DASAR-DASAR K3 & PENERAPAN NORMA KESEHATAN KERJA
Oleh : Dr. Sudi Astono, MS.
Kasie Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja E-mail :
[email protected],
[email protected] Hp. 081317705634, 0817898107
Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan & Kesehatan Kerja
Ditjen Binwasnaker - KEMENAKERTRANS R.I Created by : Sudi@K3
1
Bio Data
Nama : Dr. Sudi Astono, MS. Tempat & Tanggal Lahir : Cilacap, 18 Juni 1966 Alamat Rumah : Bumi Pancoran Mas Blok A/4 Depok – Jawa Barat Email :
[email protected] ,
[email protected] Alamat Kantor : Direktorat Pengawasan Norma K3, Ditjen Binwasnaker, Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta No Telpon & Fax : 021-5268045 Mobile : 081317705634 Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Pendidikan & Pelatihan : – – – – – – –
:
Kepala Puskesmas Adiluwih, Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan (1993 – 1996) Pengawasan K3, Kanwil Depnaker Propinsi Kalimantan Selatan (1997 – 2000) Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja, Balai Hiperkes Prop Kalimantan Selatan (1997 – 2000) Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Depnakertraans (mulai 2001)
Organisasi – –
Kerja
Dokter Umum, Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta (1985 - 1992) Pelatihan Dokter Hiperkes (1998) Pasca Sarjana (S2) Kedokteran Kerja, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (2000 - 2003) Diklat Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Depnakertrans (June – Oktober 2003) Training of Trainers (TOT) Higiene Industri, oleh IDKI, Jakarta (2004) Ergonomics Training Course, JICA, Japan (2004) Training of Integration of Manajemen System (ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001) 2007
Pengalaman Kerja – – – –
Kemenakertrans., Jl
:
Anggota Ikatan Dokter Indonesia sejak 1993. Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (PP-IDKI) sejak 2001.
INDUSTRIALISASI DAN DAMPAKNYA 1.000
bhn kimia baru dipasarkan setiap tahun ribuan kategori bahaya (B3) ratusan bersifat karsinogenik
Perkembangan Tekhnologi : mesin, peralatan, bahan & sistem kj
Masalah Kes. Umum pd Pekerja:
• HIV & AIDS • NARKOBA • Tuberculosis/TB • Flu Baru dll.
(+) P R O G R A M K3
PROGRAM K3 KURANG Dampak (-)
PRODUKTIVITAS (Kuantitas, Kualitas, Efisiensi) & KESEJAHTERAAN
Tenaga Kerja : • Kecelakaan kerja • Peny.Akibat Kerja • Ggn Kes. lainnya
Perusahaan : • Bbg kerugian/Loss • Kualitas-kuantitas produk • Kelangsungan usaha
Lingkungan : • Pencemaran • Efek rumah kaca • Penyakit pd masy.
Berbagai Kondisi Berbahaya di Tempat Kerja
4
Berbagai Kondisi Berbahaya di Tempat Kerja
Kerugian (SDM, properti, finansial dll.) Biaya/cost meningkat Turn over pekerja meningkat Produktivitas menurun (Kualitas & Kuantitas produk) Image & daya saing psh menurun Kerusakan lingkungan
Kemiskinan, rendahnya Kualitas SDM dan Lingkungan Hidup Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/HDI & Daya saing bangsa rendah 6
Efek Potensi Bahaya Bahan Berbahaya (B3) & Radiasi terhadap Kesehatan Reproduksi TERATOGENIC EFFECT TERATOGENIC EFFECT
MUTAGENI C EFFECT
MOTHER
TERATOGENIC EFFECT
egg zygot e
MUTAGENI C EFFECT FATHER
embry o
sper m
Reduce d fertility
fetus
CHIL D
Malformatio ns Spontaneo us abortions
Prenata l death
Childhoo d neoplasi
Keterkaitan K3 dg Millenium Development Goal's (MDGs) 8 Tujuan MDGs Tahun 2015: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan Pendidikan dasar untuk semua Promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Penurunan angka kematian Anak/Balita Meningkatkan kesehatan ibu hamil Perang terhadap HIV/AIDS, Malaria dan penyakit lainnya Menjamin lingkungan hidup secara berkesinambungan Membangun kerjasama global dalam pembangunan 8
TUJUAN DAN MANFAAT K3 UU No. 1 Tahun 1970
MANFAAT/OUT COME : Proses produksi berjalan lancar Produktivitas meningkat Kesejahteraan meningkat Kelangsungan usaha terjamin
9
TUJUAN : • Melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja dari kecelakaan & PAK • Menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien • Menjamin keamanan proses produksi
10
Pengertian KESEHATAN KERJA
Kesehatan kerja adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap pekerja dapat bekerja produktif secara sosial ekonomi tanpa membahayakan diri sendiri, teman sekerja, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya.
