Indonesia merupakan bagian bagian dari masyarakat dunia. Oleh karena itu, Indonesia terlibat secara aktif dalam lembaga-lembaga internasional. Dalam lembaga-lembaga internasional, Indonesia menunjukkan peran aktifnya. Indonesia. Melalui organisasi-organisasi tersebut peran Indonesia dalam dunia internasional sangat besar. Peran Indonesia di Dunia Internasional. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, Letak Indonesia diapit oleh dua Samudera (Hindia, Pasifik) dan terletak di dua Benua (Asia, Australia). Jika Jika kita sebagai sebagai warga negaranya negaranya mampu mampu memaksimalkan memaksimalkan kelebihan kelebihan ini, ini, bukan tak mungkin kita mampu menjadi negara yang lebih maju dan lebih berperan dalam dunia Internasional. Meskipun Indonesia saat ini termasuk kedalam golongan negara berkembang, Indonesia mampu memiliki peran yang sangat signifikan di dunia Internasional. Terlebih lagi peran besar Indonesia bagi negara-negara sekitar. Dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa pasti Indonesia mampu menjadi negara yang lebih berperan dalam kemajuan dunia. Untuk itu, berikut peran Indonesia yang tidak bisa dilupakan oleh dunia. Peran indonesia di dunia internasional, apa saja peran indonesia di dunia, misi indonesia untuk dunia, sebutkan peran indonesia di dunia, dafat peran indonesia untuk internasional, peran indonesia untuk internasional Pendiri ASEAN.
ASEAN merupakan merupakan kepanjangan kepanjangan dari dari Association Association of Southeast Southeast Asian Nations Nations adalah sebuah sebuah organisasi yang menghimpun negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sendiri merupakan salah satu dari lima negara pendiri yang kontribusinya tidak mungkin dilupakan. Dengan wakil dari Indonesia yaitu Adam Malik. Didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok, organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggota, memajukan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, dan menciptakan stabilitas di tingkat regionalnya. Sebagai negara pelopor Asean, sudah tentu Indonesia harus bersikap aktif sebagai bagian keorganisasian ini. Sebagai contoh Indonesia sangat menekankan perdamaian di wilayah Asia Tenggara dan sangat menekankan untuk membantu membantu tiap negara sekitar baik di wilayah Asia Tenggara ataupun negara yang bertetangga disekitar Asia Tenggara.
Konferensi Asia Afrika (KAA (KAA). ).
Indonesia merupakan pemrakarsa penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA). KAA adalah pertemuan antara negara-negara Benua Asia dan Benua Afrika. Pada waktu itu, negara-negara tersebut kebanyakan baru merdeka. Negara-negara tersebut berkumpul untuk menghasilkan beberapa kesepakatan. KAA diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. KAA merupakan salah satu wujud Politik Bebas-Aktif Indonesia dalam tingkat internasional. KAA merupakan salah satu upaya mewujudkan perdamaian dunia. Konferensi Asia-Afrika diawali oleh Konferensi Colombo, di Colombo, ibukota negara Sri Lanka pada tanggal 28 April- 2 Mei 1954. Konferensi ini mempertemukan lima pemimpin negara Asia, yaitu Pandit Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri India), Sir John Kotelawala (Perdana Menteri Sri Lanka), Moh. Ali Jinnah (Perdana Menteri Pakistan), U Nu (Perdana Menteri Burma/Myanmar), dan Ali Sastroamidjojo Sastroamidjojo (Perdana (Perdana Menteri Menteri Indonesia). Indonesia). Konferensi Colombo ini menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah kesepakatan untuk menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA). Indonesia disepakati menjadi tuan rumah konferensi tersebut. Sebelum KAA dilaksanakan, tanggal 28-31 Desember 1954 diadakan sebuah pertemuan persiapan di Bogor. Konferensi ini dihadiri oleh wakil dari lima negara yang hadir pada Konferensi Colombo sebelumnya. Dalam pertemuan inilah waktu dan tempat pelaksanaan KAA disepakati. KAA diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, tanggal 18-24 April 1955. Konferensi ini dihadiri oleh 23 negara Asia dan 6 negara Afrika. Anggota konferensi dari Asia adalah Indonesia, India, Burma, Pakistan, Sri Lanka, Cina, Jepang, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Laos, Kamboja, Thailand, Filipina, Nepal, Afganistan, Afganistan, Iran, Irak, Yordania, Turki, Syria, Saudi Arabia, dan Yaman. Adapun negara-neg negara-negara ara dari Benua Benua Afrika adalah adalah Mesir, Mesir, Ethiopia, Libya, Libya, Sudan, Sudan, Liberia, dan dan Pantai Emas (sekarang Ghana). KAA menjadi pusat perhatian dunia saat itu. Indonesia pun tidak lepas dari perhatian dunia karena menjadi tuan rumah. Konferensi Asia-Afrika menghasilkan beberapa keputusan penting. Beberapa keputusan penting tersebut antara lain:
Memajukan kerja sama antarnegara di kawasan Asia dan Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan; Menyerukan kemerdekaan Aljazair, Tunisia, dan Maroko dari penjajahan Pran-cis; Menuntut pengembalian IrianBarat (sekarang Papua) kepada Indonesia dan Aden kepada Yaman; Menentang diskriminasi dan kolonialisme; dan ikut aktif dalam mengusahakan danmemelihara perdamaian dunia.
Pendiri Gerakan Non-Blok.
GNB adalah sebuah gerakan yang didirikan di Belgrade, 1961. Bertujuan untuk merangkul negaranegara yang tidak ingin terlibat dalam perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. GNB didirikan oleh 5 pendiri, salah satunya adalah Presiden pertama kita Ir. Soekarno yang mewakili Indonesia. Gerakan ini didirikan atas usulan Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru pada tahun 1954. GNB lahir sebagai hasil dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1955. Pemilihan Bandung sebagai tuan rumah KTT Asia-Afrika, tidak lepas dari peran Ir. Soekarno yang dengan semangat berapi-apinya mengusulkan Bandung sebagai tuan rumah. Misi Perdamaian Pasukan Garuda.
Sudah hal wajar jika militer Indonesia merupakan merupakan salah satu yang terbaik dari yang terbaik. Hal ini sudah teruji selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Militer Indonesia merupakan salah satu militer yang paling ditakuti di dunia karena kemampuannya dalam menuntas aksi terorisme, perang radikal, dan perang saudara. Untuk itu peran militer Indonesia sangat dibutuhkan oleh dunia internasional dan PBB, terutama bagi negara-negara yang sering terjadi perang saudara seperti di wilayah timur tengah. Bertugas sejak tahun 1957, Pasukan Garuda Indonesia terus mengirim misi perdamaian yang tersebar di beberapa wilayah. Bahkan hingga tahun 2018, Indonesia telah mengirim puluhan Pasukan Garuda yang terdiri dari Pasukan Garuda VIII-XXVII.
