Nama Kelompok Kelas
: 1. Fitri Indriyani 2. Ade Fitri : XI IPS 2
CONTOH KASUS DISKRIMINASI PEKERJAAN (DIBUAT OLEH IGEDE GUNA WIJAYA)
Kasus Dalam suatu pekerjaan banyak terjadi masalah atau kasus-kasus tentang diskriminasi pekerjaan , salah satunya yang saya bahas tentang diskriminasi pekerjaan terhadap perempuan, memang banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia . Di berbagai bidang pekerjaan banyak terjadi diskriminasi pekerjaan terhadap perempuan serperti diskriminasi ras, agama,suku gender dan lain-lain. Dibali juga banyak terjadi diskriminasi contohnya disekitar lingkungan kita seperti perusahaan rokok malboro, untuk mempromosikan produknya, biasanya dijalan-jalan atau di sebuah event ini dibutuhkan spg (salles promotion promotion girl), maka dalam pemilihan spg spg akan terjadi diskriminasi karena perusahaan akan mencari perempuan yang cantik dan berpenampilan menarik , sedangkan perempuan yang kurang cantik tidak akan diterima oleh perusahaan.Dan sebuah perusahaan juga dalam penerimaan upah pekerjaan biasanya juga terjadi diskriminasi terhadap perempuan, dimana karyawan laki-laki biasanya mendapatkan gaji lebih besar dbandingkan perempuan dan jabatan laki-laki dalam suatu perusahaan biasanya lebih tinggi dari perempuan karena laki-laki diberi peluang lebih untuk berkembang naik jabatan, sedangkan perempuan susah untuk naik jabatan. Pembahasan Menurut saya diskriminasi terhadap perempuan merupakan tindakan yang sebenarnya tidak diperbolehkan dilakukan oleh perusahaan. Seharusnya perusahaan tidak membeda-bedakan karyawannya dan juga pada saat proses penerimaan karyawan. Perusahaan seharusnya memilih karyawan atau menerima karyawan yang mempunyai skill dan kemampuan yang bagus. Dalam melakukan pendiskriminasian pendiskriminasian perusahaan biasanya memakai alasan alasan yaitu kebutuhan terhadap karyawan yang seperti itu yang dibutuhkan perusahaan itu sendiri . Faktanya memang banyak kasus seperti ini terjadi salah satunya kasus seperti di atas , dalam perusahaan rokok malboro mungkin melihat orang hanya dari penampilnnya saja. Mungkin saja dalam diskriminasi perusahaan ini telah mengabaikan orang yang mempunyai talenta ada kemampuan memasarkan produk lebih bagus.Selain itu laki-laki biasanya mendapatkan gaji lebih besar dan lebih mudah dalam naik jabatan dibanding perempuan.Beberapa perempuan di bali mengatakan, mereka sering mengalami tindakan diskriminasi seperti ini, banyak perusahaan yang mementingkan kecantikan seseorang dan lebih mementingkan lakilaki dari pada perempuan. Dugaan saya perusahaan diatas hanya ingin memperoleh hasil yang maksimal dengan cara apapun walaupun cara yang dilakukannya salah. Perusahaan ini telah melanggar hak asasi manusia, karena seharusnya manusia mempunyai derajatnya yang sama.Cara mengatasi agar diskriminasi diskriminasi terhadap perempuan tidak terjadi lagi yaitu setiap orang harus mempunyai rasa saling menghargai terhadap orang lain, harus adanya perlindungan hak-hak bagi perempuan dalam pekerjaan, setiap perusahaan harus menyadari tentang kesamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan dalam sebuah pekerjaan, dengan itu akan dapat mengurangi kasus seperti ini. Dalam hal ini diskriminasi pekerjaan terhadap perempuan, telah melang gar norma dan aturan etika bisnis, dimana sebuah perusahaan tidak dibolehkan mendiskriminasikan para karyawannya. Dan karena diskriminasi telah menyalahi nilai-nilai moral karena diskriminasi telah membeda-membedakan antara orang yang satu dengan orang o rang yang lainnya .Dalam kasus diatas, berarti be rarti terjadi diskriminasi dalam bentuk sengaja karena perusahaan atau pun yang menyeleksi karyawan tersebut telah menilai sendiri tanpa melihat skill dan kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut dengan aturan yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut dan kebutuhannya juga. Kesimpulannya lebih baik tidak melakukan diskriminasi dalam pekerjaan, dan sebaiknya mengikuti etika bisnis dalam menjalankan suatu perusahaan agar mendapatkan hasil yang maksimal, dan belajar untuk menghargai orang lain dalam sebuah pekerjaan.
