DEMOKRASI PANCASILA

DEMOKRA SI PANCASILA

NAMA JURUSAN KELAS NPM MATA KULIAH

: AMRIZAL TANJUNG : MIF : X-42 : 09402045 : PENDIDIKAN PANCASILA

DAFTAR ISI Daftar isi..................................................................... 2 Kata Pengantar.......................................................... 3 BAB. I pendahuluan.................................................. 4 BAB. II pengertian Demokrasi Pancasila................ 9 A. Pengertian menurut Etimologis....................... 9 B. Pengertian menurut Terminology................... 10 C. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan...... 12 D. Demokrasi sebagai sistem politik..................... 14 E. Demokrasi sebagai sikap hidup....................... 15 F. Demokratisasi.................................................... 15 G. Demokrasi di Indonesia.................................... 18 H. Sistem Politik Demokrasi................................. 20 I. Pendidikan Demokrasi...................................... 22 J. Fungsi Demokrasi Pancasila`........................... 24 K. Rumusan Demokrasi Pancasila....................... 25 BAB.III Kesimpulan.................................................. 28 BAB.IV Daftar Pustaka............................................. 30

2

KATA PENGANTAR Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan Bumi dan Langit beserta isinya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam menjadi agam yang diridoi oleh Allah SWT dan agama yang diteima di sisi – Nya. Dalam rangka menghadapi UAS semester ganjil , penulis mendapatkan tugas ilmiah sebagai salah satu syarat UAS dengan mata kuliah “ Pendidikan Pancasila “ dengan tema “ Demokrasi Pancasila “. Dalam pengerjaan dan penyusunan tulisan ini , penulis mengambil sumber dari berbagai buku dan internet. Apabila ada kesalahan penulisan ataupun pendapat , menulis mohon maaf mengingat penulis masih dalam tahap pembelajaran. Saran , kritikan dan masukan sangat penulis harapkan dari pembaca dan dosen untuk perkembangan dan kemajuan akademik penulis. Terima Kasih Penulis

Amrizal Tanjung

3

BAB.I. PENDAHULUAN Semua negara mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya sistem politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Negara otoriter pun masih mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Sejak merdeka, perjalanan kehidupan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Dari Demokrasi Parlementer/ Liberal (1950–1959) , Demokrasi Terpimpin (1959–1966) dan Demokrasi Pancasila (1967–1998). Tiga model demokrasi ini telah memberi kekayaan pengalaman bangsa Indonesia dalam menerapkan kehidupan demokrasi. Setelah reformasi demokrasi yang diterapkan di Indonesia semakin diakui oleh dunia luar. Reformasi telah melahirkan empat orang presiden. Mulai dari BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Demokrasi yang diterapkan saat ini masih belum jelas setelah pada masa Presiden Soeharto dikenal dengan Demokrasi Pancasila. Ir Soekarno dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi (1965) pernah mengungkapkan pendapatnya tentang demokrasi bagi bangsa Indonesia. “Apakah demokrasi itu? Demokrasi adalah ’pemerintahan rakjat’. Tjara pemerintahan ini memberi hak kepada semua

4

rakyat untuk ikut memerintah. Tjara pemerintahan ini sekarang menjadi tjita-tjita semua partai nasionalis Indonesia. Tetapi dalam mentjita-tjitakan faham dan tjarapemerintahan demokrasi itu, kaum Marhaen toch harus berhati-hati. Artinya: djangan meniru sahaja ’demokrasi demokrasi’ yang kini dipraktekkan di dunia luaran….” Bung Karno mempunyai pandangan sendiri mengenai demokrasi bagi Indonesia. Demokrasi khas Eropa dianggap tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Dalam tulisannya, demokrasi yang begitu hanyalah demokrasi parlemen saja, hanya demokrasi politik saja, sementara demokrasi ekonomi tak ada. Demokrasi politik saja belum menyelamatkan rakyat. Kaum nasionalisme Indonesia tidak boleh mengeramatkan demokrasi seperti itu. Nasionalisme kita haruslah nasionalisme yang tidak mencari gebyarnya atau kilaunya negeri keluar saja, tetapi ia harus mencari selamatnya semua manusia. Pencarian bentuk demokrasi bagi Indonesia nampaknya masih terus berlangsung. Oleh beberapa kalangan, kondisi saat ini dianggap ideal untuk tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Namun demokrasi yang sedang tumbuh ini, oleh beberapa kalangan juga dianggap terlalu bebas. Kecenderungan untuk tumbuhnya demokrasi di Indonesia saat ini sudah dapat dirasakan. Media massa atau pers menikmati kebebasannya. Masyarakat bebas berpendapat dan berorganisasi dan rakyat juga memilih langsung atau memilih sendiri pemimpinnya. Komisi negara dibentuk oleh negara. Diperbolehkannya jalur independen atau calon perseorangan di luar jalur politik mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) turut meramaikan kehidupan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi turut