Ilmu terapan tentang kesehatan yang menyangkut tenaga kerja dan lingkungan kerja serta faktor-faktor yang berkaitan.
Tujuan Kesehatan Kerja menurut Joint ILO/WHO Committee tahun 1995 : u u u u
u
Promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental dan sosial dari pekerja Pencegahan gangguan kesehatan disebabkan oleh kondisi kerja Perlindungan pekerja dari resiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan Penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai kemampuan fisik dan psikologisnya Penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada pekerjaannya. 12
Faktor-faktor Yg Mempengaruhi Kesehatan Dan Produktifitas Tenaga Kerja Lingk.Kerja
Beban kerja • Fisik • Mental
• • • • • •
Kapasitas kerja
• • • • •
Ketrampilan Kesegaran jasmani & rohani Status kesehatan/gizi Usia Jenis kelamin Ukuran tubuh
Fisik Kimia Biologi Ergonomi Psikologi
13
PROGRAM PERLINDUNGAN KESEHATAN TENAGA KERJA
Optimalisasi beban kerja Pengendalian lingkungan kerja – Teknis (eliminasi, substitusi, isolasi, enclosing, ventilasi, penyempurnaan proses, housekeeping) – Administratif (pengurangan waktu kerja terpapar, rotasi) – APD/PPE Peningkatan kapasitas kerja
Program Perlindungan Kesehatan Tenaga Kerja melalui
Pelayanan Kesehatan Kerja/PKK (Occupational Health Services)
PKK merupakan upaya kesehatan kerja yang mencakup : – pencegahan (preventif), – peningkatan (promotif), – pengobatan (kuratif) dan – pemulihan (rehabilitatif) dengan mempertimbangkan faktor2 bahaya yang ada di tempat kerja yang berpengaruh terhadap kesehatan tenaga kerja. 15
DASAR2 PELAKSANAAN K3
16
LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN K3 PASAL 27 (2) UUD 1945
Setiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusian. Ps 86 UU No. 13 Th 2003 ttg Ketenagakerjaan : Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama. Ps 1 UU No. 1 Th 1970 ttg Keselamatan Kerja : UU 3/1992 JAMSOSTEK
-Kondisi Kerja -Alat, Mesin, Bahan -Lingkungan -Cara Kerja -Sifat pekerjaan -Proses Produksi
Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas.
PEMENUHAN SYARAT2 K3 & PERATURAN PELAKSANAAN K3 dan HIV & AIDS
Kondisi Kerja : AMAN, SEHAT SELAMAT, KONDUSIF 17
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
dan
Pasal 86 UU No 13 Th 2003 ttg Ketenagakerjaan :
Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama; (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang2an yg berlaku u
Penjelasan Pasal 86 : Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.
Pasal 87 •
Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
•
Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Syarat2 Keselamatan Kerja : (Ps 3 UU No 1 tahun 1970)
Mencegah & (-) kecelakaan Mencegah, (-) & memadamkan kebakaran, Mencegah & (-) bahaya peledakan Memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri dari keadaan berbahaya Memberikan P3K Memberikan alat2 perlindungan diri pekerja Mencegah & mengendalikan suhu, kelembaban, debu, asap, uap, gas, radiasi, suara , getaran Mencegah & mengendalikan timbulnya PAK Penerangan yg cukup & sesuai Suhu & kelembaban udara yg baik Penyegaran udara yg cukup Kebersihan, kesehatan ketertiban Keserasian : tenaga kerja, lingk., cara dan proses kerja Bongkar muat, perlakuan & penyimpanan barang Mengamankan & memelihra segala jenis bangunan Mencegah erkena aliran listrik berbahaya Menyesuaikan & menyempurnakan pengamanan kerja
Syarat-syarat K3 (UU No.1/70 pasal 3) yg berkaitan dg Kesehatan Kerja & Lingkungan Kerja :
1. Memberikan P3K 2. Memberikan APD 3. Mencegah & mengendalikan timbul/menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, gas, hembusan 4. Mencegah dan mengendalikan PAK 5. Memperoleh penerangan yang cukup & sesuai 6. Menyelenggarakan suhu & lembab udara yang baik 7. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup 8. Memelihara kebersihan, kesehatan & ketertiban. 9. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, lingkungan, cara kerja & proses kerjanya.