Diskriminasi Terhadap Orang Indonesia di Luar Negeri? Saya baca artikel dari Muhammad Armand judulnya „salahkah aku bernama Islam „ dimana Bung Armand merasa didiskriminasi waktu masuk Singapur karena bernama Muhammad. Juga pengalaman sendiri yang beberapa kali ke Hamburg melalui Dubai, dimana penumpang yang memegang Passport Indonesia sebelum masuk ke kapal terbang , sangat teliti dan lama sekali diperiksa ,seakan akan seperti anggota teroris , karena namanya Ahmad atau Muhammad. Di Hamburg , Jerman penumpang asing yang bukan berasal dari Eropa Union , termasuk orang Indonesia yang diperiksa Passport nya bukan karena namanya Ahmad atau Muhammad tetapi Visumnya atau izin tinggalnya. Bahwa Passport Indonesia tampaknya dinegara yang non mayoritas Islam terutama yang dinamakan negara barat pada saat ini memang sangat teliti dan lama sekali diperiksa. Hal ini berhubungan dengan keadaan Indonesia dimana oleh negara barat masih dinilai, bahwa di Indonesia masih banyak radikal Islam yang bisa membahayakan ketentraman negaranya.Walaupun pemerintah Indonesia sudah bertindak keras terhadap teroris Islam di Indonesia. Sebelum kita marah, tersinggung dan mungkin merasa dihina atau didiskriminasi , berusaha dahulu memikirkan sebab sebabnya. Apakah ini berdasarkan penghinaan terhadap umat Islam atau ada sebab sebab lain. Penulis sebagai orang Indonesia yang hidup lebih dari 47 tahun di Jerman yang pernah hidup bersama Pak Habibie di Hamburg sedikit memberikan penilaian pribadi yang berdasarkan pengalaman sendiri dan yang diamati selama ini di Jerman. Di tahun tujuh puluhan ( 1960-1970 ) Jerman dalam tehnik, perekonomian sedang berkembang sekali. Musuh atau yang ditakuti adalah Komunis. Warga negara yang datang dari negara Komunis umpamanya dahulu dari Sovyet Union akan diperiksa dengan teliti dan lama sekali, karena takut di Jerman akan melakukan aksi aksi yang mengacaukan Jerman.Dulu banyak aksi aksi dari pengikut radikal Komunis yang telah membunuh para pemimpin pemerintah Jerman. Sebaliknya warga yang dari mayoritas Islam seperti Turki atau Indonesia bisa masuk ke Jerman tampa Visum.Ratusan ribu umat Islam dari Turki yang masuk ke Jerman pada saat itu disambut dengan sangat baik.Pada saat ini kurang lebih dari 4 juta umat Islam yang tenteram hidup di Jerman. Umpanya penulis yang datang untuk tujuan kuliah di Universitas di Jerman tampa visum bisa masuk ke Jerman.Kalau sudah terdaftar di Universitas maka langsung diberi izin tinggal dan juga diberi izin kerja sebagai mahasiswa. Kalau sudah selesai seperti juga Pak Habibie yang lulus dari Sekolah Tinggi Tehnik Achen dengan Promotion nilai cum laude dirangkul oleh pemerintah Jerman untuk bekerja disana.Penulis pun mengikuti jejak Pak Habibie.Sebagai orang Islam dulu , tak pernah dipersoalkan tentang keagamaan, karena umat agama Islam pada saat itu tidak dinilai sebagai golongan radikal yang membahayakan keamanan Jerman.Tidak ada persoalan sebagai orang Indonesia menjabat jabatan yang cukup tinggi. Dengan adanya aksi aksi Teror yang dilakukan golongan radikal Islam , juga terjadi di Jerman ini menyebabkan penilaian pemerintah Jerman atau masyarakat Jerman pada saat ini berubah yaitu bukan Komunis yang ditakuti tetapi radikal Islam. Apakah ini bisa dimaklumi kalau pemeriksaan umat Islam yang mau masuk ke negara myaoritas non Islam pada saat ini sangat teliti ? Penilaian pribadi tentang Jerman : Keagamaan bagi masyarakat Jerman tidak menjadi pegangan hidup yang diutamakan. Di Passport Jerman tidak tercantum Agama apa yang dipegang. Masyarakat Jerman mengkeririk radikal Islam , tetapi juga mengkeritik Gereja Katolik tentang terjadinya kebejatan moral dalam kegerejaan.
