Doktrin Tentara Nasional Indonesia

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR

Lampiran Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 Tanggal 15 Juni 2010

DOKTRIN TENTARA NASIONAL INDONESIA TRIDARMA EKAKARMA (TRIDEK) BAB I PENDAHULUAN

1.

Umum a. Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk menjamin tercapainya tujuan nasional tersebut, diperlukan upaya-upaya antara lain, upaya pertahanan dan keamanan negara yang merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia. b. Selaras dengan hakikat tujuan nasional tersebut, dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan produk perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem

6

pertahanan negara sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, ditetapkan bahwa peran TNI adalah sebagai alat pertahanan negara. c. Dengan mengacu hal tersebut, untuk mendukung tercapainya tugas pokok TNI, maka diperlukan Doktrin TNI yang merupakan pedoman TNI dalam melaksanakan perannya berdasarkan kepada pengalaman sejarah, nilai-nilai intrinsik perjuangan bangsa dan dengan dukungan mulai dari teori yang bersifat konsepsional sampai dengan yang bersifat operasional implementatif. Sebagai pedoman, Doktrin TNI diperlukan untuk melandasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI untuk mempertahankan NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dari berbagai ancaman militer dan nonmiliter terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa. 2.

Maksud dan Tujuan a. Maksud. Doktrin TNI dimaksudkan sebagai pedoman TNI dalam rangka melaksanakan peran, fungsi, dan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara.

6

pertahanan negara sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, ditetapkan bahwa peran TNI adalah sebagai alat pertahanan negara. c. Dengan mengacu hal tersebut, untuk mendukung tercapainya tugas pokok TNI, maka diperlukan Doktrin TNI yang merupakan pedoman TNI dalam melaksanakan perannya berdasarkan kepada pengalaman sejarah, nilai-nilai intrinsik perjuangan bangsa dan dengan dukungan mulai dari teori yang bersifat konsepsional sampai dengan yang bersifat operasional implementatif. Sebagai pedoman, Doktrin TNI diperlukan untuk melandasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI untuk mempertahankan NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dari berbagai ancaman militer dan nonmiliter terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa. 2.

Maksud dan Tujuan a. Maksud. Doktrin TNI dimaksudkan sebagai pedoman TNI dalam rangka melaksanakan peran, fungsi, dan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara.

7

b. Tujuan. Doktrin TNI bertujuan agar TNI mempunyai pedoman yang jelas dan tegas dalam melaksanakan tugasnya sehingga terwujud kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI. 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup Doktrin TNI berisi prinsip-prinsip paling fundamental (filosofis) dan implementatif (terapan) meliputi berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI yang disusun dengan tata urut sebagai berikut. a.

Pendahuluan

b.

Landasan dan Latar Belakang Pemikiran

c.

Peran, Fungsi, dan Tugas Pokok TNI

d.

Hakikat Ancaman

e.

Strategi Militer

f.

Pembinaan TNI

g.

Penggunaan Kekuatan TNI

h.

Tataran Kewenangan dan Tanggung Jawab

i.

Penutup

4. Hakikat Doktrin TNI TRIDARMA EKAKARMA. Hakikat Doktrin TRIDARMA EKAKARMA berasal dari bahasa Sansekerta, t ri  ri  arma  berarti tiga, d arma  berarti ka  berarti satu dan pengabdian, e ka  arma  k arma  berarti perjuangan. TRIDARMA Sehingga Doktrin

“Une Verite gue I’on  ne comprend pas, deviant une erreur”  “Suatu kebenaran, bila tidak dimengerti dapat menjadi suatu kesalahan”

8

EKAKARMA memberikan suatu pengertian luhur yang merupakan pengabdian tiga matra dalam satu jiwa, tekad dan semangat perjuangan TNI. TNI.

5. Kedudukan Doktrin. Doktrin TNI merupakan Doktrin Induk yang berada pada tataran strategis dan menjadi acuan, baik bagi Doktrin Angkatan maupun buku-buku petunjuk pada tataran di bawahnya. 6.

Dasar: a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara

Kesatuan

b. Undang-Undang RI Nomor 23/Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. c. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169). d. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439). e. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor Per/23/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara.

9

7. Pengertian. Beberapa istilah yang tertulis dalam Doktrin TNI yang memerlukan kesamaan pemahaman, tercantum pada sublampiran A lampiran peraturan ini.

BAB II LANDASAN DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRAN 8. Umum. Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya. Bagi bangsa Indonesia, perang merupakan jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila semua usaha penyelesaian damai telah ditempuh dan ternyata tidak membawa hasil. Dalam melaksanakan tugas, termasuk melakukan peperangan, TNI sebagai kekuatan utama pertahanan negara senantiasa berpedoman kepada paradigma nasional yang mengandung nilai-nilai yang telah disepakati oleh seluruh bangsa berupa landasan ideologis Pancasila, landasan konstitusional UUD NKRI Tahun 1945. Pelaksanaan tugas tersebut senantiasa dilandasi oleh landasan pemikiran yang meliputi landasan ideologis, konstitusional, visional, konsep-sional, dan latar belakang pemikiran yang seiring dengan sejarah TNI serta perkembangan teknologi yang baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak kepada terjadinya perubahan Doktrin TNI. 9.

Landasan Pemikiran. a. Landasan Ideologis. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai moral, etika dan cita-cita luhur

10

serta tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Pengejawantahan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berupa nilai-nilai keselarasan, keseimbangan dan keserasian, persatuan dan kesatuan, serta kekeluargaan dan kebersamaan yang senantiasa menjadi landasan filosofis bagi TNI dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara. b.

Landasan Konstitusional. 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, UUD NKRI Tahun 1945 merupakan dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Pada Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 tertuang pokok-pokok pikiran tentang penyelenggaraan pertahanan negara yang dijiwai oleh Pancasila, yang pada hakikatnya bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pasal 30 UUD NKRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa TNI merupakan kekuatan utama dalam sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 2) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UndangUndang RI No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kedua undang-undang ini mengatur tentang

11

penyelenggaraan pertahanan negara, pengelolaan sistem pertahanan negara serta pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI. Sistem pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara. c. Landasan Visional. “Tentara Nasional  Wawasan Nusantara sebagai Indonesia lahir karena  landasan visional dijiwai oleh Proklamasi itu dan  bersumpah mati-matian  nilai-nilai yang terkandung hendak mempertahankan  dalam substansi Pembukaan kesucian Proklamasi  tersebut. Sebab  UUD NKRI Tahun 1945. Proklamasi itulah yang  Wawasan Nusantara berfungsi menjadi dasar dan pokok  pegangan serta pedoman  sebagai penggerak dan penperjuangan bangsa  dorong serta rambu-rambu peIndonesia seluruhnya, buat  hari ini, buat hari esok dan  nunjuk arah dan pedoman buat selama-lamanya ”. segala kebijaksanaan dan keJenderal Besar Soedirman putusan oleh para penyelenggara di tingkat pusat dan daerah, serta pedoman sikap perilaku setiap warga masyarakat/rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara bertujuan menumbuhkembangkan rasa dan sikap nasionalisme yang tinggi, rasa senasib dan sepenanggungan, sebangsa setanah air, satu tekad bersama dengan mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengorbankan kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah.

12

d. Landasan Konsepsional. Ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional merupakan aspirasi atau cita-cita nasional yang dilandasi falsafah hidup bangsa Indonesia. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, indentitas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional merupakan aspirasi atau citacita nasional yang dilandasi falsafah hidup bangsa Indonesia. Makin tinggi kekuatan dan kemampuan suatu bangsa, akan semakin mantap dan dinamis ketahanan nasionalnya sehingga bangsa tersebut memiliki posisi tawar yang tinggi dalam pergaulan internasional. 10.

Latar Belakang Pemikiran. a. Sejarah TNI. TNI lahir dalam kancah per  juangan bangsa Indonesia dengan merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah Belanda. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada tanggal 5 Oktober 1945 Pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang anggotanya berasal dari BKR. Dengan pertimbangan bahwa tugas TKR selain memberikan keamanan juga menjaga keselamatan rakyat dan

13

bangsa, pada tanggal 1 Januari 1946 TKR diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR). Pada tanggal 26 Januari 1946 TKR kembali diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Perubahan ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan susunan bentuk ketentaraan yang disusun atas dasar militer internasional. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dengan badan-badan perjuangan rakyat, pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kelahiran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) bersamaan dengan kelahiran TNI pada tanggal 5 Oktober 1945 sesuai Maklumat Pemerintah tentang peresmian pembentukan Tentara Kebangsaan yang semula berbentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) diubah menjadi TKR. Ketika itu TKR yang anggotanya berintikan unsur darat juga telah mempunyai unsur laut dan udara. Pada saat TKR berubah menjadi TRI, di dalamnya telah terdapat unsur TRI Darat, TRI Laut, dan TRI Udara. Setelah terjadi penyatuan tentara reguler dengan badan-badan perjuangan rakyat/laskar, TRI Darat berubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Republik Indonesia (TNI AD RI). Meskipun TNI AD lahir bersamaan dengan kelahiran TNI, sampai saat ini TNI AD tidak memperingati hari lahirnya, tetapi menggunakan momentum kemenangan TNI dalam Pertempuran Ambarawa tanggal 15 Desember 1945 yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Juang Kartika TNI AD.

14

Sejarah kelahiran TNI AL berawal dari BKR Laut yang dibentuk berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 dan mentransformasikan dirinya menjadi TKR Laut. Secara resmi TKR Laut disahkan pada tanggal 15 November 1945, dan pada tanggal 19 Juli 1946 berubah menjadi TRI Laut, selanjutnya hasil konferensi Lawang TRI Laut berubah menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Pada tahun 1966 ALRI berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Kelahiran TNI AU berawal dari BKR Udara yang mentransformasikan diri menjadi TKR Udara yang dikenal namanya ketika itu dengan TKR Jawatan Penerbangan. Pada tanggal 9 April 1946 TKR Jawatan Penerbangan dihapus dan diganti dengan Tentara Republik Indonesia Angkatan Oedara (TRI-AO) sehingga tanggal 9 April sampai saat ini diperingati sebagai hari jadi TNI AU. Dalam perkembangan selanjutnya TRI AO berganti nama menjadi Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dan pada tahun 1969 berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara kesatuan. APRIS - pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI). Pada tahun 1950 sebagian bekas anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung (pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil/APRA),

15

Makassar (pemberontakan Andi Azis), dan Maluku (pemberontakan Republik Maluku Selatan). Sementara itu, DI/TII Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pada Tahun 1958 Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas nasional. Semua pemberontakan itu dapat ditumpas oleh TNI bersama kekuatan komponen bangsa lainnya. Upaya menyatukan organisasi angkatan perang dan Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada Tahun 1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade tahun enampuluhan. Sementara itu, ABRI tetap melakukan pembenahan diri dengan cara memantapkan integrasi internal. Langkah pertama adalah mengintegrasikan doktrin yang akhirnya melahirkan Doktrin ABRI Catur Dharma Eka Karma (Cadek). Doktrin ini berimplikasi pada reorganisasi ABRI serta pendidikan dan latihan gabungan antara Angkatan dan Polri. Di sisi lain, ABRI juga melakukan integrasi eksternal dalam bentuk kemanunggalan ABRI dengan rakyat yang diaplikasikan melalui program ABRI Masuk Desa (AMD). Pada Tahun 2000 ABRI kembali berubah menjadi TNI setelah dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, peran, fungsi dan tugas TNI mengalami perubahan dan diatur dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

16

b.

