PENGARUH PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, OPINI AUDIT BPK DAN INDEKS AKUNTABILITAS KINERJA PEMDA TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH
SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada program Sarjana Fakultas Ekonomika Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Disusun oleh:
MUSTOFA HANIF JATMIKO NIM. 12030114130209
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017
Daftar Isi
1
BAB I PENDAHULUAN ........................ .............................................. ............................................ ...................... 4 1.1
Latar Belakang .................................................... ............................................................................ .............................. ...... 4
1.2
Rumusan Masalah .................................................... .......................................................................... ........................ 10
1.3
Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian ................................... ................................... 10
1.3.1 Tujuan Penelitian ................................................................ ............................................................................ ............ 10 1.3.2 Manfaat Penelitian .......................................................... .......................................................................... ................ 10 1.4 2
Sistematika Penulisan........................................ Penulisan............................................................. .............................. ......... 11 BAB II TELAAH PUSTAKA..................................... PUSTAKA........................................................... ........................ 13
2.1
Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu....................................... Terdahulu....................................... 13
2.1.1 Landasan Teori ...................................... ............................................................ .......................................... .................... 13 2.1.2 Penelitian Terdahulu ................................................... ....................................................................... .................... 16 2.2
Kerangka Pemikiran .............................. .................................................... .......................................... .................... 16
2.3
Hipotesis Penelitian .......................... .................................................. .............................................. ........................ 18
3
BAB III METODE PENELITIAN........................................... .................................................... ......... 19 3.1
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .................. 19
3.1.1 Variabel Dependen............................................ .................................................................. .............................. ........ 19 3.1.2 Variabel Independen ................................................ ...................................................................... ........................ 22 3.2
Populasi dan Sample ......................................... .............................................................. .............................. ......... 23
3.3
Jenis dan Sumber Data .................................................................... 23
3.4
Metode Pengumpulan Data ............................................................. 24
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Kesadaran akan pentingnya corporate governance (CG) semakin meningkat setelah krisis pada pertengahan 1997 di negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Iskander dan Chamlou (2000) menyatakan bahwa krisis ekonomi bukan hanya karena faktor makroekonomi tetapi juga karena lemahnya CG di negara -negara ini, seperti kurangnya standar hukum dan akuntansi, audit keuangan belum ditetapkan, pasar modal berada di bawah - diatur, tidak adanya komisaris pengawasan dan mengabaikan hak pemegang saham minoritas. Ini berarti bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) akan memberi dampak positif bagi pemegang saham dan pertumbuhan ekonomi nasional. Perhatian dan penelitian publik terhadap CG telah semakin penting dalam beberapa tahun terakhir di berbagai negara. CG telah menjadi topik penelitian akademis yang terkenal, dan mekanisme CG bervariasi di selu ruh dunia (Mutairi et al., 2012). GCG membantu pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan meningkatkan kinerja perusahaan (GRI, 2006). Beberapa penelitia n (Dittmar et al., 2003; Nam dan Nam, 2004; Rashid dan Islam, 2013) menunjukkan bahwa CG memiliki peran penting dalam mempengaruhi kinerja perusahaan di pasar keuangan. Selain itu, tujuan utama mendirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemangku kepentingan atau
memaksimalkan properti pemangku kepentingan dengan meningkatkan nilai perusahaan (Brigham dan Houston, 2006). Tujuan sebuah perusahaan adalah untuk mengoptimalkan nilai stakeholder yang dapat dicapai melalui penerapan fungsi pengelolaan
keuangan
(Wahyudin,
2012).
