ANALISA HUKUM Beberapa hal yang menjadi hasil analisa kami, terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 250 K/PDT.SUS/2009, tentang Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, yakni: 1. Bahwa Bahwa perkar perkaraa ini merupa merupakan kan upaya upaya Pemoho Pemohon n / Pemoho Pemohon n Bandin Banding g /
Pemohon Kasasi, yakni PT Bumi Gas Energi (BGE), terhadap putusan Arbitrase BANI atas perkara Wanprestasi yang diajukan oleh pihak PT. Geo Dipa Energi; 2. Pada Pada dasarn dasarnya ya PT. Bumi Bumi Gas Energi Energi,, sebaga sebagaii Pemoh Pemohon on Permoh Permohona onan n
Pembatalan Pembatalan Putusan Putusan Arbitrase Arbitrase dalam mengajukan mengajukan permohonan permohonanaa tersebut, tersebut, telah sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa: “Terh “Terhada adap p putusa putusan n arbit arbitras rasee para para pihak pihak dapat dapat me menga ngajuk jukan an perm permoho ohonan nan pembat pembatal alan an apabi apabila la putusa putusan n terse tersebut but diduga diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah setelah putusan putusan dijatuhk dijatuhkan, an, diakui diakui palsu palsu atau dinyatak dinyatakan an palsu; b. sset etel elah ah putu putusa san n diam diambi bill dite ditemu muka kan n doku dokume men n yang yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”
3. Alasan Permohonan PT. Gas Bumi Energi ini hanya meliputi 2 (dua) hal
saja, yakni:
a. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau b. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat ; 4. Bukti baru yang diajukan tersebut adalah:
a. Anggaran Dasar PT. Geo Dipa Energi yang menyatakan PT. Geo Dipa Energi adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas;
b. Bahwa terhadap perkara telah ditemukan bukti baru yaitu surat pemberitahuan dari pihak CNT mengenai pembatalan perjanjian antara PT. Bumi Gas Energi dan CNT (Bukti P-1);
c. Bahwa bukti baru berupa draft-draft Perjanjian Geothermal yang berisi mengenai perundingan-perundingan mengenai isi Perjanjian Geothermal (Bukti P-2);
d. Bahwa terdapat bukti baru yaitu korespondensi antara PT. Bumi Gas Energi dan PT. Dipa Energi yang membahas mengenai draft perjanjian berikut mempertanyakan kelengkapan dokumen yang harus dimiliki PT. Geo Dipa Energi (Bukti P-3);
e. Bahwa juga ditemukan bukti baru berupa kesaksian dari Pengacara yang membuat perjanjian dan memberikan konsultasi terhadap pembuatan draft perjanjian (Bukti P-4);
f. Bahwa terdapat bukti baru berupa pendapat hukum dari Kantor Hukum Lubis, Ganie, Soerowidjojo yang menyatakan bahwa PT. Geo Dipa Energi adalah badan hukum swasta murni yang mendapatkan pembiayaan
atas proyek dari para investor dan bukan dari dana pemerintah (Bukti P5). 5. Namun hanya saja Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak
Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase NO. 271/XI/ARB-BANI/2007, dan dengan alasan yang tidak jelas. Hal ini karena tidak ada penjelasan ataupun alasan-alasan penolakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; 6. Setelah penolakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI ini,
masih dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum lainnya, yaitu melakukan permohonan banding di Mahkamah Agung, hal tersebut tercantum dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa:
“Terhadap
putusan
Pengadilan
Negeri
dapat
diajukan
permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.” 7. Dasar permohonan banding ini adalah bahwa:
a. Judex facti telah salah menerapkan hukum yang berlaku; b. Judex facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup. 8. Mahkamah Agung pada dasarnya dapat membatalkan putusan atau
penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Hal tersebut diatas ini sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perbubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 9. Kami sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Agung di Mahkamah
Agung RI, bahwa dalam penyelesaian perkara di BANI, masih banyak faktafakta hukum dan bukti-bukti yang belum dinilai cukup secara hukum oleh BANI, dan Majelis Arbitrase pada perkara ini. 10. Jika dilihat PT Geo Dipa Energi ini adalah perusahaan patungan atau “ Joint
Venture” antara PT. Pertamina dengan PT. Perusaan Listrik Negara (PLN), tetapi PT. Geo Dipa Energi perseroan BUMN, melainkan Perseoan Terbatas biasa. 11. Dalam perkara ini terdapat beberapa perjanjian di dalam nya, yakni Perjanjian
Pendanaan antara CNT dengan PT. Bumi Gas Negara, dan kemudian PT. Bumi Gas Negara akan mendanai kontrak kerjasama yang dinamakan Geo Thermal Agreement . 12. Persyaratan yang diberikan CNT, mengenai pendanaan terhadap PT. Bumi
Gas Negara ini, persyaratan utama nya adalah PT. Geo Dipa Energi harus dapat memperlihatkan Concession Right dan Transfer of Assets. Yang kedua nya sebenarnya didapatkan dari PLN, dan Pertamina.
