DOKUMEN BUKTI BAB II KRITERIA 2.1.1. Lokasi pendirian Puskesmas harus sesuai dengan tata daerah EP 1 EP 2 EP 3 EP 4
: Bukti analisis kebutuhan pendirian Puskesmas : Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas : Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan : Bukti izin operasional puskesmas (SK Kepala Daerah atau SK Kepala DinasKesehatan Kabupaten/Kota)
KRITERIA 2.1.2. Bangunan Puskesmas bersifat permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja lain EP 3
: Hasil evaluasi thd bangunan fisik puskesmas dan tindak lanjutnya (jika ada)
KRITERIA
EP 1 EP 2 EP 3
2.1.3.
Bangunan Puskesmas memperhatikan fungsi, keamanan, dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan, dengan ketersediaan ruangan kebutuhan pelayanan kesehatan yang disediakan
: Hasil evaluasi pemenuhan persyaratan minimal ketersediaan ruangan (jika ada) : Denah Puskesmas : Hasil identifikasi orang dengan kebutuhan khusus, anak-anak usia lanjut dan tindak lanjut dalam pengaturan ruang
KRITERIA 2.1.4. Prasarana puskesmas tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan, kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan EP 1 : Bukti evaluasi dan tindaklanjut terhadap kondisi prasaran puskesmas apakah sesuai dengan kebutuhan pelayanan EP 2 : Bukti pelaksanaan pemeliharaan (Rencana dan Jadwal pemeliharaan) EP 3 : Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring EP 4 : Bukti monitoring fungsi prasarana EP 5 : Bukti tindak lanjut monitoring KRITERIA 2.1.5. Peralatan medis dan non medis, tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan, kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan EP 1 : Daftar inventaris peralatan medis dan non medis Bukti evaluasi dan tindak lanjut EP 2 : Bukti pelaksanaan pemeliharaan peralatan medis dan non medis (Jadwal dan Pelaksanaan pemeliharaan) EP 3 : Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring, dan tindak lanjut EP 4 : Bukti pelaksanaan monitoring fungsi, hasil monitoring EP 5 : Bukti tindak lanjut thd hasil monitoring EP 6 : Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi jadwal, dan bukti pelaksanaan kalibrasi EP 7 : Bukti izin peralatan yang memerlukan izin
KRITERIA 2.2.1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dalam peraturan perundangan EP 1 EP 2 EP 3 EP 4
: Profil kepegawaian Kepala Puskesmas yang menunjukkan bahwa kepala puskesmas adalah tenaga kesehatan : Kebijakan tentang Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, yang dapat dituangkan dalam bentuk SK atau pada pola ketenagaan : Uraian tugas Kepala Puskesmas : Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan Kepala Puskesmas Kesesuaian profil kepegawaian Kepala Puskesmas dengan persyaratan
KRITERIA 2.2.2. Tersedia tenaga medis, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang disediakan EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5
: Bukti analisis kebutuhan tenaga : Regulasi tentang Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada: bisa dituangkan dalam bentuk SK, dalam uraian jabatan, atau dalam pola ketenagaan : Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan, dan tindak lanjut : Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada (uraian tugas untuk tiap karyawan by name), lihat 5.3.1. EP 3 : Kelengkapan surat izin sesuai yang dipersyaratkan dan dimasukkan dalam file kepegawaian
KRITERIA 2.3.1. Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab, ada alur kewenangan dan komunikasi, kerjasama, dan keterkaitan dengan pengelola yang lain EP 1 EP 2 EP 3
: Stuktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota : SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggung jawab UKM dan UKP Puskesmas : Sebagai lampiran SK Kepala Puskesmas tentang penetapan penanggung jawab, diatur alur pertanggung jawaban dan pelaporan, dan mekanisme pengarahan, komunikasi dan koordinasi antar posisi dalam struktur dan antara penanggung jawab dengan pelaksana, lengkapi dengan SOP
KRITERIA 2.3.2. Kejelasan tugas, peran, dan tanggung jawab pimpinan puskesmas, penanggung jawab dan karyawan EP 1
