Diagram Ttt Dan

DIAGRA DIA GRAM M TTT dan CC CCT T Posted on Maret 22, 2011 | Tinggalkan komentar  Sekali Kita Sudah sepotong baja dipanaskan suhu untuk Tinggi, KESAWAN didinginkan Harus Rangka untuk melengkapi transformasi menjadi Teknik Bahan bermanfaat yang. Memahami transformasi pendingin merupakan tanggung jawab p enting dari treater panas. Memahami Pendingin transformasi adalah salah Satu tanggung jawab parts Merawat panas. Jenis Transformasi Diagram Diagram Pendinginan Pendingin Interest Rate Transformasi Transformasi diagram hanya bentuk lain dari peta jalan untuk memungkinkan kita untuk  memprediksi respons baja untuk mengobati panas. Diagram Bentuk lain hanyalah transformasi Dari peta jalan untuk memungkinkan Kita untuk memprediksi respons baja untuk Mengobati  panas. Ada dua jenis utama pendinginan diagram transformasi, dan ini penting bahwa kita mengerti apa yang masing-masing dan bagaimana kita dapat menggunakannya. Ada doa jenis dan transformasi Utama diagram pendinginan, dan parts bahwa Kita mengerti APA Yang masing-masing dan bagaimana Kita dapat menggunakannya. Transformasi Waktu-Temperatur (TTT) Diagram SISA-Suhu Transformation (TTT) Diagram Juga dikenal sebagai transformasi isotermal (TI) diagram, diagram TTT mengukur laju transformasi pada suhu (isotermal) konstan (Gbr. 1). Juga dikenal sebagai transformasi isotermal (TI) diagram, diagram TTT mengukur Laju transformasi PADA konstan (isotermal) SUHU (Gambar 1). Dengan kata lain, sekali sebuah bagian austenitized, itu cepat didinginkan ke suhu yang lebih rendah dan dilakukan pada temperatur yang sementara laju transformasi diukur. Artikel Baru kata lain, Name of Sekali austenitized, Cepat didinginkan SUHU ke ITU Yang lebih rendah dan diadakan PADA suhu & e Laju diukur transformasi. Perbedaan jenis mikrostruktur diproduksi (ferit, perlit, bainit, martensit) kemudian ditunjukkan pada diagram  bersama-sama dengan waktu penahanan diperlukan untuk setiap transformasi untuk memulai dan mengakhiri. Berbagai jenis dan mikrostruktur diproduksi (ferit, perlit, bainit, martensit) ditunjukkan PADA kemudian diagram Bersama-sama memegang Artikel Baru kali diperlukan untuk transformasi terkait masih berlangsung untuk memulai dan mengakhiri. ih0607-htdr-fig_1-lg.gif  Gambar. Gambar. 1 [1] TTT Diagram (52.10 0 Steel) 1 [1] TTT Diagram (52,100 Steel) Continuous Cooling Transformation (CCT) Diagram Continuous Cooling Transformation (CCT) Diagram Juga dikenal sebagai pendingin transformasi (CT) diagram, diagram CCT mengukur tingkat transformasi sebagai fungsi waktu untuk suhu (penurunan) terus berubah (Gbr. 2). Juga dikenal sebagai pendinginan transformasi (CT) diagram, diagram CCT mengukur tingkat sebagai fungsi transformasi untuk berubah Terus julian (penurunan) SUHU (Gambar 2). Dengan kata lain, sampel adalah austenitized dan kemudian didinginkan pada tingkat yang telah ditentukan, dan derajat transformasi diukur dengan menggunakan teknik seperti dilatometry, permeabilitas magnetik atau metode fisik lainnya. kata lain untuk Artikel, sebuah sampel austenitized dan kemudian didinginkan tingkat PADA Yang telah ditetapkan, dan derajat transformasi Artikel Baru diukur menggunakan Teknik Tekn ik tersebut sebagai dilatometry, permeabilitas magnet atau metode Fisik Lainnya. Sebuah Lihatlah lebih dekat pada Diagram TTT A Closer Look di Diagram TTT TTT diagram berguna dalam perencanaan perlakuan panas dan dalam menentukan laju  pendinginan kritis pada pendinginan, yang merupakan laju pendinginan di mana satu hanya

menghindari hidung kurva TTT. TTT diagram berguna panas dalam perencanaan perawatan KESAWAN menentukan Laju pendinginan pendinginan PADA Keterangan dan, Yang Laju  pendinginan merupakan Yang mana Hanya menghindari hidung kurva TTT. Jika transformasi austenit-ke-martensit tidak lengkap, austenit sisa biasanya berubah selama temper ke dalam  produk transformasi ditunjukkan pada diagram TTT. Jika austenit-ke-martensit Lengkap regular  tidak transformasi, biasanya transformasi austenit SISA selama penemperan ke Produk  transformasi ditunjukkan PADA TTT diagram. Secara umum, diagram TTT memungkinkan kita untuk memperoleh informasi yang terbatas tentang pengaruh unsur paduan pada transformasi selama pendinginan terus menerus dengan membandingkan temperatur di mana produk produ k transformasi terjadi. Secara Umum, diagram TTT memungkinkan untuk Kita Terbatas Yang memperoleh Informasi Tentang Unsur-Unsur   pengaruh paduan PADA transformasi Terus-menerus selama pendinginan Artikel Baru membandingkan temperatur di mana terjadi transformasi Produk. Sebuah Lihatlah lebih dekat pada Diagram CCT A Closer Look di Diagram CCT diagram CCT menyediakan alat yang berguna untuk memprediksi mikro dicapai selama memuaskan khas setelah perlakuan panas. CCT diagram menyediakan alat Yang berguna untuk  memprediksi mikrostruktur dicapai selama Khas Mengobati Penghasilan kena pajak panas memuaskan. Kita dapat mengukur (atau menghitung) tingkat pendinginan pada setiap titik dalam  bagian baja (permukaan, inti, pertengahan radius). Kita dapat mengukur (menghitung atau) tingkat pendinginan PADA terkait masih berlangsung Titik KESAWAN baja Name of  (permukaan, inti, pertengahan jari-jari). Diagram CCT telah dikembangkan untuk komposisi banyak baja dengan menggunakan berbagai metode eksperimental. Diagram CCT telah dikembangkan untuk BANYAK baja komposisi Artikel Baru menggunakan berbagai metode eksperimental. Salah satu metode tersebut adalah  penggunaan bar Jominy dengan termokopel terpasang sepanjang bar. Salah Satu metode tersebut adalah penggunaan bar termokopel Artikel Baru Jominy terpasang Sepanjang bar. Mikro tersebut  berkorelasi dengan tingkat pendinginan dihitung dari pembacaan termokopel. Mikrostruktur  Artikel Baru tingkat pendinginan tersebut berkorelasi dihitung termokopel Dari pembacaan. Sebuah diagram CCT yang menunjukkan produk transformasi diperoleh pada berbagai tingkat  pendinginan kemudian dikembangkan dari informasi Jominy. Sebuah diagram CCT Yang menunjukkan transformasi Hasil Yang diperoleh di berbagai tingkat pendinginan kemudian dikembangkan Dari Jominy Informasi. Dengan demikian h ardenability baja memungkinkan kita untuk mengembangkan suatu pendekatan teknik untuk memahami efek quenching di berbagai media pendingin (lihat “Jominy Pengujian, Sisi Praktis,” – Oktober 2001). Artikel Baru demikian kemampukerasan baja memungkinkan Kita untuk mengembangkan suatu pendekatan untuk memahami Efek ekuitas Teknik pendinginan pendinginan di berbagai media (modem.jpg “Jominy Pengujian, Praktis Side,” – Oktober 2001). Diagram CCT menunjukkan proporsi perkiraan fase utama dan kekerasan mikrostruktur  diperoleh. CCT diagram menunjukkan perkiraan proporsi Utama Dari fase kekerasan dan mikrostruktur Dari diperoleh. Pengaruh tempering pada tingkat kekerasan sering ditampilkan  juga. Pengaruh tempering PADA kekerasan tingkat Sering Juga ditampilkan. Pengaruh hardenability baja dapat dilihat langsung dari diagram – rendah hardenability baja menunjukkan transformasi dini, terutama dari sisi kiri atas dari diagram (untuk ferit dan perlit atau bainit). Efek  kemampukerasan baja Yang dapat dilihat Secara Langsung Dari diagram – kemampukerasan menunjukkan baja rendah akhir transformasi, terutama Dari Sisi Kiri tetap Permanent Dari diagram (untuk ferit dan perlit bainit atau). Sebaliknya, tinggi hardenability baja menunjukkan kurva di sisi kanan bawah diagram dengan austenit berubah didominasi untuk martensit atas

