Modul Panwaslu Kelurahan/Desa
PEMILU 2019
Modul Panwaslu Kelurahan/Desa PEMILU 2019
Pengarah : Penanggung Jawab :
Pengarah Teknis
Tim Penyusun :
Editor :
Ilustrasi dan Layout :
Diterbitkan dan Didistribusikan oleh :
BAGIAN SDM DAN TATA USAHA PIMPINAN, BIRO ADMINISTRASI SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU GEDUNG BAWASLU LT 3 Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat 13510 Telp: 021-3905886/3907911 hp://www.bawaslu.go.id
ii
Photo
SAMBUTAN KETUA BAWASLU
Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 memiliki tantangan yang jauh lebih besar bila dibandingkan dibanding kan dengan pemilu sebelumnya. Pemilu 2019 secara teknis, akan diselenggarakan pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu bersamaan ini secara teknis tentu jauh lebih berat bila dibandingkan pemilu yang diselenggarakan secara terpisah. Tantangan pemilu bersamaan ini, dak saja bagi penyelenggara Pemilu di ngkat nasional tetapi juga bagi penyelenggara penyelenggara Pemilu di daerah. Panwaslu Panwaslu Kelurahan/Desa Kelurahan/Desa yang menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu di ngkat Kelurahan/Desa juga menghadapi tantangan yang dak ringan. Panwaslu Kelurahan/desa dak saja berfungsi melakukan pengawasan tetapi juga melakukan melakukan fungsi supervisi terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan dilakukan oleh Pengawas TPS. Panwaslu Kelurahan/Desa dengan kapasitas kelembagaannya dituntut untuk melakukan peranan-peranan strategis baik dalam konteks pencegahan maupun penindakan. Proses-proses pemilu akan ramai terselenggarakan di ngkat kelurahan/ desa mulai dari proses verikasi syarat pencalonan, pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan kampanye, distribusi logisk serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan penghitun gan suara. Proses-proses tersebut kerap kerap menuai persoalan yang dapat mengmenghambat terselenggaranya pemilu yang demokras. Salah satu bagian dari upaya Bawaslu memperkuat peranan Panwaslu Kelurahan/Desa adalah dengan mendorong dilakukan bimbingan teknis secara reguler. Upaya-upaUpaya-upaya penguatan secara berjenjang tersebut perlu dilakukan sehingga pemilu 2019 dapat dihadapi secara baik sehingga harapan agar pemilu berlangsung secara demokras dapat terpenuhi. Modul bagi Panwaslu Kelurahan/Desa ini disiapkan untuk menyambut kehadiran Panwaslu kelurahan/Desa. Tentu secara materi masih sangat sesederhana tetapi akan dilengkapi dengan modul-modul lainnya yang dapat menunjang pelaksanaan tugas panwaslu kelurahan/desa. Semoga modul ini bermanfaat.
Ketua Bawaslu
Abhan
iii
Kata Pengantar Belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, maka dak ada pilihan lain selain Bawaslu harus melakukan upaya-upaya strategis untuk dapat memperkuat peranan Panwaslu yang bersifat ad hoc, termasuk terhadap Panwaslu Kelurahan/Desa. Upaya tersebut dilakukan dengan menyiapkan perangkat pengetahuan serta keterampilan bagi mereka dalam melaksanan tugasnya dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu. Modul ini disusun untuk menyambut kehadiran Panwaslu kelurahan/Desa, setelah diambil sumpah dalam pelankan, dapat dilanjutkan dengan pembekalan berupa pengenalan terhadap dunia pengawas Pemilu. Modul ini disusun untuk mengenalkan secara singkat bagi proses-proses pemilu berlangsung serta aspek-aspek penng pengawasannya. Modul ini terdiri dari beberapa bagian yaitu kepemiluan kepemiluan yaitu terkait dengan bagimana pemilu dilaksanakan, tugas dan fungsi Panwaslu Kelurahan/Desa serta aspek-aspek penng dalam pengawasan pemilu. Modul ini diharapkan dapat membuka cakrawala Pengawasan Pemilu. Yang selanjutnya Panwaslu Kelurahan/Desa dapat secara mandiri atau secara bersama-sama melalui upaya yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu secara berjenjang untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemilu khususnya dari aspek pengawasan Pemilu. Penyampaian materi pembelajaran dalam modul ini dilakukan secara umum melalui ceramah singkat dan tanya jawab dengan batasan-batasan waktu yang ditentukan. Hal ini mengingat posisi modul ini sebagai “Pengantar” bagi modul-modul lainnya yang disiapkan oleh Bawaslu dengan isu dan topik-topik secara khusus. Terima kasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah ikut membantu merealisasikan modul ini. Tentu modul ini, masih banyak kekurangan sehingga kami terbuka terhadap krik dan masukan sehingga kami dapat melakukan penyempurnaan isi modul.
Tim Penyusun
iv
Daftar Isi Sambutan Ketua Bawaslu Pengantar Materi Modul I “Pemilu Dan Penyelenggara Pemilu” ............................................ ................................................................... ............................. ...... A. Perbedaan Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019 ....................................................... B. Tahapan Pemilu 2019 .......................................... ................................................................ ............................................ ............................ ...... C. Penyelenggara Pemilu ...........................…........... ...........................…................................. ............................................ ............................ ......
1 2 2 5 5
Materi Modul II “Panwaslu Kelurahan/Desa”......................................... ............................................................... ............................................. ......................... A. Tugas dan Wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa ................................................. 14 B. Perbedaan Panwaslu Kelurahan/Desa dengan PPS ............................................... 15 Materi Modul III “Pengawasan Pemilu”.......................................... ................................................................ ............................................. ................................. .......... A. Denisi-denisi .......................................... ................................................................ ............................................ ..................................... ............... B. Ruang Lingkup Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa ....................................... ................................................................. ........................ .. C. Bagaimana melakukan pengawasan? ...........................................
19 20 21 22
Materi Modul IV Bagaimana Mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih? ............................................... A. Hak Memilih ......................................... ................................................................ ............................................. ......................................... ................... ................................................................ ............................ ...... B. Proses Pemutakhiran Data Pemilih .......................................... C. Fokus Pengawasan ......................................... ............................................................... ............................................. ................................. ..........
25 26 26 28
Materi Modul V Bagaimana Mengawasi Kampanye?.......................................... ................................................................ ................................. ........... A. Denisi Kampanye ......................................... ............................................................... ............................................. ................................. .......... B. Pelaksana Kampanye Pemilu ........................................... ................................................................. ..................................... ............... C. Materi dan Metode Kampanye ........................................... ................................................................. ................................. ........... ................................................................ ......................................... ................... D. Larangan dalam Kampanye.......................................... E. Teknis pengawasan ............................................ ................................................................... ............................................. ............................ ...... Materi Modul VI “Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara?”............................................. A. Siapakah yang menyelenggarakan Pemungutan Suara?....................................... B. Apa Perbedaan KPPS dengan Pengawas TPS? ...................................................... C. Bagaimana mengawasi penghitungan penghitun gan suara? ......................................................