EP 2 EP 3
: Uraian jabatan mulai dari Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan sampai pada jabatan fungsional yang ada. Uraian jabatan tsb berisi: tugas, wewenang, dan tanggung jawab (lihat 5.3.1. EP 1 dan EP 2) : Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas, bukti pelaksanaan penjelasan uraian tugas kepada karyawan baru : Bukti evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas
KRITERIA 2.3.3. Struktur organisasi pengelola dikaji ulang secara reguler dan kalau perlu dilakukan perubahan EP 1 EP 2
: Bukti pertemuan dan hasil kajian terhadap struktur organisasi Puskesmas : Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi: usulan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan perubahan struktur internal yang dapat dilakukan oleh puskesmas
KRITERIA 2.3.4. Pengelola dan pelaksana puskesmas memenuhi standar kompetensi yang dipersyaraktan dan ada rencana pengembangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan EP 1
EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6
: Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan Pelaksana kegiatan yang merupakan bagian dari uraian tugas atau dituangkan dalam SK Kepala Puskesmas atau pola ketenaggan : Rencana pengembangan kompetensi : Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi : Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di Puskesmas yang update : Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb) : Bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap penerapan hasil pelatihan
KRITERIA 2.3.5. Karyawan baru harus mengikuti orientasi upaya memahami tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Karyawan wajib mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk menunjang keberhasilan upaya puskesmas EP 1 EP 2 EP 3
: SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru. : Bukti pelaksanaan program orientasi (Kerangka acuan program orientasi) : Bukti sertifikat mengikuti seminar, pendidikan, dan pelatihan
KRITERIA 2.3.6. Pimpinan puskesmas menetapkan visi, misi, tujuan dan tata nilai dalam penyelenggaraan puskesmas yang dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait dan kepada pengguna pelayanan dan masyarakat EP 1 EP 2
EP 3
EP 4
: Bukti pelaksanaan lokakarya pembahasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai serta SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas : Bukti pelaksanaan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan tata nilai, flyer, brosur yang berisi visi, misi, tujuan dan tata nilai serta SOP tentang sosialisasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas : Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan serta SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas : Bukti pelaksanaan penilaian kinerja yang dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Catatan: Form penilaian kinerja dapat juga ditambahkan kolom capaian kinerja dan kesesuaian thd visi, thd misi, thd tujuan, dan thd tata nilai serta Kebijakan, panduan, dan SOP tentang penilaian kinerja (tahunan) yang menjelaskan dilakukannya penilaian kesesuaian pencapaian kinerja puskesmas terhadap visi, misi, tujuan, tata nilai Puskesmas
KRITERIA 2.3.7. Pimpinan puskesmas menunjukkan arah strategi dalam pelaksanaan pelayanan, Upaya/Kegiatan Puskesmas, bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, kualitas kerja dan terhadap penggunaan sumber daya EP 1
EP 2
EP 3 EP 4
: bukti pelaksanaan pengarahan oleh kepala puskesmas dan penanggung jawab serta Kebijakan yang mewajibkan dilaksanakan pengarahan, panduan dan SOP pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggung jawab program : bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai dengan SOP yang disusun (Kebijakan, panduan, SOP monitoring kinerja dan evaluasi kinerja (lihat 1.1.5 dan 1.3.1)) : bukti penilaian/kajian efektivitas struktur yang ada, dan tindak lanjutnya (lihat 2.3.3. EP 2) serta SK ttg Struktur organisasi pada tiap-tiap UKM dan UKP : Bukti pencatatan dan pelaporan. Kebijakan, panduan, dan SOP pencatatan dan pelaporan.