Peran Indonesia dalam PBB.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) adalah organisasi yang menghimpun negara-negara di dunia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia dan kerja sama antarnegara anggota. PBB didirikan pada 28 Juni 1945, tidak lama setelah Perang Dunia II berakhir. PBB. didirikan oleh empat negara besar, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Cina. PBB dibentuk untuk membuat tatanan dunia menjadi lebih baik dan lebih damai, terbebas dari peperangan dan permusuhan. Organisasi ini bermarkas di kota New York, Amerika Serikat. Semua negara yang menjadi anggota PBB memiliki kedudukan yang sama. Negara besar maupun kecil, baik kaya atau miskin, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama bagi terciptanya perdamaian dunia. Pada tanggal 28 September 1950 Indonesia resmi diterima sebagai anggota PBB, dan tercatat sebagai anggota yang ke-60. Banyak manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia semenjak menjadi anggota PBB. Berbagai bantuan dan jasa baik PBB telah dinikmati bangsa Indonesia:
PBB turut berperan menyelesaikan pertikaian Indonesia - Belanda dalam perang Kemerdekaan (1945-1950) dengan mengirimkan KTN dan UNCI; PBB berjasa menyelesaikan pengembalian Irian Barat ke pangkuan RI dengan mengirim misi UNTEA; PBB banyak memberikan bantuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya melalui IMF, IBRD, UNESCO, WHO dan sebagainya.
Ketika konfrontasi Indonesia dan Malaysia berlangsung, Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia jelas tidak m enyetujui pencalonan itu. Selanjutnya, Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Akhirnya, sebagai protes sejak 7 Januari 1965 presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Peristiwa keluarnya Indonesia dari PBB merupakan puncak keterkucilan Indonesia dari pergaulan Internasional. Sejak keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia praktis terkucil dari pergaulan Internasional. Menyadari adanya kerugian itu, maka Indonesia memutuskan untuk masuk kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September 1966 kembali masuk menjadi anggota PBB juga sebagai anggota yang ke-60. Tindakan Indonesia ini mendapat dukungan dari Aljazair, Filipina, Jepang, Mesir, Pakistan, dan Thailand. Sebagai anggota PBB, Indonesia turut serta dalam segala program PBB, khususnya mengenai upaya perdamaian dunia. Partisipasi aktif dan peran yang pernah dilakukan bangsa Indonesia dalam program PBB, di antaranya:
Mengirimkan Pasukan Garuda I (1957) sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB untuk menyelesaikan Perang Arab-Israel; Mengirimkan Pasukan Garuda II dan III (1960) sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB untuk menyelesaikan perang saudara di Kongo; Mengirimkan Pasukan Garuda IV dan V (1973) sebagai pasukan pengawas gencatan senjata di Vietnam; Mengirimkan Pasukan Garuda VI (1973), VII (1974), dan VIII (1975) sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB dalam Perang Arab-Israel; Mengirimkan Pasukan Garuda IX (1988) sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB dalam Perang Irak –Iran; Mengirimkan Pasukan Garuda X (1990) sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB untuk mengawasi Pemilu di Namibia; Mengirimkan Pasukan Garuda XI (1990) sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB dalam Perang Irak –Iran; Mengirimkan Pasukan Garuda XII (1992) sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB dalam konflik Kamboja;
Mengirimkan Pasukan Garuda XIII (1992) sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB di Somalia; Mengirimkan Pasukan Garuda XIV (1993) sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB di Bosnia.
Misi Kemanusiaan
Menjadi salah satu negara besar yang ada di dunia, membuat Indonesia mengemban misi penting yang harus dilaksanakan dalam upayanya membantu masalah kemanusiaan yang terjadi di beberapa negara. Indonesia bersedia untuk membantu dalam hal pangan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya yang menyangkut kemanusiaan. Sebagai contoh, Indonesia bersedia untuk membantu para pengungsi Rohingya (Myanmar) yang dievakuasi ke wilayah Indonesia. Tidak hanya membantu pengungsi yang berada di wilayah Indonesia, pengungsi Rohingya di negara sekitar Myanmar pun turut menjadi perhatian Indonesia untuk mengirim misi kemanusiannya melalui jalur laut. Seperti yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2018, Indonesia mengirim 12 jenis bantuan seperti obat-obat, peralatan sekolah, lampu darurat, dll untuk para pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh. Tidak hanya itu, Indonesia juga berperan aktif dalam membantu misi kemanusiaan untuk Palestina. Indonesia secara rutin terus mengirimkan bantuan kepada negara Palestina yang setiap tahunnya kedaimaiannya selalu saja terusik oleh Israel. Sebagai contoh pada tahun 2014, Indonesia secara resmi mendirikan rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Indonesia. RSI ini terletak di Gaza dan siap menampung para warga negara Palestina yang membutuhkan bantuan medis. Itulah beberapa peran Indonesia di dunia Internasional. Semoga Indonesia dapat terus membantu berbagai misi-misi yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Tugas kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus mendukung segala upaya yang dilakukan Indonesia, serta berperan aktif dalam menciptakan dukungan melalui kegiatan sosial pendukung bantuan Indonesia kepada negara-negara yang membutuhkan. Bagi warga negara yang tidak dapat berperan langsung dalam membantu Indonesia, dapat turut serta mendukung melalui Media Sosial.
2. Cermati dan telaah berita pada link berikut http://www.bbc.com/indonesia/indonesia44423370, kemudian buatlah tulisan singkat mengenai langkah-langkah apa saja yang harus
dilakukan
Indonesia
dalam
mengatasi
berbagai
macam
permasalahan
khususnya masalah terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme. Bacalah berbagai macam referensi untuk menambah pengetahuan Anda.
JAWAB: Masalah radikalisme dan terorisme saat ini memang sudah marak terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia sendiri. Pengaruh radikalisme yang merupakan suatu pemahaman baru yang dibuat-buat oleh pihak tertentu mengenai suatu hal, seperti agama, sosial, dan politik, seakan menjadi semakin rumit karena berbaur dengan tindak terorisme yang cenderung melibatkan tindak kekerasan. Berbagai tindakan terror yang tak jarang memakan korban jiwa seakan menjadi cara dan senjata utama bagi para pelaku radikal dalam menyampaikan pemahaman mereka dalam upaya untuk mencapai sebuah perubahan.