31 32 32 34 35
38 39 39 40
Materi Modul VII “Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panwaslu Kelurahan/Desa”......................................... 45 A. Besaran dan mekanisme pembayaran honor ....................................................... B. Fasilitasi lainnya dalam pelaksanaan pelaksanaa n tugas .......................................................... v
vi
MODUL I
MODUL I (waktu: 30 menit)
“PEMILU DAN DAN PENYELENGGARA PENYE LENGGARA PEMILU”
Tujuan Instruksional Umum: Dengan mempelajari modul ini diharapkan peserta memahami gambaran singkat Pemilu 2019 dan Penyelenggara Pemilu Tujuan Instruksional Khusus: Setelah mempelajari Modul ini, Peserta dapat mengetahui: a. Perbedaan Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019 dari sisi teknis penyelenggaraan, dan peserta pemilu b. Struktur Bawaslu Pokok Bahasan: a. Pemilihan Umum Tahun 2019 b. Penyelenggara Pemilu Metode dan Alat Peraga: a. Metode Ceramah dan Tanya Tanya Jawab b. Alat yang digunakan Infocus, Laptop, Spidol dan kertas
“PEMILU DAN PENYELENGGARA PEMILU”
1
MODUL I
MODUL 1
RINGKASAN URAIAN “PEMILU DAN PENYELENGGARA PEMILU” PEM ILU”
A. Perbedaan Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019 Pemilu merupakan instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengarkulasikan aspirasi dan kepenngan rakyat1. Melalui Pemilu akan terbentuk pemerintahan sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilu memiliki fungsi vercal dan horizontal. Secara vercal adalah antara rakyat dengan pemerintah dan sebaliknya. Sedangkan secara horizontal adalah antara kelompok dan individu yang ada dalam masyarakat2. Penyelenggaraan Pemilu 2014 bila dibandingkan dengan Pemilu 2019, memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut penng diketahui sehingga dapat dipahami teknis tata kelolanya. Diantara perbedaannya adalah: •
Dasar hukum Pemilu tahun 2014 diatur dalam Undang-Undang (UU) yaitu, UU 15 Tahun Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan Pemilu Tahun 2019, diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 diatur tentang ketentuan Penyelenggara Pemilu, penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
•
Peserta Pemilu Peserta Pemilu untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD adalah Partai Polik. Peserta Pemilu Tahun Tahun 2014 adalah adala h Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, PDIP, Partai Golkar, Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB dan PKPI serta beberapa partai polik lokal Aceh. Sedangkan Pemilu tahun 2019 diiku oleh PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, dan Demokrat dan PBB. Peserta Pemilu untuk Anggota DPD adalah perseorangan. Jumlah anggota DPD untuk masing-masing provinsi sebagaiman telah ditetapkan di dalam UU 7 Tahun 2017. Sedangkan S edangkan Peserta Pemilu untuk Pemilu Presiden Presid en dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai polik peserta Pemilu atau gabungan partai polik.
1 2
2
Ibnu Tricahyo, Tricahyo, Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu nasional dan Lokal, (Malang: In Trans Publising, 2009) Luky Sandra DKK, “Evaluasi Pemilu Legislaf 2014” Pustaka Pelajar, 2016
“PEMILU DAN PENYELENGGARA PEMILU”
MODUL I
•
Jumlah Kursi Dari sisi kursi, terdapat perbedaan jumlah kursi dalam pemilu tersebut. Perbedaannya sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini: No
Jumlah Anggota
Pemilu 2014
2019
560
575
Anggota DPRD Provinsi
35 - 100
35 - 120
Anggota DPRD Kab/Kota
20 - 50
20 - 55
4 (seap provinsi)
4 (seap provinsi)
Anggota DPR
Anggota DPD
•
Sistem Pemilu Sistem Pemilu 2014 dak mengalami perubahan dibandingkan dengan Pemilu 2019. Untuk sistem sistem Pemilu Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD masih menggunakan mengguna kan sistem proporsional terbuka, dimana calon terpilih ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Pemilu anggota DPD masih tetap menggunakan sistem distrik berwakil banyak dalam ar seap daerah/distrik pemilihan diwakili oleh 4 (empat) orang anggota DPD yang dipilih berdasarkan suara terbanyak. Sedangkan pemilu Presiden dan Wakil Presiden terpilih ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak dan memenuhi syarat persebaran.
“PEMILU DAN PENYELENGGARA PEMILU”
3
MODUL I
Namun demikian, penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara serentak dengan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, sehingga konsekuensinya syarat dukungan untuk pencalonan presiden dan wakil presiden dilakukan berdasarkan hasil Pemilu 2014 yang lalu. Dengan ketentuan pencalonannya adalah Partai Polik atau Gabungan Partai Polik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. •
Teknis Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilu 2014, antara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dilakukan secara terpisah dengan Pemilu presiden dan Wakil Presiden. Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dilakukan terlebih dahulu, dan kemudian dilanjutkan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan penyelenggaraa n yang terpisah maka tersedia 4 (empat) Kotak Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yaitu kotak suara DPR, kotak suara untuk calon anggota DPD, kotak suara DPRD Provinsi dan kotak suara DPRD Kab/Kota. Sedangkan untuk Pemilu presiden dan wakil presiden tersedia 1 (satu) Kotak Suara Sedangkan Pemilu tahun 2019, antara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu presiden dan Wakil Presien dilakukan secara bersamaan (pada hari/ tanggal pemungutan suara yang sama). Sehingga jumlah kotak suara yang akan tersedia di TPS sebanyak 5 (lima) Kotak Suara yaitu Kotak Suara DPR, Kotak Suara DPD, Kotak Suara DPRD Provinsi, Kotak Suara DPRD Kab/Kota dan Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden.
B. Tahapan Pemilu 2019 Pemilu 2019 dilakukan secara bersamaan antara Pemilu calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Maka tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 melipu: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
4
perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daar Pemilih; pendaaran dan verikasi Peserta Pemilu; penetapan Peserta Pemilu; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; masa Kampanye Pemilu; Masa Tenang;
“PEMILU DAN PENYELENGGARA PEMILU”
MODUL I
9) pemungutan dan penghitungan suara; 10) penetapan hasil hasil Pemilu; Pemilu; dan 11) pengucapan pengucap an sumpah/janji Presiden dan Wakil Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. C. Penyelenggara Penyelenggara Pemilu Penyelenggara Pemilu terdiri dari 3 (ga) lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kega lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi serta organisasi kelembagaan yang berbeda.
“PEMILU DAN PENYELENGGARA PEMILU”
5
MODUL I
1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Secara umum, KPU berfungsi menyelenggarakan teknis pemilihan umum. KPU didukung oleh sekretariat yang memiliki karakterisk. Struktur kelembagaan KPU sebagaimana tabel dibawah ini: Tabel 01: Kelembagaan KPU No
Jenjang
Lembaga
Jumlah Anggota
Sifat lembaga
7
Tetap
1
Pusat
KPU
2
Provinsi
KPU Prov/KIP Aceh
5 /7
Tetap
3
Kab/Kota
KPU Kab/Kota/KIP Kab/Kota
3/5
Tetap
4
Kecamatan
PP K
3
Ad hoc
5
Desa/Kel
PPS
3
Ad hoc
6
TPS
KPPS
7/
Ad hoc
7
Luar Negeri
PPLN
3/7
Ad hoc
8
TPS LN
KPPS LN
3/7
Ad hoc
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Secara umum, Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan melakukan pengawasan, menyelesaikan sengketa, menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu. Tabel 02: Kelembagaan Bawaslu3 No
3
6
Jenjang
Lembaga
Jumlah anggota
Sifat lembaga
5
Tetap
1
Pusat
Bawaslu
2
Provinsi
Bawaslu Prov/Panwaslih Provinsi Aceh
5/7
Tetap
3
Kab/Kota
Bawaslu Kab/Kota
3/5
Tetap
4
Kecamatan
Panwaslu Kecamatan
3
Ad hoc
5
Desa/Kel
Panwaslu Kel/Desa
1
Ad hoc
6
TPS
Pengawas TPS
1
Ad hoc
7
Luar Negeri
Panwaslu LN
3
Ad hoc
UU 7 Tahun 2017
“PEMILU DAN PENYELENGGARA PEMILU”
MODUL I
Berdasarkan struktur kelembagaan yang demikian serta dengan fungsi sesuai dengan ngkatannya maka dapat digambarkan secara singkat fungsi masingmasing jenjang sebagaimana tabel dibawah ini: Tata Kerja dan Pola Hubungan4 No.
Nama
Wilayah
Fungsi •
•
1
Bawaslu
Nasional
Pembinaan
•
Supervise
• •
2
Porvinsi •
•
•
•
• •
3
Bawaslu Ka Kab/Kota
Kab/kota •
•
• •
4
Panwaslu Kecamatan
•
Kecamatan •
•
4
Fungsi pengawasan dan penindakan serta penyelesaian sengketa
•
•
Bawaslu Provinsi/ Panwaslih Provinsi Aceh
Pembentuk peraturan dan pedoman teknis
Fungsi pengawasan dan penindakan serta penyelesaian sengketa Pembinaan Bawaslu Kab/Kota Koordinasi Koordinasi pelaksanaan funsi penpengawasan oleh Bawaslu Kab/Kota di wilayah provinsi Supervisi pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kab/Kota Koordinasi antar Bawaslu provinsi melalui Bawaslu Pelaporan ke Bawaslu Fungsi pengawasan dan penindakan serta penyelesaian sengketa Pembinaan Panwaslu Kecamatan Supervisi pelaksanaan pengawasan Panwaslu Kecamatan Koordinasi antar Bawaslu Kab/Kota melalui Bawaslu Provinsi Pelaporan ke Bawaslu/Bawaslu Provinsi Fungsi pengawasan Pembinaan Panwaslu Kel/Desa Supervisi pelaksanaan pengawasan Kel/Desa Koordinasi antar Panwaslu Kecamatan melalui Bawaslu Kab/Kota Pelaporan ke Bawaslu Kab/Kota
Perbawaslu SOTK
“PEMILU DAN PENYELENGGARA PEMILU”
7
MODUL I
No.