5

meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat boleh mengorganisasikan diri untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat atau rakyat kembali merasakan kebebasan sipil dan politiknya. Rakyat menikmati kebebasan berpendapat serta rakyat menikmati kebebasan berorganisasi. Kebebasan sipil bisa dinikmati meskipun di sisi lain hak sekelompok masyarakat bisa dihilangkan oleh kelompok masyarakat lain. Dalam kondisi seperti ini, beberapa kalangan menilai penerapan demokrasi di Indonesia harus dijiwai dengan ideologi atau dasar negara RI yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara harus diterapkan dalam kehidupan berdemokrasi. Pancasila sebagai konsep diungkapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 saat menyampaikan pidatonya yang berisikan konsepsi usul tentang dasar falsafah negara yang diberi nama dengan Pancasila. Konsepsi usul ini berisi: 1. Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme. 2. Perikemanusiaan atau Internasionalisme. 3. Mufakat atau Demokrasi. 4. Kesejahteraan Sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1945, sidang Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mencapai konsensus nasional dan gentlemen agreement tentang dasar negara Republik Indonesia. Konsensus nasional yang mendasari dan menjiwai Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu dituangkan dalam suatu naskah yang oleh Mr Muhammad Yamin disebut Piagam

6

Jakarta. Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi tentang dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan, panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI, antara umat Islam dan kaum kebangsaan (nasionalis). Di dalam Piagam Jakarta terdapat lima butir yang kelak menjadi Pancasila dari lima butir, sebagai berikut : 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno , Mohammad Hatta , A.A. Maramis , Abikoesno Tjokrosoejoso , Abdulkahar Muzakir , H.A. Salim, Achmad Subardjo , Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin. Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah (preambule). Selanjutnya, saat pengesahan UUD ‘45 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD setelah butir pertama diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan butir pertama dilakukan oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo. Membaca sejarah pergerakan nasional di Indonesia, perubahan ini nampak bukan suatu proses dari saat disahkannya Piagam

7

Jakarta hingga menjadi Pembukaan UUD 1945. Para wakil rakyat Indonesia ketika itu terbagi atas dua kelompok aliran pemikiran. Di satu pihak mereka yang mengajukan agar negara itu berdasarkan kebangsaan tanpa kaitan khas pada ideologi keagamaan. Di pihak lainnya , mereka yang mengajukan Islam sebagai dasar negara. Mengingat Indonesia adalah bangsa yang majemuk , maka kata – kata “ menjalankan syariat Islam bagi pemeluk – pemeluknya “ di ganti dengan kalimat “ Ketuhanan Yang Maha Esa “. Hal ini terjadi karena setelah ada protes dari perwakilan Indonesia bagian timur yang mayoritas adalah non muslim. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki rasa tenggang rasa yang besar dan saling menghormati satu sama lain dan mengutamakan kepentingan bersama/umum daripada kepentingan pribadi/golongan. Maka itulah yang dinamakan Demokrasi Pancasila.

