KERANGKA ACUAN KERJA BANTEK PENYUSUNAN RENCANA DETAIL DETAIL TA TATA RUANG (RDTR) DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR
I. LAT LATAR BEL BELAK AKAN ANG G Ruang uang diliha dilihatt sebaga sebagaii wadah wadah inter interaks aksii sosia sosial, l, ekono ekonomi mi dan budaya budaya antara manusia dengan manusia lainnya, ekosistem dan sumber daya buatan. Interaksi ini tidak dengan sendirinya berlangsung secara seimbang dan saling mengun menguntun tungk gkan an berbag berbagai ai pihak pihak karena karena adany adanya a perbed perbedaa aan n kemam kemampua puan, n, kepentingan serta perkembangan ekonomi yang dinamis dan akumulatif. Oleh karena itu ruang perlu ditata agar dapat memelihara keberlanjutan lingkungan dan member memberik ikan an dukun dukungan gan terhad terhadap ap kelangs elangsun ungan gan hidup hidup manus manusia ia serta serta makhluk hidup lainnya. Sesuai pasal 59 !5 tahun "#!# tentang enyelenggaraan enataan Ruang, setiap Rencana $ata Ruang %ilayah &abupaten'&ota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten'kota yang perlu disusun Rencana (etail $ata Ruang uang dan peratu peratura ran n )onas )onasiny inya. a. *agian *agian dari dari wilaya wilayah h yang yang akan akan dis disus usun un rencana detail tata ruang dan peraturan )onasi tersebut merupakan kawasan perkotaan, kawasan strategis kota, atau kawasan strategis kabupaten. &awasan perkotaan pada hakekatnya adalah pusat kegiatan ekonomi yang yang berfun berfungsi gsi mewuju mewujudk dkan an efekti efekti+ta +tas s dan dan e+sien e+siensi si pemanf pemanfaat aatan an ruang ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, dengan demikian maka kawasan perkotaan perlu dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan ruang *erdasarkan R$R% &abupaten Samosir, &awasan erkotaan angururan adalah adalah bagian bagian yang perlu diperinc diperincii penataan penataan ruangnya. ruangnya. aka dalam upaya upaya pengendalian pembangunan yang lebih terinci perlu disusun Rencana (etail $ata $ata Ruang Ruang dan eraturan eraturan -onasinya. -onasinya. Oleh karena karena dalam Rencana $ata $ata Ruang Ruang %ilayah &abupaten Samosir disebutkan bahwa &awasan erkotaan angururan adalah kawasan yang masih memerlukan rencana detail tata ruang, maka disusunlah rencana detail tata ruang ruang yang yang dileng dilengka kapi pi denga dengan n peratu peratura ran n )onas )onasii sebag sebagai ai salah salah satu satu dasar dasar dalam pengendalian penataan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana rencana tata bangunan bangunan dan lingku lingkungan ngan bagi bagi )ona)ona )ona)ona yang pada rencan rencana a detail tata ruang ditentukan sebagai )ona yang penanganannya diprioritaskan.
KAK BANTEK BANTEK PENY PENYUSUN USUNAN AN RDTR RDTR DAN PERA PERATURAN TURAN ZONA ZONASI SI KAW KAWASAN ASAN PERKOT PERKOTAAN PANGUR PANGURURA URAN N
Page 1
II. DASAR DASAR PERTIM PERTIMBANG BANGAN AN /dapun pertimbangan yang mendasari perlunya disusunnya R($R dan eraturan -onasi &awasan erkotaan angururan adalah sebagai berikut0 !. /rah /rahan an sert serta a kebij ebijak akan an yang yang tert tertua uang ng di dala dalam m Renca encana na $ata ata Ruang uang %ilayah %ilayah 1R$R 1R$R%2 %2 &abupat &abupaten en Samosir Samosir perlu perlu dijabark dijabarkan an pelaksan pelaksanaann aannya ya di dalam Rencana (etail $ata Ruang dan eraturan -onasi. ". erk erkemba embang ngan an kegia egiata tan n baru baru yang yang relat elatif if sang sangat at cepa cepatt yang yang haru harus s diakomodasi dalam Rencana (etail $ata Ruang. 3. /danya /danya perkemba perkembangan ngan jaringan jaringan transpor transportasi tasi dalam bentuk bentuk prasarana prasarana dan peningkatan fungsi dan intensitasnya. /dapun dasar hukum yang melandasi enyusunan Rencana (etail $ata Ruang dan eraturan -onasi &awasan &awasan erkotaan angururan ini adalah0 !. 4ndangundang 4ndangundang Republik Republik Indonesia Indonesia o. o. "6 $ahun $ahun "##" tentang tentang *angunan *angunan 7edung. ". 4ndan ndang gun undang dang
Repu epublik blik
Indo Indon nesia esia
o.
8
$ahun
"## "# #
tenta entan ng
engelolaan Sumber (aya /ir. 3. 4ndangu 4ndangundan ndang g Republik Republik Indonesia Indonesia o. "5 $ahun $ahun "## tentang tentang Sistem erencanaan embangunan asional. . 4nda 4ndang ng4 4nd ndan ang g
Repub epubli lik k
Indo Indone nesi sia a
o. o.
3"
$ahun ahun
"## "# #
tent tentan ang g
Indo Indone nesi sia a
o. o.
33 $ahun ahun
"## "# #,,
tent tentan ang g
emerintahan (aerah. 5. 4nda 4ndang ng4 4nd ndan ang g
Repub epubli lik k
erimbangan &euangan /ntara emerintah usat dan (aerah. :. 4ndangundang 4ndangundang Republik Republik Indonesia Indonesia o. 36 $ahun "##6 tentang tentang ;alan. 8. 4ndang4ndang 4ndang4ndang Republik Republik Indonesia Indonesia o. o. ": $ahun $ahun "##8 tentang enataan Ruang. 6. 4ndangundang 4ndangundang Republik Republik Indonesia Indonesia o. 3# $ahun "##8 tentang tentang
Repub epubli lik k
Indo Indone nesi sia a
o. o.
!"
$ahun ahun
"##6 "# #6
tent tentan ang g
erubah erubahan an &edua /atas /atas 4ndangu 4ndangundan ndang g o. 3" $ahun "## tentang tentang emerintahan (aerah. !#.4n !# .4nda dang ngu und ndan ang g
Repub epubli lik k
Indo Indone nesi sia a
o. o.
!6
$ahun ahun
"##6 "# #6
tent tentan ang g
Indo Indone nesi sia a
o. o.
5!
$ahun ahun
"##6 "# #6
tent tentan ang g
engelolaan Sampah. !!.4n !! .4nda dang ng4 4nd ndan ang g
Repub epubli lik k
embentukan &ota $angerang Selatan. !".eraturan emerintah o. 35 $ahun !993 tentang Sungai. !3.eraturan emerintah o. :9 $ahun !99: tentang elaksanaan =ak dan &ewaji &ewajiban ban serta serta *entuk *entuk dan $ata >ara eran Serta Serta asyarak asyarakat at (alam (alam enataan Ruang. !.eraturan emerintah o. !# $ahun "### tentang $ingkat &etelitian eta untuk enataan Ruang %ilayah.