Dalam hal ini, tentunya bukan hanya kalangan pemerintah saja yang harusnya mengambil bagian untuk mencegah dan mengatasinya, namun seluruh rakyat harusnya juga ikut terlibat dalam usaha tersebut, terutama para kaum pemudi-pemuda. Hal ini dikarenakan kaum pemudalah yang nantinya merupakan generasi penerus bangsa ini sekaligus menjadi ujung tombak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan akan kedua masalah tersebut, yaitu
radikalisme
dan
terorisme
agar
tidak
menjad ipenyebab
terjadinya
tindakan
penyalahgunaan kewenangan. Hal yang paling mencolok untuk dapat mengambil peran dalam mengatasi masalah ini ialah para generasi muda, seperti halnya mahasiswa yang merupakan agent of change bangsa ini. Di samping juga anak-anak yang masih dalam taha p pembentukan pribadinya sehingga memerlukan bimbingan khusus dari orang tua tentunya agar nantinya tidak terseret dalam paham radikalisme serta tindak terorisme.
Berbagai cara mencegah radikalisme dan terorisme agar tidak semakin menjamur, terutama di bangsa Indonesia ini, antara lain:
1. Memperkenalkan Ilmu Pengetahuan Dengan Baik Dan Benar
Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah paham radikalisme dan tindak terorisme ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara
karena rasa keingintahuannya, apalagi terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi.
Dalam hal ini, memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum saja, tetapi juga ilmu agama yang merupakan pondasi penting terkait perilaku, sikap, dan juga keyakinannya kepada Tuhan. Kedua ilmu ini harus diperkenalkan secara baik dan benar, dalam artian haruslah seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama. Sedemikian sehingga dapat tercipta kerangka pemikiran yang seimbang dalam diri.
2. Memahamkan Ilmu Pengetahuan Dengan Baik Dan Benar
Hal kedua yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindak terorisme ialah memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut. Karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman terhadap yang dikenal juga diperlukan. Sedemikian sehingga apabila pemahaman akan ilmu pengetahuan, baik ilmu umum dan ilmu agama sudah tercapai, maka kekokohan pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat. Dengan demikian, maka tidak akan mudah goyah dan terpengaruh terhadap pemahaman radikalisme sekaligus tindakan terorisme dan tidak menjadi penyebab lunturnya bhinneka tunggal ika sebagai semboyan Indonesia.
3. Meminimalisir Kesenjangan Sosial
Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Sedemikian sehingga agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir. Apabila tingkat pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme tidak ingin terjadi pada suatu Negara termasuk Indonesia, maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat haruslah diminimalisir. Caranya ialah pemerintah harus mampu merangkul pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung kepada rakyat. Begitu pula dengan rakyat, mereka harusnya juga selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada pihak pemerintah bahwa pemerintah akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengayom rakyat dan pemegang kendali pemerintahan Negara.
4. Menjaga Persatuan Dan Kesatuan
Menjaga persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme di kalangan masyarakat, terbelih di tingkat Negara. Sebagaimana kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman atau kemajemukan, terlebih dalam sebuah Negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah radikalisme dan terorisme. Salah satu yang bisa dilakukan dalam kasus Indonesia ialah memahami dan penjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagaimana semboyan yang tertera di sana ialah Bhinneka Tunggal Ika.
5. Mendukung Aksi Perdamaian
Aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Kalau pun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Namun apabila kita tinjau lebih dalam bahwa munculnya tindakan terorisme dapat berawal dari muncul pemahaman radikalisme yang sifatnya baru, berbeda, dan cenderung menyimpang sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah agar hal tersebut (pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme) tidak terjadi ialah dengan cara memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian yang dilakukan, baik oleh Negara (pemerintah), organisasi/ormas maupun perseorangan.
6. Berperan Aktif Dalam Melaporkan Radikalisme Dan Terorisme
Peranan yang dilakukan di sini ialah ditekankan pada aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme, entah itu kecil maupun besar. Contohnya apabila muncul pemahaman baru tentang keagamaan di masyarakat yang menimbulkan keresahan, maka hal pertama yang bisa dilakukan agar pemahaman radikalisme tindak berkembang hingga menyebabkan tindakan terorisme yang berbau kekerasan dan konflik ialah melaporkan atau berkonsultasi kepada tokoh agama dan tokok masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Dengan demikian, pihak tokoh-tokoh dalam mengambil tindakan pencegahan awal, seperti melakukan diskusi tentang pemahaman baru yang muncul di masyarakat tersebut dengan pihak yang bersangkutan.
7. Meningkatkan Pemahaman Akan Hidup Kebersamaan
Meningkatkan pemahaman tentang hidup kebersamaan juga harus dilakukan untuk mencegah munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Meningkatkan pemahaman ini ialah terus mempelajari dan memahami tentang artinya hidup bersama-sama dalam bermasyarakat bahkan bernegara yang penuh akan keberagaman, termasuk Indonesia sendiri. Sehingga sikap toleransi dan solidaritas perlu diberlakukan, di samping menaati semua ketentuan dan peraturan yang sudah berlaku di masyarakat dan Negara. Dengan demikian, pasti tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan karena kita sudah paham menjalan hidup secara bersama-sama berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di tengah-tengah masyarakat dan Negara.
8. Menyaring Informasi Yang Didapatkan
Menyaring informasi yang didapatkan juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti, terlebih dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, di mana informasi bisa datang dari mana saja. Sehingga penyaringan terhadap informasi tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, di mana informasi yang benar menjadi tidak benar dan informasi yang tidak benar menjadi benar. Oleh karena itu, kita harus bisa menyaring informasi yang didapat sehingga tidak sembarangan membenarkan, menyalahkan, dan terpengaruh untuk langsung mengikuti informasi tersebut.
9. Ikut Aktif Mensosialisasikan Radikalisme Dan Terorisme
Mensosialisasikan di sini bukan berarti kita mengajak untuk menyebarkan pemahaman radikalisme dan melakukan tindakan terorisme, namun kita mensosialisasikan tentang apa itu sebenarnya radikalisme dan terorisme. Sehingga nantinya akan banyak orang yang mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme dan terorisme tersebut, di mana kedua hal tersebut sangatlah berbahaya bagi kehidupan, terutama kehidupan yang dijalani secara bersamasama
dalam
dasar
kemajemukan
atau
keberagaman.
Jangan
lupa
pula
untuk
mensosialisasikan tentang bahaya, dampak, serta cara-cara untuk bisa menghindari pengaruh pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme.
Demikian beberapa cara mencegah radikalisme dan terorisme yang biasanya muncul di kalangan masyarakat, bahkan Negara, termasuk Indonesia sendiri. Cara pencegahan ini harus diketahui dan dilakukan oleh siapapun, terlebih generasi muda yang merupakan ujung tombak penerus bangsa di masa depan. Apalagi mengingat generasi muda masih mudah terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman baru yang biasanya muncul di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka rentang terpancing untuk terpengaruh ke dalamnya. Sedemikian sehingga mudah tertanam di pikirannya untuk mengikuti pemahaman- pemahaman radikal yang dapat memicu tidak kekerasan dan konflik. Oleh karena itu, upaya pencegah juga harus lebih ditetankan dan dilakukan kepada para generasi muda yang merupakan ujung tombak penerus bangsa di masa depan.
