Contoh Soal dan Jawaban Rekonsiliasi Fiskal.
PT. Maju Terus meminta bantuan KAP ( Kantor Akuntan Publik ) Candra untuk menyusun rekonsiliasi fiskal berdasarkan data laporan keuangan pada tahun 2008 sebagai berikut : Penjualan Rp20.000.000.000 HPP 7.500.000.000 Laba bruto Rp12.500.000.000
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1.
Biaya Operasional : Gaji Rp550.000.000 Tunjungan Transport Karyawan 150.000.000 Biaya makan kantor 10.000.000 Biaya pengobatan yang ditanggung perusahaan 80.000.000 Biaya training karyawan 20.000.000 Biaya seragam satpam 10.000.000 Biaya pengangkutan 10.000.000 Biaya bunga pinjaman 30.000.000 Cadangan penghapusan piutang 25.000.000 Biaya listrik dan telepon kantor 5.000.000 PBB dan biaya materai 5.000.000 Penyusutan asset tetap 150.000.000 Premi asuransi kebakaran pabrik 20.000.000 Bantuan untuk panitia HUT RI 10.000.000 Total Biaya Operasional 1.075.000.000 Laba Usaha Rp11.425.000.000 Pendapatan Lain – Lain : Dividen dari PT. AI ( Setelah Dividen ) ( % kepemilikan 20 % ) Rp246.500.000 2. Keuntungan Selisih Kurs 10.000.000 Total Pendapatan Lainnya 256.500.000 Laba Usaha sebelum PPh Rp11.681.500.000 Keterangan Tambahan : Jenis Aset Bangunan Permanen
Tahun Beli 05 – 07 - 04
Harga Beli 750.000.000
Nilai Sisa 100.000.000
Penyusutan Fiskal megunakan metode garis lurus. Diminta : Buatlah rekonsiliasi fiskal PT.Maju Terus ! Jawab : PT. Maju Terus Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2008 ( Dalam Ribuan Rupiah )
No
*
Keterangan Penjualan HPP Laba Kotor
**
Menurut Akuntansi 20.000.000 (7.500.000) 12.500.000
Koreksi Fiskal Positif Negatif
Menurut Perpajakan 20.000.000 (7.500.000) 12.500.000
Keterangan
Beban Operasi Gaji Tunjangan Transport Biaya makan kantor Biaya Pengobatan Biaya training
550.000 150.000 10.000 80.000 20.000
10.000
550.000 150.000 0 80.000 20.000
Pasal 9 ayat 1
***
****
Biaya seragam satpam Biaya pengangkutan Biaya bunga pinjaman Cadangan.ph.piutang Biaya listrik PBB dan Materai Penyusutan asset tetap Premi asuransi Sumbangan Hut RI Total B. Operasi
10.000 10.000 30.000 25.000 5.000 5.000 150.000 20.000 10.000 (1.075.000)
Laba bersih usaha
11.425.000
Pendapatanluar usaha Dividen Keuntungan slsh. kurs T.Pndpatan/biaya dari luar usaha Laba Bersih sblm Tax
10.000 10.000 30.000 0 5.000 5.000 75.000 20.000
25.000
75.000 10.000
0 (955.000)
Pasal 9 ayat 1
Pasal 2 uu pph Pasal 9 ayat 1
11.545.000
246.500 10.000 256.500
43.500
11.681.500
163.500
290.000 10.000 300.000 0
Pasal 4 ayat I
11.845.000
Yang mungkin agan kurang ngerti pasti penyusutan dan dividen dari mana angka tersebut, maka dari itu admin akan menjelaskannya : Dividen, menurut pajak adalah 290.000.000 padahal tertera 246.500.000, hal itu Karena 246.500.000 ( sudah termasuk pajak 15 % ) dan nilai awal dividen adalah 290.000.000 Penyusutan asset, menurut pajak adalah 75.000.000, sedangkan menurut akuntansi adalah 150.000.000, itu karena 150.000.000 adalah penyusutan 1 tahun sedangkan lihat tanggal pembelian bangunan yaitu tengah tahun maka 150.000.000/2 adalah 75.000.000 saya masih bingung dibagian penyusutannya. Biaya perolehan bangunan kan 750.000.000, sementara bangunan dalam perpajakan dengan metode garis lurus masa ekonomi nya menjadi 20 tahun. Berarti depresiasi menurut fiskal kan harga perolehan 20 ya, (750.000.000/20) hasilnya 37.500.000. itu menurut fiskal. namun demikian, saya masih bingung jika bangunan tersebut dibeli pertengahan tahun 2014 apa harus dikalikan dengan 50%? mengingat yang dihitung adalah depresiasi tahun 2008. Mohon pencerahannya.. tks :) Reply Replies
1. Candra PurbaSeptember 19, 2014 at 12:45 PM thank's anonymous, disini saya hnya ingin membuat orang blajar dan saya sangat snang ada yang memperhatikan detail tanpa lngsung copy paste, disini saya jelaskan bahwa perkiraan umur gedung itu dlm soal ini hanya 5 tahun, dari mana anda bisa langsung mengatakan umur gdung itu 20 itu kita dapat memperkirankan umurnya krna perusahan tlah mmberi nilai penyusutan sebesar 150 juta/tahun yg tertera dalam biaya operasional , dan mengingat perusahaan membelinya pertengahan tahun maka 150 juta dibagi 2 saudara, jdi menurut perpajakan biaya pajaknya adalah 75 juta. smoga jlas tpi jika anda krang jlas dpat menanyakannya lagi kpada saya. trima ksih knjungannya.