 berbagai ketebalan bagian dan tingkat pendinginan. Sebaliknya, baja kemampukerasan Tinggi menunjukkan kurva di Bawah Name of Sisi Kanan Artikel Baru Dari diagram p erubahan austenit didominasi untuk tetap Permanent berbagai martensit Name of ketebalan dan Laju pendinginan. Sebuah Perbandingan TTT dan CCT Diagram Diagram Perbandingan TTT dan CCT Meskipun kesamaan umum dalam bentuk antara diagram CCT dan TTT untuk baja identik, data disajikan secara berbeda. Meskipun kesamaan Umum KESAWAN Bentuk ANTARA diagram CCT dan TTT identik untuk baja, data reklasifikasi / Secara berbeda. Pada diagram CCT produk  transformasi (martensit-bainit-perlit) ditandai di sepanjang bagian bawah diagram, sedangkan yang ditampilkan di sisi kanan dari diagram TTT. PADA diagram CCT Produk transformasi (martensit-bainit-perlit) ditandai di Bawah Sepanjang Name of diagram, sedangkan Yang ditampilkan di Sisi Kanan Dari diagram TTT. Tahap perubahan dicatat dalam batas awal dan akhir pada diagram CCT, sedangkan pada diagram TTT daerah ini menunjukkan fase transformasi itu sendiri. Perubahan fasa dicatat KESAWAN memulai dan finishing Batas-Batas PADA diagram CCT, sedangkan PADA diagram TTT Daerah Suami Sendiri ITU menunjukkan fase transformasi. Meskipun serupa dalam bentuk diagram TTT, hidung diagram CCT digeser ke kanan, menunjukkan bahwa lebih banyak waktu yang tersedia untuk transformasi martensit daripada yang ditampilkan pada diagram TTT yang sesuai. Meskipun serupa KESAWAN Bentuk PADA diagram TTT, CCT diagram hidung bergeser ke Sebelah Kanan, menunjukkan bahwa lebih  julian BANYAK Yang Tersedia untuk martensit transformasi small ditampilkan PADA diagram TTT Yang sesuai yang. diagram TTT benar-benar sesat dengan menunjukkan tingkat  pendinginan lebih cepat dari yang diperlukan untuk membentuk 100 martensit% pada  pendinginan. Diagram TTT sebenarnya keliru Artikel Baru menunjukkan Laju pendinginan small Yang Cepat Yang lebih diperlukan untuk membentuk 100% PADA martensit pendinginan. Kesalahan ini biasanya di sisi konservatif, karena tujuan d ari operasi panas-perawatan yang  paling adalah untuk menghasilkan 100 martensit%. Kesalahan Suami biasanya PADA Sisi konservatif sejak Composition Komposisi Dari sebagian Besar Aktiva lain perlakuan panas adalah untuk memproduksi martensit 100%. ih0607-htdr-fig_2-lg.gif  Gambar. Gambar. 2 [2] CCT Diagram (52.100 Steel) 2 [2] CCT Diagram (52,100 Steel) Perhatian yang tepat Peringatan tepat Diagram CCT terutama hanya mengacu pada pusat bar, tapi mikro di posisi lain dapat disimpulkan. Diagram CCT terutama Hanya merujuk ke bar pusat, tetapi mikrostruktur di Posisi lain dapat disimpulkan. Sebagai contoh, struktur mikro yang dihasilkan pada pendinginan di  beberapa posisi pertengahan dalam radius diameter yang lebih besar sering sesuai dengan yang diproduksi pada pusat sebuah bar yang lebih kecil diameter – diameter ekuivalen yang disebut –  dengan mikro serupa yang diproduksi oleh tingkat pendinginan yang sama. Sebagai contoh, mikrostruktur diproduksi PADA Pendingin di beberapa Posisi jari-jari pertengahan Besar lebih diameter Yang Sering Artikel Baru Yang dihasilkan sesuai diameter batang di Tengah-Tengah Yang lebih Kecil – APA Yang disebut diameter SETARA Artikel Baru – serupa mikrostruktur  Yang pendinginan tingkat diproduksi Dibuat Yang serupa. Diagram CCT biasanya mengacu kepada komposisi kimia rata-rata. CCT diagram biasanya mengacu PADA komposisi kimia rata-rata. Variasi dalam komposisi dapat menyebabkan  perbedaan yang cukup besar dalam struktur mikro dan sifat. Variasi komposisi KESAWAN dapat menyebabkan penyusutan Yang Besar KESAWAN Sifat mikrostruktur dan cukup. Ada  juga ketebalan kritis berkisar di mana tingkat p endinginan sedikit lebih lambat atau lebih ce pat

menghasilkan perubahan signifikan dalam struktur mikro dominan ditunjukkan. Ada Juga parts ketebalan berkisar di mana sedikit lebih lambat atau lebih tingkat pendinginan Cepat menghasilkan perubahan signifikan KESAWAN mikrostruktur ditunjukkan dominan. Perubahan kandungan karbon dan mangan dapat memiliki efek diucapkan pada kisaran tersebut ketebalan. Perubahan Konten Karbon dan mangan dapat memiliki Efek ekuitas Nyata PADA Kisaran ketebalan Suami. Kesulitan utama dalam membangun diagram CCT adalah interpretasi perilaku transformasi. Kesulitan Utama KESAWAN membangun diagram CCT adalah transformasi therapy terapi interpretasi. Martensit dan bainit dipengaruhi oleh perubahan komposisi dalam austenit induk yang mungkin dihasilkan dari pembentukan ferit sebelum atau presipitasi karbida  pada suhu tinggi. Martensit dan bainit dipenga ruhi perubahan komposisi austenit Dibuat induk  Dari Yang mungkin dihasilkan terkait masih berlangsung pembentukan at ferit atau presipitasi karbida PADA SUHU Yang lebih Tinggi. Sebelum perlakuan panas dapat mempengaruhi ukuran butir dan karenanya memodifikasi transformasi berikutnya pada pendinginan. At perlakuan panas dapat mempengaruhi ukuran butir  dan karenanya memodifikasi transformasi berikutnya PADA pendinginan. Suhu austenitizing dapat mempengaruhi komposisi austenit baja yang mengandung unsur-unsur pembentuk karbida yang kuat. Yang austenitizing SUHU dapat mempengaruhi komposisi austenit baja KUAT Yang  pembentuk karbida mengandung Unsur-Unsur. Akibatnya, karbida undissolved mungkin ada. Akibatnya, undissolved karbida mungkin ADA. Pertimbangan ini harus diambil ke account user  ketika menggunakan atau mengadaptasi diagram CCT. Pertimbangan Suami Harus diperhitungkan ketika menggunakan atau mengadaptasi diagram CCT. Pemanasan oleh energi diterapkan (induksi, api, laser) dengan pemanasan yang cepat dan pendek waktu siklus termal memiliki efek drastis pada kondisi austenit dan sebagai h asilnya keakuratan diagram CCT. Pemanasan diterapkan energi Dibuat (INDUKSI, api, laser) pemanasan Artikel Baru Yang Cepat dan Pendek siklus termal kali memiliki drastis PADA Efek ekuitas dan kon disi austenit sebagai akibat keakuratan CCT diagram. Pengelasan adalah proses lain yang sangat sulit untuk  memprediksi menggunakan jenis diagram. Mengelas adalah proses Jumlah Yang Sangat Very menggunakan diagram untuk memprediksi jenis dan Suami. Faktor lain adalah memadamkan keparahan dan tingkat agitasi, efek yang hanya bisa ditentukan secara eksperimental. Faktor lain adalah tingkat keparahan memadamkan dan agitasi, Hanya Yang Bisa Efek ekuitas ditentukan Secara eksperimental. pendingin udara biasanya kriteria utama untuk mengembangkan diagram ini. Pendingin Udara biasanya Kriteria Utama untuk  mengembangkan diagram Suami. Air – tidak quenching air garam – direpresentasikan sebagai media pendinginan standar menengah-ke-cepat. Udara – udara kuens Bukan asin – digambarkan sebagai standar menengah ke media Cepat pendinginan. Menjumlahkan Up Menjumlahkan Up Beberapa perlakuan panas melibatkan proses transformasi isotermal, dan paling mikro diproduksi sebagai hasil dari operasi pendinginan kontinu. Beberapa perlakuan panas isotermal melibatkan proses transformasi, pagar dan mikrostruktur diproduksi sebagai Hasil Dari Operasi kontinu pendinginan. Jika tingkat pendinginan lambat, mikro sesuai lebih dekat dengan yang ditunjukkan pada bagian atas diagram TTT. Jika tingkat Yang pendinginan lambat, berhubungan lebih mikrostruktur Dekat Artikel Baru Yang ditunjukkan PADA Name of tetap Permanent Dari diagram TTT. Tingkat cepat pendinginan, bagaimanapun, menyimpang jauh selama proses transformasi. Tingkat pendinginan lebih Cepat Namun, menyimpang selama proses transformasi JAUH. Sementara treater panas harus menyadari kedua jenis diagram transformasi, penggunaan diagram CCT sering lebih langsung berlaku untuk mikro yang diproduksi pada pusat bagian panas dirawat dalam kondisi dunia nyata. Saccharin panas Harus Sadar Merawat kedua jenis dan

