KAP DI SUSUN OLEH :
NAMA MK
:MIRZA ZAILINA RESKY
: SISTEM POLITIK INDONESIA (Zulfiandi, S IP,MA) NIM : 1510103010031 1510103010031 FAKULTAS : FISIP JURUSAN : ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA ACEH DARUSALAM, BANDA ACEH
( Zulfiandi, S IP,MA) LITERATUR REVIEW : Kapabilitasi Sistem Politik
Kapabilitasi Sistem Politik
Suatu wilayah sistem politik harus memiliki kapabilitas dalam menghadapi kenyataan dan tantangan terhadap masa depan wilayahnya. Pada era sekarang ini prestasi sistem politik suatu wilayah dapat diukur dari kemampuan dalam melakukan peyelesaian dalam menghadapi masalah baik dari dalam maupun luar negeri serta mempersiapkan segala usaha untuk
menghadapi tantangan demi tantangan kedepannya. Atau dengan kata lain lebih
berorientasi terhadap aspek nyata seperti pertumbuhan ekonomi yang meningkat, stabilitas sosial yang optimal , sistem politik yang baik dan lain sebagainya. Kapabilitas sistem politik juga merupakan kemampuan sistem politik dalam menghadapi tantangan , baik dari dinamika dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu negara. Penggunaan konsep kapabilitas politik akan berguna bila kita hendak melihat bagaimana kinerja sistem politik itu sendiri, termasuk perubahan-perubahan dalam kinerja itu terjadi. Dengan menggunakan konsep kapabilitas politik kita dapat mengambarkan bagaimana
sistem
politik
itu
bekerja,
baik
seperti
pada
masa
reformasi
dan
membandingkannya dengan masa orde baru, serta efek dari perkembanganya terhadap masa sekarang ini , tidak bisa dipungkiri
bahwa semua wilayah politik memiliki kapabilitasi
politik yang berbeda-beda, dan telah mengalami sepak terjang dari kapabilitasi itu yang sedemikian rupa. Untuk melihat kapabilitas sistem politik kita harus melihat lima kategori kapabilitasi sistem politik itu sendiri yang didasarkan pada klasifikasi mengenai inputs atau outputs sistem politik (Budi Winanrno,2007: 113). Dengan membahas bagaimana kapabilitas sistem politik itu sendiri terbentuk maupun terbangun atas
5 dasar yang berbeda yaitu, kapabilitas ekstraktif, kapabilitas distributif,
kapabilitas regulatif, kapabilitas simbolik, kapabilitas responsif dan kapabilitas nasional maupun internasional. Kapabilitas ektsraktif
merupakan ukuran-ukuran kinerja sistem politik dalam
mengumpulkan sumber-sumber material dan manusia dari lingkungan domestik maupun internasional. (Budi Winarno ,2007: 113). Kapabilitas ini juga menyangkut sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah politik, semakin maju dan semakin tinggi teknologi yang digunakan oleh suatu wilayah maka akan semakin baik pula cara
pengoptimal segala sumber daya alam yang dimilikinya , agar wilayah tersebut menjadi wilayah strategis ekonomi . Jadi, kita dapat melihat dan mengukur tingkat kapabilitasi suatu wilayah dengan cara memperhatikan kapabilitasi ekstraktif wilayah tersebut. contohnya kita melihat dampak dari kapabilitasi ekstraktif Indonesia kita sendiri, Kemampuan ekstraktif Indonesia dalam hal ini dapat dilihat dari pengelolahan PT. ARUN, PT.FREEPORT dan penanaman modal asing yang seharusnya akan memberikan pemasukan modal bagi pemerintah baik berupa pajak ataupun yang lainya. Namun pada kenyataanya sumber- sumber materil
tersebut belum
mampu mengelolah sumber daya alam untuk mensejahterakan rakyat, malahan masyarakat indonesia masih banyak yang hidup dalam kemiskinan bahkan kemalaratan, padahal secara real sumber daya alam Indonesia telah melimpah ruah tapi tak terkendali cara penggunaanya dengan baik. Kapabilitas regulatif merupakan suatu regulatif yang merujuk pada aliran control perilaku individu dan relasi- relasi kelompok dalam sistem politik . (Budi Winarno ,2007:113).
