ARBITRASE INTERNASIONAL KOMERSIAL PendahuluanPeranan badan arbitrase komersial dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis dibidang perdagangan nasional maupun internasional dewasa ini menjadi semakin penting.Banyak kontrak nasional dan internasional menyelipkan klausa arbitrase. Dan memang bagikalangan bisnis, cara mennyelesaikan sengketa melalui badan ini memberi keuntungansendiri daripada melalui badan peradilan nasional. Dari perkembangan sejarahnya, badan arbitrase ini sesungguhnya telah lama dipraktekan.Menurut M. Domke, bangsa-bangsa telah menggunakan cara penyelesaian sengketamelaluiarbitrase sejak zaman Yunani Kuno. Praktek ini berlangsung juga pada zaman Romawi danYahudi (Biblical Times) serta terus berkembang terutama di negara-negara dagang di Eropa,seperti Inggris dan negeri Belanda. Kemudian cara penyelesaian sengketa ini menyebar kenegara-negara Eropa lainnya seperti Perancis pada tahun 1250, di Skotlandia tahun 1695,di Irlandia 1700 dan Denmark 1795. Namun perkembangan arbitrase di Eropa pada waktu itu masih dalam bentuknya yangsederhana. Bentuk sederhana pada arbitrase ini mempunyai tiga ciri: 1. Pada masa itu orang baru baru menggunakan arbitrase setelah sengketa lahir. Jadisebelumnya para pihak tidak dan belum menjanjikan terlebih dahulu bahwa apbilaterjadi sengketa maka arbitraselah yang akan menyhelesaikan. 2. Arbitrase ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa diantara kerabat, tetanggaatau mereka yang hidupnya bersama-sama dan berkepentingan agar hubunganmereka berjalan dengan baik. 3. Arbitrator yang dipilihnya dipi lihnya pun adalah mereka mer eka yang dikenal baik oleh para pihak dantidak dant idak terikat pada adanya ikatan-ikatan tertentu. Dewasa ini (klausa) arbitrase telah pula dicantumkan disamping perjanjian pokoknya. Jadisebelum sengketa timbulsebagai akibat dari pelaksanaan kontrak tersebut, para pihaksebelumnya telah menunjuk badan ini sebagai badan yang akan menyelesaikan sengketatersebut.Menurut Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LLM., secara garis besar dapat dikatakanbahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam tiga golongan: 1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi yang bersifat langsungmaupun dengan penyertaan pihak ketiga. 2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupunbersifat internasional. 3. Penyelesaian dengan menggunakan m enggunakan arbitrase, baik yang bersifat ad hoc maupunyang terlembaga. Di samping adanya penggolongan penyelesaian sengketa di atas, ada pula tiga bentukalternatif penyelesaian lainnya, yang mirip dengan arbitrase, khususnya dikalangan bisnisyang dewasa ini terus berkembang dan dinilai cukup positif. Bentuk-bentuk alternatiftersebut, yaitu:
1. Mini Trial (peradilan mini) berguna bagi perusahaan yang tersangkut dalam sengketasengketa besar. 2. Mediasi yaitu seorang mediator dalam menyelesaikan suatu sengketa, menemui para pihak atau wakilnya dengan maksud untuk mengadakan pengaturan suatu penyelesaian sengketa yang nantinya dapat diterima oleh para pihak. 3. Med-arb merupakan kombinasi antara mediasi dengan arbitrase. Menurut John Tillotson, pada umunya penyelesaian dengan arbitrase dipilih untuk sengketa kontraktual (perdata. Pen!) (baik yang bersifat kompleks maupun yang sederhana), yang dapat digolongkan menjadi: 1. Quality Arbitration, yang menyangkut permasalahan faktual yang dengan sendirinya memerlukan para arbitrator dengan kualifikasi teknis yang tinggi. 2. Technical Arbitration, yang tidak menyangkut permasalahan faktual, sebagaimana halnya dengan masalah yang timbul dalam penyusunan dokumen. 3. Mixed Arbitration, sengketa baik mengenai permasalahan faktual maupun hukum. Sehubungan dengan peristilahan, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Julian DM Lew, ada tiga ciri yang menunjukan suatu arbitrase dapat disebut internasional yakni: 1. Internasional menurut organisasinya. 2. Internasional menurut struktur/prosedurnya 3. Internasional menurut faktanya Ciri-ciri arbitrase komersial: 1. Bahwa badan arbitrase ini adalah suatu cara atau metode penyelesaian sengketa. 2. Sengketa tersebut diselesaikan oleh pihak ketiga dan pihak netral atau arbitrator yang secara khusus ditunjuk. 3. Para arbitrator mempunyai wewenang yang diberikan oleh pihak 4. Para arbitrator diharapkan memutuskan sengekta menurut hokum 5. Arbitrase merupakan sistem pengadilan perdata, artinya bahwa para pihaklah dan bukan negara yang mengawasi kewenangan dan kewajiban para pihak. 6. Keputusan yang dikeluarkan badan ini bersifat final dan mengakhiri persengketaan para pihak 7. Keputusan para arbitrator mengikat para pihak berdasarkan persetujuan diantara mereka untuk menyerahkan sengketanya terhadap arbitrase bahwa mereka akan menerima dan secara sukarela akan memberikan kekuatan.kepada keputusan arbitrase tersebut. 8. Bahwa pada pokoknya proses berpekara melalui badan arbitrase dan putusannya terlepas dan bebas dari campur tangan negara.