transformasi diagram, penggunaan diagram CCT Sering lebih Berlaku Langsung mikrostruktur  untuk Yang dihasilkan di Tengah-Tengah panas dirawat di Bawah kondisi Dunia Nyata. Untuk  alasan ini mereka adalah alat yang berharga. Suami Untuk alasan, mereka adalah alat Yang  berharga. .. Pertanyaan .. 1. untuk mendapatkan diagram TTT untuk material tertentu apakah Harus Kita lakukan eksperimen Sendiri atau Memang Sudah ADA data basenya? jika eksperimen Artikel Baru Harus, metodenya bagaimana? 2.CCT diagram menyediakan alat Yang berguna untuk memprediksi mikrostruktur? 3. melibatkan perlakuan panas isotermal 3.apakah proses transformasi? → Leave a comment Posted in Uncategorized

RANGKUMAN BAB IV POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL Posted on Maret 6, 2011 | Tinggalkan komentar  A. PENGERTIAN POLITIK STRATEGI dan POLSTRANAS

a. Dalam arti kepentingan umum (politics) Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik  yang berada dibawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah, lazim disebut politik  (politics) yang artinya adalah suatu rangkaian asas/ prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan.  b. Dalam arti kebijaksanaan (policy) Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adan ya: - proses pertimbangan - menjamin terlaksananya suatu usaha - pencapaian cita-cita/keinginan Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan: a. Negara Adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.  b. Kekuasaan

Adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. c. Pengambilan keputusan Politik adalah pengambilan keputusan melaui sarana umum, keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara. d. Pengambilan keputusan Politik adalah pengambilan keputusan melaui sarana umum, keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara. B. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN POLITIK dan STRATEGI NASIONAL

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokokpokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional, C. PENYUSUNAN POLITIK dan STRATEGI NASIONAL

Politik strategi nasionl yang th berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 berkembang pendapat yang mengatakan   bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik, lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Mekanisme penyusunan politik strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur  oleh Presiden, dalam hal ini Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR sejak pemilihan Presiden secara Iangsung oleh rakyat pada tahun 2004. Karena Presiden dipilih Iangsung oleh rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi Presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji Presiden/Wakil Presiden. D. STRATIFIKASI POLITIK NASIONAL

Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Tingkat penentu kebijakan puncak  a. Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup  penentuan undang-undang dasar.  b. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum   pada pasal 10 sampai 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk  kewenangan Presiden sebagai kepala negara. 2. Tingkat kebijakan umum Merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang Iingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. 3. Tingkat penentu kebijakan khusus Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah  penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam

 bidang tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan tingkat di atasnya. 4. Tingkat penentu kebijakan teknis Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur  serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan. 5. Tingkat penentu kebijakan di daerah Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada Gubernur  dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Daerah (Perda) tingkat I atau II. E. POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL dan MANAJEMEN NASIONAL

1. Makna pembangunan nasional Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu   pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Tujuan   pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. 2. Manajemen nasional Manajemen nasional pada dasarnya merupakan suatu sistem sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah sistem manajemen nasional. Layaknya sebuah sistem,   pembahasannya bersifat komprehensif, strategis dan integral. Orientasinya adalah pada  penemuan dan pengenalan (identifikasi) faktor-faktor strateg is secara menyeluruh dan terpadu. Secara sederhana unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi : a. Negara b. Bangsa Indonesia c. Pemerintah d. Masyarakat  e. Agama OTONOMI DAERAH

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, digunakan prinsip otonomi seluasluasnya, di mana daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintah  pusat yakni : a. politik luar negeri,  b. pertahanan dan keamanan, c. Moneter/fiskal, d. peradilan (yustisi),

Kedudukan dan Peranan Perempuan

1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan keadilan gender. 2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum  perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Pemuda dan Olahraga

1. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan olah raga di sekolah dan masyarakat. 2. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat  pembinaan di bawah koordinasi masing-masing organisasi olahraga termasuk organisasi   penyandang cacat bersamasama dengan masyarakat demi tercapainya sasaran yang membanggakan di tingkat internasional. 3. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap   potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk  menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi rakyat. 4. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi yang berdaya saing, unggul dan mandiri. 5. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang dan zat adiktif Iainnya (narkoba) melalui gerakan   pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Pembangunan Daerah

1. Secara umum Pembangunan Daerah 2. Secara khusus pengembangan otonomi daerah di dalam wadah negara Kesatuan Republik  Indonedia, adalah untuk menyesuaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan secara khusus dan bersungguh-sungguh, SumberDayaAlam dan Lingkungan Hidup

1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi  peningkatan kesejahteraan rakyatdari generasi kegenerasi. 2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan Lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah Lingkungan. 3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan Lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang. 4. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang  berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang. 5. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan pembaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan

1 Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai a lat negara untuk  melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari Iuar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan. 2. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu  pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Repuiblik  Indonesia sebagai kekuatan utama didukung komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib Iatih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan rakyat. 3. Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. 4. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi dalam upaya  pemeliharaan perdamaian dunia. 5. Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka  pemisahan dari Tentara Nasional Indonesia secara bertahap dan berlanjut dengan meningkatkan keprofesionalannya, sebagai alat negara penegak hukum, pangayom dan pelindung masyarakat selaras dengan perluasan otonomi daerah. → Leave a comment Posted in Uncategorized

RANGKUMAN BAB III KETAHANAN NASIONAL Posted on Maret 6, 2011 | Tinggalkan komentar 

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang bersandar pada kekuatan hukum sehingga kekuasaan dan  penyelenggaraan hidup dan kehidupan kenegaraan diatur oleh hukum yang berlaku. Dengan kata lain, hukum sebagai pranata sosial disusun untuk kepentingan seluruh rakyat dan bangsa yaitu menjaga ketertiban bagi seluruh rakyatnya. Kondisi kehidupan nasional itu menjadi salah satu kekuatan ketahanan nasional karena adanya jaminan kekuasaan hukum bagi semua pihak yang ada di Indonesia dan lebih jauh daripada itu adalah menjadi cermin bagaimana rakyat Indonesia mampu untuk tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah yang menempatkan hukum sebagai asas berbangsa dan bernegara dengan menyandarkan pada kepentingan dan aspirasi rakyat. B. POKOK-POKOK PIKIRAN

Upaya pencapaian ketahanan nasional sebagai pijakan tujuan nasional yang disepakati  bersama didasarkan pada pokok-pokok pikiran berikut : 1. Manusia Berbudaya

Manusia berbudaya senantiasa selalu mengadakan hubungan-hubungan sebagai berikut : a. Manusia dengan Tuhan dinamakanAgama/ Kepercayaan.  b. Manusia dengan cita-cita dinamakan Ideologi. c. Manusia dengan kekuatan/kekuasaan dinamakan Politik. d. Manusia dengan pemenuhan kebutuhan dinamakan Ekonomi. e. Manusia dengan penguasaan/pemanfaatan alam dinamakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi f. Manusia dengan manusia dinamakan Sosial g. Manusia dengan rasa Keindahan dinamakan Seni/ Budaya. h. Manusia dengan rasa aman dinamakan Pertahanan dan Keamanan.