KEWAJIBAN PENGURUS PERUSAHAAN
(Ps 8, 9, 10 UU No 1 tahun 1970) Ps 8 : •
Pemeriksaan kesehatan badan, kondisi mental & kemampuan fisik TK yang akan diterima & akan dipindahkan sesuai sifat pekerjaan
•
Pemeriksaan kes TK secara berkala oleh dokter yg ditunjuk pgsh & dibenarkan oleh Direktur
Pasal 9 u
Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan kpd TK baru : • • • •
u u u
Kondisi2 & bahaya2 yg dapat timbul dalam tempat kerja Semua alat pengaman dan alat2 perlindungan yg diharuskan Alat2 perlindungan diri (APD) bagi tenaga kerja ybs. Cara2 dan sikap kerja yang aman
Hanya mempekerjakan TK apabila sudah meyakini bahwa tenaga kerja telah memahami syarat2 K3 Pengurus wajib memberikan pembinaan K3 Pengurus wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan yang berlaku bagi usaha & tempat kerja yg dijalankan
Pasal 10 Adanya Panitia Pembina K3 (Permenaker No. 04/Men/1987)
Peraturan Pelaksanaan (Norma) Kesehatan Kerja 1. 2.
3. 4.
5. 6. 7.
tentang Kewajiban latihan Hyperkes Bagi Dokter Perusahaan Permenakertrans No 01 tahun 1979 tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan dan K3 Bagi Tenaga Para Medis Permenakertranskop No 01 tahun1976
Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja Permennakertrans No. Per. 02/Men/1980 tentang pemeriksaan
Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja Permenaker No. Per. 01/Men/1998 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dengan Manfaat Lebih Baik Kepmenakertrans No. Kep. 79/Men/2003 tentang Pedoman Diagnosis Dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Dan Penyakit Akibat Kerja
Peraturan Pelaksanaan (Norma) Kesehatan Kerja 9. 10. 11. 12. 13.
14.
15.
16.
Permen Nakertrans No. Per 333/Men/1989 tentang
Diagnosis dan Pelaporan penyakit Akibat Kerja Kepmenaker No 147 Th 1998 tentang Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Kerja bagi Program JPK Jamsostek Instruksi Menaker No. Ins. 03/M/BW/1999 tentang pengawasan terhadap Pengelolaan Makanan di Tempat Kerja Surat Edaran Menaker No. SE 01/Men/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan Instruksi menaker No. Ins. 01/Men/1988 tentang Peningkatan Pengawasan dan Penertiban terhadap Pengadaan Kantin dan Toilet di Perusahaan
SE. Dirjen Binawas No. SE. 86/BW/1989 tentang Perusahaan Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja Kepmenakertrans No. Kep. 68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja. Kepdirjen PPK No. 22 Th 2008 ttg Petunjuk
1.
Peraturan Pelaksanaan (Norma) Lingkungan Kerja berkaitan dg Norma Kesehatan Kerja
Konvensi ILO No. 120 (UU No. 3 Tahun 1969) tentang Higiene Dalam Perniagaan Dan Kantor-kantor.
2.
Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan, Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja
3.
Permennaker No. Per. 03/Men/1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes
4.
Permenaker No. Per. 03/Men/1986 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja Yang Mengelola Pestisida
5.
Kepmenaker No. Kep. 187/Men/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja
HAL POKOK PELAKSANAAN PENGAWASAN NORMA KESEHATAN KERJA
Identifikasi dan pengukuran Sumber bahaya (Potensial Health Hazards) di tempat kerja yang mempengaruhi kesehatan pekerja Pemenuhan terhadap Persyaratan/Norma Kesehatan Kerja
Sumber bahaya kesehatan (Health Hazard) di tempat kerja :
•
Peralatan dan bahan : Mesin, perkakas, instalasi dll, Bahan Baku, hasil produksi, hasil antara, hasil sampingan, limbah
Proses produksi : penanganan bahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, pemusnahan dll.
Kondisi pekerja : pengetahuan, keterampilan, Cara kerja, sikap kerja, kedisiplinan, kondisi kesehatan, tingkat kelelahan dll
Jenis-Jenis Sumber Bahaya Di Tempat Kerja
Faktor Faktor Faktor Faktor Faktor
Bahaya Fisik, Bahaya Kimia, Bahaya Biologi, Bahaya Ergonomi, Bahaya Psikologi.