Keuntungan arbitrase: 1. Arbitrase komersial internasional merupakan “pengadilan pengusaha” yang eksis untuk menyelesaikan sengketa-sengketa diantara mereka (kalangan bisnis) dan sesuai kebutuhan/keinginan mereka. 2. Masalah biaya adalah salah satu alasan mengapa kebanyakan pengusaha atau masyarakat bisnis agak enggan berproses perkara melalui peradilan, barbeda dengan arbitrase yang murah. 3. Berpekara melalui pengadilan acapkali memakan waktu yang relatif lama. 4. Banyak pengadilan negara tidak mempunyai hakim-hakim yang berkompeten atau yang berspesialisasi hukum komersial internasional, maka dengan keadaan inilah para pihak lebih menyukai arbitrase. 5. Dengan dikeluarkannya keputusan pengadilan, tidaklah otomatis perkara yang bersangkutan telah selesai. Sebab pihak-pihak yang kurang puas dengan keputusan tersebut, ia masih punya saluran lain untuk “melampiaskan” ketidakpuasannya ke pengadilan yang lebih tinggi, yakni tingkat banding. Sedangkan keputusan yang dikeluarkan melalui badan arbitrase sifatnya adalah final dan mengikat. 6. Berpekara melalui arbitrase tidak begitu formal dan lebih fleksibel. 7. Melalui badan arbitrase, para pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk memilih “hakim” (arbitrator) yang mereka anggap dapat memenuhi harapan mereka. 8. Faktor kerahasiaan proses berpekara dan keputusan yang dikeluarkan 9. Tidak adanya pilihan hukum yang kaku dan tidak ditentukan sebelumnya. 10. Tidak harus melulu diselesaikan menurut proses hukum (tertentu) saja, tetapi juga dimungkinkan suatu penyelesaian secara kompromi di antara para pihak. Kelemahan-kelemahan arbitrase: 1. Untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa untuk membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. 2. Tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing. 3. Dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum (lega presedent) atau keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. 4. Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap semua sengketa hukum. 5. Keputusan arbitrase selalu bergantung pada bagaimana arbitrator mengeluarkan keputusan yang memuaskan keinginan para pihak. 6. Arbitrase pun dapat berlangsung lama dan karenanya membawa akibat biaya yang tinggi, terutama dalam hal arbitrase di luar negeri. Di dalam praktek , bentuk standar klausula arbitrase yang menunjuk kepada badan arbitrase ICSID tersebut, dapat dimodifikasi menurut keinginan para pihak. Hal ini wajar, sebab klausula standar tersebut sudah barang tentu tidak dapat mengcover semua persyaratan yang dapat memenuhi keinginan para pihak. Menurut Prof. Dr. Komar Kantaatmadja modifikasi tersebut dilakukan, khususnya dalam hal,
1. Pemilihan pakar (expert) pada panel arbitrator dalam misalnya permasalahan shipping, construction, sale of goods, dan sebagainya atau persyaratan untuk menjamin netralitas, kewarganegaraan. 2. Untuk membatasi atau meluaskan lingkup sengketa yang dapt dicakupnya. 3. Ketentuan-ketentuan khusus tentang pembayaran. 4. Memberikan kewenangan khusus bagi para arbitrator, dalam bentuk provisional remedies, sspesific performance, atau right to consult witness. 5. Ketentuan bahasa yang digunakan atau tempat penyelenggaraan arbitrase. 