DAFTAR SKRIPSI PIDANA
NOTE:
KLIK PADA JUDUL SKRIPSI UNTUK MENAMPILKAN REVIEW SKRIPSI (BAB 1).
UNTUK MENDAPATKAN SELURUH BAB BESERTA LAMPIRANNYA ANDA HARUS ORDER TERLEBIH DAHULU.
No
Judul Skripsi
Keterangan
Publised
1.
Perdagangan Anak dari Segi Analisis Hukum Pidana
Lawskripsi
2.
Kajian Kriminologis Perilaku Jahat Anak-Anak
Lawskripsi
3.
Suatu Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pencabulan Dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1050/Pid/B/2004/PN/Sby
Lawskripsi
4.
Analisa Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Website atas Cyberporn Ditinjau dari KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Dilampiri bukti transfer pemesanan layanan cyberporn
Lawskripsi
5.
Eksistensi Pidana Denda dan Pemidanaan dalam Konteks Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Lawskripsi
6.
Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Istri
Lawskripsi
7.
Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc Terhadap Prinsip Asas Lagalitas
Lawskripsi
8.
Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara
Lawskripsi
9.
Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktek di Bidang Kedokteran
Lawskripsi
10.
Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya
Analisis menggunakan UU KDRT
Lawskripsi
11.
Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Dibahas menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Lawskripsi
12.
Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika
Dilampiri Putusan Mahkamah Agung
Lawskripsi
13.
Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia
Lawskripsi
14.
Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam
Dilengkapi UU No. 44/2008 tentang pornografi
Lawskripsi
15.
Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Untuk Tingkat Penyidikan
Lawskripsi
16.
Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasrakatan Porong Sidoarjo
Lawskripsi
17.
Pembuktian Pidana Melalui Short Message Service Berdasarkan KUHAP
Lawskripsi
18.
Keabsahan Kesaksian Yang Disampaikan Secara Teleconference Di Persidangan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Dilampiri aturan terbaru
Lawskripsi
19.
Pertanggungjawaban Pemilik Senjata Api Legal Yang Disalahgunakan Oleh Orang Lain
Lawskripsi
20.
Peranan Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan
Lawskripsi
21
Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba
Lawskripsi
22.
Tinjauan Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti
Lawskripsi
23.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia
Lawskripsi
24.
Tinjauan Yuridis Kasus Penghentian Penyidikan Atas Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Oleh Kejaksaan Agung
Lawskripsi
25.
Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mengawasi Tender BUMD di Sumatera Utara
Lawskripsi
26.
Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Tidak Sehat Dalam Tender Proyek
Dilampiri salinan putusan KPPU serta analisanya
Lawskripsi
27.
Pelanggaran Prinsip Miranda Rule (Pendampingan Penasihat Hukum) Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia
Lawskripsi
28
Perlindungan Atas Korban dalam Pelanggaran HAM Berat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Internasional
Lawskripsi
29.
Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
Lawskripsi
30.
Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis dan Hukum Pidana
Lawskripsi
31.
Tinjauan Yuridis Atas Pengajuan Grasi Dalam Kajian Pidana
Lawskripsi
32.
Penayangan Iklan Supranatural di Media Televisi Ditinjau Dari Etika Pariwara dan Kajian Pidana
Dilampiri EPI, UU Penyiaran, Peraturan KPI
Lawskripsi
33.
Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008
Dipaparkan secara normatif dengan dasar UU ITE
Lawskripsi
34.
Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa Dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Pers
Lawskripsi
35.
Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan Pidana
Dikaji secara Normatif
Lawskripsi
36.
Tinjauan Yuridis Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers Dalam Acara Bertema Investigasi Kriminal
Dikaji secara Normatif , dilampiri UU Pers
Lawskripsi
37.
Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak di Bawah Umur
Tidak dilampiri Putusan Pengadilan
Lawskripsi
38.
Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik
Dibahas Dengan UU ITE
Lawskripsi
39.
Tinjauan Pidana Penegakan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Dalam Pelaksanaan Konservasi Taman Nasional Bali
Lawskripsi
40.
Tinjauan Atas Tindakan Aborsi dengan Dalih Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Incest
Dibahas Menggunakan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Lawskripsi
41.
Tinjauan Yuridis Pelanggaran Rahasia Kedokteran
Lawskripsi
42.
Tinjauan Atas Penyalahgunaa Ijin Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Bagi Warga Negara Asing
Tuz-Tie
43.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit Orang Lain
Lawskripsi
44.
Hubungan Kausalitas Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan
Dilampiri Putusan Pengadilan
Tuz-Tie
45.
Analisis Yuridis Pemalsuan Surat Persetujuan Istri Dalam Melakukan Poligami
Lawskripsi
46.
Perlindungan Nasabah Bank Dalam Penggunaan Internet Banking Atas Terjadinya Cyber crime
Dibahas dengan UU ITE
Lawskripsi
47.
Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan Kasasi Atas Putusan Praperadilan
Dilampiri Putusan Pengadilan dari PN,PT dan MA
Lawskripsi
48.
Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan
Lawskripsi
49.
Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia
Lawskripsi
50
Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Hacking Terhadap Perbankan
Lawskripsi
51
Tinjauan Atas Pengajuan Praperadilan oleh Pihak Ketiga Atas Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan Dalam Perkara Korupsi
Lawskripsi
52
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging
Tidak ada putusan yang dilampirkan
Lawskripsi
53
Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Lawskripsi
54
Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pembunuhan Berencana Yang didahului Tindak Pidana Perkosaan
Dilampiri Putusan Pengadilan
Lawskripsi
55
Tinjauan Atas Permohonan Kasasi Winai Nakprasit dan Sawong Tiectacun Dalam Perkara Illegal Fishing
Dilampiri Putusan Mahkamah Agung
Lawksripsi
56
Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap atau Error in Persona
Dilampiri Putusan Pengadilan
Lawksripsi
57
Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Republik Indonesia
Lawksripsi
58
Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Perkara Perpajakan
Sayidin A
59
Implementasi Kewenangan Polisi Untuk Melakukan Kegiatan Pengambilan Sidik Jari Dengan Teknik Daktiloskopi Dalam Penyidikan Perkara Pidana
Lawksripsi
60
Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
Niluh
61
Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Atas Kasus Pemblokiran Sli Pt.Indosat, Tbk Oleh Pt. Telkom Tbk. Pasca Pemberlakuan Duopoli Telekomunikasi Di Indonesia
UNS
62.
Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Dengan Racun
UNS
63.
Tinjauan Yuridis Terhadap Profesi Artis Di Bawah Umur Sebagai Suatu Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak
UNS
64.
Kekuatan Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan
UNS
65.
Usaha-Usaha Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu Di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP
Widhiana
66.
Studi Komparasi Pembuktian Terbalik Antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
UNS
67.
Analisis Mengenai Eksistensi Pidana Mati di Indonesia (Suatu Kajian dari Pengaruh Psikologis Bagi Masyarakat)
UNS
68.
Peranan Ilmu Forensik Dalam Usaha Memecahkan Kasus-Kasus Kriminalitas
M. Priadi
69.
Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundring)
UI
70.
Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
UNS
71
Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)
Hoplen
72.
Penyertaan Modal Sementara Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Upaya Penyelamatan Bank Gagal (Studi Kasus: PT. Bank Century Tbk.)
UI
73.
Kewenangan Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Oleh Penyidik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Terhadap Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi
UI
74.
Studi Doktrinal Tentang Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Pencucian Uang Di Indonesia
Pranoto
75.
Analisa Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia
Ismuhadi
76.
Peranan Lembaga Advokasi Anak (Lada) Dalam Mendampingi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
Anonim
77.
Kewenangan Notaris Dalam Status Tersangka Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Umum Membuat Akta Otentik
Edi N
78.
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dan Berindikasi Perbuatan Pidana
Agustining
79.
Tinjauan Penerbitan Letter Of Credit (L/C) Fiktif Pada Transaksi Perbankan (Studi Kasus Bank Bni Jakarta)
Lawskripsi
80.
Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kredit Macet Di Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
81.
Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pembantu Dan Hambatan-Hambatannya Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Di Kepolisian Sektor Sukodono Sragen
Yunika A
82.
Analisis Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia (Ham) Ad Hoc Dalam Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 K/Pid.Ham Ad Hoc/2006)
Di lampiri putusan MA
Galuh N
83.
Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Polri
Roslan
84.
Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Di Bidang Syariat Islam Di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Ferdiyansyah
85.
Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus Di Kota Medan)
Yusnani
86.
Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Rahmad S
87.
Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan (Crime Against Humanity) Dalam Kuhp Dan Ruu Kuhp Indonesia
Iskandar
88.
Penegakan Hukum Penyalahgunaan Visa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Surakarta
Peni R
89.
Studi Komparasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pengadilan Umum Dan Pengadilan Khusus
Agus DW
90.
Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal-usul Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 868/Pid.B/2008/PN.Mks)
Dilampiri Putusan Pengadilan
Lawskripsi
91.
Kajian Hukum Pidana Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal
Juliana N
92.
Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Bayi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif
93.
Kejahatan Perdagangan Wanita Dihubungkan Dengan Pelanggaran Hak Azasi Manusia
Yahya T
94.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)
Tidak dilampiri putusan
Eka Sulistya
95.
Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Kuhp Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Aryo N
96.
Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemilu dan Proses Penyelesaian Perkaranya dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
Dedy J.R
97.
Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropka Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dari Perspektif Victimologi
Roy F
98.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Nakal
Alimin R
99.
Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Novie A
100.
Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menggunakan Sarana Telepon Seluler Oleh Aparat Polres Karanganyar
Oki S
101.
Peran Kepolisian terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)
Alexander K
102.
Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Ngawi)
Agung S.P
103.
Analisis Hukum Islam Terhadap Kenakalan Anak Dalam Keluarga Menurut Undang–Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Syaiful A
104.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Uang Melalui Rekening Bank Dengan Sarana Internet
Iryanti S
105.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan
Prima S
106.
Dasar Pertimbangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang)
Angga K
107.
Aspek Hukum Pidana Video Mesum Dikaitkan Dengan Pornografi Dan Upaya Penanganannya
Indra T
108.
Kedudukan Bukti Surat Elektronik (Email) Dari Prespektif Hukum Acara Pidana Indonesia
Sara Y
109.
Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Gelap Narkotika
Andy Daniel
110.
Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak Terhadap Wajib Pajak
Cyntia Cecilia
111.
Tinjauan Yuridis Tentang Aborsi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Yolanda O
112.
Tinjauan Yuridis Terhadap Trafiking Di Indonesia Dikaitkan Dengan Konteks Hukum Internasional
Ruth R
113.
Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank
Ika R
114.
Pengaruh Lembaga Sandera (Gijzeling) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak
Mulyatsih W
115.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan
MF. Habibie
116.
Unsur Kesalahan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sheila Lydia
117.
Pelaksanaan Penyidikan Tambahan Dan Pengaruhnya Terhadap Penahanan (Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumbar )
Ishak
118.
Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi
Agung F
119.
Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Nasional
Syachdin
120.
Tinjauan Yuridis Peranan Bukti Forensik Dan Laporan Intelejen Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Terorisme Di Kota Medan
Fadillah Z
121.
Perlindungan Hukum Bagi Para Dokter Yang Melakukan Euthanasia Terhadap Pasien
Herdheny S
122
Pemeriksaan Tersangka pada Proses Penyidikan Dengan Menerapkan Psikologi Kriminil Dikaitkan Dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP
Satriawan K
123.
Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pada Saat Bencana Alam Ditinjau Dari Sudut Kriminologi
David P
124.
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat
Dinda Citra
125.
Peranan Oditurat Militer Dalam Menangani Perkara Desersi Yang Dilakukan Secara In Absensia (Studi Kasus Di Oditurat Militer II-10 Semarang)
Yohanes Chrisma
126.
Kajian Yuridis Tentang Tembak Di Tempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Tersangka Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah
Hargo Prasetyo
127.
Tingginya Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Medan dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Polresta Medan)
David Halomoan
128.
Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain
Agung F
129.
Kewenangan Peradilan Militer Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Paul Sihombing
130.
