etika profesi peradilan

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan lembaga peradilan di Indonesia, secara konstitusional diatur dalam undang – undang Dasar 1945 sebagai salah satu pemegang kekuasaan Negara dibidang yudikatif, yang merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 undang – undang dasar 1945 (amandemen) yang menentukan bahwa : (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan ; (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ; Kedudukan Mahkamah Agung merupakan puncak dari badan – badan peradilan empat lingkungan peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara, yang masing – masing lingkungan peradilan tersebut terdiri dari peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.



















2

Pada Negara – Negara demokrasi yang dijalankan berdasarkan hukum (democracy under rule of law, democratische rechtsstaat ) ada beberapa pilar utama kekuasaan kehakiman yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, yaitu : independent, impartial, fair , dan competent .

1)

Penegakan hukum melalui lembaga pengadilan yang pro keadilan dan bebas dari intimidasi didalamnya terkandung makna, yaitu : a. Direktif, sebagai pengarah dalam pembangunan untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara ; b. Integratif, sebagai pembinaan kesatuan bangsa ; c. Stabilitatif, sebagai pemeliharaan dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat ; d. Prefektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan administrasi Negara, maupun sikap tindak warga Negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyakarakat ; e. Korektif, baik terhadap warga Negara maupun penyelenggaraan Negara dalam mendapat keadilan.

2)



















3

Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman merupakan pejabat publik yudisial dan karenanya hakim bukan jabatan dibidang eksekutif, sehingga hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah bersifat merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun intervensi dari mana pun atau siapa pun. Namun demikian, hakim sebagai salah satu penegak hukum dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tidak dapat serta merta berbuat semaunya tanpa mendasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku yang memberikan kewenangan dan menuntun hakim dalam melakasanakan tugas yudisialnya, tetapi hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkkan hukum dan keadilan. Sehingga dalam melaksanakan tugas yudisialnya, hakim harus dapat mempertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada masyarakat. Dalam rangka menjaga harkat dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim, maka dibentuklah lembaga komisi yudisial yang bersifat mandiri yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Vide Pasal 24 B Ayat (1) dan Ayat



















4

Pengawasan yang yang dilakukan oleh Komisi Komisi Yudisial kepada Hakim Hakim merupakan pengawasan yang bersifat eksternal dengan mendasarkan pada etika profesi (kode etik dan pedoman perilaku hakim), sedangkan pengawasan internal atas tingkah laku hakim, pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi dalam melaksanakan pengawasan tersebut, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial wajib: a. Mentaati norma dan peraturan perundang-undangan ; b. Berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim ; c. Menjaga kerahasiaan keterangan dan informasi yang diperoleh ;

Pedoman tingkah laku

Hakim ( code of judicial ethics ) sebagai

peraturan etika ( rules of ethics ) dan secara normative bukan sebuah aturan hukum, baik ditinjau dari wewenang membuat menetapkan, isi (materi muatan), cara menetapkan dan cara menegakkan pedoman tingkah laku hakim tida memenuhi syarat sebagai ketentuan hukum ( legal norms). Pedoman tingkah laku hakim adalah aturan moral (etik) yang bertujuan untuk membangun dan memperkukuh standar moral (etik)



















5

–dimanapun-lebih menentukan segi-segi kewajiban yang wajib diemban dan dipikul oleh hakim baik secara individual maupun secara kolektif. Oleh karena perilaku profesi hakim merupakan salah satu aspek yang mendapatkan perhatian masyarakat di masa perubahan (reformasi) ini, dan berdasarkan pasal 32 A jo. Pasal 81 B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka telah diterbitkan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang merupakan pedoman bagi hakim dalam memberikan bimbingan terhadap keutamaan moral dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun dalam melakukan hubungan dengan masyakarat, hal mana kode etik pedoman perilaku hakim dimaksud juga merupakan pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melakukan fungsi pengawasan internal maupun ekternal, sebagaimana termuat dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Rid an Komisi Yudisial RI Nomor