Keputusan
keuangan
dapat
mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan menyebabkan kenaikan nilai perusahaan. Kerangka kerja CG merekomendasikan pemaksimalan nilai pemangku kepentingan adalah hasil dari mekanisme CG tersebut (Mutairi et al., 2012). CG prihatin dengan hubungan para manajer, dewan direksi, karyawan, pengontrol, minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Abor (2007) menjelaskan bahwa CG mengacu pada bagaimana perusahaan seharusnya dijalankan, diatur dan dikendalikan. Menurut Kaihatu (2006), esensi CG meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengawasi atau memantau kinerja manajemen dan akuntabilitas pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka peraturan dan peraturan yang berlaku. CG dapat menghasilkan goodwill dan kepercayaan investor. Temuan Gompers dkk. (2003) menjelaskan bahwa GCG dapat memperbaiki penilaian dan dukungan dari investor. Berbagai tanggapan yang dihasilkan dari isu CG muncul da ri banyak negara. Di Indonesia, akademisi tertarik untuk mempelajari isu CG. Selanjutnya, para akademisi dan praktisi juga membentuk berbagai forum, seperti Forum Corporate Governance di Indonesia (FCGI), Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan Pusat Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. FCGI bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) telah mengembangkan sebuah penilaian sendiri sebagai instrumen
untuk menilai implementasi CG perusahaan di Indonesia. Di sisi lain, IICG bekerja sama dengan Komite Nasional untuk Tata Kelola (NCG) melakukan studi penelitian dan penilaian pelaksanaan CG di perusahaan publik dan swasta, bank dan perusahaan milik negara di Indonesia. Hasilnya kemudian diterbitkan secara nasional dan internasional oleh Majalah SWA dan situs IICG. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh IICG pada tahun 2002 menemukan bahwa alasan utama perusahaan untuk menerapkan CG adalah kepatuhan terhadap peraturan. Indeks Persepsi Tata Kelola Perusahaan (CGPI) tidak hanya memperhatikan kualitas CG tetapi juga mengundang perusahaan untuk meningkatkan
komitmen
dan
kualitas
pemerintahan
melalui
diseminasi,
benchmarking, evaluasi dan gradasi dan perbaikan terus-menerus. Perusahaan percaya bahwa implementasi CG adalah bentuk penegakan etika bisnis dan pekerjaan lainnya yang telah menjadi komitmen perusahaan, dan terkait dengan peningkatan
citra
perusahaan.
Perusahaan
yang
menerapkan
CG
dapat
memperbaiki citra dan nilai perusahaan mereka. Implementasi CG di Indonesia diukur dengan IICG. IICG telah mengukur pelaksanaan CG di Indonesia sejak tahun 2001. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh penilaian CGPI terhadap kinerja berbasis akuntansi dan berbasis pasar. Studi tentang CG terkait dengan pengambilan keputusan finansial perusahaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, termasuk Wen et al. (2002), Anderson dkk. (2004), Abor (2007), Rocca (2007), Sheikh dan Wang (2012), Reddy et a l. (2010), Mollah dkk. (2012), Sheikh et al. (2013) dan Hassan dan Halbouni (2013). Bukti empiris menunjukkan bahwa beberapa atribut CG mempengaruhi pengambilan
keputusan finansial perusahaan (Sheikh dan Wang, 2012. Namun, penelitian tersebut menunjukkan berbagai hasil. Makalah ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sastra; Sebagian besar penelitian sebelumnya (Hassan dan Halbouni, 2013; Sheikh et al., 2013; Mollah et al., 2012; Reddy et al., 2010) menggunakan mekanisme CG seperti struktur dewan, direksi luar, komite dewan dan pemilikan struktur. Namun demikian, penerapan CG dalam makalah ini diukur dengan menggunakan indikator unik dan komprehensif yang dinilai oleh empat tahap: penilaian mandiri, evaluasi dokumen, ulasan kertas, dan kunjungan perusahaan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan rating CG (Yarram, 2015; Berthelot et al., 2010; Bebchuk et al., 2009; Donker and Zahir, 2008; Gompers et al., 2003), metode penilaian CGPI dalam makalah ini melibatkan penilaian sendiri terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal, penilaian dokumen yang terkait dengan proses pelaksanaan CG, penilaian kertas dan kunjungan perusahaan. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini lebih lengkap, dengan penelitian sebelumnya yang menghubungkan rating CG dengan return on assets (ROA), return on equity (ROE) dan earning per share (EPS) secara parsial; Makalah ini menguji pengaruh rating CG terhadap kinerja berbasis akuntansi dan kinerja berbasis pasar. Sisa dari makalah ini disiapkan sebagai berikut: Pada Bagian 2, kami meninjau perkembangan literatur dan hipotesis yang relevan. Pada Bagian 3, kami menggambarkan data dan metodologi penelitian kami. Pada Bagian 4, kami menyajikan dan mendiskusikan hasil analisis kami. Akhirnya, di bagian terakhir,