3. Perhatikan Video berikut ini!
Setelah anda mempelajari Video Indonesia menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean, coba anda telaah dan inventarisir mana potensi dan apa kendala dari tiap potensi tersebut, kemudian anda rumuskan bagaimana supaya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat menjadi modal untuk bersaing dalam Masyarakat Ekonomi Asean.
JAWAB:
Dalam video tersebut dijelaskan bahwa Daya Saing merupakan hal penting dalam peran Indonesi a pada ME A. S epertig a penduduk A S E A N adalah penduduk Indonesi a. Di harapkan Indonesia tidak hanya menjadi penonton. Pariwisata merupakan hal penting dalam MEA karena wis ata tidak punya daya saing s etiap Neg ara memiliki k eunikannya masing mas ing . K emasan wis atanya harus diabuat s ecara menarik. Undang undang no 6 tahun 2014 tentang Des a diharapkan melalui dana alokasi desa,des a mempunyai kewenang an penuh membangun desanya sehingga UMKM berkembang pesat dan terwujudnya ekonomi kerakyatan. Dengan dana desa diharapkan desa memiiki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Potensi pariwisata hampir dimiliki setiap desa di pelosok Indonesia contoh yang ada di wiayah s aya yaitu G E OP A R K Ciletuh Palabuanratu yang telah diakui oleh UNE S CO. Pada akhir nya apabila s etiap desa s udah maju s ecara ekonomi maka kemis ki nan akan hilang,angka buta huruf tidak ada dan IPM naik. Karena perekonomian berputar di des a tidak di k ota/kabupaten
Peluang dan Tantangan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Dengan terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan
istilah
Masyarakat
Ekonomi
ASEAN
(MEA)
atau
ASEAN
Economic
Community (AEC), Indonesia dan sembilan anggota ASEAN lainnya memasuki persaingan yang sangat ketat di bidang ekonomi. Pada dasarnya, MEA merupakan wadah yang sangat penting bagi
kemajuan
negara-negara
ASEAN
dalam
mewujudkan
kesejahteraan
sehingga
keberadaannya harus disikapi dengan positif. Dan diharapkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara bisa berkompetisi dan bisa menempatkan ASEAN masuk ke dalam pasar terbesar di dunia.
Diharapkan terbentuknya pasar tunggal tersebut mendorong negara-negara di ASEAN untuk mencapai stabilitas dan kemajuan ekonomi yang kuat dalam menghadapi arus persaingan secara global. Meskipun adanya MEA sampai sekarang masih menjadi pro dan kontra, perdebatan tersebut cenderung mempertanyakan kesiapan negara-negara anggota dalam menghadapi iklim ekonomi baru di wilayah Asia Tenggara. Dalam menunjang tujuan MEA tersebut, setidaknya ada empat fokus utama yang dijalankan pada era pasar bebas ini sebagaimana yang diuraikan di bawah ini.
Sebagai masyarakat yang dinamis, sudah selayaknya kita harus bisa melihat lebih banyak dampak positif dari adanya pasar bebas Asia Tenggara atau MEA. ASEAN Economic Community atau MEA secara garis besar terfokus dalam empat hal, yaitu:
MEA sebagai pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang difungsikan sebagai sebuah kawasan kesatuan pasar dan basis produksi. Terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi tersebut akan menghilangkan batasan terhadap arus barang, investasi, modal, jasa, dan tenaga profesional antarnegara di Asia Tenggara.
MEA berorientasi untuk membentuk kawasan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi dengan kebijakan-kebijakan, perlindungan konsumen, dan berbagai macam perjanjian untuk saling menciptakan kondisi ekonomi yang adil.
Menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki daya saing tinggi serta ditunjang dengan kemudahan dalam mendapatkan modal.
MEA terintegrasi dengan perekonomian global sehingga jangkauan pasar yang diraih negara-negara di kawasan Asia Tenggara jauh lebih optimal.
Dengan demikian, negara peserta ditantang untuk bersaing secara ketat satu sama lain. Pasar bebas harus disadari betul kondisinya agar terus bisa mengembangkan kemampuan dalam mengikuti persaingan di bidang apa pun. Banyak peluang yang bisa diambil dari MEA seperti yang dijabarkan berikut ini.
Beberapa Sektor yang Menjadi Peluang bagi Indonesia dalam MEA
Sebenarnya adanya MEA memberi peluang bagi Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar di Asia Tenggara. Total jumlah penduduk Indonesia hampir 40% dari total keseluruhan penduduk ASEAN. Fakta ini bisa dijadikan acuan untuk menguasai pasar ASEAN jika didukung dengan produktivitas yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang potensial.
Tentu saja hal tersebut sejalan dengan ASEAN Economic Community Blueprint yang intinya adalah MEA sangat diperlukan dalam mengurangi kesenjangan antarnegara ASEAN. MEA juga dapat digunakan sebagai jembatan dalam membangun rantai suplai makanan dan bisa
menjadi perantara untuk melakukan kegiatan ekspor-impor dengan negara-negara non ASEAN.
Kesempatan baik tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengurangi hambatan perdagangan. Dengan tidak adanya hambatan di bidang perdagangan, Indonesia mampu meningkatkan
kegiatan
ekspor-impor
sehingga
bisa
meningkatkan
gross
domestic
product (GDP) atau produk domestik bruto (PDB). Karena itu, Indonesia sanggup berkompetisi dengan produk-produk unggulannya di perikanan, pertanian, dan perkebunan.
Pengembangan Sektor Investasi dan SDM Perlu Menjadi Prioritas
Selain sektor jasa dan sumber daya alam, Pemerintah juga fokus dalam mengembangkan sektor investasi dan SDM. Di sektor investasi, mengingat potensi yang dimiliki Indonesia cukup besar maka diprediksi akan sangat mudah untuk meningkatkan masuknya Foreign Direct Investment (FDI). Masuknya FDI ini bakal mampu memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan SDM.
Indonesia sangat mungkin memposisikan diri sebagai negara tujuan investor karena tingkat kebutuhan akan barang dan jasa yang tinggi serta jumlah populasinya yang tinggi juga. Di bidang ini banyak sekali para pengusaha yang melirik investasi, termasuk properti. Sebagai lahan investasi yang sangat potensial, masyarakat Indonesia bisa mengambil kesempatan emas tersebut untuk memanfaatkan aliran modal asing.
