Analisis Peranan Etika Bisnis Terhadap CSR Pada PT.freePort Indonesia

ANALISIS PERANAN ETIKA BISNIS TERHADAP CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT. FREEPORT INDONESIA Firman Syah Program Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya ABSTRAKSI Etika memainkan peranan penting dalam kehidupan organisasi, baik publik maupun swasta. Etika organisasi biasanya tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi. Etika diartikan juga sebagai suatu kode organisasi yang menyampaikan integritas moral dan nilai-nilai konsisten dalam jabatan kepada orang banyak/masyarakat. Adanya fenomena neoliberal telah memunculkan adanya etika bisnis ke dalam suatu aktivitas pertanggungjawaban sosial yang dikenal sebagai Corporate Sosial Responsibility (CSR). CSR merupakan komitmen bisnis yang berperan untuk pembangunan ekonomi, mendukung kerjasama antar karyawan dengan pimpinan, menciptakan komunikasi sosial terhadap guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, dengan cara-cara yang baik bagi kegiatan dan pengembangan perusahaan. Dalam pelaksanaannya CSR sangat tergantung dari nilai etika yang dimiliki oleh manajemen persuahaan sebagai pembuat keputusan strategis. Selain itu pelaksanaan CSR masih membutuhkan kontrol yang baik dari pemerintah sebagai stakeholder yang berkuasa membuat regulator. Selain itu masyarakat juga bisa menjadi kontrol yang baik atas pelaksanaan CSR sesuai dengan peraturan yang ada. Keywords: Etika Bisnis, Etika dan Corporate Social Responsibility (CSR) PENDAHULUAN Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Sosial Responsibility (CSR) dengan etika bisnis akhir-akhir ini sangat sering terdengar. Banyak perusahaan dituntut oleh masyarakat sekitarnya karena telah merusak lingkungan sekitar perusahaan, merebut kekayaan yang seharusnya menjadi hak bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Akibat dari semua itu adalah masyarakat sekitar perusahaan yang menjadi menderita. Banyak kasus yang terjadi terkait dengan Corporate Sosial Responsibility (CSR). Beberapa tahun terakhir ada beberapa berita yang mempertanyakan apakah etika dan bisnis berasal dari dua dunia berlainan. Pertama, melubernya lumpur 1 Firman Syah NIM 2009130292

dan gas panas di Kabupaten Sidoarjo yang disebabkan eksploitasi gas PT Lapindo Brantas. Kedua, obat antinyamuk HIT yang diketahui memakai bahan pestisida berbahaya yang dilarang penggunaannya sejak tahun 2004. Dalam kasus Lapindo, bencana memaksa penduduk harus ke rumah sakit. Perusahaan pun terkesan lebih mengutamakan penyelamatan aset-asetnya daripada mengatasi soal lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Pada kasus HIT, meski perusahaan pembuat sudah meminta maaf dan berjanji akan menarik produknya, ada kesan permintaan maaf itu klise. Penarikan produk yang kandungannya bisa menyebabkan kanker itu terkesan tidak sungguh-sungguh dilakukan. Produk berbahaya itu masih beredar di pasaran. Kondisi lain adalah adanya kondisi masyarakat Irian yang masih terbelakang, sementara hasil kekayaan yang dimiliki wilayah tersebut diambil oleh PT. FREEPORT tanpa meningkatkan kesejahterahaan masyarakat sekitarnya. Atas kasus-kasus itu, perusahaan-perusahaan tersebut terkesan melarikan diri dari tanggung jawab. Sebelumnya, kita semua dikejutkan dengan pemakaian formalin pada pembuatan tahu dan pengawetan ikan laut serta pembuatan terasi dengan bahan yang sudah berbelatung. Dari kasus-kasus yang disebutkan sebelumnya, bagaimana perusahaan bersedia melakukan apa saja demi laba. Wajar bila ada kesimpulan, dalam bisnis, satu-satunya etika yang diperlukan hanya sikap baik dan sopan kepada pemegang saham. Harus diakui, kepentingan utama bisnis adalah menghasilkan keuntungan maksimal bagi shareholders. Fokus itu membuat perusahaan yang berpikiran pendek dengan segala cara berupaya melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan keuntungan. Kompetisi semakin ketat dan konsumen yang kian rewel sering menjadi faktor pemicu perusahaan mengabaikan etika dalam berbisnis. Berkaca pada beberapa contoh kasus itu, sudah saatnya kita merenungkan kembali cara pandang lama yang melihat etika dan bisnis sebagai dua hal berbeda. Memang beretika dalam bisnis tidak akan memberi keuntungan secara langsung. Karena itu, para pengusaha dan praktisi bisnis harus belajar untuk berpikir jangka panjang.

Peran

masyarakat,

terutama

melalui

pemerintah,

badan-badan

pengawasan, LSM, media, dan konsumen yang kritis amat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan etika bisnis berbagai perusahaan di Indonesia.

2 Firman Syah NIM 2009130292

Etika memainkan peranan penting dalam kehidupan organisasi, baik publik maupun swasta. Etika organisasi biasanya tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi. Kode etik atau yang sejenis tumbuh dari misi, visi, strategi, dan nilai-nilai organisasi. Kode etik organisasi yang dipikirkan dengan seksama dan efektif

berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan

setiap keputusan organisasi yang etis dengan menyeimbangkan semua kepentingan yang beragam. Fenomena neoliberal inilah yang diikuti dengan kemunculan secara paralel tuntutan masyarakat sipil terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Semakin menguatnya dominasi entitas bisnis dalam rantai perusahaan yang berada pada regional negara-negara Utara dan Selatan telah menciptakan tuntutan dan konsekuensi logis agar mereka memperhatikan hak asasi manusia, hak para pekerja, maupun komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup. Tidak mengherankan apabila masyarakat (sebagai stakeholders) menuntut agar

perusahaan

lebih

memperhatikan

keadaan

stakeholders

daripada

shareholdersnya. Masyarakat telah meningkatkan perhatian dan kepekaan mereka terhadap seluruh proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan yang kelak hasil produk tersebut akan mereka konsumsi. Peningkatan perhatian dan kepekaan masyarakat awam tersebut telah turut memacu pihak pelaku modal untuk meningkatkan aplikasi CSR mereka. Para pelaku perusahaan, yang biasanya mendapatkan keistimewaan kekebalan hukum dari negara, sudah tidak dapat mengelak lagi dari perhatian dan kepekaan masyarakat terhadap dampak negatif sosial lingkungan yang telah mereka hasilkan selama ini. Malah sebaliknya, pengalaman membuktikan

bahwa

keberlanjutan

usaha

produksi

banyak

dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan aplikasi CSR perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Riset yang dilakukan oleh Sophia Malkasian (2004) menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup adalah perusahaan yang tidak hanya mengejar keuntungan deviden semata. Saat perusahaan dapat membina hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, mereka akan mendapatkan perlindungan dan keamanan dalam menjalankan usahanya, ataupun sebaliknya. 3 Firman Syah NIM 2009130292

Dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan resiprokal (timbal balik) antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat adalah pasangan hidup yang saling memberi dan membutuhkan. Dua aspek penting harus diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara keduanya sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan (profit) dan dari aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan keuntungan/laba perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Jika masyarakat (terutama masyarakat sekitar) menganggap perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya serta tidak merasakan kontribusi secara langsung bahkan merasakan dampak negatif dari beroperasinya sebuah perusahaan maka kondisi itu akan menimbulkan resistensi masyarakat atau gejolak sosial seperti kasus yang mengenai PT.FREEPORT Indonesia. Eksplorasi sumberdaya alam yang dilakukan oleh PT.FREEPORT selama bertahun-tahun dan telah menghasilkan triliunan rupiah ke dalam perusahaan tersebut tidak diimbangi oleh perhatian khusus kepada masyarakat sekitar pertambangan yang mana masih hidup dalam garis kemiskinan bahkan di daerah-daerah tertentu masih ditemui kasus penduduk yang meninggal karena kelaparan. Dengan kondisi tersebut maka perusahaan perlu membangun konsep Corporate

Social

Responsibility

(CSR)

dalam

aktivitas

perusahaan.

Komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek finansial atau ekonomi, sosial, dan lingkungan itulah yang menjadi isu utama dari konsep Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Implementasi CSR merupakan perwujudan komitmen yang dibangun oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Adanya CSR di Indonesia diatur dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat

1 Undang-undang

tersebut menyebutkan bahwa

”Perseroan

yang 4

Firman Syah NIM 2009130292

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 (b) menyatakan bahwa ”setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. TINJAUAN TEORI 1. Epistemologi Etika Bisnis Menurut Kamus Inggris Indonesia Oleh Echols and Shadily (1992: 219), Moral = moral, akhlak, susila (su=baik, sila=dasar, susila=dasar-dasar kebaikan); Moralitas = kesusilaan; Sedangkan Etik (Ethics) = etika, tata susila. Sedangkan secara etika (ethical) diartikan pantas, layak, beradab, susila. Jadi kata moral dan etika penggunaannya sering dipertukarkan dan disinonimkan, yang sebenarnya memiliki makna dan arti berbeda. Moral dilandasi oleh etika, sehingga orang yang memiliki moral pasti dilandasi oleh etika. Demikian pula perusahaan yang memiliki etika bisnis pasti manajernya dan segenap karyawan memiliki moral yang baik. Sim (2003) dalam bukunya Ethics and Corporate Social Responsibility – Why Giants Fall, menyebutkan: Ethics is a philosophical term derived from the Greek word “ethos,” meaning character or custom. This definition is germane to effective leadership in organizations in that it connotes an organization code conveying moral integrity and consistent values in service to the public. (Etika adalah suatu istilah filosofis yang berasal dari Kata Yunani " Etos," yang berarti karakter atau kebiasaan. Definisi tersebut berhubungan erat dengan kepemimpinan yang efektif di dalam suatu organisasi. Hal itu dapat diartikan juga sebagai suatu kode organisasi yang menyampaikan integritas moral

dan

nilai-nilai

konsisten

dalam

jabatan

kepada

orang

banyak/masyarakat.


Jadi, ada beberapa kata kunci di sini, yaitu: 1. Etika adalah suatu disiplin ilmu yang membedakan apa yang baik dan buruk berkaitan dengan hutang budi dan kewajiban, dapat juga diartikan sebagai satuan prinsip moral atau nilai-nilai. 2. Perilaku etis, yaitu suatu yang diterima sebagai moral baik dan kebenaran, dan lawan dari keburukan atau kesalahan dalam suatu perilaku tertentu. 3. Kesusilaan adalah suatu sistem atau doktrin dari moral yang mengacu pada

prinsip kebenaran dan kesalahan dalam suatu perilaku. Steade et al. (1984:584) bahwa menunjuk sesuatu secara tepat yang merupakan perilaku bisnis secara etik bukanlah suatu tugas gampang. Dalam hal ini, beberapa penduduk menyamakan perilaku secara etik (ethical behavior) dengan perilaku legal (legal behavior) – yaitu, jika suatu tindakan adalah legal (syah), mereka harus dapat diterima. Kebanyakan penduduk, termasuk manajer, mengakui bahwa batas-batas legal pada bisnis harus dipatuhi. Namun, mereka melihat batas-batas legal ini sebagai suatu titik pemberangkatan untuk perilaku bisnis dan tindakan manajerial. Secara nyata, perilaku bisnis beretika merefleksikan hukum ditambah tindakan etika masyarakat, moral (kesusilaan), dan nilia-nilai seperti digambarkan pada Gambar 1. Pada gilirannya formulasi hukum mengikuti suatu tindak-tanduk etika masyarakat dan hasilnya secara per lahan muncul dua, yaitu adanya suatu hubungan ”give-and take” antara apa yang ”legal” dan apa yang ”cara etik”. SOCIAL ACCEPTABLE OR “ETHICAL” BUSINESS BEHAVIOR

=

LEGAL BEHAVIOR

+

BEHAVIOR GOVERNED BY SOCIETAL: • VALUES • MORALS • ETHICS (WHICH ARE RESUMED ALSO TO BE LEGAL)

Gambar 1 Elemen-Elemen Perilaku Bisnis Beretika [Sumber: Steade et al. (1984: 584)] Etika adalah suatu cabang dari filosofi yang berkaitan dengan ”kebaikan (rightness)” atau moralitas (kesusilaan) dari kelakuan manusia. Kata etik juga 6 Firman Syah NIM 2009130292

berhubungan dengan objek kelakuan manusia di wilayah-wilayah tertentu, seperti etika kedokteran, etika bisnis, etika profesional (advokat, akuntan) dan lain-lain. Disni ditekankan pada etika sebagai objek perilaku manusia dalam bidang bisnis. Dalam pengertian ini etika diartikan sebagai aturan-aturan yang tidak dapat dilanggar dari perilaku yang diterima masyarakat sebagai ”baik (good) atau buruk (bad)”. Catatan tanda kutip pada kata-kata baik dan buruk, yang berarti menekankan bahwa penentuan baik dan buruk adalah suatu masalah selalu berubah. Akhirnya, keputusan bahwa manajer membuat tentang pertanyaan yang bekaitan dengan etika adalah keputusan secara individual, yang menimbulkan konskuensi. Keputusan ini merefleksikan banyak faktor, termasuk moral dan nilainilai individu dan masyarakat. Secara sederhana etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum. Tetapi harus diingat dalam praktek bisnis sehari-hari etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemenelemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orangorang maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai dan lain-lain (Dalimunthe, dalam Komenaung (2005)). Etika dan moral (moralitas) sering digunakan secara bergantian dan dipertukarkan karena memiliki arti yang mirip. Ini mungkin karena kata Greek ethos dari mana ”ethics” berasal dan kata latin mores dari mana ”morals” diturunkan keduanya artinya kebiasaan (habit) atau custom (adat). Namun moral (morals) berbeda dari etika (ethics), yang mana di dalam moralitas terkandung suatu elemenelemen normatif yang tidak dapat dielakkan/dihindari (inevitable normative elements). Dengan demikian, moral berhubungan dengan pembicaraan tidak hanya apa yang dikerjakan, tapi juga apa masyarakat seharusnya dikerjakan dan dipercaya. Elemen-elemen normatif ini, atau ”keharusan (oughtness)”, konflik dengan aspek-aspek perubahan etika bisnis. Nilai-nilai (values) adalah standar kultural dari perilaku yang diputuskan sebagai petunjuk bagi pelaku bisnis dalam mencapai dan mengejar tujuan. Dengan demikian, pelaku bisnis menggunakan nilai-nilai dalam pembuatan keputusan secara etik apakah mereka menyadarinya 7 Firman Syah NIM 2009130292