13. Tetapi, sampai dengan perkara ini berlangsung dan bahkan sampai ke
Pengadilan Negeri pun, PT. Geo Dipa Energi tidak dapat menunjukkan Concession Right dan Transfer of Assets tersebut. dari hal tersebutlah,
timbul rasa keraguan dari pihak CNT, yang sehingga memutuskan untuk mundur dalam pendanaan PT. Bumi Gas Energi. Pengunduran tersebut dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2005, melalui Written Notice. Hal mengenai pengunduran ataupun pemutusan perjanjian antara CNT dengan PT. Bumi Gas Energi memang di dalam perjanjian diatur bahwa salah satu pihak dapat memutuskan perjanjian itu hanya dengan Writtern Notice, dan tidak perlu melalui badan peradilan ataupun Arbitrase. Maka berdasarkan surat tersebut CNT mengakhiri perjanjian tersebut pada tanggal 14 Mei 2008 melalui surat (Bukti T-57) Bukti T-57 ini sudah pernah dihadirkan dalam peridangan Arbitrase di BANI, tetapi Majelis Arbitrase menolak bukti tersebut. 14. Pada proses banding, PT. Bumi Gas Energi yang selaku sebagai Pemohon
tersebut mendalihkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menghadirkan PT. Geo Dipa Energi, namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak perlu dihadirkan pihak lain, karena perkara ini hanya permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, dan bukan gugatan, sehingga tidak perlu memeriksa pihak lain. 15. Kami tidak seperndapat dengan hal tersebut diatas, karena bagaimanapun
juga, bukti bukti baru tersebut menyangkut kepada PT. Geo Dipa Energi. 16. Dalam putusan pada tingkat banding ini, Mahkamah Agung menolak, karena
PT. Bumi Gas Energi tidak dapat membuktikan hal-hal yang dijadikan bukti
baru, atau sebagian hal-hal yang dijadikan bukti baru. Dalam hal ini pun kami tidak sependapat, karena bukti-bukti baru tersebut sangat kuat, dan beralasan. Bahwa penyebab CNT mundur, karena PT. Geo Dipa Energi tidak dapat menunjukkan Concession Right dan Transfer of Assets. 17. Kami menyimpulkan bahwa Majelis Arbitrase telah memutus perkara tersebut
tidak berdasarkan atas fakta-fakta yang ada. Bahkan mengesampingkan faktafakta yang dapat menjadi kan penentu kemenangan perkara bagi PT. Bumi Gas Negara. Terlebih lagi bahwa Majelis Arbitrase mengentahui bahwa PT. Geo Dipa Energi tidak dapat menunjukkan Concession Right dan Transfer of Assets. PT. Geo Dipa pada saat persidangan Arbitrase hanya mengaku-ngaku saja bahwa memiliki Conssesion Right dan Transfer of Assets. 18. Maka sudah seharus nya Permohohan Pembatalan Putusan Arbitrase ini
dikabulkan.
