MAKALAH PERBANKAN
" BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) "
(Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Perbankan yang dibimbing oleh
Dr. Sri Kantun, M. Ed dan M. Zulianto S.Pd., M.Pd.)
Disusun Oleh:
Nining Wahyuni
140210301043
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2016
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan Dia mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan dengan baik.
Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas Mata Kuliah Perbankan tentang Bank Perkereditan Rakyat (BPR), yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber. Makalah ini disusun oleh penyusun dengan berbagai rintangan, baik itu yang datang dari diri penysun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan akhirnya makalah ini dapat terselesaikan.
Demikian makalah ini kami buat semoga bermanfaat.
Jember, 28 September 2016
Penyusun
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 1
1.3. Tujuan 2
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 3
2.2. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)............................................................................3
2.3 Fungsi dan Tujuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)..........................................................6
2.4 Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)..............................................................7
2.5 Alokasi Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR)................................................................9
2.6 Ketentuan Kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)................................................9
2.7 Strategi Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)................................................12
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan........................................................................................................................13
3.2. Saran..................................................................................................................................14
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................................15
iii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Manusia dalam kesehariannya yang selalu berinteraksi untuk melakukan kegiatan yang kemudian mereka menggunakan uang dimana sebagai alat tukar. Dimana uang merupakan alat tukar yang sangat kita perlukan untuk mempermudah kita dalama berinteraksi terutamanya pada kegiatan jual beli. Dikarnakan banyaknya Uang yang beredar maka diperlukannya suatu tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat luas (funding) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (lending) untuk berbagai tujuan yang disebut dengan Bank.
Berdirinya BPR Syari'ah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan. Lebih jelasnya keberadaan lembaga keuangan tersebut dipertegas munculnya pemikiran untuk mendirikan bank Syari'ah pada tingkat nasional. Bank Syari'ah yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri tahun 1992. Namun jangkauan BMI terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya di kabupaten, kecamatan, dan desa. Oleh karenanya peran BPR Syari'ah diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah- wilayah tersebut.
1.2. Rumusan Masalah
Apa Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ?
Bagaimana Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ?
Apa Saja Fungsi dan Tujuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ?
Apa Saja Kegiatan atau Usaha yang Dilakukan dan yang Dilarang oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ?
Bagaimana Alokasi Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ?
Apa Saja Ketentuan Kelembagaan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ?
Apa Saja Strategi Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ?
1
1.3. Tujuan
Untuk Mengetahui Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Untuk Mengetahui Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Untuk Mengetahui Fungsi dan Tujuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Untuk Mengetahui Kegiatan atau Usaha yang Dilakukan dan yang Dilarang oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Untuk Mengetahui Alokasi Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Untuk Mengetahui Ketentuan Kelembagaan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Untuk Mengetahui Strategi Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.
Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, makd keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan can keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persya-ratan dan tatacara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2.2 Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Sejarah terbentuknya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berakar sejak jaman penjajahan Belanda, Perkreditan Rakyat di Indonesia dimulai sejak abad 19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat (BKR) dan Lumbung Desa, yang dibangun dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh agar dapat melepaskan diri dari jeratan para lintah darat (rentenir) yang membebankan dengan bunga sangat tinggi.
3
Pada masa Pemerintahan Koloni Belanda, Perkreditan Rakyat dikenal masyarakat dengan istilah Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa, yang saat itu hanya ada di Jawa dan Bali. Th.1929 berdiri badan yang menangani kredit di pedesaan yaitu, Badan Kredit Desa (BKD) yang terdapat di pulau Jawa & Bali, sementara untuk Pengawasan dan Pembinaan, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk Kas Pusat dan Dinas Perkreditan Rakyat, dengan nama lembaga yaitu Instansi Kas Pusat (IKP).
Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah mendorong pendirian bank-bank Pasar yang terutama sangat dikenal karena didirikan dilingkungan pasar dan bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para pedagang pasar. Bank-bank Pasar tersebut kemudian berdasarkan Pakto 1988 dikukuhkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sejak itu BPR di Indonesia tumbuh dengan subur.
Bank-bank yang didirikan antara 1950-1970 didaftarkan sebagai Perseroan Terbatas (PT), CV, KOPERASI, MASKAPAI ANDIL INDONESIA (MAI), YAYASAN, DAN PERKUMPULAN.
Pada masa tersebut berdiri beberapa lembaga keUangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah ; Bank Karya Produksi Desa (BKPD) di Jawa barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat, dan Lembagai Perkreditan Desa (LPD) di Bali.