Identitas TNI. 1) Jati Diri TNI. Secara historis TNI terbentuk melalui proses perjuangan panjang bangsa. TNI merupakan bagian dari rakyat, lahir, dan ber  juang bersama “TNI yang secara spontan tumbuh  dari haribaan rakyat, merebut  rakyat dalam serta membela Kemerdekaan  merebut, mem- Nasional, sesungguhnya sejak  semula merupakan kekuatan rakyat  pertahankan yang otonom, yang berintegrasikan  dan menegak- dengan rakyat dalam segala  persoalannya, berdikari dalam  kan kemerdeka- logistiknya, sering memprakarsai  sendiri operasi-operasinya, bahkan  an, kedaulatan biasanya tanpa pimpinan yang  dan keutuhan konsepsional dari pusat, mencari  wilayah NKRI. dan menemukan sendiri pola  organisasi dan operasinya, tetapi  Perjuangan TNI selalu menghayati perjuangan  nasional ”. menunjukkan   jiwa, semangat Jenderal Besar AH Nasution dan tekad pengabdian sebagai alat pertahanan negara kemudian berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebiasaan internasional sehingga TNI memiliki jati diri sebagai berikut: a) Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia. b) Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

17

c) Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, golongan dan agama. d) Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan “Pelihara TNI, Pelihara  dijamin kese- Angkatan Perang kita,  jangan sampai dikuasai   jahteraannya oleh partai politik  serta mengikuti manapun juga ”. kebijakan politik negara yang Jenderal Besar  Soedirman  menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. 2) Kode Etik TNI. Kode etik TNI merupakan kode kehormatan prajurit yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan prajurit. Oleh karena itu pelanggaran terhadap kode etik TNI merupakan pengingkaran terhadap kehormatan TNI. Kode etik TNI yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari meliputi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI dan Kode Etik Perwira (Budi Bhakti Wira Utama). Agar dapat mengamalkannya, setiap prajurit harus memahami dan menjiwai nilai-nilai yang

18

terkandung dalam kode etik TNI. Pelanggaran terhadap kode etik TNI dapat dikenai sanksi mulai dari sanksi disiplin, administrasi sampai dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan. Isi kode etik prajurit TNI tercantum pada sublampiran B lampiran peraturan ini. c. Perkembangan Doktrin TNI. Doktrin Induk Catur Dharma Eka Karma (Cadek 88) dan Doktrin Pelaksanaan Sad Daya Dwi Bhakti Tahun 1994 yang pernah digunakan ABRI sebagai pedoman dalam menyelenggarakan peran, fungsi dan tugas pokoknya sudah tidak sesuai lagi dengan perundang-undangan yang berlaku. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 menetapkan bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak lagi berada dalam satu wadah organisasi ABRI. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, telah diterbitkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/2/I/2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Doktrin TNI Tridek. Namun, dalam perkembangannya doktrin tersebut belum selaras dengan Peraturan Menhan RI Nomor Per/23/M   /XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara. Di sisi lain, perkembangan lingkungan strategis dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermuara terjadinya Revolution in  Military Affairs  (RMA) telah berdampak pada perubahan paradigma cara berperang dan memenangkan perang. Hal-hal tersebut melatarbelakangi dilaksanakannya revisi Doktrin TNI.

19

BAB III PERAN, FUNGSI, DAN TUGAS POKOK TNI 11. Umum. Sebagai sebuah organisasi yang modern, organisasi TNI disusun, ditata dan dikembangkan secara profesional agar setiap bagian dari organisasi dapat berperan secara optimal dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi TNI. Mengingat permasalahan yang dihadapi semakin kompleks dan kondisi lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamis, diperlukan adanya pedoman yang jelas menyangkut peran, fungsi dan tugas pokok organisasi TNI. Jabaran yang   jelas tentang peran, fungsi, dan tugas pokok tersebut akan memudahkan dalam rantai komando dan proses pengambilan keputusan serta menghindari adanya duplikasi dan inefesiensi yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi TNI. 12. Peran TNI. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. 13. Fungsi TNI. Sebagai alat pertahanan negara, TNI berfungsi sebagai berikut: a. Penangkal. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kekuatan TNI yang mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh lawan sehingga mengurungkan niat lawan sekaligus   juga mencegah niat lawan yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

20

b. Penindak. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, yaitu kekuatan TNI yang mampu menghancurkan kekuatan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. c. Pemulih. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Kekuatan TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru hara, terorisme, dan bencana alam. Dalam konteks internasional, TNI turut berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui upaya penciptaan dan pemeliharaan perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri. 14. Tugas Pokok TNI. Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berikut adalah pelaksanaan tugas pokok TNI. a. Operasi Militer untuk Perang merupakan segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam

21

konflik bersenjata dengan satu negara atau lebih yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional. Tugas pokok ini meliputi: 1)

Kampanye Militer.

2) Operasi Gabungan TNI yang terdiri atas: a) Operasi Darat Gabungan. b)

Operasi Laut Gabungan.

c)

Operasi Amfibi.

d)

Operasi Pendaratan Administrasi.

e)

Operasi Lintas Udara.

f)

Operasi Pertahanan Pantai.

g)

Operasi Pertahanan Udara.

3)

Operasi Darat.

4)

Operasi Laut.

5)

Operasi Udara.

6)

Operasi Bantuan.

b. Operasi Militer Selain Perang merupakan tugastugas TNI melalui pelibatan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI di luar Operasi Militer untuk Perang yang meliputi: 1) Operasi dalam rangka mengatasi gerakan separatis bersenjata. 2) Operasi dalam rangka pemberontakan bersenjata.

mengatasi

22

3) Operasi dalam rangka mengatasi aksi terorisme. 4) Operasi dalam rangka mengamankan wilayah perbatasan. 5) Operasi dalam rangka mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. 6) Operasi dalam rangka melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. 7) Operasi dalam rangka mengamankan Presiden dan Wakil Presiden RI beserta keluarganya. 8) Operasi dalam rangka memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini dalam rangka sistem pertahanan semesta. 9) Operasi dalam rangka membantu tugas pemerintahan di daerah. 10) Operasi membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. 11) Operasi dalam rangka mengamankan tamu negara setingkat Kepala Negara dan perwakilan Pemerintah Asing yang sedang berada di Indonesia.

23

12) Operasi dalam rangka membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. 13) Operasi dalam rangka membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue ). 14) Operasi dalam rangka membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. 15.

Tugas-tugas Angkatan. a.

Tugas TNI Angkatan Darat. 1) Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan. 2) Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain. 3) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat. 4) Melaksanakan pertahanan di darat.

pemberdayaan

wilayah

24

b.

Tugas TNI Angkatan Laut. 1) Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan. 2) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. 3) Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. 4) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut. 5) Melaksanakan pertahanan laut.

c.

pemberdayaan

wilayah

Tugas TNI Angkatan Udara. 1) Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan. 2) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

25

3) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara. 4) Melaksanakan pertahanan udara.

pemberdayaan

wilayah

BAB IV HAKIKAT ANCAMAN 16. Umum. Pada hakikatnya, ancaman merupakan setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai mengancam dan/atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Karena dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional, serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang makin demokratis, maka dalam pelaksanaan tugasnya TNI mengelompokkan bentuk ancaman menjadi ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Pengelompokan ini dimaksudkan agar pengambilan keputusan yang menyangkut penggelaran kekuatan TNI sesuai dengan tingkat eskalasi ancaman yang timbul dapat lebih mudah dilakukan dan tidak menimbulkan keraguraguan bagi satuan TNI dalam bertindak. 17. Ancaman Militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara pada NKRI berupa penggunaan kekuatan bersenjata maupun tidak bersenjata, untuk menyerang atau melakukan kegiatankegiatan yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Bentuk ancaman militer dimaksud adalah sebagai berikut:

26

a.

Agresi. 1) Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI. 2) Bombardemen berupa penggunaan senjata dan lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI. 3) Blokade terhadap pelabuhan, pantai, wilayah udara, atau seluruh wilayah NKRI oleh angkatan bersenjata negara lain. 4) Serangan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, laut, dan udara . 5) Keberadaan atau tindakan unsur kekuatan angkatan bersenjata negara lain dalam wilayah NKRI yang bertentangan dengan ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati. 6) Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap NKRI. 7) Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah NKRI atau melakukan tindakan-tindakan seperti tersebut di atas.

27

b. Pelanggaran Wilayah. Pelanggaran yang dilakukan oleh militer negara lain di wilayah darat, laut, maupun udara NKRI. c. Sabotase. Suatu kegiatan dan tindakan dilakukan oleh militer negara lain untuk merusak dan/atau menghancurkan instalasi penting dan objek vital nasional. d. Spionase. Suatu kegiatan mata-mata yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer Tentara Nasional Indonesia. 18. Ancaman Nonmiliter. Ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang berkembang, pada eskalasi tertentu dapat mengganggu stabilitas nasional yang pada akhirnya akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Bentukbentuk ancaman nonmiliter adalah sebagai berikut. a. Gerakan separatis. Gerakan separatis merupakan bentuk ancaman untuk memisahkan diri dari NKRI dalam perjuangannya mengambil pola mengangkat senjata, melalui jalur politik, jalur klandestein dan lain-lain. Bagi bangsa Indonesia, gerakan separatis merupakan ancaman pertahanan negara karena gerakan tersebut secara langsung mengancam keutuhan wilayah NKRI. b. Aksi radikal. Aksi radikal merupakan bentuk ancaman yang mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan dengan cara-cara ekstrim yang mengarah pada tindakan anarkis dengan tujuan merongrong stabilitas nasional, kewibawaan pemerintah dan ideologi negara.

28

c. Aksi teroris. Ancaman dengan aksi teror yang dilakukan oleh teroris internasional, teroris internasional yang bekerja sama dengan teroris dalam negeri dan teroris dalam negeri secara mandiri yang dapat mengancam keselamatan bangsa, negara, dan masyarakat. d. Perang Saudara. Perang saudara merupakan perang yang terjadi antar-kelompok, suku, agama, ras dan golongan di dalam masyarakat dengan menggunakan kekuatan senjata. e. Pemberontakan Bersenjata. Pemberontakan bersenjata merupakan suatu gerakan bersenjata yang melawan pemerintah Indonesia yang sah, merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan, baik yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh pihakpihak tertentu di dalam negeri maupun yang didukung oleh kekuatan asing. f. Kerusuhan Sosial. Kerusuhan sosial merupakan ancaman, baik yang timbul sebagai akibat dari gejolak sosial, konflik komunal/horizontal, konflik vertikal maupun perpaduan antara ketiga gejolak tersebut yang pada eskalasi tertentu dapat mengancam stabilitas nasional. g. Bencana Alam. Bencana alam adalah suatu bencana yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan alam karena faktor perbuatan manusia ataupun alam itu sendiri dan/atau kedua-duanya sehingga mengakibatkan timbulnya gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, kebakaran dan lain-lain sehingga mengancam kehidupan manusia dan mengganggu stabilitas nasional.