Nama Kelompok : 1. Sri Hardina 2. Engsi Lotari Kelas
: XI IPS 2
Diskriminasi Hukum di Indonesia Saya ingin sedikit bercerita tentang permasalahan hukum di Indonesia. Terutama dalam hal “diskriminasi hukum”. Menurut saya, kenyataan hukum di Indonesia sekarang telah menyimpang dari prinsip hukum “equality before the law”. Bahwa dimana semua orang sama dimata hukum, tidak ada pembedaan dalam menjatuhkan hukuman. Tapi yang kita lihat saat ini, justru bertolak belakang dengan prinsip tersebut. Di Indonesia, masih banyak terjadi diskriminasi hukum. Contohnya, seorang maling ayam yang mencuri karena hanya untuk mempertahankan hidup dia dengan keluarganya, dia dihukum dan harus dipenjara selama waktu yang ditentukan. Padahal seharusnya, ini masalah yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus dilanjutkan proses hukumnya. Karena jelas, ia mencuri ayam orang lain karena ia kelaparan dan tidak punya uang untuk membeli kebutuhan makanan. Ini seharusnya masih bisa ditoleransi. Tetapi beda hal nya dengan korupsi yang dilakukan oleh koruptor-koruptor kelas kakap. Ketika mereka dijadikan tersangka, terlalu banyak kasus-kasus korupsi yang mengulur-ulur waktu untuk dijatuhkannya hukuman bagi si koruptor itu. Lalu, banyak pula kasus koruptor yang dijatuhkan hukuman tidak sesuai dengan apa banyaknya jumlah uang Negara yang sudah ia telan. Terus mereka pun malah masih bisa keluar masuk hotel prodeo itu. Itulah sedikit contoh kasus diskriminasi hukum di Indonesia. Kita banyak tau tentang kasus-kasus ketidakadilan hukum di Indonesia seperti contoh diatas. Lalu SELEMAH inikah tindakan PENEGAK HUKUM di Indonesia? Hukum di Indonesia sudah dinilai negative oleh masyarakat. Tidak tegas, bisa dibeli, tidak bisa menciptakan keadilan. Lalu apa pula tujuan HUKUM sebenarnya yang padahal bertujuan untuk MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT & MENCIPTAKAN KEADILAN??? Ini sangat menyimpang dari prinsip-prinsip hukum. Apakah hukum diciptakan untuk dilanggar? Apakah hukum diciptakan hanya untuk orang-orang yang tidak memiliki uang? Lalu yang memiliki uang bisa dapat membeli “hukum”. Ya, penegak hukum di Indonesia sudah semakin banyak yang sulit dipercaya. Mereka seolah-olah hanya memberi kenikmatan bagi orang-orang yang berduit. Mereka buta bahwa diluar sana banyak orang yang tidak mampu, justru malah dijatuhkan hukuman yang tidak sepantasnya. Lalu dimana HATI & NURANI para penegak hukum Negara ini? Diskriminasi hukum makin merajalela. Tugas kita sebagai penerus bangsa, terutama kawan2 mahasiswa Fakultas Hukum.. marilah kita banyak belajar dari cerita-cerita dan kasus tersebut. Bahwa ketika kita telah diamanatkan untuk menjadi penegak hukum, jadilah penegak hukum yang adil yang tidak membeda-bedakan siapapun! Karena Negara ini akan semakin berantakan ketika kita hanya memikirkan diri sendiri hanya demi sebuah kenikmatan untuk pribadi. Mari pikirkan juga nasib orang-orang disana yang tidak mengerti hukum dan membutuhkan bantuan hukum.
Diskriminasi Malaysia, Pemilih Di Luar Negeri Diabsenkan KUALA LUMPUR, Jaringnews.com - Pengadilan Tinggi Malaysia memutuskan bahwa enam warga Malaysia yang bekerja di Inggris tidak memiliki hak untuk memberikan suara mereka di luar negeri. Keputusan ini disampaikan pihak pengadilan pada Jumat, 6/1. Meskipun janji-janji reformasi pemilu terus dikoarkan pemerintah Malaysia, pada prakteknya pemilu Malaysia penuh kecurangan dan diskriminasi. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak telah bersumpah untuk mengatasi tuntutan reformasi menjelang jajak pendapat yang secara luas akan dilakukan pada tahun ini. Sayangnya, janji reformasi itu tidak menyentuh soal pemilih di luar negeri. Sebuah tuntutan yang saat ini lantang disampaikan yaitu terkait pengikutsertaan warga Malaysia yang ada di luar negeri. Saat ini hanya pegawai pemerintah, personil militer dan para mahasiswa yang dapat memilih di luar negeri. Reformasi pemilu kian buntu tatkala pada Jumat ini Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur menolak aplikasi 6 orang yang tinggal di luar negeri. Ke-6 orang ini tidak dapat memberikan suara mereka di luar negeri. Keputusan pengadilan tinggi di Malaysia ini lantas mendapat reaksi dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari penggerak HAM. "Setiap warga negara Malaysia harus diberikan hak untuk memilih," tegas Detta Samen dari Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia. "Unsur diskriminasi ada di sini (Malaysia)," imbuhnya.