http://candraekonom.blogspot.co.id/2014/06/contoh-soal-dan-jawaban-rekonsiliasi.html
Koreksi Fiscal Positif dan Negatif Posted: April 16, 2013 in Akuntansi dan Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan Tags: akuntansi, Faktur Pajak, keuangan, Laporan Perubahan Modal, Laporan RugiLaba,Neraca, NPWP, Pemberitahuan, penerbitan, Pengisian, perpajakan PPh Pasal-21, PPh Pasal-25/ Badan, PPN, Prosedur, Tata Cara Pembatalan Tata Cara Pembetulan Tata Cara, Wajib Pajak-Orang Pribadi
Koreksi Fiskal Positif Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan Terhutangnya juga akan meningkat. Koreksi fiskal positif diantaranya: 1.
Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan
2.
Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP
3.
Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan menurut WP lebih tinggi
4.
Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
5.
Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final Koreksi Fiskal Negatif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terhutangnya juga akan menurrun. Koreksi fiskal negatif diantaranya :
1.
Biaya yang diakui lebih besar, seperti penyusutan menurut WP lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya
2.
Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
3.
Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final Perbedaan Koreksi Fiskal Terdapat perbedaan dalam perlakuan penetapan pendapatan dan biaya menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 dengan Standar Akuntansi Keuangan sebagai akibat dari adanya beda tetap dan beda sementara; perlakuan akuntansi terhadap perbedaan tersebut perlu dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal; dan pengaruh perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan yaitu pada besarnya jumlah pajak terutang dan jumlah laba usaha.
Beda Tetap (Permanent Difference) Bagi perusahaan:
Semua pemasukan adalah pendapatan yang akan menambah laba kena pajak , dan semua pengeluaran adalah beban yang akan mengurangi laba kena pajak.
Bagi Ditjend Pajak:
Tidak semua pemasukan adalah faktor penambah laba kena pajak, ada beberapa jenis pendapatan yang bukan merupakan faktor penambah laba kena pajak karena pendapatan tersebut sudah dikenakan pajak bersifat final, dan tidak semua pengeluaran adalah faktor pengurang laba kena pajak karena ada beberapa jenis pengeluaran yang sesungguhnya bukan
merupakan bagian dari kegiatan perusahaan (sumbangan, entertain tanpa daftar normatif). Di dalam Akuntansi Perpajakan perbedaan ini disebut dengan BEDA TETAP (Permanent Difference).
Perincian Beda Tetap Menurut SAK dan Menurut Fiskal No Jenis Perbedaan Menurut SAK Menurut Fiskal 1.
Penghasilan Bunga Bank Penghasilan di luar usaha Sudah dipotong PPh yang bersifat final
2.
Penghasilan Deviden Penghasilan di luar usaha Masuk dalam pengecualian objek pajak
3.
Biaya Sumbangan/Hadiah Biaya (tercantum dalam laba/rugi) Tidak mengurangi penghasilan
4.
Keuntungan dari penyertaan saham di BEI Penghasilan di luar usaha Tidak menambah penghasilan
5.
Penghasilan dari sumbangan/hibah Penghasilan luar biasa Tidak menambah penghasilan
6.
Tunjangan pegawai dalam bentuk natura Penghasilan (bagi pegawai) dan biaya (bagi pemberi kerja) Tidak mengurangi penghasilan
7.
Biaya Entertainment Dapat dimasukkan sebagai biaya Sebagai deductible expense jika ada daftar nominatifnya, dan sebaliknya.
8.