KAK BANTEK BANTEK PENY PENYUSUN USUNAN AN RDTR RDTR DAN PERA PERATURAN TURAN ZONA ZONASI SI KAW KAWASAN ASAN PERKOT PERKOTAAN PANGUR PANGURURA URAN N
Page 2
!5.eraturan emerintah o. 3: $ahun "##5 tentang eraturan elaksanaan 4ndangundang Republik Indonesia o. "6 $ahun "##" tentang *angunan 7edung. !:.eraturan emerintah o. 3 $ahun "##: tentang ;alan. !8.eraturan emerintah o. 6 $ahun "##6 tentang $ahapan, $ata >ara enyusunan,
engendalian,
dan
elaksanaan
Rencana
embangunan (aerah. !6.eraturan emerintah o. ": $ahun "##6 tentang Rencana $ata Ruang %ilayah asional. !9.eraturan emerintah o. "8 $ahun "##6 tentang enetapan &awasan Strategis asional. "#.eraturan emerintah o. " $ahun "##6 tentang engelolaan Sumber (aya /ir. "!.eraturan emerintah o. 3 $ahun "##6 tentang /ir $anah. "".eraturan emerintah o. !5 $ahun "#!# tentang enyelenggaraan enataan Ruang. "3.&eputusan residen o. 58 $ahun !969 tentang &riteria &awasan *udidaya. ".&eputusan residen o. 3" $ahun !99# tentang engelolaan &awasan @indung. "5.&eputusan residen o. :" $ahun "##8 tentang Aasilitas 4mum. ":.ermendagri o. " $ahun !968 tentang edoman enyusunan Rencana &ota. "8.ermendagri
o.
$ahun
!99:
tentang
edoman
erubahan
emanfaatan @ahan erkotaan. "6.ermendagri o. ! $ahun "##8 tentang Ruang $erbuka =ijau &awasan erkotaan. "9.ermendagri o. ! $ahun "##6 tentang edoman erencanaan &awasan erkotaan. 3#.&epmendagri o. !8 $ahun "## tentang edoman &oordinasi enataan Ruang (aerah. 3!.ermen 4 o. "#'R$''"##8 tentang edoman $eknis /spek Aisik dan @ingkungan
KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page 3
III. TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT $ujuan yang hendak dicapai dengan terselenggaranya Rencana (etail $ata Ruang 1R($R2 dan eraturan -onasi &awasan erkotaan angururan ini antara lain 0 a.
enciptakan keseimbangan dan keserasian yang pada prinsipnya merupakan upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaan ruang bagianbagian wilayah kota pada khususnya.
b.
enciptakan kelestarian l ingkungan p emukiman d an kegiatan kota yang merupakan usaha menciptakan hubungan yang serasi antar manusia
dan
lingkungannya,
yang
tercermin
dari
pola
intensitas
penggunaan ruang kecamatan pada umumnya dan bagian wilayah kota pada khususnya. c.
eningkatkan daya guna dan hasil pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan secara optimal yang tercermin dalam penetapan sistem kota dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan +sik untuk masingmasing bagian wilayah kota secara terukur baik kualitas maupun kuantitas.
d.
engarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian pengawasan pelaksanaan pembangunan +sik untuk masingmasing bagian wilayah kota secara terukur baik kualitas maupun kuantitas.
e.
embantu
penetapan
prioritas
pengembangan
kota
untuk
dijadikan pedoman bagi tertib bangunan dan tertib pengaturan ruang secara rinci. Sedangkan fungsi tersusunnya R($R dan eraturan -onasi adalah 0 a. enyiapkan perwujudan ruang, dalam rangka melaksanakan program program pembangunan. b. enjaga
konsistensi
pembangunan
dan
keserasian
perkembangan
berwawasan perkotaan dengan R$R% &abupaten Samosir. c. enjaga
konsistensi
perwujudan
ruang
kawasan
perkotaan
melalui
pengendalian programprogram pembangunan perkotaan. Sementara manfaat tersusunnya R($R dan eraturan -onasi &awasan erkotaan angururan ini, bagi pemerintah adalah0 a.
Sebagai
pedoman
untuk
memberikan
Ijin
emanfaatan Ruang 1IR2B b.
Sebagai pedoman untuk mengesahkan site plan 1Rencana $apak2B
KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page 4
c.
Sebagai pedoman bagi pengaturan intensitas bangunan setempatB
d.
Sebagai pedoman bagi pelaksanaan program pembangunan.
IV. RUANG LINGKUP 4.1 Ru!" L#!"$u% W#&' Ruang lingkup perencanaan dalam R($R dan eraturan -onasi &awasan erkotaan angururan meliputi wilayah yang mencakup kawasan yang mencirikan areal perkotaan. (elineasi lingkup kawasan yang menjadi wilayah
perencanaan perlu didiskusikan
lagi
dengan
pemerintah
setempat.
4. Ru!" L#!"$u% K*"#+! Secara garis besar lingkup kegiatan dalam pekerjaan ini terdiri atas 0 !. Tahap pengumpulan a!a an "n#$%ma&" , berupa 0 •
pengumpulan
hasil
studi
terkait,
literatur,
peraturan
perundangundangan •
pengumpulan data sekunder 1tabular maupun spasial'peta2 dari berbagai instansi pemerintah terkait
•
pengumpulan data primer 1wawancara maupun kuesioner2 dari berbagai instansi pemerintah terkait maupun non instansi serta masyarakat.
•
obser?asi lapangan
eta dasar yang digunakan adalah berasal dari */<(/ &abupaten Samosir, *akosurtanal atau dinas'instansi terkait. ". Tahap Ien!"'(a&" p$!en&" an pe%ma&alahan pem)angunan an pe%*u+uan %uang (a*a&anB •
$injauan terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan, diantaranya R$R% &abupaten Samosir.