Pemenuhan Terhadap Persyaratan/Norma Kesehatan Kerja
•
Norma Kesehatan Kerja dilaksanakan dg Pola Utama :
Diselenggarakan oleh lembaga/organisasi K3 bidang kesehatan kerja Pelayanan Kesehatan Kerja (Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982), bekerjasama dg lembaga terkait : P2K3 (Permenaker No. Per.05/Men/1985) PJK3 Bidang Kesehatan Kerja (Permenaker No. Per. 04/Men/1995)
Dilaksanakan oleh personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai Dokter dan paramedis dengan sertifikat hiperkes (Permennaker No. 01/1976, Permennaker No. 01/1979)
Program / Kegiatan harus bersifat komprehensif, meliputi :
Preventif Promotif Kuratif rehabilitatif
Pemenuhan Persyaratan/Norma Kesehatan Kerja 1. SDM Kesehatan Kerja :
a. Utama (Medis) : Dokter Perusahaan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Paramedis perusahaan b. Pendukung (Non Medis) : Petugas P3K di Tempat Kerja Petugas Penyelenggara Makan Bagi Tenaga Kerja Ahli K3 Umum Ahli K3 Kimia Petugas K3 Dll.
Pengertian
Dokter Perusahaan dokter yang ditunjuk atau bekerja di perusahaan yang bertugas atau bertanggung jawab atas higiene perusahaan keselamatan dan kesehatan kerja (Permenakertrans No. 01 Th 1976) Paramedis perusahaan tenaga paramedis yang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan atau membantu penyelenggaraan tugastugas higiene perusahaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan atas petunjuk dokter perusahaan. (Permenakertrans No. 01 Th 1979)
Pengertian
Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja : dokter yang ditunjuk oleh pengusaha yang telah mengikuti training hiperkes dan dibenarkan/mendapat pengesahan oleh Direktur Jenderal Binwasnaker, untuk melakukan pemeriksa kesehatan tenaga kerja (ps 8 UU No.1 Th 1970, Permenakertrans No. 02 Th 1980)
Pemenuhan Persyaratan/Norma Kesehatan Kerja 1. SDM Kesehatan Kerja 2. Fasilitas Kesehatan Kerja :
a. Utama : PKK (klinik/rumah sakit perusahaan) Fasilitas P3K di Tempat Kerja b. Pendukung : Penyediaan APD Penyediaan makan-minum di tempat kerja (dapur, kantin, katering) Tata ruang, kebersihan dan kesehatan tempat kerja Fasilitas emergency (sistim tanggap darurat)
Pemenuhan Persyaratan/Norma Kesehatan Kerja 1. SDM Kesehatan Kerja 2. Fasilitas & SDM Kesehatan Kerja 3. Program Kesehatan Kerja (Preventif, Promotif, Kuratif, Rehabilitatif) a. Utama : Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja Pemberian P3K Penanganan penyakit/gangguan kesehatan Promosi kesehatan kerja Gizi Kerja dan peny. makan di tempat kerja b. Pendukung : Pengukuran lingkungan kerja Penggunaan APD Pengendalian lingkungan kerja
PRINSIP UTAMA Penerapan Norma Kesehatan Kerja u u
u
Sbg. Pelaksanaan syarat2 K3 UU No. 1/ 1970 pasal 3, pasal 8 Dilaksanakan melalui Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja (12 Tugas Pokok PKK) Permenaker No. 03 /1982 Program berbasis risiko (Risk Based Program) disesuaikan potensi bahaya (Potential Health Hazards)
Kesimpulan
Setiap tenaga kerja selalu berhadapan dengan kondisi kerja yang berisiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK) Untuk menjaga kondisi tenaga kerja agar tetap sehat dan produktif dilakukan upaya kesehatan kerja secara komprehensif yang meliputi upaya kesehatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif Upaya kesehatan kerja dilakukan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dengan mengacu pada peraturan perundangan K3 bidang Kesehatan Kerja Untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja telah dilakukan sesuai dg ketentuan peraturan perundangan, maka pengawasan norma kesehatan kerja mutlak dilakukan oleh setiap pegawai pengawas ketenagakerjaan 37
Fakta di Lapangan (Bahan Diskusi)
Masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan norma kesehatan kerja
Pelaksanaan norma kesehatan kerja masih banyak yang belum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pengawasan terhadap pelaksanaan norma kesehatan kerja masih belum banyak dilakukan (belum diprioritaskan)
Apa yang harus dilakukan ?