Dari uraian tersebut di atas diperoleh suatu kesimpulan bahwa manusia bermasyarakat untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya yaitu kesejahteraan, keselamatan dan keamanan. Ketiga hal itu adalah hakekat dari ketahanan nasional yang mencakup dan meliputi kehidupan nasional yaitu aspek alamiah dan aspek sosial/kemasyarakatan sebagai berikut : Aspek alamiah adalah : a. Posisi dan lokasi geografi negara.  b. Keadaan dan kekayaan alam. c. Keadaan dan kemampuan penduduk. Aspek sosial/kemasyarakatan adalah : a. Ideologi.  b. Politik.

c. Sosial. d. Budaya. e. Pertahanan dan Keamanan. 2. Tujuan Nasional, Falsafah Bangsa dan Ideologi Negara

Tujuan nasional menjadi pokok pikiran dalam ketahanan nasional karena suatu organisasi apapun bentuknya dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah yang internal dan ekternal, demikian pula dengan negara dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu situasi dan kondisi yang slap untuk menghadapinya. Untuk Indonesia, falsafah dan ideologi menjadi pokok pikiran ketahanan nasional diperoleh dari Pembukaan UUD 1945

C. PENGERTIAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Pengertian Ketahanan Nasional bangsa Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas , integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

D. ASAS-ASAS KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan 2. Asas komprehensif intergral atau menyeluruh terpadu 3. Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar  4. Asas kekeluargaan E. SIFAT KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

1. Mandiri 2. Dinamis 3. Wibawa 4. Konsultasi dan kerjasama F. PENGARUH ASPEK KETAHANAN NASIONAL pada KEHIDUPAN BERBANGSAdan BERNEGARA 1. PengaruhAspek Ideologi

Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi juga terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa.

a. Liberalisme b. Komunisme c. FahamAgama Ideologi Pancasila

Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali/ dikristalisasikan dari nilai-nilai dasar   budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh berkembang dalam masyarakat di Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya. Ketahanan PadaAspek Ideologi

Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang  berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dari Iuar negeri maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Ketahanan Pada Aspek Politik 

Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, gangguan, ancaman dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yang Iangsung maupun tidak Iangsung untuk  menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Ketahanan PadaAspek Ekonomi

Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk  mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari Iuar maupun dari dalam negeri baik yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup pereokonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketahanan PadaAspekSosial Budaya

Ketahanan di bidang sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik  yang datang dari dalam maupun dari luar yang Iangsung maupun tidak Iangsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. G. KEBERHASILAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

1. Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah yang mengandung kemampuan

mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. 2. Sadar dan peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga setiap warga negara Indonesia baik  secara individu maupun kelompok dapat mengeliminir pengaruh tersebut, karena bangsa Indonesia cinta damai akan tetapi Iebih cinta kemerdekaan. Hal itu tercermin akan adanya kesadaran bela negara dan cinta tanah air.

→ Leave a comment Posted in Uncategorized

NILAI-NILAI PANCASILA DAN UUD 1945 Posted on Februari 16, 2011 | Tinggalkan komentar  I. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa Makna sila ini adalah: * Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. * Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. * Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. * Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. 2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Makna sila ini adalah: * Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. * Saling mencintai sesama manusia. *Mengembangkan sikap tenggang rasa. * idak semena-mena terhadap orang lain. * Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. * Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. * Berani membela kebenaran dan keadilan. * Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia Internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama dengan  bangsa lain. 3. Persatuan Indonesia Makna sila ini adalah:

* Menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. * Rela berkorban demi bangsa dan negara. * Cinta akan Tanah Air. * Berbangga sebagai bagian dari Indonesia. * Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. 4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan Makna sila ini adalah: * Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. * Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. * Mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. * Berrembug atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Makna sila ini adalah: * Bersikap adil terhadap sesama. * Menghormati hak-hak orang lain. * Menolong sesama. * Menghargai orang lain. * Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. II. Makna Lambang Garuda Pancasila * Perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia * Simbol-simbol di dalam perisai masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu: * Bintang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa * Rantai melambangkan sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab * Pohon beringin melambangkan sila Persatuan Indonesia * Kepala banteng melambangkan sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan * Padi dan Kapas melambangkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia * Warna merah-putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Merah berarti berani dan putih berarti suci * Garis hitam tebal yang melintang di dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi Garis Khatulistiwa * Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), antara lain: * Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17 * Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8 * Jumlah bulu di bawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19 * Jumlah bulu di leher berjumlah 45 * Pita yg dicengkeram oleh burung garuda bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “berbeda beda, tetapi tetap satu jua”. III. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37  pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini. IV. Sejarah Sejarah Awal Pada tanggal 22 Juli 1945, disahkan Piagam Jakarta yang kelak menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Naskah rancangan konstitusi Indonesia disusun pada waktu Sidang Kedua BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Periode 1945-1949 Dalam kurun waktu 1945-1949, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahu kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan penyimpangan UUD 1945. Periode 1959-1966 Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur  kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar  Sementara 1950 waktu itu. Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya: * Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara * MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup * Pemberontakan G 30S Periode 1966-1998 Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan kembali menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun dalam pelaksanaannya terjadi juga  penyelewengan UUD 1945 yang mengakibatkan terlalu besarnya kekuasaan pada Presiden. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, diantara melalui sejumlah peraturan: * Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bah wa MPR berketetapan untuk  mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya * Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan  bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. * Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

V. Perubahan UUD 1945 Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan mulitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat  penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempertegas sistem  presidensiil. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR: * Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 * Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 * Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 * Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 1999 REFERENSI : http://pormadi.wordpress.com/2007/10/01/nilai-nilai-pancasila-dan-uud-1945/ → Leave a comment Posted in Uncategorized

Wawasan Nusantara Posted on Februari 16, 2011 | Tinggalkan komentar  Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia memandang tanah airnya  beserta lingkungannya. Cara pandang itu biasa dinamakan wawasan nasional. Sebagai contoh, Inggris dengan pandangan nasionalnya berbunyi: “Brittain rules the waves”. Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya. Tetapi cukup banyak juga negara yang tidak mempunyai wawasan, seperti: Thailand, Perancis, Myanmar dan sebagainya. Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara yang disingkat wasantara. Wasantara ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengahtengah lingkungannya yang sarwa nusantara itu. Unsur-unsur dasar wasantara itu ialah: wadah

(contour atau organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak a danya  bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang: •

Satu kesatuan Wilayah

•

Satu kesatuan Bangsa

•

Satu kesatuan Budaya

•

Satu kesatuan Ekonomi

•

Satu kesatuan Hankam

Jelaslah disini bahwa wasantara adalah pengejawantahan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan wasantara akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ketahanan nasional itu akan dapat meningkat jika ada pembangunan yang meningkat, dalam “koridor” wasantara. Hakekat Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Kea manan. REFERENSI : http://ideologipancasila.wordpress.com/ → Leave a comment Posted in Uncategorized