29

h. Ancaman Keamanan di Laut Yurisdiksi Nasional Indonesia. Ancaman keamanan yang terjadi di wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dapat berupa pembajakan/  perompakan, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa serta memungkinkan terjadinya illegal fishing, illegal logging, illegal migrant, illegal minning  dan bentuk-bentuk kegiatan ilegal  lainnya yang dapat merugikan negara. i. Ancaman Keamanan di Udara Yurisdiksi Nasional Indonesia. Ancaman keamanan yang terjadi di wilayah udara yurisdiksi nasional dilakukan oleh pihak-pihak tertentu berupa pelanggaran wilayah udara, pembajakan, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain serta bentuk ancaman lain di udara yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan dapat merugikan negara. j. Gangguan/Ancaman Keamanan Terhadap Objek Vital Nasional yang Bersifat Strategis. Gangguan/ancaman dimaksud berupa suatu kegiatan sabotase yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap objek vital nasional yang bersifat strategis dan instalasi strategis lainnya dengan tujuan mengganggu/melumpuhkan fungsinya, sehingga dapat mengganggu stablitas nasional. k. Gangguan/Ancaman terhadap Keselamatan dan Keamanan Presiden dan Wakil Presiden RI beserta Keluarganya. Gangguan/ancaman dimaksud adalah gangguan/ancaman yang dilakukan oleh pihak-

30

pihak tertentu terhadap keamanan dan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya untuk mengganggu jalannya roda pemerintahan serta menurunkan/menjatuhkan kewibawaan/harga diri bangsa dan negara. l. Gangguan/Ancaman terhadap Keselamatan dan Keamanan Tamu Negara Setingkat Kepala Negara dan Perwakilan Negara Asing yang berada di Indonesia. Gangguan/ancaman dimaksud adalah gangguan/ancaman yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap keamanan dan keselamatan Tamu Negara setingkat Kepala Negara dan perwakilan negara asing yang berada di Indonesia untuk menjatuhkan kewibawaan/harga diri bangsa dan negara serta merusak hubungan antarnegara. m. Konflik Komunal. Konflik komunal adalah konflik yang terjadi antar-kelompok masyarakat yang dapat membahayakan keselamatan bangsa. 19. Ancaman Lain yang Ditetapkan Presiden Republik Indonesia. Suatu bentuk ancaman yang muncul sewaktuwaktu dan tidak dapat diprediksi, sehingga dalam hal ini pemerintah akan mengeluarkan pernyataan Kondisi Luar Biasa (KLB).

31

BAB V STRATEGI MILITER 20. Umum. Strategi TNI pada dasarnya merupakan seluruh upaya yang dilakukan oleh TNI dengan memanfaatkan sumber daya nasional yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh negara. Strategi tersebut berupa strategi penangkalan, strategi penindakan, dan strategi pemulihan yang disiapkan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik militer maupun nonmiliter, yang mungkin timbul serta ancaman lain yang ditetapkan oleh Presiden RI. Setiap strategi memiliki cara dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat eskalasi dan dampak yang ditimbulkannya. 21. Tujuan. Strategi TNI bertujuan memenangkan setiap peperangan/pertempuran dan menjamin keberhasilan tugas pokok TNI yang dilaksanakan secara terpadu dalam rangka menjaga tetap tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. 22. Sasaran. Sasaran strategi TNI adalah tertangkal dan terusirnya berbagai bentuk ancaman dari kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan satu negara atau lebih serta teratasinya berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia sesuai dengan tugas pokok TNI. 23. Strategi Kerja Sama Militer. Strategi kerja sama militer diwujudkan dalam bentuk kegiatan pertemuan rutin, latihan bersama, operasi terkoordinasi dan interaksi antara personel atau satuan TNI dengan militer dan masyarakat negara lain untuk membangun komunikasi, rasa saling

32

percaya, tukar menukar informasi, koordinasi timbal balik guna memelihara hubungan kerja sama yang telah dilaksanakan dalam rangka meminimalkan kemungkinan terjadinya konflik terbuka. 24. Strategi Menghadapi Ancaman Militer. Dalam menghadapi ancaman militer, strategi yang disiapkan adalah strategi pertahanan berlapis dalam kerangka perang total dengan menempatkan pertahanan militer sebagai inti kekuatan. Hal ini dilaksanakan dengan OMP melalui pengerahan dan pendayagunaan segenap kekuatan nasional yang mengintegrasikan kekuatan bersenjata dan perlawanan rakyat secara terpadu dan saling menyokong. TNI sebagai komponen utama pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menggunakan strategi penangkalan, penindakan, dan pemulihan. a. Strategi penangkalan. Strategi penangkalan bertujuan untuk mewujudkan kesiagaan segenap kekuatan dan kemampuan serta gelar TNI yang diharapkan mampu memberikan dampak psikologi yang menampilkan efek tangkal, baik ke luar maupun ke dalam. Efek ke luar adalah tercegahnya keinginan dan kesempatan pihak musuh, sehingga musuh membatalkan niat dan tindakannya untuk melakukan agresi dan/atau konflik bersenjata. Efek ke dalam adalah terwujudnya daya tahan, daya cegah, daya tangkal, dan daya lawan dari seluruh potensi dan komponen kekuatan pertahanan, terhadap tindakan musuh baik langsung maupun tidak langsung yang bertujuan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara. Penangkalan diselenggarakan dengan strategi berikut:

33

1) Pembangunan kekuatan. Pembangunan kekuatan diarahkan pada terwujudnya kualitas dan kuantitas prajurit yang profesional, andal, dan Alutsista yang modern serta organisasi yang efektif dan efisien. Pembangunan kekuatan militer tersebut dilakukan atas dasar analisis risiko kemungkinan ancaman terhadap kedaulatan NKRI serta untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman bersenjata. 2) Pengembangan kemampuan. Strategi ini berupa pengembangan kemampuan intelijen, pertahanan, keamanan, pemberdayaan wilayah pertahanan, dan kemampuan dukungan dalam rangka pelaksanaan OMP. 3) Penggelaran Kekuatan. Strategi ini dilaksanakan dengan cara menggelar kekuatan TNI secara terpusat dan kewilayahan di seluruh wilayah NKRI serta didukung oleh komponen pendukung dan komponen cadangan dalam bingkai Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata). Pengembangan gelar kekuatan TNI diutamakan pada daerah rawan, daerah perbatasan, dan daerah rawan konflik. b. Strategi Penindakan. Strategi ini bertujuan untuk dapat menindak setiap ancaman yang nyatanyata telah melaksanakan tindakan permusuhan dan telah mengganggu keselamatan serta keutuhan NKRI dilaksanakan dalam bentuk operasi tempur yang ditujukan terhadap musuh di negaranya, dalam per  jalanan dan yang telah memasuki wilayah nasional. Adapun, gelar kekuatan yang dilaksanakan merupakan

34

strategi terpadu guna memudahkan pengerahan kekuatan TNI dalam rangka pelaksanaan tugas operasi dengan tahapan sebagai berikut: 1) Menghancurkan Musuh di Wilayahnya. Kekuatan TNI sebagai andalan utama untuk mendapatkan kemenangan awal dengan menghancurkan sasaran terpilih atau potensi kemampuan perang musuh sebelum musuh bergerak menyerang Indonesia. 2) Menghancurkan Musuh sebelum masuk ZEEI. Kekuatan tempur sebagai andalan utama untuk merebut inisiatif dalam pertempuran dan mencapai kemenangan sebelum musuh masuk ZEEI. 3) Menghancurkan Musuh saat masuk ZEEI. Kekuatan tempur sebagai andalan utama untuk merebut inisiatif dalam pertempuran dan mencapai kemenangan saat musuh masuk ZEEI. 4) Menghancurkan Musuh di wilayah NKRI. Kekuatan TNI merupakan andalan terakhir apabila kekuatan tempur depan dapat ditembus musuh, seluruh kekuatan dikerahkan sebagai upaya terakhir, sesuai dengan tekad dan niat bangsa Indonesia untuk pantang menyerah. 5) Perang Berlarut. Kekuatan TNI beserta seluruh komponen pertahanan negara lainnya melakukan perlawanan dalam bentuk perang berlarut/semesta untuk mengungguli kekuatan musuh, kemudian menghancurkan atau mengusir musuh ke luar dari wilayah NKRI.

35

c. Strategi Pemulihan. Strategi pemulihan bertujuan untuk mengembalikan kondisi stabilitas keamanan dan kepercayaan masyarakat dengan strategi yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 1) Pembinaan. Satuan kewilayahan bersama instansi departemen terkait melaksanakan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan warga negara yang cinta tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara. 2) Rekonstruksi. Satuan kewilayahan bersama instansi departemen terkait melaksanakan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat. 3) Rehabilitasi. Satuan kewilayahan bersama instansi departemen terkait melaksanakan kegiatan perbaikan lingkungan dan rekonsiliasi serta pemulihan sosial psikologi masyarakat dan pemulihan sosial ekonomi budaya. 25.

Strategi Menghadapi Ancaman NonMiliter.

Sebagai langkah awal dalam menghadapi ancaman nonmiliter, strategi yang dipersiapkan adalah mengedepankan institusi kelembagaan pemerintah nonpertahanan sebagai penjuru dengan dibantu lembaga pemerintah di bidang pertahanan. Dalam keadaan tertentu sesuai

36

dengan eskalasinya dalam pelaksanaan tugasnya menggunakan strategi penangkalan, penindakan, pemulihan.

TNI dan

a. Strategi Penangkalan. Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan kesiagaan segenap kekuatan dan kemampuan serta gelar TNI yang mampu memberikan dampak psikologi dan menampilkan efek tangkal serta menimbulkan rasa percaya diri dan kebanggaan segenap bangsa Indonesia. Rasa percaya diri dan kebanggaan akan mewujudkan daya tahan, daya cegah, dan daya tangkal serta daya lawan dari seluruh komponen bangsa terhadap ancaman kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, dan negara. Penangkalan diselenggarakan dengan strategi berikut: 1) Pembangunan Kekuatan. Pembangunan kekuatan diarahkan untuk memelihara dan memperbesar kemampuan dan kekuatan TNI sehingga tugas OMSP dapat dilaksanakan secara optimal. 2) Pengembangan Kemampuan. Strategi ini berupa pengembangan kemampuan intelijen, pertahanan, keamanan, pemberdayaan wilayah pertahanan, dan kemampuan dukungan dalam rangka pelaksanaan OMSP. 3) Penggelaran Kekuatan. Strategi ini dilaksanakan dengan cara menggelar kekuatan TNI secara terpusat dan kewilayahan di seluruh wilayah NKRI serta didukung oleh komponen

37

cadangan dan komponen pendukung dalam bingkai Sishanrata. Sementara itu, di wilayahwilayah yang masih memiliki potensi konflik, dilakukan penggelaran operasi intelijen dan operasi teritorial terbatas. b. Strategi Penindakan. Strategi penindakan merupakan penggunaan kekuatan TNI yang diarahkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul karena mengganggu kepentingan nasional. Berikut adalah strategi yang dilakukan antara lain: 1) Operasi Intelijen. Satuan intelijen melaksanakan deteksi dini dan cegah dini terhadap upaya penggalangan pihak lain serta melaksanakan upaya cipta kondisi agar tercipta kondisi yang menguntungkan pihak sendiri. 2) Operasi Tempur. Kekuatan tempur merupakan andalan utama bersama komponen bangsa lainnya untuk mengatasi setiap ancaman dan gangguan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. 3) Operasi Teritorial. Satuan kewilayahan yang diperkuat satuan TNI lainnya memberdayakan unsur geografi, demografi, dan kondisi sosial agar tercipta ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh sehingga dapat memberikan perlawanan atau menyelesaikan permasalahan terhadap ancaman yang mengganggu dan/atau yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia.