•
$injauan terhadap kemampuan +sik wilayah perencanaan
•
$injauan
terhadap isuisu
strategis di
dalam
wilayah
perencanaan 3. Tahap Anal"&"& yang meliputi0 •
/nalisis Aisik (asar 1kemiringan tanah, morfologi, topogra+, hidrologi, geologi dll2 untuk menghasilkan daya dukung dan daya tampung lingkungan 1&@=S2
•
/nalisis &ependudukan 1jumlah, distribusi, struktur2
•
/nalisis Struktur elayanan &egiatan
KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page ,
•
/nalisis ;aringan prasarana dalam perkotaan
•
/nalisis
engembangan
SektorSektor
otensial
1basis
ekonomi, ekonomi lokal, prospek pertumbuhan ekonomi, sektor informal2 •
/nalisis erkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasanB erkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan didasarkan
atas
sektor'kegiatan
hasil
potensial,
analisis daya
kependudukan,
dukung
lingkungan,
kebutuhan prasarana dan sarana lingkungan, sasaran pembangunan
kawasan
yang
hendak
dicapai,
dan
pertimbangan e+siensi pelayanan erkiraan kebutuhan tersebut mencakup0
erkiraan kebutuhan pengembangan kependudukanB
erkiraan
kebutuhan
pengembangan
ekonomi
perkotaanB erkiraan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi
perkotaanB erkiraan kebutuhan pengembangan lahan perkotaan
1kebutuhan ekstensi+kasiBkebutuhan intensi+kasi2
erkiraan ketersediaan lahan bagi pengembangan.
erkiraan
kebutuhan
prasarana
dan
sarana
perkotaan. /nalisis pemanfaatan lahan perumahan yang sudah
•
berijin
namun
belum
dibangun
1lahan
tidur2,
yang
mencakup0
Identi+kasi kebijakan perijinan yang sudah diterbitkan
lotting area sesuai perijinan yang sudah diterbitkan
&ondisi eksisting dan rencana penggunaan sesuai ijin yang diterbitkan
Sinkronisasi permukiman,
baik
perencanaan pemanfaatan
antar lahan
kawasan maupun
jaringan sarana dan prasarana.
Optimalisasi pemanfaatan lahan
Interkoneksitas dengan jaringan sarana dan prasarana
yang
telah
ada
1termasuk
dengan
permukiman tidak tertata2
KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page -
•
/nalisis $ransportasi
•
/nalisis penanganan banjir
•
/nalisis
penanganan
kawasan
pemukiman /nalisis
•
1pengangguran,
penanganan
keamanan,
masalah
masyarakat
miskin,
sosial dan
penyakit masyarakat lainnya2. . Pe%umu&an Ren.ana De!a"l Ta!a Ruang an Pe%a!u%an Z$na&" erumusan
ini
berdasarkan
pada
perkiraan
kebutuhan
pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang. ,/ 0ela(u(an
"&(u&"
pem)aha&an
dalam
tahapan
kegiatan
penyusunan @aporan endahuluan, @aporan /ntara dan @aporan /khir dengan melibatkan instansi terkait dan nara sumber lainnya demi
mendapatkan
rancangan
yang
komprehensif
dan
operasional untuk diterapkan.
V. MUATAN RENCANA uatan Rencana (etail $ata Ruang dan eraturan -onasi &awasan erkotaan angururan terdiri atas0
1. Tuu! P*!+! Ru!" W#&' P*-*!!! $ujuan penataan ruang wilayah perencanaan merupakan nilai dan'atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah 1R$R%2 kabupaten'kota dan apabila diperlukan dapat dilengkapi dengan prinsip prinsip. $ujuan penataan ruang wilayah perencanaan lebih mengarah ke tema kawasan sehingga tujuan berisi tema yang akan direncanakan di wilayah perencanaan. $ujuan penataan ruang wilayah perencanaan berfungsi sebagai acuan untuk penyusunan rencana pola ruang, penyusunan rencana jaringan, penetapan bagian dari wilayah R($R yang diprioritaskan penanganannya, dan penyusunan peraturan
)onasiB serta menjaga konsistensi dan
keserasian pembangunan kawasan perkotaan dengan Rencana$ata Ruang %ilayah &abupaten'&ota. erumusan tujuan penataan ruang wilayah perencanaan didasarkan atas arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam R$R% kabupaten'kotaB isu strategis wilayah perencanaan, yang antara lain dapat berupa potensi, masalah, dan urgensi'keterdesakan penangananB dan karakteristik wilayah perencanaan.
KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page
$ujuan
penataan
ruang
wilayah
perencanaan
dirumuskan
dengan
mempertimbangkan0 a. keseimbangan kabupaten'kotaB
dan
keserasian
antarbagian
dari
wilayah
b. fungsi dan peran wilayah perencanaanB c. potensi in?estasiB d. kondisi sosial dan lingkungan wilayah perencanaanB e. peran masyarakat untuk turut serta dalam pembangunanB dan f. prinsipprinsip yang merupakan penjabaran tujuan tersebut.
. R*!! P/& Ru!" Rencana pola ruang dalam R($R &abupaten'&ota merupakan rencana distribusi sub )ona peruntukan 1hutan lindung, )ona yang memberikan perlindungan terhadap )ona bawahannya, )ona perlindungan setempat, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, R$=, dan penggunaan lainnya2 ke dalam blokblok. eta pola ruang juga berfungsi sebagai )oning map bagi eraturan -onasi, baik apabila eraturan -onasi dipisah maupun disatukan dengan R($R. Rencana pola ruang berfungsi0 a. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial, ekonomi, serta kegiatan pelestarian fungsi lingkungan dalam wilayah perencanaanB b. sebagai dasar penerbitan i)in pemanfaatan ruangB c. sebagai
dasar
penyusunan
Rencana
$ata
*angunan
dan
@ingkunganB d. sebagai dasar penyusunan rencana jaringan prasarana R($R. Rencana pola ruang R($R terdiri atas0 a.
-ona @indung yang meliputi0 !2
)ona =utan @indungB
"2
)ona yang memberikan perlindungan terhadap )ona bawahannya, yang meliputi )ona bergambut dan )ona resapan airB
32
)ona
perlindungan
setempat,
yang
meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, )ona sekitar danau atau waduk, )ona sekitar mata airB
KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page
2
)ona ruang terbuka hijau 1R$=2 kota, yang antara lain meliputi taman R$, taman R%, taman kota dan pemakamanB
52
)ona suaka alam dan cagar budayaB
:2
)ona
rawan
bencana
alam,
yang
antara lain meliputi )ona rawan tanah longsor, )ona rawan gelombang pasang, dan )ona rawan banjirB -ona ini digambarkan dalam peta terpisahB 82
)ona lindung lainnya.
b.
-ona *udidaya yang meliputi0 !2
)ona perumahan yang dapat dirinci ke dalam
perumahan
dengan kepadatan0
sangat tinggi,
tinggi,
sedang, rendah, dan sangat rendahB *ila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam rumah susun, rumah kopel, rumah deret, rumah tunggal, rumah taman, dan sebagainyaB "2
)ona
perdagangan
dan
jasa
yang
meliputi perdagangan jasa deret dan perdagangan jasa tunggalB *ila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam pasar tradisional, pasar modern, pusat perbelanjaan, dan sebagainyaB 32
)ona
perkantoran
yang
meliputi
perkantoran pemerintah dan perkantoran swastaB 2
)ona sarana pelayanan umum yang meliputi sarana pelayanan umum pendidikan, sarana pelayanan umum transportasi, sarana pelayanan umum kesehatan, sarana pelayanan
umum
olahraga,
sarana
pelayanan
umum
sosial
budaya, sarana pelayanan umum peribadatanB 52
)ona industri yang meliputi industri kimia dasar, industri mesin dan logam dasar, industri kecil, dan aneka industriB
:2
)ona Ruang $erbuka on =ijau 1R$=2B
82
)ona wilayah
perkotaan
namun
khusus
tidak
1yang
termasuk
selalu
ke
ada
dalam
di
)ona
sebagaimana dimaksud pada angka ! sampai dengan angka :2 meliputi )ona untuk keperluan pertahanan dan keamanan, )ona Instalasi embuangan /ir @imbah 1I/@2, )ona $empat engolahan /khir 1$/2, dan instalasi penting lainnyaB dan
KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page
62
)ona lainnya 1yaitu0 )ona yang tidak selalu ada di kawasan perkotaan2 antara lain seperti pertanian, pertambangan, dan pariwisata.