047/KMA/SKB/IV/2009

dan

Nomor

02/SKB/P.KY/IV/2009

tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sedangkan dalam era perubahan ini salah satu aspek yang tidak kalah

penting dalam mewujudkan danm meningkatkan meningkatkan profesionalisme



















6

hukum materiil maupun hukum formal, sehingga untuk merealisasikan hal tersebut Mahkamah Agung secara berkala mengadakan pelatihan, bimbingan teknis, temu ilmiah kepada para hakim dan bahkan memberikan beasiswa kepada para hakim untuk melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi (S-2, S-3) agar hakim mempunyai pengetahuan yang memadai untuk menghadapi perkembangan sosial, politik, budaya maupun teknologi yang begitu cepat berubah, sehingga hakim mempunyai bekal yang cukup dalam mengadili perkara. Namun demikian, meskipun hakim dalam menyelenggarakan kekuasaan peradilan bersifat

merdeka, tetapi apabila hakim tersebut

melakukan pencederaan terhadap etika profesi dan pedoman perilaku hakim atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hakim tersebut secara kasuistis dapat dikenakan sanski yang bersifat pidana dan atau sanksi administrative. Pencederaan etika profesi hakim dalam lembaga peradilan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tidak dipenuhinya sarana dan prasarana bagi hakim selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab Negara untuk





















7

Secara realita, apakah perhatian Negara kepada hakim sudah diberikan secara secara optimal optimal karena apabila kita mengamati mengamati gedung kantor pengadilan didaerah-daerah, rumah dinas hakim, sarana-sarana perkantoran dipengadilan serta kesejahteraan hakim sangat s angat memprihatinkan. Meskipun demikian, Mahkamah Agung dalam era Reformasi sebagai

konsekuensi

perkembangan

sosial

dan

budaya,

berupaya

melakukan langkah-langkah strategis dalam menghadapi perubahan paradigma yang ada dalam masyarakat untuk menjadikan lembaga peradilan yang mandiri, netral, kompeten, transparan, akuntabel, dan berwibawa yang mampu menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itulah menurut penulis sangatlah menarik untuk ditelusuri, diteliti lebih jauh dan ditulis dalam bentuk skripsi mengenai :

“

KUALITAS

PEMBARUAN

DAN

PROFESIONALISME KONSEKUENSI

DALAM

TERHADAP

PROSES

PENCEDERAAN



















8

1. Apakah masyarakat bangsa Indonesia telah menempatkan lembaga peradilan dalam posisi yang tepat dalam rangka sistem penyelenggaraan kehidupan bangsa dan Negara ? 2. Bagaimanakah peradilan Indonesia menjawab tantangan perubahan sebagai konsekuensi perkembangan global ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .

1. Ruang Lingkup Yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai Apakah masyarakat bangsa Indonesia telah menempatkan lembaga peradilan dalam posisi yang tepat dalam rangka sistem penyelenggaraan kehidupan bangsa dan Negara ? Bagaimanakah peradilan Indonesia menjawab tantangan perubahan sebagai konsekuensi perkembangan



















9

hanya akan melakukan penelitian hanya terbatas pada undang – undang tersebut saja.

2. Tujuan Penelitian a. Untuk

menjelaskan

bahwasanya

Hakim

sebagai

pelaksana

kekuasaan kehakiman semakin dituntut mempunyai Integritas tinggi, dan professional, sehingga hakim memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Dan Hakim sebagai salah satu profesi penegak hukum harus berbenah dan mengubah pola pikir dan pola budaya yang selama ini dipahami dalam rangka mempersiapkan dan menghadapi struktur hukum nasional di era perubahan ini. Sebagai usaha dalam menegakkan hukum lebih menjanjikan menjanjikan dan dapat dilakukan dilakukan apabila hakim benar-benar dibimbing dan dipimpin oleh perangkat peraturan yang benar-benar berorientasi dan berpihak pada penegakan hukum



















10

menyadari bahwa peningkatan

kualitas keilmuan, keterampilan

teknis yudisial maupun kualitas integritas moral dan karakter. c. Untuk menambah ilmu dalam memperkuat tradisi dialektika akademik yang ditandai dengan dinamika sikap kritis dan sekaligus inovatif sebagai tanggung jawab sejarahnya untuk menyemai dan melahirkan sesuatu yang baru yang lengkap dan lebih jelas dalam Undang – Undang Undang tersebut.

D. Metodelogi.

Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini metodologi yang digunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian : -

Jenis Penelitian



















11

”

Kualitas Profesionalisme Dalam Proses Pembaruan Dan

Konsekuensi Terhadap Pencederaan Etika Profesi Dalam Lembaga Peradilan “.