8

BAB.II PENGERTIAN DEMOKRASI PANCASILA A. MENURUT ETIMOLOGIS / BAHASA Demokrasi pengertian etimologis mengandung makna pengertian universal. Abraham Lincoln ( 1873 ) memberikan pengertian demokrasi “ government of the people, by the people, and for the people”. Menurut etimologi/bahasa, demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu dari demos = rakyat dan cratos atau cratein = pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi rakyat mendapat kedudukan penting didasarkan adanya rakyat memegang kedaulatan. Pelaksanaan demokrasi ini ada dua cara yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung, rakyat seluruhnya dikutsertakan dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Hal ini terjadi pada zaman yunani kuno (abad ke 4 SM – abad ke 6 SM). Pada masa itu Yunani berupa negara kota ( polis ). Akan tetapi pada masa itu ada pembatasan ikut dalam pemerintahan adalah anak , wanita dan budak. Akibat perkembangan penduduk maka sistem demokrasi. Akibat perkembangan penduduk maka demokrasi langsung sudah tidak memungkin lagi sehingga timbul cara kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Sedangkan demokrasi tidak langsung dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Biasanya dilaksanakan dengan cara pemilihan umum.

9

B. SECARA TERMINOLOGY Demokrasi dari segi terminology mengandung makna demokrasi konseptual yang memiliki beberapa pendapat yaitu: 1. Tradisi pemikiran Aristotelian , demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. 2. Tradisi Medieval Theory

, menerapkan roman law dan konsep popular

souvregnty. 3. Contemporary Doctrine , dengan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. 4. Harris Soche, Demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. 5. Henry B. Mayo, sistem politik demokratis adalah menunjukkan kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat, dan didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. 6. International Commision for Jurist , Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan untuk membuat keputusan politik diselenggarakan oleh wakil - wakil yang dipilih dan bertanggung jawab kepada mereka melalui pemilihan yang bebas. 7. C.F. Strong , Suatu sistem pemerintahan pada mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan kepada mayoritas.

10

8. Samuel Huntington , sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam system itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan semua orang dewasa mempunyai hak yang sama memberikan suara. Demokrasi secara kontekstual dilihat dari fakta kenyataan pemerintahan yang pernah dan sedang terjadi. Indonesia pada zaman pemerintahan Soekarno masa orde lama dengan konstitusi RIS dan UUDS ‘50 dikenal demokrasi liberal , setelah kembali ke UUD 45 dikenal demokrasi terpimpin. Era Soeharto ( orde baru ) dikenal demokrasi Pancasila , dan era reformasi sejak 1998 hingga sekarang masih dikenal demokrasi Pancasila. Demokrasi dilihat dari segi pemikiran politik terbagi menjadi tiga tradisi pemikiran politik yaitu Classical Aristotelian theory , medieval theory dan contemporary doctrine yang mana pengertiannya dengan yang telah disebutkan. Torres melihat demokrasi dari segi formal dan substantive. Formal menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Substantive menunjuk pada demokrasi dalam 4 bentuk : 1. menitik beratkan pada perlindungan terhadap tirani. 2. titik berat pada manusia mengembangkan kekuasaan dan kemampuan. 3. melihat keseimbangan partisipasi masyarakat terhadap beban yang berat dan tuntutan yang tidak dapat dipenuhi. 4. bahwa tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam keseimbangan social dan kesadaran social. Perubahan social dan

11

partisipasi demokratis perlu dikembangkan secara bersamaan karena satu sama lain saling ketergantungan.

C. DEMOKRASI SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN Demokrasi pernah dipahami sebagai bentuk pemerintahan , akan tetapi perkembangannya dipahami dalam pengertian luas, sebagai bentuk pemerintahan dan politik. Pada awalnya Plato mengemukakan 5 macam bentuk negara sesuai dengan sifat tertentu dari jiwa manusia , yaitu : 1. Aristokrasi , pemerintahan dipegang oleh sekelompok kecil para cerdik pandai berdasarkan keadilan. Kemerosotan dari aristokrasi ini menjadi Timokrasi. 2. Timokrasi , Pemerintahan dijalankan untuk menda-patkan kekayaan untuk kepentingan sendiri. Oleh karena kekayaan untuk kepentingan sendiri lalu jatuh dan dipegang olah kelopmpok hartawan. Sehingga yang berhak memerintah adalah orang yang kaya saja sehingga muncul oligarchi. 3. Oligarchi , pemerintahan dijalankan oleh sekelompok orang yang memegang kekayaan untuk kepentingan pribadi.. Negatif dari sistem ini adalah timbul kemelaratan umum , banyak orang miskin. Akibat tekanan penguasa semakin berat , banyak rakyat semakin sengsara. Akhirnya rakyar sadar dan bersatu memegang pemerintahan dan timbullah Demokrasi. 4. Demokras , Pemerintahan secara demokrasi diutamakan kemerdekaan dan kebebasan. Oleh karena kebebasan dan kemerdekaan ini terlalu diutamakan