Proses penyelesaian perkara di lingkungan TNI
Icke Dina
131.
Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional)
Imam S
132.
Penanganan Khusus Terhadap Narapidana Penderita HIV/Aids Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Di Negara Indonesia
Dewa M
133.
Peran Interpol dalam Pemberantasan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Internasional
Widya Astrini
134.
Analisa Yuridis Penegakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Menanggulangi Praktek Bisnis Berkedok Multi Level Marketing
Susfani K
135.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet (Studi Kasus Prita Mulyasari)
Gideon Nainggolan
136.
Pertanggungjawaban Pidana Pilot (Kapten Terbang) Atas Terjadinya Kecelakaan Pesawat Udara
Hana Filia
NOTE: KLIK PADA JUDUL SKRIPSI UNTUK MENAMPILKAN REVIEW SKRIPSI (BAB 1).
UNTUK MENDAPATKAN SELURUH BAB BESERTA LAMPIRANNYA ANDA HARUS ORDER TERLEBIH DAHULU.
PELAKSANAAN PENYELIDIKAN OLEH INTELIJEN KEJAKSAAN TERHADAP DUGAAN KORUPSI DALAM PENGADAAN DUA UNIT KAPAL IKAN FIBER GLASS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA, 08
TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP PADA KASUS KECELAKAAN LALU-LINTAS OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO, 08
PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI BERDASAR PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENANGGUNALANGAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 08
IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHDAAP PELAKU TINDAK PIDANAN PERZINAHAN OLEH HAKIN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 07
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM BERUPA PEMIDANAAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ANAK, 09
PENERAPAN ALAT BUKTI PADA PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA), 08
KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR), 08
STUDI TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN (Studi Kasus VCD Bajakan di Pengadilan Negeri Kediri), 08
IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PASAL 506 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENARIKAN KEUNTUNGAN ATAS PERBUATAN CABUL ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta ), 08
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG, 08
PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARAKEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DI JALAN RAYA. ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 08
PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, 08
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 08
PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LAPAS KLAS II.A WANITA SEMARANG, 08
LEGALITAS KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, 08
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta), 08
TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI OLEH PARAMEDIS ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR), 08
TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 292 KUHP TENTANG PENCABULAN SEJENIS TERHADAP KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 08
TINJAUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI PERKARA PIDANA PADA PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR, 08
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCULIKAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA 08
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT),08
STUDI TENTANG PELAKSANAAN EKSEPSI OLEH PENASIHAT HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO, 08
STUDI PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA,08
STUDI KOMPARASI SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM, 08
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI KANTOR POS YANG TIDAK MENGANTAR SURAT KEPADA YANG BERHAK (STUDI KASUS DI POLSEK NGADIROJO WONOGIRI), 08
PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MUNGKID MAGELANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA, 08
PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO DALAM PENGUNGKAPAN DUGAANTINDAK PIDANA KORUPSI, 08
STUDI KOMPARASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KUHP DAN UU RI NO. 21 TAHUN 2007, 08
UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo), 09
PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA IR. H. ABDULLAH PUTEH OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, 08
KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 170 AYAT (2) KE-1 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (PENGEROYOKAN) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali) 08
PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA ( Studi Kasus di Poltabes Surakarta ), 08
KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR), 08
ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP TERHADAP PERKARA PENEMBAKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo), 08
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN, 07
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN SENGAJA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pacitan), 08
ANALISIS TENTANG PEMERIKSAAN SIDIK JARI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN KOTA BESAR SURAKARTA), 08
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM JAKARTA UTARA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PERMOHONAN PENGHITUNGAN MASA PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA KEPABEAN DENGAN TERDAKWA NURDIN HALID, 08
IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLTABES SURAKARTA), 07
IMPLEMENTASI PASAL 138 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK (Studi Di Kejaksaan Negeri Nganjuk), 08
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN BERKAITAN DENGAN MASALAH PENAHANAN BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI, 08
PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL, 08
TINJAUAN TENTANG ALAT-ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 08
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENILAIAN PENERAPAN HUKUM OLEH JUDEX FACTI SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN KASASI OLEH HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BANK MANDIRI DENGAN TERDAKWA E.C.W NELOE, 09
STUDI TENTANG PENERAPAN SYARAT FORMIL DAN MATERIIL SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA DINYATAKAN OBSCUUR LIBEL OLEH HAKIM (STUDI KASUS PADA PERKARA PIDANA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA ABDULLAH PUTEH), 08
PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROON GETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO), 08
PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA CAROK MASSAL DI WILAYAH HUKUM POLWIL MADURA, 08
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANTUL DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL-USUL PERNIKAHAN, 08
KOMPARASI PERAN PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK POLISI MILITER DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PASAL 170 KUHP TERHADAP SIPIL DAN MILITER ( Studi kasus di Poltabes Surakarta dan Denpom Surakarta), 08
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI DARI KEKERASAN SUAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM ISLAM, 07
KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta), 08
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGEDARKAN PSIKOTROPIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta), 08
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI WONOSOBO TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN OLEH MANTAN BUPATI WONOSOBO, 09
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR ( Studi kasus di Pengadilan Negeri Klaten), 09
KEKUATAN PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI OLEH BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI KETERANGAN AHLI TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KORUPSI PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA), 09
ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP TERDAKWA MARTHEN RENOUW DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BIDANG KEHUTANAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAYAPURA, 09