2. Jenis dan Sumber Data a ) Jenis Data Data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 1) Data Primer, yaitu data yang yang diperoleh dari penelitian penelitian lapangan lapangan (field Research) 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan (library Research) b) Sumber Data Sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini yaitu : 1. Data primer Yaitu data yang bersumber atau di peroleh dari





















12

a) Bahan hukum primer yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah,

Keputusan

Presiden,

Peraturan

Presiden,

Keputusan Mahkamh Agung. b) Bahan hukum sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berbentuk buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan Peran Peradilan Indonesia dan pengadilan, hasil penelitian dan berbagai makalah, hasil seminar, majalah jurnal ilmiah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian. c) Bahan hukum tersier (penunjang) yaitu bahan-bahan yang



















13

terarah (directive interview) dan mendalam (depth interview) dengan

berpedoman

pada

daftar

pertanyaan

yang

telah

dipersiapkan terlebih dahulu. 2. Pengamatan (observasi), yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan secara metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis terhadap lingkungan kerja dalam kegiatan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan sasaran dalam rangka mendapatkan kelengkapan data melalui situs di internet. b. Data Sekunder Data sekunder, yaitu tehnik pengumpulan data yang diperoleh dari



















14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Etika dan Etika Profesi

Kata etik (atau etika) berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok

untuk

menilai

apakah

tindakan-tindakan

dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik.

yang

telah

3)

Menurut Martin [1993], etika didefinisikan sebagai “ the discipline



















15

untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalah-gunaan keahlian (Wignjosoebroto, 1999). Sebuah

profesi

hanya

dapat

memperoleh

kepercayaan

dari

masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan

jasa

keahlian

profesi

kepada

masyarakat

yang

memerlukannya.

Etika disebut juga filsafat moral adalah cabang filsafat yang



















16

Persamaan antara etika dengan etiket yaitu: 1. Etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Istilah tersebut dipakai mengenai manusia tidak mengenai binatang karena binatang tidak mengenal etika maupun etiket. 2. Kedua-duanya mengatur perilaku manusia secara normatif artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yag harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Justru karena sifatnya normatif maka kedua istilah tersebut sering dicampuradukkan.





















17

3. Etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan, dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain.Etika jauh lebih absolut. Perintah seperti “jangan berbohong”, “jangan mencuri” merupakan prinsip etika yang tidak dapat ditawar-tawar. 4. Etiket hanya memadang manusia dari segi lahiriah saja sedangkan etika





















18

dan normatif (tidak sekadar melaporkan pandangan moral melainkan menyelidiki bagaimana pandangan moral yang sebenarnya).

Etika Dalam Penggunaan TI (Technology Informasi) I nformasi)

Etika secara umum didefinisikan sebagai suatu kepercayaan atau





















19

2. faktor transformasi ( transformation factors), contoh fasilitas e-mail yang bisa sampai tujuan dan dapat dibuka atau dibaca dimanapun kita berada, 3. faktor tak kasat mata ( invisibility factors ). Semua operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan, yang





















20

3.

Hak atas spesialis komputer, pemakai komputer tidak semua menguasai akan ilmu yang terdapat pada komputer yang begitu banyak dan luas. Untuk bidang tertentu diperlukan spesialis bidang komputer, seperti kita membutuhkan dokter atau pengacara;

4.

Hak atas pengambilan keputusan komputer, meskipun masyarakat tidak

berpartisipasi

dalam

pengambilan

keputusan

mengenai





















21

mudahnya dilakukan penggandaan atau disalin secara ilegal. Ini bisa dituntut di pengadilan; 4. Hak atas akses. Informasi memiliki nilai, dimana setiap kali kita akan mengaksesnya harus melakukan account atau izin pada pihak yang memiliki informasi tersebut. Sebagai contoh kita dapat membaca data-























22

negara, diartikan ’badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan























23

publik atau jabatan umum ( public offices) dan pejabat publik atau pejabat























24

3. Kata Pengadilan dan Peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni























25

Ke-4 lembaga peradilan tersebut berpuncak di Mahkamah Agung,























26

Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding dan

























































































































































































































































































































































































































































































































































62

manapun, karena hal itu dapat menurunkan kualitas keiklasan yang telah dibangunnya.

B.

Peradilan Indonesia Menjawab Tantangan Perubahan sebagai Konsekuensi Perkembangan Global.