12

timbul kesewenang - wenangan. Kemerdekaan dan kebebasan menjadi tidak terbatas lalu timbullah prinsip Anarki. 5. Anarchi, pemerintahan anarki seseorang dapat berbuat sesuka hatinya. Rakyat tidak mau lagi diatur , karena ingin mengatur dan memerintah sendiri. Negara menjadi kacau. Untuk itu perlu pemimpin yang keras dan kuat. Akhirnya timbullah Tirany. 6. Tirany ,

pemerintahan dipegang oleh seorang saja dan tidak suka terdapat

persaingan. Semua orang yang menjadi saingan disingkirkan dan diasingkan,. Pemerintahan ini tambah jauh dari keadilan. Plato juga dalam perkembangan ajarannya tentang bentuk pemerintahan mengemukakan lagi : A. Bentuk negara Ideal form (bentuk cita), yaitu negara dalam bentuk kesempurnaan : 1. Monarki. Bentuk pemerintahan dipegang oleh seorang sebagai pemimpin tertinggi dijalankan untuk kepen-tingan orang banyak biasanya pada kerajaan. 2. Aristokrasi, Pemerintahan dipegang oleh orang yang pandai. 3. Demokrasi, Pemerintahan dipegang oleh rakyat. B. The Corruption form (bentuk pemerosotan) : 1. Bentuk Tirani, bentuk pemerosotan dari monarchi 2. Oligarchi, bentuk pemerosotan dari Arostokrasi 3. Mobokrasi, pemerosotan dari demokrasi. Pemerintahan dipegang oleh rakyat yang tidak tahu dan tidak menguasai pemerintahan, tidak terdidik. (the rule of the mob).

13

D. DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK Demokrasi dari sistem politik lebih luas dari bentuk pemerintahan. Beberapa ahli telah mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik , yaitu : 1. Henry B Mayo , demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar – dasar mayoritas oleh wakil – wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasab politik. 2. Samuel Huntington , sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil , jujur dan berkala dan dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Sistem politik dapat dibedakan dari sistem politik demokrasi dan non demokrasi. Sistem politik demokrasi , sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip demokrasi yaitu tidak sewenang – wenang , kekuasaan tidak tak terbatas. Dan mengutamakan kepentingan umum dan keadilan. (contoh lihat penjelasan umum UUD 45 sebelum amandemen, ada disebutkan 7 prinsip pemerintahan yang baik). Sistem politik non demokrasi, politik otoriter, totaliter, dictator, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut, dan sistem komunis. Negara berbentuk kerajaan ataupun republik dapat saja merupakan negara demokrasi

14

atau negara kediktatoran , tergantung dari prinsip – prinsip yang dijalankan dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian , ada negara kerajaan yang demokratis dan negara kerajaan yang bersifat otoriter. Demikian pula ada negara republik yang demokratis dan ada negara republik yang otoriter.

E. DEMOKRASI SEBAGAI SIKAP HIDUP Demokrasi ini dipahami sebagai sikap hidup dan pandangan hidup yang demokratis. Pemerintahan dan sistem politik tumbuh dan berkembang tidak datang dengan sendirinya. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dan perilaku demokratis untuk mendukung pemerintahan dan sistem politik demokrasi. Perilaku didasarkan nilai-nilai demokrasi dan membentuk budaya/kultur demokrasi baik dari warganegara maupun dari pejabat negara/pemerintah yang membuatnya performed ( eksis dan tegak ).

