal: Hubungan melampaui A. B. C. D. E.

: PPKn : XII/1 : 2013 : : : :

Mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan internasional Pola hubungan internasional Menjelaskan makna hubungan internasonal

L1

yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan batas-batas ketatanegaraan merupakan pengertian umum dari ... Hubungan luar negeri Hubungan antar bangsa Hubungan Internasional Hubungan regional Hubungan diplomatik

Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: C/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS karena 3. hanya menggunakan 1 tahapan berfikir (menjelaskan)


: PPKn : XII/2 : 2013

Kompetensi Dasar Materi

: :

Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan internasional Bentuk-bentuk kerja sama yang dikembangkan Indonesia berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kerja sama yang dikembangkan Indonesia L1

Soal: Perhatikan pernyataan berikut ! 1 Memprakarsai berdirinya NATO (North Athlantic Treaty Organization ) 2 Terlibat dalam misi perdamaian PBB dengan mengirimkan Tentara Garuda ke negara-negara konflik 3 Memprakarsai pennyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika ( KAA ) pada tahun 1955 4 Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non –Blok ( GNB ) 24

5 Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan 162 negara Pernyataan yang menunjukkan perwujudan poltik luar negeri Indonesia yang bebas bebas aktif adalah ... A. 1, 2, 3, dan 4 B. 1, 2, 3, dan 5 C. 1, 2, 4, dan 5 D. 1, 3, 4, dan 5 E. 2, 3, 4, dan 5 Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: E/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS karena hanya melalui 1 proses tahapan berfikir (menunjukkan)


: PPKn : XII/2 : 2013

Kompetensi Dasar

:

Materi

:

Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Menganalisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika Strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi ancaman militer Menerapkan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 tentang strategi untuk mengatasi ancaman L2

Soal: Sesuai isi pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, strategi yang digunakan Indonesia dalam menghadapi ancaman militer adalah dengan menggunakan ... A. Politik luar negeri yang bebas dan aktif B. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat C. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta ( Sishankamrata ) D. Meningkatkan kerjasama dengan negara lain dalam kerangka prinsip saling percaya dan tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri E. Menjaga wilayah laut yang rawan dilanggar oleh negara tetangga Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran: C/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal MOTS karena melalui 2 proses tahapan berfikir

25


: PPKn : XI/1 : 2013

Kompetensi Dasar

:


: :

Level Kognitif

:

3.7 Menganalisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal Karakteristik Negara kesatuan Republik Indonesia. Mengidentifikasikan karakteristik Negara kesatuan Republik Indonesia L1

Soal: Perhatikan pernyataan berikut ini ! 1. Bentuk negara kesatuan 2. Bentuk negara federal 3. Bentuk pemerintahan republik 4. Negara kepulauan bercirikan nusantara 5. Bentuk pemerintahan monarki Dari pernyataan di atas, yang merupakan karakteristik NKRI adalah pada nomor ... A. 1, 2, dan 3 B. 1, 3, dan 4 C. 2, 3, dan 4 D. 2, 4, dan 5 E. 3, 4, dan 5



:.PPKn :.XII/2 : K 13

Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal

: : :

Level Kognitif

:

3.5. Mengevaluasi peran IIndonesia dalam hubungan Internasional Hubungan Internasional

Siswa dapat menjelaskan asas hubungan Internasional C2

Soal: 26

Dalam melaksanakan hubungan internasional harus berlandaskan pada azas hubungan internasional. Asas hokum internasional yang melaksanakan hokum bagi semua orang dan semua barang yang ada diwilayahnya, disebut asas…. A. kebebasan B. Mencakup semua C. Kenegaraan D. Kepentingan umum E. Territorial

Kunci/Pedoman Penskoran:E/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal lots 4. ..................................... 5. ..................................... 6. .....................................