0. R*!! J-#!"! P--! Rencana jaringan prasarana merupakan pengembangan hierarki sistem jaringan prasarana yang ditetapkan dalam rencana struktur R$R% &abupaten'&ota. ateri dari rencana jaringan prasarana R($R meliputi 0 a.
Rencana ;aringan ergerakan
Rencana jaringan pergerakan dalam R($R merupakan seluruh jaringan primer dan jaringan sekunder pada wilayah perencanaan yang meliputi0 jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan,dan jaringan jalan lain
nya
yang
tidak
termasuk
dalam
jaringan
pergerakan
yang
direncanakan dalam R$R%, terdiri atas0 !2 jaringan jalan arteri primer dan sekunderB "2 jaringan jalan kolektor primer dan sekunderB 32 jaringan jalan lokal primer dan sekunderB 2 jaringan jalan lingkungan sekunderB 52 jaringan jalan lainnya yang meliputi 0 i.
jalur kereta api termasuk kereta bawah tanah,monorail,dan stasiun
ii. jalur
pelayaran
penyebrangan,
untuk dan
kegiatan
angkutan
pelabuhan'
dermaga
sungai,
danau,
pada
wilayah
perencanaan 1jika ada2B iii. jalan masuk dan keluar terminal barang serta terminal orang' penumpang sesuai ketentuan yang berlaku 1terminal tipe /, * dan > hingga pangkalan angkutan umum2B i?. jaringan jalan
moda transportasi umum 1jalan masuk
dan
keluarnya terminal barang' orang hingga pangkalan angkutan umum dan halte2B jalan masuk dan keluar parkirB ?. sistem jaringan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda. b.
Rencana engembangan ;aringan
KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page 1
Rencana pengembangan jaringan energi'listrik menjabarkan tentang jaringan
distribusi
dan
pengembangannya
berdasarkan
prakiraan
kebutuhan energi'listrik di wilayah perencanaan yang terdiri atas0 !2 jaringan subtransmisi yang berfungsi menyalurkan daya listrik dari sumber daya besar 1pembangkit2 menuju jaringan distribusi primer 1gardu induk2 yang terletak di wilayah perencanaan 1jika ada2B "2 jaringan distribusi primer 1jaringan S4$4$, S4$<$, S4$$2 berfungsi menyalurkan
daya
listrik
dari
jaringan
subtransmisi
menuju
jaringandistribusi sekunder, infrastruktur pendukung pada jaringan distribusiprimer meliputi 0 i. gardu
induk
berfungsi
menurunkan
tegangan
dari
jaringan
subtransmisi 18#5## k?2 menjadi tegangan menengah 1 "# k?2 ii. gardu hubung berfungsi membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusiB jaringan distribusi sekunder berfungsi untuk menyalurkan' menghubungkan 32 daya listrik tegangan rendah ke konsumen, infrastruktur pendukung pada jaringan distribusi sekunder adalah gardu distribusi yang berfungsi menurunkan tegangan primer 1 "# k?2 menjadi tegangan sekunder 1""#? '36# ?2B 2 penjabaran
jaringan
pipa
minyak
dan
gas
bumi,
di wilayah
perencanaan 1jika ada2B 1sesuai 44 no."# tahun "##" tentang &etenagalistrikan,&epmen
no.6:5
tahun
"##3
tentang
edoman enyusunan Rencana 4mum &etenagalistrikan2
4.P*!*+%! B"#! 2-# W#&' P*-*!!! '!" D#%-#/-#+$! P*!!"!!!' enetapan
bagian
dari
wilayah
perencanaan
yang
diprioritaskan
penanganannya merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan
kedalam
rencana
penanganan
bagian
dari
wilayah
perencanaan yang diprioritaskan. enetapan
bagian
penanganannya melindungi,
dari
wilayah
berfungsi memperbaiki,
perencanaan
untuk
yang
diprioritaskan
mengembangkan,
melestarikan,
mengkoordinasikan
keterpaduan
pembangunan, dan' atau melaksanakan re?italisasi di kawasan yang bersangkutan, yang dianggap memiliki prioritas tinggi dibandingkan bagian dari wilayah perencanaan lainnyaB sebagai dasar penyusunan rencana yang lebih teknis, seperti R$*@ dan rencana teknis pembangunan
KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page 11
yang lebih rinci lainnyaB
sebagai pertimbangan dalam penyusunan
indikasi program utama R($R. enetapan
bagian
dari
wilayah
perencanaan
yang
diprioritaskan
penanganannya minimum harus memuat0 a.
@okasi @okasi
adalah
tempat
bagian
dari
wilayah
perencanaan
yang
diprioritaskan penanganannya. @okasi bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganan nya perlu digambarkan dalam peta. *atas
delineasi
diprioritaskan
lokasi
bagian
dari
penanganannya,
wilayah
perencanaan
dapat
dilakukan
yang
dengan
mempertimbangkan0 !.
batas +sik, seperti blok dan subblokB
".
fungsi kawasan, seperti masingmasing )ona dan sub)onaB
3.
wilayah administratif, seperti R$, R%, kelurahan, kecamatan, dan wilayah perencanaan'desaB
.
penentuan secara kultural tradisional 1traditional culturalspatial units2, seperti desa adat, gampong, dan nagariB
5.
penentuan kawasan
berdasarkan
kota
lama,
kesatuan
lingkungan
karakter
sentra
tematis,
seperti
perindustrian
rakyat,
kawasan sentra pendidikan, dan kawasan permukiman tradisionalB dan :.
penentuan berdasarkan jenis kawasan, seperti kawasan baru yang berkembang
cepat,
kawasan
terbangun
yang
memerlukan
penataan,kawasan dilestarikan, kawasan rawan bencana, dan kawasan gabungan atau campuran. b.
$ema enanganan $ema penanganan adalah program utama untuk setiap lokasi. $ema penanganan bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya, dapat meliputi0 !.
perbaikan melalui
prasarana,
penataan
1perbaikan
sarana,
dan
lingkungan
kampung2,
perbaikan
blok'kawasanB
permukiman desa
pusat
contohnya
kumuh'nelayan pertumbuhan,
perbaikan kawasan,serta pelestarian kawasanB ".
pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok'kawasanB contoh nya melalui peremajaan kawasan, pengembangan kawasan
KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page 12
terpadu, re?italisasi kawasan, serta rehabilitasi danrekonstruksi kawasan pascabencanaB 3.
pembangunan
baru
prasarana,
sarana,
dan
blok'kawasan,
contohnya melalui pembangunan kawasan permukiman 1&awasan Siap
*angun'
@ingkungan
Siap
*angun*erdiri
Sendiri2,
pembangunan kawasan terpadu, pembangunan desa agropolitan, pembangunan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa 1&$"(2, pembangunan kawasan perbata san, dan pembangunan kawasan pengendalian ketat 1highcontrol )one2B .
pelestarian' pengendalian
pelindungan
kawasan
blok'kawasan,
pelestarian,
contohnya
re?italisasi
melalui
kawasan,
serta
pengendalian kawasan rawan bencana.