Pemilihan Ideologi Pacasila Dan Bedah Butir Pada Pancasila – Sila Pertama Posted on Februari 16, 2011 | Tinggalkan komentar  Pemilihan Ideologi Pacasila

Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi sosiokultur yang  begitu heterogen dibutuhkan sebuah ideologi yang netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Karena itu dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara. Namun saat ini yang menjadi permasalahan adalah bunyi dan butir pada sila pertama. Sedangkan sejauh ini tidak ada pihak manapun yang secara terang terangan menentang bunyi dan butir pada sila kedua hingga ke lima, kecuali Hizbut Tahrir Indonesia yang secara terang terangan menentang pasal ke 4. Namun hal itu akan dibahas lain kali. Sila pertama yang berbunyi “ketuhanan yang maha esa” pada saat perumusan pernah diusulkan oleh PDU PPP dan FDU (kini PKS) ditambah dengan kata kata “… dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya“ sejak saat itu dikenal sebagai Piagam Jakarta.  Namun dua ormas Islam terbesar saat itu – hingga kini yaitu Nahdatul Ulama dan Muahmmadiyah menentang penerapan Piagam Jakarta tersebut, karena dua ormas Islam tersebut menyadari bahwa jika penerapan syariat Islam diterapkan secara tidak langsung namun pasti akan menjadikan indonesia sebagai negara Islam dan secara “fair” hal tersebut dapat memojokan

umat beragama lain. Yang lebih buruk lagi adalah dapat memicu disintegrasi bangsa terutama  bagi profinsi yang mayoritas beragama non Islam. Karena itulah sampai detik ini bunyi sila  pertama adalah “ketuhanan yang maha esa” yang berarti bahwa Pancasila mengakui dan menyakralkan keberadaan Agama, tidak hanya Islam namun termasuk juga Kristen, Katholic, Budha dan Hindu sebagai agama resmi negara. Akibat maraknya parpol dan ormas Islam yang tidak mengakui keberadaan Pancasila dengan menjual nama Syariat islam dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Bagi kebanyakan masyarakat indonesia yang cinta atas keutuhan NKRI maka banyak dari mereka yang mengatasnamakan diri mereka Islam Pancasilais, atau Islam Nasionalis. Bedah Butir Pada Pancasila – Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa •

•

Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaanya dan ketaqwaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan  beradab.

•

Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antra pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

•

Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

•

Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

•

Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya masing masing

•

Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Pemahaman dan Pelanggaran terhadap Pancasila saat ini •

Artinya Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintahan. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia tidak perlu meragukan konsistensi atas Ideologi Pancasila terhadap agama. Tidak perlu  berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi berbasis agama dengan alasan  bahwa ideologi Pancasila bukan ideologi beragama. Ideologi Pancasila adalah ideologi  beragama.

•

Sesama umat beragama seharusnya kita saling tolong menolong. Tidak perlu melakukan  permusuhan ataupun diskriminasi terhadap umat yang berbeda agama, berbeda keyakinan maupun berbeda adat istiadat.

•

Hanya karena merasa berasal dari agama mayoritas tidak seharusnya kita merendahkan umat yang berbeda agama ataupun membuat aturan yang secara langsung dan tidak  langsung memaksakan aturan agama yang dianut atau standar agama tertentu kepada  pemeluk agama lainya dengan dalih moralitas.

•

Hendaknya kita tidak menggunakan standar sebuah agama tertentu untuk dijadikan tolak  ukur nilai moralitas bangsa Indonesia. Sesungguhnya tidak ada agama yang salah dan mengajarkan permusuhan.

• •

Agama yang diakui di Indonesia ada 5, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. Sebuah kesalahan fatal bila menjadikan salah satu agama sebagai standar tolak ukur   benar salah dan moralitas bangsa. Karena akan terjadi chaos dan timbul gesekan antar  agama. kalaupun penggunaan dasar agama haruslah mengakomodir standar dari Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu bukan berdasarkan salah satu agama entah agama mayoritas ataupun minoritas.

REFERENSI : http://ideologipancasila.wordpress.com/ → Leave a comment Posted in Uncategorized

Pengertian & Prinsip Demokrasi Pancasila Posted on Februari 16, 2011 | Tinggalkan komentar  Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrinrepelita yang  berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga Negara. Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri demokrasi Pancasila: •

 pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi

•

adanya pemilu secara berkesinambungan

•

adanya peran-peran kelompok kepentingan

•

adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.

•

•

Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan  pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 194 Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut: 1.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia

2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah 3.

Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK , DPR atau lainnya

4.

adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat

5.

Pelaksanaan Pemilihan Umum

6. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar  (pasal 1 ayat 2 UUD 1945) 7.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban

8.

Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain

9.

Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

10. Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan: a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan  belaka (machtstaat) b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas) c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. REFERENSI : www.wikipedia.com → Leave a comment Posted in Uncategorized

SISTEM POLITIK/DEMOKRASI DI INDONESIA; DARI MASA KE MASA 1 Ghazali Abbas Adan 2 Posted on Februari 16, 2011 | Tinggalkan komentar  Kalau tidak salah hitung, dalamal-Qur-an Allah Swt. ada 88 kali memanggil orang-orang  beriman, dengan ungkapan “ya ayyuhallaziina aamanuu”. Karena ia panggilan penentu segalanya, mengetahui yang tersembunyi (sir) dan transparan (jahr) maka bagi orang-orang yang  benar-benar beriman serta merta pasti meresponnya, dalam waktu yang bersamaan membuktikan  pikiran, ucapan dan tindakannya sesuai dengan bunyi dan maksud dari panggilan Allah itu. Di antaranya adalah; “Hai orang-orang yang beriman bertkawalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan (intrspeksi) apa yang telah diperbuatnya untuk h ari esok (dalam kehidupan di dunia dan akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. AL-Hasyr ayat 18). Dalam ayat ini, perintah Allah kepada orang-orang beriman, pertama bertaqwa kepada Allah, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan larangan-Nya. Kedua, setiap diri diperintahkan untuk melakukan introspeksi, yakni terhadap umur yang telah berlalu, apakah dihabiskan dengan perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah (ma’ruf) atau yang dimurkai-Nya (munkar). Dengan konsekwensi pasti yang ma’ruf mendapatkan kebahagiaan, ketenangan di dunia dan akhirat, yang munkar akan mendapatkan malapetaka serta kesengsaraan di dunia dan akhirat. Introspeksi juga terhadap sejarah kejadian atau perilaku manusia masa lalu menyangkut  berbagai sisi/aspek kehidupannya, termasuk kehidupan berpolitik/demokrasi. Dan inilah yang menjadi sorotan dan bahasan kita dalam halaqah ini, dengan tujuan politik/demokrasi yang ma’ruf kita pertahankan sementara yang munkar k ita tinggalkan. Karena realitanya kita hidup dan tinggal dalam Negara Indonesia,maka sorotan/bahasan kita ini berkaitan dnegan  politik/demokrasi di Indonesia.