Dilihat dari aspek ketenagakerjaan Indonesia juga memiliki kesempatan yang sangat besar karena dengan jumlah populasi yang dimiliki akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja apalagi jika mereka sudah memiliki kualitas SDM yang mumpuni. Dengan begitu, tenaga kerja Indonesia bisa mengisi kekosongan-kekosongan posisi yang ada di luar negeri. Ini juga menjadi kabar baik bagi para wirausaha karena mereka akan lebih mudah dalam mencari tenaga kerja yang lebih berkompeten dari berbagai negara di wilayah Asia Tenggara.
Tantangan yang Dihadapi Indonesia
Seiring dengan terciptanya peluang-peluang bisnis yang telah disebutkan di atas, ternyata setiap peluang tersebut juga memiliki risikonya masing-masing. Risiko tersebut bukan menjadi titik akhir yang tidak bisa diatasi. Akan tetapi, lebih menjadi tantangan bagi Indonesia untuk meminimalkan berbagai kemungkinan yang terjadi setiap adanya peluang bisnis tersebut. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi dengan adanya peluang-peluang yang telah disebutkan di atas.
Tantang an di B idang Perdag ang an B arang dan J as a
Arus perdagangan bebas entah itu barang maupun jasa akan memunculkan competition risk . Artinya, selain menjadi negara pengekspor, Indonesia juga menjadi sasaran empuk eksportir dari negara lain. Hal ini mengakibatkan munculnya produk-produk luar yang beragam dalam jumlah banyak ke Indonesia. Hal ini perlu diwaspadai jika produk-produk yang datang dari luar negeri memiliki kualitas yang lebih bagus. Industri lokal pun akan terancam akibat hal tersebut. Efek besar yang ditimbulkan adalah adanya defisit neraca perdagangan.
Oleh karena itu, para pelaku usaha khususnya para produsen menciptakan produk yang memiliki standar terbaik sehingga produk lokal tetap memiliki kualitas. Pada sektor ini, yang
memiliki peluang besar adalah para pelaku UMKM. Mulai dari diberlakukannya MEA sejak awal Januari 2016, Pemerintah telah bekerja keras melalui Balai Riset dan Standarisasi
Industri (Baristand) di bawah komando Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam melakukan sosialiasi dan melakukan peningkatan kualitas SDM.
Tantang an di B idang Investas i
Pada
sektor
ini,
Indonesia
terbilang
memiliki
risiko
yang
sangat
tinggi
karena
adanya exploitation risk . Sebabnya, Indonesia kurang memiliki aturan dan regulasi yang ketat sehingga sektor-sektor riil semisal pertambangan mudah saja dikelola negara asing. Untuk yang satu ini, tentunya tidak banyak yang bisa diperbuat masyarakat. Padahal, Pemerintah memiliki kekuasaan penuh untuk mencegah adanya eksploitasi alam yang dilakukan perusahaan-perusahaan asing.
Tantang an di B idang K etenag akerjaan
Masalah ketenagakerjaan Indonesia memiliki tantangan yang luar biasa. Kalau dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara tetangga, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Seperti halnya yang dilansir Republika, pada 2013, Indonesia masih berada di peringkat ke-4 dalam hal pendidikan dan produktivitas yang dimiliki. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki posisi yang aman dalam hal ini. Mengingat standar upah yang berlaku di Indonesia masih tergolong kecil sehingga tenaga kerja asing masih enggan untuk bekerja di sini. Malah sebaliknya, tenaga kerja Indonesia lebih memiliki peluang untuk bekerja di luar negeri untuk mendapatkan gaji yang lebih layak.
Tantang an di B idang UMK M
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sasaran dan fokus Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam menciptakan stabilitas dan perkembangan ekonomi di wilayah regional ASEAN. UMKM Indonesia memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama tentang kualitas barang yang dihasilkan. Kebanyakan kualitas produk UKM Indonesia belum memenuhi standar. Hal itu disebabkan beberapa faktor. Pertama, biaya produksi dalam negeri yang sangat mahal sehingga tidak mampu menciptakan efisiensi produksi. Kedua, kurangnya pengetahuan para pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam menghasilkan barang ataupun jasa yang berkualitas. Kedua hal tersebut sangat berkaitan dan perlu sesegera mungkin diupayakan solusinya, baik oleh Pemerintah maupun pelaku usaha sendiri.
Dalam menghadapi MEA, kita harus bisa memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan yang datang. Kreativitas dan inovasi dalam menghasilkan produk dan jasa bisa menunjang eksisnya produk dan jasa dari dalam negeri untuk terus bersaing dengan produk luar negeri.
Di luar itu, peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan SDA harus terus dilakukan seoptimal mungkin agar tak tersungkur jatuh di hadapan negara-negara lain dalam persaingan di pasar bebas ini.
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor kunci keberhasilan perekonomian suatu negara. SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan akan mudah bersaing di era global ini. Sebagai salah satu anggota ASEAN Economy Community (AEC), Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk memimpin perekonomian di kawasan Asia Tenggara karena Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN dengan jumlah penduduk 40.58% terbanyak dibandingkan Negara ASEAN lainnya.
Namun potensi itu harus sejalan dengan sumber daya manusia yang berkualitas secara kompetensi dan intelektual. Sejauh ini SDM Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu rata-rata tenaga kerja Indonesia lulusan Sekolah Dasar (SD) dan tidak memiliki keterampilan.
Berikut hal-hal yang dapat ditempuh untuk membenahi kualitas SDM di Indonesia agar dapat bersaing dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA):
Perbaikan Sistem Pendidikan
Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Di Indonesia, pendidikan merupakan masalah utama yang harus dibenahi karena masih banyaknya sumber daya manusia yang tidak tersentuh pendidikan, khususnya di daerah terpencil. Masih banyak pula masyarakat yang buta huruf, putus sekolah, dan rata-rata tenaga kerja Indonesia lulusan SD.
Perbaikan sistem pendidikan meliputi meratanya pendidikan di setiap daerah, infrastruktur pendidikan, kualitas kurikulum dan tenaga pendidik, serta distribusi jumlah tenaga pendidik yang merata. Dengan mutu pendidikan yang lebih baik, Indonesia akan membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
Pelatihan Keterampilan
Data Human Development Index (HDI) menunjukkan 90% pekerja Indonesia tidak pernah mengikuti pelatihan. Jumlah ini cukup besar dibandingkan tenaga kerja terampil di negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Pelatihan keterampilan dapat menunjang kemampuan tenaga kerja ketika bersaing dengan tenaga kerja asing. Masyarakat harus aktif mengikuti pelatihanpelatihan, baik yang disediakan lembaga swasta ataupun pemerintah.
