Oleh: R.D Ambarwati, ST.MT.
Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air. Institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air adalah unit pelaksana teknis pengelola sumber daya air tingkat pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara di bidang pengelolaan sumber daya air dan Badan Usaha Milik Daerah di bidang pengelolaan sumber daya air.
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 atas uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka diberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain: 1.
Pasal 6, 7, 8, 9, dan 10 ; Pengelolaan air dengan mempergunakan mempergunakan instrumen PEMBERIAN HAK GUNA AIR. Pasal-Pasal tersebut dianggap mengandung muatan yang memposisikan bahwa penggunaan air condong untuk kepentingan komersial dan menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air
2. Pasal 26, 29, 45, 46, 48, dan 49 ; Pendayagunaan sumber daya air, termasuk PENGUSAHAAN AIR. Pasal-Pasal tersebut dianggap mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber-sumber air yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan memicu konflik horizontal. (konflik antar wilayah sungai) 3.
Pasal 80 ; PEMBIAYAAN. Pengenaan Biaya Jasa Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dianggap mengandung muatan muatan komersialisasi air.
4. Pasal 90, 91, dan 92 ; GUGATAN masyarakat dan organisasi. organisasi. Pemohon menganggap muatan pasal tersebut bersifat diskriminatif karena masyarakat yang dirugikan hanya dapat mengajukan gugatan melalui gugatan perwakilan sehingga menurut pemohon terdapat derogasi dan limitasi hak setiap orang.
Permohonan uji materi dapat diterima oleh MK karena peraturan pelaksanaan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak mengikuti penafsiran MK dalam uji materi pertama melalui putusan MK Nomor 058-059-060-063/PUU-II/20 058-059-060-063/PUU-II/2004 04 dan Nomor 008/PUU-III/2005 ( conditionally constitutional ). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (beserta peraturan pelaksanaannya) dalam pelaksanaannya belum menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak PENGUASAAN NEGARA ATAS AIR (seharusnya negara secara tegas melakukan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan). Maka dengan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Konstitusi Memutuskan bahwa : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; dan 3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali.
Berdasarkan Putusan MK kedepan Pengelolaan Sumber Daya Air harus memenuhi 6 Prinsip Dasar Batasan Pengelolaan SDA: 1. Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air; 2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri; 3. Kelestarian lingkungan hidup, sebagai salah satu hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945; 4. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak; 5. Prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan 6. Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Implikasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013: Putusan MK Tidak Bersifat Retroaktif, sehingga semua perjanjian dan izin yang telah dikeluarkan (termasuk kewajiban pemegang izin membayar BJPSDA dll), organisasi/kelembagaan yang telah ada dan kegiatan/ tugas Pengelolaan Sumber Daya Air yang sedang berjalan tetap berlaku dan dapat terus dilaksanakan; Putusan MK Bersifat Prospektif, sehingga dengan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, meskipun tidak ada kekosongan hukum karena diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, namun pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air kedepan perlu mempunyai payung hukum sesuai dengan kondisi kekinian;
Tindak lanjut terkait dengan dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, maka dilakukan langkah-langkah surat menyurat, sebagai berikut: 1. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Presiden Republik Indonesia Nomor : HK.01.01Mn/189 tanggal 24 Februari 2015 perihal laporan tindak lanjut pasca pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. 2. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Menteri Hukum dan HAM Nomor : HK.01.01Mn/188 tanggal 24 Februari 2015 perihal permohonan fatwa hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. 3. Surat dari Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : M.HH.AH.03.04-27 tanggal 10 Maret 2015 perihal jawaban atas permohonan pendapat hukum tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Sesuai arahan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, secara logika hukum UndangUndang Nomor 11 Tahun 1974 dinyatakan tetap berlaku berikut peraturan pelaksanaannya yang terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5.
PP Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan; PP Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air; PP Nomor 23 Tahun 1982 tentang irigasi; PP Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa; PP Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
Untuk mengakomodir kondisi kekinian dibuat 2 (dua) Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan SPAM dan beberapa Rapermen, sebagaimana terlampir dengan menginduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan beserta Peraturan Pemerintahnya dan Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun tindak lanjut yang dilakukan dalam jangka mendesak maka dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Keputusan Presiden serta Peraturan Menteri terkait Sumber Daya Air. Pokok-pokok
pengaturan Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Keputusan Presiden serta Peraturan Menteri dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1.1 Pokok Pokok Pengaturan Raperpres, Rakepres dan Peraturan Menteri
Judul
Pokok Pengaturan
Status
1. Raperpres tentang Dewan Sumber Daya Air
a.
Pengaturan mengenai Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Sumber Daya Air Provinsi, Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota; b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Sumber Daya Air Provinsi, Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota; c. Hubungan kerja antar Dewan Sumber Daya Air; dan d. Pembiayaan Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Sumber Daya Air Provinsi, Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota.
Kemenko Perekonomian
2. Rakeppres tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional
a.
Kemenko Perekonomian
Pembentukan dan kedudukan Dewan Sumber Daya Air Nasional; b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional; dan c. Amanat pembentukan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Judul
Pokok Pengaturan
Status
1. Permen tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
a. Kriteria wilayah Sungai; b. Penetapan Wilayah Sungai; dan c. Penetapan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Permen PUPR 04/PRT/M/2015
Nomor
2. Permen tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan
a. pemeliharaan sumber air; dan b. operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air
Permen PUPR 06/PRT/M/2015
Nomor
3. Permen tentang Pengamanan Pantai
a. Kegiatan perencanaan; b. Kegiatan pelaksanaan; c. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan bangunan; d. Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah berupa bangunan pengamanan pantai; e. Pembiayaan bangunan pengamanan pantai; dan f. Peran masyarakat
Permen PUPR 07/PRT/M/2015
Nomor
4. Permen tentang jenis garis sempadan jaringan irigasi dan Penetapan Garis penentuan jarak garis sempadan jaringan irigasi tersebut; Sempadan Wewenang dan tanggung jawab dalam Jaringan Irigasi penetapan garis sempadan jaringan irigasi; Tata cara penetapan garis sempadan jaringan irigasi; Pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi; Pengamanan dan pengawasan ruang sempadan jaringan irigasi; dan Peran Masyarakat
Permen PUPR 08/PRT/M/2015
Nomor
Judul
5. Permen Penggunaan SDA
Pokok Pengaturan
a.
