Dasar hukum Profesi Kejaksaan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegakan hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan, kepentingan umum, hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat. Dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan d an kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dalam usaha memperkuat prinsip di atas, maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksaan kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa Badan- badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan kehakiman, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam makalah ini kami akan menjelaskan tentang dasar hukum profesi dari seorang Jaksa di Indonesia . B. Rumusan Masalah

Apakah yang dimaksud dengan dasar hukum Profesi Kejaksaan ? Apakah isi Sumpah Jaksa ? Apakah yang dimaksud kode etik kejaksaan ?

1

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.





BAB II PEMBAHASAN A. Dasar hukum Profesi Kejaksaan

Dalam struktur pemerintahan Indonesia yang baru di plokamirkan, kejaksaan berada di bawah departemen kehakiman, melalui rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 . keadaan ini berlangsung sampai tanggal 22 juli 1960, yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 dan UU no 5 tahun 1991. 1. Jenis Etika Profesi Hukum Dari Jaksa Dengan mendasarkan diri dari jaksa pada UU no 5 tahun 1991, jenis Etika profesi dri kejaksaan ini antara lain: a. Syarat pengangkatan jaksa antara lain: 1) Betaqwa kepada tuhan yang maha Esa 2) Setia kepada pancasila dan UU 1945 3) Sarjana ukum berusia minimal 25 tahun dan lulus pendidikan serta latihan pembentukan jaksa (pasal 9) b. Sumpah jbatan jaksa antara lain bersumpah : 1) Atas nama atau babatan tidak memeberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga 2) Setia pada pancasila dan UU 1945 3) Jujur, seksama serta tidak membeda bedakan orang sumpah ini di lakukan di hadapan jaksa agung(pasal 10) c. Larangan rangkap jabatan seorang jaksa: 1) jaksa Tidak merangkap sebagai pengusaha 2) menjadi penasehat hukum 3) Melakukan jabatan yang dapat mempengaruhi mertabat jabatannya. Langkah Kejaksaan Kejaksaan Negei yang berkompeten akan menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik. Sikap kejaksaan di dalam hal ini ada dua yaitu: 1. Apabila kejaksaan menganggap bahwa BAP dari penyidik telah cukup lengkapa dan





2. Apabila kejaksaan menganggap bahwa BAP dari penyidik masih kurang lengkap danm sempurna maka kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik dengan petunjuk penyempurnaanya dan kegiatan ini di sebut dengan pra penuntutan . Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 16 tahun 2004 menegaskan menegaskan bahwa : “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam Undang- Undang 16 tahun 2004 Pasal satu juga disebutkan tentang Penuntut P enuntut Umum, penuntutan, dan Jabatan Fungsional Jaksa. Oleh karna itu, kami juga mencantumkannya disini. Penuntut Umum : Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah “Tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Dan Jabatan Fungsional Jaksa adalah : Jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan fungsi dan kegiatan Jaksa, UU inilah yang kemudian menjadi dasar hukum Profesi kejaksaan. Menurut pasal 1 Undang- undang tersebut menyebutkan bahwa hakikat Jaksa adalah : Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan pen gadilan yang telah memperoleh kekuatan kek uatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.





Dengan mendasarkan diri dari jaksa pada UU no 5 tahun 1991, jenis Etika profesi dri kejaksaan ini antara lain: a. Syarat pengangkatan jaks antara lain: 1) Betaqwa kepada tuhan yang maha Esa 2) Setia kepada pancasila dan UU 1945 3) Sarjana ukum berusia minimal 25 tahun dan lulus pendidikan serta latihan pembentukan jaksa (pasal 9) b. Sumpah jbatan jaksa antara lain bersumpah : 1) Atas nama atau babatan tidak memeberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga 2) Setia pada pancasila dan UU 1945 3) Jujur, seksama serta tidak membeda bedakan orang sumpah ini di lakukan di hadapan jaksa agung(pasal 10) c. Larangan rangkap jabatan seorang jaksa: 1) jaksa Tidak merangkap sebagai pengusaha 2) menjadi penasehat hukum 3) Melakukan jabatan yang dapat mempengaruhi mertabat jabatannya. Langkah Kejaksaan Kejaksaan Negei yang berkompeten akan menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik. Sikap kejaksaan di dalam hal ini ada dua yaitu: 1. Apabila kejaksaan menganggap bahwa BAP dari penyidik telah cukup lengkapa dan sempurna, mak kejaksaan akan melakukankewenangannya dalam melakukan penuntutan perkara yang bersangkutan. 2. Apabila kejaksaan menganggap bahwa BAP dari penyidik masih kurang lengkap danm sempurna maka kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik dengan petunjuk penyempurnaanya dan kegiatan ini di sebut dengan pra penuntutan . Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 16 tahun 2004 menegaskan menegaskan bahwa : “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut





itu, kami juga mencantumkannya disini. Penuntut Umum : Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah Tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Dan Jabatan Fungsional Jaksa adalah : Jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

B.Sumpah Jaksa

Seorang

jaksa

sebelum

memangku

jabatannya,

harus

mengikrarkan

dirinya

bersumpah/berjanji sebagai pertanggungjawabab dirinya kepada ne gara, bangsa dan lembaganya. lemba ganya. Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 16 tahun 2004 dinyatakan bahwa : 

“saya bersumpah/ berjanji : Bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan NKRI, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.



Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh- sungguh, saksama, objektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membeda-bedakan, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik- baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.



Bahwa saya akan senantiasa menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya.



Bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan







Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekalikali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian. C. Kode Etik Jaksa

Kode etik jaksa serupa dengan kode etik profesi yang lain. Mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman berperilaku dalam satu profesi. Yang apabila nantinya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan akan melahirkan jaksa-jaksa yang memang mempunyai kualitas moral yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga kehidupan peradilan di Negara kita akan mengarah pada keberhasilan. Kejaksaan merupakan salah satu pilar birokrasi hukum tidak terlepas dari tuntutan masyarakat yang berperkara agar lebih menjalankan tugasnya lebih profesional dan memihak kepada kebenaran. Sepanjang yang diingat, belum pernah rasanya kejaksaan di dalam sejarahnya sedemikian merosot citranya seperti saat ini. Sorotan serta kritikkritik tajam dari masyarakat, yang diarahkan kepadanya khususnya kepada kejaksaan, dalam waktu dekat tampaknya belum akan surut, meskipun mungkin beberapa pembenahan telah dilakukan. Sepintas lalu, masalah yang menerpa kejaksaan mungkin disebabkan merosotnya profesionalisme di kalangan para jaksa, baik level pimpinan maupun bawahan. Keahlian, rasa tanggung jawab, dan kinerja terpadu yang merupakan ciri-ciri pokok profesionalisme tampaknya mengendur. Sebenarnya, jika pengemban profesi kurang memiliki keahlian, atau tidak mampu menjalin kerja sama dengan pihak-pihak demi kelancaran profesi atau pekerjaan harus dijalin, maka sesungguhnya profesionalisme itu sudah mati, kendatipun yang bersangkutan tetap menyebut dirinya sebagai seorang profesional. Hal yang kerap memprihatinkan ialah rasa keadilan masyarakat atau keadilan itu sendiri, tidak dapat sepenuhnya dijangkau perangakat hukum yang ada. Pada ujungnya, keadilan itu bergantung pada p ada aparat penegak hukum itu sendiri, bagaimana mewujudkannya me wujudkannya secara ideal. Di sinilah maka penegak hukum itu menjadi demikian erat hubungannya dengan perilaku,







hukum. Melalui aktivasi penegak hukum tersebut, hukum tertulis menjadi hidup dan memenuhi tujuan-tujuan yang dikandungnya. Dalam dunia kejaksaan di Indonesia terdapat norma kode etik profesi jaksa, yang disebut TATA KRAMA ADHYAKSA, yaitu: 1. Jaksa adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dari kepribadian yang utuh dalam pemahaman penghayatan dan pengamalan Pancasila. 2. Jaksa yang cinta tanah air dan bangsa senantiasa mengamalkan dan melestarikan Pancasila serta secara aktif dan kreatif menjadi pelaku pembangunan hukum dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkeadilan. 3. Jaksa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. 4. Jaksa mengakui adanya persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama pencari keadilan serta menjunjung tinggi asas praduda tak bersalah, disamping asas-asas hukum yang berlaku. 5. Jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban melindungi kepentingan umum sesuai dengan praturan perUndang-Undangan dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, ksopanan dan kesusilaan serta menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 6. Jaksa senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pengabdiannya dengan mengindahkan disiplin ilmu hukum, memantapkan pengetahuan dan keahlian hukum serta memperluas





11. Jaksa berbudi luhur serta berwatak mulia, setia dan jujur, arif dan bijaksana dalam tata fikir, tutur dan laku. 12. Jaksa wajib menghormati dan mematuhi kode etik jaksa serta mengamalkan secara nyata dalam lingkungan kedinasan maupun dalam pergaulan masyarakat. Dalam usaha memahami maksud yang terkandung dalam kode etik jaksa tidaklah terlalu sulit. Kata- kata yang dirangkaikan tidak rumit sehingga cukup mudah untuk dimengerti. Karena kode etik ini disusun dengan tujuan agar dapat dijalankan. Kemampuan analisis yang dikembangkan bukan lagi semata-mata didasari pendekatan-pendekatan yang serba legalitas, positivis dan mekanistis. Sebab setiap perkara sekalipun tampak serupa, bagaimanapun tetap memiliki keunikan tersendiri. Sebagai penuntut, seorang jaksa dituntut untuk mampu merekosntruksi dalam pikiran peristiwa pidana yang ditanganinya. Tanpa hal itu, penanganan perkara tidaklah total, sehingga sisi-sisi yang justru penting bisa jadi malah terlewatkan. Memang bukan persoalan mudah untuk memahami sesuatu, peristiwa yang kita sendiri tidak hadir pada kejadian yang bersangkutan, apalagi jika berkas yang sampai sudah melalui tangan kedua (dengan hanya membaca berita acara pemeriksaan atau BAP dari kepolisian). Jika pada tingkat analisis telah menderita keterbatasan-keterbatasan, Maka sebagai konsekuensi logisnya kebenaran yang hendak kita tegakkan tidaklah dapat diraih secara bulat. Tidak adanya faktor tunggal, menyebabkan setiap perkara memiliki keunikan sendiri. Di dalam mengemban profesi, usaha-usaha yang dilakukan oleh jaksa bukan hanya untuk memenuhi unsur- unsur yang terkandung dalam ketentuan hukum semata, melainkan apa yang sesungguhnya benar-benar terjadi dan dirasakan langsung oleh masyarakat juga didengar dan





BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 16 tahun 2004 menegaskan bahwa :Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang- Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam usaha memahami maksud yang terkandung dalam dasar hukum profesi kejaksaan tidaklah terlalu sulit. Kata- kata yang dirangkaikan tidak rumit sehingga cukup mudah untuk dimengerti. Karena dasar hukum profesi kejaksaan ini disusun dengan tujuan agar dapat diphami sebagai bahan pembelajaran. Kemampuan analisis yang dikembangkan bukan lagi semata-mata didasari pendekatan-pendekatan yang serba legalitas, positivis dan mekanistis. Sebab setiap perkara sekalipun tampak serupa, bagaimanapun tetap memiliki keunikan tersendiri. Sebagai penuntut, seorang jaksa dituntut untuk mampu merekosntruksi dalam pikiran peristiwa pidana yang ditanganinya. B. SARAN

Demikianlah makalah singkat, kami menyadari banyaknya kekurangan didalam penyusunannya. Maka dari pada itu kami meminta maaf dan Kami mengharapkan kepada para pembaca, temanteman - teman dan Bapak Dosen Pembimbing untuk memberikan kritik dan saran agar makalah kami ini menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.





DAFTAR PUSTAKA

Buku Undang-undang kejaksaan No. 16 Tahun 2004 Internet

1. http://3mp4n9.blogspot.com/2013/01/rangkuman-etika-profesi-hukum.html?m=1 diakses pada 18 April pukul 20.00. 2. https://indonesaya.wordpress.com/tag/jaksa-dan-advokat-dalam-penegakkanhukum/ diakses pada 18 April pukul 20.23. 3. http://nitawahyono.blogspot.com/2012/10/etika-profesi-hukum-profesihukum.html?m=1 diakses pada 20 April pukul 14.00. 4. http://sasaranilmu.blogspot.com/2013/07/makalah-etika-profesi-hukum-kodeetik.html?m=1 diakses pada 20 2 0 April pukul 2 1.00.

Dasar hukum Profesi Kejaksaan

Recommend Documents