KRITERIA 2.3.8 Puskesmas memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan di wilayah kerja puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan EP 1
EP 2
EP 3
: Kebijakan yang menjelaskan bahwa pimpinan puskesmas, penanggung jawab, dan pelaksana wajib memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat : Bukti pelaksanaan fasilitasi, misalnya dalam pelaksanaan SMD, MMD, dalam pembentukan UKBM, bukti pelayanan konsulatasi kesehatan jika dibutuhkan oleh masyarakat. Panduan dan SOP fasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan : Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat ttg penyelenggaraan upaya puskesmas (lihat 1.1.1 EP 3 dan bukti-bukti SMD/MMD pd 2.3.8. EP 2)
KRITERIA
EP 1
EP 2 EP 3
2.3.9. Pimpinan Puskesmas dan penanggung jawab upaya puskesmas menunjukkan kepemimpinan untuk melaksanakan strategi, mendelegasikan wewenang apabila meninggalkan tugas dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan tata nilai, visi, misi, tujuan puskesmas
: Bukti pelaksanaan penilaian akuntabilitas kinerja para penanggung jawab dan tindak lanjutnya. Kerangka acuan, SOP, instrumen tentang penilaian kinerja Penanggung jawab program dan Penanggung jawab pelayanan sebagai wujud akuntabilitas (bisa menggunakan Sasaran kinerja Pegawai) : Kebijakan Kepala Puskesmas dan SOP tentang pendelegasian wewenang, dengan kriteria yang jelas : Bukti pelaksanaan pertemuan evaluasi kinerja. Laporan/penyampaian umpan balik pelaksanaan program kepada pimpinan. Kebijakan, panduan dan SOP tentang penyampaian umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggung jawab program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja.
KRITERIA 2.3.10. Pimpinan Puskesmas dan penanggung jawab upaya puskesmas membina tata hubungan kerja dengan pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektoral. EP 1 EP 2
EP 3 EP 4
: Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaran program dan kegiatan Puskesmas : Bukti identifikasi peran masing-masing pihak terkait. SK penetapan peran masing masing pihak yang terkait (catatan SK peran lintas sektor dapat diminta ditetapkan oleh Camat) : Bukti pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan komunikasi melalui lokakarya mini serta SOP : Bukti evaluasi thd peran pihak terkait dalam upaya puskesmas (evaluasi misalnya dilakukan melalui forum rapat lokakarya mini) serta SOP
KRITERIA 2.3.11. Pedoman dan prosedur penyelenggaraan Program/Upaya puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas disusun, didokumentasi dan dikendalikan. Semua rekaman hasil pelaksanaan upaya puskesmas dan kegiatan pelayanan dikendalikan EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5
: Panduan (manual) mutu Puskesmas : Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk masing-masing Upaya Puskesmas : SOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan Upaya Puskesmas baik UKM maupun UKP : Kebijakan, Pedoman, dan SOP pengendalian dokumen dan SOP pengendalian rekaman : bukti pelaksanaan penyusunan pedoman dan SOP sesuai dengan prosedur yang disusun. Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SOP (panduan/pedoman tata naskah)
KRITERIA 2.3.12. Komunikasi internal antara pimpinan puskesmas, penanggung jawab upaya puskesmas dan pelaksana, dilaksanakan agar upaya puskesmas dan kegiatan puskesmas dilaksanakan secara efektif dan efisien EP 1
EP 2 EP 3 EP 4 EP 5
: Kebijakan Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal. (komunikasi internal bisa dilakukan melalui pertemuan/lokakarya mini/pengarahan, maupun pemanfaatan tehnologi informasi) (lihat 1.2.5. EP 1) : SOP komunikasi internal (lihat 1.2.5. EP 1) : Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal dan bahasan yang dibahas : Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal. : Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal.
KRITERIA 2.3.13. Lingkungan kerja dikelola untuk meminimalkan risiko bagi pengguna puskesmas dan karyawan EP 1 EP 2 EP 3
: Hasil kajian dampak kegiatan puskesmas terhadap lingkungan dan tindak lanjutnya (lihat ada tidak register risiko dan bagaimana isinya) : Kebijakan Kepala Puskesmas tentang penerapan pengelolaan risiko akibat penyelenggaraan upaya puskesmas. Panduan manajemen risiko. : Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap ganggung/dampak negatif thd lingkungan dan pencegahannya, yang dituangkan dalam register risiko. Bukti dokumentasi jika terjadi kejadian yang berdampak negatif terhadap lingkungan atau masyarakat dilakukan analisis dan tindak lanjut (register risiko)
KRITERIA 2.3.14. Jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan pelayanan kepada masyarakat EP 1 EP 2
EP 3 EP 4 EP 5
: Daftar jejaring dan jaringan Puskesma : Perencanaan Program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, jadual dan penanggung jawab tiap kegiatan pembinaan (perencanaan program pembinaan bisa terintegrasi dengan kegiatan masing-masing UKM dan UKP) : Bukti pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring : Bukti kegiatan evaluasi dan bukti tindaklanjut kegiatan pembinaan jejaring dan jaringan : Bukti pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan pelaporannya
KRITERIA 2.3.15. Pimpinan Puskesmas dan pennaggung jawab upaya puskesmas menunjukkan profesionalisme dalam mengelola keuangan pelayanan EP 1
EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6
: Bukti pelaksanaan minilokakarya perencanaan untuk penyusunan program dan anggaran. Bukti keterlibatan penanggung jawab UKM dan UKP dalam monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan penggunaan anggaran : SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan : Panduan penggunaan anggaran. : Bukti pelaksanaan pembukuan. Panduan pembukuan anggaran. : Bukti pelaksanaan audit penilaian kinerja pengelola keuangan. SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan. : Hasil audit kinerja keuangan.