kami meringkas, menyimpulkan dan menyarankan jalan potensial untuk penelitian selanjutnya. Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 jo. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam aturan lain yaitu Undang – Undang No. 25 Tahun 1999 jo. Undang
– Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing – masing. Hal ini diikuti pula dengan bergesernya pusat – pusat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dari pusat ke daerah. Sebagai konsekuensi logis, maka peningkatan kewenangan tersebut harus diimbangi pula dengan peningkatan kinerja dalam rangka membangun daerah tersebut. Pemerintah
daerah
sebagai
suatu
entitas
yang
menjalankan
roda
pemerintahan di tingkat daerah tidak bisa lepas dari kondisi globalisasi. Era globalisasi menuntut pemerintah semakin cepat, tanggap, dan cerdas dalam menangani berbagai permasalahan – permasalahan yang muncul dalam menjalankan tugasnya, sehingga perlu pemikiran yang makin kritis akan pemanfaatan secara optimal penggunaan berbagai sumber daya yang ada. Fenomena globalisasi yang terjadi pada saat ini memberikan kesadaran agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance) pada
pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Hingga muncul suatu pemikiran menjalankan tata kelola pelayanan publik yang praktis terhadap berbagai krisis perkotaan di dunia yang semakin mengkhawatirkan, untuk mengembalikan hubungan antar manusia, ruang binaan, dan ruang alami yang lebih harmonis yaitu dengan konsep smart city.
1.2
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 1.
Apakah penilaian penerapan tata kelola pemerintahan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah?
2.
Apakah opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah?
3.
Apakah penilaian akuntabilitas pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah?
1.3 1.3.1
Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk: 1.
Mengetahui pengaruh penilaian tata kelola pemerintahan terhadap kinerja keuangan daerah.
2.
Mengetahui pengaruh opini audit BPK terhadap kinerja keuangan daerah.
3.
Mengetahui pengaruh penilaian akuntabilitas kinerja terhadap kinerja keuangan daerah.
1.3.2
Manfaat Penelitian
1.
Bagi Pemerintah Daerah
Penelitian ini memberikan informasi lebih mendalam tentang pengaruh penilaian penerapan tata kelola pemerintahan, opini audit oleh BPK, dan tingkat akuntabilitas kinerja terhadap kinerja keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah penerapan sehingga dapat menjadi rujukan maupun evaluasi bagi pemerintah daerah. 2.
Bagi Akademisi Penelitian ini memberikan informasi lebih mendalam tentang bagaimana pengaruh penilaian penerapan tata kelola pemerintahan, opini audit BPK, dan tingkat akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah sesudah penilaian sehingga dapat menambah wawasan di kalangan akademisi.
3.
Bagi Masyarakat Penelitian ini memberikan informasi lebih mendalam tentang bagaimana pengaruh penilaian penerapan tata kelola pemerintahan, opini audit BPK, dan tingkat akuntabilitas kinerja terhadap kinerja keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah penerapan sehingga menjadi bahan masyarakat dalam mengiringi
kebijakan-kebijakan
pemerintahan
daerah
dalam
menjalankan tugasnya. 1.4
Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN
Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian yang melandasi penulis melakukan penelitian ini, serta sistematika penulisan. BAB II TELAAH PUSTAKA
Bab ini berisikan tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini berisikan tentang pemaparan variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. BAB IV HASIL DAN ANALISIS
Bab ini berisi pemaparan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil. BAB V PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran berdasarkan hasil penelitian.