Pada tangal 27 Oktober 1988 Pemerintah menetapkan kebijakan diregulasi PerBankan yang dikenal sebagai Pakto 88, sebagai kelanjutan dari Pakto 88, Pemerintah mengeluarkan beberapa Paket ketentuan dibidang perbankan yang merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya. Sejalan dengan itu, Pemerintah menyempurnakan UU No.14 Th.1967, .
Tentang pokok-pokok perbankan, dengan mengeluarkan undang-undang No.7 Th.1992 tentang perbankan. Undang-undang tersebut disempurnakan lebih lanjut dalam Undang-undang No.10 th.1998. Dalam undang-undang ini secara tegas ditetapkan bahwa jenis Bank di Indonesia adalah Bank Umum & Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
4
Bank ; Badan Usaha yang menghimpun Dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Bank Umum ; Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ; Bank yang melaksanakn kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Berawal dari rasa keinginan untuk membantu dan mensejaterakan para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat para pelepas uang (rentenir) yang selalu memberikan kredit dengan bunga tinggi,maka dengan itu lembaga perkreditan rakyat mulai didirikan. Sekilas ini dapat dipaparkan runtutan sejarah pendirian BPR di indonesia:
Abad ke-19 : dibentuklah Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, serta Bank Dagang Desa. Pasca kemerdekaan Indonesia: didirikan Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD)
awal 1970an : Kemudian didirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh Pemerintah Daerah.
1988 : Kemudian pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 yaitu (PAKTO 1988) melalui adanya Keputusan Presiden RI No.38 yang telah menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut telah memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha "Bank Perkreditan Rakyat" atau BPR
1992 : Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, BPR telah diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain Bank Umum yang ada di indonesia.
5
PP No.71/1992 Sebagai lembaga Keuangan bukan bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan serta lembaga-lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya yang telah dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan serta tata cara yang telah ditetapkan untuk menjadi BPR dalam jangka waktu hingga dengan 31 Oktober 1997.
Landasan Hukum BPR ialah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan membuat UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas telah disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan segala kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil serta masyarakat di daerah pedesaan pada dasarnya. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah, atau Koperasi.
2.3 Fungsi dan Tujuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Fungsi BPR
Adapun fungsi BPR adalah sebagai berikut :
Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki
akses ke bank umum
Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar ekselarasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat
Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan.
Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan
lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir
6
Tujuan Pendirian BPR
Pendirian BPR memiliki tujuan, yaitu:
Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi
masyarakat pedesaan
Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, pengijon dan pelepas uang
Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sesederhana mungkin sebab yang dilayani adalah orang-orang relatif rendah pendidikannya
Ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil
2.4 Kegiatan Usaha BPR
1. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR
Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito
berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Memberikan kredit.
Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI),seperti
deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada Bank lain.
2. Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan / yang dilarang oleh BPR
Menerima jenis simpanan berupa giro dan ikut serta dalam melakukan lalu lintas pembayaran.
Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pelaku pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia).
Melakukan penyertaan modal.
Melakukan usaha perasuransian.
Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada butir 1
7
Penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon).
a. Kegiatan Usaha BPR
Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari spread effect dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah :
Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Memberikan kredit.
Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.
b. Kegiatan Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan BPR
Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah :
1. Menerima simpanan berupa giro.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern
terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud
dalam usaha BPR.
8
2.5 Alokasi Kredit BPR
Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu :
Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan
kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia
mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
2.6 Ketentuan Kelembagaan
1. Perijinan BPR
Usaha BPR harus mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan undang-undang tersendiri.
Ijin usaha BPR diberikan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
9
2. Bentuk Hukum BPR
Bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah), Koperasi Perseroan Terbatas (berupa saham atas nama), dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3. Kepemilikan BPR
BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah.
BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.
BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.
Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
Merger dan konsolidasi antara BPR, serta akuisisi BPR wajib mendapat ijin Merited Keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan clengan Peraturan Pemerintah.
4. Pembinaan dan Pengawasan BPR
Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi :
Pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang/pengusaha kecil di desa dan di pasar agar tidak terjerat rentenir dan menghimpun dana mayarakat.
Membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan.
Penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
10
Dalam melakukan pengawasan akan terjadi beberapa kesalahan, yaitu :
a. Organisasi dan sistem manajemen, termasuk di dalamnya perencanaan yang dite-tapkan.
b. Kekurangan tenaga trampil dan profesional.
c. Mengalami kesulitan likuiditas.
d. Belum melaksanakan fungsi BPR sebagaimana mestinya (sesuai UU).