38

c. Strategi Pemulihan. Strategi pemulihan bertujuan untuk mengembalikan kondisi stabilitas keamanan dan kepercayaan masyarakat dengan strategi yang dilakukan, antara lain, sebagai berikut: 1) Pembinaan. Satuan kewilayahan bersama instansi departemen terkait melaksanakan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan warga negara yang cinta tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara. 2) Rekonstruksi. Satuan kewilayahan bersama instansi departemen terkait melaksanakan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat. 3) Rehabilitasi. Satuan kewilayahan bersama instansi departemen terkait melaksanakan kegiatan perbaikan lingkungan dan rekonsiliasi serta pemulihan sosial psikologi masyarakat dan pemulihan sosial ekonomi budaya. 26. Strategi Menghadapi Ancaman Lain yang Ditetapkan Presiden RI. Strategi dalam menghadapi ancaman yang ditetapkan oleh Presiden RI disesuaikan dengan jenis, bentuk, dan tingkat ancaman yang akan dihadapi.

39

BAB VI PEMBINAAN TNI 27. Umum. TNI sebagai organisasi yang besar, baik   jumlah personel, peralatan maupun struktur organisasinya dengan tugas pokok yang sangat menentukan kelangsungan hidup bangsa dan negara, perlu dibina secara terencana, terprogram, dan berkesinambungan. Pembinaan tersebut menyangkut pembinaan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan, baik terpusat maupun kewilayahan. Ketiga pembinaan ini diarahkan agar TNI mampu melaksanakan tugas pokoknya secara optimal dalam mengatasi setiap ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. 28. Pokok-Pokok Pembinaan TNI. Penyelenggaraan pembinaan TNI dilakukan dalam satu siklus pembinaan secara berkelanjutan; meliputi Bangunlah angkatan perang  semua aspek yang berpengaruh yang dapat menjadi  kebanggaan dari rakyat  terhadap pencapaian tugas pokok. Indonesia, yang mampu  Di setiap eselon, pembinaan melindungi kemerdekaan  Negara Indonesia, dan  tersebut dilakukan secara terpadu, dapat menjamin keamanan  terencana dalam penentuan tujuan, rakyat Indonesia  penahapan sasaran, penerapan Amanat Pangsar Soedirman sistem, dan metode yang baku kepada Kolonel TB. Simatupang, menjelang untuk setiap jenjang. Pembinaan wafat di Magelang TNI ditujukan untuk mewujudkan postur TNI guna mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata serta mampu melaksanakan tugas OMP dan OMSP.

40

29. Pembinaan Kekuatan. Pembinaan kekuatan perlu dilakukan terus-menerus untuk menjaga dan meningkatkan kesiagaan operasional dalam melaksanakan tugas pokok. Kebijakan pembinaan kekuatan TNI diperlukan untuk mendapatkan kemampuan sebagai penangkal, penindak, dan pemulih serta mampu mendukung diplomasi negara dalam setiap penyelesaian konflik. Dalam pelaksanaan tugas negara bidang pemberdayaan wilayah pertahanan, TNI menyelenggarakan pelatihan dasar pada penyiapan wajib militer dalam rangka membantu pemerintah untuk membentuk komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara. Pembinaan kekuatan meliputi hal-hal berikut: a. Pembinaan Organisasi. Organisasi TNI dikembangkan ke arah organisasi yang profesional, kuat dan modern sehingga mampu melaksanakan peran dan tugas TNI baik dalam rangka OMP maupun OMSP serta tugas-tugas kematraan sesuai amanat undangundang. Pembinaan organisasi berorientasi pada pencapaian tujuan yang dilaksanakan secara terencana dan bersifat strategis dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. b. Pembinaan Personel. Manusia, sebagai pelaku sistem pertahanan negara, dikembangkan dan dimantapkan untuk memiliki kejiwaan dan kemampuan intelektual serta keterampilan fisik yang andal. Pada hakikatnya, pembinaan personel dalam arti luas mencakup aspek pembinaan tenaga manusia, pembinaan fungsi personel, pembinaan mental, pembinaan profesionalisme, pembinaan jasmani dan pembinaan hukum. Metode pembinaan pesonel dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan, penugasan dan mutasi

41

  jabatan sesuai dengan diskripsi jabatan dan fungsi yang diemban dalam organisasi yang didasarkan pada pola pembinaan karier yang terarah secara adil, objektif, transparan dan akuntabel. Setiap personel ditempatkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya sehingga mampu memberikan kontribusi optimal terhadap tugas pokok TNI. c. Pembinaan Logistik. Pada hakikatnya, pembinaan logistik merupakan segenap upaya, tindakan, dan kegiatan yang terpadu dan terarah sesuai fungsi manajemen dengan sasaran tersedianya elemen dasar logistik yang meliputi desain dan pengembangan, akuisisi, penyimpanan, pergerakan, distribusi, pemeliharaan, evakuasi, disposisi terhadap materiil, pergerakan, evakuasi, urusan kesehatan personel, pemeliharaan, materiil, fasilitas/pangkalan, dan jasa secara efektif dan efisien. Pembinaan logistik dikembangkan agar TNI memiliki Alutsista yang andal dan layak pakai secara teknis sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas pokoknya. Kegiatan pembinaan tersebut dilaksanakan melalui upaya penentuan kebutuhan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, pengendalian inventori, dan penghapusan dalam rangka mewujudkan kesiapan logistik TNI. d. Pembinaan Sistem dan Doktrin. Pembinaan sistem dan doktrin diarahkan untuk menciptakan prosedur dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien dalam rangka pembinaan maupun penggunaan kekuatan TNI.

42

e. Pembinaan Anggaran. Pembinaan anggaran TNI diarahkan guna menjamin terlaksananya seluruh kegiatan pembinaan TNI yang dibiayai oleh anggaran pertahanan negara yang bersumber dari APBN. Anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta efisiensi yang pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaannya dilakukan oleh Sistem Pengawasan Internal/Inspektorat dan Sistem Pengawasan Eksternal (BPK). 30. Pembinaan Kemampuan. Pembinaan kemampuan TNI dilaksanakan melalui kegiatan pembentukan, pemeliharaan dan peningkatan profesionalisme TNI melalui sistem pendidikan dan latihan TNI, dengan sasaran tercapainya kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pokok TNI serta tugas-tugas kematraan sesuai amanat undang-undang. Pembinaan kemampuan diarahkan terhadap lima kemampuan TNI dengan perincian sebagai berikut: a. Kemampuan Intelijen. Kemampuan intelijen strategis, taktis, dan teknis disiapkan untuk senantiasa melaksanakan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam rangka mendukung pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI. Kemampuan intelijen senantiasa dibina agar mampu memiliki penginderaan dan penilaian atas perkembangan lingkungan strategis di dalam dan luar negeri termasuk kemampuan pengamatan wilayah Nusantara.

43

b. Kemampuan Pertahanan. Kemampuan pertahanan adalah kemampuan TNI untuk menyelenggarakan operasi militer dalam sistem pertahanan negara. Kemampuan menyelenggarakan operasi militer diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran teritorial dan berbagai konflik yang dapat mengancam keutuhan NKRI dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional. Kemampuan pertahanan ini dibina melalui pembangunan dan penggelaran kekuatan TNI, penyelenggaraan latihan, penegakan hukum di laut, udara, dan di perbatasan darat serta diplomasi militer dengan militer negara sahabat dalam bentuk pelaksanaan latihan dan kerja sama lainnya. Penyelenggaraan latihan dilaksanakan oleh Angkatan dengan materi latihan khas Angkatan atau latihan gabungan yang melibatkan dua Angkatan atau lebih. Penyelenggaraan latihan gabungan TNI merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu antar Angkatan dalam rangka memelihara serta meningkatkan kesiapan operasional dan/atau kesiagaan operasional. Pembinaan kemampuan pertahanan senantiasa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan operasi militer di darat, laut, dan udara baik dilakukan secara gabungan maupun operasi yang dilaksanakan oleh Angkatan masing-masing. Kemampuan pertahanan meliputi kemampuan pertahanan udara nasional, satuan pemukul strategis, pertahanan wilayah, operasi khusus, Pernika dan Nubika. c. Kemampuan Keamanan. Kemampuan keamanan adalah kemampuan yang dimiliki TNI untuk menyelenggarakan operasi militer dalam rangka penciptaan stabilitas keamanan negara. Kemampuan

44

ini dapat berupa penyelenggaraan operasi tempur dan operasi nontempur. Pembinaan kemampuan keamanan diarahkan sebagai upaya mencegah terjadinya tindakan yang dapat menjadi ancaman sehingga membahayakan stabilitas keamanan negara. Penyelenggaraan operasi tempur tersebut dilaksanakan secara baik dan benar sehingga tidak berpotensi melahirkan isu terjadinya pelanggaran HAM. Kemampuan keamanan meliputi kemampuan pengamanan, penegakkan hukum, dan perbantuan. d. Kemampuan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan. Kemampuan pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan kemampuan TNI untuk menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh dalam rangka menciptakan, memelihara, dan meningkatkan kemampuan tangkal, deteksi dini, cegah dini, dan perlawanan wilayah terhadap berbagai perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memanfaatkan kemampuan dan potensi setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberdayaan wilayah pertahanan dapat dilaksanakan melalui penyiapan potensi wilayah nasional, penyelenggaraan pelatihan dasar kemiliteran, pemberdayaan masyarakat sebagai kekuatan pendukung, dan penyelenggaraan bantuan kemanusiaan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Bakti TNI dengan melibatkan ketiga matra.

