TUGAS KEBIJAKAN LINGKUNGAN – MIL 511
Analisis Kebijakan Kesehatan Kawasan Tanpa Rkk !i "#$insi Ja%bi
Na%a & Ah%a! S'a#thibi N%# Mahasiswa & "() 11* +1,
PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN UNIVERSIT UNIVER SITAS AS JAMBI 2014 TUGAS KEBIJAKAN LINGKUNGAN
(Dr. Ardi, SP, MSi)
Analisis Kebijakan Kesehatan Kawasan Tanpa Rkk !i "#$insi Ja%bi
Lata# Belakan-
Perkembangan Jambi menuju provinsi yang mengglobal tampaknya cenderung menuju perkembangan yang sedikit merugikan. Hal tersebut tampak dari terjadinya penyalahgunaan konteks globalisasi yang diasumsikan sebagai paham yang bebas untuk mengekspresikan diri maupun bebas berperilaku. Kondisi tersebut mempengaruhi perilaku masyarakat yang cenderung hanya memikirkan diri sendiri dan meraih keuntungan bagi dirinya tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Ditambah lagi kondisi lingkungan (kondisi untuk memperoleh kehidupan) yang memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut, terlebih jika kondisi ini dipengaruhi oleh aktor sikap dan kebiasaan yang sangat sulit untuk diubah. Hal
tersebut mulai mempengaruhi sektor kesehatan. !ekarang perilaku
masyarakat semakin tidak mempedulikan kesehatan masyarakat (utamanya bagi orang lain). !angat banyak contoh yang dapat kita temukan pada kehidupan sehari"hari, seperti penggunaan plastik yang ditambah pada minyak goreng untuk membuat gorengan menjadi renyah dan gurih, penggunaan boraks pada bahan makanan atau he#an yang sudah mati (ayam tiren) sehingga setelah dimasak akan terlihat seperti baru dan tahan lama (dan berbagai jenis penggunaan boraks pada makanan yang dapat merugikan kesehatan masyarakat), penggunaan $at pe#arna pakaian pada makanan untuk menarik perhatian, dan masih banyak contoh lain yang sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Kegiatan"kegiatan tersebut dilakukan hanya untuk meraih keuntungan pribadi dan sama sekali tidak memperhatikan dampak (akumulati) yang akan diterima bagi kesehatan konsumen.
Hal tersebut juga terjadi pada masyarakat yang memiliki kebiasaan merokok. !eperti yang telah kita ketahui bah#a asap rokok memiliki siat yang berbahaya bagi orang yang menghisapnya, karena asap rokok mengandung nikotin dan tar yang dapat menyebabkan kecanduan dan dapat menyebabkan terjadinya kanker paru"paru. Dari penelitian telah diketahui bah#a orang yang berperan sebagai perokok pasi (orang bukan perokok yang menghirup asap rokok) memiliki res iko yang lebih besar mengalami gangguan kesehatan akibat rokok daripada orang yang berperan sebagai perokok akti (orang yang merokok), dan jika hal tersebut dikaitkan dengan kondisi perokok yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai perokok pasi, maka hal tersebut tentu akan sangat membahayakan masyarakat yang berada pada lingkungan sekitar perokok akti, terutama apabila terdapat anak"anak yang kemungkinan akan mengalami gangguan pertumbuhan maupun gangguan kesehatan akibat menghirup asap rokok. Kondisi tersebut sebenarnya sangat sulit untuk dihindari maupun ditanggulangi, sebab hal tersebut sangat berhubungan dengan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang sangat sulit untuk diubah. %eskipun demikian pemerintah tidak lepas tangan begitu saja, terlihat dari dibuatnya kebijakan"kebijakan yang lebih memperhatikan kesehatan masyarakat seperti pengadaan area bebas rokok, pembuatan tempat bagi perokok (tempat untuk merokok), hingga pembuatan peraturan tentang larangan merokok di tempat umum beserta sangsinya). &amun kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk tetap merokok ditempat"tempat tertentu maupun pada #aktu tertentu, yang kemudian hal tersebut menjadi kebiasaan untuk melanggar peraturan"peraturan maupun melanggar kebijakan" kebijakan tersebut akibat aktor 'aktor tertentu.