:.PPKn :.XII/2 : K 13

Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal

: : :

Level Kognitif

:

Mengevaluasi peran IIndonesia dalam hubungan Internasional Hubungan Internasional

Siswa dapat menganalisis kasus hubungan Internasional C4 / Lot’s

Soal:

Kasus Gayus tambunan tersangka kasus mafia pajak melarikan diri ke Singapura, Gayus dijemput oleh tim satgas pemberantasan mafiua hokum kembali ke Indonesia untuk menjalani proses hokum di Indonesia. Identifikasi kasus tersebut sesuai dengan asas hokum internasional yang mana? A. territorial B. kepentingan umum C. kebangsaan D. modus vevendi E. pakta san servanda

27

Kunci/Pedoman Penskoran: C/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS


:.PPKn :.XII/2 : K 13

Kompetensi Dasar

:

3.3 Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara dipusat dan daerah berdasarkan UUD NRI 1945dalam mewujudkann tujuanj negara


: :

Dinamika pengelolaan kekuasaan negara

Level Kognitif

:

Siswa dapat menganalisi struktur pemerintahan pusat setelah amandemen C4

Soal:

Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar sebelum adanya amandemen terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.Setelah amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 .Ada beberapa perubahan berkaitan dengan kekuasaan presiden diantaranya.... A. Presiden berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan membuat UU B. Presiden tidak lagi berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan membuat UU C. Presiden berwenang untuk mengangkat anggota MPR dari utusan golongan,utusan daerah,unsur TNI D. Dalam memberi amnesty,abolisi,grasi dan rehabilitasi tanpa pertimbangan dari lembaga negara yang lain

28

E. Presiden sebagai panglima tertinggi

Kunci/Pedoman Penskoran: B/1

Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS


:.PPKn :.XII/2 : K 13

Kompetensi Dasar

:

3.3 Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara dipusat dan daerah berdasarkan UUD NRI 1945dalam mewujudkann tujuanj negara


: :

Dinamika pengelolaan kekuasaan negara

Level Kognitif

:

Siswa dapat menganalisi struktur pemerintahan pusat setelah amandemen C4 / Hot’s

Soal:

Mahkamah Agung adalah lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman. Adapun wewenangnya adalah … A. B. C. D. E.

Menguji Undang Undang terhadap UUD Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara Mengusulkan pengangkatan hakim agung Menguji peraturan perundangan dibawah UU terhadap UU Memutus perselisihan hasil pemilukada

Kunci/Pedoman Penskoran: D/1

Keterangan: Soal ini termasuk soal HOTS .

29


:.PPKn :.XII/2 : K 13

Kompetensi Dasar

:

Menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila


: :

Pengakuan dan Penghormatan HAM

Level Kognitif

:

Siswa Dapat menganalisis HAM dalam nilai instrumental Pancasila C2

Soal:

Hak asasi juga dijamin dalam nilai-nilai instrumental Pancasila. Perwujudan nilai instrumental umumnya berbentuk ketentuan – ketentuan konstitusional. Yang merupakan nilai instrumental Pancasila dalam menjamin penegakan HAM di Indonesia adalah…. A.. UU No 32 /2004 B.. UU No 39 /1999 C. UU No.17 / 2003 D. UU no. 58 / 2005 E. UU no. 1 / 2004 Kunci/Pedoman Penskoran: B/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS . KARTU SOAL NOMOR 36 (PILIHAN GANDA) Mata Pelajaran Kelas/Semester Kurikulum

:.PPKn :.XII/2 : K 13

Kompetensi Dasar

:


: : :

3.1 Menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentative dan saling berhubungan antara aspek ideal. Instrumental dan praksis sila-sila Pancasila HAM Dapat memberikan contoh kasus pelanggaran HAM C3

Soal: 30

Menurut UU no 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur tentang pelanggaran HAM berat, diantaranya genosida dan kejahatan kemanusiaan. Yang merupakan contoh kasus genosida adalah… a. Perampokan disertai dengan pembunuhan yang sadis yang terjadi di Pulo Mas,Jakarta b.Sopir bus yang ugal ugalan sehingga terjadi kecelakan beruntun dan menewaskan 2 5 orang c.Kerusuhan Tanjung Priok 12 September 1984 yang menewaskan 24 orang, 36 luka berat dan 19 orang lukan ringan. d. Penyiksaan yang dilakukan seorang ibu terhadap anak kandungnya sendiri di Probolinggo e. Pembunuhan missal terhadap 40.000 0rang rakyat Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda yang dipimpin kapten Westerlling pada tanggal 12 Desember 1946 Kunci/Pedoman Penskoran: E/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal MOTS .