Pepatah kuno dari Heraklitus menyatakan bahwa semua senantiasa berubah, dan yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri (Pantha Rhei), perubahan dan dinamika hukum di Indonesia sangat dipengaruhi perubahan lembaga peradilan, hal mana perubahan tersebut disebabkan oleh adanya globalisasi.

26)

Para ilmuwan dalam menanggapi gejala dan perkembangan globalisasi berbeda pendapat, sebagian berpendapat, globalisasi adalah keharusan bahkan berkah dari dunia modern, sedangkan sebagian berpendapat bahwa globalisasi adalah saat Negara-negara kaya dan perusahaan internsional secara bebas memperebutkan Negara dan warga Negara dari Negara berkembang. Para era globalisasi ini, usaha untuk membentuk sistem hukum Indonesia yang utuh dan sempurna merupakan suatu upaya yang tidak



















63

semakin sulit untuk mengimbangi perubahan situasi terjadi begitu cepat, sehingga usaha untuk melakukan perubahan penyesuaian hukum selalu ketinggalan dengan perkembangan dan perubahan dibidang sosial, budaya, ekonomi, politik, serta informasi teknologi. Reformasi yang diperjuangkan mulai Tahun 1998 oleh elemenelemen bangsa dengan keras telah menuntut dengan paksa agar pemerintahan diselenggarakan dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Kini, era Reformasi sudah berjalan, tapi tampaknya harapan untuk mewujudkan Negara hukum yang demokratis untuk kesejahteraan rakyat masih sebatas mimpi dan wacana. Rakyat sudah mulai kurang sabar untuk menunggu kapan rakyat tidak lagi kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan dan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Bahkan lebih tragis lagi, sekarang ini sudah tampak masyarakat kecil kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, konflik sosial kerap terjadi, penggusuran terhadap tempat tinggal masyarakat dan tempat usaha para pedagang kecil terus marak dilakukan, lapangan pekerjaan kian menyempit, dan berakhir pada pemiskinan dan kemiskinan.

27)



















64

Meskipun demikian, para hakim bukannya sama sekali menutup mata terhadap

kritik, tudingan, dan cibiran dari semua lapisan

masyarakat, Mahkamah Agung khususnya para hakim benar-benar menyadari bahwa peningkatan kualitas keilmuan, keterampilan teknis yudisial maupun kualitas integritas moral dan karakter para hakim merupakan

kebutuhan

yang

mendesak.

Hal

mana

seiring

telah

dibakukannya kode etik dan pedoman perilaku hakim, yang terdiri dari : berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku

arif dan bijaksana,

berperilaku mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap professional. Tanpa berniat untuk membanggakan diri, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada dibawahnya telah berusaha keras untuk melakukan perubahan yang meliputi : peningkatan kualitas SDM, perubahan manajemen dan administrasi peradilan secara transparan dan efisien, serta membuka akses seluas-luasnya kepada public untuk mengetahui kinerja peradilan Indonesia, sebagaimana yang telah dimuat dalam cetak biru pembaruan peradilan yang telah dimulai sejak Tahun



















65

diawali dengan perubahan empat lingkungan peradilan telah berada satu atap dibawah Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2007, Mahkamah Agung, Departemen Keuangan dan BPK ditetapkan oleh pemerintah sebagai Pilot Project reformasi birokrasi yang meliputi : reformasi manajeman SDM, reformasi manajemen keuangan asset, reformasi manajemen teknologi dan informasi. Dalam periode 2009, Mahkamah Agung RI telah melakukan berbagai langkah strategis di bidang pembaruan, adapun program prioritas Mahkamah Agung dan lembaga peradilan,

28)

antara lain :

1. Program keterbukaan informasi di Pengadilan Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan, secara prinsip mandate dari surat edaran tersebut adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi di Pengadilan, sehingga akses publik tersebut tidak semata-mata dilihat dari bentuk fisik meja informasi yang ada di Pengadilan, tetapi sejauh mana pengadilan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.



