"elaksanaan "e#at.#an tentan- Kawasan Tanpa Rkk
Peraturan bersama %enteri Kesehatan dan %enteri Dalam &egeri &% *++%-&K-!P/01** dan &% 2 34H5& 01** tentang Pedoman
Pelaksanaan Ka#asan 3anpa okok (K3) merupakan suatu kebijakan tentang penanganan polusi udara yang timbul akibat asap rokok, mengingat asap rokok mengandung $at yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Peraturan tersebut juga memiliki dasar bah#a untuk udara yang sehat dan bersih merupakan hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna ter#ujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal Disebutkan bah#a sasaran ka#asan tanpa rokok adalah , tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak"anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang telah ditetapkan. 6ang kemudian sebagai kompensasi bagi perokok disediakan ka#asan khusus untuk merokok yang tempatnya terpisah secara isik atau tidak bercampur dengan ka#asan tanpa rokok, dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara, dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok, dapat dilengkapi dengan data dan inormasi bahaya merokok bagi kesehatan. Disebutkan pula pada penerapan peraturan, ketentuan lebih lanjut mengenai K3 di provinsi dan kabupatenkota diatur dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupatenkota. !erta menugaskan %enteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 7ingkungan bertugas untuk memberikan penyuluhan, inormasi dan edukasi, menyediakan konseling berhenti merokok dan bimbingan teknis bagi penyediaan tempat khusus untuk merokok. %enteri Dalam &egeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan %asyarakat dan Desa bertugas untuk mendorong pemerintah daerah menetapkan dan melaksanakan K3 di #ilayahnya masing"masing serta memasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang K3 mulai dari sosialisasi dan koordinasi, pemberian pedoman, konsultasi, monitoring dan evaluasi danatau pemberian penghargaan.
Masalah "e#ilak. !an Kebiasaan Me#kk Mas'a#akat te#ha!ap "e#at.#an Kawasan Tanpa Rkk
Pada dasarnya perilaku dan kebiasaan masyarakat sangat sulit untuk diukur, namun kenyataannya perilaku dan kebiasaan tersebut dapat dilihat dan diamati dalam jangka #aktu tertentu, baik dalam #aktu yang singkat maupun dalam #aktu yang cukup panjang. Perilaku tersebut merupakan kumpulan berbagai aktor yang saling berinteraksi. !ering tidak kita sadari bah#a interaksi"interaksi yang terjadi tersebut sangat kompleks sehingga terkadang kita tidak sempat untuk memikirkan kenapa perilaku tersebut dilakukan oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. %enurut &otoatmojo (*8+9) yang menyebabkan seseorang berperilaku karena adanya empat alasan pokok, yaitu: *. "e%iki#an !an "e#asaan /Thought and Feeling 0 4dapun bentuk dan perasaan ini adalah Pengetahuan, Kepercayaan, !ikap, dan &ilai. Disinilah pentingnya sebuah inormasi akan adanya kebijakan maupun peraturan baru yang akan diterapkan di suatu daerah. !uatu inormasi merupakan langkah a#al dalam menentukan suatu program atau kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak. Dengan penyampaian inormasi yang baik kepada sasaran maka akan terbentuk pengetahuan yang baik yang kemudian diikuti dengan penentuan kepercayaan, sikap dan nilai yang memiliki siat positi terhadap suatu kebijakan. !ama halnya dengan penyebarluasan inormasi tentang ka#asan tanpa rokok, diperlukan sosialisasi yang baik hingga masyarakat memiliki kesadaran dan sikap yang dapat membantu keberhasilan kebijakan yang dibuat. 0. #an- pentin- seba-ai Re)e#ensi ila seseorang penting, maka apa yang dilakukan cenderung untuk di ikuti oleh orang lain. Dari hal inilah masyarakat sering berpendapat bah#a “orang lain saja boleh merokok di kawasan tersebut (kawasan tanpa rokok), lalu kenapa saya tidak ?”, sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, terlebih lagi