45

e. Kemampuan Dukungan. Pembinaan kemampuan dukungan diarahkan untuk mendukung kegiatan pembinaan maupun penggunaan kekuatan TNI yang terdiri atas kemampuan berikut: 1) Kemampuan Diplomasi Militer. Kemampuan diplomasi militer disiapkan untuk menunjang operasi militer dan bersifat pencegahan melalui kerja sama di bidang pendidikan, latihan, operasi bersama, kunjungan kerja antarmiliter dengan negara sahabat dalam rangka mencegah niat permusuhan dari negara lain. Kemampuan diplomasi militer dapat   juga dilaksanakan dalam rangka negosiasi penyelesaian konflik, baik konflik yang sedang terjadi maupun pemulihan pasca konflik. 2) Kemampuan Sistem Pembinaan. Kemampuan sistem pembinaan disiapkan untuk memberikan dukungan sistem pembinaan personel, logistik, anggaran, sarana dan prasarana, fasilitas, dan peranti lunak, baik untuk kegiatan pembinaan maupun untuk penggunaan kekuatan TNI. 3) Kemampuan Penguasaan Teknologi dan Industri Militer. Kemampuan penguasaan teknologi dan industri militer disiapkan untuk membangun wawasan kemandirian, sehingga TNI tidak tergantung kepada negara tertentu dan dapat memenuhi kebutuhan Alutsista maupun perlengkapan militer lainnya secara mandiri.

46

4) Kemampuan Penelitian dan Pengembangan. Kemampuan penelitian dan pengembangan disiapkan untuk peningkatan dan pengembangan perangkat keras serta perangkat lunak dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi dan penataan sistem yang dinamis. 5) Kemampuan Manajemen. Kemampuan manajemen disiapkan untuk dapat melaksanakan kegiatan organisasi dengan menggunakan mekanisme dan prosedur baku secara teratur guna menghilangkan keragu-raguan dalam mengambil tindakan yang tepat, efektif, dan efisien. 6) Kemampuan Penyelenggaraan Komando dan Kendali. Kemampuan penyelenggaraan komando dan kendali disiapkan untuk melaksanakan kegiatan, khususnya kegiatan operasional dalam rangka pengendalian kegiatan sesuai rencana dan dinamika yang terjadi. 7) Kemampuan Penerangan. Kemampuan penerangan disiapkan untuk melaksanakan transformasi penerangan TNI secara terpadu tentang kegiatan internal dan eksternal TNI dan melaksanakan kontra-opini yang merugikan serta mendiskreditkan TNI. 8) Kemampuan Komunikasi dan Elektronika. Kemampuan komunikasi dan elektronika disiapkan untuk melaksanakan Siskomlek dan perang elektronika (Pernika).

47

9) Kemampuan Pengawasan Pemeriksaan. Kemampuan pengawasan pemeriksaan disiapkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap program kerja dan kegiatan seluruh satuan   jajaran TNI guna mencegah terjadinya penyimpangan dari aturan dan perundangundangan yang berlaku. 10) Kemampuan Survei dan Pemetaan (Surta). Kemampuan ini yang meliputi Topografi, Hidro-oceanografi, dan Foto udara. 11) Kemampuan Lembaga Pendidikan. Kemampuan ini untuk mencetak personel dengan kebutuhan baik kuantitas maupun kualitas. 12) Kemampuan untuk melaksanakan operasi bantuan kemanusiaan dan bantuan penanggulangan akibat bencana alam. 13) Kemampuan psikologi untuk menghadapi dan mengantisipasi kemajuan dari perkembangan peperangan psikologi (psychologic  warefare). 14) Kemampuan perbantuan dukung tugas Pemda dan Polri.

untuk

men-

15) Kemampuan perbantuan internasional untuk turut mewujudkan perdamaian dunia yang direkomendasi dan disupervisi oleh PBB di bawah bendera PBB.

48

16) Kemampuan Dukungan Hukum. Dukungan hukum baik dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan penggunaan kekuatan TNI. 31. Gelar Kekuatan. Berdasarkan pertimbangan terhadap perkembangan lingkungan strategis dan kemampuan dukungan anggaran yang dapat disediakan oleh negara, penggelaran kekuatan TNI diprioritaskan untuk daerah rawan keamanan, daerah rawan pelanggaran perbatasan, daerah rawan konflik, dan pulau terluar. Gelar kekuatan TNI tidak selalu mengikuti gelar struktur organisasi administrasi pemerintahan, tetapi disesuaikan dengan perkiraan kemungkinan timbulnya ancaman sehingga gelar kekuatan TNI disusun demikian rupa agar mampu merespons dengan cepat setiap ancaman yang terjadi di seluruh wilayah NKRI dalam bentuk kekuatan terpusat dan kekuatan kewilayahan, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kekuatan Terpusat. Kekuatan TNI yang digelar secara terpusat terdiri atas unsur-unsur pemukul strategis dan satuan khusus dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU disiapkan untuk melaksanakan operasi strategis di dalam dan luar negeri, penindak terhadap ancaman di daerah yang tidak dapat diatasi oleh kekuatan kewilayahan dan mampu digerakkan secara cepat ke setiap daerah konflik sesuai dengan intensitas ancaman. b. Kekuatan Kewilayahan. Kekuatan TNI yang digelar secara kewilayahan merupakan kekuatan gabungan yang terdiri atas unsur-unsur pemukul dan

49

pendukung dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang berada di setiap wilayah. Penggelaran kekuatan gabungan secara kewilayahan diutamakan pada daerah rawan konflik, daerah pelintasan laut, udara antarnegara, dan wilayah perbatasan. Kekuatan kewilayahan disiapkan untuk mampu merespons secara cepat melalui penginderaan dini, cegah dini, dan tangkal dini, baik terhadap setiap ancaman militer maupun nonmiliter, di darat, laut dan udara. BAB VII PENGGUNAAN KEKUATAN TNI 32. Umum. Penggunaan kekuatan TNI dengan mengedepankan keterpaduan trimatra dalam rangka melaksanakan Operasi Militer untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sementara itu, dalam rangka tugas perdamaian dunia dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional. 33. Operasi Militer untuk Perang (OMP). Penggunaan kekuatan TNI pada Operasi Militer untuk Perang dilakukan setelah ada pernyataan perang yang dikeluarkan oleh Presiden melalui mekanisme pengambilan keputusan politik negara, dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Tujuan. Penggunaan kekuatan TNI pada Operasi Militer untuk Perang merupakan jalan terakhir yang terpaksa harus dipilih setelah berbagai upaya damai dalam penyelesaian konflik antarnegara tidak

50

dapat dicapai. Operasi Militer untuk Perang dilakukan untuk tujuan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara dari kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan satu atau beberapa negara lain. b. Sasaran. Sasaran penggunaan kekuatan TNI pada OMP adalah ter-tangkal dan terusirnya berbagai bentuk ancaman dari kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan satu negara atau lebih. c. Sifat. Penggunaan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman kekuatan militer negara lain bersifat defensif aktif yang dijabarkan sebagai berikut: 1) Defensif Strategis. Operasi yang bersifat Defensif Strategis mendahulukan tindakan penangkalan dan pencegahan dini yang dikembangkan untuk meniadakan, membatalkan niat musuh, dan menghambat gerakan musuh atau menjebak musuh dengan tujuan mengubah perbandingan dan perimbangan kekuatan TNI menjadi lebih kuat sehingga dapat beralih kepada operasi ofensif strategis.

51

2) Ofensif Strategis. Operasi yang bersifat Ofensif Strategis menggelar kekuatan dan kemampuan pertahanan, untuk menghancurkan, melumpuhkan, mendisorganisasikan atau melemahkan kekuatan musuh di tempat asalnya ataupun saat perjalanan, serta menghindari risiko penggunaan wilayah NKRI sebagai ajang peperangan dengan strategi militer menggunakan pertahanan berlapis sebagai berikut: a) Lapis pertama. Pertahanan militer menghadang dan menghancurkan musuh di luar wilayah ZEEI. b) Lapis kedua. Pertahanan militer menghadang dan menghancurkan musuh di wilayah ZEEI. c) Lapis ketiga. Pertahanan militer menghadang dan menghancurkan musuh di wilayah laut teritorial dan perairan kepulauan (archipelagic ( archipelagic waters ) Negara Kesatuan Republik Indonesia. d) Lapis keempat. Pertahanan militer menghadang dan menghancurkan musuh di daratan. e)

Lapis kelima. Perlawanan berlarut.

52

d. Daerah operasi. untuk Perang meliputi:

Daerah

Operasi

Militer

1) Wilayah laut dan udara di atasnya mulai dari batas ZEEI ke arah luar/  laut bebas; 2) Wilayah laut dan udara di atasnya mulai batas ZEEI sampai dengan batas wilayah teritorial Indonesia; 3) Wilayah teritorial di pemukiman masyarakat sipil;

luar

daerah

4) Seluruh wilayah NKRI merupakan daerah operasi militer sebagai medan perang berlarut. e. Strategi. Penyelenggaraan Operasi Militer untuk Perang dirumuskan dalam bentuk Strategi Pertahanan Nusantara (SPN), yaitu strategi pertahanan yang bersifat semesta yang memadukan unsur-unsur kekuatan TNI dan seluruh sumber daya nasional dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. SPN merupakan pertahanan wilayah mulai dari garis batas terluar yurisdiksi nasional sampai dengan garis pantai dalam wilayah Indonesia yang didasarkan pada konsep pertahanan berlapis, pergeseran wilayah pertahanan dan pertahanan rakyat semesta. SPN diselenggarakan untuk menghadapi serangan dari luar

53

dengan wilayah pertahanan terdiri atas tiga lapis, yaitu Mandala Pertahanan Luar, Mandala Pertahanan Utama dan Mandala Pertahanan Dalam. SPN dirancang berdasarkan strategi penangkalan dan strategi pertahanan berlapis. 1) Strategi penangkalan diarahkan untuk mencegah dan membatalkan niat musuh melakukan invasi atau agresi ke wilayah atau bagian wilayah NKRI. 2) Strategi pertahanan berlapis dilaksanakan dalam bentuk operasi tempur yang disusun dalam bentuk Mandala Perang sebagai berikut. a) Mandala Pertahanan Luar. Mandala Pertahanan Luar adalah kekuatan TNI sebagai andalan awal yang digelar di Mandala Pertahanan Luar, yaitu wilayah laut dan udara di atasnya mulai dari batas ZEEI ke arah luar. b) Mandala Pertahanan Utama. Mandala Pertahanan Utama adalah kekuatan tempur sebagai andalan utama untuk memenangkan waktu dan merebut inisiatif dalam pertempuran, apabila perlu, dengan mengorbankan ruang untuk men  jebak dan menghancurkan musuh. Mandala Pertahanan Utama digelar di wilayah laut dan udara di atasnya, mulai batas wilayah laut teritorial Indonesia sampai dengan ZEEI.