Nama
Wilayah
Fungsi • •
5
Panwaslu Kel/Desa
Desa/kel
•
•
• •
6
Pengawas TPS
TPS •
Fungsi Pengawasan Supervisi terhadap Pengawas TPS Koordinasi antar Panwaslu Kelurahan/ Desa melalui Panwaslu Kecamatan Pelaporan ke Panwaslu Kecamatan Fungsi pengawasan Konsultasi kepada Panwaslu KelurahKelurah an/Desa Pelaporan ke Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)5 Merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode ek Penyelenggara Pemilu. Kode Ek Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, eka, dan loso yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, ndakan dan/atau ucapan yang patut atau dak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Kode Ek bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh: a. anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS; b. Jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu. Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu. Integritas penyelenggara Integritas penyelenggara pemilu berpedoman pada prinsip: a. jujur maknanya maknanya dalam penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilu, Pemilu, Penyelenggara Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepenngan pribadi, kelompok, atau golongan;
5
8
Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Ek Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
“PEMILU DAN PENYELENGGARA PEMILU”
MODUL I
b. mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepenngan atas perbuatan, ndakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil; c. adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; d. akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Profesionalitas Penyelenggara Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip: hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, a. berkepasan hukum Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu b. aksesibilitas bermakna bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan; terb maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu c. terb melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan; terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu d. terbuka memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik; proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara e. proporsional Pemilu menjaga keseimbangan antara kepenngan pribadi dan kepenngan umum untuk mewujudkan keadilan; profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara f. profesional Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas; g. efekf bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu; esien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu h. esien memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran; umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, i. kepenngan umum Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepenngan umum dengan cara yang aspiraf, aspiraf, akomodaf, akomodaf, dan selekf.
“PEMILU DAN PENYELENGGARA PEMILU”
9
MODUL I
Dalam hal Panwaslu Kelurahan/Desa diduga melakukan pelanggaran kode ek, Bawaslu Kabupaten/Kota akan melakukan verikasi atas dugaan pelanggaran kode ek tersebut. Panwaslu Kelurahan/Desa berhen antar waktu karena: a. meninggal dunia; b. berhalangan berhalan gan tetap sehingga dak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban; atau c. diberhenkan dengan dak hormat. Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhenkan dengan dak hormat apabila: a. dak lagi memenuhi syarat sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode kode ek; c. dak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kewajiban selama 3 (ga) bulan secara berturut-turut berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan ndak pidana Pemilu dan ndak pidana lainnya; atau e. dak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (ga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
10
“PEMILU DAN PENYELENGGARA PEMILU”
MODUL I
“PEMILU DAN PENYELENGGARA PEMILU”
11
MODUL I
12
“PEMILU DAN PENYELENGGARA PEMILU”
MODUL I
“PEMILU DAN PENYELENGGARA PEMILU”
13
MODUL II
MODUL II (waktu: 30 menit)
“PANWASLU KELURAHAN/DESA”
Perbedaan Panwaslu Kelurahan/Desa dengan PPS Tujuan Instruksional Umum: Dengan mempelajari modul ini diharapkan peserta memahami gambaran singkat tentang Panwaslu Kelurahan/desa dari sisi tugas dan wewenang dalam Pemilu. Tujuan Instruksional Khusus: Setelah mempelajari Modul ini, Peserta dapat mengetahui: 1. Tugas dan wewenang wewenang panwaslu kelurahan/desa 2. Perbedaan Panwaslu Panwaslu kelurahan/desa dengan PPS Pokok Bahasan: a. Tugas dan Wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa b. Tugas dan Wewenang PPS c. Metode dan Alat Peraga: a. Metode Ceramah dan Tanya Jawab b. Alat yang digunakan Infocus, Laptop, Spidol dan kertas
14
“Panwaslu Kelurahan/Desa”
MODUL II
MODUL II
Ringkasan Uraian Panwaslu Panwaslu Kelurahan/Desa
A. Apa itu Panwaslu Kelurahan/Desa? Pania Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lainnya. Dalam pemilu-pemilu sebelumnya, pengawasan di kelurahan/ desa diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pengawasan kelurahan/desa dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/desa. Panwaslu Kelurahan/Desa dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai. Panwaslu yang bersifat ad hoc tersebut dibentuk dan diangkat serta diberhenkan oleh Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kel/Desa merupakan bagian dari jajaran Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang berjumlah 1 (satu) orang di seap desa/kelurahan. B. Apa perbedaan Panwaslu Kelurahan/Desa dengan PPS? Pania Pemungutan Suara (PPS) merupakan pania yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di ngkat kelurahan/desa atau nama lain. Panwaslu Kelurahan/Desa dan PPS memiliki tugas, wewenang serta kewajiban yang berbeda. Untuk membedakan antara PPS dan PPL, berikut tugas, wewenang dan kewajiban kedua lembaga tersebut sebagaimana diatur dalam UU 7 Tahun 2017 sebagaimana tabel dibawah ini: No.
Tugas PPS
Tugas Panwaslu Kelurahan/Desa
a. mengumumkan daar pemilih sesementara;
a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penye Penye-lenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/ desa, yang terdiri atas: b. menerima masukan dari masyarakat 1. pelaksanaan pemutakhiran data data tentang daar pemilih sementara pemilih, penetapan daar pemilih sementara, daar pemilih hasil perperc. melakukan perbaikan dan mengmengbaikan, dan daar pemilih tetap; umumkan hasil perbaikan daar 2. pelaksanaan kampanye; pemilih sementara; 3. pendistribusian logisk Pemilu;
“Panwaslu Kelurahan/Desa”
15
MODUL II
No.
Tugas PPS
Tugas Panwaslu Kelurahan/Desa
d. mengumumkan daar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU KabuKabupaten/ Kota melalui PPK;
4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di seap TPS;
e. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di ngkat kelurahan/desa yang telah ditetapditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK; f.
mengumpulkan mengumpul kan hasil penghihrngan penghihrn gan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
g. menyampaikan hasil penghitungan penghitu ngan suara seluruh TPS kepada PPK; h. melakukan evaluasi dan membuat laporan seap tahapan PenyelengPenyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
5. pengumuman hasil penghihrngan suara di seap TPS; 6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang; ditempelkan di sekretariat PPSI; 7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan serkat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; 8. pergerakan surat tabulasi pengbitunpengbitungan suara dari ngkatTPS dan PPK; dan 9. pelaksanaan penghitungan dan pepemungu.tan suara ulang, Pemilu lanjulanju tan, dan Pemilu susulan;
melaksanakan sosialisasi PenyelengPenyeleng - b. mencegah terjadinya prakk polik uang di wilayah kelurahan/desa; garaan Pemilu dan/atau yang berbernetralitas semua pihak kaitan dengan hrgas dan wewenang c. mengawasi netralitas yang dilarang ikut serta dalam kegiatan PPS kepada masyarakat; kampanye sebagaimana diatur dalam j. melaksanakan melaksanakan tugas lain lain yang diberdiberUndang-Undang ini di wilayah ikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU kelurahan/desa; Kabupaten/kota, dan PPK sesuai d. mengelola, memelihara, dan merawat dengan ketentrran peraturan perunperunarsip berdasarkan jadwal retensi arsip dang-undangan; dan sesuai dengan ketentuan perahrari peperundang-undangan; k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perunperun- e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah dang-undangan kelurahan/desa; kelurahan/desa; dan da n f. melaksanakan tugas lain lain sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundangundangan. i.