6. Ketentuan-ketentuan tenteng jangka waktu berlangsungnya arbitraseICSID. ICSID ( Convention on the Settlement of Investment Dispute Between Statesand Nationals of Other States) yang secara singkat disebut pula dengan Konvensi Bank Dunia, ditanda tangani di Washington DC 18 Maret 1965. Terbentuknya konvensi ini akibat dari situasi perekonomian dunia pada waktu itu yaitu khususnya dikala beberapa negara berkembang yang melakukan tindakan sepihak terhadap investor-investor asing dalam wilayahnya yang mengakibatkan konflik-konflik ekonomi berubah menjadi sengketa politik atau bahkan sengketa terbuka ( perang ). Contoh kasus : Di antara kasus nasionalisasi yang langsung mempengaruhi dan menggerakkan Bank Dunia membentuk konvensi ini adalah kasus nasionalisasi perusahaan perusahaan Perancis di Tunisia. Kasus ini bermula tindakan DPR Tunisia (The Tunisian National Assembly) yang mengeluarkan UU Nasionalisasi tanah-tanah milik orang asing (khususnya Perancis) pada 10 Mei 1964. Tindakan itu sangat mengejutkan pihak asingkarena dengan adanya UU tersebut berarti tanah milik orang-orang (Perancis) berikut kekayaan tertanam didalamnya seluas 1 juta hektar ternasionalisasi. Ada tujuan utama dibentuknya konvensi ini : 1. Menjembatani jurang atau mengisi kekosongan upaya hukum di dalam menyelesaikan kasus-kasus penanaman modal yakni dengan memberikan suatu mekanisme khusus berupa fasilitas arbitrase berupa konsiliasi. 2. Mendorong dan melindungi arus modal dari negara maju kepada negara ketiga (developing countries) Tujuan pertama konvensi ini terefleksi dari peranan the Centre (ICSID). Wewenang badan ini khusus dan terbatas pada penanaman modal saja yang salah satu pihaknya adalah negara penerima penanaman modal (Host state). Manakala suatu sengketa muncul,the Centre akan membentuk suatu panel Arbitrase atau Konsiliasi untuk menanganinya. Selanjutnya,peranan the Centre hanya mengawasi jalannya persidangan dan memberikan aturan-aturan hukum acaranya. Yurisdiksi Mahkamah ICSID Tentang ketentuan yang mengatur yurisdiksi badan Arbitrase ICSID nyata diatur didalam pasal 25 Konvensi Washington. Menurut pasal ini,sedkitnya ada 3 persyaratan pokok yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk dapat menggunakan sarana Arbitrase badan ini didalam menyelesaikan sengketa yang diberikan kepadanya. Pertama ,harus ada kata sepakat. Kata sepakat ini, menurut David A. Soley, merupakan tonggak (corner stone) bagi jurisdiksi badan arbitrase ICSID. Para pihak sebelumnya harus mencapai kata sepakat bersama untuk menyerahkan sengketanya kepada badan arbitrase ICSID. Di dalam hal ini, Konvensi mensyaratkan adanya suatu kata sepakat tertulis yang menunjuk pemakaian
badan arbitrase ICSID. Penunjukan badan arbitrase ini tercantum dalam suatu klausula perjanjian penanaman modal yang menetapkan penyerahan suatu sengketa yang kelak timbul dari perjanjian tersebut. Namun, menurut pasal 25 ayat 1 konvensi, kata sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada badan ini tidak perlu”dinyatakan di dalam suatu dokumen tersendiri”. Negara tuan rumah melalui perundang-undangan penanaman modalnya dapat menawarkan agar sengketanya yang timbul dari adanya perjanjian penanaman modal dengan pihak asing diserahkan kepada (jurisdiksi) badan arbitrase ICSID. Dan si penanam modal dapat memberikan kata sepakatnya dengan menerima tawaran tersebut dengan tertulis. Kedua, Jurisdiksi ratione materiae. Yang menjadi jurisdiksi badan arbitrase ICSID adalah terbatas pada sengketa-sengketa hukum saja sebagai akibat adanya penanaman modal. Istilah sengketa hukum ini dibedakan untuk memisahkan sengketa yang murni ekonomis atau politis sifatnya. Di samping itu, sengketa hak adalah juga termasuk ke dalam jurisdiksi badan ini. Namun sengketanya atau konflik