Upaya Penanggulangan Penyelidikan epidemiologis Pemeriksaan Pengobatan Perawatan Isolasi pasien: karantina Pencegahan dan pengebalan Pemusnahan penyebab penyakit Penanganan j…Full description
penyakit menularDescripción completa
Full description
Makalah Penyakit Menular SeksualFull description
Makalah PENYAKIT MENULAR SEKSUALDeskripsi lengkap
satuan acara penyuluhan di ruang 29 RSUD Dr. Saiful Anwar MalangFull description
Panduan Penyakit MenularDeskripsi lengkap
P2M
SAP Penyakit Menular (TBC & Kusta)Deskripsi lengkap
pasien penyakit menularFull description
EPIDEMIOLOGI PENYAKIT TIDAK MENULARFull description
fdfddtfcg
makalah penyakit menularFull description
makalah penyakit menularDeskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
Makalah PENYAKIT MENULAR SEKSUAL
Penyuluhan Penyakit Menular SeksualDeskripsi lengkap
MAKALAH PENYAKIT PENULAR PES
makalah penanggulangan
SSFull description
Company LOGO
LOGO
LOGO
Tengah
menjadi masalah besar dan polemik di dunia Indonesia berpeluang besar dalam perkembangan PM, karena letak geografisnya.
Inti dari surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistematik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk mengambil tindakan
penanggulangan
dilakukan secara terpadu Dan melibatkan semua sektor/ bidang
LOGO
Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Undang-Undang No. 1 Tahun 1962, LN No. 2, TLN No. 2373 Tentang Karantina Laut Undang-Undang No. 2 Tahun 1962, LN No. 3, TLN No. 2374 Tentang Karantina Udara Peraturan Menteri Kesehatan No. 560 Tahun 1989 Tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
LOGO
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1479/Menkes/SK/X/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular Terpadu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Undang-undang no. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
LOGO
KAJIAN WABAH PENYAKIT MENULAR
Wabah
memberikan dampak baik dalam aspek social maupun ekonomi. KLB ini diwaspadai dengan sistim kewaspadaan dini yang diatur dalam PP Menkes No 949/MENKES/SK/VIII/2004 Otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar terhadap kabupaten/kota Maka untuk secara jelas ditentukan kewajiban dan kewenangan yang menjadi tugas pusat, serta dengan jelas mencantumkan kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota
LOGO
KAJIAN WABAH PENYAKIT MENULAR
Adanya
beberapa kesenjangan dari UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah dengan kondisi yang ada saat ini yang timbul oleh karena perkembangan perundang-undangan (OTDA) dan hubungan antar daerah serta dinamika masyarakat pasca reformasi Wabah akibat setiap daerah mempunyai kemampuan berbea dlm menanggulangi wabah itu sndri (akibat OTDA) Penyakit tidak kenal lintas batas OTDA lintas batas
LOGO
DESENTRALISASI KESEHATAN DAN PELAKSANAAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
Setelah OTDA maka tugas Depkes Pusat adalah menyusun kebijakan nasional, pedoman, standar, petunjuk teknis, fasilitasi dan bantuan teknis kepada daerah, sementara fungsi-fungsi yang bersifat operasional sudah harus diserahkan kepada daerah (propinsi dan kabupaten/kota). Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi ini, dinas kesehatan kabupaten/kota (DKK) harus merumuskan masalah kesehatan prioritas di wilayahnya
LOGO
Pelaksanaan pemberntasan Penyakit Menular dalam Desentralisasi Kesehatan Dalam kaitan Pelaksaanaan Program Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) pada era desentralisasi, maka penyakit menular haruslah menjadi bagian dari masalah kesehatan prioritas 1. Penganggaran dan Perencanaan Program Pemberantasan Penyakit Menular 2. Proses Perencanaan dan Advokasi 3. Pemberantasan Penyakit Menular secara Lintas Batas 4. Surveilans Epidemiologi (Penyakit Menular)
LOGO
KAJIAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR (STUDI KASUS DBD)
1. peningkatan perilaku dalam hidup sehat dan keamandiriian masyarakat terhadap penyakit DBD, 2. meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap penyakit DBD, 3. meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi program pemberantasan DBD 4. memantapkan kerjasama lintas sektor/lintas program
LOGO
KAJIAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR (STUDI KASUS DBD)
1. Kurang atau tidak adanya koordinasi dari instansi-instansi yang seharusnya terkait dalam menangani DBD sehingga menimbulkan masalah tersendiri di lapangan 2. Kebijakan desentralisasi juga berpengaruh terhadap koordinasi antara pusat dan daerah dalam kewenangan penanganan DBD
LOGO
IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
1.Aspek Kelembagaan Revitalisasi peran kelembagaan khususnya Puskesmas
2. Aspek Pendanaan Perlu terus dikembangkan pola pendanaan sistem jaminan kesehatan seperti askeskin
3. Data dan Informasi Perlu di kelola secara profesional dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi yang tepat dan mudah diaplikasikan
4. Aspek Ketenagaan Mendorong terbangunnya motivasi dan komitmen para pelaksana pembangunan kesehatan di lapangan
5. Aspek SOP. Dibuat sesederhana mungkin agar memudahkan pelaksanaan opersional tenaga lapangan