No
Wewenang PPS a. membentuk KPPS; b. mengangkat Pantarlih; c. menetapkan hasil perbaikan daar pemilih sementara untuk menjadi daar pemilih tetap;
16
“Panwaslu Kelurahan/Desa”
Wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa a. menerima dan menyampaikan lapolaporan mengenai dugaat’r pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
MODUL II
No
Wewenang PPS
Wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa
d. melaksanakan wewenang lain yang b. membantu meminta bahan keteranketerandiberikan oleh KPU, KPU Provinsi, gan yang dibutuhkan kepada pihak KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai terkait dan rangka pencegahan dan dengan ketentuan peraturan perunperunpenindakan pelanggaran Pemilu; dan dang-undangan; dan c. melaksanakan wewenang lain sesuai e. melaksanakan wewenang lain dengan ketentuan peraturan perunperunsesuai dengan ketentuan peraturan dang-undangan perundang-undangan.
Kewajiban PPS
Kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa
a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU a. melakukan pembinaan dan pengapengaKabupaten/Kota, dan PPK dalam wasan terhadap pelaksanaan tugas melakukan pemutakhiran data pemipemipengawas TPS; lih, daar pemilih sementara, daar b. menyampaikan laporan hasil pengapengapemilih hasil perbaikan, dan daar wasan kepada Panwaslu, Kecamatan pemilih tetap; sesuai dengan tahapan Pemilu sccara b. menjaga dan mengamankan keutukeutuperiodik dan/atau berdasarkan kebukebuhan kotak suara setelah penghitunpenghitun tuhan ; gan suara dan setelah kotak suara c. menyampaikan temuan dan laporan disegel; kepada Panwaslu Kecamatan mengemengec. meneruskan kotak suara dari seap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitunpenghitun gan suara dari seap TPS; d. menindaklanju dengan segera temuan dan laporan yang disamdisam paikan oleh Panwaslu Kelurahan/ Desa;
nai dugaan pelanggaran yang dilakudilaku kan oleh PPS dan KPPS yang mengakimengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/ desa; dan d. melaksanakan kewajiban kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perunperundang-undangan
e. membantu PPK dalam menyelengmenyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara; f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perunperundang-undangan; dan g. melaksanakan kewajiban kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perunperundang-undangan.
“Panwaslu Kelurahan/Desa”
17
MODUL II
Tugas, Wewenang serta Kewajiban? Kewajiban? C. Apa yang dimaksud dengan Tugas, Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Wewenang adalah kemampuan yang diperoleh berdasarkan aturan-aturan untuk melakukan ndakan tertentu yang dimaksud untuk menimbulkan akibat tertentu yang mencakup hak dan sekaligus kewajiban1. Hal ini berar kewajiban merupakan suatu keharusan, maka apapun itu jika merupakan “kewajiban” dilaksanakannya, dak boleh dak, apapun alasannya. Dengan demikian, kewajiban berar sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
1
18
Dr. Dr. Lukman Hakim, SH, MH “Filoso Kewenangan Organ Dan Lembaga D aerah”; Setara Press, Malang 2012
“Panwaslu Kelurahan/Desa”
MODUL III
MODUL III (waktu: 30 menit)
“PENGA “PEN GAW WASAN PEMILU” PEMI LU”
Tujuan Instruksional Umum: Dengan mempelajari Modul ini diharapkan peserta memahami gambaran singkat tentang Pengawasan Pemilu. Tujuan Instruksional Khusus: Setelah mempelajari Modul ini, Peserta dapat mengetahui: 1. Denisi pengawasan, pelanggaran pemilu, laporan dan temuan 2. Teknis pengawasan Pemilu Pokok Bahasan: 1. Pengawasan Pemilu, Pelanggaran Pemilu, Pemilu, Laporan dan Temuan 2. Teknis pengawasan Pemilu Metode dan Alat Peraga: a. Metode Ceramah dan Tanya Jawab b. Alat yang digunakan Infocus, Laptop, Spidol dan kertas
“PENGAWASAN PEMILU”
19
MODUL III
MODUL III
Ringkasan Uraian “Pengawasan Pemilu“
A.
Denisi Pengawasan Pemilu Pemilu adalah kegiatan mengama, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Pencegahan Pelanggaran Pelanggaran adalah ndakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu. Penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang melipu temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat buk, klarikasi, pengkajian, dan/ atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk dindaklanju. Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS pada seap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran Laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada seap tahapan Penyelenggaraan Pemilu Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, atau Peserta Pemilu Pelanggaran Pemilu adalah ndakan yang bertentangan, melanggar, atau dak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Pelanggaran Administraf Pemilu adalah pelanggaran pelang garan terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administraf pelaksanaan Pemilu dalam seap tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tindak Pidana Pemilu adalah ndak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan ndak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Pemilihan Umum
20
“PENGAWASAN PEMILU”
MODUL III
Pelanggaran Kode Ek adalah pelanggaran terhadap eka Penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu, atau sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Invesgasi adalah adalah kegiatan Pengawas Pemilu dalam melakukan penelusuran atas informasi awal untuk menemukan periswa dugaan pelanggaran Pemilu
B.
Ruang Lingkup Pengawasan Dalam melaksanakan tugasnya, Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan tahapan yang berlangsung di ngkat desa/kelurahan. Berdasarkan hal tersebut, berikut dibawah ini ruang lingkup tugas pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa. No
Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih
Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD
Ruang Lingkup •
pembentukan Pantarlih
•
pencocokan dan penelian
•
pengumuman DPS
•
Perbaikan DPS
•
Pengumuman DPSHP
•
Penyusunan DPT
•
Pengumuman DPT
•
Anggota DPD: Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan verikasi syarat dukungan
•
Anggota DPR dan DPRD: Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan verikasi persyaratan dalam hal diperdiper intahkan oleh Pengawas Pemilu pada ngkat atas
Kampanye
Distribusi Logisk
•
Pelaksanaan kampanye tatap muka
•
Pemasangan atribut
•
Potensi money polic
Distribusi perlengkapan pemungutan suara dari PPS ke KPPS
“PENGAWASAN PEMILU”
21
MODUL III
Pemungutan dan Penghitungan suara
•
Pembentukan KPPS
•
Pembentukan TPS
•
Distribusi C6
•
•
Rekapitulasi hasil penghitungan Suara
Pelaksanaan pemungutan dan pengpenghitungan suara (mengkoordinasikan Pengawas TPS) Pergerakan kotak suara ke PPK
Pelaksanaan rekapitulasi suara di PPK
C. Bagaimana melakukan Pengawasan? Pengawasan dilakukan dengan secara langsung, invesgasi, penelian dan/atau analisa dokumen. Panwaslu Kelurahan/Desa mencatatkan proses dan hasil pengawasan kedalam Formulir A untuk selanjutnya dilaporkan secara regular ke Panwaslu Kecamatan. Hasil pengawasan dapat berupa temuan atau informasi awal. Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa disupervisi secara langsung oleh Panwaslu Kecamatan. jika terdapat dugaan Pelanggaran Pemilu, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan selanjutnya melakukan proses penanganan. Dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu dalam bentuk informasi lisan, dan/atau informasi tertulis dikategorikan sebagai informasi awal. Secara teknis, Informasi awal disampikan kepada pengawas Pemilu secara langsung di kantor Pengawas Pemilu, melalui telepon resmi pengaduan Pengawas Pemilu, informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk surat, pesan singkat melalui telepon, faksimile, surat elektronik, atau di situs resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Terhadap Informasi awal yang diterima oleh Panwaslu Desa/Kelurahan disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan. Dalam hal Panwaslu Kelurahan/Desa menerima Laporan Dugaan Pelanggaran, Panwaslu Kelurahan/Desa meneruskan laporan Dugaan Pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan untuk diproses dan dindaklanju paling lama 1 (satu) hari sejak laporan diterima. Dalam penanganan pelanggaran, Panwaslu Kelurahan/Desa dapat membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait atas permintaan Pengawas Pemilu diatasnya. Selain Formulir A, Panwaslu Kelurahan/Desa akan dibekali formulir, checklist atau bentuk daar isian lainnya sebagai alat bantu pengawasan untuk seap tahapan Pemilu. 22
“PENGAWASAN PEMILU”
MODUL III
Contoh Formulir A. Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
: ...................... ....