F. DEMOKRATISASI Demokratisasi merupakan penerapan kaidah-kaidah atau prinsip demikrasi pada keguatan sistem politik kenegaraan. Tujuasn untuk membentuk kehidupan politik bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju system pemerintahan yang lebih demokratis. Tahapan demokrasi: 1. pergantian dari penguasa non demokratis ke penguasa demokrasi

15

2. pembentikan lembaga dan tertib politik demokrasi; 3. konsolidasi demokrasi 4. praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara. Ciri-ciri demokrasi : 1. berlangsung secara evolusioner; 2. perubahan secara persuasive bukan koersif; (musyawarah bukan paksaan atau kekerasan); 3. proses demokrasi tidak pernah selesai. Demokrasi suatu yang ideal tidak pernah tercapai. Negara yang benar-benar demokrasi tidak ada. Bahkan negara yang menyatakan negaranya demokrasi dapat jatuh menjadi otoriter. Dalam segi budaya , demokrasi dibedakan menjadi tiga : 1. Demokrasi Liberal Demokrasi liberal adalah suatu corak demokrasi yg mendasarkan diri pada paham liberalisme (kebebasan). Dalam sistem ini kekuasaan penguasa dibatasi secara ketat, sementara kepada setiap individu diberikan kebebasan secara istimewa, bahkan kadang2 sampai di atas kepentingan umum. Di dalam sistem pemerintahan, berlaku gagasan bahwa negara & pemerintahan hendaknya tidak ikut campur tangan dalam urusan warga negaranya, kecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum seperti bencana alam, hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, dll. Sedangkan dalam bidang ekonomi berlaku dalil Laissez faire laissez aller (jika manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing2 maka dgn sendirinya keadaan ekonomi seluruh negara akan sehat).

16

2. Demokrasi Komunis Demokrasi komunis adalah suatu corak demokrasi yg mendasarkan diri pada ajaran Karl Marx atau komunisme yg disebut ajaran Historis Materialisme. Dalam bidang ekonomi dianut sistem yg pada prinsipnya tidak mengakui hak milik perseorangan atas segala alat produksi, karena alat produksi harus menjadi hak milik masyarakat atau negara. Jadi, hak perseorangan harus dikalahkan & dijadikan hak kolektif/umum. Sistem ini juga menghendaki pengaturan masyarakat secara keseluruhan atas dasar tertentu dgn kelompok kecil penguasa yg memonopoli kekuasaan. 3. Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila adalah

adalah paham demokrasi yg bersumber pada

kepribadian & filsafat hidup bangsa Indonesia, & sumber ajarannya adalah Pancasila. Setiap hak2 & kewajiban warga negara pelaksanaan hak asasinya bersifat horizontal maupun vertikal. Sistem ini menjaga keseimbangan antar konflik & konsensus, mendasari pembentukan identitas bersama. Hal ini menyebebkan berbagai bentuk pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, & bernegara harus berdasarkan Pancasila.

17

Tabel perbedaan sistem politik : No Aspek Aspek

Pancasila

Liberal

Komunis

1

Paham

Kerakyatan

Individualisme

Kerakyatan

2

Sifat

Sosial/komunal

Individual

Komunal

3 4 5

Negara Ruang lingkup Pengakuan hak

Sosialis religius Politik, ekonomi, sosial Hak milik diakui dgn

Sekuler Politik, ekonomi Hak milik diakui

Sosialis Politik & sosial Hak milik tidak

individu

fungsi sosial

secara mutlak

diakui

Manusia sejak lahir

sekuler Manusia sejak

Manusia tidak

merupakan makluk

lahir dalam

mempunyai arti

individu sekaligus

keadaan bebas &

sebelum

makhluk sosial

merdeka

bersama2 dgn

6

Pandangan

manusia lain

G. Demokrasi di Indonesia Bangsa Indonesia sejak dulu sudah mempraktekkan ide tentang demokrasi walau bukan tingkat kenegaraan , masih tingkat desa yang disebut demokrasi desa. Contoh pelaksanaan demokrasi desa pemilihan kepala desa dan rembug desa. Inilah demokrasi asli. Demokrasi desa mempunyai 5 ciri yakni rapat , mufakat , gotong royong , hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut mempergunakan pendekatan kontekstual. Demokrasi di Indonesia adalah