:.PPKn :.XII/2 : K 13

Kompetensi Dasar

:


: :

Level Kognitif

:

3.4 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Siswa dapat menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara C2

Soal:

Dibawah ini yang merupakan pelanggaran hak sesuai dengan pasal 28 adalah… a. Tidak ada lapangan pekerjaan yang disediakan [pemerintah b. Gloria yang memiliki paspor Perancis. c. Warga Cina yang sangat sulit dalam kepengurusan kewarganegaraan d. Saifudin wartawan yang terbunuh karena sangat kritis dalam mengungkap berbagai kasus. e. Membuang sampah di sembarang tempat. 31

Kunci/Pedoman Penskoran: D/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS


:.PPKn :.XII/2 : K 13

Kompetensi Dasar

:


: :

Level Kognitif

:

Memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman Dinamika Pengelolaan Negara

Dapat menjelaskan ketentuan konstitusi tentang keuangan negara C3/ Hot’s

Soal:

Pernyataan dibawah ini yang benar adalah ... . a. APBN merupakan gambaran pengelolaan keuangan Negara yang berisi pendapatan dan hutang-hutang Negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. b. APBN merupakan gambaran utuh pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan Negara yang ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. c. APBN merupakan gambaran pengelolaan keuangan Negara yang berisi pendapatan dan pengeluaran Negara untuk masa lima tahun mendatang. d. APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan Negara yang ditetapkan setiap lima tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. e. APBN merupakan rancangan anggaran pendapatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR

Kunci/Pedoman Penskoran: D/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal HOTS

32


:.PPKn :.XII/2 : K 13

Kompetensi Dasar

:


: :

Level Kognitif

:

Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara Hak dan kewajiban warga negara

Dapat menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara C2

Soal:

Berikut ini factor – factor yang menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban Warga Negara , kecuali…… a. b. c. d. e.

Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara Penegakan supremasi hokum dan demokrasi Ketidaktegasan aparat penegat hokum Penyalahgunaan teknologi Sikap egois dan terlalu mementingkan diri sendiri

Kunci/Pedoman Penskoran: B/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS

33


:.PPKn :.XII/2 : K 13

Kompetensi Dasar

:


: : :

Menganalisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal Penyelenggaraan negara NKRI

Siswa dapat menjelaskan karakteristik negara kesatuan C3

Soal:

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan. Istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia.Berikut ini yang bukan merupakan karakteristik negara kesatuan adalah…. a. bentuk negara yang wewenang legislative tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislative nasional b. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintahan pusat. c. Negara yang bersusun jamak yang terdiri dari negara-ne gara bagian d. Hanya ada satu pemerintahan,satu kepala negara dan satu badan legislative e. Kedaulatan negara merupakan kedaulatan sempurna yaitu berdaulat keluar maupun kedalam.

Kunci/Pedoman Penskoran: C/1 Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS

KARTU SOAL NOMOR 1 (URAIAN) Mata Pelajaran Kelas/Semester Kurikulum

:PPKn :XI/I :2013

Kompetensi Dasar Materi

: :

Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

6.2.

Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional

Tahap-tahap perjanjian internasional Siswadapat menjelaskan tahapan perjanjian internasionaldengantepat L1

34

Soal : 1.

Sebut dan jelaskan 3 tahap-tahap perjanjian internasinal !

PEDOMAN PENSKORAN No. 1.

2.

3.

Uraian Jawaban/Kata Kunci

Skor

Perundingan : merupakan perjanjian tahap pertama antar pihak/Negara tentang objek tertentu.