jika orang yang dijadikan reerensi tersebut merupakan orang yang memiliki jabatan di pemerintahan. ;ontoh lain adalah larangan merokok pada ka#asan !P5, masih banyak karya#an !P5 yang merokok pada ka#asan !P5 yang menyebabkan pengunjung ikut merokok di ka#asan !P5. <. S.%be# 2a'a / Resources0 !umber daya meliputi sarana, dana, #aktu, tenaga, pelayanan, keterampilan dan bahan. Dalam konteks ini, sumber daya dapat berupa ketersediaan rokok yang dengan sangat mudah dijangkau (diakses) oleh siapapun, sehingga memungkinkan setiap orang untuk merokok dimana pun dan kapanpun mereka inginkan. =. B.!a'a /Culture0 Perilaku, norma, kebiasaan, dan nilai"nilai serta penggunaan sumber daya didalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup (way of life) yang pada umumnya disebut kebudayaan. Pada dasarnya semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia dapat menjadi suatu kebiasaan yang kemudian dapat menjadi budaya. !eperti halnya dengan merokok yang semakin lama semakin menjadi budaya yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. 3erkadang pelanggaran yang dilakukan juga akan menjadi budaya >melanggar? akibat terbiasanya melakukan pelanggaran. %anusia cenderung mengulangi perilaku yang dianggapnya aman untuk dilakukan, seperti contoh orang yang merokok pada ka#asan tanpa rokok, karena orang tersebut tidak merasa ada yang perlu ditakuti (tidak ada sangsi yang menghukumnya pada saat itu juga), maka orang tersebut cenderung akan mengulangi perbuatannya tersebut di lain #aktu (merokok pada ka#asan tanpa rokok). Dari alasan"alasan pokok tersebut, kita dapat mengetahui seberapa besar kepatuhan seseorang terhadap peraturan"peraturan yang telah dibuat khususnya terhadap peraturan ka#asan tanpa rokok. leh karena itu perlu dilakukan penerapan kebijakan yang dibarengi dengan penga#asan dan penanggulangan terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat selaku sasaran kebijakan maupun peraturan"peraturan.
Jika ditinjau dari pemikiran dan alasan kenapa orang merokok, maka kemungkinan perokok tidak tahu dan percaya akan keberadaan peraturan larangan merokok di ka#asan tertentu yang bersiat mengikat dan memiliki sangsi apabila dilanggar. Hal tersebut terjadi kemungkinan akibat kurangnya sosialisasi dan penegakan peraturan yang tegas dan konsisten oleh pihak yang ber#enang, sehingga masyarakat merasa tidak memiliki ke#ajiban untuk merokok atau tidak merokok pada ka#asan tertentu. Hal tersebut dapat kita lihat langsung (dapat dilihat pula pada televisi) bah#a masih terdapat masyarakat yang merokok pada daerah yang tidak sepantasnya, padahal peraturan tersebut sudah dibuat semenjak tahun 01**, bahkan tidak jarang Pega#ai &egeri !ipil (P&!) merokok disembarang tempat yang seharusnya bertindak sebagai contoh dan panutan bagi masyarakat. Disisi lain, aturan daerah tentang K3 setingkat perdapergub untuk provinsi Jambi belum ada, hanya sebatas himbauan agar menetapkan K3 di instansi pemerintah dan s#asta. Pemerintah Jambi lebih mementingkan dana hasil cukai tembakau dengan menerbitkan Peraturan @ubernur Jambi &omor 8 tahun 01*0 tentang Pedoman 5mum Penggunaan dan Penetapan 4lokasi Dana bagi Hasil ;ukai 3embakau yang pada ab /// huru c berbunyi penetapan ka#asan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum. !elain belum adanya aturan daerah kita mengamati penyediaan tempat bagi para perokok terkesan seadanya dan tidak manusia#i, misalkan