18

demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara , pandangan hidup bangsa Indonesia , dasar negara Indonesia dan sebagai identitas nasional Indonesia. Sebagai ideologi nasional , Pancasila sebagai cita - cita masyarakat dan sebagai pedoman membuat keputusan politik. Sebagai pemersatu masyarakat yang menjadi prosedur penyelesaian konflik. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai nilai Pancasila adalah : 1. Kedaulatan rakyat; 2. Republik 3. Negara berdasar atas hukum 4. Pemerintahan yang konstitusional 5. Sistem perwakilan 6. Prinsip musyawarah 7. Prinsip ketuhanan Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Sehubungan dengan demokrasi Pancasila , di Indonesia mengenal juga istilah “masyarakat Madani” (civil society). Welzer dengan rumusan konseptual , civil society adalah jaringan yang kompleks dari LSM diluar pemerintahan negara (NGO) yang bekerja secara merdeka atau bersama-

19

sama pemerintah yang diatur oleh hukum. Ia merupakan ranah publik yang beranggotakan perorangan. Masyarakat madani Indonesia tidak sepenuhnya sama dengan civil society menurut konsep liberalisme/komunitarianisme Barat. Masyarakat madani Indonesia mempunyai ciri khas, tetap agamis/religius dan adanya fasilitasi lebih nyata dari negara dalam hal memberikan jaminan hukum dan dukungan politik bagi kehadiran masyarakat madani, suasana kulturtal dan ideologis dan menyediakan infrastruktur sosial yang diperlukan. Keterkaitan Demokrasi Pancasila dengan civil society / masyarakat madani Indonesia, secara kualitatif ditandai oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jaminan hak asasi manusia, penegakan prinsip rule of law, partisipasi yang luas dari warganegara dalam mengam bil keputusan publik diberbagai tingkatan, pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan warganegara Indonesia yang cerdas dan baik, berakhlak baik serta berbudi luhur.

H. SISTEM POLITIK DEMOKRASI Menurut Samuel Huntington1 sistem politik demokrasi dapat dibedakan dari sistem politik demokrasi dan non demokrasi. Sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang demokratis. Sistem ini mampu menjamin hak kebebasan warganegara, membatasi kekuasaan pemerintah dan memberikan keadilan. Indonesia sejak awal berdiri sudah menjadikan demokrasi sebagai 1

http://yanel.wetpaint.com/page/Demokrasi

20

pilihan sistem politik. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat pada pembukaan UUD 45 alinea ke 4 dan Ps 1 ayat (2) UUD 45 (sebelum di amandemen) , “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)” , Ps 1 ayat (2) setelah diamandemen berubah menjadi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Perubahan ini menghi-langkan kata “dilaksanakan sepenuhnya” menjadi dilaksanakan menurut UUD. Apapun perubahannya ini membuktikan sejak berdirinya negara Indonesia telah menganut demokrasi. Sendi-Sendi Pokok Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia Berdasarkan UUD 45 : 1. Berbentuk republik (Ps 1 ayat (1) 2. Ide kedaulatan rakyat (Ps 1 ayat (2)) 3. Negara berdasar atas hukum (Ps 1 ayat (3)) 4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi. 5. Pemerintahan

yang

bertanggung

jawab.

Masalah

pertanggung

jawaban

pemerintah dalam hal ini Presiden kepada siapa dan bagaimana serta waktu penyampaian pertanggung jawaban tidak diatur dalam UUD 45, baik sebelum dan sesudah di amandemen. 6.

Sistem perwakilan. Sistem ini jelas dalam UUD 45 dengan adanya Pemilihan Umum, untuk memilih wakil rakyat di DPR/D dan DPD.

7. Sistem pemerintahan Presidensiil. Hal ini jelas pada makna negara berbentuk republik, dan Presiden memegang kekua-saan pemerintahan menurut UUD.

21

Presiden dibantu oleh wakil Presiden. Selain itu Presiden dibantu oleh menterimenteri.