Sejak merdeka, Indonesia telah mempraktekkan beberapa sistem politik pemerintahan atas nama demokrasi, dari, oleh dan untuk rakyat. 1. Tahun 1945-1959; Demokrasi Parlementer, dengan ciri; Dominasi partai politik di DPR  Kabinet silih berganti dalamwaktu singkat Demokrasi Parlementer ini berakhir dengan Dekrit Presiden 1959. 2. Tahun 1959-1965; Demokrasi Terpimpin, dengan ciri-ciri: Dominasi presiden, yang membubarkan DR hasil Pemilu 1955, menggantikannya dnegan DPRGR yang diangkat oleh Presiden, juga diangkat presiden seumur hidup oleh anggota parlemen yang diangkat presiden itu. Terbatasnya peran partai politik  Berkembangnya pengaruh komunis Munculnya ideologi Nasional, Agama, Komunis (NASAKOM) Meluasnya peranan militer sebagai unsur sosial politik  Demokrasi terpimpin berakhir dengan pemberontakan PKI September 1965. 3. Tahun 1965-1998; Demokrasi Pancasila; dengan ciri-ciri: Demokrasi berketuhanan Demokrasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab Demokrasi bagi persatuan Indonesia Demokrasi yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/perwakilan Demokrasi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kita tidak menafikan betapa indah susunan kata berkaitan dengan Demokrasi Pancasila, tetapi  pada tataran praksis sebagaimana yang kita lihat dan rasakan: • Mengabaikan eksistensi dan peran Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana tidak merasa dikontrol oleh Tuhan. Para pemimpin, terutama presiden tabu untuk dikritik, apalagi dipersalahkan. Ini bermakna menempatkan dirinya dalam posisi Tuhan yang selalu harus dimuliakan dan dilaksanakan segala titahnya serta memegang kekuasaan yang absolut • Tidak manusiawi, tidak adil dan tidak beradab, dengan fakta eksistensi nyawa, darah, harkat dan martabat manusia lebih rendah dari nilai-nilai kebendaan. • Tidak ada keadilan hukum, ekonomi, politik dan penegakan HAM. • Pemilu rutin lima tahuna, tetapi sekedar ritual demokrasi. Dimana dalam prakteknya diberlakukan sistem Kepartaian Hegemonik, yakni pemilu diikuti o leh beberapa partai politik, tetapi yang harus dimenagkan, dengan menempuh berbagai cara,intimidasi, teror, ancaman danuanga, hanya satu partai politik. Kala itu dikenal politik massa mengambang, yakni eksistensi dan kiprah partai politik hanya sampai di tingkat kabupaten/kota. Tetapi dipihak lain dengan pongah, arogan dan brutal partai hegemonik dihidupkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Periode ini berakhir dengan tumbangnya rezim orde baru di bawah komando jenderal besar  Soeharto. 4. Tahun 1998- sekarang, orde reformasi dengan ciri-ciri enam agenda: • Amandemen UUD 1945 • Penghapusan peran ganda (multifungsi) TNI • Penegakan supremasi hukum dengan indikator mengadili mantan Presiden Soeharto atas kejahatan politik, ekonomi dan kejahatan atas kemanusiaan. • Melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya

• Penegakan budaya demokrasi yang anti feodalisme dan kekerasan • Penolakan sisa-sisa Orde Lama dan Orde Baru dalam pemerintaha 5. Demokrasi Pasca MoU Heksinki Bagi rakyat Aceh sebagai salah satu pihak yang terikat dengan isi MoU Helsinki harus mewujudkan prilaku politik/berdemokrasi sesuai dengan isi MoU itu, yakni an tara lain: Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan  bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia (mukaddimah MoU Helsinki alinia 1 dan 2) Sesegera mungkin tapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang  berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk   partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun atau paling lambat 18 bulan sejak penandatangan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk   pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan DPR (1.2.1. MoU Helsinksi) Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.( Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 20 Tahun 2007) Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah Undang-Undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh untuk memeilik kepala Pemerintah Aceh dan  pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislative Aceh pada Tahun 2009 (1.2.3 MoU Helsinki) Partisipasi penuh semua orang Aceh dalam pemilihan lokal dan nasional, akan dijamin sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia Semua aksi kekerasan antara pihak-pihak akan berakhir selambat-lambatnya pada saat  penandatangan Nota Kesepahaman ini (4.1. MoU Helsinki) 1 Makalah disampaikan pada Acara Musyawarah Kerja Nanggroe (MUKERNANG) I Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2Ketua Umum Dewan Pimpinan Nanggroe Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS) REFERENSI : http://ddii.acehprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75:ghazali-abbasadan&catid=51:artikel-politik&Itemid=62 → Leave a comment Posted in Uncategorized

SISTEM POLITIK & PEMERINTAHAN DI INDONESIA Posted on Februari 16, 2011 | Tinggalkan komentar 

Materi Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia yang merupakan Modul 2 dari pelaksanaan Simpul Demokrasi menjadi agenda pelaksanaan Sekolah Demokrasi V Detail materi yang dilaksanakan selama pelaksanaan 2 hari sekolah demokrasi tersebut, meliputi: Sistem Politik, Kepartaian dan Pemilu di Indonesia… Materi Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia yang merupakan Modul 2 dari pelaksanaan Simpul Demokrasi menjadi agenda pelaksanaan Sekolah Demokrasi V Detail materi yang dilaksanakan selama pelaksanaan 2 hari sekolah demokrasi tersebut, meliputi: Sistem Politik, Kepartaian dan Pemilu di Indonesia yang disampaikan oleh  penulis modul langsung Prof. DR. Ichlasul Amal, “Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan dalam Demokrasi” yang disampaikan oleh Drs. Luqman Hakim, M.Sc dan “Desentraliasi Sistem Pemerintahan” oleh DR. Mas’ud Said. Sedangkan materi tentang “Klasifikasi Struktur  Organisasi Negara” disampaikan melalui metode diskusi kelompok yang dipandu oleh Fasilitator. Begitu pula dengan materi “Pemberdayaan DPR dalam Demokrasi” dilakukan dengan bermain peran dan diskusi kelompok. Kegiatan dimulai pada 27 Mei 2006, Kegiatan ini dihadiri oleh 20 orang peserta dari 25 orang  peserta simpul demokrasi, yaitu; Ainul Yaqin, Any Rufaidah, Ari Wahyu Astuti, Azizah Hefni, Eko Budi Prasetyo, H. M. Taqrib, Hasan Abadi, Henry Wira Novianto, Isnaini Rahayu, Khofidah, M. Wahyu Trihariadi, Samsul Arifin, Syahrotsa Rahmania, Zany Pria Romadudin, Andry Dewanto, Hikmah Bafaqih, M. Najib Ghoni, M. Nor Muhlas, Dewi Masita, dan M. Munir  Aly. Peserta tetap yang tidak hadir adalah 5 orang adalah Daniel E. Molindo, Imron Rosyadi, M. Munir, Siyadi (Izin tidak hadir), dan Gunawan (izin tidak hadir karena ada pelatihan di Jakarta). Peserta tidak tetap 3 orang yang hadir diantaranya; Setyo Wahyudi, Marsudi, Anis Wahyu Harnanik. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan pembinaan suasana dengan ice breaking yang dipandu oleh fasilitator. Ice breaking yang dilakukan adalah dengan menebak identitas teman sesama peserta. Fasilitator membagikan form kepada masing-masing peserta yang berisi  pertanyaan yang terkait dengan data diri peserta, yang meliputi umur, hoby, yang disukai, yang tidak disukai dan sebagainya. Setelah peserta mengisi form tersebut, kemudian fasilitator  mengumpulkan dan membagikan kembali secara acak kepada masing-masing peserta, lalu fasilitator meminta setiap peserta secara bergiliran untuk membaca form isian yang diterimanya dan menebak identitas siapakah yang tertulis dalam form yang diterimanya. Game ini dilaksanakan bertujuan untuk lebih mempererat ikatan antar peserta dengan lebih mengenal karakter masing-masing peserta di samping bertujuan untuk mencairkan suasana sebelum masuk   pada materi inti. Diskusi kelompok tentang prawacana tentang materi tentang sistem politik dan pemerintah (hal 6 dan hal 11 modul) yang dibahas oleh kelompok 1 dan materi tentang Klasifikasi Struktur  Organisasi Negara dan Pemerintahan (hal 42 dan 45 modul) dibahas oleh kelompok 2. Setelah dilakukan diskusi kelompok dilakukan diskusi kelas yang dipandu oleh fasilitator dengan cara masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok satu menyampaikan bahwa permasalahan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh tidak   berjalannya fungsi-fungsi Negara yang banyak diperankankan oleh eksekutif bersama legislative, dalam konteks perumusan kebijakan public actor yang paling banyak berperan justru invisible hand yaitu kelompok pemilik modal. Struktur partai politik yang lebih didominasi oleh DPP seringkali memasung otonomi yang dimiliki oleh struktur partai yang ada di daerah. Dicontohkan dalam hal ini oleh kelompok satu adalah pada saat penetapan calon Kepala Daerah. Kelompok dua mencoba menguraikan beberapa kalsifikasi terhadap bentuk Negara dan bentuk   pemerintahan. Inti kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh kelompok dua adalah apapun  bentuk Negara maupun pemerintahan, yang penting bagi rakyat adalah kesejahteraan. Peserta dari kegiatan ini sangat aktif dan respon terhadap materi Sistem Politik dan Pemerintahan