kepentikan tidak termasuk ke dalamnya. Sebagai kesimpulan di luar sengketa hukum di atas, adalah penting juga untuk mengetahui penggolongan sengketa atau konflik lain yang dikemukakan dalam konvensi MIGA (Multi Investment Guarantee Agency) tentang sengketa yang timbul sebagai akibat adanya penanaman modal. Macam-macam sengketa tersebut, yakni: a) Transfer Risk, yaitu risiko kerugian sebagai akibat pembatasan terhadap konversi mata uang oleh negara yang bersangkutan (negara penerima modal). b) Ekspropriation Risk, yaitu resiko kerugian sebagai akibat adanya tindakan-tindakan legislatif dan administratif, atau karena terjadinya pengambilalihan hak milik investor. c) Repudiation Risk, yaitu resiko kerugian karena penolakan atau pelanggaran hukum oleh negara penerima, para investor tidak dapat menuntutnya melalui pengadilan atau badan arbitrase. d) War and Civil Disturbance, yaitu resiko kerugian sebagai akibat terjadinya konflik bersenjata atau gangguan-gangguan lainnya oleh kaum sipil. Ketiga, Yurisdiksi ratione personae. Maksudnya adalah bahwa badan arbitrase ICSID hanya memiliki wewenang mengadili terhadap sengketa-sengketa antara negara dengan warga negara asing lainnya yang negaranya juga adalah anggota atau peserta konvensi washington. Badan arbitrase ini tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa antara negara dengan negara atau seorang warga negara dengan seorang warga negara lainnya meskipun sengketa yang diserahkan kepadanya itu adalah sengketa hukum yang timbul karena adanya perjanjian penanaman modal. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan warga negara menurut pasal 25 ayat 2 Konvensi adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang yang memiliki kebahasaan dari negara peserta konvensi yang bersangkutan pada tanggal sewaktu para pihak setuju untuk menyerahkan sengketanya kepada badan arbitrase atau juga pada saat atau tanggal permintaan untuk berarbitrase didaftar oleh centre (badan arbitrase). 2. Setiap subjek hukum yang memiliki kebangsaan dari negara perserta konvensi yang bersengketa pada tanggal para pihak setuju untuk menyerahkan sengketanya pada centre.
3. Setiap subjek hukum yang memiliki kebangsaan dari negara peserta konvensi yang bersengketa pada tanggal persetujuan dan yang karena adanya pengawasan asing (foreign control), para pihak sepakat untuk diperlakukan sebagai warga negara dari negara peserta konvensi lainnya Pelaksanaan Keputusan Pelaksanaan keptusan ini diatur dalam pasal 5355 konvensi ICSID. Di dalam pasal itu menjelaskan bahwa putusan bersifat mengikat bagi para pihak dan para pihak harus mentaati ketentuan-ketentuan yang ada dalam putusan. Setiap negara peserta harus mengakui suatu putusan yang telah dijatuhkan dalam konvensi ini dan melaksanakan kewajiban-kewajiban keuangan yang dikenakan dalam putusan ini di wilayahnya. Dalam melaksanakan eksekusi putusannya harus di atur oleh Undang-Undang mengenai eksekusi putusan-putusan di negara yang dalam wilayahnya eksekusi itu di mintakan Pembatalan Keputusan Pembatalan suatu keputusan dapat di ajukan oleh para pihak apabila dalam putusan tersebut dalam pemeriksaan surat atau dokumennya dinyatakan palsu, adanya dokumen yang bersifat menentukan di sembunyakan oleh salah satu pihak dan dalam pengambilan putusan tersebut dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Dalam pengajuan permohonan pembatalan putusan oleh para pihak dibuat secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan kepada Pengadilan Negeri