atau tidak. Semakin lama, manajer bisnis ditantang meningkatkan sensitivitas mereka terhadap permasalahan etika. Mereka menekankan pada evaluasi secara kritis prioritas nilai-nilai mereka untuk melihat bagaimana ini pantas dengan realitas dan harapan organisasi dan masyarakat. 2. Pentingnya Etika dalam Dunia Bisnis Perubahan perdagangan dunia menuntut segera dibenahinya etika bisnis agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Langkah apa yang harus ditempuh?. Didalam bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara. Bahkan tindakan yang berbau kriminal pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan. Kalau sudah demikian, pengusaha yang menjadi pengerak motor perekonomian akan berubah menjadi binatang ekonomi. Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakan kecenderungan tetapi sebaliknya, makin hari semakin meningkat. Tindakan mark up,

ingkar

janji,

tidak

mengindahkan

kepentingan

masyarakat,

tidak

memperhatikan sumber daya alam maupun tindakan kolusi dan suap merupakan segelintir contoh pengabaian para pengusaha terhadap etika bisnis. Sebagai bagian dari masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Tata hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan itu membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya, baik etika itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung. Dengan memetakan pola hubungan dalam bisnis seperti itu dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terwujud dalam satu pola hubungan yang bersifat interaktif. Hubungan ini tidak hanya dalam satu negara, tetapi meliputi berbagai negara yang terintegrasi dalam hubungan perdagangan dunia yang nuansanya kini telah berubah. Perubahan nuansa perkembangan dunia itu menuntut segera dibenahinya etika bisnis. Pasalnya, kondisi hukum yang melingkupi dunia usaha terlalu jauh tertinggal dari pertumbuhan serta perkembangan dibidang ekonomi. Jalinan hubungan usaha dengan pihak-pihak lain yang terkait begitu kompleks. Akibatnya, ketika dunia usaha melaju pesat, ada pihak-pihak yang 8 Firman Syah NIM 2009130292

tertinggal dan dirugikan, karena peranti hukum dan aturan main dunia usaha belum mendapatkan perhatian yang seimbang. Salah satu contoh yang selanjutnya menjadi masalah bagi pemerintah dan dunia usaha adalah masih adanya pelanggaran terhadap upah buruh. Hal lni menyebabkan beberapa produk nasional terkena batasan di pasar internasional. Contoh lain adalah produk-produk hasil hutan yang mendapat protes keras karena pengusaha Indonesia dinilai tidak memperhatikan kelangsungan sumber alam yang sangat berharga. Perilaku etik penting diperlukan untuk mencapai sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis. Pentingnya etika bisnis tersebut berlaku untuk kedua perspektif, baik lingkup makro maupun mikro, yang akan dijelaskan sebagai berikut: 1. Perspektif Makro. Pertumbuhan suatu negara tergantung pada market system yang berperan lebih efektif dan efisien daripada command system dalam mengalokasikan barang dan jasa. Beberapa kondisi yang diperlukan market system untuk dapat efektif, yaitu: (a) Hak memiliki dan mengelola properti swasta; (b) Kebebasan memilih dalam perdagangan barang dan jasa; dan (c) Ketersediaan informasi yang akurat berkaitan dengan barang dan jasa Jika salah satu subsistem dalam market system melakukan perilaku yang tidak etis, maka hal ini akan mempengaruhi keseimbangan sistem dan menghambat pertumbuhan sistem secara makro. Pengaruh dari perilaku tidak etik pada perspektif bisnis makro : 1. Penyogokan atau suap. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya kebebasan

memilih dengan cara mempengaruhi pengambil keputusan. 2. Coercive act. Mengurangi kompetisi yang efektif antara pelaku bisnis dengan

ancaman atau memaksa untuk tidak berhubungan dengan pihak lain dalam bisnis. 3. Deceptive information 4. Pecurian dan penggelapan 5. Unfair discrimination. 2. Perspektif Bisnis Mikro. Dalam Iingkup ini perilaku etik identik dengan kepercayaan atau trust. Dalam Iingkup mikro terdapat rantai relasi di mana supplier, perusahaan, konsumen, karyawan saling berhubungan kegiatan bisnis yang akan berpengaruh pada Iingkup makro. Tiap mata rantai penting dampaknya 9 Firman Syah NIM 2009130292

untuk selalu menjaga etika, sehingga kepercayaan yang mendasari hubungan bisnis dapat terjaga dengan baik. Standar moral merupakan tolok ukur etika bisnis. Dimensi etik merupakan dasar kajian dalam pengambilan keputusan. Etika bisnis cenderung berfokus pada etika terapan daripada etika normatif. Dua prinsip yang dapat digunakan sebagai acuan dimensi etik dalam pengambilan keputusan, yaitu: (1) Prinsip konsekuensi (Principle of Consequentialist) adalah konsep etika yang berfokus pada konsekuensi pengambilan keputusan. Artinya keputusan dinilai etik atau tidak berdasarkan konsekuensi (dampak) keputusan tersebut; (2) Prinsip tidak konsekuensi (Principle of Nonconsequentialist) adalah terdiri dari rangkaian peraturan yang digunakan sebagai petunjuk/panduan pengambilan keputusan etik dan berdasarkan alas an bukan akibat, antara lain: (a) Prinsip Hak, yaitu menjamin hak asasi manusia yang berhubungan dengan kewajiban untuk tidak saling melanggar hak orang lain; (b) Prinsip Keadilan, yaitu keadilan yang biasanya terkait dengan isu hak, kejujuran, dan kesamaan. Prinsip keadilan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu: (1) Keadilan distributive, yaitu keadilan yang sifatnya menyeimbangkan alokasi benefit dan beban antar anggota kelompok sesuai dengan kontribusi tenaga dan pikirannya terhadap benefit. Benefit terdiri dari pendapatan, pekerjaan, kesejahteraan, pendidikan dan waktu luang. Beban terdiri dari tugas kerja, pajak dan kewajiban social; (2) Keadilan retributive, yaitu keadilan yang terkait dengan retribution (ganti rugi) dan hukuman atas kesalahan tindakan. Seseorang bertanggungjawab atas konsekuensi negatif atas tindakan yang dilakukan kecuali tindakan tersebut dilakukan atas paksaan pihak lain; dan (3) Keadilan kompensatoris, yaitu keadilan yang terkait dengan kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Kompensasi yang diterima dapat berupa perlakuan medis, pelayanan dan barang penebus kerugian. Masalah terjadi apabila kompensasi tidak dapat menebus kerugian, misalnya kehilangan nyawa manusia. Apabila moral merupakan suatu pendorong orang untuk melakukan kebaikan, maka etika bertindak sebagai rambu-rambu (sign) yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika (patokan/rambu-rambu) yang 10 Firman Syah NIM 2009130292

menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras, dan serasi. Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (good conduct) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Tentu dalam hal ini, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya moral dan etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi, jelas untuk menghasilkan suatu etika didalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian. Dalam menciptakan etika bisnis, Dalimunthe (2004) menganjurkan untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a. Pengendalian Diri Artinya,

pelaku-pelaku

bisnis

mampu

mengendalikan

diri

mereka

masingmasing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Disamping itu, pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang atau memakan pihak lain dengan menggunakan keuntungan tersebut. Walau keuntungan yang diperoleh merupakan hak bagi pelaku bisnis, tetapi penggunaannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya. Inilah etika bisnis yang "etik". b. Pengembangan Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility) Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk "uang" dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya sebagai contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu terjadinya excess demand harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang 11 Firman Syah NIM 2009130292

berlipat ganda. Jadi, dalam keadaan excess demand pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya. Tanggung jawab sosial bisa dalam bentuk kepedulian terhadap masyarakat di sekitarnya, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, pemberian latihan keterampilan, dll. c. Mempertahankan Jati Diri Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Namun demikian bukan berarti etika bisnis anti perkembangan informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya tranformasi informasi dan teknologi. d. Menciptakan Persaingan yang Sehat Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah kebawah, sehingga dengan perkembangannya perusahaan besar mampu memberikan spread effect terhadap perkembangan sekitarnya. Untuk itu dalam menciptakan persaingan perlu ada kekuatan-kekuatan yang seimbang dalam dunia bisnis tersebut. e. Menerapkan Konsep “Pembangunan Berkelanjutan" Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan dimasa datang. Berdasarkan ini jelas pelaku bisnis dituntut tidak meng-"ekspoitasi" lingkungan dan keadaan saat sekarang semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan dimasa datang walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan besar. f. Menghindari Sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi) Jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi dan segala 12 Firman Syah NIM 2009130292

bentuk permainan curang dalam dunia bisnis ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama bangsa dan negara. g. Mampu Menyatakan yang Benar itu Benar Artinya, kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit (sebagai contoh) karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan "katabelece" dari "koneksi" serta melakukan "kongkalikong" dengan data yang salah. Juga jangan memaksa diri untuk mengadakan “kolusi" serta memberikan "komisi" kepada pihak yang terkait. h. Menumbuhkan Sikap Saling Percaya antar Golongan Pengusaha Untu menciptakan kondisi bisnis yang "kondusif" harus ada sikap saling percaya (trust) antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah, sehingga pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. Yang selama ini kepercayaan itu hanya ada antara pihak golongan kuat, saat sekarang sudah waktunya memberikan kesempatan kepada pihak menengah untuk berkembang dan berkiprah dalam dunia bisnis. i. Konsekuen dan Konsisten dengan Aturan main Bersama Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut. Mengapa? Seandainya semua ketika bisnis telah disepakati, sementara ada "oknum", baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan "kecurangan" demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan "gugur" satu semi satu. j. Memelihara Kesepakatan Memelihara kesepakatan atau menumbuhkembangkan Kesadaran dan rasa Memiliki terhadap apa yang telah disepakati adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Jika etika ini telah dimiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan suatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis. k. Menuangkan ke dalam Hukum Positif Perlunya sebagian etika bisnis dituangkan dalam suatu hukum positif yang menjadi Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti "proteksi" terhadap 13 Firman Syah NIM 2009130292

pengusaha lemah. Kebutuhan tenaga dunia bisnis yang bermoral dan beretika saat sekarang ini sudah dirasakan dan sangat diharapkan semua pihak apalagi dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi dimuka bumi ini. Dengan adanya moral dan etika dalam dunia bisnis serta kesadaran semua pihak untuk melaksanakannya, kita yakin jurang itu akan dapat diatasi. 3. Kaitan etika bisnis dengan Corporate Governance Menurut Komite Cadburry yang dikutip Daniri (2005:6) Corporate governance adalah: “Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya”. Dalam hal ini yang dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. Pengertian Corporate Governance berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 yang dikutip Prasetyono dan Kompyurini (2007), adalah: Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perudangan dan nilai-nilai etika. Darmadji dan Fakhruddin (2001:74) menyatakan bahwa prinsip-prinsip good corporate governance adalah: 1. Fairness bagi pemegang saham minoritas, yaitu dalam rangka melindungi

dari kecurangan, atau praktik-praktik insider yang merugikan. 2. Transparency melalui peningkatan disclosure dengan cara penyampaian

informasi kinerja perusahaan yang akurat dan tepat waktu. 3. Accountability manajemen melalui pengawasan efektif yang mendasarkan

pada keseimbangan kekuasaan antara direksi, pemegang saham, komisaris, dan auditor. 4. Responsibility (tanggung jawab) perusahaan sebagai bagian dari masyarakat

wajib mematuhi hukum dan undang-undang yang berlaku. 14 Firman Syah NIM 2009130292

Menurut Daniri (2005:9) prinsip-prinsip dasar good corporate governance meliputi: 1. Transparency (keterbukaan informasi)

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dalam mewujudkan transparansi tersebut, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Manfaat yang diperoleh dari transparasi tersebut adalah: (1) Stakeholder dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. (2) Kinerja perusahaan dapat diperbandingkan, sehingga dapat menimbulkan efisiensi pasar. (3) Terhindarnya benturan antar berbagai pihak yang berkepentingan. 2. Accountability (Akuntabilitas)

Accountability

adalah

pertanggungjawaban

kejelasan

organisasi

fungsi, perusahaan

struktur, sehingga

sistem

dan

pengelolaan

perusahaan terlaksana secara efektif. Manfaat yang diperoleh dari penerapan akuntabilitas adalah adanya kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi. Dengan adanya kejelasan ini, maka perusahaan akan terhindar dari kondisi agency problem (benturan kepentingan peran). 3. Responsibilitas (Pertanggungjawaban)

Responsibilitas adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku disini termasuk pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup. Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari dampak eksternalitas bersifat negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Dan membantu pemerintah mengurangi

kesenjangan

pendapatan

dan

kesempatan

kerja

pada

masyarakat.


