sk pedoman penyelanggaraan komite keperawatanFull description
PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBUNU I KECAMATAN BOLANO Jl. R.A Kartini Kartini No. 21 Desa Wanamukti
Kec. Bolano Kode Pos 94379
No. 4.1.1.4 KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMBUNU I
Nomor : 800/
/Kapus-L.I/UKM/IX/2016
TENTANG RENCANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN UKM PUSKESMAS
KEPALA PUSKESMAS LAMBUNU I
Menimbang
:
a. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan UKM Puskesmas sesuai dengan kebutuhan
masyarakat,
maka
perlu
disusun
perencanaan
UKM
Puskesmas berdasarkan analisis kesehatan masyarakat; b. bahwa agar masyarakat mudah mendapatkan akses terhadap pelayanan, informasi, dan memberikan umpan balik, maka perlu disusun kebijakan akses masyarakat terhadap UKM Puskesmas; c. bahwa agar kinerja UKM Puskesmas dapat ditingkatkan secara berkesinambungan, maka perlu disusun kebijakan evaluasi UKM Puskesmas dengan indicator-indikator kinerja yang jelas; d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Lambunu I; Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang kesehatan; 3. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional; 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Komisi Akreditas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal; 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMBUNU I TENTANG IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT
Kesatu
:
Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat sebagaimana yang tercantum di dalam SPO identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
Kedua
:
Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.