Nama Kelompok : 1. Felyca Zellysta 2. Aan Kelas
: XI IPS 2
15 Kasus Diskriminasi Pendidikan terhadap Anak di Sumut Medan - Kasus-kasus diskriminasi terhadap anak masih terus terjadi, termasuk dalam bidang pendidikan. Di Sumatera Utara (Sumut), setidaknya terdapat 15 kasus diskriminasi terhadap anak di dunia pendidikan.
Direktur Eksekutif Yayasan KKSP (Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak) Muhammad Jailani mengatakan, kasus-kasus diskriminasi dalam bidang pendidikan tersebut, terutama berkenaan dengan penerimaan siswa baru maupun akses untuk bersekolah.
"Di Kota Padang Sidempuan misalnya, ada anak yang ditolak mendaftar di sekolah menengah kejuruan karena cacat kaki. Pihak sekolah menyatakan penolakan tersebut berdasarkan pada SK Walikota," kata Jailani dalam diskusi refleksi Hari Anak Nasional yang berlangsung di Kantor KKSP Jl. Stella III, Medan, Sabtu (23/7/2011).
Menurut Jailani, kondisi ini merupakan pelanggaran pada hak anak dalam pendidikan. Semestinya UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dan juga UU Sistem Pendidikan Nasional menjamin tidak ada diskriminasi dalam pendidikan.
Dalam kasus Sumut, kata Jailani, diskriminasi dalam bidang pendidikan itu tidak saja terjadi terhadap anak-anak cacat, tapi juga terhadap orang miskin yang tidak bisa mengakses pendidikan karena mahalnya biaya. Terlebih untuk mengakses sekolah-sekolah yang mengubah statusnya menjadi Rintisan Sekolah Berstatus Internasional (RSBI).
"Data yang kami miliki menunjukkan adanya pengutipan-pengutipan kepada orang tua dari pihak sekolah, terutama RSBI, yang nilainya sampai jutaan rupiah," ujarnya.
Berbagai persoalan di dunia pendidikan yang terjadi selama ini, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan ujian nasional, diharapkan menjadi bahan refleksi bagi negara, terutama ketika memperingati Hari Anak Nasional (HAN). Apalagi Badan khusus PBB untuk Hak Anak telah mengingatkan dan merekomendasikan pada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan pada anak tanpa diskriminasi.
"Kita berharap hari anak nasional tidak saja dirayakan begitu saja tanpa makna sama sekali. Seharusnya Hari Anak Nasional menjadi momen refleksi bagi pemerintah apakah sudah mematuhi kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak khususnya hak anak atas pendidikan," papar Jailani.
Hentikan Penempatan TKI ke Arab Saudi Dinilai Diskriminatif, Himsataki Gugat Menakertrans
JAKARTA, (PRLM).- Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) melalui tiga pengurusnya menggugat Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Reyna Usman dan Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar, terkait kebijakan penempatan TKI yang melanggar peraturan perundangan dan perlakuan diskriminatif. "Menakertrans melakukan tindakan diskriminasi, karena sejak 1 Agustus 2011 menghentikan sementara pelayanan penempatan TKI ke Arab Saudi dan sampai saat gugatan ini didaftarkan penghentian sementara tersebut tetap berlaku. Di sisi lain Menakertrans melalui Dirjen Binapenta melayani PPTKIS lain menempatkan TKI ke negara yang belum membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah Republik Indonesia," kata Fahmi Bachmid, kuasa hukum Himsataki, di Jakarta, Senin (17/2/2014). Fahmi menyatakan, Dirjen Binapenta dan Menakertrans mengizinkan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) menempatkan TKI tanpa jaminan dan kepastian hukum serta mengizinkan penempatan ke negara yang tidak memiliki perjanjian dengan Indonesia. Fahmi mengatakan, ia mendapat kuasa dari Yunus M Yamani (penggugat I), Rusdi Basalamah (penggugat II) dan Vebry Krisnandharu (Penggugat III). Ketiganya pengurus Himsataki. Yunus dan dua rekannya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap Dirjen Binapenta (tergugat I), Menakertrans (tergugat II), Presiden RI (turut tergugat I), dan DPR RI (turut tergugat II). Dalam surat gugatan tersebut dikatakan, UU No.39 Tahun 2004 Pasal 27 ayat 1 menyatakan; Penempatan TKI ke luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau negara yang punya perlindungan terhadap tenaga kerja asing. Negara yang dimaksud dalam gugatan adalah Taiwan, dimana Indonesia dinilai hingga saat ini belum diakui sebagai negara oleh PBB dan Indonesia juga tidak mempunyai hubungan diplomatik dengannya. Di sisi lain, Menakertrans menghentikan sementara penempatan ke Saudi Arabia yang merugikan para penggugat, PPTKIS dan juga calon TKI. Dampaknya, banyak PPTKIS bangkrut dan banyak calon TKI tidak bisa bekerja, sementara hak untuk hidup dan bekerja serta hak untuk memilih pekerjaan merupakan hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi. Menakertrans dinilai tidak mampu memberikan pekerjaan dan atau menyiapkan lapangan pekerjaan bagi calon TKI yang semula ingin bekerja di Arab Saudi. "Mereka jadi pengangguran, padahal yang bekerja di Saudi Arabia selain mendapatkan gaji juga berkesempatan beribadah di Mekkah dan Madinah. Ini tidak mungkin bisa didapatkan apabila bekerja di egara lain," katanya. Terlebih lagi, pelayanan penempatan calon TKI ke Taiwan yang sampai saat ini status politiknya sebagai negara belum diakui oleh PBB dan Indonesia juga tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Taiwan, maka dengan fakta yang demikian telah terjadi diskriminasi terhadap penggugat dan anggota Himsataki yang lainnya yang ingin menempatkan Calon TKI untuk bekerja ke Arab Saudi. Berkaitan dengan itu, tiga penggugat hanya meminta agar Dirjen Binapenta (tergugat I) dan Menakertrans (tergugat II) secara tanggung renteng dihukum membayar kerugian baik materiil maupun imateriil sebesar Rp 10.000 saja.
Nama Kelompok Kelas
: 1. Fitri Indriyani 2. Ade Fitri : XI IPS 2
Kasus Diskriminasi di Indonesia Telah Tewaskan 10.000 Orang
TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Identitas keberagaman di Indonesia terus diuji dengan beragam
tindakan diskriminasi. Selama 14 tahun setelah reformasi, setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia.
Yayasan Denny JA mencatat, dari jumlah itu paling banyak kekerasan terjadi karena berlatar agama/paham agama sebanyak 65 persen. Sisanya, secara berturut-turut adalah kekerasan etnis (20 persen),
kekerasan
gender
(15
persen),
dan
kekerasan
orientasi
seksual
(lima
persen).
"Semenjak reformasi, diskrimasinasi yang terjadi lebih bersifat priomordial, komunal. Bukan seperti diskriminasi ideologi yang terjadi pada masa Orde Baru," ujar Direktur Yayasan Denny JA, Novriantoni Kahar, Minggu (23/12/2012).
Dari banyaknya kasus diskriminasi yang terjadi, Yayasan Denny JA mendata, setidaknya ada lima kasus terburuk pasca 14 tahun reformasi. Kelima kasus itu dinilai terburuk berdasarkan jumlah korban, lama konflik, luas konflik, kerugian material, dan frekuensi berita.
Setiap variabel diberikan nilai 1-5, kemudian dikalikan bobot masing-masing variabel. Pembobotan skor 50 diberikan kepada variabel jumlah korban, skor 40 untuk lamanya konflik, skor 30 untuk luas konflik, skor 20 untuk kerugian material, dan skor 10 untuk frekuensi berita.
Hasilnya, konflik Ambon berada di posisi teratas dengan nilai 750, kemudian diikuti konflik Sampit (520), kerusuhan Mei 1998 (490), pengungsian Ahmadiyah di Mataram (470), dan konflik Lampung Selatan (330).
"Lima konflik terburuk ini setidaknya telah menghilangkan nyawa 10.000 warga negara Indonesia," ucap Novriantoni.
Konflik Maluku menjadi konflik kekerasan dengan latar agama yang telah menelan korban terbanyak yakni 8.000-9.000 orang meninggal dunia dan telah mengskibstkan kerugian materi 29.000 rumah terbakar, 45 masjid, 47 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintahan, dan empat bank hancur. Rentang konflik yang terjadi juga yang paling lama, yakni sampai empat tahun.