4. Independency (Kemandirian)

Independency merupakan prinsip penting dalam GCG di Indonesia. Independency merupakan suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktik di tingkat corporate board, terutama di tingkat dewan komisaris dan direksi yang oleh undang-undang didaulat untuk mengurus perusahaan dengan sebaikbaiknya. 5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)

Fairness merupakan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakkan peraturan untuk melindungi hakhak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati (prudent) sehingga muncul perlindungan pemegang saham secara jujur dan adil, maupun beragam kepentingan dalam perusahaan. Prinsip Fairness menurut Organization for Economic Coorperation

and

Development

(OECD)

dalam

Daniri

(2005:13)

diterjemahkan dalam enam aspek berikut ini: a. Memastikan adanya basis yang efektif untuk kerangka kerja corporate

governance, untuk mendukung terciptanya pasar yang transparan dan efisien sejalan dengan ketentuan perudangan. b. Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan. Hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi. c. Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham. Seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing harus diperlakukan setara.


d. Peran stakeholders dalam corporate governance. Hak-hak para pemangku

kepentingan (stakeholders) harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kontral kerjasama aktif antara perusahaan dan para stakeholders harus dikembangkan dalam upaya bersama menciptakan aset, pekerjaan, dan kelangsungan perusahaan. e. Disclosure dan transparansi. Merupakan Pengungkapan yang tepat waktu

dan akurat mengenai segala aspek material perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan governance perusahaan. f. Tanggung jawab pengurus perusahaan (Corporate boards). Pengawasan

dewan komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh direksi harus berjalan efektif, disertai adanya tuntutan starategik terhadap manajemen, serta akuntabilitas dan loyalitas direksi dan dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Dalam menjalankan Good Corporate Governance (GCG) ada tiga pilar yang yang harus ditegakkan. Ketiga pilar tersebut menurut Binhadi (2007) adalah negara, dunia usaha, dan masyarakat. 1. Sistem politik yang sehat dapat menghasilkan penyelenggara negara yang berkualitas dan berintegritas, sehingga negara harus menciptakan sistem politik yang sehat. Hanya dengan cara demikian, penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik serta penegakan hukum secara konsisten dapat tercipta. 2. Dunia usaha harus bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan

kepatuhan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dengan melaksanakan etika bisnis dan peraturan perundang-undangan, dunia usaha juga diharapkan dapat mencegah terjadinya KKN. Tugas lain dari dunia usaha adalah meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pila kerja perusahaan yang didasarkan pada asas GCG secara berkesinambungan. Perusahaan harus dapat menampung informasi tentang penyimpangan yang terjadi pada perusahaan dan untuk itu perlu dilaksanakan fungsi ombudsman. 3. Masyarakat sebagai pilar ketiga mempunyai peranan untuk melakukan kontrol sosial dengan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap 17 Firman Syah NIM 2009130292

kualitas pelayanan masyarakat yang dilakukan penyelenggara negara serta terhadap kegiatan dan produk atau jasa yang dihasilkan oleh dunia usaha. Uraian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan corporate governance dalam suatu perusahaan menuntut diterapkannya etika bisnis sehingga menjamin adanya keseimbangan dari seluruh kepentingan kelompok para pemegang saham (share holder), dewan komisaris manajemen maupun kelompok lain yang juga memiliki kepentingan dengan perusahaan (stakeholder). Etika bisnis akan memberikan suatu batasan antara yang baik dan yang buruk di setiap aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu penciptaan profit. Etika bisnis juga akan meningkatkan tanggung jawab perusahaan terhadap share holder dan stakeholder, sehingga eksistensi perusahaan tetap dapat dilaksanakan. Disisi lain stakeholder berfungsi sebagai kontrol atas pelaksanaan GCG yang dilaksanakan perusahaan. 4. CSR Pada sesi sebelumnya telah disebutkan salah satu factor yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis harus diciptakan tanggung jawab social, yang mana tanggung jawab social bagi perusahaan dilakukan dengan program Corporate Sosial Responsibility (CSR). Bank Dunia dalam Endro Sampurna (2007) mempunyai definisi CSR sebagai berikut: “CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees andtheir representative, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good forbusiness and good for development.” (CSR merupakan komitmen bisnis yang berperan untuk pembangunan ekonomi, mendukung kerjasana antar karyawan dengan pimpinan, menciptakan komunikasi social terhadap guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, dengan caracara yang baik bagi kegiatan dan pengembangan perusahaan). Menurut Canadian Business for Social Responsibility dalam Roida (2008), CSR didefinisikan sebagai: “A company’s commitment to operating in an economically and environmentally sustainable manner; at the same time, recognize the interests of its stakeholders.” (komitmen perusahaan untuk 18 Firman Syah NIM 2009130292

beroperasi secara ekonomis dan mendukung lingkungan, dan pada waktu yang sama memperhatikan kepentingan stakeholders). Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan CSR disusun sebagai komitmen perusahaan untuk menciptakan komunikasi sosial, antara manajemen perusahaan dengan share holder, dan juga stakeholder sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa disusunnya CSR masih menunjukkan adanya cela yaitu ditujukan untuk terciptanya eksistensi perusahaan di masa yang akan datang. Untuk itu dijelaskan definisi CSR oleh Bateman dan Snell (2002) sebagai: ’...set of corporateactions that positively affects an identifiable social stakeholder’s interest and does not violate the legitimate claims of another identifiable social stakeholder (in long run)’. (satuan kegiatan perusahaan yang secara positif mengidentifikasi kebutuhan sosial stakeholder dan tidak melanggar aturan dari sosial stakeholder dalam jangka panjang) Sedangkan CSiR didefinisikan sebagai ‘…the set of corporate actions that negatively affects an identifiable social stakeholder’s legitimate claims (in long run)’. (satuan tindakan perusahaan yang secara negative mempengaruhi sosial stakeholder dalam jangka panjang) Dari definisi tersebut semakin diperjelas bahwa aktivitas CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan tidak boleh melanggar peraturan/undang-undang yang berlaku terhadap sosial stakeholder. Dengan demikian pelaksanaan CSR memerlukan tindakan aktif dari pemerintah untuk sebagai regulator untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti masyarakat sekitarnya. Sedangkan penilain perusahaan sudah menjalankan CSR atau CSiR sangat tergantung pada seberapa banyak program yang dijalankan perusahaan yang dianggap berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan CSR dalam sutau organisasi atau perusahaan masih belum benar-benar dilakukan didasarkan pada tanggun jawab sosial perusahaan. Carroll (1981)menyatakan: isu social responsibility dikenali dengan melakukan beberapa tanggung jawab sosial dan etika bisnis pada aktivitas organisasi, yang selanjutnya berpengaruh pada pembuatan keputusan manajer. Kebijakan ini bagaimanapun masih menjadi perdepatan bagi organisasi untuk melanjutkan kegiatan tersebut 19 Firman Syah NIM 2009130292

atau tidak, karena hal tersebut memang benar-benar-benar aktivitas social responsibility atau hanya untuk kepentingan organisasi. Urian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-dalam menjalankan CSR masih dikaitkan dengan

