PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KESEHATAN Jl. Cekhana Nomor: 079 Pasar Simpang – Pekon Pekon Kagungan kec. Kota Agung Timur No. Telp / HP (082175862015) e-mail :
[email protected] Kode Pos (35384)
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR SIMPANG NOMOR: 440/ /27/2018 TENTANG KEWAJIBAN KARYAWAN MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN MEMPERHATIKAN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT / PENGGUNA UPT PUSKESMAS PASAR SIMPANG
Menimbang
:
a. Bahwa
keberadaan
puskesmas
dalam
mengemban
misi
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus berfokus pada pelanggan; b. bahwapengelola dan pelaksana puskesmas perlu memahami dan memperhatikan hak dan kewajiban pengguna puskesmas dalam penyelenggaraan
pelayanan
dan pelaksanaan
upaya
kegiatan
puskesmas; c. sehubungan dengan maksud tersebut pada butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Kewajiban Karyawan Memberikan Pelayanan Dengan Memperhatikan Hak dan Kewajiban Masyarakat/Pengguna;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Tanggamus Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tk.II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 193) Undang-undangNomor36 tahun2009tentangKesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787/Menkes/Per/VII/2008 tentang
Standar
Pelayanan
Minimal
Bidang
Kesehatan
di
Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/XII/2010 tentangIklandanPublikasiPelayananKesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Republik Indonesia Tahun 2014); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015,Tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No 16 tahun 2008,Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kesehatan; 9. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008,Tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR SIMPANG TENTANG PELAYANAN
KEWAJIBAN
KARYAWAN
DENGAN
MEMPERHATIKAN
MEMBERIKAN HAK
DAN
KEWAJIBAN MASYARAKAT / PENGGUNA KESATU
:
Karyawan puskesmas wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban pengguna;
KEDUA
:
Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan UPT Puskesmas Pasar Simpang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban masyarakat pengguna;
KETIGA
:
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya,
akan
dilakukan
perbaikan
kembali
mestinya.
Ditetapkan di : Kota Agung Timur pada tanggal : 2018 KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR SIMPANG KABUPATEN TANGGAMUS
Dr. THERESIA HUTABARAT NIP. 19800223 200902 2 003
sebagaimana
Lampiran : kepalaUPT Puskesmas Pasar Simpang Nomor :
KEWAJIBAN KARYAWAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS PASAR SIMPANG
1. Memberikan hak istimewa dalam menentukan informasi apa saja yang berhubungan dengan pelayanan yang boleh disampaikan kepada keluarga atau pihak lain 2. Pasien diinformasikan tentang kerahasiaan informasi dalam rekam medik pa sien 3. Pembukaan atas kerahasiaan informasi menganai pasien dalam rekam medik diperbolehkan dalam UU No 29 tahun 2014, yaitu sebagai berikut : a. Diminta oleh aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum misalnya, visum et repertum b. Atas permintaan pasien sendiri c. Untuk kepentingan kesehatan pasien itu sendiri d. Berdasarkan ketentuan perundang-undangn yang berlaku 4. Pasien diminta persetujuannya untuk membuka informasi yang tidak tercakup dalam undang-undang dan peraturan 5. Puskesmas menghormati kerahasiaan informasi kesehatan pasien dengan membatasi akses ke ruang penyimpanan rekam medik, tidak meletakan rekam medis pasien ditempat umum 6. Menyediakan partisi/sekat pemisah untuk menghormati privasi pasien 7. Menyediakan tenaga penjaga kantor untuk memantau area di lingkungan puskesmas 8. Menyediakan tenaga penterjemah, baik bagi psien yang tidak bisa memahami bahasa indonesia maupun bagi pasien tuna rungu 9. Membentuk tim code blue untuk memberikan pelayanan resusitasi bagi pasien yang membutuhkan 10. Memberikan informasi bila terjadi penundaan pelayanan 11. Menyediakan formulir permintaan penterjemah