Biaya denda dan bunga pajak Pengurang penghasilan Non deductible expense
“ANALISIS KOREKSI FISKAL DALAM RANGKA PERHITUNGAN PPH BADAN PT X INDONESIA”. Diposkan oleh indy puspita
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Laporan laba rugi mrupakan salah satu laporan keuangan yang harus dihasilkan dari penyelenggaraan sistem akuntansi dan/atau pembukuan, baik yang diselenggaraan berdasarkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan maupun yang berdasar pada ketentuan yang ditetapkan di dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Secara umum keduanya mengatur sama tentang pengukuran penghasilan, yaitu: sebesar jumlah yang dibebankan kepada konsumen atau jumlah klaim kepada konsumen. Namun dalam koreksi Fiskal itu bisa berbeda apabila dari sisi Akuntansi penghasilan diukur terlalu rendah (tidak wajar) karena adanya “hubungan istimewa”. Walaupun tidak saling bertentangan dalam konsep dasar, prinsip, metode, atau ketentuan yang berlaku dalam disiplin akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan. Namun, dalam beberapa hal harus diakui memang berbeda, sehingga sudah
sepantasnya apabila Laporan Laba Rugi yang dihasilkan oleh kedua disiplin akuntansi tersebut juga berbeda.
Dalam periode berjalan sebuah badan pasti telah membuat suatu laporan keuangan yang termasuk didalamnya laporan laba rugi yang memuat penghasilan, biaya, dan laba rugi. Seluruh penghasilan dan biaya yang terjadi dalam perusahaan perlu dilaporkan semua sehingga dalam menghitung pajak penghasilannya perlu dilakukan sebuah koreksi atau pos-pos yang tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan PPh Badan. Koreksi yang dilakukan tersebut biasanya disebut koreksi fiskal . Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul penelitian mengenai “ANALISIS KOREKSI FISKAL DALAM RANGKA PERHITUNGAN PPH BADAN PT X INDONESIA”.
1.2 Rumusan dan Batasan Masalah 1.2.1 Rumusan Masalah
Penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang ingin diteliti lebih dalam, yaitu: 1) Apa yang menjadi penyebab adanya perbedaan antara laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan serta pos-pos apa saja yang dikoreksi? 2) Apa pengaruh rekonsiliasi/koreksi terhadap besarnya Pajak Penghasilan (PPh) terhutang? 3) Apakah terdapat selisih antara laporan laba rugi yang dihasilkan oleh akuntansi komersial dengan akuntansi perpajakan?
1.2.2 Batasan Masalah
Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada PT X INDONESIA dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang (PPh Terhutang), yang di sajikan perusahaan berdasarkan laba bersih sebelum pajak, pos-pos rekening yang akan dikoreksi secara fiscal, dan perhitungan PPh Badan berdasarkan laporan laba rugi secara akuntansi dan secara perpajakan. Adapun data yang digunakan adalah data laporan laba rugi PT X INDONESIA tahun 2008-2009.
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan antara laporan keuangan secara akuntansi dan secara perpajakan gambaran pengakuan laba sebelum pajak denganmenggunakan perhitungan menurut standar akuntansi dan perhitungan menurut perpajakan yang berlaku. 2) Untuk mengetahui pengaruh yang terjadi terhadap laporan keuangan perusahaan setelah diadakannya koreksi fiskal yang menjadi dasar perhitungan PPh untuk wajib pajak badan. 3) Untuk mengetahui selisih yang terjadi antara laporan keuangan sebelum dan setelah dilakukannya koreksi fiskal
1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Akademis
Dengan melakukan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang sistem perpajakan di Indonesia, terlebih lagi dalam memahami koreksi fiskal perusahaan, serta perhitungan PPh badan berdasarkan peraturan dan undang–undang yang berlaku.
1.4.2 Manfaat Praktis
Dengan penelitian ini perusahaan diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja perusahaannya dengan memahami perhitungan berdasarkan akuntansi perpajakan, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar menurut peraturan perpajakan yang berlaku khususnya pada laporan laba rugi . 1.5 Metode Penelitian 1.5.1 Obyek Penelitian
Yang menjadi objek penelitian in adalah PT X Indonesia yang berlokasi di Jalan Kemang-Jakarta Selatan
1.5.2 Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari PT X Indonesia yang berupa gambaran umum dan laporan keuangan, khusunya Laporan Laba Rugi tahun 2008-2009.