PELAKSANAAN PROGRAM "ZERO STREET CRIME" SEBAGAI USAHA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA KEDIRI, 09
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH ANGGOTA TNI (studi kasus di Pengadilan Militer II "" 11 Yogyakarta),09
PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SEORANG AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA, 09
PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILLEGAL OLEH KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA (STUDI EMPIRIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12/DARURAT/1951), 09
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT, 08
PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL, 09
TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR, 08
IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/21/PBI/2003 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SURAKARTA, 08
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KASUS ILLEGAL LOGGING DALAM RANGKA MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN DI KABUPATEN SRAGEN, 08
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 08
PROSES PENYIDIKAN TERHADAP KEJAHATAN KARTU KREDIT OLEH POLRES SLEMAN YOGYAKARTA, 08
STUDI PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA, 08
PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO 08
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo ), 08
ANALISIS PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER, 08
STUDI KOMPARASI SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM, 08
PELAKSANAAN PENUNTUTAN OLEH ODITUR MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI ( STUDI KASUS DI ODITURAT MILITER II-11 YOGYAKARTA ), 08
PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARAKEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DI JALAN RAYA. ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 08
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR MENURUT KUHP DAN UU NO.14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, 08
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEKOLAH DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA SELATAN, 08
PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA IR. H. ABDULLAH PUTEH OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, 08
PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PADA KUHAP DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS DI INDONESIA, 08
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM JAKARTA UTARA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PERMOHONAN PENGHITUNGAN MASA PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA KEPABEAN DENGAN TERDAKWA NURDIN HALID, 08
PERANAN SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA), 06
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN KORBAN ANAK-ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi), 08
PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA CAROK MASSAL DI WILAYAH HUKUM POLWIL MADURA, 08
LEGALITAS KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, 08
PENGATURAN ASAS CONTANTE JUSTITIE (ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN) DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA, 08
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG, 08
PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES NGAWI)
KAJIAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 09
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERKARA PENADAHAN MOBIL (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 09
TINJAUAN KONSEP BISNIS WARALABA (FRANCHISE) BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ISLAM, 09
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL TELEPON SEBAGAI SARANA FASILITAS UMUM (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 187/Pid. B/2008/PN. Kray. di Pengadilan Negeri Karanganyar), 09
ANALISIS LEGALITAS TINDAKAN PENCABUTAN KEMBALI SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANPA MELALUI PROSES PRAPERADILAN (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Denpasar), 09
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI WILAYAH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 09
PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA,05
PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NON-BUDGETTER
KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA (STUDI KASUS WEBSITE ANSHAR.NET),07
STUDI MENGENAI PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TERHADAP KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 07
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN),07
PROSES PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI APBD SURAKARTA PERIODE 1999-2004,05
IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 07
TINDAKAN APARAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEPABEANAN DI BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA
EKSISTENSI PERADILAN IN ABSENTIA DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN HAK TERDAKWA UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITAS BAGI KORBAN PERADAGANGAN ANAK PEREMPUAN DENGAN TUJUAN UNTUK DILACURKAN DI SURAKARTA, 07
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN (Studi Kasus Ny. Supartini VS Bank Syariah Mandiri, Putusan Mahkamah Angung Nomor: 199 K/Pdt/2005), 09
ANALISA KASUS TINDAK PIDANA MEMBERIKAN IJAZAH TANPA HAK (STUDI PUTUSAN PN MEDAN REG. NO. 1932/Pid.B/2005/PN.MDN), 08
ANALISA PIDANA HUKUM DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA, 08
ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PT BANK MANDIRI (STUDI KASUS NO. 2120/Pid.B/2006/PN.MDN), 08
ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN JABATAN DALAM MENGGANDAKAN REKENING BANK (STUDI KASUS : NO. 1945/Pid.B/2005/PN.MDN), 08
ANALISIS KRIMINOLOGI DAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1203/Pid.B/2006/PN.MDN), 08
DISKRESI KEPOLISIAN RI DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLDASU), 08
EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA CAMBUK TERHADAP PELANGGARAN QANUN DI BIDANG SYARIAT ISLAM DI WILAYAH HUKUM KOTA MADYA BANDA ACEH PROPINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM, 08
HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (KAUSALITAS) DALAM HUKUM PIDANA DAN PENERAPANNYA DALAM PRAKTEK (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI KABANJAHE), 08
IMPLEMENTASI PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 514/Pid.B/1997/PN.LP), 08
IMPLEMENTASI SURAT PENETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PERKARA SOEHARTO DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN), 07
"KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA TINDAKAN PELECEHAN TERHADAP PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT)(STUDI KASUS REG.NO. 1444/Pid.B/12001/P.N.MEDAN)
, 08
KEJAHATAN PERDAGANGAN WANITA DIHUBUNGKAN DENGAN PELANGGARAN HAK AZAZI MANUSIA, 07
KEJAHATAN YANG BERKAITAN DENGAN KARTU KREDIT DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 65/PID.B/2005/PN. MEDAN), 07
KEWENANGAN DALIHAN NATOLU DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA SECARA HUKUM ADAT BATAK TOBA (STUDI DI KEC. BORBOR, KAB. TOBA SAMOSIR), 08
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN), 08
PENANGANAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (STUDI KASUS L/C FIKTIF BNI 46), 07
PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH PERS DITINJAU DARI KUHP DAN UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS, 06
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN MENURUT UU NO.9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN), 07
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN REGISTER NO.2.640/PID.B/PN.MEDAN, REGISTER NO. 2.641/PID.B/2006/PN. MEDAN DAN REGISTER NO. 2.642/PID.B/2006/PN. MEDAN), 08
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN), 08
PENELANTARAN ISTRI OLEH SUAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENERAPAN HUKUMNYA (STUDI KASUS NO : 378/PID.B/2007/PN-MEDAN) DAN (STUDI KASUS NO : 1921/PID.B/2005/PN-MEDAN), 08
PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT (STUDI KASUS NO : 1636/PID.B/2006/PN-MEDAN) DAN NO. 354/PID/2006/PT-MDN), 08
PENERAPAN KITAB UU HUKUM ACARA PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN TEKNOLOGI KOMPUTER, 07
PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH APARAT POLRI (STUDI : DI POLDA SUMUT), 08
PERAN BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROP SUMUT DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROPINSI SUMATER UTARA, 08
PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)(STUDI DI POLTABES MEDAN), 08
PERAN PPNS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (STUDI DI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA), 07
PERANAN DOKTER DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN), 08
PERANAN IKAPI DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN BUKU, 07
PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA), 08
PERANAN LEMBAGA SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI LBH-APIK MEDAN), 08
PERANAN PENYIDIK POLRI SEBAGAI PENUNTUT DALAM SISTEM PEMERIKSAAN ACARA CEPAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 04/PID.C/2008/PN-MDN), 08
PERANAN VISUM ET REFERTUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN MEDAN NO.1066/PID.B/2002/PN-MDN), 07
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI KOMPERASI UU NO. 10 TAHUN 1995 DAN UU NO. 17 TAHUN 2006), 08
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PAEDOFILIA DITINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KUHP (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN), 08
PERTANGGUNJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA API TANPA PROSEDUR (STUDI TERHADAP PUTUSAN PN BINJAI NO. 239/PID.B/2007/PN-BINJAI), 07
PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN TNI (STUDI PADA PENGADILAN MILITER MEDAN), 07
TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI WILAYAH PERAIRAN SELAT MALAKA, 07
TINJAUAN JURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PASAR MODAL, 08
TINJAUAN JURIDIS DAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG MEDAN, 07
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FUNGSI PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN SUATU TINDAK KEJAHATAN (STUDI PADA POLTABES MEDAN), 08
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEJAHATAN KEMANUSIAAN (CRIME AGAINST HUMANITY) ALAM KUHP DAN LUAR KUHP, 08
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN RUU KUHP INDONESIA, 07
UPAYA KEPOLISIAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PROSTITUSI (STUDI : WILAYAHY HUKUM POLSEK BALIGE), 08
PELAKSANAAN PRAPERADILAN YANG DIMOHONKAN PIHAK KETIGA TERHADAP DUGAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO)
PEMBANGUNAN PERKAMPUNGAN DI KOTA MANGKUNEGARAN PADA MASA PEMERINTAHAN MANGKUNEGARA VII, 09
IMPLEMENTASI PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta), 08
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAB HAKIM DALAM TINDAKA PIDANA PENCURIAN TANAMAN JENIS ANTHURIUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)
PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DENGAN PELAKU ANAK-ANAK OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLTABES SURAKARTA, 08
KONSTRUKSI SOSIAL ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Kajian Psikologi Kejahatan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Sragen), 09
TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARAT KEPOLISIAN DI INDONESIA ( STUDI KASUS UMI MAKASAR )
PELAKSANAAN PRAPERADILAN YANG DIMOHONKAN PIHAK KETIGA TERHADAP DUGAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO)
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DALAM KUHP DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAKAN PIDANA PENCURI TANAMAN JENIS ANTHURIUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGEGRI KARANGANYAR)
ANALISIS DASAR PEMIKIRAN HAKIM DALAM PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO (DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TABEL BESARAN DENDA HASIL KESEPAKATAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO DAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO)
PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIDUGA TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1966 (STUDI KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA TAHUN 2007)
PELAKSANAAN PERADILAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI ( STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II "" 11 YOGYAKARTA )
PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN SUKOHARJO
DOKUMEN SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM USAHA ASURANSI JIWA,08
PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, 09
EKSISTENSI WEWENANG PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PADA LEMBAGA KEJAKSAAN RI DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI, 09
PELAKSANAAN PASAL 46 (1) UU NO.30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEJABAT BANK INDONESIA (STUDI KASUS ATAS NAMA TERSANGKA BURHANUDDIN ABDULLAH), 09
PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TAHUN 2003 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT (Studi Kasus Put.PN.Jkt.Pst: No. 1180/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst) a.n Terdakwa CAPT. TARCISIUS WALLA alias CAPT.WALLA, 09
ANALISA YURIDIS PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM TINDAK PIDANA YANG TERCAKUP DALAM BEBERAPA KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN (STUDI KASUS: TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAS NAMA YBB),08
PERTIMBANGAN HAKIM YANG BIAS RASIAL DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS NARKOTIKA DENGAN TERPINA WARGA NEGARA ASING – PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO 2152/PID.B/2003/PNJKT.PST), 09
ANALISIS TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK PADA TINDAK PIDANA SISTEM BUDIDAYA TANAMAN (STUDI KASUS: LAPORAN PT. BISI ATAS TUDUHAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PETANI JAGUNG DI KEDIRI, JAWA TIMUR), 09
PEMBUKTIAN PENDANAAN TERORISME BERDASARKAN UU NO.25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.15 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (FINANCING OF TERROTISM REVERSE MONEY LAUNDERING), 09
UPAYA HUKUM TERPIDANA DAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI DALAM HAL TERJADI ERROR IN PERSONA (STUDI KASUS: TERPIDANA IMAM CHAMBALI JOMBANG 2008), 09
PENGGUNAAN BARANG BUKTI DALAM MENENTUKAN KUALIFIKASI PENGEDAR ATAU PEMAKAI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA, 09
PRESS RELEASE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI KASUS: PUTUTSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 805/PID/B/2006/JKT.TIM.), 09
ATRIBUT PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP NEGARA ATAS TINDAKAN INDIVIDU NON-NEGARA STUDI KASUS PUTUSAN BOSNIA v.SERBIA, 09
PENILAIAN JUDEX JURIST TERHADAP PUTUSAN BEBAS MURNI YANG DIMOHONKAN KASASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS: KORUPSI TERHAKWA ECW.NELOE, NURDIN HALID DAN FADHILLAH BUDIONO), 09
PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) OLEH PENYIDIK PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (TINJAUAN TERHADAP PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI), 09
PENANGANAN BENDA SITAAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA TERHADAP TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DILINDUNGI, 09
PENANGANAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA PENDERITA HIV/AIDS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI INDONESIA, 09
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 481/K/PID.B/2006 PN.JKT.PST & PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2642/K/PID/2006 PT.JKT.PST DENGAN TERDAKWA DARIANUS LUNGGUK SITORUS), 10
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU UNJUK RASA YANG BERSIFAT ANANARKI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2.156/PID.B/2009/PN. MDN), 10
