Contoh Skripsi MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia Upaya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai 1.1. Latar Belakang Masalah Lengsernya rezim orde baru dan munculnya orde reformasi membawa banyak harapan disertai perubahan terhadap sendi-sendi kehidupan bangsa. Reformasi muncul sebagai akibat terjadinya peningkatan berbagai
aspek
kehidupan
masyarakat
yang
ditandai
dengan
meningkatnya tingkat pendidikan, terbukanya berbagai isolasi, kebebasan mengeluarkan pendapat serta kemudahan dalam melakukan akses informasi. Kondisi ini memberikan dampak terhadap pola perilaku dan pola pikir masyarakat dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah dalam hal pengambilan keputusan. Masyarakat pada saat ini sudah semakin kritis dalam mencermati penyelenggaraan kekuasaan Negara. Segala sesuatu yang dianggap menyimpang atau keluar dari jalur yang semestinya, akan cepat mendapat reaksi dari masyarakat baik secara langsung melalui demonstrasi atau unjuk rasa maupun secara tidak langsung
melalui
pemberitaan
di
media
massa.
Begitu
kritisnya
masyarakat pada saat ini dengan berbagai tuntutan perubahan yang semuanya mengarah pada suatu harapan yaitu terwujudnya kondisi atau keadaan yang jauh lebih baik, baik kondisi masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan. Semakin berkembangnya era globalisasi dan semakin terbukanya arus informasi
telah mengakibatkan mengakibatkan terjadinya perubahan paradigma dalam
sistem pemerintahan. Perubahan paradigma pemerintahan dari rule driven kemission driven serta terjadinya pergeseran tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel merupakan fenomena perubahan lingkungan strategis yang berkembang saat ini. Keinginan
untuk
perubahan
tersebut
bermuara
dari
semakin
meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara yang dipicu oleh semakin meningkatnya pendidikan dan
pengetahuan
warganegara
(learning
society).
Selain
itu
semakin
mandirinya mas media yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan terbuka lebar juga memberikan pengaruh yang cukup besar. Contoh Skripsi MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia Kenyataan
membuktikan
bahwa
kesuksesan
penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama sangat tergantung dari kesempurnaan aparatur pemerintah, serta dukungan dari berbagai instansi pemerintah yang dalam tugas dan fungsinya berbedabeda namun tetap menjadi satu yaitu menyukseskan pembangunan nasional. Contoh Skripsi MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam rangka ikut menyukseskan pelaksanaan pembangunan dan menciptakan masyarakat yang adil dan merata, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang profesional
oleh
para
pegawai
yang
ada,
sebab
pelaksanan
pembangunan yang merata di seluruh wilayah Negara Indonesia sangat dipengaruhi oleh penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Pembangunan pegawai pemerintah atau dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai agar lebih memiliki sikap dan perilaku yang berlandaskan kepada pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin dan keadilan, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri berhasil dengan baik serta dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntunan hati nurani mereka. Contoh Skripsi MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang disebutkan di atas, maka perlu dilaksanakan pembinaan yang baik dan teratur, dilakukan secara terus menerus dengan berdasarkan pada perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang
bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi untuk meningkatkan kemampuannya secara profesional dan berkompetensi secara sehat. Contoh Skripsi MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia Selain itu, untuk meningkatkan profesionalisme dan prestasi kerja atau kinerja
pegawai
tersebut
harus
diperhatikan
pula
masalah
kesejahteraannya, agar pegawai yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian
sepenuhnya
kepada
tugas
pokok
sehari-hari.
Bentuk
kesejahteraan disini antara lain adalah kelancaran dalam pemberian gaji atau bentuk lainnya, sehingga setiap pegawai tentunya akan lebih bergairah dan bersemangat dalam bekerja mengingat kesejahteraannya dapat terpenuhi dan diterima sesuai dengan haknya. Contoh Skripsi MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia Dengan adanya berbagai masalah pegawai maka masalah tersebut perlu ditangani secara khusus, untuk itu perlu adanya bagian yang mengurus segala
hal
administrasi
kepegawaian,
pembinaan
pegawai,
dan
peningkatan kinerja pegawai. Seiring dengan perubahan paradigma pemerintahan yang mengarah pada pemerintahan
demokratis
yang
berazas
pada
good
governance,
diperlukan pula pembaharuan pada tataran manajemen sumber daya manusia (aparatur pemerintah). Dengan adanya semangat otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan berbagai Peraturan Perundang-undangan dalam rangka desentralisasi kepegawaian, diantaranya adalah sebagai berikut : Contoh Skripsi MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia 1.