KRITERIA 2.3.16. Pengelolaan keuangan puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku EP 1 EP 2 EP 3
EP 4 EP 5
: SK penetapan dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan. : SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan. : Bukti pengelolaan keuangan. Bukti pemeriksaan/audit keuangan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas (yang juga menyatakan kesesuaian/ketidak sesuaian thd panduan/standar). Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan. : Dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan. : Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan
KRITERIA 2.3.17. Dalam menjalankan fungsi puskesmas, harus tersedia data dan informasi di puskesmas yang digunakan untuk pengambilan keputusan baik untuk peningkatan pelayanan di puskusmas maupun untuk pengambilan keputusan di tingkat kabupaten. EP 1 EP 2 EP 3
: SK Kepala Puskesmas tentang jenis data dan informasi yang perlu disediakan di Puskesmas : Panduan pengelolaan data/informasi, SOP pengelolaan data dan informasi: SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data. : SOP analisis data.
EP 4 EP 5
: SOP pelaporan dan distribusi informasi : Bukti evaluasi dan tindak lanjut (kinerja) pengelolaann data dan informasi.
KRITERIA 2.4.1. Hak dan kewajiban pengguna puskesmas EP 1 EP 2
EP 3
: SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan Puskesmas. : Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas. Bukti pelaksanaan sosialisasi dan pemahaman karyawan akan hak dan kewajiban pengguna : Kebijakan yang menyatakan kewajiban karyawan puskesmas untuk memberikan pelayanan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat/pengguna. Prosedur pelayanan mencerminkan perhatian terhadap hak dan kewajiban pengguna, misalnya hak akan privasi, hak untuk dijaga kerahasiaan
KRITERIA 2.4.2. Adanya peraturan internal yang jelas untuk mengatur perilaku pimpinan puskesmas, penanggung jawab upaya puskesmas dan pelaksana dalam proses penyelenggaraan upaya/kegiatan puskesmas. EP 1
EP 2
: Bukti pertemuan untuk menyusun dan menyepakati peraturan internal. SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal yang berisi peraturan bagi karyawan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan di Puskesmas. : Dalam notulen rapat dapat dibukti bahwa dalam pembahasan peraturan internal karyawan mempertimbangkan visi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas
KRITERIA 2.5.1. Adanya dokumen kontrak yang jelas dengan pihak ketiga EP 1 EP 2
: SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja : Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga. SK, Panduan, SOP tentang proses penyelenggaraan kontrak/PKS
KRITERIA 2.5.2. Kinerja pihak ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan dimonitor dan dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti EP 1 EP 2 EP 3
: Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak. : Bukti pelaksanaan monitoringdan evaluasi kinerja pihak ketiga : Bukti tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kinerja pihak ketiga
KRITERIA 2.6.1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 7 EP 8 EP 9 EP 10
: SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang. : Daftar inventaris sarana dan peralatan : Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan : Bukti pelaksanaan program pemeliharaan : Ketersediaan tempat, dan pemenuhan persyaratan penyimpanan : Program kerja kebersihan lingkungan puskesmas : Bukti pelaksanaan kebersihan lingkungan puskesmas : Program kerja pemeliharaan kendaraan : Bukti pelaksanaan pemeliharaan kendaraan : Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris.
