PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAMBAH SAMO II Jln. Diponegoro No..... Desa Rambah Utama E-mail : pkmrs2@y :
[email protected] ahoo.co.id Kode Kode Pos 28565 KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS RAMBAH SAMO II NOMOR: A/II/SK/01/2017/…
TENTANG PEMBINAAAN, KOMUNIKASI, DAN KOORDINASI DI UPTD PUSKESMAS RAMBAH SAMO II KABUPATEN ROKAN HULU KEPALA UPTD PUSKESMAS RAMBAH SAMO II KABUPATEN ROKAN HULU,
Menimbang
: a. bahwa Puskesmas Rambah Samo II adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional dinas dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat dilingkungan pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu yang mempunyai fungsi pelayanan kesehatanstrata pertama, pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan; b. bahwa untuk melaksanakan fungsi sebagaimana se bagaimana dimaksud Puskesmas perlu melakukan pembinaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak – pihak terkait; c.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Kebijakan Kepala UPTD Puskesmas Rambah Samo II tentang Pembinaaan, Komunikasi, Dan Koordinasi;
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kabupaten Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik 1457/MENKES/SK/X/2003 Tentang Standar Bidang Kesehatan;
Indonesia Pelayanan
Nomor Minimal
17. Keputusan Kepala BKN Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS RAMBAH SAMO II TENTANG PEMBINAAAN, KOMUNIKASI, DAN KOORDINASI DI UPTD PUSKESMAS RAMBAH SAMO II KABUPATEN ROKAN HULU
KESATU
: Memberlakukan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Rambah Samo II Tentang Pembinaaan, Komunikasi, dan Koordinasi Di UPTD Puskesmas Rambah Samo II Kabupaten Rokan Hulu;
KEDUA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan;
Ditetapkan di Pada tanggal
: Rambah Utama : Januari 2017
KEPALA UPTD PUSKESMAS RAMBAH SAMO II
NURHIJRIATI
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAMBAH SAMO II Jln. Diponegoro No..... Desa Rambah Utama E-mail :
[email protected] Kode Pos 28565 KERANGKA ACUAN KEGIATAN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTORAL
A. PENDAHULUAN Puskesmas sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan sehat. Dalam penyelenggaraan Puskesmas mempunyai beberapa prinsip penyelenggaraan, salah satunya adalah paradigm sehat. Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Prinsip lain dalam penyelenggaraan Puskesmas menuju kecamatan sehat adalah prinsip keterpaduan dan kesinambungan. Dalam hal ini Puskesmas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP antar lintas program dan lintas sector. Masalah kesehatan merupakan masalah yang komplek untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu upaya terkoordinasi dari berbagai pihak, baik lintas program dan lintas sektor terkait. B. LATAR BELAKANG Puskesmas merupakan Pusat Kesehatan Masyarkat yang mempunyai banyak program yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat didalamnya. Program – program tersebut lebih banyak imlementasinya pada masyarakat dan untuk mewujudkannya butuh kerjasama dari berbagai pihak antara lain Kecamatan, Kelurahan, Sekolahan, RW, RT, TOMA, KADER, dan lain – lain. C. TUJUAN UMUM DAN KHUSUS c.1 Tujuan Umum Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor untuk keselara san, keterpa duan dan kesinam bungan serta keberhasilan pencapaiankinerja dan tujuan program dalam rangka pembangunan kesehatan. c.2 Tujuan Khusus a. M e l a k u k a n k o m u n i k a s i d a n k o o r d i n a s i d e n g a n l i n t a s p r o g r a m . b.Melakukan koordinasi dengan lintas sektor. D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN d.1 Komunikasi Dan Koordinasi Lintas Program Dilakukan Melalui a. P e r t e m u a n K o m u n i k a s i I n t e r n a l U K M b . P e r t e m u a n M i ni L o k a k a r y a B u l a n a n P u s ke s m a s d.2 Komunikasi dan Koordinasi Lintas Sektor Dilakukan Melalui: a . P e r t e m u a n K ad e r / F o r u m P e r t e m ua n D e n g a n M a s ya r a k a t . E. SASARAN Staf UPTD Puskesmas Rambah Samo II F. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN Kegiatan ini dilaksanakan per tiga bulan
G. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN Kepala Tata Usaha merencanakan waktu dan tempat pelaksanaan rapat koordinasi. H. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN Hasil kegiatan di catat, dilaporkan, dicatatm dilaporkan pada Kepala Puskesmas dan dievaluasi. Ditetapkan di Pada tanggal
: Rambah Utama : Januari 2017
KEPALA UPTD PUSKESMAS RAMBAH SAMO II
NURHIJRIATI
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAMBAH SAMO II Jln. Diponegoro No..... Desa Rambah Utama E-mail :
[email protected] Kode Pos 28565
NOTULEN Sidang/ Rapat
:
Hari/tanggal Waktu Panggilan Waktu Sidang/Rapat Acara
: Kamis, 06 Juli 2017 : 08.00 WIB : 08.00 WIB – 11.30 WIB : 1. Pembinaan, Komunikasi dan Koordinasi
Pimpinan Sidang/ Rapat Ketua : drg. Nurhijriati Sekretaris : Muhzamil Pencatat : Dwi Purwanti Peserta Sidang/Rapat : Dapat dilihat pada daftar hadir rapat Kegiatan Sidang/Rapat : 1.
Kata Pembukaan Pembahasan
: Rapat dibuka oleh kepala Puskesmas 08.30 WIB : 1. .
Peraturan
:Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Rambah Samo II
NURHIJRIATI
Rambah Utama, 06 Juli 2017 Notulen
DWI PURWANTI