3. A-! P*!5+! Ru!" /rahan pemanfaatan ruang dalam R($R kabupaten'kota merupakan upaya
mewujudkan
R($R
dalam
bentuk
program
penataan
ruang'pengembangan untuk wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 1lima2 tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan. /rahan pemanfaatan ruang ini bersifat optional dalam penyusunannya dan tergantung oleh kebutuhan daerah masingmasing rogram
dalam rencana pemanfaatan ruang apabila dibuat dalam
dokumen R($R &abupaten'&ota memuat0 a.
rogram emanfaatan Ruang 4tama, merupakan programprogram pengembangan wilayah perencanaan yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana di wilayah perencanaan sesuai tujuan penataan ruang wilayah perencanaan. rogram pemanfaatan ruang ini dapat memuat kelompok program sebagai berikut0 !.
perwujudan rencana pola ruang di wilayah perencanaan, meliputi0 i.
perwujudan )ona lindung pada wilayah perencanaanB dan
ii. perwujudan )ona budi daya pada wilayah perencanaan, dapat meliputi0 1a2 perwujudan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di wilayah perencanaanB 1b2 perwujudan ketentuan pemanfaatan ruang untuk setiap jenis pola ruang 1)ona2 jika peraturan )onasi terpisah dari dokumen R($RB KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page 13
1c2 perwujudan intensitas pemanfaatan ruang blokB dan 1d2 perwujudan tata massa bangunan. ".
program perwujudan rencana jaringan prasarana di wilayah perencanaan, meliputi0 i. perwujudan pusat pelayanan kegiatan di wilayah perencanaanB dan ii.
perwujudan
sistem
jaringan
prasarana
untuk
wilayah
perencanaan, yang mencakup pula sistem prasarana nasional dan wilayah'regional di dalam wilayah perencanaan, dapat meliputi0 1a2 perwujudan sistem jaringan pergerakan di wilayah perencanaanB 1b2 perwujudan sistem jaringan energiB 1c2 perwujudan sistem jaringan kelistrikanB 1d2 perwujudan sistem jaringan telekomunikasiB 1e2 perwujudan sistem air minumB 1f2 perwujudan sistem drainaseB 1g2 perwujudan sistem air limbahB dan 1h2 perwujudan sistem jaringan lainnya sesuai kebutuhan wilayah perencanaan. 3.
perwujudan penetapan bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya, dapat meliputi0 i. perbaikan prasarana, sarana, dan blok'kawasan ii. pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok'kawasanB iii.
pengembangan
kembali
prasarana,
sarana,
dan
blok'kawasanBdan i?. pelestarian'pelindungan blok'kawasan
b. c.
@okasi, tempat dimana usulan program akan dilaksanakan. *esaran, merupakan perkiraan jumlah satuan masingmasing usulan
program
utama
pengembangan
wilayah
yang
akan
dilaksanakan. d.
Sumber
endanaan,yang
dapat
berasal
dari
/*(
kabupaten'kota,/*( pro?insi, /*, swasta, dan'atau masyarakat. e.
Instansi elaksana, yang merupakan pihakpihak pelaksana program utama
yang
meliputi
pemerintah
1sesuai
dengan
kewenangan
masingmasing pemerintahan2, swasta, serta masyarakat. f.
%aktu dan $ahapan elaksanaan, usulan program direncanakan dalam kurun waktu perencanaan "# 1dua puluh2 tahun yang dirinci
KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page 14
setiap
5
1lima2
tahunan,
sedangkan
masingmasing
program
mempunyai durasi pelaksanaan yang ber?ariasi sesuai kebutuhan. enyusunan program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 tahunan R; (aerah &abupaten'kota.
6. P*-+u-! Z/!#
eraturan -onasi bermanfaat dalam0 !. menjamin dan menjaga kualitas lokal minimum yang ditetapkanB ".
menjaga kualitas dan karakteristik )ona dengan meminimalkan kegunaan'penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik )onaB serta
3. meminimalkan gangguan'dampak negatif terhadap )ona.
.
K/%/!*! M+*-# P*-+u-! Z/!#
eraturan -onasi memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan
intensitas
pemanfaatan
bangunan,
ketentuan prasarana
ruang,
dan
ketentuan
sarana
tata
minimum,
massa
ketentuan
tambahan, ketentuan khusus, standar teknis, teknik pengaturan )onasi, ketentuan pelaksanaan dan ketentuan perubahan peraturan )onasi.
7.
P*!"*&/%/$$! M+*-#
engelompokan materi terdiri atas materi wajib dan materi optional. ateri wajib adalah materi yang harus ada dalam peraturan )onasi. ateri optional adalah materi yang dapat dimasukkan dalam peraturan )onasi apabila dianggap perlu. &omponen dari materi wajib berupa0 a. &etentuan kegiatan dan penggunaan lahanB b. &etentuan intensitas pemanfaatan ruangB c. &etentuan tata masa bangunanB d. &etentuan prasarana dan sarana minimumB e. &etentuan pelaksanaanB f. &etentuan perubahan peraturan )onasi.
&omponen dari materi optional berupa0 a. &etentuan tambahanB b. &etentuan khususB c. Standar teknisB
KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page 1,
d. $enik pengaturan )onasi.
1. K/%/!*! 2-# +*-# 8#7 '#+u9 . K*+*!+u! K*"#+! 2! P*!""u!! L! &etentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan ruang yang diperbolehkan, bersyarat secara terbatas, diperbolehkan bersyarat dan tidak diperbolehkan pada suatu )ona.
&etentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan berdasarkan ketentuan maupun standar yang terkait dengan pemanfaatan ruang, ketentuan dalam peraturan bangunan setempat dan ketentuan khusus
bagi
unsur
bangunan'komponen
yang
dikembangkan,
misalnya pompa bensin, base transcei?er station dan sebagainya.
&omponen &etentuan $eknis -onasi, terdiri dari 0
K&#:$# I C emanfaatan (iperbolehkan'(ii)inkan Sifatnya sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. =al ini berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah &abupaten'&ota terhadap pemanfaatan tersebut.