54

c) Mandala Pertahanan Dalam. Mandala Pertahanan Dalam adalah kekuatan TNI sebagai andalan terakhir apabila Mandala Pertahanan Luar dan Mandala Pertahanan Utama dapat ditembus musuh. Sebagai benteng terakhir, Mandala Pertahanan Dalam harus mati-matian dengan segala resiko yang harus dipikul, sesuai dengan tekad dan niat bangsa Indonesia untuk pantang menyerah, dengan kegiatan operasi dalam bentuk perang berlarut untuk mengungguli kekuatan musuh, kemudian mengusir musuh ke luar dari wilayah Indonesia. f. Pengerahan Kekuatan TNI. Pengerahan kekuatan TNI pada Operasi Militer untuk Perang dapat dilakukan di wilayah darat, laut dan udara dengan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara bersama dengan komponen bangsa lainnya melaksanakan Operasi Militer untuk Perang dalam rangka perang semesta dengan tetap berpedoman kepada prinsip pengerahan kombatan dan nonkombatan secara proporsional dan pantang menyerah sampai dapat memenangkan perang. g. Asas Perang. Asas-asas yang digunakan TNI dalam pelaksanaan operasi militer untuk perang adalah sebagai berikut:

55

1) Asas Tujuan. Tugas-tugas TNI harus dilaksanakan secara terukur mengarah pada pencapaian tujuan sesuai penahapan sasaran yang jelas serta realistis. Tujuan Operasi Militer untuk Perang yang ditetapkan TNI adalah mengalahkan atau menghancurkan kekuatan tempur serta mengusir musuh ke luar dari wilayah Indonesia. 2) Asas Mobilitas. Kemampuan mobilitas diperlukan untuk melaksanakan tugas secara responsif, menjamin kebebasan bertindak, mengembangkan hasil yang dicapai, dan mencegah kehancuran pasukan sendiri. Asas mobilitas menetapkan satuan TNI untuk tidak mempertahankan medan operasi secara statis, tetapi mampu memproyeksikan kekuatan dari satu daerah ke daerah lain guna mendapatkan keunggulan strategis. 3) Asas Pemusatan. Kekuatan dan penguatan dipusatkan pada daerah operasi dan sasaran tertentu untuk menjamin penyelesaian tugas dalam ruang dan waktu yang ditentukan, kemudian melanjutkan tugas pada tahap operasi selanjutnya secara bertahap guna memperoleh keunggulan di setiap tahap. 4) Asas Keamanan. Tindakan keamanan harus senantiasa dilakukan terhadap kegiatan, informasi, alat utama dan sistem persenjataan, dan personel dengan tujuan untuk mencegah musuh dapat memperoleh keuntungan.

56

5) Asas Kedalaman. Asas kedalaman yang diwujudkan dalam penetapan daerah operasi dan penggelaran kekuatan secara berlapis-lapis dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan pertahanan negara secara berkelanjutan. 6) Asas Informasi. Memonitor setiap perkembangan dan situasi serta kondisi yang aktual dan melaporkan informasi secara dini, mempercepat adaptasi terhadap setiap perubahan, serta senantiasa membina dan mengembangkan kesadaran masyarakat untuk melakukan respons dan lapor cepat. 7) Asas Penghematan. Dalam perang harus dipertimbangkan penggunaan kekuatan secara proporsional. Segala faktor harus diperhitungkan dengan cermat, efektif dan efisien sehingga pada tempat yang tepat dapat dikerahkan kekuatan secara tepat dan menentukan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor waktu, tempat, dan cara-cara yang tidak diharapkan oleh musuh sehingga dapat mengubah imbangan daya tempur. 8) Asas Pendadakan. Tindakan pendadakan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor waktu, tempat, dan cara-cara yang tidak diharapkan oleh musuh sehingga dapat mengubah imbangan daya tempur.

57

9) Asas Kesatuan Komando. Dalam pelaksanaan perang, kesatuan komando mutlak diperlukan. Perang terikat pada satu tujuan, ruang, dan waktu, pembagian/pemisahan dalam sasaran sehingga diperlukan pengendalian baik terpusat atau desentralisasi pelaksanaan. 10) Asas Kekenyalan. Pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi dan kondisi yang relatif cepat berubah. 11) Asas Kerahasiaan. Dalam pelaksanaan perang, kerahasiaan mutlak diperlukan mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan guna memberikan pendadakan sehingga dapat merebut inisiatif. 12) Asas Keunggulan Moral. Keunggulan moral merupakan faktor penentu keberhasilan tugas, dilandasi motivasi yang kuat, semangat  juang pantang menyerah, hubungan atasan dan bawahan yang kohesif, latihan yang keras, dukungan yang memadai dan prosedur operasional yang jelas. Semangat pantang menyerah dimaksudkan untuk tetap melakukan perlawanan terhadap kekuatan bersenjata musuh sampai memperoleh kemenangan. 13) Asas Kesemestaan. Dalam penyelenggaraan perang dilaksanakan dengan mengerahkan segenap potensi nasional.

58

14) Asas Tidak Mengenal Menyerah. Prinsip dasar bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman atau lawan yang lebih besar sekalipun adalah semangat dan motivasi untuk tidak boleh terhenti sebelum mencapai keberhasilan yang didasari oleh semangat pantang menyerah. 15) Asas Ofensif. Tindakan ofensif merupakan cara yang paling efektif dan menentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara jelas. Oleh karena itu, semangat ofensif harus senantiasa tertanam kuat dalam setiap pelaksanaan operasi militer. 16) Asas Massal. Operasi secara massal dapat dilakukan dengan menyinkronisasikan dan mengintegrasikan secara tepat semua kemampuan yang dimiliki pasukan gabungan sehingga dalam waktu singkat dapat diperoleh hasil yang menentukan. 17) Asas Manuver. Manuver merupakan gerakan pasukan untuk menempatkan musuh pada posisi yang tidak menguntungkan baginya melalui fleksibilitas dalam mengaplikasikan daya tempur yang dimiliki. 18) Asas Kesederhanaan. Kesederhanaan dilaksanakan dengan menyiapkan rencana yang   jelas, perencanaan yang sederhana, dan perintah yang tegas untuk menjamin bahwa perintah yang diberikan dapat dimengerti.

59

19) Asas Pengendalian. Pengendalian merupakan suatu kegiatan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI yang dilaksanakan secara bijak, sesuai dengan kebutuhan. 20) Asas Ketekunan/Kekerasan Hati. Ketekunan merupakan suatu kegiatan secara terukur dari aplikasi kemampuan TNI untuk melaksanakan perang berlarut, dalam rangka mendukung tujuan strategis. 21) Asas Legitimasi. Pelaksanaan operasi militer yang dilaksanakan oleh TNI sudah berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan politik negara. 22) Asas Perlawanan Teratur Secara Terus Menerus (asas perlawanan secara berlanjut). Perang yang dilaksanakan oleh TNI harus dapat diselesaikan secara cepat untuk menghindari penderitaan rakyat yang besar dan berkelanjutan. Namun, apabila perang tidak dapat diselesaikan secara singkat, perjuangan melalui perlawanan yang gigih dan menentukan harus dapat dijaga keberlanjutannya sampai mencapai tujuan. 23) Asas Keutuhan dan Kesatuan Ideologi dan Politik. Pelaksanaan perang harus didasari oleh keutuhan dan kesatuan ideologi dan politik karena keanekaragaman ideologi dan politik hanya akan membawa perpecahan dan perpecahan akan selalu berujung pada kehancuran.

60

Keutuhan dan kesatuan ideologi dan politik harus berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang telah diyakini kebenarannya dan telah teruji sepanjang waktu. 34. Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Operasi Militer Selain Perang dilakukan TNI secara aktif dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Operasi militer yang dilaksanakan oleh TNI dapat berbentuk operasi tempur atau operasi nontempur dalam rangka membantu pemerintah atau tugas perdamaian dunia di bawah naungan PBB dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Tujuan. Penggunaan kekuatan TNI pada Operasi Militer Selain Perang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan bangsa dan negara, serta membantu meningkatkan kesejahteraan umum. b. Sasaran. Sasaran penggunaan kekuatan TNI pada OMSP adalah teratasinya berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dan terlaksananya tugas-tugas yang dibebankan kepada TNI. c. Sifat. Operasi Militer Selain Perang dilaksanakan oleh TNI bersifat sebagai berikut:

yang

61

1) Operasi tempur. Operasi tempur yang dilaksanakan oleh TNI dalam rangka OMSP baik berdiri sendiri maupun terpadu dengan lembaga lain ditujukan untuk mengatasi kekerasan bersenjata, antara lain: aksi terorisme, konflik komunal, dan kekerasan bersenjata lainnya, dengan prinsip menghentikan kekerasan bersenjata untuk menghindari korban yang lebih besar, baik di dalam negeri maupun dalam rangka misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB. 2) Operasi nontempur. Operasi nontempur yang dilaksanakan TNI dalam rangka OMSP ditujukan untuk membantu pemerintah dalam upaya memberdayakan wilayah pertahanan, membantu tugas pemerintah di daerah, membantu Kepolisian Negara, menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (Search and  Rescue). d. Daerah Operasi. Daerah operasi dalam Operasi Militer Selain Perang meliputi seluruh wilayah NKRI atau di luar wilayah NKRI disesuaikan dengan  jenis dan macam operasi yang dilaksanakan oleh TNI. e. Strategi. Penyelenggaraan OMSP dirumuskan dalam bentuk operasi, baik yang dilaksanakan oleh TNI maupun dilaksanakan oleh institusi lain yang dibantu oleh TNI. Penggunaan kekuatan TNI dalam OMSP memadukan unsur-unsur kekuatan TNI dan seluruh

62

sumber daya nasional dalam rangka mengatasi gangguan dan ancaman yang mengancam kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. f. Pengerahan Kekuatan TNI. Pengerahan kekuatan TNI dalam OMSP menggunakan kekuatan terpusat dan/atau kekuatan kewilayahan terdiri atas satu matra atau lebih yang dilaksanakan secara efektif dan efisien disesuaikan dengan bentuk, sifat, dan macam operasi serta tingkat permasalahan yang dihadapi. g.

Asas Operasi Militer Selain Perang. 1) Asas Tujuan. Setiap penyelenggaraan operasi harus memiliki rumusan tujuan/sasaran yang jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pencapaian tugas pokok. 2) Asas Kesatuan Komando dan Pengendalian. Seluruh kegiatan operasi yang dilaksanakan dalam kerangka OMSP berada di bawah satu komando/penanggungjawab dari institusi negara yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

63

3) Asas Keamanan. Asas keamanan diterapkan mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran operasi dengan tujuan untuk menghindari kegagalan dalam pelaksanaan OMSP. 4) Asas Legitimasi. Legitimasi diartikan bahwa pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang yang dilaksanakan oleh TNI sudah berdasar peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan keputusan politik negara. 5) Asas Keterpaduan. Karena Operasi Militer Selain Perang merupakan operasi yang melibatkan institusi di luar TNI, oleh karena itu diperlukan adanya persamaan persepsi, koordinasi yang tepat, dan keterpaduan dalam kesatuan dan dukungan. 6) Asas Penghematan. Dalam Operasi Militer Selain Perang harus dipertimbangkan penggunaan kekuatan secara ekonomis. Segala faktor harus diperhitungkan dengan cermat sehingga pada pelaksanaannya dapat dikerahkan kekuatan secara efektif dan efisien. 7) Asas Kekenyalan. Pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi dan kondisi yang relatif cepat berubah.