Tanggal
: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,
Formulir Model A
KOP LEMBAGA*
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWASAN PEMILU ___________________ _____________________________ ___________________ ___________________ ____________________ __________________ ________ I. Data Pengawas Pemilu: Nama Pelaksana Tugas Pengawasan : ...............……..………………………………………… Jabatan*
: ...............……..…………………………… ...............……..………………………………………… ……………
Nomor Surat Perintah Tugas
: ............ ...... .........……..……………… ...……..………………………………………… …………………………
Alamat**
: ...............……..…………………………… ...............……..………………………………………… ……………
II. Kegiatan Pengawasan***: 1.
2.
3.
Kegiatan I a. Bentuk
: ...............……..…………………………… ...............……..………………………………………… ……………
b. Tujuan
: ............ ...... .........……..……………… ...……..………………………………………… …………………………
c. Sasaran
: ...............……..…………………………… ...............……..………………………………………… ……………
d. Waktu Dan Tempat
: ............ ...... .........……..……………… ...……..………………………………………… …………………………
Kegiatan II a. Bentuk
: …………………......……………………………………… …………………..... .………………………………………
b. Tujuan
: …………………......……………………………………… …………………..... .………………………………………
c. Sasaran
: …………………......……………………………………… …………………..... .………………………………………
d. Waktu Dan Tempat
: …………………......……………………………………… …………………..... .………………………………………
Kegiatan III a. Bentuk
: …………………......……………………………………… …………………..... .………………………………………
b. Tujuan
: …………………......……………………………………… …………………..... .………………………………………
c. Sasaran
: …………………......……………………………………… …………………..... .………………………………………
d. Waktu Dan Tempat
: …………………......……………………………………… …………………..... .………………………………………
“PENGAWASAN PEMILU”
23
MODUL IV III
III. Informasi Dugaan Pelanggaran****: 1. Periswa a. Periswa
: …………………......………………………………………
b. Tempat Kejadian
: …………………......………………………………………
c. Waktu Kejadian
: …………………......………………………………………
d. Pelaku*****
: …………………......………………………………………
e. Alamat
: …………………......……………………………………… …………………...... ………………………………………
2. Saksi – saksi****** 1. Nama Alamat 2. Nama Alamat 3. Nama Alamat
: …………………......……………… …………………......………………………………… ………………………......................... ……......................... : .…………………......………………… .…………………......………………………………… ……………………........................ ……........................ : …………………......………………… …………………......………………………………… ……………………......................... ……......................... : …………………......………………… …………………......………………………………… ……………………......................... ……......................... : …………………......………………… …………………......………………………………… ……………………......................... ……......................... : …………………......………………… …………………......………………………………… ……………………......................... …….........................
3. Buk-Buk : a. .................................................................................................................. b. .................................................................................................................. c. .................................................................................................................. d. .................................................................................................................. 4. Uraian singkat Dugaan Pelanggaran: ………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………... ………, ............................, 20...….. Pelaksana Tugas, ………………………….. *sesuai dengan nama lembaga. ** *** **** ***** ******
24
“PENGAWASAN PEMILU”
MODUL IV
MODUL IV (waktu: 45 menit)
Pengawasan Pengawasan Pemutakhiran Data Da ta Pemilih
Tujuan Instruksional Umum: Dengan mempelajari Modul ini diharapkan peserta memahami gambaran singkat bagaimana pemutakhiran data pemilih dilakukan serta focus pengawasannya. Tujuan Instruksional Khusus: Setelah mempelajari Modul ini, Peserta mengetahui: a. Proses pemutakhiran data pemilih b. Focus pengawasan pemutakhiran data pemilih Pokok Bahasan: a. Proses pemutakhiran data pemilih b. Focus pengawasan pemutakhiran data pemilih Metode dan Alat Peraga: a. Metode Ceramah dan Tanya Jawab b. Alat yang digunakan Infocus, Laptop, Spidol dan kertas
“Bagaimana mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih?”
25
MODUL IV
MODUL IV
Ringkasan Uraian
“Bagaimana mengawasi mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih?”
A. Siapakah yang memiliki Hak Memilih? Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan pemun gutan suara genap berumur beru mur 17 Tahun Tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin mempunyai hak pilih. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaar sebagai Pemilih. Syarat sebagai Pemilih: 1. Genap berumur 17 Tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin 2. Tidak terganggu jiwa/ingatannya 3. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 4. Berdomisili di wilayah administrave Pemilih yang dibukkan dengan KTP-el, dan 5. Tidak menjadi anggota TNI/Polri B. Bagaimana menyusun Data Pemilih1? Data pemilih dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PantarPantarlih, PPS, dan PPK paling lama 3 (ga) bulan setelah diterimanya DP4. Dalam melakmelak sanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda buk telah terdaar sebagai Pemilih. Pantarlih terdiri atas perangkat kelurahan/ desa, rukun warga, rukun tetangga atau nama lain, dan/atau warga masyarakat yang diangkat dan diberhenkan oleh PPS Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan menyandingkan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelian yang dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS dan Pantarlih Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan Pencocokan dan Penelian (Coklit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara lansung 1
26
Lihat UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
“Bagaimana mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih?”
MODUL IV
Apa kegiatan Coklit? Dalam kegiatan coklit dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1.
Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat karena belum terdaar dalam Daar Pemilih
2.
Memperbaiki data pemilih jika terdapat kekeliriuan
3.
Mencoret pemilih yang telah meninggal
4.
mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
5.
mencoret pemilih karena telah berubah status menjadi anggota TNI atau Polri; Polri;
6.
mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 Tahun dan belum kawin/ menikah pada hari pemungutan suara
7.
mencoret Pemilih yang telah dipaskan dak ada keberadaannya;
8.
Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
9.
Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas
10. mencoret
Pemilih yang berdasarkan KTP-el bukan merupakan penduduk
setempat Daar Pemilih Sementara (DPS) adalah Daar Pemilih yang disusun berdasarkan hasil pemutakhiran data Pemilih dengan ketentuan: •
•
•
Disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga atau nama lain, paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih. Diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masumasukan dan tanggapan masyarakat. Diperbaiki oleh PPS berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan PePeserta Pemilu paling lama 14 (empat belas hari) sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu
Daar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Perbaikan (DPSHP) adalah Daar Pemilih SeSementara yang telah dilakukan perbaikan , dengan ketentuan sebagai berikut: •
•
diumumkan oleh PPS selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu. diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta PemiPemilu paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pengumuman.
“Bagaimana mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih?”
27
MODUL IV
Daar Pemilih Tetap Tetap (DPT) •
•
•
KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPT berdasarkan daar pemilih sementara hasil perbaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhaterhadap daar pemilih sementara hasil perbaikan DPT disusun dengan basis TPS DPT diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari pemungutan suara
Daar Pemilih Tambahan (DPTb) •
•
•
data Pemilih yang telah terdaar dalam daar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih dak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaar Untuk dapat dimasukkan ke dalam daar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan buk kartu tanda penduduk elektronik dan buk yang bersangbersangkutan telah terdaar sebagai Pemilih dalam daar pemilih tetap di TPS asal Diumumkan oleh KPPS pada saat pemungutan suara
C. Apa Fokus Pengawasan Pemutakhairan Pemutakhairan Data Pemilih ? 1. Pelaksanaan pencocokan dan penelian yang dilakukan oleh Pantarlih 2. Penyusunan dan pengumuman daar pemilih sementara 3. Perbaikan dan pengumuman daar pemilih sementara hasil perbaikan 4. Penetapan dan pengumuman daar pemilih tetap dan daar pemilih tambahan 5. Rekapitulasi daar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS. D. Apa hal yang perlu diperhakan saat pengawasan coklit? Panwaslu Kelurahan/Desa perlu mengawasi dan memaskan Pantarlih melakukan hal-hal sebagai berikut:
28
1.
Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat karena belum terdaar dalam Daar Pemilih
2.
Memperbaiki data pemilih jika terdapat kekeliriuan
3.
Mencoret pemilih yang telah meninggal
4.
mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
5.
mencoret pemilih karena telah berubah status menjadi anggota TNI atau Polri;
6.
mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 Tahun dan belum kawin/
“Bagaimana mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih?”
MODUL IV
menikah pada hari pemungutan suara 7.
mencoret Pemilih yang telah dipaskan dak ada keberadaannya;
8.
Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
9.
Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas
10.
mencoret Pemilih yang berdasarkan KTP-el bukan merupakan penduduk setempat
diperhakan pada saat pengawasan penyusunan DPS dan DPSHP? E. Apa yang harus diperhakan Panwaslu kelurahan/desa melakukan pengecekan pengumuman DPS/DPSHP/DPT yang dilakukan oleh PPS dengan mendatangi lokasi/ tempat-tempat pengumuman yang telah ditentukan. Pada kegiatan ini untuk memaskan kepatuhan pelaksanaan pengumuman dan ketepatan waktu pelaksanaan pengumuman. Dalam mengawasi pelaksanaan pengumuman, Panwaslu kel/desa juga melakukan penilaian DPS/DPSHP/DPT. Penilaian dilakukan terhadap kemungkinan masih adanya: •
pemilih yang telah memenuhi syarat tapi belum terdaar
•
kekeliruan data pemilih
•
pemilih yang telah meninggal dunia masih terdaar
•
pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain tapi masih terdaar;
•
pemilih telah berubah status menjadi anggota TNI atau atau Polri ;
•
•
•
Pemilih yang belum genap berumur 17 Tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara tetapi terdaar Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tetapi masih terdaar; dll
Panwaslu Kelurahan/Desa harus menghadiri dan juga mengawasi penyelenggaraan Rapat-rapat Pleno terbuka oleh PPS yang terdiri atas: 1. Rekapitulasi daar perubahan pemilih hasil pemutakhiran ngkat kelurahan/ desa 2. Rekapitulasi daar perubahan pemilih hasil perbaikan DPS ngkat kelurahan/ desa 3. Rekapitulasi daar perubahan pemilih hasil perbaikan DPSHP ngkat kelurahan/ desa
“Bagaimana mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih?”
29
MODUL IV
4. Rekapitulasi daar perubahan pemilih hasil perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran kedua ngkat kelurahan/desa F. Salinan apa saja yang didapatkan Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mengiku pleno? 1. Salinan rekapitulasi daar perubahan pemilih hasil pemutakhiran ngkat kelurahan/desa 2. Salinan rekapitulasi daar perubahan pemilih hasil perbaikan DPS ngkat kelurahan/desa 3. Salinan rekapitulasi daar perubahan pemilih hasil perbaikan DPSHP ngkat kelurahan/desa 4. Salinan rekapitulasi daar perubahan pemilih hasil perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Wakil Presiden Putaran kedua ngkat kelurahan/d kelurahan/desa esa G. Apakah dalam rapat pleno PPS, Panwaslu Kelurahan/Desa dapat memberikan masukan dan tanggapan? Dalam rapat pleno PPS, Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan masukan dan tanggapan dalam hal ditemukan ada kesalahan atau dugaan pelanggaran. Masukan dan tanggapan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa akan diverikasi oleh PPS dengan dokumen yang autenk. H. Bagaimana jika ada Temuan Panwaslu Kelurahan/Desa? Jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota ang gota PPS yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan temuan tersebut kepada PPS
30
“Bagaimana mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih?”
MODUL V
MODUL V (waktu: 45 menit)
Bagaimana Mengawasi Mengawasi Kampanye? Kampanye?
Tujuan Instruksional Umum; Dengan mempelajari modul ini diharapkan peserta memahami gambaran singkat tenten tang Kampanye dan Pengawasan Kampanye Tujuan Instruksional Khusus: Setelah mempelajari modul ini, Peserta dapat mengetahui: a. denisi Kampanye, Bentuk-bentuk Kampanye dan Larangan Dalam Kampanye b. teknis pengawasan Kampanye Pokok Bahasan: a. Kampanye dan Bentuk-bentuk Bentuk-bentuk Kampanye Kampanye serta Larangan Dalam Kampanye b. Teknis pengawasan Pemilu Metode dan Alat Peraga; a. Metode Ceramah dan Tanya Jawab b. Alat yang digunakan Infocus, Laptop, Spidol dan kertas
“Bagaimana Mengawasi Kampan Kampanye?” ye?”
31
MODUL V
MODUL V
“Bagaimana mengawasi mengawasi Kampanye?” Kampanye?”
A. Denisi Kampanye Kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri PePe serta Pemilu. Denisi kampanye dalam UU 7 tahun 2017 ini mengalami perubahan dibandingkan dengan denisi kampanye pada UU Pemilu sebelumnya. Perubahan tersebut berupa perubahan dari syarat kumulaf keterpenuhan unsur menjadi syarat alternaf. ArtArtinya untuk dikategorikan sebagai kegiatan kampanye unsur-unsur kampanye dak harus terpenuhi seluruhnya. Konsekuensinya, dalam penegakan hukum pengawas pemilu memiliki eksibilitas yang lebih nggi dalam menindak dugaan pelanggaran kampanye.
Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan polik masyarakat dan dilakdilaksanakan secara bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan Pemilu 2019, Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Pelaksana Kampanye Pemilu dan m kampanye harus didaarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pendaaran pelaksana Kampanye Pemilu dan m kampanye ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.
B. Pelaksana kampanye Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan diiku oleh peserta kampanye.
32
“Bagaimana Mengawasi Kampan Kampanye?” ye?”
MODUL V
1. Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas:
Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
2. Pelaksana Kampanye Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Beberapa ketentuan terkait pelaksanaan kampanye baik untuk pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemilu anggota DPD. Ketentuan pelaksana kampanye dimaksud sebagaimana tabel dibawah. Tabel 05 : Pelaksana Kampanye No
Pemilu
Pelaksana Kampanye •
Anggota DPR
Pengurus Partai Polik peserta Pemilu DPR Calon anggota DPR
•
Juru Kampanye Pemilu
•
Orang seorang
•
Organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR
“Bagaimana Mengawasi Kampan Kampanye?” ye?”
33
MODUL V
No
Pemilu
Anggota DPRD provinsi
Pelaksana Kampanye •
Pengurus partai polik peserta Pemilu DPRD provinsi
•
calon anggota DPRD provinsi
• • •
•
Anggota DPRD kabupaten/kota
• • • •
Anggota DPD
juru Kampanye Kampanye Pemilu Pemilu orang seorang organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi pengurus partai polik peserta Pemilu DPRD kabupaten/ kota calon anggota DPRD kabupaten/kota juru Kampanye Kampanye Pemilu Pemilu orang seorang organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
•
calon anggota DPD
•
orang seorang
•
organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPD
C. Materi, Metode dan Jadwal Kampanye •
Materi Kampanye
•
Metode Kampanye Kampanye dapat dilakukan dengan metode-metode sebagai berikut: 1. pertemuan terbatas 2. pertemuan tatap muka; 3. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
34
“Bagaimana Mengawasi Kampan Kampanye?” ye?”
MODUL V
4. pemasangan alat peraga di tempat umum; 5. media sosial; 6. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; 7. rapat umum; 8. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan 9. kegiatan lain yang dak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan
Bentuk Kampanye 1. pertemuan terbatas 2. pertemuan tatap muka; 3. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; 4. pemasangan alat peraga di tempat umum; 1. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; 2. rapat umum; Debat Pasangan Calon
•
Waktu Pelaksanaan sejak 3 (ga) hari setelah ditetapkan Daar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang dilaksanakan 5 (lima) kali.
Jadwal Kampanye Dalam penyusunan dan penetapan jadwal kampanye disusun dan ditetapkan oleh KPU sesuai jenjang dan jenis pemilunya . No
Jenis Pemilu
Penetapan
1
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu anggota DPR dan anggota DPD
keputusan KPU
2
Pemilu anggota DPRD provinsi
keputusan KPU Provinsi
3
Pemil emilu u angg anggot ota a DPR DPRD D kab kabup upa aten/k en/kot ota a
keput eputus usa an KPU KPU Ka Kabupa upaten/K en/Kot ota a
“Bagaimana Mengawasi Kampan Kampanye?” ye?”