1

Penandatanganan : untuk perjanjian bersifat bilateral penandatanganan dilakukan oleh memteri luar negeri,sedangkan untuk perjanjian multilateral dianggap sah jika 2/3 peserta hadir dan memberikan suara. Ratifikasi: penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan.

Total Skor

1 1 1

1 1 6

Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS karenamenggunakan 1 proses berfikirdalamjenjang level yang samayaitumengingatdanmenjelaskan


:PPKn :XI/I :2013

Kompetensi Dasar

:


: :

Level Kognitif

:

3.2.

Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakkan HAM di Indonesia . HambatandalamPenegakkan HAM di Indonesia

Menguraikanhambatan dan tantangan dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakkan HAM di Indonesia L1

Soal:

35

2.

Dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakkan HAM di Indonesia memiliki hambatan dan tantangan. Sebutkan 4hambatan umum dalam pelaksanaan dan penegakkan HAM di Indonesia!


Uraian Jawaban/Kata Kunci Kondisi sosial dan budaya Komunikasi dan informasi Kebijakan pemerintah Perangkat perundangan

Skor 1 1 1 1

Total Skor

4

Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS karenamenggunakan 1 proses berfikirdalamjenjang level yang samayaitumengingat


:PPKn :X :2013

Kompeten si Dasar Materi Indikator Soal

:

3.5

: :

SistemHukumdanperadilannasional

Level Kognitif

:

Memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI.

Mendeskripsikanpenggolongandanpengklasifikasianhukumberdasarkankepustaka anilmuhukum

L1

Soal: Apa yang dimaksud dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis ?

PEDOMAN PENSKORAN No.

Uraian Jawaban/Kata Kunci

36

Skor

1.

hukum tertulis adalah hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur , dibukukan atau juga tidak dibukukan. hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk melalui prosedur formal

1

Total Skor

2

1

Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS karenamenggunakan 1 proses berfikirdalamjenjang level yang samayaitumengingat

KARTU SOAL NOMOR 4 (URAIAN) Mata Pelajaran Kelas/Semester Kurikulum Komp etensi Dasar Materi Indikat or Soal Level Kognit if

:PPKn :XII/II :2013

: 3.6 Menganalisisstrategi yang diterapkannegaraIndoensaiadalammenyelesaikanancamanterhadapnegaradala mmemprkokohpersatuandenganbingkaiBhinnekaTunggaklIka : Memperkokoh persatuan dan kesatuan : Siswa dapat menjelaskan ancamanterhadapnegaradalamkehidupan berbangsa

yang mengutamakan persatuan : L1

Soal: Salah satu ancaman yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ancaman nir militer. Jelaskan4 faktor ancaman nirmiliter (non militer )


Uraian Jawaban/Kata Kunci Masuknya budaya asing yang mempengaruhi rasa cinta dan bangga warga negara Indonesia pada budaya Indonesia Masuknya paham (ideology)negara asing yang ingin menggantikan ideologi NKRI Lunturnya rasa cinta pada tanah air Lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari 37

Skor 1 1 1 1

Total Skor

4

Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS karenamenggunakan 1 proses berfikirdalamjenjang level yang samayaitumenjelaskan


:PPKn :X :2013

Kompetensi Dasar

:

3.3 Menganalisis perkembangandemokrasidalamkehidupanbermasyarakat, berbangsadanbernegara


: :

Demokrasidalamkerangka NKRI

Level Kognitif

:

Siswa dapat menyebutkan kewenangan- kewenangan pemerintah pusat

L1

Soal: Sebutkan 4 urusan yang hanyamenjadikewenanganpemerintahpusatdantidakdiberikankepadapemerintahdaerah !


Uraian Jawaban/Kata Kunci a. b. c. d.

Skor 1 1 1 1 1

Politik Luar Negeri Pertahanan dan Keamanan Peradilan/Yustitusi Moneter dan fiskal nasional

e. Agama

5 Keterangan: Soal ini termasuk soal LOTS karenamenggunakan 1 proses berfikirdalamjenjang level yang samayaitumengingat

38

Kartu Soal Paket 4+KUNCI

Recommend Documents