I. PENDIDIKAN DEMOKRASI Perilaku dan kultur demokrasi menunjuk pada nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Menurut Henry B. Mayo nilai-nilai demokrasi meliputi damai, sejahtera, adil, jujur, menghargai perbedaan, menghormati kebebasan. Membangun kultur demokrasi berarti tindakan mensosialisasikan, mengenalkan dan menegakkan nilai demokrasi pada masyarakat. Membangun kultur demokrasi lebih sulit dari membangun struktur demokrasi. Tidak tegaknya kultur demokrasi menyebabkan masya rakat sulit diatur, terjadi kekerasan, terror, brutal, masyarakat tidak aman. Contohnya : Sampai sekarang masih ada usaha RMS yang ditandai dengan ulang tahun RMS, Gerakan Papua Merdeka yang ditandai dengan ulang tahun setiap tahun. Perang antar suku yang bermotifkan SARA. Indonesia sudah ada institusi demokrasi, masyarakat belum menikmati demokrasi, baik dikalangan pemerintahan, jasa usaha. Dari segi pemerintahan masyarakat banyak merasa tertindas. Pada jasa usaha terjadi penindasan terhadap pekerja. Nampaknya demok rasi masih merupakan usaha, dan masih terbatas pada kaum elit. Disini terlihat institusi tidak didukung oleh perilaku demokratis. Tercapainya demokrasi sampai menyentuh kehidupan rakyat cukup lama dan sulit, sehingga masih sangat mutlak diperlukan.

22

Ada 3 hal pengetahuan dan kesadaran demokrasi : 1. demokrasi adalah pola kehidupan menjamin hak warganegara; 2. demokrasi merupakan the long learning process 3. kelangsungan demokrasi tergantung kepada proses pendidikan demokrasi pada masyarakat secara luas. Pendidikan demokrasi ini dapat diterapkan pola pemasyarakatkan moral pancasila dengan P4 yang berlaku seluruh lapisan masyarakat, mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi, pegawai rendah hingga Presiden, petani, pedagang, hingga pengusaha. Pendidikan nilai-nilai demokrasi lebih baik dari sosialisasi. Pendidikan demokrasi dalam arti melakukan pendidikan nilai-nilai demokrasi itu terhadap semua warganegara tanpa kecuali rakyat atau birokrat. Pendidikan nilai-nilai demokrasi ini merupakan ba-gian dari pendidikan politik terhadap warganegara. Selama ini salahnya pada kegiatan sosialisasi nilai-nilai, seharusnya pendidikan nilai-nilai demokrasi. Secara analogi pada waktu penataran P4 yang diajarkan adalah nilai-nilai Pancasila, mengapa tidak diajar-kan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan demokrasi. Nilai-nilai demokrasi itu dapat digali dalam makna demokrasi itu sendiri yang telah dijabarkan dalam UUD dan kehidupan bernegara. Paling tidak nilai-nilai demokrasi itu mencakup : 1. masalah kedaulatan 2. makna negara berbentuk republik 3. negara berdasar atas hukum

23

4. pemerintahan yang konstitusionil 5. sistem perwakilan 6. prinsip musyawarah 7. prinsip ketuhanan Pola demokrasi dapat mengembangkan unsur demokrasi desa yang terdiri dari rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan menyingkir dari kekuasaan absolut. Nilai-nilai demokrasi langsung dijabarkan dalam demokrasi dibidang politik, dibidang ekonomi dan dibidang sosial.

J. Fungsi Demokrasi Pancasila Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut : 1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara , seperti : 1) Ikut menyukseskan Pemilu; 2) Ikut menyukseskan Pembangunan; 3) Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan. 2. Menjamin tetap tegaknya negara RI, 3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional, 4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila, 5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara,

24

6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab, contohnya: a. Presiden adalah Mandataris MPR, b. Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

K. Beberapa Perumusan Mengenai Demokrasi Pancasila Dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik, Prof. Miriam Budiardjo mengemukakan beberapa perumusan mengenai Demokrasi Pancasila yaitu : 1.

Bidang Politik dan Konstitusional 1) Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar1945,yang berarti menegakkan kembali azas negara-negara hukum dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, dimana hakhak azasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek perseorangan dijamin, dan dimana penyalahgunaan kekuasaan, dapat dihindarkan secara institusionil. Dalam rangka ini harus diupayakan supaya lembaga-lembaga negara dan tata kerja orde baru dilepaskan dari ikatan pribadi dan lebih diperlembagakan (depersonalization, institusionalization ). 2) Sosialisme Indonesia yang berarti masyarakat adil dan makmur. 3) Clan revolusioner untuk menyelesaikan revolusi , yang cukup kuat untuk mendorong Indonesia ke arah kemajuan sosial dan ekonomi sesuai dengan tuntutan-tuntutan abad ke-20.