35
MODUL V
D. Larangan Dalam Kampanye Pelaksana, peserta, dan m Kampanye Pemilu dilarang: 1. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta PemiPemilu yang lain; 4. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; 5. mengganggu keterban umum; 6. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; 7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; 8. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; 9. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan 10. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu. Pelaksana dan m Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: 1. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstusi pada Mahkamah Konstusi; 2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 3. gubernur, depu gubernur senior, dan depu gubernur Bank Indonesia; 4. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah; 5. pejabat negara bukan anggota partai polik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural. 6. aparatur sipil negara; 7. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 8. kepala desa; 9. perangkat desa;
36
“Bagaimana Mengawasi Kampan Kampanye?” ye?”
MODUL V
10. anggota badan permusyawaratan desa; dan 11. Warga Negara Indonesia yang dak memiliki hak memilih. Tindak Pidana Pemilu dalam Kampanye: 1. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain 2. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain 3. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu 4. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan 5. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta KampaKampa nye Pemilu Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupa, wakil bupa, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: •
•
dak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat menjalani cu di luar tanggungan negara.
Larangan Menjanjikan imbalan Selama Masa Tenang, pelaksana, peserta, dan/atau m Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: a. dak menggunakan hak pilihnya; b. memilih Pasangan Calon; c. memilih Partai Polik Peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kabupaten/kota tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu
“Bagaimana Mengawasi Kampan Kampanye?” ye?”
37
MODUL VI V
m T K p P y K l a d i a a P a n a n u e m m n S n g m g g n , g k p g a e K p y a a a a r d t a a e p n e i m n P l n r m l a a i a k e a y y p e m k k e e n d a a s u l u P p a l n P i a k r l e n a y e u n a a e l p e m , a n h m a y a o p k a i s p r o n i e K l l u s u a e a a l n e , e m h / d d n d r e i a a t a s n a n a 2 . r p p y b D a m a p e e e a u a a t n e t n k l l a g u s e k a a u g k l r s c p m a k T a t m u i a u e h m s a n k r a p k k a m l a a u a n K k a m k p u t n p a m a b l e m y r m e e p p p a a d a l a a h a a n n p a n n y a w n p y g y e e n a a g e t , y a e ,
n k p a m a e a t e m l n a u y s l a a r a e p k e u l a h l k a P a e i n n m k a . / s n d i a p l e u n e s d a n a i a n g a a t w a n K a a u g m k s a a t - n
1 . n k P s t y K d m P y b D a e a a a a u a a e e n e P r n m l n l m u m S k l g a l a a a g a d g m m p i a r a a l k n m c e u p u n g a l a h n k n p u e h e k a d g K i e a g u r a n n i a u n y m l a n a / m n g e l d n a P k a n p u t y e e g p a k e s t s b l r a a a e i s k a p b m n a a d a a n u n h n a a i e a w g p l a t y t l u l a a e a k a a t a n l j a a t k n a a u i 2 . k m P e e a p n n a y w d a a a m s P p l u P a S i D . k e a s a n / l a K e p l o u r a a r n h a n
4 . s s K n m e e a y e t e m e l u t a P r j a p u l e a a a h n m n n m y g l P e e i u p P n P e K d e u s n e a m r p i t u t a l u k a t k b m K a e e a n r n m i g p k p e u k i a r - t n u y a
38
3 . P m P m T m P e e e i e K n m l m l a a ; d k K r l d a i a u a s m n a a b n p a e n p g / a t r a a p k i t n e a k k a n a y u n l u e a p t n K P k e y a e s a r a m m n s s e a e p i a t a l u t u e n t j u l u a a y a h e n u n t u k
“Bagaimana Mengawasi Kampan Kampanye?” ye?”
2 . p m a m l a m a e d u m e n n a l n a h l y g a e e y a a p P n a n l o r e a y d k m i n a t i a p d n e n i l e a g m k u l ; a k c u e u k k p k p s i a a d a a u n d n n p a a t b a a e u P n P n k P K e t K m a p d a n e a m i g l r u -
1 . p m P a e a n d n a y w P a a a m s n p l u w a K a i e s k a l u l u n r a K l a h e p a c a o n m r a / D a n e t a k s n e a . -
1 . d m j k m a y a a e a e d r n w n m n i p g P d a g a P a l b e n h e K p p r n ; a a s y t a e k d n P k a a g e a n h k n a u s e p p r r e i t e a t r t i n a l s a u e P k y t e a m s u s a e n j n u t g i a a e t l n l a e u a n h r -
T u g a s P a n w a s l u K e l / D e s a D u g a a n P e l a n g g a r a n
T i n d a k a n P a n w a s l u K e l / D e s a
T i n d a k L a n j u t P P S
E . P e n g a w a s a n
MODUL VI
MODUL VI (waktu: 45 menit)
Pengawasan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Tujuan Instruksional Umum: Dengan mempelajari modul ini diharapkan peserta memahami gambaran singkat tenten tang pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 Tujuan Instruksional Khusus: Setelah mempelajari modul ini, Peserta dapat mengetahui: a. proses pemungutan dan penghitungan suara b. fokus pengawasan pemungutan dan penghitungan penghitun gan suara Pokok Bahasan: a. proses pemungutan dan penghitungan suara b. fokus pengawasan pemungutan dan penghitungan penghitun gan suara Metode dan Alat Peraga; a. Metode Ceramah dan Tanya Jawab b. Alat yang digunakan Infocus, Laptop, Spidol dan kertas
“Bagaimana mengawasi Pemungutan dan Penghitungan Suara?”
39
MODUL VI
MODUL VI
Ringkasan Uraian
“Bagaimana mengawasi mengawasi Pemungutan dan Penghitungan Suara?”
A. Siapakah yang menyelenggarakan Pemungutan Suara? Pelaksanaan pemungutan suara: a. KPPS. b. Disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu. c. Diawasi oleh panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. d. Dipantau oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu, BawasBawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota Untuk melaksanakan pemungutan suara, didukung oleh perlengkapan pemungutan suara. Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas: a. b. c. d. e. f.
kotak suara surat suara nta bilik pemungutan suara segel alat untuk mencoblos pilihan
g. tempat pemungutan suara B. Bagaimana model surat suara? Surat suara masing-masing jenis pemilu sebagaimana tabel dibawah: Tabel: Bentuk Surat Suara No
Pemilu Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
40
Bentuk Surat Suara memuat foto, nama, nomor, urut, dan tanda gambar partai polik dan/atau tanda gambar gabungan partai polik pengusul Pasangan Calon
“Bagaimana mengawasi Pemungutan dan Penghitungan Suara?”
MODUL VI
No
Pemilu
Bentuk Surat Suara
Calon anggota DPR, DPRD provinsi, provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
memuat tanda gambar partai polik, nomor urut partai polik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk seap daerah pemilihan
Calon anggota DPD
memuat pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD untuk seap daerah pemilihan
C. Bagaimana pemberian suara dilakukan? Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: 1. mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan Calon, atau tanda gambar partai polik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk PemiPemi lu Presiden dan Wakil Presiden 2. mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai polik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 3. mencoblos satu kali pada nomor, narna, atau foto calon untuk Pemilu anggoanggota DPD D. Apa Perbedaan KPPS dengan Pengawas TPS? Berikut Berikut adalah perbedaan antara KPPS dengan Pengawas TPS sebagaimana diatur dalam UU 7 Tahun Tahun 2017. No
KP P S Tugas
Pengawas TPS
a. mengumumkan daar pemipemilih tetap di TPS
Pengawas TPS bertugas mengawasi:
b. menyerahkan daar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan PenPengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu dak memiliki saksi, daar pemilih tetap diseratrkan kepada Peserta Pemilu
a. persiapan pemungutan suara; b. pelaksanaan pemungpemungutan suara; c. persiapan penghitungan suara; d. pelaksanaan penghitunpenghitungan suara; dan
“Bagaimana mengawasi Pemungutan dan Penghitungan Suara?”
41
MODUL VI
No
KP P S Tugas
Pengawas TPS
e. pergerakan hasil c. melaksanakan pemungutan penghitungan suara dari dan penghitungan suara di TPS ke PPS TPS d. membuat berita acara pemungutan dan penghitunpenghitungan suara serta membuat serkat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta PemiPemilu, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/ Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perunperundang-undangan f. menyampaikan surat undanundangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daar pemilih tetap ,rrrrt menggunakan hak pilihnya di TPS; g. melaksanakan tugas lain sesesuai dengan ketentuan peraperaturan perundang-undangan. perundang-undangan.