kepentingan-kepentingan

perusahaan,

seperti

kelangsungan

dan

perkembangan perusahaan. 5. Manfaat Corporate Social Responsibility Bagi Perusahaan A.B Susanto (2007) mengemukakan bahwa dari sisi perusahaan terdapat 6 (enam) manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas CSR. 1. Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang

diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan CSR secara konsisten akan mendapat dukungan luas dari komunitas yang merasakan manfaat dari aktivitas yang dijalankan. CSR akan mengangat citra perusahaan, yang dalam rentang waktu yang panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. 2. CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Sebagai contoh adalah sebuah perusahaan produsen consumer goods yang beberapa waktu yang lalu dilanda isu adanya kandungan bahan berbahaya dalam produknya. Namun karen aperusahaan tersebut dianggap konsisten dalam menjalankan CSR-nya maka masyarakat menyikapinya dengan tenang sehingga relatif tidak mempengaruhi aktivitas dn kinerjanya. 3. keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga

bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten

melakukan

upaya-upaya

untuk

membantu

meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. 4. CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholdersnya. Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan


memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang mereka raih. 5. meningkatnya penjualan. Konsumen akan lebih menyukai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang secara konsiten menjalankan CSRnya sehingga memiliki reputasi yang baik. 6. insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. 6. Implementasi dan Model atau Pola Corporate Social Responsibility Dalam menjalankan aktivitas CSR tidak ada standar atau praktik-praktik tertentu yang dianggap terbaik, setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situais yang unik yang berpengaruh terhadap tanggung jawab sosialnya. Model atau pola CSR yang umum diterapkan di Indonesia menurut Susiloadi (2008) adalah: 1. CSR bisa dilaksankan secara langsung oleh perusahaan. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, perusahaan bisa menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corproate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas divisi human resource development atau public relations. 2. CSR bisa pula dilaksanakan oleh yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan atau garoupnya. Perusahaan mendirikan yayasan atau organisasi sosial sendiri di bawah perusahaan atau groupnya yang dibentuk terpisah dari organisasi induk perusahaan namun tetap harus bertanggung jawab ke dewan direkai. Model ini merupakan adopsi yang lazim dilakukan di negara maju. Disini perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan untuk operasional yayasan. 3. Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan CSR melalui kerjasama atau bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, LSM, atau lembaga konsultan baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. 21 Firman Syah NIM 2009130292

4. beberapa perusahaan bergabung dalam sebuah konsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan CSR. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program yang telah disepakati. METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati. Dengan menggunakan logika ilmiah. (Azwar, 2007). Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara/diperoleh dan dicatat atau oleh pihak lain (Silalahi, 2003). Data sekunder yang digunakan diperoleh dari data-data yang dipublikasikan dan literatur-literatur yang mendukung penelitian ini. Obyek penelitian ini adalah PT. Freeport Indonesia. Adapun teknik analisis dilakukan sejak pengumpulan data dengan tahapan sebagai berikut. Pertama peneliti melakukan reduksi data. Proses ini dilakukan dengna melakukan penyederhaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis saat pengumpulan data dari literatur atau internet. Kedua peneliti melakukan analisis domain. Analisis domain merupakan aktivitas untuk mengkategorikan berbagai ungkapan, sikap dan tindakan informan, serta fenomena-fenomena yang ditemukan dari data sekunder yang diperoleh. Ketiga adalah penarikan kesimpulan, verifikasi dan refleksi. Pada proses ini peneliti melakukan interpretasi terhadap manka dari berbagi bahan empirik yang telah dikumpulkan dan dikategorisasikan secara tematik sebagaimana disebutkan di atas.


HASIL PENELITIAN Sekilas Sejarah Perusahaan PT.FREEPORT

Indonesia

(PTFI)

adalah

sebuah

perusahaan

pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport Mc MoRan Copper & Gold Inc. PT. Freeport Indonesia merupakan penghasil terbesar konstrat tembaga dari bijih mineral yang juga mengandung emas dalam jumlah yang berarti. Awal berdirinya PT.FREEPORT Indonesia (PTFI) bermula saat seorang manajer eksplorasi Freeport Minerals Company: Forbes Wilson, melakukan ekspedisi pada tahun 1960 ke Papua setelah membaca sebuah laporan tentang ditemukannya Ertsberg (Gunung Bijih), sebuah cadangan mineral, oleh seorang geolog Belanda; Jean Jacques Dozy, pada tahun 1936. setelah ditandanganinya kontrak karya pertama dengan Pemerintah Indonesia bulan April 1967, Konstruksi skala besar dimulai bulan Mei 1972. Setelah para geolog menemukan cadangan kelas duni Grasberg pada tahun 1988, operasi PTFI menjadi salah satu proyek tambang tembaga/emas terbesar di dunia. Di akhir tahun 1991, Kontrak Karya kedua ditandangani dan PTFI diberikan hak oleh Pemerintah Indonesia untuk meneruskan operasinya selama 30 tahun PTFI merupakan salah salah satu pembayar pajak terbesar bagi Negara Indonesia. Sejak tahun 1992 sampai 2005, manfaat langsung dari operasi perusahaan terhadap Indonesia dalam bentuk dividen, royalti dan pajak mencapai sekitar 3,9 milliar dolar AS. Selain itu PTFI juga telah memberikan manfaat tidak langsung dalam bentuk upah, gaji dan tunjangan, reinvestasi dalam neger, pembelian barna gdan jasa, serta pembangunan daerah dan donasi. Dalam tahun 2005 PTFI telah menghasilkan dan menjual konsentrat yang mengandung 1,7 miliar pon tembaga gan 3,4 juta ons emas. PTFI (PT.FREEPORT) Company memiliki visi untuk menjadi tambang terbaik di dunia yang berlokasi di ketinggian dan lingkungan bercurah hujan tinggi. Kepemilikan sahamnya adalah Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (AS) sebesar 81,28%, Pemerintah Indonesia sebesar 9,36% dan PT. Indocoppor Investama sebesar 9,36%.


Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT.FREEPORT memiliki komitmen untuk mengelola dan meminimalisasi dampak dari kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan dan untuk mereklamasi serta menghijaukan kembali lahan yang terkena dampak. Melalui kebijakan lingkungan, PT.FREEPORT berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan dan praktik-prkatik lingkungan yang baik, menyediakan sumber daya yang cukup layak guna memenuhi tanggung jawab tersebut dan melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja lingkungan pada setiap lokasi kegiatan. PT.FREEPORT juga memiliki komitmen kuat untuk mendukung penelitian ilmilah guna memahami lingkungan di sekitar tempat PT.FREEPORT beroperasi, serta melakukan pemantauan yang komprehensif untuk menentukan efektivitas dari praktik-praktik pengelolaan. Selain itu, PT.FREEPORT juga bekerja dengan instansi pemerintah, masyarakat setempat, maupun lembaga swadaya masyarakt yang bertanggung jawab, untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Dalam hal ini PT.FREEPORT menganut prinsip-prinsip kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dari dewan internasional tentang pertambangan dan logam Sustainable Development Framework of the international Council ini Mining and Metals (ICMM), dimana PT.FREEPORT termasuk anggotanya: 1. Pelaksanaan Audit Lingkungan Audit lingkungan yang dilakukan PT.FREEPORT menghasilkan informasi bagi para

manajer

tentang kinerja

lingkungan

saat ini

serta membantu

mengindentifikasi peluang-peluanga perbaikan. 2. Program Pengelolaan Trailing Trailing adalah sisa batu alat yang digiling harus hasil pengolahan bijih mineral. PT.FREEPORT menggunakan proses pengapungan (flotasi), yang merupakan pemisahan secara fisik minerjal yang mengandung tembaga dan emas dari batuan bijih. Dalam proses tersebut tidak digunakan merkuri maupun sianida. Sebuah daerah aliran sungai mengangkut sediman tersebut menuju sebuah areal pengendapan yang telah ditentukan di kawasan dataran rendah dan pantai, yang dimanamakan Modified Deposition Area (Daerah


Pengendapan Dimodifikasi), yaitu sebuah sistem yang direkayasa dan dikelola bagi pengendapan dan pengendalian tailing. Pengambilan sampel secara luas terhadap mutu air dalam pengelolaan tailing menunjukkan bahwa air pada sungai yang mengangkut tailing dari pabrik pengolahan PT.FREEPORT di daerah dataran tinggi menuju daerah pengendapatnd I dataran rendah telah memenuhi baku mutu air bersih untuk logam terlarut sesuai peraturan Pemerintah Indonesia maupun USEPA (Lembaga Perlindungan Lingkungan AS). 3. Reklamasi dan Penhijauan kembali a. Daerah dataran tinggi Para ilmuwan internasional dan staff PT.FREEPORT telah mengkaji ekologi dari ekosistem alpin di wilayah kerja PT.FREEPORT, serta mengembangkan cara-cara handal untuk menghasilkan bibit jenis tanaman asli. Kajian-kajian yang

pernah

dilakukan

hingga

saat

ini

mencakup

etnobotani,

keanekaragaman hayati pada ekosistem su-alpin dan alpin, pemanfaatan jenis-jenis asli tanaman lumut dan bakteri untuk strategi reklamasi perintis dan budi daya jaringan untuk pengembangan jenis tanaman alpin asli.hingga akhir 2005, lebih dari 10 hektar tanah terganggu pada tambang di daerah dataran tinggi yang berhasil dihijaujan kembali dalam rangka memenuhi komitmen PT.FREEPORT kepada pemerintah Indonesia. b. Dataran rendah Tujuan dari program reklamasi dan penghijauan kembali PT.FREEPORT di daerah dataran rendah adalah untuk mengubah endapan tailing pada daerah pengendapan menjadi lahan pertanian atau dimanfaatkan sebagai lahan produktif lainnya, atau menumbuhkannya kembali dengan tanaman asli setelah kegiatan tambang berakhir. 4. Pengelolaan Overburden dan air asam tambang PT.FREEPORT menangani overburden melalui sebuah rencana pengelolaan overburden komprehensif yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia. PT.FREEPORT melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap air asam tambang yang dihasilkan oleh kegiatannya. Sesuai rencan pengelolaan overburden

yang

telah

disetujui

oleh

pemerintah,

PT.FREEPORT 25

Firman Syah NIM 2009130292

menempatkan overburden pada daerah-daerah terkelola di sekitar tambang terbuka Grasberg. 5. Pengelolaan dan daur ulang limbah Program-program pengelolaan lingkungan PT.FREEPORT mencakup seluruh aspek kegiatannya bukan saja yang berhubungan dengan pertambangan. Program-program

minimilasasi

limbah

yang

dilaksanakan

mencakup

pengurangan dan penukaran dengan produk-produk ramah lingkungan. Bahan yang dapat didaur ulang seperti aluminium, besi tua, dan baterai bekas didaur ulang sesuai ketentuan pemerintah Indonesia. Mutu limbah cair dari seluruh instalasi pengolahan limbah cair dipantau secara berkala untuk parameter pH (kadar alkali), BOD (Biological Oxygen Demand), TSS (Total Suspended Solids/total padatan tersuspensi) serta minyak dan lemak sesuai baku mutu. 6. Dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh

PT.FREEPORT, USAID dan keuskupan Timika maka didapatkan sebuah model yang akan mengembangkan nelayan kepada kehidupan yang maju. Kendala nelayan terberat adalah jika tidak ada pabrik es, tempat pelelangan ikan yang memadai termasuk pelabuhan perikanan, sarana penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan cold storage. Bersama vibizconsulting dibangun sebuah model CSR yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Nelayan akan mampu bersaing karena pengembangan sumberdaya manusia menjadi titik tolak berdirinya masyrakat nelayan yang tangguh. (www.vibislearning.com) Kontroversi Berdasarkan aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan, sebetulnya sudah ada usaha perusahaan untuk memperhatikan stakeholdernya namun masih terdengar beberapa peristiwa yang terkait dengan pertentangan masyarakat dengan perusahaan. Seperti tanggal 21 Februari 2006 terjadi pengusiran terhadap penduduk setempat yang melakukan pendulangan emas dari sisa-sisa limbah produksi PT.FREEPORT di Kali Kabur Wanamon. Pengusiran dilakukan oleh aparat gabungan kepolisian dan satpam PT.FREEPORT. Akibat pengusiran ini terjadi bentrokan dan penembakan. Penduduk sekitar yang mengetahui kejadian itu kemudian menduduki dan menutup jalan utama PT.FREEPORT di Ridge 26 Firman Syah NIM 2009130292

Camp, di Mile 72-74, selama beberapa hari, yang merupakan jalan utama (akses satu-satunya) ke lokasi pengolahan dan penambangan Grasberg. Setelah itu banyak demo-demo dilakukan oleh masyarakat Papua untuk menutup Freeport. Pada 17 Maret 2006, tiga warga Abepura, Papua, terluka akibat terkena peluru pantulan setelah beberapa anggota brimob menembakkan senjatan ke udara di depan Kodim Abupura, beberapa wartawan televisi yang meliput dianiaya dan dirusak alat kerjanya oleh brimob. Tanggal 22 Maret 2006, lereng gunung di kawasan pertambangan terbuka PT.FREEPORT Indonesia di Grasberg, longsor dan menimbun sejumlah pekerja 3 orang meninggal dan puluhan lainnya cedera. Pada 23 Maret 2006 Kementrian Lingkungan Hidup mempublikasikan temuan pemantauan dan penataan kualitas lingkungan di wilayah penambangan PT.FREEPORT Indonesia. Hasilnya Freeport dinilai tak memenuhi batas air limbah dan telah mencemarkan air laut dan biota laut. Tanggal 18 April 2007 sekitar 9.000 karyawan Freeport mogok kerja untuk menuntut perbaikan kesejahteraan. Perundingan akhirnya diselesaikan paa 21 April setelah tercapai kesepakatan yang termasuk mengenai keniaikan gaji terendah. (www.Wikipedia) Dari uraian di atas menunjukkan bahwa aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan belum sepenuhnya mengena pada sasaran. Artinya perusahaan belum benar-benar memperhatikan kepentingan stakeholder seperti masyarakat Papua, belum memperhatikan keseimbangan lingkungan sekitarnya, dan terkesan hanya menjadikan pelaksanaan CSR untuk kepentingan kegiatan perusahaan, terutama dalam menarik simpati pemerintah dan PBB. Dan dari uraian tersebut dapat diindikasikan bahwa perusahaan hanya menyenangkan shareholder dengan meningkatkan laba perusahaan dari tahun ke tahun. Disisi