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian. 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil.
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil. 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Keberadaan Peraturan Pemerintah tentang pemberian kewenangan dalam bidang kepegawaian ini perlu diimbangi dengan penataan manajemen dan kelembagaan yang mengelola sumber daya aparatur. Selama ini, daerah otonom hanya memiliki kewenangan terbatas dalam pengelolaan sumber daya aparatur, antara lain menyangkut usulan kenaikan pangkat, usulan mutasi, usulan pengisian jabatan kerja dan usulan pemberhentian, sedangkan keputusan terakhir tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Contoh Skripsi MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah
maka
harus
didorong
desentralisasi
urusan
kepegawaian kepada daerah. Untuk memberi landasan yang kuat bagi pelaksanaan desentralisasi kepegawaian tersebut, diperlukan adanya pengaturan kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional tentang norma, standar, dan prosedur yang sama dan bersifat nasional dalam setiap unsur manajemen kepegawaian. Contoh Skripsi MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia Sejalan dengan desentralisasi bidang kepegawaian kepada daerah otonom, maka unit pengelola sumber daya aparatur dalam hal ini Pegawai
Negeri Sipil sudah selayaknya ditangani oleh sebuah lembaga teknis daerah berbentuk badan atau kantor. Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah di daerah kabupaten/kota maupun provinsi sejalan dengan bunyi pasal 34 A Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 serta Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah merupakan Perangkat Pemerintah Daerah yang berwenang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pegawai dalam rangka menunjang
tugas
pokok
Gubernur,
Bupati/Walikota.
Kelancaran
pelaksanaan tugas organisasi ini sangat tergantung pada kesempurnaan dari pegawai yang berada didalamnya yang mampu bekerja secara profesional, efektif dan efisien guna meningkatkan kelancaran roda pemerintahan. Contoh Skripsi MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan suatu Badan yang mengurus kepegawaian yang ada di Provinsi Kalimantan Barat terutama pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah itu sendiri. Penyelenggaraan
tugas-tugas
kepegawaian
di
daerah
ini,
akan
senantiasa diikuti dengan langkah pemantapan dan pengembangan pelaksanaan sistem administrasi dan manajemen kepegawaian yang hakekatnya diarahkan pula pada upaya peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah agar mampu secara profesional menangani berbagai macam tuntutan tugas yang semakin kompleks, disamping meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Langkah ini pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi daerah menuju terwujudnya “Good Local Governance” dalam kerangka implementasi kebijakan otonomi daerah secara utuh. Tuntutan peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di satu sisi tentunya harus diikuti dengan upaya perbaikan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri yang harus mendapat perhatian.