Kapabilitasi ini juga menyangkut bagaimana sistem politik dalam membuat
peraturan- peraturan dari tingkat tinggi maupun tingkat rendah dengan kata lain dapat menjadi simbol untuk suatu wilayah politik tersebut dalam menjamin perbuatan masyarakatnya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak melanggar hukum, apabila masyarakat tersebut melanggar hukum mereka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang telah berlaku dan disepakati bersama. Kita dapat melihat kapabilitas sistem politik yang baik suatu wilayah dengan cara memperhatikan kemampuan dalam menyusun undang- undang, mengatur serta mengawasi dan mengendalikan tingkah laku masyarakat baik secara invidu, kelompok,organisasi, perusahaan dll. sehingga mereka dapat patuh dan taat kepada undang- undang yang berlaku, dan membawa kehidupan yang nyaman , damai dan tentram , serta membuat kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan keinginan penyelenggaraan Negara. Dilihat dari segi kritis, malah yang terjadi di Indonesia kita sendiri, regulasi yang seharusnya hadir untuk mengontrol dan mengendalikan tingkah laku dalam berjalannya sistem politik terkadang disalah gunakan para pembuat regulasi, dengan cara membentengi diri melalui peraturan yang dibuatnya. Sungguh, tidak efektif sekali, kemampuan politik ini dalam halnya dikarenakan masih banyak mafia hukum serta marak aksi premanisasi yang terjadi tanpa aparat Negara yang mampu mencegahnya,.
Kapabilitasi distributif merupakan merujuk kepada kemapuan sistem politik dalam mengalokasikan barang- barang, jasa layanan, penghargaan, status, dan berbagai kesempatan yang berasal dari individu
dan kelompok (Budi Winarno ,2007:113).. Struktur pajak
barangkali dapat dapat dilihat sebagai aspek distributif sistem politik. Kapabilitasi ini juga dilihat dari kemampuan sistem politik tersebut dalam membagikan sumber daya manusia tersebut
ke
seluruh
wilayah
nasional
dengan
seadill-
adilnya
(Duryadi
Muhammad,2009:156). Saat ini masalah kesenjagan dalam distribusi pendapat dan kekayaan tidak pernah mendapatkan perhatian secara serius. Seperti dalam hal pelayanan kesehatan
semakin
mahalnya biaya kesehatan membuat masyarakat miskin tidak lagi memperoleh pelayanan dan yang kaya memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Kapabilitasi simbolik merupakan merujuk pada tuntutan- tuntutan perilaku simbolik elit- elit politik mempertontonkan keagungan dan kekuasaan Negara dalam waktu ancaman dan kesempatan- kesempatan, harapan- harapan akan norma atau komunikasi kebijakan yang intens dari elit politik (Budi Winarno ,2007:114). Menurut Gabriel Almond kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara efektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sebuah sistem politik (Sjamsuddin Nazarudin, 1993:231). Kapabilitasi ini juga berkaitan dengan kharisma seorang pemimpin. Apabila pemimpin tersebut mempunyai kharismatik yang tinggi wilayah kekuasaan politik yang di pimpinnya juga akan semakin maju. Kapabilitasi responsif . Jika kapabilitas ekstraktif, regulative,redistributif , dan simboli k berhubungan dengan pengambaran pola- pola outputs sistem politik kedalam lingkungan eksternal maupun internal, maka kapabilitas respontif merujuk kepada kemapuan jsistem politik untuk menangkap tuntutan – tuntutan yang berasal dari lingkungan domestik dan inrernasional (Budi Winarno ,2007:114). Dengan kata lain kapabilitas sistem lebih pada merupakan persolan inputs sistem politik yang berasal dari masyarakat dan lingkungan internasional, se rta outputs. Kapabilitasi ini juga menyangkut bagaimana sistem politik dapat bertahan menghadapi dinamika dan tekanan- tekanan baik internal maupun eksternal.
Kapabilitas ini juga memandang terhadap kapabilitasi dalam menciptakan daya tanggap kepada masyarakat dan dalam negeri maupun internasional dengan membangun hubungan interaksi dengan luar negeri untuk menciptakan tujuan nasional suatu wilayah. Jika masyarakat aktif dalam menjalin hubungan kerja sama pasti kehidupan mereka dapat terjamin dan layak. Negara tersebut tidak mempunyai masalah dalam menghadapi tingkat infalsi , pengangguran dan lain sebagainya(Duryadi Muhammad,2009:156) Dengan demikian kapabilitasi sangat mempengaruhi perkembangan sistem politik disuatu Negara terhadap 5 dasar yang telah tercantum diatas, hal tersebut semua konsep dalam sistem politik mempengaruhi satu sama lain dan menunjang untuk keberhasilan suatu Negara yang baik dan maju.
Daftar pustaka Winarno, Budi.2007.sistem politik Indonesia.yongyakarta.Medpress Sjamsuddin, Nazaruddin.1993.Dinamika Sistem Politik Indonesia.Gramedia Pustaka Utama Suryadi,Budi.2006.Kerangka
Analisis
Sistem
Politik
Indonesia.IAIN
deepublish(googlebooks)http://books.google.co.id Duryadi,Muhammad.2009.sistem politik.Jongjakarta.Gramedia pustaka