K&#:$# T C emanfaatan *ersyarat secara $erbatas emanfaatan bersyarat secara terbatas mengandung arti bahwa pemanfaatannya mengandung batasanbatasan sebagai berikut0 !2 pembatasan
pengoperasian,baik
dalam
bentuk
pembatasan
waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub)ona ataupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkanB "2 pembatasan intensitas ruang, baik &(*, &@*, &(=, jarak bebas, atau
pun
ketinggian
bangunan.
embatasan
ini
dilakukan
pemerintah kota' kabupaten dengan menurunkan nilai maksimum dan meninggikan nilai minimum dari intensitas ruang dalam peraturan )onasiB 32 pembatasan diusulkan
jumlah
telah
ada
pemanfaatan, serta
jika
mampu
pemanfaatan
melayani
dan
yang belum
memerlukan tambahan 1contoh, dalam sebuah )ona perumahan yang
telah
cukup
jumlah
fasilitas
peribadatannya2
maka
pemanfaatan tersebut tidak boleh diijinkan atau diijinkan terbatas dengan pertimbanganpertimbangan khusus.
K&#:$#
B
C
emanfaatan *ersyarat
$ertentu
;ika sebuah
KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page 1-
pemanfaatan ruang memiliki tanda * atau merupakan pemanfaatan bersyarat
tertentu,
berarti
persyaratanpersyaratan
untuk
mendapatkan
ijin,
diperlukan
ersyaratan
ini
diperlukan
tertentu.
mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya. ersyaratan ini berupa bersyarat umum dan bersyarat spesi+k. >ontoh untuk bersyarat umum antara lain0 !2
penyusunan dokumen /(/@B
"2
penyusunan 4paya engelolaan @ingkungan 14&@2 dan 4paya emanmantauan @ingkungan 14@2B
32
penyusunan /nalisis (ampak @alulintas 1/(/@I2
2
mengenakan biaya dampak pembangunan 1de?elopment impact fee2, dan'atau aturan disinsentif lainnya.
>ontoh untuk bersyarat spesi+k yaitu mendapatkan persetujuan dari tetangga sekitarnya'ketua R$ dan lain sebagainya.
K&#:$# ; C emanfaatan yang $idak (iperbolehkan &arena sifatnya tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan disekitarnya.
enentuan I,$,* dan D untuk kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu )onasi didasarkan pada 0 !2 ertimbangan 4mum ertimbangan 4mum berlaku untuk semua jenis penggunaan lahan, antara lain yaitu 0 kesesuaian dengan arahan dalam rencana
tata
ruang
kabupaten'kota,
keseimbangan
antara
kawasan lindung dan budidaya dalam suatu wilayah, kelestarian lingkungan 1perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan air, udara dan ruang bawah tanah2, toleransi terhadap tingkat gangguan dan dampak terhadap peruntukan yang ditetapkan, kesesuaian dengan kebijakan pemerintah daerah kabupaten'kota diluar rencana tata ruang yang ada. "2 ertimbangan &husus ertimbangan &husus berlaku untuk masingmasing karakteristik guna lahan,kegiatan atau komponen yang akan dibangun dan dapat disusun berdasarkan rujukan terhadap ketentuan maupun standar yang berkaidengan pemanfaatan ruang, rujukan terhadap ketentuan dalam peraturan bangunan setempat dan rujukan terhadap ketentuan khusus bagi unsur bangunan'komponen yang KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page 1
dikembangkan.
7. K*+*!+u! I!+*!#+ P*!5+! Ru!" &etentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan mengenai besaran
pembangunan
yang
diperbolehkan
pada
suatu
)ona
berdasarkan batasan0
1) K/*:#*! D- 7!"u!! M$#u (KDB M$#u) enetapan &oe+sien (asar *angunan aksimum didasarkan pada pertimbangan tingkat pengisian'peresapan air 1&(= inimum2, kapasi sitas drainase, jenis enggunaan @ahan.
) K/*:#*! L!+# B!"u!! M$#u (KLB M$#u) enetapan besar &@* aksimum didasarkan pada pertimbangan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana 1jalan2 dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan serta ekonomi dan pembiayaan.
0) K*+#!""#! B!"u!! M$#u 4) K/*:#*! D- <#u M#!#u (KD< M#!#u) &oe+sien dasar =ijau inimum adalah koe+sien yang dapat digunakan
untuk
mewujudkan
Ruang
$erbuka
=ijau
dan
diberlakukan secara umum pada suatu )onasi. ertimbangan besar &(=
inimum
didasar
kan
pada
pertimbangan
tingkat
pengisian'peresapan air, kapasitas drainase.
*eberapa
aturan
lain
dapat
ditambahkan
dalam
Intensitas
emanfaatan Ruang, antara lain 0
1) K/*:#*! T%$ B**!+ M$#u (KTB M$#u) &oe+sien $apak *asement aksimum didasarkan pada batas &(= inimum yang ditetapkan
) K/*:#*! W#&' T*-7!"u! M$#u (KWT M$#u) rinsip penetapan &%$ sama dengan penetapan &$* tetapi dalam unit blok 1bukan persil2
0) K*%2+! B!"u!! +u U!#+ M$#u &epadatan *angunan ditetapkan berdasarkan pertimbangan faktor kesehatan 1ketersediaan air bersih, sanitasi, sampah, cahaya mata hari, aliran udara dan ruang antar bangunan2, faktor sosial 1ruang terbuka pri?at, pri?asi, perlindungan dan jarak tempuh terhadap fasilitas
lingkungan2,
keterbatasan
faktor
teknis
1resiko
lahan untuk bangunan'rumah2,
kebakaran
dan
faktor ekonomi
1biaya lahan, ketersedi aan dan ongkos penyediaan pelayanan KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page 1
dasar2
4) K*%2+! P*!2u2u$ M#!#u
. K*+*!+u! T+ M B!"u!! &etentuan tata masa bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada suatu )onasi.
&omponen ketentuan tata masa bangunan minimum terdiri atas 0 garis sempadan bangunan minimum dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan dan estetika, tinggi bangunan maksimum atau minimum yang ditetapkan dengan mempertimbangkan
ke
selamatan,
resiko
kebakaran,
teknologi,estetika dan parasarana dan jarak bebas antar bangunan minimum yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukkan dan ketinggian bangu nan serta tampilan
bangunan
1optional2
yang
mempertimbangkan
warna
bangunan, bahan bangunan,tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan serta keserasian dengan lingkungan sekitarnya.
2. K*+*!+u! P--! 2! S-! M#!#u &etentuan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar +sik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman dengan menyediakan prasarana dan sarana yang sesuai untuk mendukung berfungsinya )ona secara optimal.
rasarana
yang diatur dalam
prasarana
parkir,
kelengkapan
jalan
bongkar serta
peraturan
muat,
dimensi
kelengkapan
)onasi
dapat
jaringan
prasarana
berupa
jalan
lainnya
dan yang
dianggap perlu untuk mendukung berfungsinya )ona secara optimal.
ateri aturan merujuk pada ketentuan prasarana yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait .
*. K*+*!+u! P*&$!! &etentuan pelaksanaan terdiri dari0 !2 ketentuan ?ariansi pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan kelu wesan aturan yaitu yang mengatur kelonggaran yang diberikan untuk tidak mengikuti aturan )onasi yang telah ditetapkan tanpa perubahan berarti pada peraturan )onasi . KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page 1
"2 ketentuan insentif' disinsentif yaitu ketentuan yang memberikan insentif bagi pembangunan yang sejalan dengan tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas serta ketentuan disinsentif bagi pembangunan yang menyimpang dan memberikan dampak nega tif bagi masyarakat luas. /ltenatif
bentuk
insentif
antara
lain
adalah
kemudahan
i)in,keringanan pajak, kompensasi, imbalan, pola pengelolaan, subsidi prasarana,
pengalihan
hak
membangun
dan
ketentuan
teknis
lainnya,sedangkan alternatif bentuk disinsentif antara lain adalah perpanjangan prosedur, perketat persyaratan, pajak tinggi, restribusi tinggi, denda,pembatasan prasarana dan lain sebagainya. 32 ketentuan untuk penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan )onasi dimana penggunaan lahan tersebut sudah ada sebelum peraturan )onasi ditetapkan. &etentuan ini dapat diberlakukan bila penggunaan lahan yang tidak sesuai tersebut terbukti memiliki i)in yang sah, diperbolehkan untuk tidak
sesuai
untuk
jangka
waktu
tertentu
atau
dibatasi
perkembangannya atau ditarik i)innya dengan memberikan ganti rugi sesuai dedengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. K*+*!+u! P*-u7! P*-+u-! Z/!# &etentuan perubahan peraturan )onasi ada apabila perda R($R dan perda eraturan -onasi terpisah. /pabila perda R($R dan perda eraturan -onasi menjadi satu, ketentuan perubahan eraturan -onasi mengiku ti ketentuan perubahan perda R($R. /pabila terjadi perubahan dinamika yang bersifat internal maka dapat dilakukan perubahan pada peraturan )onasi setelah mendapat rekomendasi dari tim ahli.enetapan perubahan peraturan )onasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. erubahan peraturan )onasi terdiri dari0 !2 perubahan penggunaan lahanB "2 perubahan intensitas pemanfaatan lahanB 32 perubahan ketentuan tata massa bangunanB 2 perubahan ketentuan prasarana minimumB dan 52 perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan keseluruhan blok'subblok.
&riteria perubahan peraturan )onasi dapat dilakukan bila0 !2 terdapat kesalahan peta dan'atau informasiB "2 rencana yang disusun menyebabkan kerugian bagi masyarakat KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page 2
atau kelompok masyarakatB 32 rencana yang disusun menghambat pertumbuhan perekonomian kotaB 2 permohonan' usulan penggunaan lahan baru menjanjikan manfaat yang besar bagi lingkungan.
erubahan
eraturan
-onasi
dilakukan
dengan
ketetapan
%alikota'*upati dan melalui prosedur peninjauan rencana tata ruang kota 1R$R%'R($R2 sesuai dengan mandat yang diberikan dalam peraturan daerah tentang peraturan )onasi. erubahan ini terdiri dari0 !2 perubahan kecil 1perubahan yang intensitasnya kurang dari !#E dari intensitas awal dan tidak mengubah pola ruang wilayah perencanaan berdasarkan R($R2. 4mumnya berhubungan dengan kondisi +sik bangunanB "2 perubahan besar 1perubahan yang intensitasnya lebih besar dari !#E dari intensitas awal dan mengubah sebagian pola ruang wilayah perencanaan2.
erubahan tersebut dilakukan dengan catatan0 !2 perubahan kecil 1minor ?ariance2 dapat diputuskan %alikota'*upati atau kepala dinas tata kota sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam perda tentang peraturan )onasiB "2 perubahan besar diputuskan oleh %alikota'*upati sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam perda tentang peraturan )onasi.
. K/%/!*! 2-# +*-# /%+#/!& '#+u9 . K*+*!+u! T7! &etentuan tambahan adalah ketentuan lain yang dapat ditambahkan pada suatu )onasi dan belum terakomodasi dalam aturan dasar yang ditujukan
untuk
melengkapi
aturan
dasar
yang
sudah
disusun.&etentuan tamba han berfungsi memberikan penyelesaian pada kondisi yang spesi+k pada )ona tertentu dan belum diatur dalam ketentuan dasar .
7. K*+*!+u! Kuu &etentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan )ona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik )ona dan kegiatannya. Selain itu , ketentuan pada )ona)ona yang digambarkan di peta khusus yang KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page 21
memiliki pertampalan dengan )ona lainnya dapat pula dijelaskan disini.
&omponen &etentuan &husus dapat terdiri dari 0 !2 -ona &eselamatan Operasi enerbangan 1&&O2B "2 -ona >agar *udaya'/datB 32 -ona Rawan *encanaB 2 -ona iliterB 52 -ona usat enelitianB :2 -ona engembangan uklirB 82 -ona @$/, @$4B 62 -ona 7ardu Induk @istrikB 92 -ona Sumber /ir *akuB !#2 -ona *$S. /turan khusus terkait komponen diatas merujuk pada aturan teknis yang
diterbitkan
oleh
instansi
terkait
atau
peraturan
daerah
setempat.
. S+!2- T*$!# Standar teknis adalah aturanaturan teknis pembangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan' standar' ketentuan teknis yang berlaku dan berisi panduan yang terukur dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan. $ujuan
standar
teknis
adalah
memberikan
kemudahan
dalam
menerapkan ketentuan teknis yang diberlakukan di setiap )ona. Standar $eknis dirumuskan berdasarkan Standar asional Indonesia 1SI2 atau ketentuanketentuan lain yang bersifat sektoral dan lokal serta berdasarkan hasil penelitian untuk aspek yang belum diatur dalam standar.
2. T*$!#$ P*!"+u-! Z/!# $eknik pengaturan )onasi adalah ?arian dari )onasi kon?ensional yang dikembangkan
untuk memberikan
keluwesan
dalam
penerapan
aturan )onasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi dilapangan dan penerapan peraturan )onasi dasar. $eknik pengaturan )onasi berfungsi dalam memberikan keluwesan pada
penerapan
peraturan
dasar
yang
disesuaikan
dengan
karakteristik, tujuan pengembangan dan permasalahan yang dihadapi pada )ona tertentu dan memberikan pilihan penanganan pada lokasi tertentu sesuai dengan karakteristik dan tujuan pengembangan )ona. &etentuan yang diberlakukan harus
merujuk
kepada
KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
referensi, Page 22
literatur, kesepakatan dan penelitian khusus sesuai kebutuhan. $eknik pengaturan
)onasi
ini
bersifat
optional
dalam
penyusunannya
tergantung oleh kebutuhan daerah masingmasing.
=. A+u-! I!*!+#5 2! D##!*!+#5 >. P*-##!! ?. K*&*7"! 2! P*-! M'-$+ /. &elembagaan *. eran Serta asyarakat a2 *entuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang b2 *entuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. c2 $ata cara peran serta masyarakat dalam pelaksanaan peraturan )onasi.
J!"$ 8$+u R*!! D*+#& T+ Ru!" 2! P*-+u-! Z/!# K8! P*-$/+! P!"u-u-! 2& @ +u!.