Menguasai Teknologi
Di zaman serba digital ini, istilah gaptek (gagap teknologi) tak berlaku lagi untuk tenaga kerja. SDM Indonesia harus cakap dalam menguasai teknologi guna menunjang produktivitas kerjanya. Teknologi (khususnya internet) sangat membantu dalam perluasan pangsa pasar hingga ke seluruh dunia. Selain itu penggunaan teknologi akan membuat pekerjaan lebih
efektif dan efisien serta tepat waktu. Oleh sebab itu, sudah saatnya pemerintah melakukan pelatihan berkala terhadap SDM di Indonesia mengenai teknologi guna mewujudkan SDM yang berkualitas.
Sertifikasi Kompetensi
Para tenaga kerja dari negara ASEAN yang memiliki kompetensi kerja yang lebih tinggi, tentunya akan memiliki kesempatan lebih luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di dalam MEA. Dengan demikian, SDM Indonesia harus meningkatkan kualitas dan mengejar ketertinggalan dari negara lain di ASEAN yaitu dengan cara sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi diperlukan untuk menyetarakan kemampuan pekerja nasional di pasar regional. Masyarakat bisa mengikuti uji kompetensi di Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang disediakan
oleh
pemerintah
melalui
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Kemendikbud).
Kesehatan Jasmani dan Rohani
Faktor lain yang harus diperhatikan adalah kesehatan. Dengan tingkat kesehatan SDM yang tinggi, produktivitas kerja yang dihasilkan akan tinggi juga. SDM yang sehat secara jasmani dan rohani akan memiliki motivasi yang lebih untuk bekerja. Untuk mewujudkan hal itu, dapat dilakukan seperti pengadaan pemeriksaan kesehatan gratis, cek kesehatan rutin, sosialisasi anti narkoba, seminar motivasi dan rohani. Dengan demikian SDM memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi.
Jiwa Wirausaha
Menurut World Economic Forum, kewirausahaan merupakan penggerak yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian dan sosial suatu negara. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar untuk mencari peluang sukses. Konsep wirausaha harusnya diterapkan pada generasi muda agar bisa mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat menekan angka pengangguran di Indonesia.
SDM tak selalu disediakan sebagai tenaga kerja tetapi juga pencipta lapangan kerja yang bisa menampung lebih banyak tenaga kerja. Disinilah seharusnya dunia pendidikan dan pemerintah bekerja sama untuk mendorong terwujudnya pendidikan yang berorientasi wirausaha. Peningkatan kualitas ini
mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yang handal untuk masa depan Indonesia sehingga bukan tidak mungkin nantinya Indonesia menjadi pemimpin di MEA.
4. Silakan Anda baca secara seksama berita pada link berikut https://bbc.in/2HQsEl6
Setelah membaca berita tentang Presiden Erdogan serukan OKI mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina, selanjutnya Anda mengkaji dan menganalisis tentang permasalahan konflik Palestina dan Israel terkait dengan pengakuan Yerusalem sebagai ibukota negara Israel oleh Amerika Serikat, hal ini menimbulkan pro dan kontra di dunia internasional termasuk Indonesia. Coba analisis oleh Anda berdasarkan sejarah konflik Palestina dan Israel bagaimana sikap Indonesia sebagai anggota PBB sekaligus sebagai anggota OKI dan negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam terhadap konflik tersebut dengan mengacu pada politik bebas aktif.
JAWAB:
Sejarah Panjang konfik Israel – Palestina
Jalur Gaza dipisahkan oleh Israel dari Yerusalem, yang memiliki makna religius dan budaya yang mendalam bagi Arab dan Yahudi, dengan Israel dan Palestina mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota negaranya. Sebelum Israel menjadi sebuah bangsa, mayoritas orang yang tinggal di wilayah itu adalah orang Palestina —orang Arab yang tinggal di tempat itu yang kemudian dikenal sebagai Palestina.
Jalur Gaza, bentangan tanah seluas 140 mil persegi yang terletak di sepanjang pantai Mediterania antara Mesir dan Israel, telah mengalami puluhan tahun demonstrasi, operasi militer, dan kekerasan ketika Israel dan Otoritas Palestina telah menegaskan hak untuk mengontrol daerah tersebut.
Jalur Gaza dipisahkan oleh Israel dari Yerusalem, yang memiliki makna religius dan budaya yang mendalam bagi Arab dan Yahudi, dengan Israel dan Palestina mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota negaranya.
Pada Mei 2018, ketegangan kembali muncul ketika Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) pindah ke Yerusalem. Menganggap ini sebagai sinyal dukungan Amerika untuk Jerusalem sebagai ibu kota Israel, rakyat Palestina menanggapi dengan demonstrasi di perbatasan Gaza-Israel, yang dihadapkan dengan pasukan Israel yang mengakibatkan kematian puluhan demonstran. Berikut adalah bagaimana konflik atas kepemilikan wilayah telah terjadi selama 70 tahun terakhir.
PERANG ARAB-ISRAEL MEMBERIKAN KEKUASAAN MESIR ATAS GAZA
Sebelum Israel menjadi sebuah bangsa, mayoritas orang yang tinggal di wilayah itu adalah orang Palestina —orang Arab yang tinggal di tempat itu yang kemudian dikenal sebagai Palestina.
Pada tanggal 14 Mei 1948, Israel secara resmi dinyatakan sebagai negara, menandai negara Yahudi pertama selama lebih dari 2.000 tahun. Satu hari kemudian, perang pecah antara Isr ael dan lima negara Arab —Yordania, Irak, Suriah, Mesir dan Lebanon. Pada akhir konflik ini, yang dikenal sebagai Perang Arab-Israel 1948, Mesir diberi kekuasaan atas Jalur Gaza.
PARA PENGUNGSI PALESTINA MENINGGALKAN NEGARA YAHUDI ISRAEL DAN MENETAP DI GAZA
Pasca perang, para ahli memperkirakan bahwa lebih dari 700.000 orang Palestina pergi atau dipaksa meninggalkan rumah mereka di Israel Yahudi yang baru terbentuk. Ribuan pengungsi Palestina menetap di Jalur Gaza. Banyak yang pada dasarnya terjebak di antara dua negara—Mesir dan Israel—yang tidak mempersilakan mereka melintas dengan mudah.
Pada tahun 2018, sebagian besar penduduk Palestina adalah asli pengungsi perang 1948 dan keturunan mereka, banyak dari mereka masih tinggal di kamp-kamp pengungsi.
PADA TAHUN 1967, ISRAEL MEMPEROLEH KEMBALI KENDALI DI JALUR GAZA SELAMA PERANG ENAM HARI
Mesir menguasai Gaza hingga Perang Enam Hari pada tahun 1967, di mana Israel menyita jalur tersebut, bersama dengan beberapa wilayah penting lainnya.