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGANGKATAN ANAK SECARA ILEGAL (ADOPSI ILEGAL), 10
KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENERIMA GRATIFIKASI BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, 10
KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG "" UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, 10
KAJIAN UNDANG-UNDANG MONEY LAUNDERING DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER PADA PERUSAHAAN ASURANSI, 10
PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA), 10
PENCABUTAN DELIK ADUAN DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN AKIBATNYA DALAM PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM No. Reg. : 1276/Pid.B/2007/PN.LP), 10
PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (SUATU STUDI DI KOTA MEDAN), 10
PERKEMBANGAN PIDANA PENJARA DARI KUHP KE KONSEP KUHP BARU, 10
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS PRAKTIK PEMBAJAKAN LAGU DAN MUSIK DENGAN FORMAT MP3 (MOTION PICTURE EXPERTS LAYER III), 10
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR DALAM SEWA BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT YANG MENGGELAPKAN ALAT-ALAT SEPEDA MOTOR DALAM HAL TERJADINYA PENYITAAN KARENA KREDIT MACET (Studi Kasus Putusan PN Medan Nomor 2516/PID.B/2009/PN.Mdn), 10
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan MA No. 1384K/PID/2005), 10
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 1999 (Studi Putusan MA No. 68K/PID.SUS/2008), 10
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN DAN PENJUALAN SENJATA API SERTA AMUNISI ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL (Studi Putusan Nomor 3550/Pid.B/2006/PN.Mdn), 10
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUAL KACA FILM MEREK PALSU DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI PUTUSAN No. 555/Pid.B/2008/PN.Bpp), 10
PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA BANK, 10
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN (STUDI PUTUSAN No.1821/Pid.B/2008/PN MEDAN), 09
TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (STUDI PUTUSAN NO.1902 / PID B / 2004 / PN MEDAN), 10
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEORANG AYAH KEPADA ANAK KANDUNG DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINIL (STUDI KASUS PUTUSAN NO.166/PID.B/2009/PN-KIS), 10
TINJAUAN ATAS PEMBERITAAN YANG BERINDIKASI ADANYA DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA MASSA DALAM PERSPEKTIF UU PERS, 10
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PENGADILAN HAM AD HOC TERHADAP PRINSIP ASAS LEGALITAS, 10
TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NO : 1036/PID.B/2009/PN.DEPOK ), 10
TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINIL TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA ANAK TANJUNG GUSTA (MEDAN), 10
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PEMILU DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARANYA DALAM PERSFEKTIF UU NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, 10
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)HERZIENING YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA (Analisa terhadap putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009), 10
TINJAUAN YURIDIS TENTANG ABORSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN, 10
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN UANG MELALUI REKENING BANK DENGAN SARANA INTERNET, 10
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUALAN DAGING SAPI GLONGGONGAN DI PASAR TRADISIONAL DALAM ASPEK HUKUM PIDANA, 10
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TRAFIKING DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KONTEKS HUKUM INTERNASIONAL, 10
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET (STUDI KASUS PRITA MULYASARI), 10
KODE o.26 (MS. WORD)
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS KHUSUSNYA DALAM KEJAHATAN HARTA BENDA (Di Pengadilan Negeri Yogyakarta), 05
BENTUK SURAT DAKWAAN DAN UPAYA PEMBUKTIANNYA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM YOGYAKARTA, 04
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAKÂ DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA, 05
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA LEGISLATIF DI KOTA SURAKARTA, 05
PERANAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Suatu Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar), 96
STUDI DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI TEGAL, 03
PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANAÂ PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI BANTUL YOGYAKARTA, 04
TINJAUAN HUKUM PROSES PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi), 05
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS KHUSUSNYA DALAM KEJAHATAN HARTA BENDA (Di Pengadilan Negeri Yogyakarta), 05
FUNGSI SURAT DAKWAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (Studi Pada Kejaksaan negeri Nganjuk), 91
PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI, 94
PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA GERAKAN ACEH MERDEKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SIDOARJO, 05
ABORTUS PROVOCATUS DALAM ILMU KEDOKTERAN DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA, 06
TINJAUAN TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA, 91
PERNIKAHAN ANTARA MUSLIM DAN NON MUSLIM (KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DENGAN IMAM MADZHAB),04
TANGGUNG JAWAB PIHAK HOTEL DALAM PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DI HOTEL AMBARUKMO YOGYAKARTA
PERANAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Suatu Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar),96
PELAKSANAAN PEWARISAN DI KALANGAN WARGA KETURUNAN TIONGHOA MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN GODOMANAN YOGYAKARTA, 05
PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT TENGGARONG KEBUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR) ,98
STUDI DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI TEGAL, 03
PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANAÂ PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI BANTUL YOGYAKARTA, 04
TINJAUAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta), 06
HARD COPY KODE O 14
PERANAN LURAH DESA DALAM SISTEM PEMERINTAH DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2004 TTG PEMERINTAH DESA/2006
SISTEM PEMBAYARAN HUTANG, BAGI HASIL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH PT. INDOSAT , JAKARTA
PERANAN LURAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI DESA SRIKAYANGAN KEC. SENTOLO KAB. KULONPROGO/2003
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. KERETA API (PERSERO) DENGAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) TENTANG ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG KERETA API DI BANDUNG – 05
FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI/2001
KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN [STUDI YURIDIS TERHADAP KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI INDONESIA]
PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENAGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MESSAGES SEVICE (SMS) DARI HANDPHONE
PERNIKAHAN ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM ( KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DENGAN IMAM MADZHAB)
PENANGGANAN KEJAHATAN KORUPSI YANG MENGGUNAKAN SARANA KOMPUTER (STUDI KASUS KORUPSI DI PN YOGYAKARTA)
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA CYBERCRIME
PERBANDINGAN SISTEM OTONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 YANG DIPERBAHARUI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR
TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN UU NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN) DI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO ) DAERAH OPERASI VI YOGYAKARTA
PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA BESERTA HAMBATAN-HAMBATANNYA (SUATU STUDI DI POLRESTA MALANG)
PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
SISTEM PEMBAYARAN HUTANG, BAGI HASIL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH PT. INDOSAT , JAKARTA
PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN DI PT RADIO GERONIMO YOGYAKARTA
TINJAUAN HUKUM MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA OLEH ANGGOTA TNI DI KOREM 061/ SURYA KANCANA BOGOR
PERANAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERTANGUNGJAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN
PROSES PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN (TRIPPING) DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSEPTIF HKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA PURWOBINANGUN , PAKEM SLEMAN)
PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI
FUNGSI SURAT DAKWAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM DENGAN PENGELOLA WARUNG TELEKOMUNIKASI DALAM MELAYANI JASA TELEKOMUNIKASI DI KOTAMADYA SURAKARTA
TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI YOGYAKARTA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA
PERANAN REKONSTRUKSI DALAM MELENGKAPI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH KEPOLISIAN KOTA BESAR (POLTABES) YOGYAKARTA, 06
PENERAPAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DI KAB BANTUL, 04
BANK AIR SUSU IBU DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM (STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI), 04
PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974, 04
PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAKAN PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI BANTUL YOGYAKARTA, 04
CEK MUNDUR DAN PERMASALAHANNYA DALAM PRAKTEK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 95
PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TERHADAP KARYA TULISAN DI INDONESIA, 98
PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KARYA MANDIRI, KUNINGAN JAWA BARAT,
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (TINJAUAN BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1974), 94HAK DAN KEWAJIBAN TUNGGU TUBANG TERHADAP HUKUM WARIS ADAT SEMENDO (DARAT) SUMATERA SELATAN DI TINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM, 91
PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENEGAKKAN HAK-HAK ASASI MANUSIA MENURUT UU NO.9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (STUDI KASUS PENANGANAN UNJUK RASA DI WILAYAH POLTABES YOGYAKARTA TAHUN 2002), 02
UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP OBYEK WISATA SITUS DAN CAGAR BUDAYA CANDI BOKO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA, 07
PELAKASANAAN KETENTUAN PASAL 61 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN SLEMAN, 07
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN, 07
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI MEREK DI INDONESIA, 01
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PRODUK AIR MINUM ISI ULANG DI KAWASAN UMBULHARJO YOGYAKARTA, 09
SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA (STUDY KASUS TANAH KAS DESA SUMBERHARJO KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA), 05
PERANAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (SUATU STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR), 96
PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI POLRES SLEMAN) , 05
TRANSAKSI EFEK DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT DI BURSA EFEK JAKARTA , 04
TINJAUAN TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA , 91
PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KOTA JOGJAKARTA , 04
ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA (STUDI ATAS PEMIKIRAN IBNU KHALDUN) , 04
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI DI PERUSAHAAN ASURANSI BUMI PUTERA TEMANGGUNG TAHUN 1990-2000 , 03
SANKSI ADAT CAROK BERKAITAN DENGAN PASAL 340, 338 DAN 351 KUHP DI WILAYAH KABUPATEN DATI II SUMENEP MADURA , 04
BUNGA BANK DALAM PANDANGAN ULAMA KONTEPORER (STUDI ATAS PEMIKIRAN YUSUF AL QARADAWI) , 03
DAFTAR JUDUL CONTOH-CONTOH SKRIPSI HUKUM PIDANA
KODE E 13
PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR "" 99
PEMALSUAN DOKUMEN PABEAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA [STUDI DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG RIAU] "" 99
PERANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN [STUDI DI PN MALANG] "" 99
PENGARUH KONDISI EKONOMI TERHADAP TUMBUHNYA KEJAHATAN PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM CILACAP "" 03
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN SWASTA MENUMBUHKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM CILACAP "" 04
PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMALSUAN MERK DI WILAYAH HUKUM CILACAP "" 04
KOSONG
PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA [STUDI DI POLRES YOGYAKARTA] "" 00
PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KEBUMEN "" 04
TINJAUAN TENTANG PENYIMPANGAN BARANG BUKTI PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YK "" 04
PROSES PERUBAHAN SURAT DAKWAAN DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA PIDANA
KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN [STUDI YURIDIS TERHADAP KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI INDONESIA]
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA [STUDI KASUS SENGKETA POL] "" 04
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA CYBER CRIME
PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA YANG MENJALANI PIDANA DI LP KELAS II YK
SUPRENSI HUKUM ACARA PIDANA DLAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL MENURUT UU NO. 8 TH 1981 "" 05
PROSES PERUBAHAN SURAT DAKWAAN DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA PIDANA
MPLEMENTASI INFORMED CONSENT DALAM HUKUM KESEHATAN "" 04
TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DI PN YK
PERANAN VISUM REPERTUM DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH KAB. BANTUL YK
UPAYA PEMILIHAN KESEHATAN TERHADAP PEMAKAI ATAU PECANDU DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LP KELAS IIA YK "" 05
UPAYA POLISI DALAM MELAKSANAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLRES KULON PROGO – 04
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (STUDI DI POLSEK WATES) – 04
PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DI WILAYAH KOTA YK "" 04
PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) "" 04
PROSES PENYIDIKAN POLRI DALAM MENANGANI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK NGEMPLAK SLEMAN YK "" 04
PERANAN UNIT WENDIFIKASI POLTABES YK DALAM MENGUNGKAP KASUS-KASUS PIDANA "" 04
PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA [STUDI PADA POLTABES YK] "" 04
PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA [STUDI PADA POLTABES YK] "" 04
TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENYITAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA "" 04
PROSES PEMERIKSAAN PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN KERAS [STUDI DI POLTABES YK] "" 04
PERANAN DAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT DI WILAYAH HUKUM PN YK "" 03
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN PIDANA BERSYARAT KELAS I YK
PENANGGULANGAN SECARA YURIDIS SINDIKAT PERBUATAN PENADAHAN DALAM HAL PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DIY "" 95
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN ILEGAL NARKOBA PADA KALANGAN REMAJ A DI KOTA YK
KOSONG
PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI RUTAN KEBUMEN "" 04
PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KEBUMEN "" 04
UPAYA PENANGGULANGAN PEMALSUAN MEREK DAGANG DENGA SARANA HUKUM PIDANA"" 01
UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM TERJADINYA TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN – 02
JENIS FAKTOR DAN TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA OLEH PENGUSAHA PERSEWAAN VCD, DVD DI YK "" 04
PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI LP YK "" 05
PENERAPAN PIDANA BERSYARAT MENURUT SISTEM PEMINDANAAN INDONESIA "" 05
PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL BERDASARKAN STATUS ROMA 1998 DALAM PERSPEKTIF "" 66
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA LEGISLATIF DI KODYA SURAKARTA "" 05
KOSONG
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA DALAM PERKARA NARKOTIKA DI PN TANGERANG "" 06
PERTANGGUNGJAWABAN KOPERASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN "" 06
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG "" 06
PELAKSANAAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM KEJAHATAN KORUPSI [STUDI DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA] "" 99
FUNGSIONALIS KEPRES NO. 17 TH 2002 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI YK
PENGOLAHAN BENDA SITAAN OLEH NEGARA SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PN PURWAREJA "" 05
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PN YK "" 04
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN STUDI KASUS PENIPUAN DI TOKO EMAS 5 KN PRAMBANAN WILAYAH PROSES SLEMAN "" 05
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PASKA PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANANYA "" 05
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UU NO. 12/DRT/1951 TENTANG SENJATA API TERHADAP KELOMPOK MASYARAKAT SIPIL BERSENJATA DI WILAYAH HUKUM POLRES GUNUNG KIDUL "" 05
PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN [STUDI KASUS POLRES SLEMAN] "" 05
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN [STUDI DI POLRES SLEMAN] "" 05
TINDAKAN KEPOLISIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES SLEMAN – 04
PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BENGKULU – 05
TINDAKAN PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENANGANAN KASUS ABORSI DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN "" 05
FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA [STUDI KASUS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORET GUNUNG KIDUL] "" 05
UPAYA PEMERINTAH DALAM HAL PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEPEMILIKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI WILAYAH PROP. DIY "" 05
PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH SLEMAN "" 06
TERORISME DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA "" 05
TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI YK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA – 04
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LP WIROGUNAN YK
FUNGSI IDENTIFIKASI JARI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA "" 05
FAKTOR KRIMINOGEN TERHADAP TUMBUHNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GUNUNG DIKUL "" 05
PERANAN UNIT PELAYANAN PENGADUAN DAN PENINDAKAN DISIPLIN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN KOTA BESAR YK "" 05
PERANAN KEPOLISISN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN [STUDI KASUS WILAYAH POLSEKTA UMBULHARJO YK] "" 05
PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA TERHADAP KEKAYAAN TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI [STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI YK] "" 05
UPAYA PERLINDUNGAN YURIDIS TERHADAP WANITA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA [STUDI KASUS DI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT RIFKA ANNISA "" WOMEN" S CRISIS CENTER KOTA YK] "" 06
KAJIAN UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KAITAN DENGAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA "" 05
KOSONG
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TEMPAT KEJADIAN PERKARA [STUDI TINJAUAN PENANGANAN TKP OLEH KEPOLISIAN KOTA BESAR YK] "" 05
PROP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN WANITA DAN ANAK [SUATU TINJAUAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA] "" 06
STUDI IMPELEMENTASI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI YK "" 04
PENERAPAN UU NO. 8 TH 1992 OLEH PENYELIDIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK CIPTA BERUPA FILM DAN POLMAT VCD DI YK "" 04
PENGARUH PERBEDAAN GENDER TERHADAP KEKERASAN SUAMI KEPADA ISTRI DALAM RUMAH TANGGA [STUDI KASUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN 81. DALAM RUMAH TANGGA] "" 05
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SUATU TINJAUAN MENURUT UU NO. 23 TH 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK [STUDI KASUS DI YK] -05
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NARAPIDANA DI LP WIROGUNAN YK – 06
WEWENANG KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI [STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI DIY] "" 05
PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA [STUDI DI POLTABES YK] "" 05
KEDUDUKAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA "" 05
PERANAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DI DIY "" 05
PENEGAKAN HUKUM KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL YANG MELIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA [STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KULON PROGO] "" 06
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA "" 05
PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS [STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KULON PROGO] "" 05
PENANGGULANGAN PELANGGARAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK [STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES BANTUL] "" 05
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MERKE DAGANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM YOGYAKARTA
TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK [STUDI KASUS DI PN SURAKARTA]
PENTINGNYA ALAT BUKTI UNTUK MEMBERIKAN KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PEMIDANAAN "" 04
PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN [STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES YK]
PERAN SERTA KEPOLISIAN TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOBA "" 04
PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM SLEMAN "" 04
PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK [STUDI KASUS DI WIL. POLRES BANTUL] "" 05
PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LP WIROGUNAN YK "" 05
PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA [STUDI KASUS DI PN BANTUL] "" 04
PERANAN KEDOKTERAN KEPOLISIAN DALAM DUKUNGAN OPERASIONAL KEPOLISIAN UNTUK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA – 03
PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN DI SLEMAN [STUDI KASUS DI POLSEK DEPOK BARAT] "" 04
TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN PENAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI WIL. HUKUM POLTABES YK [STUDI KASUS DI POLTABES YK] "" 04
UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PIDANA DI DAERAH HUKUM PN BANTUL [STUDI KASUS DIKEJAKSAAAN NEGERI BANTUL
PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENINGKATAN DISIPLIN BERLALU LINTAS DI WIL. HUKUM POLRES BANTUL
ABORTUS PROVOCATUS DALAM ILMU KEDOKTERAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA "" 06
PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL [STUDI KASUS DI POLSEK BANGUNTAPAN] "" 06
PERAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DI DIY [STUDI KAUS DI RSUD DR. SARDJITO] "" 05
PERANAN POLRI DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN "" 06
PROSES PENANGANAN TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA UNTUK PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLTABES YK "" 06
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA [STUDI KASUS DI PROP. DIY] "" 05
PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI DIY [STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA] "" 06
PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP TIMBULNYA PERKELAHIAN ANTAR PELAJAR DAN UPAYA PENEGAKKAN HUKUMNYA [STUDI KASUS DI WILAYAH POLTABES YK] "" 06
KEDUDUKAN UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN UANG NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI "" 04
PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA TERHADAP KEKAYAAN TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI "" 04