Wewenang
42
a. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU KabupatKabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perunperundang-undangan; dan c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundangundangan
a. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungpemungutan dan penghitungan suara; b. menerima salinan berberita acara dan serfrkat pemungutan dan penghitungan suara; dan
“Bagaimana mengawasi Pemungutan dan Penghitungan Suara?”
MODUL VI
c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundangundangan. Kewajiban
a. menempelkan daar pemilih a. menyampaikan laporan tetap di TPS; hasil pengawasan pemupemungutan dan penghitunpenghitunb. menindaklanju menindaklanju dengan gan suara kepada Pan Pan-segera temuan dan laporan waslu Kecamatan melalui yan! disampaikan oleh saksi, Panwaslu Kelurahan/ Pengawas TPS, Panwaslu Desa; dan Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada b. menyampaikan laporan hari pemungutan suara; hasil pengawasan kepa kepa-da Panwaslu Kecamatan c. menjaga dan mengamankan melalui Panwaslu KeluraKelurakeutuhan kotak suara setelah han/ Desa. penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; d. menyerahkan hasil pengpenghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/ Desa; e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat susuara dan serlikat hasil pengpenghihrngan suara kepada PPK melalui PPS padahariyang sama; f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perunperundang-undangan; g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undanperundang-undangan.
“Bagaimana mengawasi Pemungutan dan Penghitungan Suara?”
43
MODUL VI
Tambahan? E. Bagaimana perlakuan terhadap Pemilih Tambahan? Pemilih Tambahan: Tambahan: Pemilih dengan kondisi tertentu menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain. Akibat perpindahan ini, maka Pemilih akan mendapat jenis dan jumlah jumlah surat surat suara suara sesuai sesuai sesuai sesuai pologi pologi perpindahannya. perpindahannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7 Tahun Tahun 2017, berikut ber ikut disusun model pindah pinda h memilih sebagaimana tabel dibawah ini: No
Model Perpindahan
Surat Suara
1
pindah memilih ke kabupaten/kota lain dadalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya
calon anggota DPR
2
pindah memilih ke kabupaten/kota lain dadalam satu provinsi
calon anggota DPD
3
pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara
Pasangan Calon
4
pindah memilih ke kabupaten/kota lain dadalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya
calon anggota DPRD Provinsi
5
pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihan
calon anggota DPRD KabuKabupaten/Kota
F. Bagaimana mengawasi pemungutan suara? Pemungutan suara dilakukan dengan serangkaian kegiatan, mulai persiapan pemungpemungutan suara, rapat pemungutan suara serta proses pemungutan suara. Seluruh proses tersebut, dipaskan diawasi oleh pengawasan TPS/Panwaslu Kelurahan/Desa. Dalam proses pemungutan suara, Panwaslu Kelurahan/Desa/ Pengawas TPS memmemperhakan secara cermat terhadap kemungkinan: 1. Adanya pemilih yang dak memenuhi syarat mencoblos mencoblos dengan menggunakan meng gunakan surat pemberitahuan orang lain 2. Adanya pemilih menggunakan hak pilih lebih dari sekali 3. Adanya pemilih ikut mencoblos dengan mendaarkan dirinya dengan mengmenggunakan identas kependudukan orang lain (KTP-el) 4. Adanya mobilisasi pemilih di sekitar TPS untuk memilih peserta pemilu terter tentu 5. KPPS dak menandatangani seap surat suara yang akan dipergunakan oleh pemilih untuk memberikan suara
44
“Bagaimana mengawasi Pemungutan dan Penghitungan Suara?”
MODUL VI
Atas hal tersebut diatas, maka Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS: 1. Mengiku proses pemungutan suara 2. Mengawasi pemberian surat suara kepada pemilih untuk memaskan pemilih terdaar sebagai pemilih, jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih serta urat suara yang diberikan kepada pemilih dalam kondisi baik G. Bagaimana mengawasi penghitungan suara? Panwaslu Kelurahan/Desa memperhakan secara cermat: 1. jumlah Pemilih Pemilih yang memberikan memberikan suara suara berdasarkan berdasarkan salinan salinan daar pemilih pemilih tetap 2. jumlah Pemilih Pemilih yang berasal berasal dari TPS lain 3. jumlah surat surat suara yang yang dak terpakai terpakai 4. jumlah surat surat suara yang yang dikernbalikan dikernbalikan oleh oleh Pemilih Pemilih karena rusak rusak atau salah salah dalam cara memberikan suara 5. sisa surat suara cadangan No 1
2
3
Pemilu
Kriteria Sah
Presiden dan Wakil Presiden
Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota
Anggota DPD
a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar parpartai polik, dan/atau tanda gambar gabungan partai polik dalam surat suara a. surat suara ditandatangani oleh kehra KPPS b. tanda coblos pada nomor atau tanda tanda gambar partai polik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD. provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota berada pada kolom yang disediakan a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS b. tanda coblos coblos terdapat terdapat pada 1 (satu) (satu) calon perseorangan.
“Bagaimana mengawasi Pemungutan dan Penghitungan Suara?”
45
MODUL VI
H. Apakah persiapan pemungutan suara perlu diawasi? Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panwaslu kel/desa melakukan pengapengawasan dengan fokus pengawasan: •
•
Distribusi Surat pemberitahuan (formulir Model C6) kepada pemilih Kepatuhan peserta pemilu untuk dak berkampanye pada masa tenang dan kekemungkinan terjadinya mobilisasi pemilih dengan cara polik uang, inmidasi atau lainnya
•
Pengumuman hari, tanggal, tanggal, waktu dan tempat Pemungutan suara
•
Ketersediaan kotak suara serta perlengkapan pemungutan suara lainnya
•
Pembuatan TPS
Berdasarkan focus pengawasan diatas, Panwaslu kel/desa melakukan pengecekan kesiapan pelaksanaan pemungutan suara dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Melakukan koordinasi dengan KPPS/PPS terkait pendistribusian surat pemberitapemberitahuan kepada pemilih (formulir Model C) b. ketersediaan kotak suara beserta perlengkapan perlengkapa n pemungutan suara c. Kondisi kotak kotak suara (kotak suara berada di tempat tempat yang aman serta dalam keadaan utuh dan tersegel) I. Apa hal-hal krusial yang sering terjadi sebelum pemungutan suara? 1) Masih ditemukan alat peraga peserta pemilu dan/atau kegiatan kegiatan kampanye kampanye dadalam bentuk-bentuk lainnya 2) Kondisi kotak suara dan perlengkapannya perlengkapa nnya yang dak utuh 3) Kondisi TPS yang dak bisa menjamin pemilih memberikan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia sesuai serta dak akses bagi penyandang disabilitas 4) Kemungkinan kesengajaan kesengajaan KPPS untuk dak mendistribusikan formulir formulir model C6 kepada pemilih 5) Kemungkinan KPPS tetap mendistribusikan formulir C6 kepada pemilih yang diketahui dak lagi memenuhi syarat
Jika menemukan hal-hal tersebut diatas, Panwaslu kelurahan/ desa segera melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan
46
“Bagaimana mengawasi Pemungutan dan Penghitungan Suara?”
MODUL VII
MODUL ..... (waktu: .... menit)
“Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panwaslu Panwaslu Kelurahan/Desa” Tujuan Instruksional Umum: Dengan mempelajari modul ini diharapkan peserta memahami hak yang diperoleh serta bentuk dungan fasilitasi pelaksanaan tugas Tujuan Instruksional Khusus: Setelah mempelajari Modul ini, Peserta dapat mengetahui: a. Besaran dan mekanisme pembayaran honor b. Fasilitasi lainnya dalam pelaksanaan pelaksanaa n tugas Pokok Bahasan: a. Honor dan mekanisme pembayarannya b. Fasilitasi lainnya dalam pelaksanaan pelaksanaa n tugas Metode dan Alat Peraga: a. Metode Ceramah dan Tanya Jawab b. Alat yang digunakan Infocus, Laptop, Spidol dan kertas
“Hak Dan dukungan pelaksanaan Tugas”
47
BAGIAN SDM DAN TATA USAHA PIMPINAN, BIRO ADMINISTRASI SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU GEDUNG BAWASLU LT 3 Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat 13510 Telp: 021-3905886/3907911 hp://www.bawaslu.go.id