Kesepakatan Damai Oslo tahun 1993 dan 1995 antara pemimpin Palestina dan Israel bernegosiasi untuk penarikan Israel dari Gaza dan daerah-daerah penting lainnya, yang terjadi pada tahun 2005 di bawah Perdana Menteri Ariel Sharon.
HAMAS MENGAMBIL ALIH GAZA PADA TAHUN 2006, DIWARNAI LEBIH BANYAK KONFLIK DENGAN ISRAEL
Sebuah kelompok politik Islamis bernama Hamas memenangkan pemilihan dan mengambil alih Gaza pada tahun 2006. Sejak itu, Hamas menduduki tempat itu, yang telah menjadi tempat demonstrasi, pengeboman, serangan darat dan tindakan kekerasan lainnya. Israel dan Amerika Serikat, serta beberapa negara lain, menganggap Hamas sebagai organisasi teroris.
Warga Palestina di Jalur Gaza tidak memiliki tentara resmi, tetapi mereka memiliki ribuan senjata, roket, dan senjata lainnya. Karena Israel mengontrol garis pantai Gaza dan semua titik masuk ke wilayah tersebut, para ahli percaya banyak dari senjata ini diselundupkan ke wilayah tersebut atau disediakan oleh sekutu anti-Israel dari negara lain, seperti Iran.
Tiga konflik besar antara Israel dan Hamas telah terjadi di Jalur Gaza sejak 2005. Operation Case Lead (2008-2009) dan Operation Pillar of Defense (2012) dilakukan untuk menanggapi
serangan roket ke perbatasan Gaza-Israel, sementara penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel oleh dua anggota Hamas memicu konflik tujuh minggu yang dikenal sebagai Operation Protective Edge pada tahun 2014.
WARGA PALESTINA BERDEMONSTRASI DI PERBATASAN GAZA-ISRAEL UNTUK KEMBALI KE ISRAEL
Dari tanggal 30 Maret 2018 hingga 15 Mei 2018, orang-orang Palestina di Gaza ambil bagian dalam demonstrasi yang direncanakan yang disebut
“Great
March of Return,” yang
diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak pengungsi dan bertepatan dengan relokasi Kedutaan Besar AS ke Yerusalem.
Latar Belakang dan Perkembangan
Palestina adalah satu-satunya negara peserta Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang hingga kini belum merdeka. Pendudukan Israel atas Palestina masih berlangsung dan berbagai pelanggaran terhadap warga Palestina masih dilakukan.
Secara bilateral, Palestina terus berupaya untuk menggalang pengakuan dari berbagai negara. Hingga 14 September 2015, tercatat 136 negara dari 193 anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara.
Di Eropa, pengakuan dan dukungan terhadap Palestina pun semakin meningkat. Sebanyak 7 parlemen negara Eropa (Inggris, Irlandia, Spanyol, Perancis, Portugal, Luxemburg, dan Belgia) ditambah Parlemen Uni Eropa telah mengeluarkan mosi rekomendasi kepada pemerintah masing-masing untuk mengakui Negara Palestina. Sebanyak 9 dari 28 negara anggota Uni Eropa juga telah mengakui Negara Palestina (Malta, Siprus, Ceko, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Polandia dan Swedia).
Sedangkan pada forum multilateral, pada tanggal 29 November 2012, Palestina resmi disahkan sebagai non-member observer statePBB melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 67/19 (Indonesia sebagai co-sponsor resolusi). Hal ini memiliki arti simbolis sekaligus strategis bagi
Palestina,
yaitu
menunjukkan
pengakuan
dunia
internasional atas statehood
Palestina, dan memberikan kesempatan bagi Palestina untuk berperan aktif dalam pelbagai forum PBB, termasuk aktif dalam pemilihan tertentu.
Lebih lanjut, pada tanggal 30 September 2015, bendera Palestina juga secara resmi berkibar di Markas Besar PBB di New York, berkat dukungan mayoritas negara-negara anggota PBB.
Palestina juga merupakan anggota UNESCO sejak tahun 2011, INTERPOL sejak 2017, dan Organisation for the Prohibition of Chemical Weapon (OPCW) sejak Mei 2018
Tantangan Berat Penyelesaian Konflik Palestina-Israel
Dunia internasional hingga saat ini masih terus mendorong terwujudnya solusi damai antara Palestina dan Israel yang berdasarkan utamanya pada prinsip
“two-state
solution",
sebagaimana telah diterima oleh komunitas internasional dan dimandatkan dalam pelbagai resolusi Majelis Umum (MU) dan Dewan Keamanan (DK) PBB.
Namun berbagai tantangan semakin menghadang perjalanan proses perdamaian diantara keduanya.
Tidak
dapat
dipungkiri,
Israel
masih
terus
mencaplok
wilayah
Palestina
dengan
menghancurkan rumah warga Palestina untuk perluasan pembangunan pemukiman (settlement ) di Tepi Barat, sekalipun tindakan tersebut ilegal dan bertentangan dengan Resolusi DK PBB No. 2334 (2016).
Sementara itu, Amerika Serikat (AS) yang dikenal turut aktif dalam proses perdamaian Palestina-Israel, pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump ini tidak lagi bertindak sebagai honest broker dalam mengupayakan solusi damai. AS secara unilateral pada tanggal 6 Desember 2017 telah mengumumkan keputusannya untuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel, dan telah diikuti dengan pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem tepat pada tanggal 14 Mei 2018 dengan menempati gedung di dalam kompleks Konsulat Jenderal AS di daerah Arnona, Yerusalem Barat. Pengakuan Jerusalem sebagai ibukota Israel dan pemindahan kedutaan tersebut merupakan realisasi salah satu janji kampanye Presiden Donald Trump pada tahun 2016 silam.
Tindakan sepihak AS tersebut sangat menyimpang dari prinsip
“two-state
solution" dan
semangat damai dalam pelbagai resolusi MU dan DK PBB yang dikeluarkan sejak tahun 1948, dan dinilai akan merusak proses perundingan damai di Timur Tengah pada umumnya serta perundingan antara Palestina-Israel pada khususnya, mengingat pengakuan tersebut memberikan keberpihakan bagi Israel dalam melakukan perundingan di masa mendatang visa-vis Palestina.
Terlebih lagi, tindakan AS telah mengganggu “status quo" Jerusalem dimana masyarakat internasional dan pelbagai resolusi MU dan DK PBB menegaskan bahwa status dan batasbatas Jerusalem yang diklaim kedua pihak akan menjadi subjek perundingan langsung antara Palestina dan Israel.