66

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan pada tanggal 4 Juni 2009 Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK Ketua MA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, yang mengatur mengenai mekanisme pengaduan masyarakat yang dilingkungan peradilan, sebagai upaya Mahkamah Agung untuk menciptakan sistem pangaduan masyarakat yang ideal sehingga citra dan wibawa lembaga peradilan terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan pun meningkat. 3. Program Pengembangan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan MA - RI 2010 – 2035. Dalam pengembangan cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035, selain berupaya untuk mengakomodasi asas-asas peradilan, tetapi juga memuat kerangka pemikiran badan peradilan yang unggul ( framework for court excellence) yang dirumuskan oleh konsorsium internasional

sebagai acuan ( benchmark). Selain

itu,

dilakukan

beberapa

kegiatan

terkait

dengan

pengembangan ini, antara lain :Diagnosis organisasi ( organizational





















67

diagnostic assessment) untuk mendapatkan pemetaan terhadap kondisi

terkini serta tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung RI ;

29)

a. Telah merumuskan visi dan misi Mahkamah Agung yang baru, yaitu : Visi

: Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ;

Misi

: 1. Menjaga kemandirian badan peradilan ; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

b. Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; c. Peningkatan Program Pengikisan Tunggakan Perkara ;



















68

Agung RI kepada administrator yudisial, juga memberikan batasan waktu kepada Hakim Agung yang menangani perkara ; d. Penyempurnaan

Sistem Pengelolaan Keuangan Perkara Mahkamah

Agung; e. Dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009, bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada para pihak yang berperkara, yang dikelola oleh panitera yang dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berperkara dan besarnya ditetapkan dalam putusan ; f. Peningkatan

Sistem Informasi perkara, Kepaniteraan Mahkamah

Agung RI; g. Penerbitan situs informasi perkara online,fitur ini juga dapat diakses melalui situs Mahkamah Agung RI : http://www.mahkamahagung.go.id dan dapat juga melalui http://sms.mahkamahagung.go.id/perkara yang



















69

j. Melakukan

langkah

strategis

dalam

bidang

;

pembinaan

dan

pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan internal, Litbang Diklat Mahkamah Agung RI. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap t erhadap hakim, didapat mengenai

bagaimanakah

peradilan

Indonesia

menjawab

tantangan

perubahan sebagai konsekuensi perkembangan global, di Indonesia saat ini khususnya di lembaga peradilan telah adanya suatu sistem yang mengakar dimana mempunyai peran yang sangat penting yaitu pelayanan prima terhadap masyarakat, untuk menunjang sistem tersebut diperlukan bantuan dan dukungan dari masyarakat banyak agar peradilan Indonesia dapat berjalan dengan cepat mudah dan biaya ringan. Yang dilengkapi dengan Informasi teknologi yang mana masyarakat dapat mengetahui lebih banyak mengenai keterbukaan putusan pengadilan yang telah di masukkan kedalam website dan internet lainnya.



















70

BAB IV PENUTUP

Dari uraian – uraian diatas dan pembahasan bab - bab terdahulu, maka penulis dapat memperoleh kesimpulan serta dapat memberikan saran – saran sebagai berikut :

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa : 1. Melalui Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman semakin dituntut mempunyai Integritas tinggi, dan professional, sehingga hakim memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Hakim sebagai salah satu profesi penegak hukum harus berbenah dan mengubah pola pikir dan pola budaya yang selama ini dipahami dalam rangka mempersiapkan dan menghadapi struktur hukum nasional di era perubahan ini. Usaha



















71

2. Tidak boleh atau bukannya sama sekali menutup mata terhadap kritik dari semua lapisan masyarakat, Mahkamah Agung khususnya para hakim benar-benar benar-benar menyadari menyadari bahwa bahwa peningkatan peningkatan kualitas keilmuan, keterampilan teknis yudisial maupun kualitas integritas moral dan karakter para Hakim merupakan kebutuhan yang mendesak. Adapun sikap yang terbaik dalam melakukan pembenahan hukum di Indonesia adalah dengan menyelenggarakan reformasi yang terkait perencanaan, legislasi, dan penerapan hukum. Dalam pengembangan cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035, selain berupaya untuk mengakomodasi asas-asas peradilan, tetapi juga memuat kerangka pemikiran badan peradilan yang unggul ( framework for court excellence)

yang

dirumuskan oleh konsorsium internasional sebagai acuan ( benchmark). Karena sesuai dengan Peranan dan Fungsinya Fungsin ya Lembaga Peradilan yaitu:

Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan





















72

perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan prang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan. -

Menjaga hukum dan ketertiban.

-

Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsalfah pemidanaan yang diamut.

-

Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

B. Saran – Saran

1. Hendaknya lembaga peradilan diperlukan dan ditempatkan pada posisi

etika profesi peradilan

Recommend Documents