2
BAB II
TELAAH PUSTAKA
2.1 2.1.1
Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu Landasan Teori
2.1.1.1 Teori Keagenan
Teori pokok yang mendasari penelitian mengenai pengaruh indeks tata kelola pemerintahan dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dijelaskan melalui perspektif teori agensi. Jensen dan Meckling (1976) mengutarakan adanya hubungan kerja antara pemilik ( principal ) dengan manajemen (agen). Adanya pemisahan kepemilikan oleh principal dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara principal dan agen (Jensen dan Meckling 1976). Di satu sisi, agen secara moral bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan yang akan diperoleh principal , namun di sisi lain manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Sehingga condong menimbulkan masalah agensi. Konflik kepentingan antara principal dan agen menyebabkan munculnya masalah agensi. Menurut Eisenhardt (1989) dalam Hartas (2011) teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan dirinya sendiri ( self-interest ) dengan mengacuhkan kepentingan orang lain, (2) manusia memiliki daya pikir tertentu mengenai persepsi masa
mendatang (bounded rationality), dan (3) bahwa manusia senantiasa menghindari risiko (risk averse). Dengan demikian, seorang manajer akan mengambil tindakan yang lebih menguntungkan diri sendiri ( opportunistic) dibandingkan dengan kepentingan perusahaan sehingga dapat menimbulkan konflik. Dalam hal ini, principal (pemilik) menuntut akuntabilitas dari manajemen tetapi ada kemungkinan manajemen takut untuk mengungkapkan informasi yang tidak diharapkan oleh pemilik sehingga muncul kecenderungan untuk memanipulasi laporan keuangan (Januarti, 2009). Maka secara tidak langsung dengan mengabaikan kelangsungan hidup perusahaan, manajemen berusaha menyampaikan informasi sesuai dengan harapan pemilik. Sehingga bagi pemilik maupun perusahaan, hal tersebut akan berdampak negatif. Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar agency theory, diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan (Halim dan Abdullah, 2005). Menurut lane (2000) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik. Dia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan principal – agen. Hal yang sama dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomis organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman dan Lane (1990) dalam Setiawan (2012) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan satu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmenkomitmen kebijakan publik. Mardiasmo (2002) menjelaskan tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa, pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah
(pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat principal akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Agency theory beranggapan bahwa banyak terjadi information asymmetry antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak principal (masyarakat). Adanya information asymmetry inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme checks and balances agar dapat mengurangi information asymmetry (Setiawan, 2012).
2.1.1.2 Tata Kelola Pemerintahan
2.1.1.3 Opini Audit
2.1.1.4 Akuntabilitas
Menurut Mahsun (2006) akuntabilitas dijelaskan dalam pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian sempit, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) harus bertanggung jawab. 2.1.2
Penelitian Terdahulu
Penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah sudah banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian tentang pengaruh penilaian tata kelola dilakukan oleh Wahyudin dan Solikhah (2017) dengan dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan. 2.2
Kerangka Pemikiran
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola pemerintahan daerah dan opini audit BPK terhadap kinerja pemerintahan daerah provinsi. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin dan Solikhah (2017). Kinerja keuangan daerah terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi, untuk indeks tata kelola pemerintahan dan opini audit BPK merupakan variabel independen. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang
menggambarkan model penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.
Variabel Independen
Variabel Dependen
Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kinerja Keuangan Daerah
Opini Audit BPK
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Indeks Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Desentralisasi Fiskal
Variabel Kontrol
Rasio Efektifitas
Ukuran Pemerintah Daerah Rasio Efisiensi Kekayaan Pemerintah Daerah Leverage
2.3
Hipotesis Penelitian
3
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 3.1.1
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Variabel Dependen
Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Kinerja Keuangan Daerah. Analisis kinerja keuangan diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan
Pemerintah
Daerah
(Kabupaten/Kota/Provinsi)
menurut
Halim
(2001:127) adalah sebagai berikut: 3.1.1.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berikut formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah: Rasio Kemandirian = Pendapatan Asli Daerah (PAD) / Dana Perimbangan
Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti Tabel 1 berikut: Tabel 1 : Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah
Tabel 2 : Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah
Prosentase PAD
Kemandirian
Prosentase Dana
terhadap Dana
Keuangan
Transfer
Perimbangan
Daerah
terhadap TPD
0,00 – 10,00
Sangat Rendah
0,00 – 10,00
Sangat Rendah
10,01 – 20,00
Rendah
10,01 – 20,00
Rendah
20,01 – 30,00
Sedang
20,01 – 30,00
Sedang
30,01 – 40,00
Cukup
30,01 – 40,00
Cukup
40,01 – 50,01
Tinggi
40,01 – 50,01
Tinggi
>50,00
Sangat Tinggi
>50,00
Sangat Tinggi
Ketergantungan Keuangan Daerah
Sumber: Tim Litbang Depdagri –
Sumber: Tim Litbang Depdagri –
Fisipol UGM, 1991
Fisi ol UGM 1991
3.1.1.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan). Dengan formulasi sebagai berikut:
Rasio Ketergantungan = Dana Transfer / Total Penerimaan Daerah
Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat Tabel 2 di atas. 3.1.1.3 Rasio Desentralisasi Fiskal
Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Berikut formula untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal: Rasio Desentralisasi Fiskal = PAD / Total Penerimaan Daerah (TPD)
Adapun kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel 3 sebagai berikut: Tabel 3 : Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal
Tabel 4 : Kriteria Penilaian Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Prosentase
Tingkat
Prosentase
PAD terhadap
Desentralisasi
Kinerja
TPD
Fiskal
Keuangan
0,00 – 10,00
Sangat Kurang
>100%
Sangat Efektif
10,01 – 20,00
Kurang
90% – 100%
Efektif
20,01 – 30,00
Sedang
80% – 90%
Cukup Efektif
30,01 – 40,00
Cukup
60% – 80%
Kurang Efektif
40,01 – 50,00
Baik
<60%
Tidak Efektif
>50,00
Sangat Baik
Kriteria
Sumber: Tim Litbang Depdagri –
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.
3.1.1.4 Rasio Efektifitas
Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil ti daknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektifitas: Rasio Efektifitas = (Realisasi Pendapatan / Target Pendapatan) x 100%
Adapun kriteria untuk menetapkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah seperti tabel 4 di atas. 3.1.1.5 Rasio Efisiensi
Pengukuran tingkat efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi: Rasio Efisiensi = (Pengeluaran Belanja / Pendapatan) x 100%
Adapun kriteria untuk menetapkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 5 di bawah.
3.1.2
Variabel Independen
Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif maupun yang negatif bagi variabel dependen nantinya. Variasi dalam variabel dependen merupakan hasil dari variabel
independen. Variabel independen juga sering disebut dengan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi (Situmorang, et al , 2010). 3.1.2.1 Variabel Indeks Tata Kelola Pemerintahan
Indeks tata kelola pemerintahan didapatkan dari website Indonesia Governance Index (IGI) pada www.kemitraan.co.id/igi 3.1.2.2 Variabel Opini Audit BPK
Opini BPK dapat dilihat melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Semest er II tahun 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang dapat diunduh melalui website BPK-RI www.bpk.go.id 3.1.2.3 Variabel Tingkat Akuntabilitas Kinerja
Tingkat Akuntanbilitas Kinerja didapatkan dari website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) yaitu www.menpan.go.id
3.2
Populasi dan Sample
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2012. Kriteria pengambilan sampel penelitian adalah purposive sampling dengan ketentuan Pemprov yang dipilih memiliki semua data yang lengkap meliputi, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional serta laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2012 untuk memperoleh opini audit. 3.3
Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data untuk variabel opini audit dan kinerja keuangan Pemprov didapatkan dari Laporan Hasil Pemer iksaan BPK Perwakilan terhadap Pemprov pada website Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan
masing-masing Provinsi. Data indeks tata kelola pemerintahan Indonesia didapatkan dari laporan hasil penilaian oleh Indonesia Governance Index (IGI) pada website IGI yaitu kemitraan.co.id/igi. 3.4
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adala h metode dokumentasi dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian. 3.5
Metode Analisis
3.5.1
Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2011). Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian te rsebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut (Ardhani, 2011). 3.5.2
Uji Multikolinieritas
Pengujian terhadap gejala multikolinieritas ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi/hubungan yang kuat antar variabel-variabel independen dalam model persamaan regresi. Adanya multikolineritas dalam model persamaan regresi yang digunakan akan mengakibatkan ketidakpastian estimasi, sehingga mengarahkan kesimpulan yang menerima hipotesis nol. Hal ini menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak signifikan dan standar deviasi sangat sensitif terhadap perubahan data.