Keputusan AS untuk mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel belakangan ini telah meluas ke negara besar lain, yakni Australia yang pada tanggal 15 Desember 2018 telah menyampaikan pengakuan formalnya terhadap Jerusalem Barat sebagai ibukota Israel. Meski memberikan pengakuan tersebut, namun Australia baru akan memindahkan Kedutaan Besar
Australia di Tel Aviv setelah status final Jerusalem ditentukan melalui perundingan damai antara Palestina dan Israel.
Tantangan berat lainnya adalah kebijakan AS untuk menghentikan seluruh bantuannya kepada United Nations on Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA). Pada tahun 2017 AS merupakan donor terbesar UNRWA dengan kontribusi sebesar USD 364 juta. Penghentian bantuan AS mengakibatkan kesulitan besar bagi UNRWA untuk menjalankan program-programnya bagi pengungsi Palestina yang tersebar di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat, dan Gaza. Dampak drastis akan terasa di bidang pendidikan di mana +511.000 anak-anak Palestina sedang mengikuti pendidikan di +645 sekolah UNRWA, serta pada pelayanan kesehatan melalui +130 klinik untuk melayani +8,5 juta pasien.
Selain itu, patut dicatat pula habit aparat keamanan Israel yang kerap melakukan kekerasan terhadap warga Palestina yang salah satunya dilakukan saat aksi demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Tanah (The Land Day ) pada tanggal 30 Maret 2018. Demonstrasi berakhir dengan bentrokan antara warga Gaza dengan tentara Is rael. Tentara Israel melepaskan peluru tajam dan gas air mata untuk membubarkan massa, yang mengakibatkan korban jiwa berjatuhan. Terhitung sejak akhir Maret – Juni 2018, total warga Palestina di Jalur Gaza yang tewas oleh aparat Israel lebih dari 120 warga dan lebih dari 13.190 orang lainnya menderita luka berat atau ringan.
Peran Indonesia untuk Palestina
Konflik Palestina-Israel senantiasa mendapatkan perhatian khusus dalam setiap aktifitas dan politik luar negeri Indonesia, termasuk diplomasi Indonesia pada forum bilateral maupun multilateral.
Indonesia konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong berdirinya negara Palestina yang merdeka, demokratis, sejahtera, dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel dibawah prinsip
“two-state
solution", terlebih dalam setiap kesempatan
Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB.
Indonesia juga selalu mendorong agar DK PBB mengeluarkan keputusan yang produktif bagi penyelesaian masalah Palestina sebagai cerminan tanggung jawab DK PBB sebagai organ utama PBB yang mengurusi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
Berbagai diplomasi konkrit Indonesia bagi perwujudan kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina, diantaranya sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada bulan April 2015 yang menyepakati Declaration on Palestine yang pada intinya mengarisbawahi dukungan negara-negara Asia dan Afrika terhadap perjuangan bangsa Palestina dalam rangka memperoleh kemerdekaannya dan upaya menciptakan two-state solution. Peringatan 60 Tahun KAA juga menghasilkan Deklarasi Penguatan New Asia Africa Strategic Partnership yang diantaranya menegaskan kembali dukungan negaranegara Asia dan Afrika bagi penguatan bantuan kapasitas kepada Palestina. 2.
Menjadi tuan rumah International Conference on the Question of Jerusalem pada tanggal 14-16 Desember 2015 bekerja sama dengan Organisasi Kerjasama Islam dan United nations Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People. Pertemuan secara khusus membahas isu Jerusalem yang merupakan salah satu dari 6 outstanding core issues dari penyelesaian konflik Palestina dan Israel (isu pengungsi, pemukiman ilegal Israel, perbatasan, keamanan, dan air).
3. Atas permintaan Presiden Palestina, menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa (LB) OKI ke-5 tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif pada tanggal 6-7 Maret 206. Pertemuan dilatarbelakangi proses perdamaian Palestina dan Israel yang tidak mengalami kemajuan berarti, serta siklus baru kekerasan di Jerusalem, termasuk pembatasan akses beribadah ke Masjid Al-Aqsa pada akhir tahun 2015. KTT LB OKI menghasilkan 2 outcome documents, yaitu sebuah resolusi yang menegaskan posisi prinsip dan komitmen OKI untuk mendukung Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, dan Jakarta Declaration gagasan Indonesia yang memuat langkah-langkah konkrit untuk dilakukan oleh para pemimpin dunia Islam guna memajukan penyelesaian masalah Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.
Selain dukungan di tingkat multilateral, Indonesia juga membantu Palestina, antara lain:
Bantuan “in kind " berupa pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi 1.257 warga Palestina.
Komitmen
pemberian
pelatihan
di
bidang
infrastruktur,
teknologi,
informasi,
pariwisata, light manufacturing , dan pertanian senilai USD 1,5 juta bagi warga Palestina dibawah kerangka the Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD).
Bantuan sebesar Rp 20 miliar untuk pembangunan Indonesian Cardiac Center di RS As-Shifa di Gaza.
Kontribusi kepada UNRWA sejak tahun 2009-2014 sebesar USD 360.000.
Saat ini tengah dijajaki kemungkinan menghidupkan kembali kontribusi rutin Indonesia kepada UNRWA yang telah dinon-aktifkan sejak 2014, yakni diharapkan sebesar USD 200.000 per tahunnya.
Ke depannya seiring dengan masuknya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB mulai tanggal 1 Januari 2019, Indonesia akan memanfaatkan keanggotaan di DK PBB tersebut untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan upaya konkrit bagi terwujudnya perdamaian antara Palestina-Israel. Hal itu akan menjadi salah satu isu utama yang akan diusung Indonesia selama di DK PBB. Masa keanggotaan Indonesia di DK PBB berlangsung hingga 31 Desember 2020.
Posisi Indonesia
Secara mendasar, posisi umum Indonesia terkait isu Palestina, sebagai berikut:
Mendukung langkah-langkah Palestina dalam mewujudkan kemerdekaan.
Mengembalikan sentralitas isu Palestina di dunia internasional di tengah konflik yang terjadi di negara Timur Tengah saat ini.
Mendorong pengakuan kedaulatan Palestina oleh negara anggota PBB dan organisasi internasional.
Mendukung
inisiatif
negara-negara
dan
PBB
guna
menghidupkan
kembali
perundingan damai Palestina-Israel berdasarkan “solusi dua negara" (two state solutions).
Menggalang negara-negara OKI menemukan solusi damai penyelesaian masalah Palestina – Israel.
Terus mengupayakan agar Palestina, terutama kompleks Al Aqsa, ditempatkan dalam Perlindungan Internasional (International Protection).
A dapun pos is i umum I ndones ia terkait kebijakan A S yang meng akui J erus alem s ebagai ibuk ota Is rael dan pemindahan K edubes A S ke J erus alem, sebagai berik ut:
Meng ecam keras kebijakan AS ters ebut.