5. Pengaturan dan Pembagian Tugas BPR, KUD, dan BRI
a. BPR yang terdapat di daerah pedesaan sebagai pengganti Bank Desa,
kedudukannya ditingkatkan ke kecamatan dan diadakan penggabungan Bank Desa yang ada dan kegiatannya diarahkan kepada layanan kebutuhan kredit kecil untuk pengusaha, pengrajin, pedagang kecil, atau kepada mereka yang tinggal dan berusaha di desa tersebut tetapi tidak atau belum menjadi anggota KUD dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. KUD bekerja sebagai lembaga perkreditan kecil di desa yang memberikan
pinjaman kepada petani, peternak, dan nelayan yang menjadi anggotanya. Dana untuk pemberian kredit berasal dari dana yang dihimpun dari anggota KUD dan kredit yang disalurkan oleh BRI dan BI.
c. BPR yang terdapat di daerah perkotaan adalah Bank Pasar, Bank Pegawai, atau
bank yang sejenis yang melayani kebutuhan kredit pengusaha dan pedagang kecil di pasar dan di kampung. Sumber pembiayaan kredit ini adalah berasal dari dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
BRI melayani langsung kredit yang relatif besar atau kredit yang dipinjamkan kepada pengusaha menengah di pedesaan atau di perkotaan.
11
2.7 Strategi Pengembangan BPR
a. Langkah-langkah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR Syari'ah, bukan saja
produknya tetapi juga sistem yang digunakannya perlu diperhatikan.
b. Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan-
pelatihan mengenai lembaga keuangan syari'ah serta lingkungan yang
mempengaruhinya.
c. Melalui pemetaan potensi dan optimasi ekonomi daerah akan diketahui beberapa besar
kemampuan BPR Syari'ah dan lembaga keuangan syariah yang lain dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada.
12
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyrakat luas (funding) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (lending) untuk berbagai tujuan. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara bank menurut undang-undang ini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menylurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf Hidup Rakyat.
Kegiatan atau usaha yang dilarang bagi BPR adalah :
1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
2. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing
3. Melakukan usaha perasuransian
4. Melakukan penyertaan modal
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan yang ditetapkan di atas.
Perbedaan Bank Umum Dan Bank Perkreditan Rakyat
Perbedaannya juga terlihat dari jumlah min modal yang harus disetor kalau bank
umum minimal nenyetor 3.000.000.000.000 untuk dapat membuka bank umum sedangkan BPR hanya Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi dan Karawang. Menyetor pada angka Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut. Menyetor pada angka. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jadi intinya modal yang diperlukan adalah sebesar 3.000.000.000.000 untuk dapat membuka bank umum, sedangkan untuk BPR hanya sebesar 2.000.000.000 pada daerah istimewa.
13
Bank Umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpana Giro,
simpanan tabungan dan simpanan Deposito; sedangkan Bank Perkreditan Rakyat menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan Tabungan dan simpanan Deposito.
Bank Perkredita Rakyat di larang untuk mengikuti kliring, sedangkan Bank umum
dapat memberikan jasa kliring. Karena Bank Perkreditan Rakyat tidak menerima himpunan dana melalui simpanan Giro maka Bank Perkreditan Rakyat juga tidak menerima jasa kliring.
4. Bank Perkreditan Rakyat di larang melakukan kegiatan valuta asing, sedangkan Bank umum dapat melakukannya.
5. Bank Perkreditan Rakyat di larang melakukan Perasuransian, sedangkan Bank umum
bisa melakukan perasuransian.
3.2 Saran
Kami Menyadari bahwa makalah yang kami buat ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan. Semoga kritik dan saran dari pembaca kami bisa menjadi yang lebih baik dalam penulisan makalah selanjutnya, Terimakasih.
14
DAFTAR PUSTAKA
Manajemen lembaga keuangan: kebijakan moneter dan perbankan, edisi kelima / Siamat,
Dahlan -Jakarta , LP FEUI , 2005
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 6th Ed, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
Bagusprestyle, Perbedaan Bank Umum dan Bank BPR, 2012: http://bagusprostyle.blogspot.com/2012/03/perbedaan-bank-umum-dan-bank.html
http://nofrianus.wordpress.com/2011/02/28/sejarah-singkat-bank-perkreditan-rakyat-bpr/
http://thedemurely.blogspot.co.id/2014/12/bank-perkreditan-rakyat.html
15