Indonesia, karena materi ini sesuai dengan perpolitikan, kepartaian, dan sistem pemerintahan Indonesia. Selain itu, mayoritas peserta Sekolah Demokrasi ini adalah pelaku aktor dari berbagai organisasi politik dan kemasyarakatan, sehingga bisa dikatakan tepat. Sesi materi tentang Sistem Kepartaian dan Pemilu disampaikan oleh Prof. Ichlasul Amal yang lebih banyak bercerita tentang kondisi empiris bagaimana implementasi sistem kepartaian Indonesia mulai sejak zaman Orde Baru dan pasca orde baru dengan sistem multi partai.  Narasumber juga banyak memberikan perbandingan dengan sistem kepartaian di beberapa  Negara seperti Jerman, Amerika dan Australia termasuk Sistem Pemilunya. Forum berlangsung secara dinamis dan interaktif. Beberapa pertanyaan kritis yang disampaikan peserta antara lain adalah sebagai berikut: terkait dengan sistem distrik dan proporsional kelebihan dan kelemahan, ada beberapa peserta yang memberikan ilustrasi kasus-kasus Pemilu 2004 terkait dengan keberadaan sistem distrik dan proporsional yang dilaksanakan setengah2 di Indonesia.; Tentang hak recall juga sempat menjadi perdebatan serius dalam forum tersebut, di mana disampaikan  bahwa mestinya yang berhak merecall anggota DPR/D adalah konstituennya dan justru bukan DPP serta kejelasan ketentuan tentang recalling agar partai tidak seenaknya merecall anggota DPR/D; Peserta ada juga yang memberikan refleksi proses pemilu dan implementasi sistem kepartaian di Indonesia, lalu muncul pertanyaan dari berbagai sistem kepartaian dan pemilu manakah yang paling ideal? Materi tentang bentuk Negara dan pemerintahan disampaikan oleh Drs. Luqman Hakim, M.Sc, yang lebih banyak bicara tentang Teori Demokrasi dari masa-kemasa. Narasumber juga memberikan gambaran tentang berbagai warna dan bentuk demokrasi di berbagai Negara barat seperti Inggris, Perancis dan Amerika. Wacana yang berkembang dikalangan peserta tentang Demokrasi Pancasila serta sistem demokrasi apa yang paling ideal un tuk diterapkan di Indonesia.  Namun dari keseluruhan wacana yang berkembang selama materi ini lebih banyak mengupas  pada konsepsi dasar dari prinsip-prinsip demokrasi, yang meliputi: bentuk pemerintahan banyak  orang, kesatuan tiga nilai: Kemerdekaan persamaan dan persaudaraan, kompromi dan persuasi serta legitimasi berdasarkan dukungan oleh masyarakat luas. Materi Pemberdayaan DPR dalam Demokratisasi difasilitasi dalam bentuk bermain peran, dimaana peserta mensimulassikan proses pemilu dan bagaimana membangun komunikasi politik  dengan konstituen. Setelah terpilih anggota legislative, maka disodorkan sebuah kasus kepada  peserta tentang pro dan kontra revisi UU Ketenagakerjaan, dimana peserta dibagi menjadi kelompok yang mewakili buruh dan pengusaha. Menyikapi kondisi tersebut, anggota legislatif  terpilih diminta untuk menyikapi dengan menggali aspirasi dan serta mengambil keputusan apakah menerima atau menolak rencana revisi UU Ketenagakerjaan tersebut. Pembelajaran yang diperoleh dari proses permainan peran tersebut menggambarkan realitas kondisi parlemen di Indonesia. Pasca permainan peran diberikan pencerahan serta refleksi tentang kondisi parlemen saat ini. Hari ditutup dengan refleksi dan evaluasi terkait perjalanan program simpul demokrasi di Kabupaten Malang yang dilakukan oleh semua peserta. Hasil evaluasi meliputi bagimana dengan tingkat partisipasi, peserta yang hadir memiliki komitmen bahwa keberadaan program ini sangat dibutuhkan oleh peserta. Kalaupun ada beberapa sesi peserta tidak hadir dikarenakan waktu yang  berbenturan dengan aktivitas rutin dari peserta Simpul Demokrasi.. Sehingga muncul wacana  penggantian pelaksanaan Sekolah Demokrasi dari setiap hari sabtu dan minggu menjadi dimulai hari Jumat dan Sabtu, namun berbagai pandangan dan usulan peserta tersebut tetap menyepakati  jadwal semula, namun diterapkan mekanisme surat ijin bila berhalangan hadir dalam kegiatan SD. Terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan , menurut peserta seringkali terjadi  pengulangan materi-materi yang sudah disampaikan terdahulu, contohnya seperti materi tentang

 bentuk Negara dan bentuk pemerintahan dalam demokrasi yang pembahasan oleh narasumber  cenderung lebih banyak mengupas tema konsepsi demokrasi yang telah dibahas pada awal-awal  pertemuan SD. Sesi hari Minggu diawali dengan bina suasana, dan dilanjutkan dengan materi tentang desentraliasi yang disampaikan oleh DR Mas’ud Said. Narasumber banyak memberikan catatancatatan perjalanan desentraliasi serta fakta-fakta empirik perkembangan de sentralisasi di Indonesia. Peserta banyak juga merefleksikan proses perjalanan desentralisasi di Indonesia dengan mengutarakan berbagai penyakit desentralisasi termasuk salah satunya adalah desentralisasi korupsi. Sekolah Demokrasi V diakhiri dengan koordinasi untuk melakukan advokasi masyarakat dan investigasi terkait dengan pencemaran limbah di Malang Selatan yang dipandu oleh salah seorang peserta sekolah, M. Najib Ghoni. REFERENSI : http://www.simpuldemokrasi.com/program-sekolah-demokrasi/sekolah-demokrasi/sekolahdemokrasi-i/1429-sistem-politik-dan-pemerintahan-indonesia.html → Leave a comment Posted in Uncategorized

Mafia Pajak  Posted on Februari 16, 2011 | Tinggalkan komentar  Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung (wikipedia). Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo menjelaskan bahwa total realisasi penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama tahun 2009 mencapai Rp 565,77 triliun atau sebesar 97,99 persen dari target. Pada tahun 2009, pertumbuhan penerimaan pajak melambat menjadi 4,38 persen karena dampak  krisis keuangan global setelah pada 5 tahun sebelumnya penerimaan pajak selalu naik. Layaknya pepatah “ada gula ada semut”, maka penerimaan pajak juga merupakan lahan subur  terjadinya penyimpangan (korupsi). Kwik Kian Gie dan Faisal Basri sempat menyebut angka sebesar Rp 140 triliun dan Rp 40 triliun untuk pajak yang hilang dikorupsi. Namun belum ada  penelitian yang akurat yang bisa menggambarkan potensi korupsi dalam penerimaan pajak. Modus-modus operandi dari Mafia Pajak sudah banyak ditulis. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: Ø Pola-pola korupsi pajak  Ø Korupsi pajak oleh J. Danang Widoyoko (koordinator ICW Dalam tulisan ini, saya ingin memfokuskan pada strategi untuk memberantas mafia pajak  terutama terkait pemeriksaan lapangan yang dilakukan aparat Dirjen Pajak (fiskus) atas Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan Wajib Pajak. Sebagaimana kita ketahui wewenang Dirjen Pajak sangat tinggi. Mereka yang menentukan  potensi penerimaan pajak dan sekaligus yang bertugas merealisasikannya. Mereka yang melakukan pemeriksaan pajak dan sekaligus mengadilinya. Mereka yang “berhak” menafsirkan  bunyi UU Pajak (KUP, PPh, PPN) dan jika Wajib Pajak tidak setuju dengan  perhitungan/penafsiran tersebut (Surat Ketetapan Pajak), maka wajib pajak d ipersilahkan mengikuti proses selanjutnya (keberatan, banding, dst) dengan catatan telah menyetor minimal 50% dari Nilai SKP.