64

8) Asas Keunggulan Moral. Keunggulan moral merupakan faktor penentu keberhasilan tugas, dilandasi motivasi yang kuat, semangat  juang pantang menyerah, hubungan atasan dan bawahan yang kohesif, latihan yang keras, dukungan yang memadai dan prosedur operasional yang jelas. Semangat pantang menyerah dimaksudkan untuk tetap melakukan perlawanan terhadap kekuatan bersenjata musuh sampai memperoleh kemenangan. 9) Asas Kesemestaan. Dalam penyelenggaraan perang dilaksanakan dengan mengerahkan segenap potensi nasional. 10) Asas Tidak Mengenal Menyerah. Prinsip dasar bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman atau lawan yang lebih besar sekalipun adalah semangat dan motivasi untuk tidak boleh terhenti sebelum mencapai keberhasilan yang didasari oleh semangat pantang menyerah. 11) Asas Kesatuan Upaya. Asas ini ditujukan untuk memperoleh kesatuan upaya dalam setiap operasi yang dilaksanakan. Penetapan ini akan mendorong seorang komandan pasukan untuk mencari bentuk kerja sama yang dapat mewujudkan kesatuan upaya dalam rangka mencapai tujuan. Karena OMSP tidak selalu dilaksanakan pada skala satuan kecil, penting untuk dipahami hubungan antara sipil dan militer pada setiap tingkatan guna menghindari gesekan/hal-hal yang tidak perlu dan kontraproduktif.

65

12) Asas Proporsional. Asas proposional mengatur pengerahan kekuatan militer yang harus sesuai dengan kebutuhan dari aspek macam, jenis, dan daerah tempat operasi akan dilaksanakan serta musuh yang dihadapi. 13) Asas Pembatasan. Asas Pembatasan mengatur penggunaan kekuatan militer secara bijaksana, sesuai dengan kebutuhan. Pengerahan pasukan dilakukan secara bijaksana dengan menerapkan prinsip proporsionalitas. 14) Asas Keteguhan. Asas ini menjelaskan persiapan yang terukur dalam mengaplikasikan penggunaan kemampuan militer secara berlarut untuk mendukung pencapaian tujuan strategis. BAB VIII TATARAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB 35. Umum. Tataran kewenangan, tanggung jawab, dan kedudukan TNI dalam pengelolaan sistem pertahanan negara yang diatur dalam Doktrin TNI dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penggunaan TNI secara terarah, teratur, terkoordinasi, dan terkendali. 36. Kedudukan TNI dalam Pengelolaan Sistem Pertahanan Negara. Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden, sedangkan kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan

66

tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI dan tiap-tiap Angkatan mempunyai kedudukan sama dan sederajat. Sebagaimana diatur oleh undangundang, pengelolaan Sistem Pertahanan Negara diamanatkan kepada Presiden, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Presiden RI. Pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan kewenangan dan tanggung jawab Presiden RI. Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara meliputi upaya membangun, memelihara, dan mengembangkan segenap komponen pertahanan negara secara terpadu dan terarah. Kebijakan umum pertahanan negara selanjutnya akan menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem pertahanan negara. Dalam menetapkan kebijakan umum Presiden mendapat masukan dari suatu lembaga yang memberikan pertimbangan, penilaian dan penelaahan tentang pertahanan negara. b. Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan membantu Presiden RI dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara dan menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden RI. c. Panglima TNI. Panglima TNI menyelenggarakan perencanaan strategis militer, operasi militer, pembinaan profesionalisme, dan kekuatan militer serta memelihara kesiagaan operasional. Berdasarkan keputusan politik negara, Panglima TNI berwenang dan

67

bertanggung jawab dalam penggunaan segenap komponen pertahanan dalam penyelenggaraan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Panglima TNI bertanggung   jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri Pertahanan RI dalam pemenuhan kebutuhan TNI. 37. Tataran Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Pembinaan TNI. Wewenang dan tanggung jawab dalam pembinaan TNI diatur sebagai berikut: a. Wewenang dan tanggung jawab pembinaan kekuatan TNI sepenuhnya berada pada Panglima TNI. b. Panglima TNI mendelegasikan wewenang pembinaan matra kepada Kepala Staf Angkatan dalam pembinaan Angkatan. Wewenang dan tanggung jawab pembinaan kekuatan TNI meliputi macam dan bentuk sebagai berikut: 1) Kesiagaan Operasional. Wewenang dan tanggung jawab pembinaan kemampuan pada tingkat kesiagaan operasional berada pada Panglima TNI. Kesiagaan operasional adalah aspek yang senantiasa harus dikembangkan dan dimantapkan sehingga dapat diperoleh kondisi yang andal dan selalu siap ditugaskan di lingkungan tugas dalam kondisi apapun. Pembinaan dilakukan sesuai dengan sistem dan metode pembinaan dan penyiapan operasional TNI dengan acuan utama adalah penguasaan kemampuan pokok TNI, yaitu kemampuan intelijen, pertahanan, keamanan, pemberdayaan wilayah pertahanan, dan kemampuan dukungan.

68

2) Kesiapan Operasional. Wewenang dan tanggung jawab pembinaan kemampuan pada tingkat kesiapan operasional matra berada pada Kepala Staf Angkatan yang dilakukan sesuai dengan sistem dan metode pembinaan dan penyiapan operasional TNI. 3) Gelar Kekuatan. Wewenang dan tanggung jawab dalam menentukan kekuatan TNI yang digelar secara kewilayahan dan terpusat berada pada Panglima TNI sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh sistem pertahanan negara. Panglima TNI dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Staf Angkatan dalam menjabarkan rencana dan program penggelaran kekuatan TNI. 38. Tataran Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Penggunaan Kekuatan TNI. Tataran kewenangan penggunaan kekuatan TNI secara hierarkis diurutkan sebagai berikut: a. Wewenang dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. b. Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI. Dalam penggunaan kekuatan TNI Panglima bertanggung jawab kepada Presiden RI.

69

c. Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan Operasi Militer untuk Perang dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. d. Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan Operasi Militer Selain Perang dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. e. Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional. f. Wewenang dan tanggung jawab penggunaan segenap komponen pertahanan negara berada pada Panglima TNI yang dilakukan dengan menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer serta pembinaan profesi dan pembinaan kekuatan militer sesuai peraturan perundang-undangan. g. Kepala Staf Angkatan mempunyai wewenang dan tanggung jawab penyiapan kekuatan sesuai matra untuk menjamin terlaksananya tugas TNI. h. Kepala Staf Angkatan memantau secara terus menerus dan siap selalu memberikan dukungan kekuatan yang dibutuhkan, baik kekuatan terpusat maupun kekuatan kewilayahan.

70

39. Komando dan Pengendalian. Kewenangan dan tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI baik dalam rangka OMP maupun OMSP berada pada Panglima TNI. Komando dan pengendalian dalam penggunaan kekuatan TNI meliputi kegiatan pengorganisasian, pemberian tugas, penentuan sasaran, pengendalian, dan pengawasan sumber daya yang diberikan serta memimpin dengan kewenangan yang dimiliki agar tugas operasi dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. a. Komando dan nyelenggaraan OMP.

pengendalian

dalam

pe-

1) Pernyataan tingkat keadaan damai atau perang untuk sebagian atau seluruh wilayah NKRI berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR. 2) Komando tertinggi dalam penyelenggaraan OMP berada pada Presiden dibantu Panglima TNI. 3) Komando Utama Operasional TNI berada pada Panglima TNI, memegang kendali semua unsur TNI dan penggunaan segenap komponen pertahanan negara lainnya. Panglima TNI bertanggung jawab terhadap kesiagaan operasional seluruh unsur TNI. 4) Kepala Staf Angkatan membantu Panglima TNI dan memberikan dukungan kekuatan yang dibutuhkan, baik untuk kekuatan terpusat maupun kekuatan kewilayahan. Kepala Staf Angkatan bertanggung jawab terhadap kesiapan operasional seluruh unsur di Angkatan masing-masing.

71

5) Komando operasional TNI berada pada Pangkotamaops/Pangkogas/Pangkoops yang ditunjuk sebagai pelaksana operasi. b. Komando dan penyelenggaraan OMSP.

pengendalian

dalam

1) Pernyataan tingkat keadaan darurat untuk sebagian atau seluruh wilayah NKRI berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR. 2) Komando Utama Operasional TNI berada pada Panglima TNI, memegang kendali terhadap unsur TNI yang terlibat dalam penyelenggaraan OMSP. Panglima TNI bertanggung jawab terhadap kesiagaan operasional seluruh unsur TNI. 3) Kepala Staf Angkatan memantau secara terus-menerus dan memberikan dukungan kekuatan yang dibutuhkan, baik untuk kekuatan terpusat maupun kekuatan kewilayahan. Kepala Staf Angkatan bertanggung jawab terhadap kesiapan operasional seluruh unsur di Angkatan masing-masing. 4) Komando Operasional TNI berada pada Pangkotamaops/Pangkogas/Pangkoops yang ditunjuk sebagai pelaksana operasi. 5) Kendali Operasional terhadap unsur/  satuan/komando pelaksana yang terlibat dalam OMSP dilaksanakan sesuai dengan bentuk, macam, dan sifat operasi yang dilaksanakan.

72

BAB IX PENUTUP 40. Hal-hal yang tercantum dalam Doktrin TNI ini merupakan pokok-pokok kebijakan tentang peran, fungsi, dan tugas pokok dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan Doktrin dan buku-buku petunjuk pada tingkat operasional, taktis, teknis, dan administratif sesuai dengan stratifikasi doktrin di lingkungan TNI. 41. Dengan berlakunya Doktrin Tridek ini, Doktrin Tridek sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/2/I/2007 tanggal 12 Januari 2007 dinyatakan tidak berlaku. 42. Pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam doktrin ini harus dipedomani dan diberlakukan secara tepat.

Autentikasi Kepala Setum TNI

Panglima TNI Cap/tertanda

M. Rusdi Zaini Brigadir Jenderal TNI

Djoko Santoso Jenderal TNI

73

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR

Sublampiran A Lampiran Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 Tanggal 15 Juni 2010

DAFTAR PENGERTIAN 1. Agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dalam bentuk atau caracara antara lain invasi, bombardemen, blokade sebagian atau seluruh wilayah NKRI, serangan bersenjata terhadap unsur satuan darat, laut dan udara, serta keberadaan atau tindakan unsur kekuatan bersenjata asing dalam wilayah NKRI yang bertentangan dengan ketentuan atau perjanjian yang disepakati, tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan agresi ke wilayah NKRI dan pengiriman kelompok bersenjata untuk melakukan kekerasan di wilayah NKRI. 2. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. 3. Ancaman Militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada NKRI. 4. Ancaman Nonmiliter adalah ancaman yang bukan berasal dari militer suatu negara, namun dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

74

5. Ancaman Bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata. 6. Asimetris. (Asymmetry ), merupakan kata benda bentukan dari kata sifat ”simetri” (setangkup, sama) yang berarti tidak setangkup atau tidak sama. Dalam konteks pengertian militer, asimetris diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak seimbang. Misalnya pengertian dari ancaman  asimetris  adalah suatu ancaman yang dilakukan oleh lawan yang memiliki imbangan daya tempur yang tidak sama, contohnya kelompok (kecil) teroris atau pemberontak bersenjata melakukan berbagai tindakan yang mengancam keselamatan jiwa warga negara atau kepentingan suatu negara. 7.

Asas adalah dasar tumpuan berpikir atau berpendapat .