lain

pemerintah

kurang

menjalankan

pengawasan

terhadap

PT.FREEPORT dengan baik, sehingga fungsi kontrol dari pemerintahan menjadi kurang berfungsi. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya kolosi yang dilakukan dengan pejabat dan instansi keamanan. Disamping itu kepemilikan saham oleh pemerintah Indonesia yang sangat kecil yaitu sebesar 9,36% menjadikan pemerintah tidak memegang kendali dalam pembuatan keputusan perusahaan.


Akibat dari tidak adanya kendali dari pemerintah menjadikan masyarakat sekitarnya tidak dapat menikmati kekayaan alam yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarat diwilayah tersebut. Selain itu perusahaan juga terkesan tidak benar-benar memperbaiki lingkungan tambang untuk ditanami sesuai dengan kemauan pemerintah. Menghadapi hal tersebut, maka penggunaan regulator bagi pelaksanaan CSR

disuatu

perusahaan

harus

ditingkatkan,

sebagai

upaya

menjaga

keseimbangan kepentingan antara sharholder dengan stakeholder. Walaupun pemerintah telah mengupayakan beberapa undang-undang untuk pelaksanaan pertambangan dan lingkungan hidup, seperti: 1. Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan No. 11 Tahun 1967 Tanggal 2 Desember 1967. 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PLH) 3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 2008 tentang Pedoman teknis pencegahan dan atau kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas masyarakat. SIMPULAN IMPLIKASI DAN KETERBATASAN Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) diperusahaan khususnya PT.FREEPORT Indonesia, masih ditemui sejumlah kelemahan. Kelemahan yang muncul tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya kepentingan antara shareholder dengan stakeholder. Dimana shareholder akan selalu berupaya untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin dan cenderung kurang memperhatikan kepentingan stakeholder sebagai pihak minoritas perusahaan. Selain itu pihak stakehoder terutama pemerintah kurang memainkan perannya dalam melakukan kontrol kepada perusahaan, sehingga dapat saja dikelabui oleh perusahaan dengan memberikan sejumlah kegiatan yang

terkait dengan

Corporate

Sosial

Responsibility (CSR) untuk sementara, dan selanjutnya tidak dijalankan. Kurangnya kontrol dari pemerintah tersebut juga masih lemahnya undang-undang 28 Firman Syah NIM 2009130292

yang berlaku terutama untuk mengatur kesejahteraaan masyarakat sekitarnya sebagai pihak yang juga berwenang atas kekayaan alam wilayah tersebut. Dari pembahasan ini juga dapat diketahui bahwa Corporate Sosial Responsibility (CSR) pada dasarnya harus timbul dari kesadaran individu masingmasing manajemen perusahaan, karena dengan etika yang baik, akan mempengaruhi sejumlah keputusan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Disamping adanya regulator yang pasti untuk menjamin terlaksananya CSR dengan sebaik-baiknya. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu data yang diambil hanya dari data sekunder, dari internet, yang kebenarannya masih harus ditinjau lagi. Pengambilan data sekunder dikarenakan adanya keterbatasan waktu dalam penyusunan artikel ini. DAFTAR ACUAN A.B Susanto, (2007), Corporate Social Responsibility, The Jakarta Consulting Group, Jakarta. Azwar, Saifuddin, (2007), Metode Penelitian, Edisi I, Cetakan I, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Bateman, T.S., and Snell, S.A., (2002), Management: Competing in The New Era (5th edition), McGraw Hill/Irwin NY. Binhadi, (2007), Tiga pilar yang menegakkan GCG, Edisi Minggu Bisnis Indonesia, 30 Desember. Carroll, A. B, (1981), Business and Society (Little, Brown and Company, Boston) Dalimunthe, Ritha F, (2004), Etika Bisnis, Universitas Sumatra Utara, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Daniri, Mas Achmad, (2005), Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia, PT. Ray Indonesia, Jakarta. Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fachruddin, (2001), Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta. Echols, John M and Shadily, Hasan. 1992. Kamus Inggris Indonesia. Penerbit PT Gramedia, Jakarta. 29 Firman Syah NIM 2009130292

Endro Sampurna, Muhammad, (2007), Lingkar Studi CSR: Si Seksi CSR: 95% Retorik, 5% Aksi Nyata?, Jakarta, 4 Mei Komenaung, Anderson Guntur, (2005), Etika Dalam Bisnis Anderson Guntur Komenaung, Fakultas Ekonomi dan Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi, Manado Email: [email protected] (2005) Prasetyono dan Kompyurini, (2007), Analisis Kinerja Rumah Sakit Daerah Dengan

Pendekatan Balanced

scorecard

Berdasarkan

Komitmen

Organisasi, Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (ECG), (Survei Pada Rumah Sakit Daerah di Jawa Timur) Simposium Nasional Akuntansi X, 26-28 Juli. Roida, Herlina Yoka, Relevansi Program Corporate Sosial Responsibility Bagi Wacara Publik: Menjadi baik pada saat sudah menjadi buruk, Jurnal The 2nd National Conference UKWMS, Faculty of Economics – Widya Mandala Catholic University Surabaya, Indonesia, Surabaya, 6 September 2008 Silalahi, Gabriel Amin, (2003), Metodologi Penelitian dan Studi Kasus, Cetakan Pertama, CV. Citramedia, Sidoarjo. Sims, R. 2003. Ethics and Corporate Social Responsibility - Why Giants Fall. C.T. Greenwood Press. Susiloadi, Priyanto, (2008), Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk

Mendukung

Pembangunan

Berkelanjutan,

Jurnal

Jurusan

Administrasi Negara FISIP Universitas Sebelas maret Surakarta, ISSN, 1907-0489, Volumen 4 Nomor 2, Oktober 2008, Halaman 123-130 Vibislearning.com (2008), Corporate Social Resposibilty (CSR) PT.FREEPORT Indonesia Mengembangkan Potensi Nelayan di Desa Kokonao Timika, www.vibislearning.com. Diakses 27 April 2009 Wikipedia.org, (2008), Freeport Indonesia, www.wikipedia.org. Diakses 27 April 2009


Analisis Peranan Etika Bisnis Terhadap CSR Pada PT.freePort Indonesia

Recommend Documents