Penyelenggaraan tugas bidang kepegawaian tersebut tetap mengacu pada kewenangan yang ada dan berlandaskan pula pada arah kebijakan umum manajemem kepegawaian sebagaimana diamanatkan Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian serta dalam kerangka implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 24 Februari 2005 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 125 Tahun 2005 tanggal 25 April 2005 mempunyai
tugas
melaksanakan
kewenangan
provinsi
di
bidang
kepegawaian daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya Sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah bernama Biro Kepegawaian, dan yang menjadi dasar eksistensi perubahan tersebut adalah Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Dimana dijelaskan pada pasal 34 A ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang berbunyi “Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah”. Selama menjadi Biro Kepegawaian, upaya meningkatkan kinerja pegawai juga telah dilakukan antara lain dengan cara : pembenahan lingkungan kerja, pemberian informasi yang cepat dan tepat kepada Kepala Bidang, Pelaksanaan mutasi yang tepat, penggajian yang tepat waktu, dan peningkatan kemampuan pegawai. Contoh Skripsi MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia Setelah menjadi Badan Kepegawaian Daerah upaya yang dilakukan lebih banyak dan bervariatif, menyesuaikan dengan berkembangan zaman dan
waktu. Upaya-upaya inilah yang akan penulis bahas lebih lanjut dan merupakan fokus di dalam penulisan laporan akhir ini. Di atas telah dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Provinsi di bidang kepegawaian daerah. Dan untuk melaksanakan tugas-tugas pokok di bidang kepegawaian tersebut, maka
sangat
kemampuan,
dibutuhkan
sumber
daya
aparatur
yang
memiliki
produktivitas kerja yang tinggi,dan motivasi atau semangat
kerja yang tinggi. Selain itu keberadaan sarana dan prasarana kerja yang mendukung dan peraturan-peraturan yang mengacu pada peningkatan disiplin kerja juga sangat dibutuhkan. Sebagai polesan terakhir adalah pola pengawasan yang tepat yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Pekerjaan
kepegawaian
membutuhkan Pegawai
kesabaran
kadang
jenuh
merupakan dan akan
hal
ketelitian pekerjaan
yang dalam yang
mudah,
namun
melaksanakannya. diembannya
dan
menganggap remeh akan hal itu. Sehingga kadang terbengkalai dan nantinya dikerjakan secara mendadak. Melihat kondisi seperti ini, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat memerlukan upaya untuk meningkatkan kinerja pegawainya.Contoh Skripsi MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia Kinerja merupakan suatu proses untuk mencapai suatu hasil. Berbicara mengenai kinerja personil serta kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang, maka perlu ditetapkan standar kinerja ataustandart performance. Yang perlu diatur adalah seluruh kinerja organisasi, unit-unit organisasi yang mendukungnya, serta kinerja orang yang berperan didalamnya. Unsur utama yang harus dinilai kinerjanya adalah unsur manusia atau aparatur, karena merekalah yang berperan dalam menentukan kinerja organisasi. Contoh Skripsi MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia Semakin kompleksnya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Badan Kepegawaian Daerah tersebut mengharuskan para pegawainya
untuk lebih profesional, taat hukum, rasional, inovatif, dan memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun aparatur pemerintah daerah itu sendiri. Contoh Skripsi MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis mengambil judul Laporan Akhir ini yaitu “Upaya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi XYZ Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai”.
1.2.
Permasalahan Penelitian
1.2.1. Identifikasi Masalah Memperhatikan uraian di atas, masalah-masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut : Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok dibidang kepegawaian, maka diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan dan produktivitas kerja yang tinggi. Perlunya pemberian motivasi agar pegawai memiliki semangat kerja yang tinggi. Keberadaan sarana dan prasarana kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan pegawai. Penegakan peraturan-peraturan untuk meningkatkan disiplin pegawai. Pengawasan sebagai alat kontrol terhadap pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Contoh Skripsi MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia 1.2.2. Pembatasan Masalah
Guna mempersempit ruang lingkup masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah. Untuk itu, penelitian hanya difokuskan pada kondisi kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat
serta upaya-upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kinerja pegawainya. 1.2.3. Perumusan Masalah Contoh Skripsi MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia Bagaimana kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat ? Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kinerja pegawainya ? 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian Contoh Skripsi MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia
Penelitian ini bertujuan untuk : 1.
Mengetahui kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan Barat. 2.
Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian
Daerah
Provinsi
Kalimantan
Barat
dalam
meningkatkan
kinerja
pegawainya. 1.3.2. Kegunaan Penelitian Contoh Skripsi MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia Kegunaan Teoritis a. b.
Untuk membandingkan antara teori dengan kenyataan empirik. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan
dengan ilmu pemerintahan, khususnya konsep-konsep yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian. c.
Sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya, terutama penelitian
mengenai Upaya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. Kegunaan Praktis a.
Sebagai latihan bagi praja dalam menuangkan buah pikirannya ke
dalam bentuk tulisan.
b.
Sebagai bahan masukan bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan Barat dalam melihat dan memahami persoalan-persoalan yang ada dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai.