ruangannya kecil dan pengap kalau tidak tempatnya panas yang semuanya jauh dari kenyamanan sehingga perokok juga enggan untuk berada disana dan lebih memilih merokok bukan ditempat yang disediakan. !elain itu masih maraknya event olahraga yang meminta sponsor rokok, ini disebabkan cuma rokok yang mau memberikan donasi besar"besaran atas terselenggaranya event olahraga tersebut serta memang belum berlaku larangan pemerintah bagi rokok untuk mensponsori event olahraga di Jambi Kemudian dapat kita perhatikan juga bah#a penegakan kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan kerjasama dari instansi lain seperti pabrik rokok maupun
penyelenggara kebijakan lainnya (bea cukai), sehingga terjadi ketimpangan dan perbedaan persepsi yang kemungkinan besar terjadi akibat adanya kepentingan pribadi (conflict of interest ) antar instansi, sehingga tidak terbentuk komitmen yang solid untuk menjalankan peraturan yang berlaku. !ehingga masyarakat masih memiliki kesempatan dan peluang besar untuk merokok di tempat tertentu. Hal tersebut menyebabkan besarnya kemungkinan masyarakat untuk merokok pada ka#asan tanpa rokok. Hal tersebut juga terjadi pada masyarakat miskin perokok yang dengan mudah membeli atau mengakses rokok, selain itu harganya juga sangat jarang mengalami kenaikan. Dapat kita lihat bah#a cukai rokok /ndonesia hanya <1A ' =1A dan menduduki posisi kedua cukai rokok terendah di dunia setelah 7aos jika dibandingkan dengan cukai rokok negara lain yang mencapai B91A. Kondisi tersebut cenderung mengakibatkan tujuan utama kebijakan untuk membersihkan udara dari polusi semakin jauh dari sasaran. /tu jika kita melihat kondisi masyarakat miskin sebagai sebagian kecil dari populasi, kemungkinan kondisi tersebut akan memburuk jika kita melihat pada sisi masyarakat yang memiliki uang untuk membeli rokok. Dapat disimpulkan bah#a masyarakat miskin yang memiliki sedikit uang saja dapat membeli beberapa batang rokok setiap harinya, terlebih pada masyarakat yang memiliki banyak uang kemungkinan besar akan lebih banyak menghasilkan asap rokok, dengan asumsi orang kaya tersebut membeli lebih banyak rokok dari orang miskin, jadi semakin banyak orang yang harus diatur untuk mengikuti peraturan yang dibuat khususnya tentang ka#asan tanpa rokok. Jika hal tersebut benar"benar terjadi, dapat kita bayangkan bah#a kebijakan"kebijakan yang dibuat untuk mengatur orang dalam merokok sangatlah sulit untuk diterapkan, terlebih jika kita melihat sikap dan perilaku masyarakat yang sangat beragam, bahkan kemungkinan besar kebijakan" kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan optimal. leh karena itu sangat penting bagi kita untuk dapat bekerjasama antar instansi atau lembaga dalam melaksanakan maupun membuat kebijakan, yang pada akhirnya akan terbentuk komitmen yang kuat demi kepentingan bersama. ahkan setelah adanya pemberian berbagai insenti bagi daerah yang berhasil menanggulangi masalah
pencemaran udara oleh pemerintah pusat, seharusnya dapat menambah motivasi untuk bekerja dengan sebaik"baiknya. Dari bahasan diatas dapat dikatakan bah#a banyak hal yang kemungkinan dapat menyebabkan tidak terlaksananya (dengan baik) peraturan tentang ka#asan tanpa rokok. Hal"hal tersebut diantaranya : kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang ka#asan tanpa rokok oleh pemerintah yang nantinya dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap peraturan ka#asan tanpa rokok, kurangnya komitmen dari dari seluruh lapisan masyarakat (utamanya penyelenggara kebijakan atau pemerintah), penyediaan rokok yang tidak terkontrol dan kurang konsistennya sangsi yang diberikan untuk dapat dilaksanakan.
