Daftar Pedoman Dan SOP

Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP BPKP

1.

BIRO PERENCANAAN PENGAWASAN

NO.

JUDUL PEDOMAN

1

Manual SIM MonevRKT 2007.06

2

Manual SIM MonevRKT 2008

3

Panduan Pengoperasian Aplikasi SIM RKT Tahun 2008

4

Panduan Pengoperasian Aplikasi SIM RKT Versi 2.0

5

Panduan Pra Raker BPKP Tahun 2008

6

Panduan Raker BPKP Tahun 2008

7

Panduan Rapat Kerja BPKP Tahun 2007

8

Panduan Rapat Koordinasi BPKP Tahun 2007

9

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan PKPT

10

Pedoman Evaluasi RKT dan TAPKIN BPKP

11

Pedoman Pengelolaan Data Kinerja

12

Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Untuk LAKIP BPKP

13

Pedoman Penyusunan Kebijakan Pengawasan

14

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja BPKP

15

Pedoman Penyusunan TAPKIN Eselon I dan II

16

Petunjuk Pengoperasian Aplikasi SIM PMP dan SIM PKAU

17

Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Potensial Tugas Pengawasan

18

Prosedur Operasi SIM PMP

19

SIM Pengawasan BPKP

2.

NO.

1

BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI JUDUL PEDOMAN

Aturan Perilaku Pegawai BPKP

Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP BPKP

1.

BIRO PERENCANAAN PENGAWASAN

NO.

JUDUL PEDOMAN

1

Manual SIM MonevRKT 2007.06

2

Manual SIM MonevRKT 2008

3

Panduan Pengoperasian Aplikasi SIM RKT Tahun 2008

4

Panduan Pengoperasian Aplikasi SIM RKT Versi 2.0

5

Panduan Pra Raker BPKP Tahun 2008

6

Panduan Raker BPKP Tahun 2008

7

Panduan Rapat Kerja BPKP Tahun 2007

8

Panduan Rapat Koordinasi BPKP Tahun 2007

9

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan PKPT

10

Pedoman Evaluasi RKT dan TAPKIN BPKP

11

Pedoman Pengelolaan Data Kinerja

12

Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Untuk LAKIP BPKP

13

Pedoman Penyusunan Kebijakan Pengawasan

14

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja BPKP

15

Pedoman Penyusunan TAPKIN Eselon I dan II

16

Petunjuk Pengoperasian Aplikasi SIM PMP dan SIM PKAU

17

Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Potensial Tugas Pengawasan

18

Prosedur Operasi SIM PMP

19

SIM Pengawasan BPKP

2.

NO.

1

BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI JUDUL PEDOMAN

Aturan Perilaku Pegawai BPKP

Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP BPKP 2

Membangun Integritas

3

Membangun Kebersamaan

4

Membangun Kepemimpinan

5

Mengembangkan Mengembangkan Kreatifitas

6

Meningkatkan Transparan T ransparansi si

7

Organisasi Berbasis Pengetahuan

8

Panduan Umum Pengelolaan Pedoman

9

Panduan Umum Penyusunan Pedoman

10

Pedoman Analisis Beban Kerja

11

Pedoman Analisis Jabatan.

12

Pedoman Aplikasi Nilai-nilai Budaya Kerja

13

Pedoman Evaluasi Budaya Kerja

14

Pedoman Kajian Kelembagaan

15

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan BPKP

16

Pedoman Pelatihan di Kantor Sendiri

17

Pedoman Pemberian Penghargaan

18

Pedoman Penyusunan Laporan Budaya Kerja

19

Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP)

20

Pengendalian Mutu Terpadu

21

Program Jangka Panjang Pengembangan Budaya Kerja

22

Tata Naskah Dinas

3. NO.

BIRO KEUANGAN JUDUL PEDOMAN

1

Kumpulan Peraturan Tunjangan

2

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) tahun 2008

3

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) tahun 2010

4

Sistem Pengendalian Intern Penyusunan Laporan Keuangan BPKP

Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP

4.

NO.

BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT JUDUL PEDOMAN

1

Dasar Hukum Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Penyimpangan Pelaksanaan Anggaran DPRD Sehubungan dengan Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 04.G/HUM/2001 (Buku Ketujuh)

2

Hubungan Bukti Audit dengan Alat Bukti menurut KUHAP dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Buku Keempat)

3

Kajian Hukum Kemahalan Harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum

4

Kajian Hukum Mengenai Peran BPKP Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Buku Keenam)

5

Kajian Hukum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Hubungannya dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Buku Kesembilan)

6

Kajian Hukum Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Hubungannya dengan Perbuatan Kolusi dan Nepotisme

7

Kajian terhadap Laporan Hasil Audit BPKP Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku Kelima)

8

Kompilasi Gugatan-gugatan Terhadap BPKP Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Buku Kesepuluh)

9

Pedoman Kerja Standar Pengelolaan Website BPKP

10

Penerapan Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

11

Pengkajian Hukum tentang Kedudukan Pejabat BPKP sebagai Ahli dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

12

Peran Keterangan Ahli Auditor BPKP dalam Pembuktian Kasus Tindak Pidana Korupsi di Sidang Pengadilan

13

Persiapan Auditor Dalam Memberikan Keterangan Ahli di Persidangan (Buku Kedelapan)

14

Sistem Pengelolaan Kehumasan di Lingkungan BPKP


5. NO.

BIRO UMUM JUDUL PEDOMAN

1

Kumpulan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara/Asset Negara

2

Pedoman pengadaan/Penatausahaan Barang/Jasa di lingkungan BPKP

3

Pedoman Umum Perjalanan Dinas (at cost) di lingkungan BPKP

6. DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN NO.

JUDUL PEDOMAN

1

Pedoman Audit Atas Laporan Keuangan Proyek-Proyek yang Dibiayai Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Revisi II Tahun 2004)

2

Pedoman Audit Kinerja Peningkatan Ketahanan Pangan Deptan tahun 2007

3

Pedoman Audit Kinerja PKPSBBM Ditjend Mobilitas Penduduk Depnakertrans Ditjend Pemberdyaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi Depnakertrans

4

Pedoman Audit Kinerja PKPS-BBM Proyek Penanggulangan Pengangguran Dampak Kompensasi Dana Subsidi BBM (PPDKDS-BBM) Kegiatan Padat Karya Produktif (PKP) Ditjend Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (P2TKDN)

5

Pedoman Audit Kinerja PKPS-BBM Proyek Penanggulangan Pengangguran Dampak Kompensasi Dana Subsidi BBM (PPDKDS-BBM) Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Tahun Anggaran 2003 Ditjend Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (P2TKDN) DepnakeR

6

Pedoman Audit Kinerja PKPS-BBM Proyek Penanggulangan Pengangguran Dampak Kompensasi Dana Subsidi BBM (PPDKDS-BBM) Kegiatan Penanganan Pekerja Jalanan (Asongan dan Sektor Informal) Ditjend Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (P2TKDN) Depnake

7

Pedoman Audit Kinerja PKPS-BBM Proyek Penanggulangan Pengangguran Dampak Kompensasi Dana Subsidi BBM (PPDKDS-BBM) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela/Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKS/TKPMP) Ditjend Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerj

8

Pedoman Audit Kinerja PKPS-BBM Tahun 2003 Bidang Prasarana Air Bersih Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP 9

Pedoman Audit Kinerja Program Fasilitas Penempatan TKI ke Luar Negeri pada Depnakertrans Tahun 2004

10

Pedoman Audit Kinerja Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Bantuan Dana Bergulir Tahun 2003 pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

11

Pedoman Audit Kinerja Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Transportasi Tahun 2003 Departemen Perhubungan

12

Pedoman Audit Kinerja Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Bidang Masyarakat Pesisir Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2003

13

Pedoman Audit Kinerja Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Program Pembinaan Hubungan Industrial Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

14

Pedoman Audit Kinerja Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Program Rehabilitasi jalan Poros/Penghubung dan Jembatan Melalui Sistem Padat Karya Direktorat Jendral Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

15

Pedoman Audit Kinerja Sektor Publik th 2006

16

Pedoman Audit Operasional Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) 2006

17

Pedoman audit operasional PNBP dana pengembangan keahlian dan keterampilan Depnakertrans tahun 2005

18

Pedoman audit operasional PNBP dana pengembangan keahlian dan keterampilan Depnakertrans tahun 2008

19

Pedoman audit penelitian informasi awal dan audit investigasi atas pengelolaan rekening pemerintah pada kementerian negara/lembaga tahun 2009

20

Pedoman Audit PKPS-BBM Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Gorong-Gorong Dengan Cara Padat Karya Ditjend Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi Depnakertrans Tahun 2004

21

Pedoman Evaluasi atas Kebijakan Penyelenggaraan Transmigrasi tahun 2007

22

Pedoman Evaluasi Efektifitas Program Ketahanan Pangan dalam Menunjang Peningkatan Produksi Pangan Strategis pada Departemen Pertanian Tahun 2004

23

Pedoman evaluasi kebijakan P2TKI tahun 2005 (pra penempatan)

24

Pedoman evaluasi kebijakan P2TKI tahun 2006 (masa penempatan)

25

Pedoman Evaluasi Penyerapan Dana BLN (dua buku)

26

Pedoman Evaluasi SPIP – Buku 2 th 2007

27

Pedoman Inventarisasi Barang Milik Negara pada eks Ditjen PPTKLN Depnakertrans tahun 2007

28

Pedoman Inventarisasi BMN tahun 2008 (Dinas ESDM Prov/Kab/Kota)


Pedoman Monev atas Implementasi Kebijakan Pengembangan Industri di Daerah Pasca Otonomi Daerah th 2007

30

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pungutan Ekspor (PE) – Buku 1 th 2006

31

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pungutan Ekspor (PE) – Buku 2 th 2006

32

Pedoman pemeriksaan PNBP BPPT tahun 2008

33

Pedoman Pemeriksaan PNBP Sektor Komunikasi & Informasi (TOPN) th 2008

34

Pedoman pendampingan penyusunan Laporan keuangan dana dekon Depnakertrans tahun 2008

35

Pedoman Umum Audit PNBP Sektor Pertambangan Umum (TOPN) th 2008

36

Pedoman Umum Evaluasi Implementasi SAI

37

Pedoman Umum SPIP – Buku 1 th 2007

38

Pedoman Verifikasi Kewajiban Bank yang dicabut Ijin Usahanya

39

Petunjuk Pelaksanaan aAudit Proyek Pemberdayaan Masyarakat Untuk (Community Empowerment For Rural Development Project/CERD) Loan ADB No. 1765/1766-INO th 2007

40

Petunjuk Pelaksanaan Audit atas Project Management Report District Safe Motherhood Grants (SMG) Safe Motherhood Project : a Parthnership andFamily Approach (SM-PFA) Loan IBRD 4207-IND

41

Petunjuk Pelaksanaan Audit Decentralized Agricultural and Forestry Extension Project (Loan IBRD No. 4510-IND dan IDA Credit No. 3280) th 2004

42

Petunjuk Pelaksanaan Audit Program Beasiswa Technological and Professional Development Sector Project (Revisi Pertama) ADB Loan 2007

43

Petunjuk Pelaksanaan Audit Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (P2DTK) th 2008

44

Petunjuk Pelaksanaan Audit Second Water an Sanitation For Low Income Communities (IDA Credit No. 3382 dan Grant Ausaid TF-023692) th 2003

45

Petunjuk Pelaksanaan Audit Technological and Professional Skill Development Sector Project (Revisi Pertama) th 2007

46

Petunjuk Pelaksanaan Audit The Second Provincial Health Project (IDA Credit No. 3537-IND dan IBRD Loan No. 4629-IND) th 2004

47

Petunjuk Pelaksanaan Audit Urban Sector Development Reform Project (USDRP) th 2004

48

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAI th 2006

49

Petunjuk Pelaksanaan Post Review Pengadaan Barang dan Jasa dan Audit Keuangan Proyek-proyek Yang Dibiayai Bank Dunia th 2004

50

Petunjuk Teknis Audit Kinerja PPIP 2009

51

Petunjuk Teknis Reviu LK Kementrian Negara/Lembaga th 2006

52

SOP kesekretariatan Satgas Bidang PNBP t ahun 2008


7. DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, SOSIAL DAN KEAMANAN NO.

JUDUL PEDOMAN

1

Desain Evaluasi Program Keluarga Berencana Di Kabupaten/Kota Sehubungan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah

2

Kerangka Acuan Kerja (Terms of Reference) Verifikasi dan Penyempurnaan Sistem Pembinaan Administrasi Atas Uang Pengganti Melalui Kerjasama Kejaksaan Agung dan BPKP

3

Modul Manajemen Evaluasi "Pengawasan Kinerja Sektor Publik"

4

Pedoman Analisis Laporan Hasil Audit

5

Pedoman Audit Atas Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran Tahun 2008

6

Pedoman Audit Keuangan Perwakilan RI Di Luar Negeri

7

Pedoman Audit Operasional Atas Pengelolaan Keuangan Negara

8

Pedoman Audit Operasional Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan

9

Pedoman Audit Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji

10

Pedoman Evaluasi Kecukupan Indikator Kinerja

11

Pedoman Evaluasi Program Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan

12

Pedoman Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pengelola Komplek Kemayoran (BPKK)

13

Pedoman Inventarisasi BMKN pada Lingkungan Peradilan

14

Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi

15

Pedoman Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan RI

16

Pedoman Pengendalian Audit Pengadaan Brg Jasa Depkes RI

17

Pedoman Pengolahan Data Hasil Inventarisasi di lingkungan Lembaga Peradilan

18

Pedoman Teknis Penertiban Barang Milik Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008

19

Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional pada Kantor Imigrasi th 2001

20

Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Aspek Keimigrasian TKI 2001

21

Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Aspek Keimigrasian TKI 2003


Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Aspek Pelayanan BPN

23

Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Aspek Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual

24

Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Atas Pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya Tahun 2006 dan Semester I Tahun 2007

25

Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen HAKI

26

Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) Semester II Tahun 2006 dan 2007 (Sampai Dengan 31 Agustus 2007)

27

Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional PNBP atas Pengembangan Uang Pihak Ketiga BHP

28

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya

29

Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Action Plan Program Stratejik Kementrian/Lembaga Tahun 2008 dan Tahun 2009

30

Petunjuk Pelaksanaan Tugas Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan POLRI

31

Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Atas Uang Pengganti Pada Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia

32

Petunjuk Teknis Audit Atas Dana Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Tahun 2007

33

Petunjuk Teknis Audit Operasional atas Pengelolaan Keuangan Negara pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota TA 2008 dan 2009

34

Petunjuk Teknis Audit Operasional Atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun Anggaran 2008

35

Petunjuk Teknis Audit Operasional Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) Pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN)

36

Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK) Tahun 2008

37

Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

38

Petunjuk Teknis Inventarisasi BMN Pada Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan

39

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Operasional Atas Pengelolaan Keuangan Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri Tahun anggaran 2007 dan 2008 (Sampai Dengan Saat Audit)

40

Petunjuk Teknis Pendampingan Persiapan Pembentukan Badan Layanan Umum ( BLU) Perguruan Tinggi Agama Negeri Di Lingkungan Departemen Agama


Petunjuk Teknis Reviu Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga

42

Petunjuk Teknis Reviu Laporan Keuangan Satuan Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika

43

Petunjuk Teknis Asesmen Good Governance pada Kementerian Lembaga

44

Petunjuk Teknis Pendampingan Audit Operasional Program Keluarga Berencana pada BKKBN tahun 2009

45

Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Mekanisme dan Pembiayaan Tugas Pendampingan pada KL di Lingkungan Deputi

8. DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH NO.

JUDUL PEDOMAN

1

Akuntansi Pengguna

2

Laporan Kajian Undang-Undang Nomor 2008 Tentang Pajak Daerah

3

Manual Sistem dan Prosedur-Perencanaan dan Penganggaran

4

Modul Bimtek-Pemahaman Lap Keu-SIMDA KEU

5

Modul Bimtek-Pengenalan Crystal Report X-Simda Keu

6

Modul Bimtek-Pengendalian Aplikasi-Simda Keu

7

Modul Bimtek-Pnduan Instalasi SQL Server 2005

8

Modul Bimtek-Sistem Requirement- Simda Keuangan

9

Modul Bimtek-Troubleshooting- SIMDA Keuangan Versi 2-1

10

Modul Pelatihan Penyusunan Lap Keu SKPD dan Pemda

11

Modul Pelatihan SAKD Rev2005

12

Modul Penyusunan Neraca awal Bagi Pemda

13

Pedoman Asesmen Good Local Governance

14

Pedoman Asistensi Pengelolaan BMD/BMN oleh Pemerintah Daerah

15

Pedoman Asistensi Penyusunan Kebijakan Akuntansi PEMDA –Depan

16

Pedoman Asistensi Penyusunan Rancangan Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

17

Pedoman Audit Atas Pengelolaan Dana Dekon Depdiknas


Pedoman audit Dana Tugas Pembantuan

19

Pedoman audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah

20

Pedoman Audit Optimalisasi Pemanfaatan Gedung - Kantor dan Tanah Milik Negara

21

Pedoman Evaluasi Kecukupan Indikator Kinerja

22

Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA Gaji

23

Pedoman penysunan anggaran berbasis kinerja-revisi

24

Pedoman Reviu Laporan Keuangan PEMDA

25

Pedoman Umum Pengembangan Manajemen Resikio di lingkungan PEMDA

26

Petunjuk Pelaksanaan Asesmen Kepemerintahan Yang Baik - Bidang Perijinan

27

Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Penerapan SPIP Pada Pemerintah Daerah

28

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Tentang Penyelenggaraan SPI

29

Revisi Modul-Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemda

30

SAKD 1-Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kebijakan Umum Akuntansi Bagan Perkiraan Standar Jurnal Standar

31

SAKD 2-Pos-pos Neraca

32

SAKD 3-Pos-pos Perhitungan APBDPeradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya Tahun 2006 dan Semester I Tahun 2007

33

SAKD 4-Prosedur Akuntansi

34

SAKD 5-Simulasi SAKD

9. NO.

DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA JUDUL PEDOMAN

1

ABMR I Tinjauan Tentang Pedoman dan Metodologi

2

ABMR II Manajemen Penugasan Audit dan Taksiran Risiko Penugasan Audit

3

ABMR III Memahami Operasi Auditan Untuk Mengidentifikasi dan Memprioritaskan Risiko

4

ABMR IV Menaksir Strategi Manajemen Risiko dan Pengendalian Risiko Auditan Untuk Menentukan Risiko Audit Risidual

5

ABMR V Mengelola Risiko Audit Residual Untuk Mengurangi Risiko Audit Residual Sampai Pada Tingkat yang Dapat Diterima


ABMR VI Mengkomunikasikan Hasil Audit

7

ABMR VII Formulir-formulir

8

Audit Kinerja Sektor Korporat; Modul 1 Konsep dan Metodologi

9

Audit Kinerja Sektor Korporat; Modul 2 Penetapan Tentative Audit Objective (TAO)

10

Audit Kinerja Sektor Korporat; Modul 3 Penetapan Firm Audit Objective (FAO)

11

Audit Kinerja Sektor Korporat; Modul 4 Audit Rinci

12

Audit Kinerja Sektor Korporat; Modul 5 Pelaporan

13

Control & Risk Self Assessment dengan Teknik yang di Fasilitasi; Buku I

14

Dasar-dasar Audit Internal Berbasis Risiko

15

Frequently Ask Question

16

Kamus GCG

17

Kumpulan Istilah Yang di Pergunakan Dalam Audit Operasi Perminyakan dan Gas Bumi

18

Manajemen Risiko (Pedoman Umum)

19

Manajemen Risiko Teknologi Informasi versi 1,0; Pedoman Asesmen Risiko TI

20

Manajemen Risiko Teknologi Informasi versi 1.0; Asesmen, Mitigasi dan Evaluasi

21

Manajemen Risiko Teknologi Informasi versi 1.0; Pengendalian Manajemen

22

Manajemen Risiko Teknologi Informasi versi 1.0; Pengendalian Operasi

23

Manajemen Risiko Teknologi Informasi versi 1.0; Pengendalian Teknis

24

Modul I GCG - Dasar-dasar Corporate Governance

25

Modul II GCG - Governance Pada Organ Utama

26

Modul III GCG - Implementasi Good Corporate Governance Dalam Manajemen Korporasi

27

Modul IV GCG - Organ Pendukung Dalam Penerapan Good Corporate Governance

28

Modul KPI Audit Reviu Kinerja

29

Modul Pengukuran dan Peningkatan Kinerja

30

Modul Reviu Operasional dan Reviu Tindak lanjut

31

Modul V GCG - Pengelolaan Hubungan Dengan Stakeholder Lainnya Dalam Penerapan GCG

32

Pedoman Asesmen Risiko

33

Pedoman Asistensi GCG-BPKP-I. Petunjuk Teknis

34

Pedoman Asistensi GCG-BPKP-II. Penyusunan Code Of Corporate Governance

35

Pedoman Asistensi GCG-BPKP-III. Penyusunan Code Of Conduct


Pedoman Asistensi GCG-BPKP-IV. Penyusunan Piagam Komite Audit

37

Pedoman Asistensi GCG-BPKP-V. Penyusunan Piagam Internal Audit

38

Pedoman Asistensi IT Governance; Penyusunan IT Master Plan versi 1.0

39

Pedoman Asistensi Penyusunan Corporate Plan PDAM

40

Pedoman Asistensi Penyusunan Indikator Kinerja Kunci; Kontrak Manajemen

41

Pedoman Audit Kinerja Badan Usaha Milik Negara dan Daerah

42

Pedoman Audit Kinerja Sektor Korporat

43

Pedoman Audit Migas - Audit JOB/TAC

44

Pedoman Audit Migas - Audit JOC

45

Pedoman Audit Migas - Audit PSC

46

Pedoman Audit Program dan Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kontrak Bagi Hasil Dalam negeri dan Pembebanan Biaya Dari Home Office/Affiliate Company Pada Kontraktor Minyak dan Gas Bumi

47

Pedoman Bimbingan Teknis Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Korporat dan Individu *)

48

Pedoman Bimtek Penyusunan Action Plan; Peningkatan Kinerja

49

Pedoman Evaluasi GCG-BPKP: I. Petunjuk Teknis

50

Pedoman Evaluasi GCG-BPKP: II. Indikator dan Parameter

51

Pedoman Evaluasi GCG-BPKP: III. Metodologi Pengumpulan dan Pengolahan Data

52

Pedoman Evaluasi GCG-BPKP: IV. Pemaparan

53

Pedoman Evaluasi GCG-BPKP: V. Pelaporan

54

Pedoman Evaluasi Kecukupan Indikator Kinerja Kunci

55

Pedoman Pelaksanaan Control & Risk Self Assessment II dengan Teknik Pertemuan yang diFasilitasi

56

Pedoman Pelaporan Risk Assessment

57

Pedoman Penggunaan ACL Versi 9

58

Pedoman Penggunaan IDEA Versi 7

59

Pedoman Pengumpulan dan Pengolahan Data Asesmen Sistem Internal Control Pengadaan Barang dan Jasa

60

Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Sektor Korporat Performance Assessment Taskforce (PAT)

61

Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja BUMN

62

Pedoman Penyusunan Sistem Manajemen Risiko

63

Pedoman Reviu GCG

64

Pedoman Reviu Kinerja Pelaksana


Pedoman Reviu Kinerja Pengendali Mutu

66

Pedoman Reviu Kinerja Pengendali Teknis

67

Pedoman Risk Assessment

68

Pedoman Sekuriti Teknologi Informasi versi 1.0

69

Pedoman Teknis Asistensi Penyusunan Pedoman Tata Kelola BLUD

70

Pedoman Teknis Asistensi Penyusunan Pedoman Laporan Keuangan BLUD

71

Pedoman Teknis Asistensi Penyusunan Rencana Strategi Bisnis BLUD

72

Penilaian IT Governance versi 1.0; Pedoman Teknis

73

Penilaian IT Governance versi 1.0; Pedoman Umum

74

Penilaian IT Governance versi 2.0; Pedoman Pelaporan

75

Penilaian IT Governance versi 2.0; Pedoman Teknis

76

Penilaian IT Governance versi 2.0; SCORECARD

77

Seri pedoman GCG BUMD; Pedoman Diagnostic Assessment GCG Bank BPD

10. DEPUTI BIDANG INVESTIGASI NO.

JUDUL PEDOMAN

1

Pedoman Audit Atas Klaim

2

Pedoman Audit Penyesuaian Harga

3

Pedoman Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan

4

Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi

5

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD

6

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan BUMN/BUMD dan Perbankan

7

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Kepegawaian

8

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat

9

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Sumber Daya Alam


11. INSPEKTORAT NO.

JUDUL PEDOMAN

1

Pedoman Audit Khusus Inspektorat

2

Pedoman Audit Operasional atas Tugas dan Kegiatan Unit Kerja BPKP

3

Pedoman Evaluasi Kinerja Eselon II Mandiri di Lingkungan BPKP Tahun 2008

4

Pedoman Tata Usaha KegiatanInspektorat

12. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN NO.

JUDUL PEDOMAN

1

Flow Chart (Bagan Arus )

2

S.O.P Kegiatan Umum

3

S.O.P Pembinaan, Perencanaan dan Evaluasi

4

S.O.P Penyelenggaraan, Pendidikan, Pelatihan Kedinasan dan Teknis

5

S.O.P Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan JFA

13. PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN NO.

JUDUL PEDOMAN

1

Aturan Perilaku Peneliti Puslitbangwas BPKP

2

Flowchart Sistem dan Prosedur

3

Lampiran Sistem dan Prosedur


Pedoman Audit Pengadaan Barang dan Jasa

5

Pedoman Manajemen Risiko Sektor Publik

6

Pedoman Umum PNBP

7

Petunjuk Teknis Fasilitasi Manajemen Risiko

8

Prosedur Penelitian dan Pengembangan

9

Sistem dan Prosedur Penelitian

10

Teknik-teknik Manajemen Risiko

11

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Penelitian Puslitbangwas BPKP.

14. PUSAT INFORMASI PENGAWASAN NO.

JUDUL PEDOMAN

1

Arsitektur Pengembangan Sistem Informasi BPKP

2

Kebijakan Pengamanan Sistem Informasi Dilingkungan BPKP

3

Kebijakan Pengembangan Jaringan Komunikasi Data di Lingkungan BPKP

4

Kebijakan Sistem dan Teknologi Informasi pada BPKP

5

Kerangka Pengembangan Sistem Informasi BPKP

6

Kode Temuan Pemeriksaan

7

Prosedur Baku Metodologi, Dokumentasi dan Pengorganisasian Sumber Daya Manusia Pengembangan Sistem Informasi

8

Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFPK

9

SOP Penamaan Komputer

10

Standar Baku Pengelolaan Database Hasil Pengawasan


15. PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR NO.

JUDUL PEDOMAN

1

Batas Usia Calon Peserta Diklat Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Trampil dan Pembentukan Auditor Ahli

2

Daftar Kesepadanan Kegiatan

3

Daftar Kesepadanan Kegiatan GCG

4

Daftar Kesepadanan Kegiatan Pengawasan di Deputi Polsoskam

5

Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA dan Angka Kreditnya di Lingkungan APIP edisi Tahun 2003

6

Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA dan Angka Kreditnya edisi Tahun 1999

7


8


9


10


11


12

Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA di Lingkungan BPKP edisi Tahun 2006 dan 2007

13

Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya

14

Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya

15

Kelengkapan Dokumen dalam Pengajuan Usulan Persetujuan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

16

Mekanisme pengusulan dan penetapan peserta Diklat Sertifikasi JFA bagi PNS di lingkungan Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota

17

Organisasi, Mutasi, Tata Usaha, dan Tata Kerja Penetapan Angka Kredit bagi PFA di Lingkungan BPKP

18

Panduan Pertimbangan Pemberian Kenaikan Jabatan dan Pangkat Pejabat Fungsional Auditor

19

Pedoman Evaluasi atas Penilaian Angka Kredit JFA

20

Pedoman Evaluasi atas Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA di Lingkungan APIP

21

Pedoman Penyusunan dan Pengujian Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pengawasan

22

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan APIP

23

Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional

Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP Auditor di Lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan BPKP 24

Penegasan Hasil Forum JFA dan Kepegawaian Tahun 2003

25

Penegasan Hasil Forum Komunikasi JFA Bawasda Tahun 2005

26

Penegasan Hasil Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian 2004

27

Penegasan Hasil Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2005

28

Penegasan Hasil Rakor Kepegawaian dan JFA tahun 2002 (Revisi Surat Edaran Nomor SE –1079/ JF.1/2002 tanggal 30 Desember 2002)

29

Penilaian Angka Kredit JFA Bulan Januari 2009, Pemberitahuan tentang Auditor yang telah Lima Tahun atau Lebih Belum Dapat Mengumpulkan Angka Kredit yang Disyaratkan dan Auditor yang Belum Menyampaikan DUPAK Tiga Semester atau Lebih

30

Peraturan Bersama tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya

31

Peraturan Peralihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dalam rangka Penerapan Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008

32

Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1275/K/JF/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan/atau Lampiran II Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya untuk Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

33

Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah

34

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dalam Pelaksanaan Inpassing/Penyesuaian Bagi Aparat Pengawasan Fungsional Auditor di Luar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

35

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan/atau Lampiran II Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya untuk Jabatan Fungsional auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

36

Petunjuk Teknis Perhitungan Angka Kredit pada Pengangkatan ke dalam JFA

37

Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

38

Ralat Surat Edaran Nomor: SE-1079/JF.1/2002

39

SKB tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka

Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP Kreditnya 40

Tabel Kesepadanan Kegiatan di Lingkungan Pusdiklatwas BPKP

41

Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

42

Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

43

Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 2006 Tanggal 26 Mei 2006

Daftar SOP di Lingkungan BPKP

1. BIRO PERENCANAAN PENGAWASAN BAGIAN PENYUSUNAN RENCANA NO.

JUDUL SOP

1.

Penyusunan Renstra BPKP

2.

Evaluasi RKT BPKP

3.

Evaluasi Realisasi RKT BPKP

4.

Evaluasi Realisasi RKT Satuan Kerja Eselon II

5.

Evaluasi Laporan Kinerja Triwulan BPKP

6.

Penyusunan Renstra Sekretariat Utama

7.

Penyusunan LAKIP Sekretariat Utama

8.

Penyusunan LAKIP BPKP

9.

Kompilasi Realisasi RKT BPKP

10.

Kompilasi Laporan Kinerja Triwulan BPKP

11.

Evaluasi Penetapan Kinerja BPKP

12.

Evaluasi Penetapan Kinerja Satuan Kerja Eselon II

13.

Evaluasi RKT Satuan Kerja Eselon II

BAGIAN EVALUASI RENCANA NO.

JUDUL SOP

1.

Penyusunan kebijakan pengawasan (JAKWAS) BPKP

2.

Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja BPKP

3.

Penyusunan KF1, KF2, KF3

4.

Rekonsiliasi KF1, KF2, KF3 dan penyusunan URKT

5.

Reviu hasil rekonsiliasi Usulan RKT

6.

Persiapan revisi RKT

7.

Rekonsiliasi penyusunan revisi rencana kegiatan tahunan (RKT)

8.

Reviu hasil rekonsiliasi revisi RKT

9.

Pengembangan aplikasi penyusunan rencana pengawasan

10.

Pembinaan penyusunan rencana kegiatan tahunan (RKT)

Daftar SOP di Lingkungan BPKP 11.

Penyusunan peta pengawasan lingkup pengawasan instansi pusat dan daerah

12.

Penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga – BPKP

13.

Rapat kerja BPKP

SOP UMUM NO.

JUDUL SOP

1.

Penyusunan Laporan Bulanan Gerakan Disiplin Nasional (GDN)

2.

Penyebarluasan Informasi Kegiatan Unit Via Website BPKP

3.

Pengusulan Peserta Ujian Dinas (UD) dan Ujian Penyesuaian Ijazah (UPI)

4.

Penyampaian Data Performance Pegawai

5.

Pengelolaan Persuratan Dinas

6.

Pengusulan dan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

7.

Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai

8.

Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (PAK)

9.

Pengusulan Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SKS)

10.

Pelaksanaan dan Pelaporan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)

11.

Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)

12.

Penyusunan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja K/L)

13.

Penyusunan Masukan Bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan DPR

14.

Penyusunan Masukan Stakeholder BPKP

15.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA/KL)

16.

Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

17.

Penyusunan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

18.

Pengajuan Tunjangan Keluarga (KP 4)

19.

Pembuatan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ)

20.

Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja

21.

Penyusunan Laporan Bulanan RKT

22.

Pengusulan Instansi lain

23.

Penyusunan Masukan Bahan Laporan Semesteran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala BPKP Kepada Presiden

Pegawai

Bahan

Melimpah,

Rapat,

Presentasi,

Dipekerjakan,

Audiensi

Diperbantukan

dengan

Kepada


Pengusulan Peserta Diklat

25.

Pengusulan Pensiun Pegawai

26.

Penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP)

27.

Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)

28.

Peminjaman Mobil Dinas

29.

Pengelolaan Kearsipan

30.

Pencetakan dan Penggandaan/Penjilidan dan Pengiriman Surat Dokumen dan Laporan

31.

Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)

32.

Pengusulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)

33.

Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai

34.

Pengelolaan Data Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg)

35.

Pengusulan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional

36.

Pengusulan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Auditor

37.

Pengusulan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor

38.

Pengusulan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Auditor

39.

Pengajuan dan Persetujuan Cuti

40.

Pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Surat Permintaan Bukti Diri, Kartu Taspen, Askes dan Tabungan Pensiun

41.

Pemrosesan Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing Gaji Pokok

42.

Pengusulan Kenaikan Jabatan Fungsional

43.

Pengusulan Alih Jabatan Fungsional

44.

Pembayaran Uang makan, Lembur dan Honorarium

45.

Pengadaan Barang dan Jasa

46.

Pengajuan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

47.

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

48.

Pengelolaan Alat Tulis kantor (ATK) dan Barang Habis Pakai (BHP)


2. BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI NO.

JUDUL SOP

Subbagian Perencanaan Pegawai 1

Penyusunan Formasi / Daftar Kebutuhan Pegawai

2

Usulan General Check Up bagi Pejabat Eselon I dan II BPKP Pusat

3

Penerimaan Pegawai Baru dan Orientasi Pegawai

4

Menjawab Surat Lamaran Kerja

5

Daftar Susunan Pegawai

6

Satyalancana Karya Satya

7

Usulan Penetapan Angka Kredit JFA pada Setma

Subbagian Pengembangan Pegawai 1

Pengelolaan Ijin Pendidikan Di Luar Kedinasan

2

Pengelolaan Pegawai Berikatan Dinas

3

Pengelolaan Seleksi Pegawai Tugas Belajar Selain D. IV STAN

4

Penetapan Tugas Belajar Dalam Negeri (masuk D.IV STAN)

5

Penetapan Peserta Diklatpim

6

Pengelolaan Data Diklat Sertifikasi JFA

7

Penyusunan Surat Penetapan Peserta Diklat Teknis Substansi

8

Penetapan Peserta Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Ijazah (UD/UPI)

9

Penyusunan Rencana Pengembangan Pegawai

10

Pengelolaan Siswa/Mahasiswa PKL

Subbagian Data dan Informasi Pegawai 1

Pengelola Dokumen dan Data Pegawai

2

Pengelola Dosier Pegawai

3

Pemrosesan Ijin Ke Luar Negeri (Kegiatan Keagamaan, Berobat dan Urusan Pribadi)

4

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Daftar SOP di Lingkungan BPKP 5

Penyusunan Daftar Riwayat Hidup (DRH) Pegawai

6

Pengelolaan Database Kepegawaian

7

Pemrosesan Karpeg, Karis/Karsu

8

Penyusunan DUK

9

Penyiapan DP3 bagi Pejabat Eselon I dan II unit mandiri

BAGIAN PENGANGKATAN DAN KEPANGKATAN PEGAWAI NO.

JUDUL SOP

1.

Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara

2.

Kenaikan Jabatan Fungsional Widyaiswara

3.

Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Widyaiswara

4.

Pengkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara

5.

Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Widyaiswara

6.

Ralat Surat Keputusan (SK)

7.

Pembinaan Kepegawaian Ke Unit Kerja

8.

Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Terpadu.

9.

Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK)

10.

Pengangkatan Kembali Ke (JFPK)

11.

Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK).

12.

Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK).

13.

Kenaikan Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK).

14.

Pengakatan Pegawai Negeri Sipil

15.

Penijauan Masa Kerja

16.

Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Paramedis ( Dokter, Dokter Gigi Dan Perawat).

17.

Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Paramedis ( Dokter, Dokter Gigi Dan Perawat).

18.

Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Paramedis ( Dokter, Dokter Gigi Dan Perawat).

19.

Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Paramedis ( Dokter, Dokter Gigi Dan Perawat).

20.

Kenaikan Jabatan Fungsional Paramedis ( Dokter, Dokter Gigi Dan Perawat).

21.

Kenaikan Gaji Berkala

Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer


Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

23.

Pemrosesan Inpasing / Penyesuaia Gaji Pokok.

24.

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

25.

Persetujuan Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Auditor.

26.

Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Auditor.

27.

Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Auditor.

28.

Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Auditor.

29.

Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Auditor.

30.

Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor.

31.

Alih Jabatan Fungsional Auditor.

32.

Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis.

33.

Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis.

34.

Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Arsip Arsip.

35.

Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Arsip Arsip.

36.

Kenaikan Jabatan Fungsional Arsip Arsip.

37.

Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

38.

Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

39.

Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

40.

Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

41.

Kenaikan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

BAGIAN PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NO.

JUDUL SOP

Subbagian Pemindahan Pegawai 1.

Promosi/mutasi

2.

Pindah atas kepentingan dinas

3.

Pindah atas permintaan sendiri

4.

Pegawai Diperbantukan Pada Instansi Lain

5.

Pegawai Ditugaskan Pada Instansi Lain

6.

Pegawai Dipekerjakan Pada Instansi Lain

7.

Perpindahan PNS antar instansi

Daftar SOP di Lingkungan BPKP Subbagian Pemberhentian Pegawai 1.

Pengajuan Pengaktifan Kembali Setelah Selesai Cuti Di Luar Tanggungan Negara (CLTN)

2.

Pemberhentian Dengan Hormat

3.

Pengajuan Dan Persetujuan Proses Izin Perceraian / Perkawinan

4.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena PP 32 Tahun 1979

5.

Pemberhentian Sementara

6.

Hukuman Disiplin

7.

Laporan Kompilasi Disiplin Pegawai (GDN)

8.

Laporan Disiplin Pegawai (GDN)

9.

Pembuatan Ganti Rugi Ikatan Dinas (GRID)

10.

Pengajuan Dan Persetujuan Cuti Di Luar Tanggungan Negara (CLTN)

11.

Pensiun Uzur

12.

Pensiun Janda / Duda

13.

Pensiun Dini

14.

Pensiun Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)

BAGIAN ORGANISASI DAN MANAGEMENT ASSESSMENT CENTER (MAC) NO.

JUDUL SOP

Subbagian Kelembagaan 1.

Penyusunan Form Data Beban Kerja

2.

Pengisian Form Data Beban Kerja

3.

Validasi Hasil Pengisian Form Data Beban Kerja

4.

Penyusunan Laporan analisis Beban Kerja (ABK)

5.

Pengumpulan Data Primer

6.

Pelaksanaan Riview SDM

7.

Penyusunan Kriteria Analisis Kebijakan Umum MSDM

8.

Penyusunan Kuesioner

9.

Penyusunan Laporan Hasil Analisis Kebijakan Umum SDM

10.

Kajian Mapping terhadap Tujuan, Sasaran dan Program Kerja

11.

Kajian Mapping terhadap Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi dan

Daftar SOP di Lingkungan BPKP Jabatan

Subbagian Pembakuan Prestasi Kerja 1.

Penyusunan Modul

2.

Penysunan Pedoman

3.

Sosilaisasi atas Aturan/Ketentuan/Pedoman/Modul Pengelolaan Kepegawaian

4.

Ekspose atas Draft/Aturan/Kebijakan/Pedoman/Modul

5.

Pelaksanaan Wawan Cara

6.

Penyusunan Kuesioner Analisis Jabatan

7.

Analisis Jabatan

yang

terkait

Satgas MAC 1.

Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

2.

Perencanaan Pelaksanaan AC/DC

3.

Penyelenggaraan Assessment Center Penyelenggaraan Assessment

4.

Penyelenggaraan Psikoter

5.

Penyelenggaraan Development Center

6.

Pengembagan Materi Asssessment Center

7.

Pengembagan Materi Development Center

BAGIAN TATA LAKSANA NO.

JUDUL SOP

1.

Penyusunan Pedoman Kesesmaan

2.

Pelaksanaan Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja Unit Kerja

3.

Pengelolaan Database Pelatihan

4.

Pelatihan SDM Permintaan Unit Organisasi Eksternal BPKP

5.

Pelatihan SDM Permintaan Unit Organisasi Internal BPKP

6.

Pelatihan SDM Berdasarkan PKAU

7.

Penyusunan Laporan Budaya Kerja BPKP

8.

Perawatan dan Pemakaian Peralatan Outbound

9.

Peminjaman Peralatan Outbound

10.

Pelatihan Outbound Permintaan Unit Organisasi Eksternal BPKP

11.

Pelatihan Outbound Permintaan Unit Organisasi Internal BPKP

dengan


Pelatihan Outbound Berdasarkan PKAU/RKT

SOP UMUM NO.

JUDUL SOP

Umum 1.

Penyebarluasan Informasi Kegiatan Unit Via Website

2.

Permintaan Pengadaan Barang

3.

Foto kopi Beban Kantor

4.

Pengelolaan Perpustakaan

5.

Pemeliharaan Inventaris Kantor, Fasilitas Gedung dan Kendaraan Dinas

6.

Penggandaan/Penjilidan/Pengiriman Surat, Dokumen dan Laporan

7.

Peminjaman Kendaraan Dinas

8.


9.


10.


Keuangan 1.

Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

2.

Pembuatan Daftar Uang Makan, Lembur, Honor

3.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA/KL) Biro

4.


5.


6.

Penatausahaan dan Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan Serta Penyusunan Laporan Keuangan

Perencanaan Dan Pelaporan 1.

Penyusunan Masukan Bahan Rapat, Presentasi, Audiensi dengan Stakeholder BPKP

2.


3.

Penyusunan Rencana Kerja Biro

4.


5.



Penyusunan Masukan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala BPKP Kepada Presiden

7.

Penyusunan Bahan Rencana Strategis (Renstra)

8.

Penyusunan Laporan Berkala (Laporan Bulanan Pelaksanaan RKT)

Kepegawaian 1.

Pengusulan Peserta Diklat

2.


3.

Pembuatan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan

4.


5.

Pemrosesan Penyesuaian Gaji Pokok (Inpassing)

6.


7.

Penyusunan Daftar Susunan Pegawai

8.

Pengusulan dan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Pegawai

9.

Pengusulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

10.

Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat

11.

Penyusunan Laporan Bulanan Gerakan Disiplin Nasional

12.


13.


14.


15.

Pengusulan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional

16.

Pengelolaan Data Sistem Informasi Kepegawaian

17.

Pengajuan Tunjangan Keluarga

18.

Pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Askes dan Tabungan Pensiun

19.


20.

Pengusulan Penghargaan Satyalancana Karya Satya

21.


22.

Penyusunan DP3

23.

Pengusulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

24.


25.

Pengusulan dan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala


3. BIRO KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN NO.

JUDUL SOP

1.

Penyusunan Dan Penyampaian Usulan Kebutuhan Anggaran BPKP Tahun 200x+1 Kepada BAPPENAS

2.

Penyusunan Dan Penyampaian RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu Indikatif

3.

Penyampaian Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan Komisi XI DPR Mengenai RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu Indikatif

4.

Penyusunan Dan Penyampaian RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu Sementara

5.

Penyampaian Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan Komisi XI DPR Mengenai RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu Sementara

6.

Penelaahan RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu Sementara

7.

Penyusunan Dan Penyampaian RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu Definitif

8.

Penelaahan RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu Definitif

9.

Pemrosesan DIPA Kantor Pusat Dan Unit Pusat Serta SRAA Perwakilan Di Lingkungan BPKP Berdasarkan Pagu Definitif

10.

Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

11.

Penyusunan Dan Penyampaian RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu APBN-P

12.

Penelaahan RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu APBN-P

13.

Pemrosesan DIPA Kantor Pusat Dan Unit Pusat Serta SRAA Perwakilan Dilingkungan BPKP Berdasarkan Pagu APBN-P

14.

Penyampaian Revisi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja

15.

Penyusunan Revisi Petunjuk Operasional (POK) DIPA

16.

Penyediaan Dana Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Lingkup BPKP

BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI NO.

JUDUL SOP

1.

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

2.

Dropping Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN)

3.

Perhitungan Rampung TKPKN


Laporan Realisasi Pembiayaan atas beban DIPA kantor pusat BPKP

5.

Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran

6.

Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Bagian Anggaran 069 UAPPA unit-unit

7.

Pembebanan Penggantian Sementara

8.

Penyelesaian Kerugian Negara Secara Damai

9.

Penyelesaian Kerugian Negara Tanpa Upaya Damai

10.

Penyelesaian Kerugian Pembelaan/Banding

11.

Penghapusan Kekurangan Uang Dari Perhitungan Bendaharawan/Peniadaan Selisih Antara Saldo Buku Dan Saldo Kas Bendaharawan

12.

Verifikasi Surat Pertanggungjawaban TKPKN Lingkup BPKP

13.

Kompilasi Laporan Keuangan Bagian Anggaran 089 UAPA BPKP

14.

Kompilasi Laporan Keuangan Bagian Anggaran 069 UAPA BPKP

15.

Penyusunan Laporan Keuangan (SAI)

16.

Pelaksanaan Reviu Inspektorat Atas Laporan Keuangan Tahunan Tingkat UAPA BPKP

17.

Pelayanan Pelaksanaan Audit Badan Pemeriksa Keuangan RI Atas Laporan Keuangan Semesteran Tingkat UAKPA BPKP

18.

Pembinaan/Monitoring Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan

Negara

Tanpa

Upaya

SOP UMUM NO.

JUDUL SOP

Perencanaan dan Pelaporan 1.


2.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Kepegawaian 1.

Pengusulan Uang Lembur, Uang Makan dan Honor

2.

Gerakan Disiplin

3.


4.

Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

5.

Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala

6.

Pengusulan Kenaikan Pangkat

Damai

Dengan


Pengelolaan Data Simpeg

8.

Pelatihan di Kantor Sendiri

Umum 1.


2.


4.BIRO HUKUM DAN HUMAS BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO.

JUDUL SOP

Subbagian Penyusunan Peraturan 1.

Analisis dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

2.

Analisis dan Penyusunan Kesepakatan Bersama (MoU)

3.

Analisis dan Penyusunan Kontrak/Perjanjian (SOP Tambahan)

4.

Pembahasan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan

5.

Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Legislative Drafting) ke Unit Kerja

Subbagian Dokumentasi Hukum 1.

Pengumpulan Peraturan Perundang-undangan

2.

Pengolahan Peraturan Perundang-undangan

3.

Pelayanan Informasi Hukum dengan Sistem Peminjaman

4.

Pelayanan Informasi Hukum Kepada Unit Kerja

5.

Penyusunan Abstrak Peraturan Perundang-undangan

6.

Inventarisasi Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan

7.

Penyiapan Bahan dan Menyusun Himpunan Peraturan Perundang-undangan

8.

Backup Data Peraturan Perundang-undangan

9.

Pembahasan Masalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan Instansi Terkait

10.

Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ke Unit Kerja


Inventarisasi Buku-buku Hukum

BAGIAN PENELAAHAN DAN BANTUAN HUKUM NO.

JUDUL SOP

Subbagian Penelaahan Hukum 1.

SOP Pelaksanaan Pengkajian atau Penelaahan Hukum dengan Materi yang Terkait dengan Tugas dan Fungsi BPKP sebagai Bahan Penyuluhan Hukum

2.

SOP Pelaksanaan Pengkajian atau Penelaahan Hukum dengan Topik atau Materi yang Terkait dengan Tugas dan Fungsi BPKP sebagai Salah Satu Bahan Bagi Pimpinan dalam Pengambilan Keputusan

3.

SOP Pelaksanaan Pengkajian atau Penelaahan Hukum atas Permasalahan Hukum yang diajukan oleh Unit Kerja di Lingkungan BPKP

4.

SOP Pelaksanaan Penyusunan Kompilasi Pendapat/Kajian Hukum

Subbagian Bantuan Hukum 1.

SOP Pemberian Bantuan Hukum dalam Menyelesaikan Perkara baik didalam maupun diluar Pengadilan

2.

SOP Pemberian Konsultasi Hukum kepada Unit Kerja maupun Pegawai dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPKP

3.

SOP Pemberian Pendapat Hukum dalam Pelaksanaan Ekspose Intern dan Ekstern BPKP

4.

SOP Pendampingan Terhadap Pejabat atau Pegawai BPKP yang Akan Memberikan Keterangan Ahli atau Keterangan Saksi di Pengadilan terkait dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPKP

5.

SOP Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Kepada Unit Kerja di Lingkungan BPKP baik Pusat maupun Perwakilan dengan Materi yang Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPKP

6.

SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Kepada Unit Kerja di Lingkungan BPKP Baik Pusat Maupun Perwakilan dengan Materi yang Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPKP

7.

SOP Penyusunan Laporan Bantuan Hukum

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NO.

JUDUL SOP

1.

Menghadiri Kegiatan Bakohumas

2.

Penyelenggaraan Kegiatan Bakohumas di BPKP


Membangun Hubungan Dengan Lembaga Legislatif

4.

Klipping Berita Media Massa

5.

Penyusunan laporan Analisis Kegiatan Kehumasan BPKP

6.

Penyusunan Laporan Monitoring Kegiatan Kehumasan BPKP

7.

Penyusunan Laporan Analisis Opini Publik

8.

Press Conference

9.

Press Release

10.

Kegiatan Publish Konten Web

11.

Kegiatan Tayang/Publish Daily News Web

12.

Kegiatan Upload Konten Web

13.

Kegiatan Upload Daily News Web

14.

Pengelolaan Keuangan Majalah Warta Pengawasan

15.

Administrasi Non Keuangan Majalah Warta Pengawasan

16.

Distribusi Majalah Warta Pengawasan

17.

Keredaksian Majalah Warta Pengawasan

18.

Pengelolaan Naskah Majalah Warta Pengawasan

19.

Penentuan Topik dan Peliputan Majalah Warta Pengawasan

20.

Penyiapan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR

21.

Penanganan Wawancara Media

22.

Peliputan Kegiatan Pengawasan

SOP UMUM NO.

JUDUL SOP

1.

Penyusunan Rencana Kegaitan Tahunan (RKT)

2.


3.

Penyusunan Laporan Berkala (Laporan bulanan Pelaksanaan RKT)

4.


5.


6.


7.

Pengajuan Pembayaran Uang Makan dan Lembur

8.

Pengajuan Peminjaman Mobil Dinas

9.

Pembuatan DP3


Pembuatan Daftar Susunan Pegawai (DSP)

11.

Pengajuan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

12.

Prosedur Foto Copy Beban Kantor

13.

Pembuatan SPMT dan SPMJ Pegawai

14.

Penjatuhan Hukaman Disiplin

15.

Gerakan Disiplin Nasional

16.

Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)

17.

Pengajuan Kartu Pegawai, Askes dan Taspen

18.

Pengajuan Tunjangan Keluarga (KP4)

19.

Pengusulan dan Penganugrahan Satyalencana Karya Satya

20.


21.

Pengajuan Data Simpeg

22.

Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala

23.

Permohonan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

24.

Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit bagi JFA

25.


26.

Pengusulan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional

27.

Pengelolaan Surat Dinas

28.

Pencetakan dan Pengadaan/Penjilidan/Pengiriman Surat, Dokumen dan Laporan

29.

Pengelolaan ATK dan Barang Habis Pakai

30.

Prosedur Kegiatan Upload New Web

5. SOP BIRO UMUM BAGIAN TATA USAHA NO.

JUDUL SOP

Subbagian Perjalanan Dinas dan Gaji 1.

Penyusunan Daftar Usulan Kegiatan/Kebutuhan Dalam Rangka Penyusunan Anggaran


Pengurusan Pembayaran Gaji, TKPKN dan Penghasilan Lainnya

3.

Pengurusan Permintaan Kebutuhan Perlengkapan Dan Atk

4.

Usulan Formasi Pegawai

5.

Pengadministrasi LP2P

6.

Pembuatan Daftar Kekurangan Bayar Gaji Pegawai Sekretariat Utama

7.

Pembuatan Daftar Kekurangan Bayar TKPKN Pegawai Sekretariat Utama

8.

Pembuatan Surat Keterangan Penghasilan Setahun

9.

Pembuatan Surat Keterangan Penghasilan Sebulan

10.

Pembuatan Kp4

11.

Pembayaran Uang Makan Pegawai

12.

Pembayaran Uang Lembur Pegawai

13.

Pengambilan Uang Gaji Bulanan ke Bank Secara Periodik

14.

Pembayaran Gaji

15.

Prosedur Pemotongan TKPKN karena Ketidak hadiran / Hukuman Disiplin (GDN)

16.

Prosedur Pemotongan Gaji karena Pinjaman Koperasi

17.

Prosedur Pemotongan Gaji karena Pinjaman Bank

18.

Pencocokan Data Pegawai Ropeg Secara Periodik

19.

Pengajuan SPPD Mutasi /Detasering

20.

Pembuatan Kuitansi SPPD

21.

Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji

Subbagian Persuratan, Kearsipan Dan Penggandaan 1.

Pembinaan Kearsipan

2.

Penyusunan Surat Keluar Verbal/Terbuka

3.

Penyusunan Surat Keluar Dalam Bentuk Verbal/Terbuka

4.

Penyusunan Surat Keputusan Dalam Bentuk Verbal/Terbuka

5.

Penyusunan Surat Keluar/Serba-Serbi

6.

Penyusunan Surat Keluar

7.

Penatausahaan Dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah (BAPS)/SPMT dan Surat Menduduki Jabatan

8.

Penatausahaan Dokumen Keputusan Kepala BPKP

9.

Penatausahaan Dokumen Surat Serba-Serbi

10.

Penatausahaan Dokumen Surat Sekretaris Utama

11.

Penatausahaan Dokumen Surat Kuasa Kepala BPKP


Penatausahaan Dokumen SPPD Dalam Negeri

13.

Penatausahaan Dokumen SPPD Luar Negeri

14.

Salinan Dan Petikan Keputusan A.N. Kepala BPKP

15.

Salinan Dan Petikan Keputusan Kepala BPKP

16.

Penatausahaan Dokumen Keputusan Sekretaris Utama

17.

Penatausahaan Nota Dinas Sekretaris Utama

18.

Penatausahaan Dokumen Peraturan Kepala BPKP

19.

Penatausahaan Dokumen Surat Kepala BPKP

20.

Penatausahaan Bukti Pengeluaran Kas Sekretaris Utama C.Q. Biro Umum

21.

Penatausahaan Bukti Pengeluaran Kas Sekretariat Kepala BPKP

22.

Pengurusan Surat Masuk Dan Surat Keluar

23.

Peminjaman/Fotokopi Arsip

24.

Perekaman (Scanning) Arsip / Dokumen

25.

Pemotretan (Pemikrografikkan) Arsip / Dokumen

26.

Penanganan Arsip

27.

Pemusnahan Arsip

28.

Penyerahan Arsip

29.

Perekaman (Scanning) Arsip/Dokumen dan Pemotretan (Pemikrografikan) Arsip/Dokumen

30.

Permintaan Data Dan Informasi Mikrografik

31.

Pencetakkan : Nota Keuangan Dan Rapbn Dan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Nota Keuangan, Ruu Dan Buku-Buku Lainnya

32.

Penggandaan Peraturan

33.

Pengurusan Surat Masuk dan Surat Keluar

34.

Prosedur Tetap Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Arsiparis (Dupak)

35.

Prosedur Tetap Penyusunan Kegiatan Sekretariat Tim Penilai DUPAK Arsiparis.

36.

Prosedur Tetap Penyusutan Arsip Di Lingkungan Biro Umum

37.

Prosedur Tetap Penyusutan Arsip Kantor Perwakilan BPKP

38.

Prosedur Tetap Penyusutan Arsip Di Unit Kedeputian (Arsip In Aktif Dipindahkan Ke Biro Umum)

39.

Prosedur Tetap Pemusnahan Arsip In Aktif Kantor Perwakilan BPKP

40.

Prosedur Tetap Pemusnahan Arsip BPKP

41.

Prosedur Tetap Pembinaan Arsiparis Melalui Forum Komunikasi Arsiparis

42.

Prosedur Tetap Proses Surat Masuk/Keluar di Unit Eselon II

Daftar SOP di Lingkungan BPKP BAGIAN RUMAH TANGGA NO.

JUDUL SOP

Subbagian Urusan Dalam 1.

Pelayanan Kendaraan Tamu Asing

2.

Permintaan Kartu Berobat

3.

Pelayanan Kesehatan Pegawai Dan Keluarganya

4.

Pelaksanaan Tugas Pos Dan Piket

5.

Penanggulangan Masalah Gangguan Ketertiban Dan Keamanan

6.

Pengurusan Uang Operasioan Keamanan

7.

Pengurusan Perlengkapan Keamanan

8.

Pengurusan Pelatihan Penyegaran Fisik/Menembak

9.

Pengurusan Pelatihan Pemadam Kebakaran

10.

Pelayanan Kendaraan Operasional Sekretariat Utama BPKP

11.

Perpanjangan Izin Penggunaan Senjata Api

12.

Pengurusan Kartu Tanda Anggota

13.

Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai dan Tamu Tetap Pegawai

14.

Pelayanan Sambungan Telepon

15.

Pelayanan Berita Faksimili

16.

Pembayaran Abodemen Tagihan Jasa Pemeliharaan Komunikasi

17.

Pelatihan Petugas Upacara

18.

Penyiapan Fasilitas yang berkaitan dengan kegaitan di luar rapat

19.

Penyusunan Laporan Triwulan Urdal

20.

Pendistribusian Air Minum kepada Kepala BPKP, Sesma, Biro Keuangan dan Biro Umum

21.

Pendistribusian Surat Kabar dan Majalah kepada Kepala BPKP, Sesma, Deputi, Biro Hukum dan Humas dan sebagian lingkungan Biro Umum

22.

Pengawasan Kebersihan Kantor, Taman dan Halaman

23.

Pembuatan Laporan Kompilasi Konservasi Energi Kantor BPKP diseluruh Indonesia

24.

Pemanfaatan Kendaraan (Pinjam meminjam kendaraan dinas)

25.

Pemanfaatan Kendaraan (Pengurusan Perpanjangan STNK/BPKB Kendaraan dinas

26.


27.

Pembuatan

Rencana

Kebutuhan

Belanja

Buku

yang

akan

datang

di

Daftar SOP di Lingkungan BPKP Perpustakaan Pusat BPKP 28.

Pembuatan Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana Belanja Modal Tahun yang akan datang di Perpustakaan Pusat BPKP

29.

Penerimaan bahan Pustaka yang diterima dari pihak ketiga

30.

Pengolahan Bahan Pustaka

31.

Penerimaan Anggota Baru Perpustakaan

32.

Pelayanan Peminjaman Bahan Pustaka

33.

Pelayanan Fasilitas Internet Gratis di Perpustakaan Pusat BPKP

34.

Kegiatan Fumigasi terhadap bahan Pustaka di Perpustakaan Pusat BPKP

35.

Kegiatan Pemusnahan terhadap bahan Pustaka yang telah dinyatakan tidak relevan lagi sesuai keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Perpustakaan Pusat BPKP

36.

Perencanaan kegiatan untuk Meningkatkan minat baca dilingkungan BPKP Pusat

37.

Kegaitan Penyusunan Laporan triwulan Perpustakaan

Subbagian Pemeliharaan 1.

Perbaikan Gangguan Sarana Pemeliharaan Telekomunikasi

2.

Perbiakan Sarana Perlengkapan Kantor

3.

Perbaikan Sarana Kendaraan Dinas

4.

Pemasangan Peralatan Sandi

5.

Pengadaan Barang/Jasa Untuk Perawatan/Perbaikan Gedung, Halaman Kantor, Rumah Dinas, Penerangan, Instalasi Air Dan Pertamanan Di Lingkungan Kantor Pusat BPKP (Nilai Paket Pekerjaan Kurang Dari Rp 5 Juta)

6.

Pengadaan Barang/Jasa Untuk Perawatan/Perbaikan Gedung, Halaman Kantor, Rumah Dinas, Penerangan, Instalasi Air Dan Pertamanan Di Lingkungan Kantor Pusat BPKP (Nilai Paket Pekerjaan Rp 5 Juta S.D. Rp 50 Juta)

Subbagian Tata Usaha Pimpinan 1.

Mengatur Agenda Kegiatan Kepala BPKP

2.

Menyelenggarakan Pelaksanaan Rapat Pimpinan

3.

Melakukan Pelayanan Secara Umum Terhadap Kepala BPKP

4.

Menjadi Asisten Operator Komputer Pemaparan Serta Memfinalkan Bahan Pemaparan Pidato bagi Kepala BPKP

5.

Menyiapkan Pidato bagi Kepala BPKP

6.

Menjadi Ajudan Kepala BPKP

7.

Melakukan Penyortiran Surat –surat yang masuk

8.

Memfinalkan surat keluar


Menyelenggarakan Pelaksanaan MoU antara Kepala BPKP dengan Pihak Luar

10.

Penyelesaian Dp3

BAGIAN PERLENGKAPAN NO.

JUDUL SOP

Subbagian Rencana Kebutuhan 1.

Dukungan Penyusunan LAKIP Sesma Sektor Pelayanan Umum

2.

Dukungan Penyusunan LAKIP BPKP Sektor Pelayanan Umum

3.

Pembuatan /Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarpras Belanja Modal Kantor Pusat

4.

Mengkompolasi Rencana Perwakilan BPKP

5.

Pembuatan/Penyusunan Bahan RKA-K/L Biro Umum

6.

Pengumpulan Data Dukung URKA-KL Biro Umum

7.

Membuat Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) di lingkungan Biro Umum

8.

Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Biro Umum

9.

Membuat Revisi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Biro Umum

10.

Membuat LPP dan SPP untuk kegiatan sendiri

11.

Membuat LPP dan SPP untuk kegiatan unit-unit di Biro Umum

12.

Membuat Laporan Realisasi Anggaran

13.

Membuat Laporan bulanan Realisasi PKAU/Monitoring dan Evaluasi PKAU

14.

Penyusunan Laporan Berkala Kinerja

15.

Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran dengan biro Keuangan

16.

Kompilasi Laporan Realisasi Srpras

17.

Membuat Laporan Survey dan Analisis Permintaan barang Inventaris

18.

Membantu Pengumpulan Bahan Penyusunan Renstra

19.

Penyusunan Capaian Kegiatan Keluaran

20.

Penyusunan LAKIP dan bahan Kebijakan Biro Umum

21.

Perencanaan Kebutuhan dari User sampai Rentuh

Subbagian Pengadaan 1.

Subbag Pengadaan

2.

Pengadaan ATK

Kebutuhan

Sarpras

Belanja

Modal

Eselon

II


Pengadaan Barang Invetnaris

4.

Pengadaan Obat-obatan Poliklinik

Subbagian Penyaluran Dan Inventarisasi 1.

Kebutuhan

2.

Penerimaan Barang Persediaan

3.

Penyaluran Barang Persediaan

4.

Pelaporan

5.

Inventarisasi

6.

Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas

7.

Surat Keterangan Tidak Menempati Rumah Dinas bagi Pejabat Mutasi dari Luar Jakarta

8.

Surat Keterangan Tidak Menempati Rumah Dinas bagi Pegawai yang akan memasuki masa pensiun

9.

Inventarisasi/Stock Opname Ruah Dinas

10.

Pembentukan Panitia Penghapusan /Pelelangan BMN

11.

Penerbitan Surat Keputusan Kepala BPKP tentang Penghapusan/Pelelangan BMN

12.

Penghapusan/Pelelangan BMN

13.

Pembinaan Pengelolaan Aset BMN terhadap Satuan Kerja (Pusat-pusat dan Perwakilan BPKP)

14.

Distribusi dan Penyaluran Aset ke Satuan Kerja

15.

Pemakaian/Peminjaman Aset BMN

16.

Pengajuan Perjalanan Dinas

17.

Laporan Bulanan Realisasi Anggaran

18.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Subbag PIN

19.

Surat Pelepasan Hak Atas Tanah

20.

Laporan GDN Subbag PIN

21.

Surat Keputusan Kepala BPKP tentang Pembentukan Panitia Penghapusan /Pelelangan BMN Satker

22.

Surat Keputusan Kepala BPKP tentang Persetujuan Penghapusan / Pelelangan BMN Satker

23.

Laporan Realisasi Hasil Penghapusan/Pelelangan BMN Satker

24.

Dokumen Sumber

25.

Proses Perekaman

26.

Pelaporan Bulanan Akuntansi BMN UAKPB


Pelaporan Triwulan Akunasi BMN UAKPB

28.

Pelaporan Semesteran Akunasi BMN UAKPB

29.

Penerimaan Data Transaksi/Laporan BMN Semesteran dan Tahun Berjalan serta Penerimaan ADK Semesteran dan Tahunan pada UAPB

30.

Pengelolaan Data Transaksi/Laporan BMN Periodik Semesteran dan Tahunan

31.

Laporan Periodik Semesteran dan Tahunan

32.

Pemutakhiran Data Laporan BMN Periodik Tahunan pada UAPB.

SOP UMUM NO.

JUDUL SOP

Perencanaan Dan Pelaporan 1.

Penyusunan Renstra

2.

Penyusunan Tapkin

3.

Penyusunan Rencana Kerja

4.

Penyusunan RKT Pusat

5.

Penyusunan Laporan Bulanan (Labul) RKT

Kepegawaian 1.

Pengusulan dan Pelaksanaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)\

2.

Pengsusulan Kenaikan Pangkat Pegawai

3.

Penetapan Angka Kredit

4.

Pembuatan DP3

5.


6.

Pengusulan Pemberian Satyalancana

7.


8.

Pembuatan kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami, Askes dan Tabungan Pensiun

9.

Pengajuan KP4

10.

Pengelolaan data Simpeg

11.

Pengusulan Pengangkatan pertama Jabatan Fungsional

12.

Pengusulan Pembebasab Sementara dari Jabatan Fungsional

13.

Pengusulan Pengangkatan kembali dari Jabatan Fungsional

14.

Pengusulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional


Penyusunan Laporan Bulanan GDN

16.

Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH)

17.

Pengusulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

18.


19.

Penyusunan Draft Susunan Pegawai (DSP)

20.

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

21.

Pemrosesan Surat Keputusan Inpassing Gaji Pokok

22.


23.

Pengusulan Ahli Jabatan Fungsional

24.

Pembuatan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas(SPMT)

25.


26.

Pengusulan/Pengajuan Peserta Diklat

Keuangan 1.

Pembuatan SPP

2.

Pembayaran Uang Makan, Uang Honor dan Lembur

3.

Permohonan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban SPPD

4.

Penyusunan LRA

5.

Prosedur Pembayaran Gaji

6.

Prosedur Pembayaran TKPKN

7.

Prosedur Penatausahaan dan Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan sampai dengan Penyusunan Neraca Semesteran Tahunan

8.

Penyusunan RKA-KL

Umum 1.

Pengeloaan Surat Dinas

2.

Pengelolaan ATK dan Barang Habis Pakai

3.


4.

Pencetakan dan Penggandaan/Penjilidan/Pengiriman Surat, Dokumen dan Laporan

5.

Pemeliharaan Inventaris/Fasilitas Gedung/Kendaraan Dinas

6.

Prosedur Fotocopy Beban Kantor

7.

Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa

8.

Pengelolaan BMN


6. DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DIREKTORAT PENGAWASAN FISKAL DAN INVESTASI NO.

JUDUL SOP

Pengawasan 1.

Asistensi Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)

2.

Program dan Pelaporan (Prolap) TOPN

3.

Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)

4.

Reviu Proses Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah

5.

Satgas Bidang Pajak TOPN

6.

Audit Kinerja Sektor Publik

7.

Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

8.

Audit Eskalasi

9.

Laporan Analisis Hasil Pengawasan (LAHP)

10.

Liaison Officers

11.

Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah (SPI-IP)

12.

Quality Assurance Satgas Bidang PNBP Tim Optimalisasi Penerimaan Negara

13.

Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

14.

Pengawalan atas implementasi RKP

15.

Pengembangan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

16.

Evaluasi Sistem Akuntansi Instansi

Perencanaan 1.

Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)

2.

Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)

3.

Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan

4.

Penyusunan Usulan KF-1

5.


Daftar SOP di Lingkungan BPKP Pengendalian 1.

Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat

2.

Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan Pusat

3.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per Triwulan

4.

Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pengawasan

5.

Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan *

6.

Bimbingan Teknis / Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)

Kegiatan Umum Direktorat 1.

Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Direktorat

2.

Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional

3.

Pengembangan Budaya Kerja

4.


5.

Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat

6.

Monitoring SIM HP

7.

Pengendalian Penugasan

DIREKTORAT PRODUKSI DAN SUMBER DAYA ALAM NO.

JUDUL SOP

Pengawasan 1.


2.

Asistensi Reviu Laporan Keuangan

3.

Kajian Current Issue

4.


5.


6.


7.


8.

Audit Eskalasi

9.


10.

Liaison Officers

11.




13.


14.


15.


Perencanaan 1.


2.


3.


4.


5.


Pengendalian 1.


2.


3.


4.


5.


6.




2.


3.


4.


5.


6.

Monitoring SIM HP

7.


Daftar SOP di Lingkungan BPKP DIREKTORAT PENGAWASAN INDUSTRI DAN DISTRIBUSI NO.

JUDUL SOP

Pengawasan 1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.

Audit Eskalasi

9.


10.

Liaison Officers

11.


12.


13.


14.


15.


Perencanaan 1.


2.


3.


4.


5.


Pengendalian 1.


2.


3.


4.


5.






2.


3.


4.


5.


6.

Monitoring SIM HP

7.


DIREKTORAT PENGAWASAN PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR NEGERI NO.

JUDUL SOP

Pengawasan 1.


2.

Audit Keuangan Proyek Berbantuan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri)

3.


4.


5.


6.


7.


8.

Audit Eskalasi

9.


10.

Liaison Officers

11.


12.


13.


14.


15.


16.

Procurement Post Review (Proyek Berbantuan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri)

17.

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Audit Proyek Berbantuan PHLN

Daftar SOP di Lingkungan BPKP Perencanaan 1.


2.


3.


4.


5.


Pengendalian 1.


2.


3.


4.


5.


6.




2.


3.


4.


5.


6.

Monitoring SIM HP

7.


DIREKTORAT PENGAWASAN LEMBAGA PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN LAINNYA NO.

JUDUL SOP

Pengawasan 1.


2.


3.




5.


6.


7.


8.

Audit Eskalasi

9.


10.

Liaison Officers

11.


12.


13.


14.


15.


Perencanaan 1.


2.


3.


4.


5.


Pengendalian 1.


2.


3.


4.


5.

Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan

6.



Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (Rkt) Direktorat

2.


3.


4.


5.



Monitoring SIM HP

7.

Pengendalian penugasan

KEGIATAN UMUM DEPUTI NO.

JUDUL SOP

1.

Perumusan Rencana Strategis (Renstra) Deputi *

2.

Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Deputi *

3.

Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Teknis Pengawasan Deputi *

4.

Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Deputi *

5.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi (Lapkin) *

6.

Penyusunan Laporan Dukungan Atensi Presiden/Rapat Dengar Pendapat DPR dan Stakeholders Lainnya *

7.

Laporan Hasil Pengawasan pada Kementerian Koordinator *

8.

Penyusunan Laporan Kegiatan Forum / Rapat Koordinasi (Rakor) *

9.

Pembinaan kepada Perwakilan BPKP *

SUBBAGIAN TATA USAHA PERBANTUAN NO.

JUDUL SOP

Keuangan 1.

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian /Lembaga (RKA-KL)

2.


3.


4.

Pengelolaan Dana Perjalanan Dinas

5.

Pengelolaan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara

6.

Pengelolaan Uang Makan

Kepegawaian 1.


2.


3.


4.




6.

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan

7.

Pembuatan Daftar Susunan Pegawai

8.


9.

Pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, Surat Permintaan Bukti Diri, Kartu Taspen, Kartu Askes

10.

Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor

11.

Pengusulan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Auditor

12.

Pengusulan Pengangkatan Kembali kedalam Jabatan Fungsional Auditor

13.


14.

Pengusulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Auditor

15.

Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari PNS

16.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari PNS

17.

Pengajuan Peserta Diklat

18.

Gerakan Disiplin Nasional (GDN)

19.

Pelatihan dikantor Sendiri (PKS)

Umum 1.


2.

Pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Habis Pakai

3.

Penyusunan/Pengetikan/pencetakan serta penggandaan/penjilidan/pengiriman surat dan laporan

4.

Pemeliharaan Barang Milik Negara

5.


6.

Pengelolaan Kearsipan Deputi


7. DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, SOSIAL, DAN KEAMANAN DIREKTORAT PENGAWASAN LEMBAGA PEMERINTAH BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN NO.

JUDUL SOP

Pengawasan 1.

Pendampingan Inventarisasi atas BMN pada Kementerian Negara/Lembaga

2.

Reviu Proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

3.

Reviu Pengadaan Barang/Jasa APIP

4.

Penyusunan Laporan Analisis Hasil Pengawasan

5.

Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

6.


7.

Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Instansi

8.

Pendampingan/Asistensi Pengembangan Anggaran berbasis Kinerja (ABK)

9.

Evaluasi atas Implementasi SAI pada Kementerian Negara /Lembaga

10.

Pengawalan atas Implementasi Rencana Kerja Peerintah (RKP)

11.


12.

Liasion Officer

13.

Audit Kinerja Pelaksanaan APBN

14.

Pengembangan dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Instansi

15.

Evaluasi kebijakan (Policy Evaluation)

16.

Audit Operasional

17.

Pengembangan BLU

Perencanaan 1.


2.


3.


4.




Pengendalian 1.


2.


3.


4.


5.


6.




2.


3.


4.


5.


6.

Monitoring SIM HP

7.


DIREKTORAT PENGAWASAN LEMBAGA PEMERINTAH BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN KESEKRETARIATAN LEMBAGA TERTINGGI DAN TINGGI NEGARA NO.

JUDUL SOP

Pengawasan 1.

Pendampingan Inventarisasi atas BMN pada Kementerian/ Lembaga

2.


3.

Reviu LHA Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

4.

Laporan Analisis Hasil Pengawasan

5.


6.


7.

Reviu Laporan Keuangan Instansi

8.

Evaluasi atas Implementasi SAI pada Kementerian/Lembaga



10.


11.


12.

Liasion Officer

13.

Penyusunan Prosedur Audit Kinerja

14.

Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Instansi

15.


Perencanaan 1.


2.


3.


4.


5.


Pengendalian 1.


2.


3.


4.


5.


6.




2.


3.


4.


5.


6.

Monitoring SIM HP

7.


Daftar SOP di Lingkungan BPKP DIREKTORAT PENGAWASAN LEMBAGA PEMERINTAH BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT NO.

JUDUL SOP

Pengawasan 1.

Pengawasan BMN (inventarisasi BMN)

2.

Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kementerian/Lembaga berupa Reviu Proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

3.

Reviu Hasil Audit Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

4.

Penyusunan Laporan Analisis Hasil Pengawasan

5.


6.


7.

Penyusunan Prosedur Reviu Laporan Keuangan Instansi

8.


9.


10.


11.


12.

Liasion Officer

13.

Audit Kinerja Pelaksanaan APBN

14.

Pengembangan Sistem Pengendalian Manajemen Instansi

15.

Evaluasi Kebijakan

16.

Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev)

Perencanaan 1.


2.


3.


4.


5.


Pengendalian 1.


2.


3.




5.


6.




2.


3.


4.


5.


6.

Monitoring SIM HP

7.


DIREKTORAT PENGAWASAN LEMBAGA PEMERINTAH BIDANG POLITIK, SOSIAL, KEAMANAN LAINNYA NO.

JUDUL SOP

Pengawasan 1.

Pendampingan Inventarisasi atas BMN pada Kementerian/ Lembaga

2.


3.

Reviu LHA Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

4.

Laporan Analisis Hasil Pengawasan

5.


6.


7.

Pendampingan Laporan Keuangan Instansi

8.


9.

Asistensi Pengembangan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

10.


11.

Pendampingan Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

12.

Liasion Officer

13.

Audit Kinerja

14.

Pengembangan dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Instansi

15.


16.

Audit Operasional Perwakilan RI dan Luar Negeri

Daftar SOP di Lingkungan BPKP Perencanaan 1.


2.


3.


4.


5.


Pengendalian 1.


2.


3.


4.


5.


6.




2.


3.


4.


5.


6.

Monitoring SIM HP

7.



JUDUL SOP

1.


2.


3.


4.


5.


6.

Penyusunan Laporan Dukungan Atensi Presiden/Rapat Dengar Pendapat DPR

Daftar SOP di Lingkungan BPKP dan Stakeholders Lainnya * 7.


8.


9.



JUDUL SOP

Keuangan 1.


2.


3.


4.


5.


6.


Kepegawaian 1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.




18.


19.


Umum 1.


2.


3.


4.


5.


6.


8. DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH WILAYAH 1 NO.

JUDUL SOP

Pengawasan 1.

Asistensi dan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah

2.

Kajian terhadap Peraturan Perundangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

3.

Monev Kinerja biadng ke-APD-an pada perwakilan BPKP

4.

Monev Pelaksanaan Kajian Pencapaian Kinerja Agreget Bab 12 dan RKPD pada Pemda

5.

Validasi terhadap laporan hasil pengawasan perwakilan BPKP

yang

Perencanaan 1.


berkaiatan

dengan



3.


4.


5.


Pengendalian 1.


2.


3.


4.


5.


6.




2.


3.


4.


5.


6.

Monitoring SIM HP

7.


DIREKTORAT PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH WILAYAH 2 NO.

JUDUL SOP

Pengawasan 1.

Kajian terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan daerah

2.


3.

Asistensi dan bimtek pengelolaan keuangan daerah

4.

Monev pelaksanaan kajian pencapaian kinerja agregat bab 12 dan RKPD pada pemda


Monev kinerja bidang ke-APD-an pada perwakilan BPKP

6.

Evaluasi kebijakan

7.

Monev laporan hasil pengawasan (audit/evaluasi) perwakilan BPKP dan Pusat

Perencanaan 1.


2.


3.


4.


5.


Pengendalian 1.


2.


3.


4.


5.


6.




2.


3.


4.


5.


6.

Monitoring SIM HP

7.


Daftar SOP di Lingkungan BPKP DIREKTORAT PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH WILAYAH 3 NO.

JUDUL SOP

Pengawasan 1.

Kajian terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan daerah

2.


3.

Asistensi dan bimtek pengelolaan keuangan daerah

4.

Monev pelaksanaan kajian pencapaian kinerja agregat (RKP bab 12 dan RKPD pada Pemda)

5.

Monev kinerja bidang ke-APD-an pada perwakilan BPKP

Perencanaan 1.


2.


3.


4.


5.


Pengendalian 1.


2.


3.


4.


5.


6.




2.


3.


4.


5.


6.

Monitoring SIM HP




JUDUL SOP

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.



JUDUL SOP

Keuangan 1.


2.


3.


4.


5.


6.


Kepegawaian 1.


2.


3.


4.


5.




7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


Umum 1.


2.


3.


4.


5.


6.



9. DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA AGROBISNIS, JASA KONSTRUKSI DAN PERDAGANGAN NO.

JUDUL SOP

Pengawasan 1.

Pengembangan pelaksanaan jasa audit dan monitoring tindak lanjut hasil audit

2.

Perencanaan pengembangan jasa non audit

3.

Pelaksanaan pengembangan jasa non audit

4.

Pemasaran layanan jasa non audit

5.

Pemberian jasa evaluasi GCG

6.

Pemberian jasa bimbingan teknis penerapan GCG

7.

Pemberian jasa penyusunan dan pengembangan KPI

8.

Pemberian jasa risk assement

9.

Pemberian jasa penyusunan kebijakan manajemen risiko

10.

Pemberian jasa evaluasi penerapan manajemen risiko

11.

Pemberian jasa asistensi pengembangan IT governance

12.

Pemberian jasa evaluasi informasi technologi (IT) governance

13.

Pemberian jasa audit sistem informasi

14.

Pemberian jasa evaluasi internal control (pengadaan barang dan jasa)

15.

Bimbingan teknis internal control (pengadaan barang dan jasa)

16.

Pemberian jasa bimbingan teknis sistem informasi akuntansi BUMN

17.

Bimbingan teknis manajemen aset BUMN

18.

Pemberian layanan jasa non audit lainnya

19.

Kajian current issues

Perencanaan 1.


2.


3.


4.


5.




2.


3.


4.


5.


6.




2.


3.


4.


5.


6.

Monitoring SIM HP

7.


DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA JASA PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KAWASAN INDUSTRI, DAN JASA LAINNYA. NO.

JUDUL SOP

Pengawasan 1.


2.


3.


4.


5.

Pemberian jasa evaluasi GCG

6.


7.

Pemberian jasa penyusunan dan pengembangan KPI

8.


9.


10.




12.


13.


14.


15.

Bimbingan teknis internal control (pengadaan (pengadaan barang dan jasa)

16.

Pemberian jasa bimbingan teknis sistem informasi akuntansi BUMN

17.


18.


19.


Perencanaan 1.


2.


3.


4.


5.


Pengendalian 1.


2.


3.


4.

Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pelaksanaa n Pengawasan

5.


6.

Bimbingan Teknis / Sosialisasi Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)



2.


3.


4.


5.


6.

Monitoring SIM HP

7.


Daftar SOP di Lingkungan BPKP DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA JASA KEUANGAN DAN MANUFAKTUR NO.

JUDUL SOP

Pengawasan 1.


2.


3.


4.


5.

Pemberian jasa evaluasi penarapan GCG

6.


7.

Pelayanan jasa PAT

8.


9.


10.

Pemberian jasa evaluasi manajemen risiko

11.


12.

Pemberian jasa bimbingan teknis pengembangan IT Governance

13.


14.

Pemberian jasa evaluasi internal control control (pengadaan barang dan jasa)

15.

Pemberian jasa Bimbingan teknis i nternal control (pengadaan (pengadaan barang dan jasa)

16.

Bimbingan teknis sistem informasi akuntansi BUMN

17.


18.


19.


Perencanaan 1.


2.


3.


4.


5.


Pengendalian 1.


2.

Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan

Daftar SOP di Lingkungan BPKP Pusat 3.


4.


5.


6.




2.


3.


4.


5.


6.

Monitoring SIM HP

7.


DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA PERMINYAKAN DAN GAS BUMI NO.

JUDUL SOP

Pengawasan 1.

Pengembangan pelaksanaan dan pelayanan jasa audit dan monitoring tindak lanjut hasil audit

2.


3.


4.


5.

Pemberian jasa evaluasi penerapan GCG

6.


7.

Pelayanan jasa penyusunan dan pengembangan KPI

8.


9.


10.


11.

Pemberian jasa bimbingan teknis pengembangan IT governance

12.

Pemberian jasa evaluasi informasi technologi (IT) technologi (IT) governance



14.


15.

Pemberian jasa bimbingan teknis internal control (pengadaan barang dan jasa)

16.

Bimbingan teknis/sosialisasi kegiatan pengawasan (audit dan evaluasi)

17.


18.


19.


Perencanaan 1.


2.


3.


4.


5.


Pengendalian 1.


2.


3.


4.


5.


6.




2.


3.


4.


5.


6.

Monitoring SIM HP

7.


Daftar SOP di Lingkungan BPKP DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH D AERAH NO.

JUDUL SOP

Pengawasan 1.

Pengembangan, pelaksanaan dan pelayanan jasa audit dan monitoring tindak lanjut hasil audit

2.


3.


4.


5.

Pemberian jasa evaluasi penerapan GCG

6.


7.

Pelayanan jasa penyusunan dan pengembangan KPI

8.


9.


10.


11.


12.

Pemberian jasa evaluasi informasi technologi (IT) technologi (IT) governance

13.


14.

(pengadaan barang dan jasa) Assesment internal internal control (pengadaan

15.

Bimbingan teknis internal teknis internal control (pengadaan (pengadaan barang dan jasa)

16.

Pengembangan pemberian layanan jasa non audit

17.

Bimbingan teknis manajemen aset PDAM

18.


19.

Bimbingan teknis sistem informasi akuntansi PDAM

(SIA PDAM)

Perencanaan 1.


2.


3.


4.


5.


Pengendalian 1.


2.

Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan

Daftar SOP di Lingkungan BPKP Pusat 3.


4.


5.


6.




2.


3.


4.


5.


6.

Monitoring SIM HP

7.



JUDUL SOP

1.


2.


3.


4.


5.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Akuntabilit as Kinerja Deputi (Lapkin) *

6.

Penyusunan Laporan Dukungan Atensi Presiden/Rapat Dengar Pendapat DPR dan Stakeholders Stakeholder s Lainnya *

7.


8.

Penyusunan Laporan Laporan Kegiatan Forum Forum / Rapat Koordinasi (Rakor) (Rakor) *

9.


Daftar SOP di Lingkungan BPKP SUBBAGIAN TATA USAHA PERBANTUAN NO.

JUDUL SOP

Keuangan 1.


2.


3.


4.


5.


6.


Kepegawaian 1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


Umum 1.




3.


4.


5.


6.


10. DEPUTI BIDANG INVESTIGASI DIREKTORAT INVESTIGASI INSTANSI PEMERINTAH NO.

JUDUL SOP

Pengawasan 1.

Sosialisasi Anti Korupsi kepada fokus group masyarakat

2.

Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) untuk Tahun Berjalan

3.

Penyusunan Laporan Target dan Realisasi Penugasan

4.

Pelaksanaan Audit Investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara pada Instansi Pemerintah Pusat / Daerah, yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah atas permintaan pihak yang berwenang

5.

Pelaksanaan audit investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara pada instansi pemerintah pusat/daerah atas inisiatif BPKP.

6.

Prosedur koordinasi pelaksanaan audit investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara pada instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/D, dan Badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara

7.

Bantuan penghitungan kerugian keuangan negara.

8.

Bantuan Pemberian Keterangan Ahli.

9.

Perbantuan Pengembangan Startegi Pemberantasan KKN (FCP)

10.

Kajian terhadap Peraturan Per Undang-Undangan dan Kajian Hukum yang berkaitan dengan kegiatan keinvestigasian

11.

Pemantauan pelaksanaan kerangka acuan pengawasan (KAP) tahun berjalan


Penelaahan LHPKKN

13.

Laporan Perkembangan Kasus kepada kepolisian/kejaksanaan AgungKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

14.

Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit investigasi dan perkembangan kasus TPK yang diserahkan kepada instansi penyidik

15.

Penelahaan LHAI

16.

Penelahaan pengaduan masyarakat

17.

Laporan monitoring pengaduan masyarakat

Perencanaan 1.


2.


3.


4.


5.


Pengendalian 1.


2.


3.


4.


5.

Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan

6.




2.


3.


4.


5.


6.

Monitoring SIM HP

7.


Daftar SOP di Lingkungan BPKP DIREKTORAT INVESTIGASI BUMN/BUMD NO.

JUDUL SOP

Pengawasan 1.

Pelaksanaan Investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara pada Instansi Pemerintah Pusat / Daerah, BUMN/D, Badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah atas permintaan pihak yang berwenang

2.

Pelaksanaan audit investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara pada instansi pemerintah pusat/daerah atas inisiatif BPKP.

3.

Prosedur koordinasi pelaksanaan audit investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara pada instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/D, dan Badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara

4.

Bantuan penghitungan kerugian keuangan negara.

5.

Bantuan Pemberian Keterangan Ahli.

6.

Perbantuan Pengembangan Startegi Pemberantasan KKN (FCP)

7.

Kajian terhadap Peraturan Per Undang-Undangan dan Kajian Hukum yang berkaitan dengan kegiatan keinvestigasian

8.

Pemantauan Pelaksanaan Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) untuk Tahun Berjalan

9.

Penelaahan LHKKN

10.

Laporan perkembangan kasus kepada kepolisian/kejaksaaan agung/KPK

11.

Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit investigasi dan perkembangan kasus TPK yang diserahkan kepada instansi penyidik

12.

Penelahaan LHAI

13.


14.


Perencanaan 1.


2.


3.


4.


5.




2.


3.


4.


5.


6.




2.


3.


4.


5.


6.

Monitoring SIM HP

7.


DIREKTORAT INVESTIGASI HAMBATAN KELANCARAN PEMBANGUNAN NO.

JUDUL SOP

Pengawasan 1.


2.


3.

Laporan pemantauan pelaksanaan kerangka acuan pengawasan (KAP) untuk tahun berjalan

4.

Peraturan perundang-undangan dan kajian hukum yang terkait dengan kegiatan keinvestigasi

5.

Pendampingan audit klaim / tim quality assurance

6.

Pendampingan audit penyesuaian harga (eskalasi) / tim quality assurance

7.

Dukungan audit investigasi HKP

8.

Penelahaan laporan hasil audit klaim dan peberbitan SPM

9.

Penelahaan laporan hasil audit eskalasi dan penerbitan SPM


Penelahaan laporan hasil audit IKHP dan penerbitan SPM

11.

Audit Iklaim

12.

Audit penyesuaian harga / eskalasi

13.

Audit investigasi HKP

14.

Pengawasan makro strategis yang bersifat membantu penyelesaian HKP pelaksanaan tugas lintas departemen/wilayah

Perencanaan 1.


2.


3.


4.


5.


Pengendalian 1.


2.


3.


4.


5.


6.




2.


3.


4.


5.


6.

Monitoring SIM HP

7.


Daftar SOP di Lingkungan BPKP KEGIATAN UMUM DEPUTI NO.

JUDUL SOP

1.


2.

Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra) Deputi *

3.

Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Deputi *

4.


5.

Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

6.

Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Deputi

7.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi (Lakip) *

8.


9.

Monitoring SIM HP

10.


11.

Penyampaian Hasil Pengawasan dan Akuntabilittas Aparatur Negara dalam rangka Rapat Dengar Pendapat dengan DPR

12.


13.

Prosedur Evaluasi Kegiatan Forum / Rapat Kordinasi (Rakor)

14.


15.

Laporan Kompilasi Perkembangan Kasus Kepolisian/Kejaksaan Agung (Investigasi)

16.

Kegiatan Kehumasan Investigasi

yang

Diserahkan


JUDUL SOP

Keuangan 1.


2.


3.


4.


5.


6.


lepada

Daftar SOP di Lingkungan BPKP Kepegawaian 1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


Umum 1.


2.


3.


4.


5.


6.



11.

INSPEKTORAT

SUBBAGIAN TATA USAHA NO.

JUDUL SOP


Renstra

2.

Penyusunan Tapkin

3.

Penyusunan Jatekwas

4.

Penyusunan RKT

5.

Penyusunan Laporan Berkala RKT

6.

Masukan ke Kepala BPKP untuk atensi Presiden

7.

Penyusunan bahan RDP DPR

8.

Penyusunan RKA-KL

9.

Penyusunan nasukan stakeholder

Pengelolaan Urusan Kepegawaian 1.

Kenaikan Gaji Berkala

2.

Kenaikan Pangkat Pegawai

3.

Penetapan Angka Kredit Pegawai

4.


5.

Pengajuan dan Persetujuan CUTI

6.

Pengusukan Penghargaan Satyalencana Karya Satya (SKS)

7.

Pengurusan Pensiun Pegawai

8.

Pengajuan karpeg, karis, karsu, askes

9.

Pegajuan tunjangan keluarga

10.

Pengelolaan simpeg

11.

Usul pengangkatan pertama JFA

12.

Usul Pembebasab sementara

13.

Usul pengangkatan kembali ke dalam JFA

14.

Usul pemberhentian JFA

15.

Penyusunan Laporan GDN

16.

Usul PDH


Usul PTDH

18.

Penegakan disiplin dan pembinaan pegawai

19.

Pengajuan izin perkawinan dan perceraian

20.

Penyusunan DSP

21.

Penyusunan DUK

22.

Impasing gaji

23.

Usul naik jabatan

24.

Usul alih jabatan

25.

Penyusunan SPMT

26.

Pelaksanaan dan pelaporan PKS

27.

Pengajuan peserta diklat

28.

Pengelolaan Website

Pengelolaan Urusan Keuangan 1.

Penyusunan Anggaran (RKA-KL)

2.

Pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

3.

Pembayaran Gaji, Uang Lembur, Uang Makan dan Honor

4.

Pembuatan daftar dan pembayaran TKPKN

5.

Pengajuan dan Persetujuan Surat Perjalanan Dinas (SPPD)

6.


7.

Penatausahaan akuntansi keuangan

Pengelolaan Urusan Umum 1.


2.

Pengelolaan ATK dan BHP

3.

Pengelolaan Arsip

4.

Pencetakan dan penggandaan laporan

5.

Peminjaman kendaraan dinas

6.

Fotokopi beban kantor

7.

Pengelolaan perpustakaan

8.

Penyelenggaraan Akuntansi Barang Milik Negara

9.

Pengadaan barang dan jasa

10.

Pemeliharaan inventaris kantor fasilitas gedung

Daftar SOP di Lingkungan BPKP TEKNIS PENGAWASAN NO.

JUDUL SOP

1.

Penyusunan Rencana Strategik (Renstra), Kebijakan Teknis Pengawasan (Jatekwas), Rencana Kinerja (Renja), Rencana kegiatan Tahunan (RKT) Inspektorat BPKP

2.

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern

3.

Reviu Laporan Keuangan BPKP

4.

Evaluasi LAKIP Unit Kerja di Lingkungan BPKP

5.

Audit Operasional atas Pelaksanaan Tugas dan Kegaitan unit Kerja di Lingkungan BPKP

6.

Evaluasi Penugasan Pengawasan

7.

Audit Khusus Inspektorat

8.

Perencanaan Penugasan Pengawasan dan Punugasan Administrasi Umum

9.

Pengelolaan Hasil Pengawasan

10.

Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pengenaan Sanksi PP 30/1980

12. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BAGIAN TATA USAHA NO.

JUDUL SOP

Pengendalian 1.

Pengendalian Dokumen

2.

Pengendalian Catatan Mutu

3.

Management Review

4.

Audit Internal

5.

Pengendalian Produk Tidak Sesuai

6.

Tindakan Koreksi

7.

Tindakan Pencegahan


Komunikasi Internal dan External

Tata Usaha Kepegawaian 1.

Penerbitan DP3

2.

Penerbitan SK Inpassing Gaji

3.

Pengusulan Tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

4.

Pemrosesan Pindah Unit Kerja Atas Permintaan Sendiri

5.

Pengusulan Pegawai untuk Mengikuti Psikotest

6.

Pembuatan Laporan Gerakan Disiplin Nasional (GDN)

7.


8.

Proses Pembuatan SK Penilaian Angka Kredit (PAK)

9.

Pengusulan SK Pensiun / Pensiun Dipercepat / Pensiun Janda / Duda

10.

Pengurusan Cuti

11.

Pengurusan KP4

12.

Penyusunan DSP dan DUK

13.

Pengurusan Taspen, Askes, Taperum

14.

Pengajuan Pegawai Mengikuti Diklat dan Ujian

15.

Penerimaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

16.

Inventarisasi Buku Perpustakaan

17.

Peminjaman dan Pengembalian Buku Perpustakaan

18.

Pembuatan Laporan Aktivitas Perpustakaan

19.

Penghapusan Buku

20.

Pengelolaan Arsip Dinamis In Aktif

21.

Pemusnahan Arsip

Tata Usaha Keuangan 1.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

2.

Pengajuan Uang Persediaan (UP)

3.

Pengajuan SPP TUP (Tambahan Uang Persediaan)

4.

Pembayaran Gaji dan SPJ

5.

Pembayaran Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Negara (TKPKN)

6.

Perpajakan

7.

Pembayaran SPPD Pegawai Pusdiklatwas BPKP

8.

Pembayaran SPPD Peserta Diklat BPKP

9.

Penyusunan Laporan Keuangan

Daftar SOP di Lingkungan BPKP Tata Usaha Umum 1.

Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor

2.

Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor

3.

Pemeliharaan Kendaraan Dinas

4.

Penyiapan Sarana dan Prasarana Diklat atau Kegiatan Lainnya

5.

Pengamanan Kantor Oleh Satuan Pengamanan

6.

Penyiapan Laporan Analisis Kebutuhan Barang Milik/Kekayaan Negara (BMKN) dan ATK

7.

Pengelolaan Alat Tulis Kantor dan Modul (ATK/Modul)

8.

Pengelolaan Surat Masuk

9.

Pembuatan dan Pendistribusian Surat Keluar

10.

Pengembangan Sistem Informasi

11.

Pelaksanaan ATK/Modul)

Gudang

(Penerimaan,

Penyimpanan,

dan

Pengeluaran

BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NO.

JUDUL SOP

1.

Penyusunan Rencana Strategi

2.

Penyusunan Usulan Program Kerja Administrasi Umum (UPKAU) dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU)

3.

Analisis kebutuhan Diklat

4.

Penyiapan Bahan dan Penyusunan Kalender Diklat

5.

Pentusunan Rencana Kerja dan Penetapan kinerja

6.

Penyelenggaraan Pelatihan di kantor Sendiri

7.

Evaluasi Widyaiswara/Instruktur, Materi Diklat, dan Penyelenggaraan Diklat

8.

Evaluasi Kelulusan Peserta UD/UPI

9.

Evaluasi Pasca Diklat

10.

Evaluasi Penyelenggaraan Ujian JFA dan UD/UPI

11.

Evaluasi Pre/Post Test Peserta Dikalt Substansi

12.

Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan di Kantor Sendiri

13.

Pembuatan Laporan Triwulan Pusdiklat

14.

Penyusunan Lakip Pusdiklat


Pembuatan Laporan Triwulan Kompilasi Pelaksanan PKS BPKP

16.

Pembuatan Laporan Kinerja Triwulan

17.

Pembuatan Laporan Bulanan Monitoring PKAU

18.

Usulan Akreditasi Pusdiklatwas BPKP

BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (P3JFA) NO.

JUDUL SOP

1.

Penyusunan RAB dan Usulan Kalender Diklat

2.

Persiapan Ujian Sertifikasi JFA

3.

Penyelenggaraan Diklat Sertifikasi JFA di Perwakilan BPKP

4.

Pendaftaran Ujian Sertifikasi JFA

5.

Pelaksanaan Ujian Sertifikasi JFA

6.

Persiapan Penyelenggaraan Acara Pembukaan dan Penutupan Diklat

7.

Administrasi dan Pengelolaan Database Diklat

8.

Penerbitan Sertifikat telah Mengikuti Pandidikan dan Pelatihan Sertifikasi JFA

BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEDINASAN DAN TEKNIS (P3KT) NO.

JUDUL SOP

1.

Penyusunan Usulan Kalender Diklat Kedinasan, Tknis Substansi, dan Kegiatan Non Diklat, serta RAB

2.

Penyusunan Usulan Kalender Ujian Kedinasan, dan Ujian Penyesuaian Ijazah (UD/UPI)

3.

Persiapan Diklat Teknis Substansi BPKP Sesuai Kaldik

4.

Persiapan Diklat Kedinasan BPKP Sesuai Kaldik

5.

Persiapan Diklat Teknis Substansi Mandiri seuai Kaldik

6.

Persiapan Diklat Teknis Substansi Permintaan Penyelenggaraan Di Pusdiklatwas BPKP

Instansi

Lain

Tempat

7.

Persiapan Diklat Teknis Substansi Permintaan Penyelenggaraan Oleh Instansi Pengguna

Instansi

Lain

Tempat

8.

Pelaksanaan Diklat Kedinasan dan Teknis

9.

Penyelenggaraan Pembukaan dan Penutupan Diklat Kedinasan dan Teknis

Daftar SOP di Lingkungan BPKP Substansi 10.

Penerbitan Sertifikat telah Mengikuti Diklat Teknis Substansi

11.

Penerbitan Sertifikat Kelulusan Diklat Kedinasan

12.

Persiapan ujian Kedinasan dan Ujian Penyesuaian Ijazah (UD/UPI)

13.

Permintaan Soal Ujian Kedinasan dan Ujian Pebyesuaian Ijazah (UD/UPI)

14.

Penyelenggaraan Ujian Kedinasan dan Ujian Penyesuaian ijazah (UD/UPI) dan Penerbitan Sertifikat kelulusan UD/UPI

15.

Administrasi / Database Diklat dan Ujian

16.

Persiapan Rintisan Pendidikan Gelar / Non Gelar

17.

Pelaksanaan Seleksi Rintisan Pendidikan Gelar / Non Gelar

13. PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN BAGIAN TATA USAHA NO.

JUDUL SOP

Perencanaan dan pelaporan 1.

Penyusunan Penetapan kinerja

2.

Penyusunan rencana kegiatan tahunan (RKT)

3.

Penyusunan laporan berkala (Laporan Bulanan RKT)

4.

Penyusunan masukan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepala BPKP ke Presiden

5.

Penyusunan masukan bahan rapat/presentasi/audiensi dengan stakeholders BPKP

6.

Penyusunan rencana strategis (Renstra)

7.

Penyusunan masukan bahan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR

8.

Penyusunan rencana kerja (renja)

Kepegawaian 1.

Pemberhentian dengan hormat dari pegawai negeri sipil

2.

Pengusulan alih jabatan fungsional


Pengajuan dan persetujuan cuti

4.

Pengusulan kenaikan gaji berkala

5.

Penjatuhan hukuman disiplin

6.

Pengusulan kenaikan pangkat pegawai

7.

Pengajuan dan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional auditor (JFA)

8.

Pembuatan KP4

9.

Penyusunan laporan bulanan gerakan disiplin nasional (GDN)

10.

Pembuatan DP3

11.

Pengusulan dan penetapan kenaikan gaji berkala (KGB)

12.

Pengajuan kartu pegawai,kartu isteri/suami, surat permintaan bukti diri, kartu taspen, kartu askes

13.

Pengajuan peserta diklat

14.

Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional auditor

15.

Pengusulan inpassing/penyesuaian gaji pokok

16.

Pengusulan pembebasan sementara dari jabatan fungsional auditor

17.

Pengusulan pensiun pegawai

18.

Administrasi Pengurusan pensiun pegawai

19.

Penyusunan daftar susunan pegawai (DSP)

20.

Penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK)

21.

Pengusulan penghargaan satyalancana karya satya (SKS)

22.

Pengusulan pembebasan sementara dari jabatan fungsional auditor dan pengangkatan kembali kedalam jabatan fungsional auditor (JFA)

23.

Pengelolaan data kepegawaian SIMPEG

24.

Pengusulan kenaikan jabatan fungsional

25.

Pemberhentian tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil

Keuangan 1.

Prosedur permohonan pembayaran dan pertanggungjawaban perjalanan dinas

2.

Penyusunan rencana kerja dan anggaran kementrian /lembaga (RKA-KL)

3.

Pembuatan surat permintaan pembayaran

4.

Prosedur pertanggungjawaban anggaran

5.

Prosedur pengajuan dan pembayaran tagihan-tagihan

6.

Prosedur penatausahaan dan penyelenggaraan akuntansi keuangan serta penyusunan laporan keuangan

7.

Prosedur pembayaran gaji dan TKPKN serta pemotongan TKPKN


Pembuatan surat perintah membayar

9.

Pembuatan daftar dan pembayaran uang makan, uang lembur dan honor

Umum 1.

Pengelolaan alat tulis kantor (ATK) dan barang habis pakai (BHP)

2.

Pengelolaan persuratan dinas

3.

Pengelolaan kearsipan

4.

Pencetakan dan penggandaan/penjilidan/pengiriman surat, dokumen dan laporan

5.

Peminjaman kendaraan dinas

6.

Pemeliharaan inventaris

7.

Foootocopy beban kantor

8.

Pengelolaan perpustakaan

9.

Permintaan pembelian barang/jasa

10.

Pengelolaan barang milik negara

BIDANG PROGRAM DAN KERJASAMA NO.

JUDUL SOP

Subbidang Program 1.

Penyusunan TOR/Proposal Litbang

2.

Penetapan Topik penelitian dan pengembangan

3.

Penyusunan TOR topik litbang

4.

Penetapan judul penelitian dan pengembangan

5.

Penyusunan desain

6.

Pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengembangan

7.

Penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan

8.

Prosedur penelitian dan pengembangan berkelanjutan/ multi years

9.

Prosedur standar biaya penelitian dan pengembangan

Subbidang kerjasama 1.

Prosedur kerjasama penelitian dan pengembangan dari unit di BPKP

2.

Prosedur kerjasama penelitian dan pengembangan dari pihak luar

3.

Prosedur kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga riset/universitas


Penentuan topik kerjasama

BIDANG PEMANFAATAN DAN EVALUASI NO.

JUDUL SOP

Subbidang Pemanfaatan 1.

Perencanaan Distribusi Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengawasan

2.

Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengawasan

3.

Pemantauan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengawasan

Subbidang Evaluasi 1.

Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Pengawasan

14.

PUSAT INFORMASI PENGAWASAN

BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI NO.

JUDUL SOP

1.

Penerimaan dan Penyimpanan LHA Digital

2.

Distribusi LHA Digital

3.

Penyusunan Bahan Kompilasi Analisis Hasil Pengawasan

4.

Administrasi Basis Data

5.

Pengamanan Data

6.

Perubahan / Perbaikan Database Hasil Pengawasan

7.

Pengolahan Database Hasil Pengawasan

8.

Pemutakhiran Database Hasil Pengawasan

9.

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Database Hasil Pengawasan

10.

Penyusunan Konsep Laporan Triwulan Hasil Pengawasan Kepada Menpan

11.

Penyusunan Konsep Laporan Triwulan Kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Informasi – Pusinfowas

12.

Penyusunan

Konsep

Laporan

Triwulan

Hasil

Pengawasan

Kepada

Daftar SOP di Lingkungan BPKP Menteri/Kepala LPND 13.

Pembuatan Konsep Laporan Triwulan Kepada Menteri Koordinator

14.

Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Data Hasil Pengawasan pada Unit-unit Pengawasan BPKP

15.

Peningkatan Pengelolaan Data Pengembangan Aplikasi SIM HP

16.

Penyusunan Bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR Republik Indonesia

17.

Rekonsiliasi

18.

Peningkatan Pengelolaan Data Hasil Pengawasan pada unit-unit Pengawasan BPKP melalui Sosialisasi dan Asistensi SIM HP

19.

Peningkatan Kerja sama melalui Pengawasan Unit Pengawasan Lain

20.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPKP (Laporan Presiden)

21.

Evaluasi terhadap Laporan Bulanan Hasil Pengawasan

22.

Forum Pengelolaan Data Hasil Pengawasan

23.

Pembuatan Bahan Laporan Insidentil

24.

Melakukan Pembinaan Pengelolaan Database Hasil Pengawasan ke unit-unit Pengawasan BPKP

Hasil

Pengawasan

Peningkatan

Pengelolaan

BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NO.

BPKP

JUDUL SOP

Pelayanan dan Penanganan 1.

Penamaan komputer dan IP Address BPKP Pusat

2.

Penanganan Gangguan Jaringan

3.

Layanan Koneksi Jaringan

4.

Instalasi Sistem Operasi

5.

Instalasi Sofware Anti Virus Komputer Client

6.

Penanganan Virus

7.

Penyelenggaraan Workshop TI

8.

Layanan Penggunaan IT Workshop Room BPKP Pusat

9.

Penanganan Gangguan Sistem Komputer

10.

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Komputer

Data

melalui

Hasil


Pendampingan / Asistensi Teknologi Informasi

12.

Layanan Aktivitas dan Penutupan ID

13.

Layanan Aktivitas dan Penutupan Forum

14.

Permintaan bantuan Pemuatan Konten (Contents Uploading) Situs Web BPKP

15.

Permintaan bantuan Desain Situs Web BPKP

16.

Aktivasi Aplikasi Disposisi Elektronik

17.

Aktivasi Aplikasi Perpustakaan

18.

Sosialisasi Hasil Pengembangan Teknologi Informasi

19.

Penanganan Pelanggaran Akses

20.

Analisis Pemanfaatan Sistem Jaringan (Network System Utilization)

21.

Layanan Penggunaan Mesin Multifungsi

22.

Pengujian dan Peningkatan Infrastruktur Informasi, Telekomunikasi (Benchmark ICT insfrastructure)

23.

Penanganan Managemen Bandwith dan Sistem Jaringan

24.

Migrasi Sistem / Insfrastruktur

25.

Penanganan Keluhan Pengguna Teknologi Informasi (Helpdesk)

26.

Layanan bantuan Pemakaian Peralatan Teknologi informsi

27.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas

28.

Peningkatan SDM Spesialis IT (HR Capacity Building for IT Specialist)

Komunikasi

Pemeliharaan 1.

Pengelolaan Server Active Directory BPKP

2.

Pengelolaan Server Database

3.

Pengelolaan Server Anti Virus

4.

Pengelolaan Ruangan Server

5.

Pengelolaan Perangkat Lunak Berlisensi (Sofware Licensed Management)

6.

Pengelolaan Keamanan jaringan

7.

Pengelolaan Server Domino

8.

Penanganan Keadaan Darurat

9.

Pengelolaan Forum

10.

Pengelolaan e-Mail

11.

Pemeliharaan Sistem Existing

Pengembangan 1.

Pengembangan Jaringan / Insfratruktur BPKP

dan


Penyediaan Insfratruktur Teknologi Informasi

3.

Penyusunan Kebijakan tahunan Pengembangan ICT

4.

Penyusunan Rencana Pengembangan Sistem Informasi

5.

Analisis Sistem

6.

Penyusunan Kebutuhan Sistem

7.

Penyusunan Model Sistem dan Spesifikasi Rinci

8.

Desain Sistem

9.

Pengujian Sistem

10.

Pendokumentasian Program

11.

Implementasi Sistem

12.

Pelatihan Aplikasi

13.

Penyusunan Manual sistem

14.

Pendampingan Pengadaan Insfratruktur TI/K atau Pengembangan Sistem

Implementasi Sistem 1.

Implementasi Disposisi Elektronik

2.

Implementasi Aplikasi Perpustakaan

3.

Implementasi Aplikasi Audit Pengadaan Barang dan Jasa

4.

Pengelolaan e-Reporting

5.

Implementasi Aplikasi e-Library

SUBBAGIAN TATA USAHA NO.

JUDUL SOP



2.

Penetapan Kinerja (TAPKIN)

3.

Penyusunan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga

4.

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

5.

Penyusunan Laporan Berkala (RKT, LAKIP, Kehumasan dll)

6.

Penyusunan Masukan Bahan Rapat/Presentasi/Audiensi untuk Stakeholders BPKP

Daftar SOP di Lingkungan BPKP Kepegawaian 1.

Pengusulan dan Pelaksanaan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

2.


3.

Pengusulan Penilaian dan Penetapan Angka kredit (PAK)

4.


5.


6.

Pengajuan Satyalancana Karya Satya

7.


8.

Pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami, Askes dan Tabungan Pensiun

9.

Pengusulan Tunjangan Keluarga/KP4

10.


11.


12.


13.

Pengangkatan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor

14.


15.

Penyusunan Laporan Bulanan GDN

16.

Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH)

17.

Pengusulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

18.


19.

Permohonan Perkawinan dan Perceraian

20.


21.


22.

Pengusulan Inpassing/Penyesuaian Gaji Pokok

23.


24.


25.

Pembuatan SPMT dan SPMJ

26.

Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri

27.


28.

Pengusulan Komputer

29.

Pengusulan Pengangkatan Pertama ke dalam JFPK

30.

Pengusulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFPK

Pembebasan

Sementara

dari

Jabatan

Fungsional

Pranata

Daftar SOP di Lingkungan BPKP Keuangan 1.

Penyusunan RKAKL

2.


3.

Pembuatan Surat Permintaan Membayar (SPM)

4.

Pembuatan Daftar dan Pembayaran gaji

5.

Pembuatan Daftar dan Pembayaran TKPKN

6.

Pembuatan Daftar dan Pembayaran Uang Makan, Lembur, Honor

7.


8.

Pertanggungjawaban Anggaran

9.

Penatausahaan dan Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan Serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja

Umum 1.


2.

Pengelolaan ATK/Barang Habis Pakai (BHP)

3.


4.

Pencetakan Laporan

5.


6.

Pemeliharaan Inventaris Kantor/Fasilitas Gedung/Kendaraan Dinas

7.

Fotocopy Beban Kantor

8.


9.

Permintaan Pembelian Barang (Pengadaan Barang dan Jasa)

10.

Pengelolaan BMN (Akuntansi, Penghapusan dll)

dan

Penggandaan/Penjilidan/Pengiriman

Surat/Dokumen

dan


15. PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR BIDANG PROGRAM DAN SERTIFIKASI NO.

JUDUL SOP

1.

Fasilitasi Pengangkatan ke Dalam JFA

2.

Penelaahan dan Penyusunan Ketentuan JFA

3.

Penyusunan Rencana dan Program Pembinaan JFA

4.

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan JFA

5.

Penyiapan Bahan Ujian Sertifikasi JFA

6.

Pengelolaan Forum Tanya Jawab Online JFA

7.

Pengelolaan Database Auditor

8.

Penetapan Peserta Diklat Sertifikasi JFA APIP non BPKP

9.

Pengelolaan Pengumuman Hasil USJFA Online

10.

Pembuatan STTPP Sertifikasi JFA

11.

Pembuatan Surat Keterangan Bebas Matrikulasi

12.

Pembuatan SKB USJFA Untuk Mata Ajaran Tertentu

13.

Koreksi Hasil Ujian Sertifikasi JFA

BIDANG EVALUASI NO.

JUDUL SOP

1.

Fasilitasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA Terpusat

2.

Evaluasi Atas Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA

3.

Kajian Atas Sertifikasi JFA

4.

Evaluasi Atas Pemenuhan Persyaratan Sertifikasi Jabatan

Daftar SOP di Lingkungan BPKP SUBBAGIAN TATA USAHA NO.

JUDUL SOP


Penyusunan Bahan Rencana Strategis (Renstra)

2.


3.


4.

Penyusunan Lakip

5.


6.

Penyusunan Masukan Bahan Rapat, Presentasi, Audiensi dengan Stakeholder BPKP

7.

Penyusunan Laporan Bulanan RKT

8.

Penyusunan Masukan Bahan Laporan Semesteran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala BPKP Kepada Presiden

9.

Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja

Kepegawaian 1.

Penetapan Kenaikan Gaji Berkala

2.


3.

Pengusulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

4.

Penyusunan DP3

5.


6.


7.


8.

Pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Askes dan Tabungan Pensiun

9.

Pengajuan Tunjangan Keluarga (KP 4)

10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.

Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)

17.

Pengusulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)



19.

Pemrosesan Permohonan Perkawinan dan Perceraian

20.


21.


22.

Pemrosesan Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing Gaji Pokok

23.


24.


25.

Pembuatan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ)

26.


27.


28.

Penyebarluasan Informasi Kegiatan Unit Via Website BPKP

Keuangan 1.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA/KL) dan Revisinya

2.


3.

Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM)

4.

Pembuatan Daftar dan Pembayaran Gaji

5.

Pembuatan Daftar dan Pembayaran TKPKN

6.

Pembayaran Uang makan, Lembur dan Honorarium

7.


8.


9.

Penatausahaan dan Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan Serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja

10.

Pembayaran Tagihan Atas Barang/Jasa

Umum 1.


2.


3.


4.

Pencetakan dan Penggandaan/Penjilidan dan Pengiriman Surat Dokumen dan Laporan

5.


6.

Pemeliharaan Inventaris Kantor, Fasilitas Gedung dan Kendaraan Dinas


Prosedur Foto copi Beban Kantor

8.


9.

Permintaan Pembelian Barang (Pengadaan Barang dan Jasa)

10.

Pengelolaan BMN (Akuntansi, Penghapusan dll)

16. PERWAKILAN BPKP BAGIAN TATA USAHA NO.

JUDUL SOP

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 1.

Monitoring dan Pengendalian Penugasan

2.

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

3.

Penanganan TP3, Tindak lanjut dan Surat Penegasan

4.

Penyusunan Laporan Berkala Perwakilan

5.


6.


Subbagian Kepegawaian 1.

Inpassing Gaji

2.

Kenaikan Jabatan dan Alih jabatan

3.

Pembuatan DP3

4.

Pengajuan Cuti

5.

Pengajuan Karpeg

6.

Pengajuan Tunjangan Keluarga

7.

Usul Pengangkatan Pertama JFA

8.

Usul Pengangkatan Pertama JFAK

9.

Usul Pembebasan Sementara dan Pengaktifan Kembali

10.

ke dalam JFA

11.

Penilaian Angka Kredit

12.

Pengelolan Simpeg



14.


15.

Pengusulan Pemberhentian JFA

16.

Pemberhentian dengan hormat dari PNS

17.

Pemberhentian tidak dengan hormat dari PNS

18.

Pengusulan dan Penetapan Kenaikan Gaji berkala (KGB)

19.


20.

Administrasi Pengurusan Pensiun Pegawai

21.


22.

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

23.


24.

Pembuatan SPMT/SPMJ

25.

Usul Hukuman Disiplin

26.

Permohonan Perkawinan dan perceraian

27.

Pelaksanaan dan Pelaporan PKS

28.

Pengelolaan Website

Subbagian Keuangan 1.

Pembayaran Gaji dan TKPKN

2.

Penatausahaan dan Penyelengaraan Akuntansi Keuangan sampai dengan Penyusunan Neraca

3.

Pengajuan dan Pembayaran Tagihan-tagihan

4.

Permohonan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

5.

Pertanggungjawaban Anggaran

6.

Penyusunan RKA-KL

7.

Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM)

8.

Pembuatan Daftar dan Pembayaran Uang Makan, Uang Lembur, dan Honor

Subbagian Umum 1.

Pemeliharaan Inventaeris Kantor, Fasilitas Gedung

2.

Pemeliharaan dan kebersihan kantor

3.


4.

Pengadaan Barang dan Jasa

5.

Pengelolaan dan Penggunaan rumah Dinas


Pengelolaan Kearsipan perwakilan

7.

Pengelolaan Pengamanan Kantor dan Lingkungan

8.

Pengelolaan Poliklinik

9.


10.

Penggunaan ATK Barang Habis Pakai

11.

Penghapusan dan Pelelangan BMN

12.

Penyusunan, Pengetikan, Pencetakan dan Penggandaan

13.

Persuratan

14.

Fotokopi

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT NO.

JUDUL SOP

1.

Penyusunan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bidang IPP

2.

Kegiatan Pengawasan Bidang IPP berdasarkan PKPT BPKP

3.

Kegiatan Pengawasan Bidang IPP berdasarkan Penugasan BPKP Pusat

4.

Kegiatan Pengawasan Bidang IPP berdasarkan Pemintaan Pihak Eksternal BPKP

5.

Pelaksanaan Tindak Lanjut Kegiatan Pengawasan Bidang IPP

6.

Penyusunan Laporan Berkala Bidang IPP

BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH NO.

JUDUL SOP

1.

Penyusunan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bidang APD

2.

Kegiatan Pengawasan Bidang APD berdasarkan PKPT BPKP

3.

Kegiatan Pengawasan Bidang APD berdasarkan Penugasan BPKP Pusat

4.

Kegiatan Pengawasan Bidang APD berdasarkan Pemintaan Pihak Eksternal BPKP

5.

Pelaksanaan Tindak Lanjut Kegiatan Pengawasan Bidang APD

6.

Penyusunan Laporan Berkala Bidang APD

Daftar Pedoman Dan SOP

Recommend Documents