8. Ajaran adalah segala sesuatu yang diajarkan, nasehat, petuah, segala sesuatu yang dinasehatkan. 9. Aktor Nonnegara adalah orang atau kelompok yang berbuat tidak atas nama suatu negara. 10. Diplomasi Angkatan Laut adalah fungsi diplomasi sesuai kebijakan politik luar negeri yang melekat pada peran Angkatan Laut secara universal sesuai dengan kebiasaan internasional, serta sudah menjadi sifat dasar dari setiap kapal perang suatu negara yang berada di negara lain memiliki kekebalan diplomatik dan kedaulatan penuh.

75

11. Doktrin adalah ajaran, asas, prinsip, konsepsi yang bersifat mendasar berdasarkan hasil pemikiran terbaik yang mengalir dari teori dan pengalaman untuk diajarkan serta digunakan sebagai pedoman dalam tata kehidupan bangsa dan negara yang bersifat konsepsional falsafi sampai dengan yang bersifat operasional implementatif pada kurun waktu tertentu. 12. Fleksibilitas adalah penyesuaian diri secara mudah dan cepat; keluwesan; ketidakcanggungan. 13. Fungsi adalah sekelompok jenis pekerjaan, kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk melaksanakan segi-segi tertentu dari suatu tugas pokok. 14. Gelar Kekuatan adalah sejumlah kekuatan TNI yang terdiri atas kekuatan tempur, kekuatan bantuan tempur, kekuatan bantuan administrasi, kekuatan intelijen, kekuatan teritorial dan kekuatan cadangan yang digelar pada daerah operasi tertentu dalam rangka menghadapi kemungkinan ancaman nyata lawan. 15. Gerakan Bersenjata adalah gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata. 16. Hakikat adalah intisari atau dasar; kenyataan yang sebenarnya (sesungguhnya).

76

17. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB Declaration of  Human Rights ), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat 18.

Ideologi Negara adalah Pancasila.

19. Invasi adalah hal atau perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut; penyerbuan ke wilayah negara lain. 20. Jati Diri TNI adalah identitas TNI yang meliputi jiwa, semangat, dan daya gerak dari dalam yang secara lahiriah ditunjukkan melalui proses perjuangan bangsa dimana TNI merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara. 21. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar perencanaan, dalam melaksanakan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataaan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sehingga garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 22. Konflik adalah perselisihan antara dua kekuatan atau lebih yang disebabkan oleh keinginan yang saling bertentangan sehingga mempengaruhi tingkah laku. 23. Konflik Horizontal/Konflik Komunal adalah konflik yang terjadi antar kelompok, suku, agama, ras atau golongan dalam komunitas masyarakat tertentu. 24. Konflik Vertikal adalah konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat tertentu dengan pemerintah.

77

25. Kerusuhan Sosial adalah konflik komunal atau konflik vertikal dan/atau perpaduan keduanya yang terjadi secara luas sehingga mengganggu stabilitas nasional. 26. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, undang-undang dasar. 27. Mandala adalah lingkungan, daerah, medan perang (theater ) wilayah negara dan sekitarnya yang langsung terlibat dalam peperangan. 28. Mandala Operasi adalah sebagian dari mandala perang yang perlu bagi operasi militer yang bersifat ofensif, sesuai dengan kebutuhan administrasi yang berhubungan dengan operasi. Batas-batasnya ditentukan oleh Panglima TNI. Tugas defensif diserahkan kepada komando pertahanan wilayah. 29. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundangundangan. 30. Mobilitas adalah kesiapsiagaan untuk bergerak; gerakan berpindah-pindah; gerak perubahan yang terjadi di antara warga masyarakat, baik secara fisik maupun secara sosial. 31. Nonlinier. Dalam pengertian militer, kata nonlinier diartikan sebagai suatu rencana, aksi, operasi atau tindakan yang tidak memiliki tahapan yang jelas. Rencana, aksi, operasi atau tindakan tersebut dilakukan secara simultan dan ditujukan pada banyak sasaran di tempat dan waktu yang tak terduga.

78

32. Operasional adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara fisik yang terpimpin dan terarah pada suatu tujuan tertentu. 33. Operasi Militer adalah wujud dari penggunaan yang meliputi kegiatan dilaksanakan oleh satuan militer dengan tempat dan dukungan logistik yang sebelumnya melalui perencanaan terinci.

pengerahan dan terencana yang sasaran, waktu, telah ditetapkan

34. Operasi Militer untuk Perang adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional. 35. Operasi Militer Selain Perang adalah operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan militer negara lain, tetapi untuk tugas-tugas lain seperti mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan, membantu tugas pemerintah di daerah, membantu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengamankan tamu negara setingkat Kepala Negara dan Perwakilan Pemerintah Asing yang berada di Indonesia, penanggulangan bencana alam, pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan dan membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan.

79

36. Operasi Nontempur adalah operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka melawan/menghadapi kekuatan militer dan atau kekuatan bersenjata, tetapi untuk tugas-tugas kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana alam dan untuk kepentingan nasional lainnya. 37. Operasi Tempur adalah operasi militer untuk melawan/menghadapi kekuatan militer dan/atau kekuatan bersenjata. 38. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 39. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengerahan, penggunaan serta pengendalian atau program pelaksanaan sesuai ketentuan, petunjuk, norma, sistem dan metode secara efektif dan efisien mencakup tujuan untuk memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal dan berhasil guna. 40. Pembinaan Kemampuan adalah upaya mengubah atau membangun kecakapan dan/atau kesanggupan melaksanakan kegiatan secara bertahap dan berlanjut, sehingga menjadi lebih baik. 41. Pembinaan Kekuatan adalah upaya mengubah dan membangun ketangguhan dan kemampuan operasional secara bertahap dan berlanjut sehingga menjadi lebih baik.

80

42. Postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI sesuai dengan kondisi geografis dan strategi pertahanan. 43. Potensi adalah suatu kemampuan yang mempunyai kemungkinan bisa dikembangkan menjadi nyata atau aktual. 44. Prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir maupun bertindak. 45. Perang Saudara adalah perang antara dua kekuatan dl satu bangsa atau satu Negara. 46. Perang Terbatas adalah bentuk perang yang mempunyai tujuan terbatas, karena itu ruang, alat, metode, subyek dan obyeknya relatif terbatas. 47. Pangkalan adalah segala fasilitas militer yang meliputi bangunan perkantoran, perumahan, pergudangan, jaringan   jalan, instalasi air, listrik dan telepon beserta fasilitas sarana dan prasarana pendukung lainnya. 48. Siap Operasional adalah kondisi kemampuan satuan yang sudah siap dioperasikan dengan menggunakan daya tempur secara terpadu dan efektif (terpadu antarcabang) dan telah dilengkapi dengan bekal satuan secara terbatas untuk penugasan dalam lingkungan yang terbatas. 49. Siaga Operasional adalah kondisi kemampuan satuan yang telah siap siaga setiap saat untuk dilibatkan dalam operasi gabungan dan telah dipersiapkan dengan dukungan logistik pelayanan dan unsur angkutan dari basis ke daerah operasi secara terpadu antar Angkatan.

81

50. Semesta adalah pengikutsertaan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional, dan seluruh wilayah negara dalam usaha pertahanan negara. 51. Supremasi Sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan. 52. Separatis adalah orang (golongan) yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan; golongan (bangsa) untuk mendapat dukungan. 53. Separatisme adalah paham atau gerakan memisahkan diri (mendirikan negara sendiri)

untuk

54. Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai; ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan. 55. Tridarma Ekakarma adalah Pengabdian Tiga Matra TNI untuk Satu Tujuan Nasional. 56. Teror adalah tindak kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan

82

kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. 57. Terorisme adalah Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror. 58. Tugas Pokok adalah Sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai. 59. Visi adalah Kemampuan untuk melihat pada inti persoalan; pandangan atau wawasan ke depan; seluruh rakyat mempunyai hak/kewajiban yang sama mengenai perjuangan bangsa; kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan; apa yang tampak dalam khayalan; penglihatan; pengamatan.

Autentikasi Kepala Setum TNI

Panglima TNI Cap/tertanda

M. Rusdi Zaini Brigadir Jenderal TNI

Djoko Santoso Jenderal TNI

83

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR

Sublampiran B Lampiran Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 Tanggal 15 Juni 2010

KODE ETIK TNI 1.

Sumpah Prajurit. Demi Allah/Demi Tuhan/Om Atah Wisesa/Demi Sang Hyang Adhi Budha

Parama

Saya Bersumpah/berjanji: a.

Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.

Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;

c.

Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;

d.

Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia;

e.

Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

84

2.

Sapta Marga. a.

Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.

b.

Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung  jawab dan tidak mengenal menyerah.

c.

Kami Kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela ke jujuran, kebenaran dan keadilan.

d.

Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.

e.

Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.

f.

Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.

g.

Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

85

3.

Delapan Wajib TNI. a.

Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.

b.

Bersikap sopan santun terhadap rakyat.

c.

Menjunjung tinggi kehormatan wanita.

d.

Menjaga kehormatan diri di muka umum.

e. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. f.

Tidak sekali-kali merugikan rakyat.

g. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. h. Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. 4.

Kode Etik Perwira “Budhi Bakti Wira Utama”. a. Budhi, bersendikan:

b.

artinya

Perwira

TNI

berbuat

1)

Ketuhanan Yang Maha Esa.

2)

Membela kebenaran dan keadilan.

3)

Memiliki sifat-sifat kesederhanaan.

Bakti, artinya Perwira TNI berbakti untuk: 1)

Mendukung cita-cita nasional.

luhur,

86

2) Mencintai kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. 3)

Menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia.

4) Setiap saat bersedia membela kepentingan nusa dan bangsa guna mencapai kebahagiaan Rakyat Indonesia. c.

Wira, artinya Perwira TNI adalah Kesatria: 1) Memegang taatan.

d.

teguh kesetiaan dan ke-

2)

Pemimpin (soko guru) dari bawahannya.

3) nya.

Berani bertanggungjawab atas tindakan-

Utama, artinya Perwira TNI adalah: 1) Penegak perikemanusiaan.

persaudaraan

dan

2) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Korps Perwira TNI. Autentikasi Kepala Setum TNI

Panglima TNI Cap/tertanda

M. Rusdi Zaini Brigadir Jenderal TNI

Djoko Santoso Jenderal TNI

87

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR

Sublampiran C Lampiran Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 Tanggal 15 Juni 2010

Sebelas Asas Kepemimpinan. Nilai kepemimpinan TNI yang merupakan aktualisasi dalam perjuangan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dijadikan asas-asas kepemimpinan TNI yang terdiri atas sebelas asas, sebagai berikut: a. Takwa, ialah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada-Nya. b. Ing Ngarso Sung Tulodo, yaitu memberi suri tauladan di hadapan anak buah. c. Ing Madya Mangun Karsa, yaitu ikut bergiat serta menggugah semangat di tengah-tengah anak buah. d. Tut Wuri Handayani, yaitu mempengaruhi dan memberikan dorongan dari belakang kepada anak buah. e. Waspada Purba Wisesa, yaitu selalu waspada mengawasi serta sanggup dan berani memberi koreksi kepada anak buah. f. Ambeg Parama Arta, yaitu dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan. g. Prasaja, yaitu tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan.