BUKU SAKU PENGAWASAN KAMPANYE PANWASLU DESA TAHUN 2018.pdf

BUKU SAKU PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 UNTUK PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA

PUSAT INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA (PISDM) BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN JOMBANG Buku Saku Pengawasan Kampanye TAHUN 2018 Panitia Pengawas Kelurahan/Desa | i

Pengarah Udik Masykur, Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang Khudrotun Nafisah, Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang David Budianto, Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang Achmad Zani, Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang Farwis, Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang Penanggung Jawab Distribusi & Sirkulasi: Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jombang

Pengarah Teknis, Kordiv SDM & Organisasi Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Penulis Tim Ahli Divisi SDM Bawaslu Jombang

Desain dan Layout Afaradhita

Diterbitkan dan didistribusikan oleh : BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN JOMBANG

Informasi lebih lanjut hubungi : Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jombang Jalan Raden Wijaya No.55, Jelakombo Jombang 61481 Telp 0321-8494810

Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa|ii

Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa|iii

TENTANG BUKU INI Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga Pusat Informasi SDM Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jombang dapat menyelesaikan Buku Saku Panduan Pengawasan Pemilu Tahun 2019 Untuk Pengawas Desa di Kabupaten Jombang telah dapat diselesaikan. Buku saku ini dapat digunakan sebagai panduan bagi Panitia Pengawas Kecamatan dalam membantu Pengawas Desa bersama jajarannya untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019. Buku ini merupakan rangkuman peraturan KPU RI, Bawaslu RI, KPU Kabupaten Jombang dan materi bimbingan teknis SDM Bawaslu Kabupaten Jombang serta literatur lain yang relevan dalam rangka pengawasan tahapan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu Tahun 2019. Disusun untuk menterjemahkan wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 103, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi Panitia Pengawas Kecamatan khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jombang, 10 Oktober 2018

Khudrotun Nafisah, S.Sos., M.Si Kordiv SDM Bawaslu Kabupaten Jombang

Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa | i

DAFTAR ISI TENTANG BUKU INI ................................................................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................................................................... ii DEFINISI ISTILAH ....................................................................................................................................... iii WILAYAH KERJA KEPENGAWASAN .................................................................................................... vii DASAR HUKUM .......................................................................................................................................... 1 PANWASLU KELURAHAN/DESA ........................................................................................................... 3 JADWAL KERJA PENGAWASAN PEMILU ............................................................................................ 5 PELAKSANAAN KAMPANYE ................................................................................................................... 1 METODE KAMPANYE............................................................................................................................... 3 TATA CARA PENGAWASAN .................................................................................................................. 4 PENGAWASAN CITRA DIRI .................................................................................................................... 7 PENGAWASAN TIM KAMPANYE .......................................................................................................... 8 PENGAWASAN MATERI KAMPANYE................................................................................................... 9 PENGAWASAN KAMPAYE DALAM BENTUK PERTEMUAN TATAP MUKA/ DIALOG/ PERTEMUAN TERBATAS/ RAPAT UMUM/ KEGIATAN LAINNYA ................................................ 10 A. KETENTUAN POKOK.................................................................................................................. 10 B. TATA CARA PENGAWASAN KAMPAYE ............................................................................... 10 C. LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE..................................................................................... 13 PENGAWASAN POLITIK UANG ............................................................................................................ 15 PENGAWASAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE & ALAT PERAGA KAMPANYE (1) ........ 17 PENGAWASAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE & ALAT PERAGA KAMPANYE (2) ....... 19 A. SPESIFIKASI BAHAN & ALAT PERAGA KAMPANYE .......................................................... 19 B. KETENTUAN BALIHO & SPANDUK TAMBAHAN .............................................................. 20 C. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN JOMBANG UNTUK PEMILU TAHUN 2019.................................................................................................. 21 D. JALAN PROTOKOL DI KABUPATEN JOMBANG YANG DILARANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019...................................... 23 E. TAMAN-TAMAN DI KABUPATEN JOMBANG YANG DILARANG UNTUK TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 ............................. 23 F. LOKASI LAIN DI KABUPATEN JOMBANG YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 ........................................................... 24 PENGAWASAN KAMPANYE MEDIA SOSIAL (PKPU 23 pasal 35) .............................................. 26 PENGAWASAN HARI TENANG ........................................................................................................... 27 PENGAWASAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN & DUKUNGAN PEMUNGUTAN SUARA ....... 29 SANKSI PELANGGARAN KAMPANYE ................................................................................................ 32 PENANGANAN PELANGGARAN ........................................................................................................ 34

Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa|ii

DEFINISI ISTILAH Peserta Pemilu adalah Parpol untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kab./kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Paslon yang diusulkan oleh Parpol/Gabungan Parpol untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Paslon Presiden & Wakil Presiden disebut Pasangan Calon adalah Paslon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Parpol/Gabungan Parpol yang telah memenuhi persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu adalah parpol yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih parpol nasional, atau gabungan parpol lokal atau gabungan parpol nasional dan parpol lokal peserta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD yg secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 Paslon Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Paslon bersama-sama dengan Parpol atau Gabungan Parpol yang mengusulkan Paslon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas penghubung peserta pemilu dengan KPU, KPU Prov./KIP Aceh atau KPU/KIP Kab./ Kota yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye, dibentuk oleh Pelaksana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Prov. atau KPU Kab./Kota sesuai dg tingkatannya Organisasi Penyelenggara Kegiatan adalah organisasi yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, didirikan dan dikelola oleh WNI serta tunduk kepada hukum NKRI. Juru Kampanye adalah seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang dibentuk oleh Pelaksana Kampanye. Alat Peraga Kampanye disingkat APK adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa|iii

simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu Bahan Kampanye disingkat BK adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu

Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa|iv

Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa|v

Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa|vi

KEGIATAN PENGAWASAN

TITIK RAWAN

•

•

1. 2. 3. 4. 5.

• • • •

• • •

Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye untuk wilayah provinsi;

BAWASLU PROVINSI Bawaslu Kab/Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye untuk Kab/Kota;

BAWASLU KAB/KOTA Panwascam melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye di wilayah kecamatan;

PANWASCAM

melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye di wilayah desa;

PENGAWAS DESA

Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa | vii

memilih sasaran pengawasan pada materi dan jadwal kampanye, metode kampanye, dan larangan kampanye yang dianggap mempunyai potensi besar terjadinya pelanggaran; meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kampanye kepada penyelenggara dan pihak-pihak terkait lainnya

Besarnya potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan Sulitnya mendapatkan alat bukti terhadap pelanggaran politik uang Sulitnya melakukan penegakan hukum terhadap tim kampanye bayangan yang tidak terdaftar di KPU Sulitnya mendapatkan akses data dan informasi terkait dana kampanye (dari KPU dan Kantor Akuntan Publik) Banyaknya alat peraga kampanye yang masih berserakan di tempat dan waktu yang tidak tepat.

perlakuan adil oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kab/Kota dalam menyusun dan menetapkan jadwal Kampanye; kepatuhan peserta pemilu dan tim kampanye terhadap jadwal Kampanye; perlakuan yang adil dari Pemerintah Daerah dan KPU Provinsi atau Kab/Kota dalam penentuan tempat pemasangan atribut atau alat peraga; kepatuhan peserta pemilu terhadap materi, bentuk kampanye, kampanye melalui media massa yang tidak melanggar; kepatuhan peserta pemilu terhadap ketentuan dana kampanye & larangan berkampanye dalam masa tenang kepatuhan terhadap ketentuan mengenai larangan politik uang dalam pelaksanaan kampanye; kepatuhan terhadap ketentuan larangan penggunaan fasilitas Negara dan netralitas ASN, TNI/POLRI;

Bawaslu melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye untuk seluruh wilayah Indonesia;

PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN

FOKUS PENGAWASAN

BAWASLU

ASPEK

WILAYAH KERJA KEPENGAWASAN

DASAR HUKUM 1.

2.

3.

4. 5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Petunjuk Teknis KPU RI Nomor 946/PP .08-SD/06/KPU/VIII/2018 tentang Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 Perbawaslu No 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas ASN, Anggota dan ANggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Perbawaslu No 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Perbawaslu No 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemiihan Umum Perbawaslu No 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Perbawaslu No 16 Tahun 2018 Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Perbawaslu No. 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa | 1

14. Perbawaslu Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor: 164/HK.03.01Kpt/3517/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Terbuka Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa|2

PANWASLU KELURAHAN/DESA Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa atau yang singkat PANWASLU KELURAHAN/DESA adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan Panitia pengawas pemilu desa dibantu oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS sebagai petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu panwaslu Kelurahan/Desa. PANWASLU KELURAHAN/ DESA bertugas: (Pasal 108, UU Nomor 7 Tahun 2017) a.

mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: 1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; 2. pelaksanaan kampanye; 3. pendistribusian logistik Pemilu; 4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghihrngan suara di setiap TPS; 5. pengumuman hasil penghihrngan suara di setiap TPS; 6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang; ditempelkan di sekretariat PPSI; 7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; 8. pergerakan surat tabulasi pengbitungan suara dari tingkatTPS dan PPK; dan 9. pelaksanaan penghitungan dan pemungu.tan suara ulang, Pemilu lanjutaa, dan Pemilu susulan; b. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa; c. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diahrr dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa; d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perahrari perundang-undangan; e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


PANWASLU KELURAHAN/DESA berwenang: (Pasal 109, UU Nomor 7 Nomor 2017) a.

menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan; b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait ddam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. PANWASLU KELURAHAN/DESA berkewajiban: (Pasal 110, UU Nomor 7 Nomor 2017) a. menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS; c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan ; d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketenhran peraturan perundangundangan


JADWAL KERJA PENGAWASAN PEMILU Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

Secara garis besar jadwal Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 sebagaimana terlampir dalam PKPU itu adalah:

1. Pendaftaran Calon Anggota DPD RI: 2 Juli 2018 – 8 Juli 2018; 2. Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD RI: 21 September 2018 – 23 September 2018; 3. Pengajuan Daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota: 4 Juli 2018 – 17 Juli 2018: 4. Pengumuman DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota: 21 September 2018 – 23 September 2018; 5. Pendaftaran Pasangan Calon Presiden – Calon Wakil Presiden: 4 Agustus 2018 – 10 Agustus 2018; 6. Penetapan dan pengumuman pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden: 20 September 2018; 7. Penetapan nomor urut pasangan calon: 21 September 2018; 8. Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden: 23 September 2018 – 13 April 2019; 9. Masa Tenang: 14 April 2019 – 16 April 2019; 10. Pemungutan dan Penghitungan Suara: 17 April 2019; 11. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional: 25 April – 22 Mei 2019;


12. Peresmian Keanggotaan: a. DPRD Kabupaten/Kota: Juli-Agustus 2019; b. DPRD Provinsi: Juli-Agustus 2019; dan c. DPR dan DPD: Agustus-September 2019;

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Putaran Kedua:

1. 2. 3. 4. 5.

Sosialisasi: 18 Juni 2019 – 3 Agustus 2019; Kampanye Putaran II: 22 Juni 2019 – 3 Agustus 2019; Masa Tentang: 4 Agustus 2019 – 6 Agustus 2019; Pemungutan Suara: 7 Agustus 2019; Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional: 15 Agustus – 1 September 2019; 6. Penetapan hasil Pemilu: 2 September 2019 – 4 Septembe 2019; 7. Penetapan hasil Pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (jika ada sengketa): 17 September 2019 – 23 September 2019; dan 8. Sumpah Janji Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden: 20 Oktober 2019.


PELAKSANAAN KAMPANYE KAMPANYE adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Pelaksanaan kampanye pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Masa kampanye merupakan tahapan pemilu yang panjang, untuk itu penting bagi pengawas pemilu melakukan persiapan dan pelaksaanan pengawasan tahapan kampanye dengan baik. Untuk melaksanakan kampanye setiap peserta kampanye akan dibantu oleh: 1. TIM KAMPANYE adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye. Dokumen pendaftaran tim kampanye meliputi: a. Model K1-TK.NAS, untuk Tim Kampanye tingkat nasional; b. Model K1-TK.PROV, untuk Tim Kampanye tingkat provinsi; c. Model K1-TK.KAB/KOTA, untuk Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota; dan d. Model K1-TK.KEC-DES, untuk Tim Kampanye tingkat kecamatan dan/atau desa atau sebutan lain/kelurahan. 2. PELAKSANA KAMPANYE adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye. 3. JURU KAMPANYE adalah orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang dibentuk oleh Pelaksana Kampanye. 4. ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN adalah organisasi yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia serta tunduk kepada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. KETENTUAN UMUM: JENIS KAMPANYE KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PELAKSANA KAMPANYE 1.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden; 2. Pengurus partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik yang

DOKUMEN   

Model K1-PK.NAS untuk tingkat nasional Model K1-PK.PROV untuk tingkat provinsi Model K1-PK.KAB/KOTA untuk tingkat kabupaten/kota

PESERTA Anggota Masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih

Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa | 1

JENIS KAMPANYE

PELAKSANA KAMPANYE

3. 4.

KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR & DPRD

1.

2.

3. 4.

5.

KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR & DPRD

mengusulkan pasangan calon Orang seorang; Organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh pasangan calon. Pengurus partai politik peserta pemilu anggota DPR/DPRD Prov/DPRD Kab; Calon anggota DPR/DPRD Prov/DPRD Kab; Juru kampanye; Orang seorang; Organisasi penyelenggara kegiatan yg ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR/DPRD Prov/DPRD Kab.

1. Calon Anggota DPD 2. Orang seorang 3. Organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh anggota DPD

DOKUMEN

PESERTA

Formulir pelaksana kampanye anggota DPR dituangkan dalam  Model K2-PK.NAS untuk tingkat nasional  Model K2-PK.PROV untuk tingkat provinsi  Model K2-PK.KAB/KOTA untuk tingkat kabupaten/kota Formulir pelaksana kampanye anggota DPRD Prov dituangkan dalam  Model K3-PK.PROV untuk tingkat provinsi  Model K3-PK.KAB/KOTA untuk tingkat kabupaten/kota Formulir pelaksana kampanye anggota DPRD Kabupaten dituangkan dalam  Model K4-PK.DPRD-KAB/ KOTA

Anggota Masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih

Formulir pelaksana kampanye anggota DPRD Kabupaten dituangkan dalam  Model K5-PK.PROV untuk tingkat provinsi  Model K5-PK.KAB/KOTA untuk tingkat kabupaten/kota Jadwal Kegiatan

Anggota Masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih


METODE KAMPANYE Dalam hal menindaklanjuti hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran, pengawas pemilu tidak boleh terjebak pada dugaan pelanggaran kampanye yang mengharuskan memenuhi unsur akumulatif. Segala bentuk kampanye yang telah memenuhi unsur kampanye dan didalamnya menjadi adanya dugaan pelanggaran, dapat diteruskan menjadi laporan dugaan pelangggaran untuk ditindaklanjuti.

Pertemuan terbatas

Pertemuan tatap muka dan dialog Contoh: Blusukkan Penyampaian Pertemuan visi dan misi dengan Pemberian warga bantuan Deklarasi

METODE KAMPANYE Penyebaran Pemasangan Bahan Alat Peraga Kampanye Kampanye selebaran Banner; (flyer); brosur Baliho; (leaflet); Umbul-umbul; pamflet; Bendera poster; stiker; pakaian; penutup kepala; alat minum/ makan; kalender; kartu nama; pin; dan/atau alat tulis.

Kampaye di media sosial Status; Jingle Video; Pemberita an; Meme

Kegiatan lain Perlombaan Olah raga Gerak jalan Bazar murah, Pentas Seni, Panen Raya, Bazar, Donor Darah, Sepeda Santai, Kendaraan Parpol/ Pribadi

KETENTUAN:    

PELAKSANA KAMPANYE DILARANG MEMBERIKAN HADIAH DENGAN METODE PENGUNDIAN (DOOR PRIZE) PERLOMBAAN MENCAKUP SEMUA JENIS PERLOMBAAN PERLOMBAAN PALING BANYAK DISELENGGARAKAN SEBANYAK 3 KALI SELAMA MASA KAMPANYE PELAKSANA PEMILU DAPAT MEMBERIKAN HADIAH DALAM BENTUK BARANG SEHARGA AKUMULATIF PALING TINGGI 1jt RUPIAH


TATA CARA PENGAWASAN Dalam pengawasan Pemilu proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 oleh PANWASLU KELURAHAN/DESA adalah dengan melakukan pengawasan dengan beberapa metode, yaitu:

PENGAWASAN LANGSUNG Hasil temuan dugaan pelanggaran secara langsung dengan menuangkan didalam FORMULIR MODEL A dan ALAT KERJA PENGAWASAN DALAM BENTUK CEKLIST dengan memastikan tidak adanya pelanggaran didalamnya. Bila terdapat adanya dugaan pelangaran pengawasan pemilu wajib menindaklanjuti untuk dilakukan penindakan dan penanganan pelanggaran. Mendapatkan informasi lengkap pelaksanaan kampanye

Pengawasan langsung dengan membawa form A dan alat kerja pengawasan

Menindaklanjuti bila terjadi dugaan pelangaran

PENGAWASAN PARTISIPATIF PANWASLU DESA perlu mendorong keterlibatan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu, meliputi komunitas hobi, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, kelompok hobi, pengajian, kelompok perempuan, kelompok disabilitas, organisasi profesi (guru, wartawan, dokter, dosen, notaris, pengacara dll), pemilih pemula, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan komponen lain. Untuk itu penting bagi pelaku pengawasan untuk melakukan identifikasi terhadap komponen masyarakat yang potensial agar mendukung kegiatan pengawasan Pemilu di wilayah kerjanya masing-masing.

PENGAWASAN BERBASIS MEDIA SOSIAL PANWASLU DESA bersama PANWASLU KECAMATAN perlu memiliki akun media social untuk membuka ruang informasi dan komunikasi dengan masyarakat untuk memudahkan semua pihak bertanya tentang proses pengawasan PEMILU Tahun 2019, melaporkan temuan dugaan pelanggaran, dan media pendidikan masyarakat tentang pengawasan pemilu. Bentuk dan jenis media social yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram dan Youtube dan lain-lain.


ALAT KERJA FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU NOMOR : … /LHP/PM.00.00/…/2018 I.

II.

III.

IV.

Data Pengawas Pemilihan : a. Tahapan Yang Diawasi b. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan c. Jabatan d. Nomor Surat Perintah Tugas e. Alamat

: Kampanye : ……………………………………………………………… : ……………………………………………………………… : ……………………………………………………………… : ………………………………………………………………

Kegiatan Pengawasan : a. Bentuk b. Tujuan c. Sasaran d. Waktu dan Tempat

: ……………………………………………………………… : ……………………………………………………………… : ……………………………………………………………… : ………………………………………………………………

Uraian Singkat Hasil Pengawasan ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Informasi Dugaan Pelanggaran: 1. Peristiwa : a. Peristiwa : ……………………………………………………………………………………… b. Tempat Kejadian : ……………………………………………………………………………………… c. Waktu Kejadian : ……………………………………………………………………………………… d. Pelaku : ……………………………………………………………………………………… e. Alamat : ……………………………………………………………………………………… 2. Saksi : a. Nama b. Alamat c. Nama d. Alamat

: ……………………………………………………………………………………… : ……………………………………………………………………………………… : ……………………………………………………………………………………… : ………………………………………………………………………………………

3. Alat Bukti : a. …………………………………………………………………………………………………………………………………… b. …………………………………………………………………………………………………………………………………… c. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Barang Bukti : a. …………………………………………………………………………………………………………………………………… Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa|5

b. …………………………………………………………………………………………………………………………………… c. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. Fakta dan Keterangan : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7. Analisa : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Jombang, …………………………..2018 Pelaksana Tugas,

…………………………………………………….


PENGAWASAN CITRA DIRI Ketentuan Surat Edaran BAWASLU Nomor 1571 Tahun 2018 tentang Ketentuan CITRA DIRI dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2019 1) Citra diri dalam kampanye yang dimaksud memuat tanda gambar dan nomor urut peserta pemilu 2) Unsur citra diri berlaku untuk: 

Partai Politik untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut parpol



Calon Anggota DPD memuat foto dan nomor urut calon



Pasangan Calon yang diusulkan oleh Parpol atau Gabungan Parpol untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat foto dan nomor urut Paslon

3) Citra diri yang dimaksud berlaku secara kumulatif untuk metode kampanye melalui iklan media cetak, media elektronik, dan media internet, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 hari sebelum dimulainya masa tenang 4) Citra diri yang dimaksud tidak berlaku untuk metode kampanye penyebaran BK, pemasangan APK, dan media sosial yang dilakukan oleh Peserta Pemilu sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan metode dan jadwal kampanye serta tidak melanggar larangan kampanye yang diatur dalam Pasal 280 dalm UU 7 Tahun 2017 5) Ketentuan larangan bahwa setiap orang yang melakukan kampanye Pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 CATATAN PENTING: Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye DILARANG mengungkapkan citra diri, identitas, ciriciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode (PASAL 25 PKPU No. 33 Tahun 2018): 1. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum; 2. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau 3. media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).


PENGAWASAN TIM KAMPANYE Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.

Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan: NO. 1.

2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

PIHAK YANG DILARANG SANKSI Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim Pidana penjara paling lama 2 tahun agung pada Mahkamah Agung, dan dan denda paling banyak Rp24 juta hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Ketua, wakil ketua dan anggota BPK Pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Pidana penjara paling lama 2 tahun Deputi Gubernur Bank Indonesia dan denda paling banyak Rp24 juta Direksi, komisaris, dewan pengawas dan Pidana penjara paling lama 2 tahun karyawan BUMN/BUMD dan denda paling banyak Rp24 juta Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural Aparatur Sipil Negara (ASN) Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta Anggota TNI dan POLRI Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta Kepala Desa dan Perangkat Desa Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pidana kurungan paling lama 1 tahun (BPD) dan denda paling banyak Rp12 juta WNI yang tidak memiliki hak pilih -


PENGAWASAN MATERI KAMPANYE (Perbawaslu 28 Tahun 2018 pasal 18)

Pengawas pemilu melaksanakan pengawasan untuk memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan dalam kampanye yang diancam sanksi Pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta antara lain:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Mempersoalkan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI Kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu Menghasut dan mengadu domba Mengganggu ketertiban umum Mengancam melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan Merusak dan/atau menghilangkan APK Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan 10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pengawas pemilu memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye disampaikan dengan cara: a. Sopan, yaitu menggunakan Bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum b. Tertib yaitu tidak mengganggu kepentingan umum c. Mendidik yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan Pemilih d. Bijak dan beradab yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau PAsangan Calon lain; dan e. Tidak bersifat provokatif


PENGAWASAN KAMPAYE DALAM BENTUK PERTEMUAN TATAP MUKA/ DIALOG/ PERTEMUAN TERBATAS/ RAPAT UMUM/ KEGIATAN LAINNYA A. KETENTUAN POKOK URAIAN PERTEMUAN TERBATAS PELAKSANA Peserta pemilu TEMPAT 1. Di dalam ruangan 2. Di gedung tertutup

PERTEMUAN TATAP MUKA Peserta pemilu 1. Di dalam ruangan/ gedung tertutup/terbuka 2. Di luar ruangan

PESERTA

1. Jika dilaksanakan dalam ruangan dg jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk yg terdiri dari peserta pendukung dan tamu undangan 2. Jika di luar ruangan (kunjungan ke pasar, tempat tingal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya DIMULAI PUKUL 09.00, BERAKHIR PALING LAMBAT PUKUL 18.00 WAKTU SETEMPAT

WAKTU

1. Maksimal 3.000 orang untuk tingkat nasional 2. Maksimal 2.000 orang untuk tingkat provinsi 3. Maksimal 1.000 orang untuk tingkat kabupaten/kota

B. TATA CARA PENGAWASAN KAMPAYE Pengawasan dalam bentuk pertemuan tatap muka/ dialog/ pertemuan terbatas/ rapat umum/ kegiatan lainya dilakukan dengan: 1. Mendapatkan salinan surat pemberitahuan jadwal kegiatan kampanye 2. Berkoordinasi dengan stakeholder (Aparat Kepolisian) untuk mengetahui aktivitas kegiatan kampanye di wilayah pengawasan anda 3. Melakukan pengawasan secara langsung kesetiap kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan calon/tim sukses/relawan pasangan calon Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa|10

4. Melakukan pencermatan terhadap proses kegiatan kampanye yang sedang berlangsung dan bila jawaban “Ya” menunjukkan adanya temuan pelanggaran, dan diteruskan kedalam dalam alat kerja Form A Hasil pengawasan pelanggaran dalam kampanye diteruskan untuk dilakukan penindakan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan Identitas Pengawas Nama Pengawas No tlp Data Kegiatan Pengawasan Jenis Kegiatan Pertemuan Tatap Muka/Dialog/Pertemuan Terbatas/Rapat Kampanye yang diawasi Umum/Kegiatan lainnya1 Bentuk kegiatan kampanye Waktu

00.00

Hari/tgl/bln Kelurahan Kecamatan Kab/Kota Provinsi No

1

Pertanyaan

1

Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi bahan kampanye yang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden RI?

2

Apakah terdapat bahan kampanye (stiker) yang ditempel di taman?

3

Apakah terdapat bahan kampanye (stiker) yang ditempel di pohon?

4

Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi alat praga yang foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden RI?

5

Apakah terdapat tanda gambar, yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan?

Jawaban Ya

Tidak

Pilih salah satu Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa|11

6

Apakah terdapat simbol-simbol, yang bukan atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan?

7

Apakah terdapat panji yang bukan atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan?

8

Apakah terdapat pataka atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan?

9

Apakah terdapat konvoi kendaraan dalam keberangkatan kegiatan kampanye?

10

Apakah terdapat konvoi kendaraan dalam kepulangan kegiatan kampanye?

11

Apakah terdapat pawai berjalan kaki di jalan raya?

12

Apakah terdapat personil atau petugas kampanye yang membawa senjata api?

13

Apakah terdapat personil atau petugas kampanye yang membawa senjata tajam?

14

Apakah pasangan calon/tim sukses/tim kampanye/tim relawan yang memberikan door prize?

15

Apakah kegiatan kampanye menggunakan fasilitas negara?

16

Apakah kegiatan kampanye mempersoalkan dasar negara Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia?

17

Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi yang mengandung unsur sara (agama, suku, ras dan golongan)?

18

Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi yang mengandung unsur fitnah?

19

Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi yang mengandung unsur menghasut?

20

Apakah kegiatan kampanye melibatkan anak-anak?

21

Apakah kegiatan kampanye mengganggu ketertiban umum?

22

Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi yang mengandung unsur ancaman dengan menggunakan kekerasan pengambilan alih kekuasaan dari pemerintah yang sah?

23

Apakah terdapat pengrusakan alat praga kampanye pasangan calon lain?

24

Apakah kegiatan kampanye menggunakan anggaran negara?

25

Apakah kegiatan kampanye menggunakan dana desa?

26

Apakah kegiatan kampanye dilaksanakan diatas jam 18.00?

27

Apakah kegiatan kampanye dilaksanakan tempat ibadah?

28

Apakah kegiatan kampanye dilaksanakan di tempat pendidikan? Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa|12

29

Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif) pejabat BUMN?

30

Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif) pejabat BUMD?

31

Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif) aparatur sipil negara?

32

Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif) kepala desa?

33

Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif) perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan?

34

Apakah kegiatan kampanye dilaksanakan di luar jadwal?

Terhadap proses kegiatan kampanye yang sedang berlangsung dan bila

URAIKAN

Jawaban “Ya” menunjukkan adanya temuan pelanggaran. TINDAK LANJUT

C. LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE Sesuai dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG Nomor: 164 /HK.03.01-Kpt/3517/KPU-Kab/1X/2018 Tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Terbuka Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. DAFTAR LOKASI RAPAT UMUM TERBUKA UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 MELIPUTI: NO

KECAMATAN

LOKASI KAMPANYE

1

BARENG

LAP. DS. TEBEL

2

MOJOAGUNG

LAP. DS. KADEMANGAN

3

WONOSALAM

LAP. DS. WONOSALAM

4

MOJOWARNO

LAP. DS. CATAK GAYAM

5

JOGOROTO

LAP. DS. SUKOSARI

6

SOMOBITO

LAP. DS. SUMOBITO

7

PETERONGAN

LAP. DS. TUGUSUMBERJO

8

KESAMBEN

LAP. DS. KESAMBEN

9

KABUH

STADION KABUH

10

KUDU

LAP. DS. KUDUBANJAR Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa|13

NO

KECAMATAN

LOKASI KAMPANYE

11

NGUSIKAN

LAP. DS. KEDUNGBOGO

12

PLANDAAN

LAP. DS. KARANG MOJO

13

PLOSO

LAP. BAWANGAN

14

MEGALUH

LAP. DS. MEGALUH

15

TEMBELANG

LAP. DS. TAMPINGMOJO

16

DIWEK

LAP. DS PANDANWANGI

17

JOMBANG

ALOON-ALOON JOMBANG

18

BANDAR KM

LAP. DS. PUCANGSIMO

19

PERAK

LAP. DS. SEMBUNG

20

GUDO

LAP. DS. BLIMBING

21

NGORO

STADION NGORO

Rapat umum dimulai TANGGAL 24 MARET SAMPAI 13 APRIL 2019 SELAMA 21 HARI, * PARTAI POLITIK TIM KAMPANYE CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN dan DPD diberi kesempatan satu kali untuk mengadakan rapat umum dengan memberitahukan kepada KPU Kabupaten Jombang dengan TEMBUSAN KE BAWASLU dan POLRES JOMBANG, dengan ketentuan apabila ada partai politik, tim kampanye dan DPD ingin melakukan rapat umum pada hari, tempat dan waktu yang sama KPU Kabupaten Jombang akan mengundi berdasarkan Lokasi Kampanye yang ada.


PENGAWASAN POLITIK UANG Pengawasan Praktik Politik Uang Politik uang adalah memberikan atau menjanjikan uang ataupun barang dari pasangan Calon, Partai politik/Gabungan Partai Politik dan Tim Kampanye kepada pemilih atau penyelenggara pemilihan dalam rangka memenangkan Pemilu dengan cara yang curang. Ada 4 (empat) hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan politik uang. 1) Pertama, vote buying atau membeli suara. 2) Kedua, vote broker atau orang/kelompok orang yang mewakili kandidat untuk membagikan uang/barang. Cara bekerjanya money politics dalam kampanye selalu melibatkan intermediary agent dengan tujuan untuk menghindari jeratan hukum yang ada secara diam-diam. Menurut Wang dan Kurzman (dalam Schaffer 2007: 71) dalam proses perekrutan agen penghubung berlandaskan pada tiga kategori hubungan sosial: a. Keluarga dengan memanfaatkan salah satu pemilih yang berasal dari satu keluarga dengan kandidat bisa keponakan ataupun sepupu untuk menjadi penghubung dalam proses pendistribuan uang kepada keluarganya sendiri ataupun tetangga pemilih. b. Teman yakni memanfaatkan hubungan pertemanan antara kandidat dengan pemilih untuk mendistribusikan uang kepada saudara-saudara pemilih. c. Tetangga yakni memanfaatkan tetangga dimana ia tinggal untuk mendistribusikan uang dari tetangga satu ke tetangga yang lainnya. 3) Ketiga, uang atau barang yang akan dipertukarkan dengan suara. 4) Keempat, pemilih dan penyelenggara pemilihan yang menjadi sasaran politik uang. Pengawas pemilu memastikan Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye tidak menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung untuk (Perbawaslu 28 Pasal 44): a) Tidak menggunakan hak pilihnya b) Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah c) memilih Pasangan Calon tertentu d) memilih Partai Politik tertentu; dan/atau e) memilih calon anggota DPD tertentu


Modus Pelanggaran

Bentuk Pelanggaran

Pemberian uang atau barang secara Pemberian asuransi, pemberian voucher belanja, langsung, dengan disertai ajakan untuk penggunaan fasilitas kredit, penggunaan proyek dana memilih sosial, bantuan sosial keagamaan, bantuan material bangunan, bantuan konsumsi, kegiatan bakti sosial, pembagian sembako dan sejenisnya, pembagian paket belajar siswa, doorprize, santunan balita/lansia, pemberian fasilitas kesenian/olahraga, Beli putus (pembelian tanpa ambil barang) •

Melalui broker suara, jual beli pengaruh (tokoh agama,

Kolektif-kolegial (melalui tim sukses)

tokoh masyarakat, tokoh pemuda, idola/artis, dll.)

Praktik politik uang tidak langsung

•

Menjadikan pemilih sebagai relawan

•

Melalui komunitas hobi, organisasi social kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, kelompok hobi, pengajian, kelompok perempuan, kelompok disabilitas, organisasi profesi (guru, dokter, dosen, notaris, pengacara dll), pemilih pemula Janji fasilitas, pengangkatan ASN, barter jabatan

•

Form Pengawasan Politik Uang No

Modus/Praktik Politik Uang

Pelaku

Penerima

Barang Bukti

Tempat kejadian

Waktu

Kronologis


PENGAWASAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE & ALAT PERAGA KAMPANYE (Bagian 1) BAHAN KAMPANYE Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. ALAT PERAGA KAMPANYE Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Ketentuan umum terkait APK adalah : 1. APK dipasang di titik lokasi yang telah ditentukan. 2. Dalam penentuan titik lokasi pemasangan APK, KPU berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang kemudian ditetapkan dalam:  Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye wilayah provinsi  Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye wilayah kabupaten/kota 3. APK dipasang dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai aturan undang-undang 4. Lokasi yang dilarang dalam pemasangan APK yaitu tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan. 5. APK yang dipasang di tempat milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat Pemasangan 6. APK menjadi tanggungjawab Peserta Pemilu 7. APK harus diturunkan/dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara JENIS DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE Alat Peraga Kampanye (Pasal 32 PKPU 33 Tahun 2018) yang digunakan peserta pemilu meliputi:


Jenis Alat Peraga Baliho, Billboard, atau videotron; Spanduk; dan/atau Umbul-umbul.

Ukuran Maksimal 4mx7m 4mx8m 1,5 m x 7 m 1,15 m x 5 m

Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

KETENTUAN LARANGAN Bahan kampanye yang dimaksud dapat disebarkan pada saat pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan kampanye rapat umum. Untuk stiker dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut: 1. Tempat ibadah termasuk halaman 5. Jalan-jalan protokol 2. Rumah sakit/tempat pelayanan 6. Jalan bebas hambatan kesehatan 7. Sarana dan prasarana publik 8. Taman dan pepohonan 3. Gedung/fasilitas milik pemerintah 4. Lembaga pendidikan (gedung/sekolah) Ketentuan lebih lanjut tentang lokasi penempatan bahan dan alat peraga kampanye akan diatur dalam keputusan KPU Kabupaten/Kota. Bahan dan alat peraga menjadi tanggungjawab Peserta Pemilu. APK harus diturunkan/dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara


PENGAWASAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE & ALAT PERAGA KAMPANYE (Bagian 2) A. SPESIFIKASI BAHAN & ALAT PERAGA KAMPANYE Berdasarkan Petunjuk Teknis KPU RI Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 perihal Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 terdapat spesifikasi bahan dan APK meliputi:


B.

KETENTUAN BALIHO & SPANDUK TAMBAHAN

Berdasarkan SK KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi Kampanye pada Pemilu Tahun 2019. KETENTUAN Bentuk

RINCIAN 1. Baliho 3. Billboard atau videotron 2. Spanduk 4. Umbul-Umbul Desain dan 1. Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Materi 2. Visi, misi dan program Partai Politik 3. Foto Pengurus Partai Politik; dan 4. Foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik Ukuran dan 1. Baliho, berukuran maksimal 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah di Jumlah desa/kelurahan/sebutan lain 2. Spanduk, berukuran maksimal 1,5 m x 7 m, paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain 3. Billboard atau videotron berukuran maksimal 4 m x 8 m, paling banyak 2 (dua) buah di kabupaten/kota 4. Umbul-umbul berukuran 1,15 m x 5 m, dengan tanpa batasan jumlah maksimal. (Aturan lain diatur dalam SK KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota CATATAN: Ketentuan billboard/videotron dan umbul-umbul tambahan sesuai dengan PKPU 33 Tahun 2018


C. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN JOMBANG UNTUK PEMILU TAHUN 2019 Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor: 164 /HK.03.01-Kpt/3517/KPU-Kab/1X/2018 Tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Terbuka Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Lokasi pemasangan alat peraga di Kabupaten jombang meliputi: 1.

Kecamatan Bandar, seluruh Desa di wilayah Kecamatan Bandar kedungmulyo, kecuali tempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). 2. Kecamatan Bareng seluruh Desa di wilayah Kecamatan Bareng, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). 3. Kecamatan Diwek seluruh Desa di wilayah Kecamatan Diwek, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). 4. Kecamatan Gudo seluruh Desa di wilayah Kecamatan Gudo, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). 5. Kecamatan Jogoroto seluruh Desa di wilayah Kecamatan Jogoroto, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). 6. Kecamatan Jombang seluruh Desa di wilayah Kecamatan Jombang, kecuali tempat Yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). 7. Kecamatan Kabuh seluruh Desa di wilayah Kecamatan Kabuh, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). 8. Kecamatan Kesamben seluruh Desa di wilayah Kecamatan Kesamben, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). 9. Kecamatan Kudu seluruh Desa di wilayah Kecamatan Kudu, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). 10. Kecamatan Megaluh seluruh Desa di wilayah Kecamatan Megaluh, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa|21

11. Kecamatan Mojoagung seluruh Desa di wilayah Kecamatan Mojoagung, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). 12. Kecamatan Mojowarno seluruh Desa di wilayah Kecamatan Mojowarno, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). 13. Kecamatan Ngusikan seluruh Desa di wilayah Kecamatan Ngusikan, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). 14. Kecamatan Perak seluruh Desa di wilayah Kecamatan Perak, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). 15. Kecamatan Peterongan seluruh Desa di wilayah Kecamatan Peterongan, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) 16. Kecamatan Plandaan seluruh Desa di wilayah Kecamatan Plandaan, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). 17. Kecamatan Ploso seluruh Desa di wilayah Kecamatan Ploso, kecuali tempat Yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). 18. Kecamatan Sumobito seluruh Desa di wilayah Kecamatan Sumobito, kecuali tempat Yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). 19. Kecamatan Tembelang seluruh Desa di wilayah Kecamatan Tembelang, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). 20. Kecamatan Wonosalam seluruh Desa di wilayah Kecamatan Wonosalam, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).


21. Kecamatan Ngoro seluruh Desa di wilayah Kecamatan Ngoro kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). D. JALAN PROTOKOL DI KABUPATEN JOMBANG YANG DILARANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor: 164 /HK.03.01-Kpt/3517/KPU-Kab/1X/2018 Tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Terbuka Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Lokasi jalan protokol yang dilarang untuk dipasang APK meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. E.

Jalan KH. Wahid Hasyim Jalan Ahmad Yani Jalan Abdurahman Wahid (Gus Dur). Jalan Dr. Soetomo Jalan Bupati Surodiningrat Jalan Patimura

TAMAN-TAMAN DI KABUPATEN JOMBANG YANG DILARANG UNTUK TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor: 164 /HK.03.01-Kpt/3517/KPU-Kab/1X/2018 Tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Terbuka Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Lokasi taman-taman yang dilarang untuk pemasangan APK meliputi: NO

NAMA TAMAN

ALAMAT

1

Taman Kebun Ratu

Keplaksari, Peterongan

2

Taman Kebun Rojo

Jl KH Wahid Hasyim

3

Taman Asean/ Ringin Contong

Jl. KH. Wahid Hasyim

4

Ruang Terbuka Hijau Mojoagung

Mojoagung

5

Taman Mastrip

Kaliwungu, Kec. Jombang,

6

Aloon —Alon Kabupaten Jombang

Jl. Aloon- aloon

7

Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Jombang

Jl. Kusuma Bangsa

8

Taman Tirta Wisata

Jl. Soekarno – Hatta

9

Sendang Made

Desa Made, Kecamatan Kudu Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa|23

F.

10

Taman Kihajar Dewantara

Jalan Dr. Soetomo

11

Kawasan Makam Gus Dur

Tebuireng, Cukir, Diwek

12

Kawasan Makan Mbah Syaid Sulaiman Mojoagung

Betek Mojoagung Jombang

13

Taman/ tugu Monumen Kretarto

Jl Panglima Sudirman

14

Kawasan Candi Arimbi

DS Pulo sari Bareng

15

Ruang Terbuka Hijau Stadion Jombang

Jl Hayam Wuruk

LOKASI LAIN DI KABUPATEN JOMBANG YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor: 164 /HK.03.01-Kpt/3517/KPU-Kab/1X/2018 Tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Terbuka Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Lokasi lain yang terlarang untuk dipasang APK Kampanye meliputi: 1. Gapura keluar / masuk kota dan tugu antara lian a. Gapura perbatasan daerah Tembelang b. Gapura perbatasan daerah Peterongan c. Gapura perbatasan daerah Tunggorono d. Gapura perbatasan daerah Mojoagung e. Tugu Adipura Jombang f. Tugu Jombang Beriman g. Tugu Bambu Runcing Mojoagung h. Tugu Tani Ngoro 2. Fasilitas umum seperti a. Kantor Pemerintahan b. Rumah Sakit c. Puskesmas d. Sekolah e. Bank f. Tempat Ibadah g. Pasar Milik Pemerintah h. Jembatan i. Lampu Pengatur Lalu lintas (traffic light) tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang/tower telepon, pelengkap jalan atau sarana dan prasarana kota lainnya j. Halte Bus/ Angkutan Umum k. Pos Penjagaan Terminal l. Gedung olah Raga Milik Pemerintah Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa|24

3. Tidak diperkenakan dalam memasang dan menempelkan atau memaku reklame, poster, selebaran, spanduk dan sebagainya yang sejenis pada rambu-rambu lalu lintas, penerangan jalan umum, dan pohon di tepi jalan. KETENTUAN LAIN-LAIN 1. Pemasangan baliho maupun spanduk di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut 2. Perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan APK menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu. 3. Apabila terjadi kerusakan pada APK, Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada APK yang rusak dengan jenis, spesifikasi, dan lokasi yang sama. 4. Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.


PENGAWASAN KAMPANYE MEDIA SOSIAL (PKPU 23 Tahun 2018 pasal 35) Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas. Ketentuan seputar kampanye melalui media social dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Peserta pemilu wajib menutup akun media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.


PENGAWASAN HARI TENANG Hari yang tidak diperbolehkan melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun juga. Selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara 1. 2.

Masa Tenang Putaran I: 14 April 2019 – 16 April 2019; Masa tenang Putaran II: Masa Tentang: 4 Agustus 2019 – 6 Agustus 2019;

Dalam melakukan pengawasan hari tenang, dilakukan dengan cara: 1. Berkoodinasi dengan petugas PPS dalam pelaksanaan persiapan pengawasan 2. Bersama dengan PTPS Memastikan petugas KPPS mengumumkan hari, tanggal dan waktu pelaksaan pemungutan suara. 3. Melakukan monitoring dan memantau pendistribusian C6 kepada pemilih dan mencatat jumlah pemilih yang tidak mendapatkan C6 4. Mengawasi pembuatan TPS tepat waktu dan di tempat yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas 5. Mengawasi kedatangan logisitik tepat waktu 6. Mengisi alat kerja pengawasan hari tenang 7. Menuangkan dalam formulir A 8. Melaporkan bila adanya dugaan pelanggaran 9. Melaporkan hasil pengawasan hari tenang secara berjenjang. Nama Pengawas TPS No Tlp No TPS Desa/kelurahan Kecamatan Kab/Kota Provinsi NO PERTANYAAN 1

YA

TIDAK

Apakah KPPS mengumumkan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara serta no nomor/lokasi TPS selambat-lambatnya lima hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara?

Penyampaian surat pemberitahuan kepada pemilih (Formulilr Model C6 KWK) 2

Apakah masih terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT belum mendapat formulir C6 (surat pemberitauan memilih) di wilayah TPS anda, selambatlambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.? Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa|27

3

Jika ya, sebutkan jumlah pemilih yang belum mendapatkan C6 di wilayah TPS anda

Penyiapan TPS 4

Apakah Pembuatan TPS sudah disiapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara?

5

Apakah TPS didirikan didekat rumah atau posko pasangan calon /tim kampanye/relawan pasangan calon?

6

Apakah TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau/diakses, oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia (tempat TPS tidak berbatu, tidak berundak tanahnya, tidak berrumput tebal, tidak berpasir, tidak bertangga dan tidak melompati parit/got)?

Kesiapan Perlengkapan pemungutan suara di TPS 7

Apakah KPPS telah menerima perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta dukungan perlengkapan lainnya dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara?

8

Apakah terdapat kekurangan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara dari daftar dalam tanda terima KPPS dari PPS? Jika Ya, sebutkan

9

Apakah Kotak Suara TPS yang diterima oleh KPPS dalam kondisi terkunci dan tersegel?

Analisis Hasil Pengawasan:


PENGAWASAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN & DUKUNGAN PEMUNGUTAN SUARA 1. Kelengkapan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Pemungutan Suara di Tingkat Kelurahan Tata Cara Pengawasan;

1. PANWASLU KELURAHAN/DESA memastikan PPS menerima perlengkapan dan dukungan pemungutan suara dari PKK tepat waktu, sesuai jumlah, tidak rusak dan tidak kurang.

2. PANWASLU KELURAHAN/DESA memastikan PPS melakukan pendistribusian pemungutan suara kepada KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara 26 Juni 2018. perlengkapan dan dukungan pemungutan suara yang meliputi;

a. Kotak suara yang didalamnya memuat; surat suara yang dimasukan dalam sampul kertas dan disegel, tinta sidik jari, alat dan alas coblos, segel, formulir seri model C beserta lampirannya, lem/perekat, karet, tali pengikat, label, spidol, sampul, kertas, kantong plastik, dan ballpoint, sampul untuk mengirim hasil penghitungan suara ke PPS

b. Luar kotak suara perlengkapan pemungutan suara yang memuat; daftar calon /daftar pasangan calon, Daftar Pemilih Tetap (DPT), tanda pengenal KPPS, saksi, dan petugas pengamanan TPS, buku panduan KPPS, termasuk naskah sumpah/janji, gembok dan anak kunci dalam plastik transparan, alat bantu tunanetra/template, bilik suara, surat pemberitahuan/undangan untuk memberikan suara di TPS.

3. PANWASLU KELURAHAN/DESA melakukan pengawasan disetiap TPS di wilayah untuk memastikan pendistribusian dan kelengkapan perlengkapan dan dukungan pemungutan suara.

4. PANWASLU KELURAHAN/DESA dibantu PTPS (pengawas tempat pemungutan suara) dalam melakukan pengawasan pendistribusiaan perlengkapan dan dukungan pemungutan suara.

5. Melaporkan hasil pengawasan dalam bentuk alat kerja secara berjenjang. 6. Menuangkan dalam formulir A terhadap hasil pengawasan. Nama No tlp Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa|29

Keterlambatan Pendisitribusian Perlengkapan dan Dukungan Pemungutan Suara tingkat PPS dari PPK No

No TPS

Kel/Desa/ Sebutan lainnya

Kecamatan/ Sebutan lainnya

Kab/Kota

Provinsi

Jenis Logistik yg terlam bat

Alasan keterlambatan

Penerimaan Perlengkapan dan Dukungan Pemungutan Suara tingkat PPS dari PPK dalam keadaan rusak No

No TPS



Kab/Kota

Provinsi

Jenis logitik yang rusak

Alasan kerusakan

Jenis logitik yang tidak lengkap / Kurang

Alasan ketidakle ngkapan atau kekurang an

dst Ketidaklengkapan atau Kekurangan Penerimaan Perlengkapan dan Dukungan Pemungutan Suara tingkat PPS dari PPK No

No TPS



Kab/Kota

Provinsi

dst

2. Kelengkapan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Pemungutan Suara di Tingkat TPS Nama No tlp Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Keterlambatan Pendisitribusian Perlengkapan dan Dukungan Pemungutan Suara di TPS


No

No TPS



Kab/Kota

Provin si

Jenis Logistik yg terlamba t

Alasan keterlamba tan

dst Penerimaan Perlengkapan dan Dukungan Pemungutan Suara di TPS dalam keadaan rusak No

No TPS



Kab/Kota

Provinsi

Jenis logitik yang rusak

Alasan kerusaka n

dst Ketidaklengkapan atau Kekurangan Penerimaan Perlengkapan dan Dukungan Pemungutan Suara di TPS No

No TPS



Kab/Kota

Provinsi

Jenis logitik yang tidak lengkap/ Kurang

Alasan ketidakle ngkapan atau kekuran gan

dst


SANKSI PELANGGARAN KAMPANYE NO JENIS PELANGGARAN 1 Parpol yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa kampanye Parpol dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Parpol, dengan metode: a. Pemasangan bendera Parpol Peserta Pemilu dan nomor urutnya b. Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 hari sebelum kegiatan dilaksanakan Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik dengan menggunakan metode: a. penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum b. pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum c. media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut parpol di luar masa kampanye Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut parpol, di luar masa penayangan iklan kampanye selama 21 hari sebelum dimulainya masa tenang 2 Menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagai anggota Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara

SANKSI 1. Peringatan tertulis, 2. Penurunan atau pembersihan BK/APK 3. Penghentian Iklan Kampanye di media cetak, elektronik, dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran

Larangan mengikuti atau menghadiri kegiatan Kampanye. Pemberian sanksi yang dimaksud disampaikan kepada (1) Pelaksana Kampanye, (2) Bawaslu, Bawasprov, Bawaskab./kot, Panwascam, dan PPL


NO JENIS PELANGGARAN 3 Mengganggu ketertiban umum (termasuk sanksi tindak pidana pemilu)

4

5

6

7

Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan (termasuk sanksi tindak pidana pemilu) Pejabat negara, pejabat daerah, ASN, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu Pejabat negara, pejabat daerah, ASN, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, dan ASN lainnya dilarang mengadakan kegiatan (pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada asn dalam unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat) yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang: a. Mencetak dan menyebarkan BK diluar ketentuan b. Mencetak dan memasang APK diluar ketentuan

SANKSI 1. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan 2. Penghentuan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain

Sanksi yang diatur dalam undangundang Pemilu

Sanksi administratif dan penurunan/pembersihan BK atau APK Peserta Pemilu. Dalam melakukan penurunan atau pembersiahan BK atau APK , Bawasprov, Bawaskab./kot, dab atau Panwascam berkoordinasi dengan Satpol PP


PENANGANAN PELANGGARAN Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada pengawas pemilihan tentang dugaan terjadinya pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan terkait Pemilu. Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, atau Peserta Pemilu.

SUMBER DUGAAN PELANGGARAN

TEMUAN

LAPORAN

Penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Panwaslu Kelurahan/Desa diperbolehkan melakukan penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Namun harus terus dikordinasikan dengan pengawas di atasnya, yakni Panwaslu Kecamatan. Laporan dugaan pelanggaraan itu dapat berasal dari laporan atau temuan. Kalau PPL dalam menjalankan tugasnya mendapatkan laporan atau temuan adanya dugaan pelanggaran maka segera berkordinasi dengan Panwaslu Kecamatan untuk segera ditindaklanjuti.





Laporan dugaan pelanggaran pada tahapan pemilihan dapat disampaikan oleh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilu atau peserta pemilihan. Jika yang melaporkan adalah peserta pemilihan maka penyampaian laporan dapat diwakili oleh tim kampanye dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilihan, yang dibuktikan dengan surat kuasa. Laporan tersebut dituangkan dalam formulir model A1 dengan memperhatikan prinsip-prinsip 5W + 1 H: Who / Siapa ? Subjek/Pelaku : siapa yang melakukan, siapa yang mengadakan, siapa yang terlibat, biasanya nama orang atau lembaga. What / Apa ? Peristiwa : melakukan apa, mengadakan apa, bicara apa, What / Acara: Menyelenggarakan apa ? Buku Saku Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Kelurahan/Desa|34

   

Where / Dimana ? Tempat : dimana diadakannya, dimana terjadinya, dimana lokasinya When / Kapan ? Waktu : hari apa, tanggal berapa, jam berapa, berapa lama Why / Kenapa ? Tujuan/latar belakang : mengapa terjadi, untuk apa, apa tujuannya, kenapa diadakan How/Bagaimana ? Detail peristiwa : bagaimana ceritanya, bagaimana kejadiannya, bagaimana

Perlu diketahui, informasi awal yang berupa lisan dapat dicatat oleh pengawas pemilihan. Kemudian Informasi awal dapat berupa: a. Informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan secara langsung di kantor Bawaslu atau pengawas Pemilihan Umum; b. Informasi dugaan pelanggaran melalui telepon resmi pengaduan pengawas Pemilihan; atau c. Informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk surat, pesan singkat melalui telepon, faksimili, surat elektronik, atau di situs resmi pengawas Pemilihan. Hasil Kajian terhadap Laporan dugaan pelanggaran, dikategorikan sebagai: -

Pelanggaran Pemilu;

-

Bukan pelanggaran Pemilu; atau

-

Sengketa Pemilu Hasil kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu dapat berupa:

-

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

-

Pelanggaran Administrasi Pemilu;

-

Tindak Pidana Pemilu;

-

Pelanggaran Hukum lainnya Catatan:  Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.  Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.  Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.  Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Pemilihan Umum.


TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL KAJIAN

DITERUSKAN KEPADA

FORM YANG DIGUNAKAN

LAMPIRAN REKOMENDASI

PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

DKPP

MODEL B.11

Berkas Hasil Penanganan Pelanggaran

TINDAK PIDANA PEMILU

Kepolisian Negara RI Pada Gakkumdu sesuai tingkatannya

MODEL B.12

Berkas Temuan/Laporan dan dokumen hasil penanganan Pelanggaran

PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

SidangPutusan

Model B.13

Berkas Hasil Penanganan Pelanggaran

PELANGGARAN PER UUAN LAINNYA

Instansi atau Pihak yang berwenang

Model B.14

BUKAN PELANGGARAN

JANGKA WAKTU PENERUSAN

Dilakukan paling lama 14 hari sejak Laporan diregistrasi

Dihentikan dan tidak ditindaklanjuti


BUKU SAKU PENGAWASAN KAMPANYE PANWASLU DESA TAHUN 2018.pdf

Recommend Documents