Sebagaimana halnya Bea Cukai, Dirjen Pajak idealnya juga diawasi secara ketat oleh aparat  penegak hukum, khususnya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bekerjasama dengan KPK. Remunerasi bagi pegawai Dirjen Pajak merupakan konsekuensi logis atas strategi Stick and  Carrot . Jika penghasilan (carrot ) sudah dipenuhi secara manusiawi (bisa hidup gagah), maka  penegakan hukum ( stick ) juga wajib dilakukan secara tegas dan konsisten. Jauh sebelum adanya reformasi birokrasi di Depkeu, ap arat Dirjen Pajak sering terlihat terlalu mencolok dalam gaya hidupnya (life style), sehingga sering menimbulkan kecemburuan dan sikap curiga kepada mereka. Berapa gaji mereka sampai punya rumah sebegitu indah, mobil sebegitu mewah, dan pola hidup yang jauh dari sederhana. Oleh karena itu, perhatian aparat  penegak hukum untuk memperhatikan dugaan adanya mafia pajak menjadi sangat penting karena hal tersebut juga merupakan “tuntutan” masyarakat. Bagi aparat Dirjen Pajak sendiri merupakan  pembuktian bahwa tidak semua aparat Dirjen Pajak terlibat dalam mafia pajak atau bahkan tidak  ada yang disebut dengan mafia pajak itu. Dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala untuk melakukan penindakan hukum secara tegas kepada aparat Dirjen Pajak. Pertama, selama ini ada kecenderungan Dirjen Pajak berlindung dibalik Pasal 34 KUP, ketika BPK, Itjen Depkeu (IBI), atau aparat penegak hukum mencoba melakukan penelitian awal atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Kondisi ini menyebabkan aparat sulit mencari bukti awal sebagai persyaratan untuk melakukan penyelidikan/ penyidikan. Kedua, selama ini terdapat hubungan yang bersifat saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara Fiskus dengan Wajib Pajak. Tentu saja yang dimaksud Fiskus dan Wajib Pajak di sini adalah oknum (tidak bisa digeneralisasi bahwa semua atau sebagian be sar Fiskus dan Wajib Pajak melakukan hal yang sama. Tulisan kisah seorang pemeriksa pajak disini mungkin bisa menjadi referensi). Sebagian besar wajib pajak lebih suka membayar “pajak” kepada Fiskus dibandingkan langsung ke negara. Artinya, sejumlah kecil kewajiban pajaknya dibayarkan ke negara, sedangkan sebagian yang lain dibayarkan ke “Fiskus”, dengan asumsi Wajib Pajak masih bisa menghemat pajak yang “sebenarnya” terutang ke negara. Sebagai businessman, wajib pajak cenderung menghindari konfrontasi dengan Fiskus karena sejarah menunjukkan bahwa dengan bermain aman bersama Fiskus, maka usaha mereka akan “dijamin aman” dari urusan-urusan pajak yang rumit. Ketiga, selayaknya markus (makelar kasus) di peradilan yang banyak diperankan pengacara, maka dalam konteks mafia pajak, yang bertindak sebagai perantara antara Fiskus dan Wajib Pajak adalah konsultan pajak. Di beberapa wajib pajak yang masih “culun” sering ditemui fee untuk konsultan pajak yang tidak wajar (jumlah/nilainya). Fee inilah yang biasanya digunakan untuk “bermain” dengan Fiskus. Mekanisme suap secara tidak langsung seperti ini memang menyulitkan dalam proses pembuktian di pengadilan. Keempat, sebagian besar Fiskus punya background sebagai akuntan/ sarjana hukum. Oleh karena itu, mereka sangat lihai bermain-main dalam mafia pajak dan bagaimana menyembunyikan harta hasil kekayaannya. Lalu, apa dan bagaimana strategi pemberantasan mafia pajak yang bisa menimbulkan efek jera kepada para pelakunya? Dalam tulisan ini, saya mencoba memberi usulan kepada pihak yang  berwenang untuk menempuh cara-cara luar biasa dalam memberantas mafia pajak yang sudah mengakar, bahkan setelah reformasi depkeu dijalankan. Reputasi KPK yang cukup dipercaya masyarakat plus Satgas Pemberantasan Mafia Hukum  bentukan presiden, tekad Dirjen Pajak untuk melakukan reformasi birokrasi, dan dukungan

Kadin dalam pemberantasan korupsi harus benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik. Teknisnya ada semacam kesepakatan bersama antara KPK-Dirjen Pajak-Kadin-Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk memberantas Mafia Perpajakan. Dalam hal ini, ada semacam kesepakatan/MOU antara KPK-Dirjen Pajak-Kadin-Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tentang Pakta Anti Suap yang isinya antara lain adalah: 1. Seruan kepada para pengusaha untuk menolak memberikan suap kepada aparat Pajak. Dalam kondisi tertentu, KPK (dengan proses undercover dengan memanfaatkan aparat intelijennya) akan mendampingi pengusaha yang sedang diperas oleh aparat Pajak (wilayah DKI Jakarta sebagai pilot project ). Strategi ini ditujukan untuk menangkap basah aparat Pajak yang nakal; 2. Bekerjasama dengan Dirjen Pajak untuk menangkap pengusaha yang mencoba menyuap aparat pajak. Teknisnya adalah secara formal KPK mengirim pegawainya sebagai tenaga ahli yang melakukan pemeriksaan pajak. Untuk menghindari tingkat kebocoran, tenaga ahli tersebut harus diperlakukan sebagai pegawai baru atau merupakan pegawai pindahan. Atau bisa saja, KPK/Satgas Pemberantasan Mafia Hukum merekrut secara informal mengangkat pegawai Dirjen Pajak sebagai agen KPK (status kepegawaian tetap pegawai Pajak tetapi secara informal KPK  menggaji mereka (strategi undercover ). Merekalah yang menjadi mata telinga KPK/ Satgas untuk memberantas Mafia Pajak. 3. Membuka saluran khusus (hot line atau semacam online monitoring system khusus mafia  pajak) untuk menampung informasi dari masyarakat terkait mafia pajak. Di samping langkah-langkah di atas, KPK/ Satgas harus pro aktif mengkampanyekan komitmennya dalam memberantas mafia pajak dengan harapan banyak whistleblower yang memberikan informasi atau minimal bisa mendidik masyarakat untuk lebih aware. Mekanisme  perlindungan dan penghargaan kepada whistleblower yang memberikan informasi penting juga  perlu dipersiapkan. Jika ada kemauan, di situ ada jalan …. Selamat Tinggal Mafia Pajak atau kita gagal memanfaatkan momen prioritas program presiden untuk memberantas mafia hukum alias ganyang mafia hukum. Wallahu ‘alam Bish-shawabi. REFERENSI : http://politik.kompasiana.com/2010/01/20/mafia-pajak/ → Leave a comment Posted in Uncategorized ← Tulisan lebih lama

Cari itu! Top of Form

Pencarian untuk: Bottom of Form

Entri Terkini ○

DIAGRAM TTT dan CCT

○

RANGKUMAN BAB IV POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

○

RANGKUMAN BAB III KETAHANAN NASIONAL

○

 NILAI-NILAI PANCASILA DAN UUD 1945

○

Wawasan Nusantara

○

Pemilihan Ideologi Pacasila Dan Bedah Butir Pada Pancasila – Sila Pertama

○

Pengertian & Prinsip Demokrasi Pancasila

○

SISTEM POLITIK/DEMOKRASI DI INDONESIA; DARI MASA KE MASA 1 Ghazali Abbas Adan 2

○

SISTEM POLITIK & PEMERINTAHAN DI INDONESIA

○

Mafia Pajak 

Tautan ○

Documentation

○

Plugins

○

Suggest Ideas

○

Support Forum

○

Themes

○

WordPress Blog

○

WordPress Planet