Alte#nati) 'an- 2apat 2ilak.kan Unt.k Men-atasi Masalah 'an- Ti%b.l
!ebenarnya ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menutupi permasalahan yang mungkin akan timbul. Kemungkinan semua permasalahan yang timbul akan bermuara pada komitmen dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kebijakan maupun peraturan. 3erlebih dahulu diperlukan sosialisasi dan penyampaian pesan yang baik kepada masyarakat sebagai sasaran akan adanya penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan maupun peraturan. !osialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan yang akan diterapkan, sehingga masyarakat dapat membentuk sikap dan perilaku yang positi terhadap peraturan tersebut. leh karena itu diperlukan komunikasi yang baik antar kelompok, antar organisasi, dan antar individu yang tidak melupakan aspek budaya masyarakat sekitar, yang dapat disampaikan baik melalui media massa, maupun media elektronik yang disampaikan secara jelas. !etelah itu diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakan peraturan. ukan hanya masyarakat yang menjadi objek penerapan peraturan, tetapi diperlukan juga peran serta dari pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan yang seharusnya
terlebih dahulu mengetahui dan melaksanakan peraturan dengan sebaik"baiknya. Penyediaan tempat"tempat merokok bagi para perokok harus lebih manusia#i dan memperhatikan aspek kenyamanan sehingga perokok tidak akan berkeliaran, dengan demikian akan terlihat bah#a adanya keseriusan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan maupun peraturan yang ada. !elain itu tampak adanya keseriusan dalam memecahkan suatu permasalahan dan dapat menjadi reerensi bagi orang lain. leh karena itu sangat diperlukan pelaksanaan tugas yang baik dari petugas sebagai penga#as dan penegak peraturan. Penyelenggaraan peraturan dan sanksi juga harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Pada kondisi seperti ini penyelenggaraan peraturan yang tegas dan konsisten juga merupakan salah satu cara yang dapat memberikan perubahan perilaku masyarakat sehingga dapat memberikan eek jera. 3ata laksana, penga#asan dan pemberian sanksi harus disesuaikan dengan perundang"undangan dan peraturan yang berlaku, oleh karena itu diperlukan pertimbangan yang matang dalam membuat peraturan (khususnya K3) sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dengan peraturan lainnya dan meminimalisir celah terhadap terjadinya pelanggaran. 3idak terlepas dari peranan penga#as, perlu diberikan ungsi dan tugas yang jelas selaku penga#as penerapan suatu kebijakan. Dalam konteks peraturan ka#asan bebas rokok, perlu dibunyikandisebutkan bah#a diberikan #e#enang untuk mencatat inormasi, menyita, mengambil gambar, melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian serta penga#as memiliki ke#ajiban untuk memberikan sanksi kepada pelanggar apabila terbukti bersalah, diharapkan memberikan eek jera kepada pelanggar sehingga peraturan tersebut serius dilaksanakan. leh karena itu perlu dilakukan pemilihan atau pun pembentukan badaninstansi
yang
memiliki
#e#enang
dan
tugas
yang
jelas
dalam
melaksanakan peraturan, utamanya dalam memberikan sanksi kepada pelanggar sehingga terdapat mekanisme yang jelas dalam menerapkan sanksi yang berlaku. /ntegrasi dengan instansi lain juga memiliki peran yang penting dalam melaksanakan dan memastikan kelancaran suatu peraturan maupun kebijakan. Khususnya dalam melaksanakan peraturan tentang ka#asan tanpa rokok, salah
satunya dengan pengembangan kebijakan dari sektor produksi rokok maupun pengelola keberadaan rokok yang terkait. Peningkatan cukai dirasa sangat eekti dalam mengurangi pengeluaran biaya untuk bidang kesehatan, selain itu peningkatan cukai juga dapat mengurangi jumlah konsumsi rokok oleh masyarakat. Dengan demikian secara tidak langsung dapat membantu dan mendukung
tercapainya tujuan terbentuknya Peraturan
bersama
%enteri
Kesehatan dan %enteri Dalam &egeri &% *++%-&K-!P/01** dan &% 2 34H5& 01** tentang Pedoman Pelaksanaan Ka#asan 3anpa okok, yaitu untuk menciptakan udara yang bersih dan layak untuk digunakan sebagaimana mestinya.