Status
penggunaan sumber daya air dan prasarananya sebagai media; penggunaan air dan daya air sebagai materi; penggunaan sumber air sebagai media; penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi; dan penggunaan sumber daya air dalam keadaan memaksa dan kepentingan mendesak.
Permen PUPR 09/PRT/M/2015
Nomor
6. Permen Rencana dan Rencana Teknis Pengaturan Air dan Tata Pengairan
Pedoman Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA.
Permen PUPR 10/PRT/M/2015
Nomor
7. Permen Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut
a.
Operasi jaringan reklamasi rawa pasang surut; pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut; pemantauan dan evaluasi operasi dan pemeliharaan; kelembagaan dan sumberdaya manusia pelaksana operasi dan pemeliharaan; dan pembiayaan operasi dan pemeliharaan.
Permen PUPR 11/PRT/M/2015
Nomor
b. c. d. e.
b. c. d.
e. 8. Permen Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
a.
pedoman penyelenggaraan operasi jaringan irigasi; dan b. pedoman pemeliharaan jaringan irigasi.
Permen PUPR 12/PRT/M/2015
Nomor
9. Permen Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air
a.
Mekanisme penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air; Peran masyarakat; dan pendanaan.
Permen PUPR 13/PRT/M/2015
Nomor
10. Permen Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
a. b.
Kriteria penetapan status daerah irigasi Pembagian kewenangan pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi
Permen PUPR 14/PRT/M/2015
Nomor
b. c.
Judul
Pokok Pengaturan
11. Permen Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak
a. pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi rawa lebak; dan b. pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak.
Permen PUPR 16/PRT/M/2015
Nomor
12. Permen Irigasi
Komisi
a. kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi komisi irigasi; b. susunan organisasi, keanggotaan, tata kerja komisi irigasi; c. hubungan kerja antar komisi irigasi; dan d. pembiayaan.
Permen PUPR 17/PRT/M/2015
Nomor
13. Permen Iuran Eksploitasi Dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan
a. jenis kegiatan usaha yang dikenakan BJPSDA; dan b. tata cara dan contoh penghitungan BJPSDA
Permen PUPR 18/PRT/M/2015
Nomor
14. Permen Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
a. b. c. d.
operasi jaringan irigasi tambak; pemeliharaanjaringan irigasi tambak; partisipasi masyarakat; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak; e. kelembagaan dan organisasi pelaksana operasi dan pemeliharaanjaringan irigasi tambak; dan f. pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak
Permen PUPR 21/PRT/M/2015
Nomor
15. Permen Pengelolaan Irigasi
a. b. c. d.
Permen PUPR 23/PRT/M/2015
Nomor
Aset
Inventarisasi aset irigasi; perencanaan pengelolaan aset irigasi; pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.
Status
Judul
16.
Pokok Pengaturan
Status
Permen Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai
a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengatur, menetapkan, dan memberi izin pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai; b. Ketentuan teknis dan kompensasi dalam pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai; c. Perizinan dan tata laksana pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai; d. Pembiayaan pengalihan alur sungai; dan e. Pengawasan pemanfaatan ruas sungai baru.
Permen PUPR 26/PRT/M/2015
Nomor
17. Permen Bendungan
Perencanaan, Pembangunan, Pengelolaan dan Penghapusan Bendungan Besar
Permen PUPR 27/PRT/M/2015
Nomor
18. Permen Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau
a. Tata cara penetapan garis sempadan sungai termasuk danau dan waduk. b. Pengelolaan dan pemanfaatan lahan pada daerah manfaat sungai
Permen PUPR 28/PRT/M/2015
Nomor
19. Permen Rawa
a. penetapan rawa b. pengelolaan rawa, sistem informasi rawa, perizinan dan pengawasan pada rawa, c. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan rawa
Permen PUPR 29/PRT/M/2015
Nomor
20. Permen Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
a. prinsip partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; b. partisipasi masyarakat, petani/P3A/ GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; c. Syarat dan tata laksana partisipasi masyarakat,petani/P3A/GP3A/IP3Adala m kegiataan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; dan d. Pemantauan dan evaluasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif.
Permen PUPR 30/PRT/M/2015
Nomor
Judul
Pokok Pengaturan
21. Permen Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air
a. tata cara perolehan izin, perubahan izin, dan perpanjangan izin penggunaan sumber daya air; b. tata cara perolehan izin, perubahan izin, dan perpanjangan izin pengusahaan sumber daya air; c. tata cara pencabutan izin penggunaan sumber daya air atau pengusahaan sumber daya air; dan d. pengawasan pelaksanaan izin penggunaan sumber daya air atau pengusahaan sumber daya air.
Status
Permen PUPR 37/PRT/M/2015
Nomor
Sumber: Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Agustus 2015
Selain Raperpres dan Rakepres serta Peraturan Menteri disusun, saat ini Pemerintah juga sedang menyiapkan dan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Rancangan UndangUndang Tentang Sumber Daya Air.