VI. KEWAJIBAN KONSULTAN (alam *antek enyusunan R($R dan eraturan -onasi &awasan erkotaan angururan ini, &onsultan elaksana 1ihak &etiga2 berkewajiban 0 a. bertanggung
jawab
sepenuhnya
terhadap
pelaksanaan
pekerjaan
berdasarkan ketentuan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan. b. menyusun kajian tersebut berdasarkan ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam kerangka acuan kerja. c.
melaksanakan pekerjaannya sampai dengan batas waktu yang telah disepakati.
d. mempresentasikan
hasil
pekerjaannya
dalam
forum
terbuka.
(alam
kesempatan tersebut, konsultan dapat mengundang narasumber yang berkompeten untuk hadir. e. &onsultan dalam melaksanakan pekerjaannya dapat meminta bantuan teknis, baik kepada $im $eknis maupun instansi terkait lainnya untuk memperoleh petunjuk dan pengarahan agar mencapai hasil yang optimal. f.
melaksanakan proses asistensi secara berkala yaitu pada saat0
- Sebelum dan setelah dilaksanakannya
KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page 23
- Setelah pelaksanaan
melaksanakan
pekerjaannya,
konsultan
wajib
melakukan alih
pengetahuan tentang rencana kepada aparat pelaksana daerah dengan cara yang disepakati antara pemerintah daerah dengan konsultan. h. Sebelum melaksanakan pekerjaan, &onsultan diwajibkan untuk menyusun usulan teknik dan biaya yang terdiri dari0
- 4sulan teknik dengan penjelasan terinci tentang metode teknik tahapan kegiatan, waktu penyelesaian dan lainlain.
- 4sulan biaya dengan perincian biaya pada setiap kegiatan yang akan dilakukan.
- rogram kerja, daftar tenaga ahli dan lainlain. VII.
TENAGA A
dan eraturan -onasi &awasan erkotaan angururan ini dibutuhkan $enaga ahli antara lain 0 !. /hli erencanaan %ilayah'&ota 1S" lanologi2, pengalaman minimal 6 tahun. ". /hli @ingkungan 1S! $eknik @ingkungan2, pengalaman minimal 5 tahun. 3. /hli Sipil 1S! $eknik Sipil2, pengalaman minimal 5 tahun. . /hli 7eodesi 1S! $eknik 7eodesi2, pengalaman minimal 5 tahun. 5. /hli $ransportasi 1S! $ransportasi2, pengalaman minimal 5 tahun. :.
/hli /rsitektur 1S! $eknik /rsitektur2, pengalaman minimal 5 tahun.
8. /hli
- $enaga /dministrasi &antor, pendidikan minimal (3. -
Operator &omputer, pendidikan minimal (!.
- $enaga 7ambar 1drafter2, pendidikan minimal (3 sebanyak " 1dua2 orang. -
Sur?eyor, pendidikan minimal S@$/ sebanyak 3 1tiga2 orang.
VIII.
JANGKA WAKTU PEKERJAAN 4ntuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan waktu 3 (&#) 7u&! sejak
dikeluarkannya Surat erintah ulai &erja 1S&2.
KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page 24
I;.
SISTEM PELAPORAN a. elaporan pekerjaan terdiri dari0
N / !
J*!# L%/-! *uku @aporan endahuluan, berisi uraian kosultan mengenai hasil analisis pendahuluan terhadap potensi dan permasalahan'isu strategis, metodologi serta kriteria analisis yang akan dilakukan sesuai dengan hasil sur?ey pendahuluan dan kajian data sekunder, dan rencana kerja. (ilengkapi pula oleh contoh daftar isian'kuesioner serta daftar pertanyaan dalam wawancara.
Ju& (*$*%& -) !# 1sepuluh2
K*+*-!"! Semua eta dan 7ambar berwarna. 4kuran /
&esepakatan <$/ (/S/R. (aftar Isi, berikut (aftar $abel dan (aftar 7ambar untuk tahapan kegiatan berikutnya. "
*uku @aporan /ntara 1Aakta /nalisis2 berisi kumpulan data dan informasi 1primer dan sekunder2 termasuk diantaranya kebijakan dan program pemerintah, hasil analisis sementara sesuai dengan metodologi dan kriteria analisis yang disepakati pada @aporan endahuluan. Sudah dilengkapi dengan petapeta yang mendukung analisis.
!# 1sepuluh2
Semua peta dan gambar berwarna. 4kuran /3
>O$O= <$/ (/S/R. (aftar Isi, berikut (aftar $abel dan (aftar 7ambar untuk tahapan kegiatan berikutnya. 3
a. *uku @aporan /khir, merupakan penyempurnaan terhadap seluruh rencana yang telah dijabarkan di dalam (raft @aporan /khir b. /lbum eta 1skala !05.### atau lebih besar2 yang berisi 0 !. eta penggunaan lahan eksisting ". eta rencana penggunaan lahan 3. eta struktur pelayanan . Rencana distribusi dan kepadatan penduduk 5. Rencana sistem jaringan utilitas :. Rencana sistem sarana dan prasarana 1termasuk jaringan pergerakan2 8. /rahan kegiatan dan intensitas bangunan 1&(*, &@*, ketinggian2 6. Rencana penyediaan ruang bagi
"# 1dua puluh2
5 1lima2 1berwarna2
Semua peta dan gambar berwarna. 4kuran /3
4kuran /#
KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page 2,
N /
J*!# L%/-!
Ju& (*$*%& -)
K*+*-!"!
! 1satu2
=asil &egiatan
sektor informal
Rekaman Aile (igital
b. $eknik penyajian buku laporan0
- engetikan " 1dua2 spasi dengan kertas =FS polos - ;ilid soft co?er biru tua dengan tulisan perak c.
resentasi @aporan
(alam rangka menjamin terlaksananya kegiatan secara baik, maka pihak konsultan diharuskan melakukan presentasi'ekspose di hadapan $im $eknis dan dinas'instansi terkait untuk mendapatkan masukan data dan informasi untuk menyempurnakan hasil pekerjaan konsultan.
-
SISTEM PEMBAYARAN a. embayaran tahap ke! sebesar "# E, akan dilakukan setelah @aporan endahuluan
beserta
kelengkapan
pertanggungjawaban
kegiatan
selesai dilaksanakan dan dapat diterima oleh $im $eknis. b. embayaran tahap ke" sebesar # E, akan dilakukan setelah @aporan /ntara beserta data mentah hasil sur?ey primer dan sekunder berikut kelengkapan pertanggungjawaban kegiatan selesai dilaksanakan dan dapat diterima oleh $im $eknis. c. embayaran tahap ke3 sebesar # E, akan dilakukan setelah @aporan /khir
beserta
kelengkapan
pertanggungjawaban kegiatan selesai
dilaksanakan dan dapat diterima oleh $im $eknis
;I.
PENUTUP Segala sesuatu yang belum diatur dalam kerangka acuan kerja ini akan
ditentukan kemudian.
KAK BANTEK PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN PANGURURAN
Page 2-