2. Bidang Ekonomi

25

Demokrasi ekonomi sesuai dengan azas - azas yang menjiwai ketentuanketentuan mengenai ekonomi dalam Undang-undang Dasar 1945 yang pada hakekatnya, berarti kehidupan yang layak bagi semua warga negara, yang antara lain mencakup : 1) Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara 2) Koperasi 3) Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya 4) Peranan pemerintah yang bersifat pembina, penunjuk jalan serta pelindung. Azas negara hukum Pancasila mengandung prinsip: 1) Pengakuan dan perlindungan hak azasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan. 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun. 3) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya. Demokrasi Pancasila, dalam arti demokrasi yang bentuk-bentuk penerapannya sesuai dengan kenyataan-kenyataan dan cita-cita yang terdapat dalam masyarakat kita, setelah sebagai akibat rezim Nasakom sangat menderita dan menjadi kabur, lebih memerlukan pembinaan daripada pembatasan sehingga menjadi suatu political culturea yang penuh vitalitas. Berhubung dengan keharusan kita di tahun-tahun

26

mendatang untuk mengembangkan a rapidly expanding economy, maka diperlukan juga secara mutlak pembebasan dinamika yang terdapat dalam masyarakat dari kekuatan-kekuatan yang mendukung Pancasila. Oleh karena itu diperlukan kebebasan berpolitik sebesar mungkin. Persoalan hak-hak azasi manusia dalam kehidupan kepartaian untuk tahun-tahun mendatang harus ditinjau dalam rangka keharusan kita untuk mencapai keseimbangan yang wajar di antara 3 hal, yaitu: 1. Adanya pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan. 2.

Adanya kebebasan yang sebesar-besarnya.

3. Perlunya untuk membina suatu rapidly expanding economy.

BAB.III. KESIMPULAN Negara Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat yang menganut sistem Demokrasi Pancasila. Sebelum menganut Demokrasi Pancasila , Indonesia telah menganut sistem Demokrasi Liberal/Parlementer , Demikrasi Terpimpin dan terakhir sistem Demokrasi Pancasila hingga sekarang. Demokrasi Pancasila masih

27

kita anut karena nilai – nilai dan makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal itu telah digambarkan dalam prinsip pokok Demokrasi Pancasila yaitu : 1. Pemerintahan berdasarkan hukum , dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat), pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas),

dan

kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR. 2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. 4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya. 5. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi “Untuk menyalurkan aspirasi rakyat”. 6. Pelaksanaan Pemilihan Umum. 7. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945). 8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain, 10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.

28

Tujuan Demokrasi Pancasila adalah untuk menetapkan bagaimana bangsa Indonesia mengatur hidup dan sikap berdemokrasi seharusnya. Dan menjadikan semua teratur tanpa terjadi hal – hal yang melewati batas norma kesopanan. Jadi jelas bahwa pendidikan Pancasila selalu diajarkan di setiap tingkat pendidikan mulai dari SD , SMP , SMA/SMK agar kita menjadi manusia yang demokrasi yang selalu menghargai pemdapat orang lain , tenggang rasa dan bertanggung jawab dalam menjadi warga negara yang baik.

BAB.IV. DAFTAR PUSTAKA 1. http://yanel.wetpaint.com/page/Demokrasi 2. Budiardjo, Miriam. 2002. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

29

3. Israil,

Idris.

2005.

Pendidikan

Pembelajaran

dan

Penyebaran

Kewarganegaraan. Malang : Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 4. Sharma, P. 2004. Sistem Demokrasi Yang Hakiki. Jakarta : Yayasan Menara Ilmu. 5. http://www.e-dukasi.net/modul_online/MO_21/ppkn203_07.htm 6. http://www.wikipedia.org 7. www.perpustakaan-online.blogspot.com/2008/04/demokrasipancasila.html 8. www.google.com 9. www.majalahteras.com/2009/06/demokrasi-dalam-bingkai-pancasila/ 10. www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?moid=21&fname=ppkn203_07.htm 11. Soekarno, 1962 ,’Di Bawah Bendera Revolusi”,

30