1.5.3 Metode Pengumpulan Data
a. Studi Lapangan (Field Research)
Dalam penelitian lapangan penulis menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara observasi dan melakukan wawancara secara langsung kepada staff yang berkepentingan pada PT X Indonesia, khususnya bagian keuangan dan direktur.
b. Studi Pustaka (Library Research)
Dalam studi kepustakaan penulis mencari dan mendalami bahan bacaan yangmenjadi dasar dalam penelitian ilmiah ini, serta meneliti dan mempelajari sumber – sumber informasi yang berkaitan dengan akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan khusunya mengenai rekonsiliasi . 1.5.4 Alat Analisis 1.5.4.1 Analisis Deskriptif
Penulis dalam menganalisis masalah perbedaan perhitungan laba komersial dengan laba fiskal perusahaan dengan cara mendeskripsikannya dengan menggunakan tabel
. 1.5.4.2 Analisis Kuantitatif
Penulis menggunakan buku-buku referensi yang berkaitan dengan materi perpajakan khususnya koreksi fiskal dan pajak penghasilan badan. BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Koreksi Fiskal
Menurut Putra (2008), Koreksi Fiskal adalah koreksi yang dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapatkan laba pajak. Koreksi ini dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang mendasarkan pada SAK dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, khususnya dalam pengakuan penghasilan dan biaya. Perbedaan tersebut terdiri dari 2 macam yaitu:
1. Beda Tetap (Permanent Difference)
Beda tetap adalah perbedaan terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat terjadi akibat perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Atau bias dijelaskan bagi perusahaan semua pemasukan adalah pendapatan yang akan menambah laba kena pajak, dan semua pengeluaran adalah beban yang akan mengurangi laba kena pajak. Sedangkan bagi Ditjend Pajak, tidak semua pemasukan adalah faktor penambah laba kena pajak, ada beberapa jenis pendapatan yang bukan merupakan faktor penambah laba kena pajak karena pendapatan tersebut sudah dikenakan pajak bersifat final, dan tidak semua pengeluaran adalah faktor pengurang laba kena pajak karena ada beberapa jenis pengeluaran yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari kegiatan perusahaan.
2. Beda Waktu (Time Difference)
Beda waktu adalah perbedaan terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat terjadi akibat perbedaan
waktu pengakuan pendapatan dan beban. Atau bias disebut juga perbedaan yang diakibatkan karena bedanya waktu pengakuan baik itu terhadap pendapatan maupun beban (pendapatan/beban tangguhan), juga akibat perbedaan beban penyusutan dimana pihak Ditjend Pajak menggunakan metode penyusutan GARIS LURUS (Straight Line Method) sementara perusahaan mungkin menggunakan metode penyusutan yang lain, yang oleh karenanya mengakibatkan adanya perbedaan alokasi beban penyusutan. Prakiraan Umur ekonomis atas aktiva tetap juga turut memberi kontribusi atas perbedaan tersebut.
Perbedaan-perbedaan tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian agar Jumlah PPh Terutang antara yang dihitung oleh perusahaan dengan Ditjend Pajak bisa sama. Menurut Putra (2008), ada dua macam penyesuaian fiskal, yaitu:
1)
Penyesuaian Fiskal Positif adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan terhutangnya juga akan meningkat.
2) Penyesuaian Fiskal Negatif adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak Tabel 2.2 Penyesuaian Fiskal Positif dan Negatif Penyesuaian Fiskal Positif A
Penyesuaian Fiskal Negatif
Biaya yang dibebankan atau a dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota.
Selisih penyusutan komersial di
B
Pembentukan atau pemupukan b dana cadangan
Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal.
C
Penggantian / imbalan c pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan.
Penghasilan yang ditangguhkan
Jumlah yang melebihi d kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham / pihak yang mempunyai hub. Istimewa sehubungan dengan pekerjaan
Penyesuaian lainnya
D
bawah penyusutan fiskal
pengakuannya fiskal
negatif
E
Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan.
F
Pajak Penghasilan.
G
Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham.
H
Sanksi Administrasi
I
Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal.
J
Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal
K
Biaya yang pengakuannya.
L
Penyesuaian lainnya.
ditangguhkan
fiskal
positif
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Objek penelitian
Yang menjadi objek penelitian in adalah PT X Indonesia yang berlokasi di Jalan Kemang Jakarta Selatan
3.2 data/variable penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari PT X Indonesia yang berupa gambaran umum dan laporan keuangan, khusunya Laporan Laba Rugi tahun 2008-2009.
3.3 Metode Pengumpulan Data a. Studi Lapangan (Field Research)
Dalam penelitian lapangan penulis menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara observasi dan melakukan wawancara secara langsung kepada staff yang berkepentingan pada PT X Indonesia, khususnya bagian keuangan dan direktur.
b. Studi Pustaka (Library Research)
Dalam studi kepustakaan penulis mencari dan mendalami bahan bacaan yangmenjadi dasar dalam penelitian ilmiah ini, serta meneliti dan mempelajari sumber – sumber informasi yang berkaitan dengan akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan khusunya mengenai rekonsiliasi.
1.5.4 Alat Analisis 1.5.4.1 Analisis Deskriptif
Penulis dalam menganalisis masalah perbedaan perhitungan laba komersial dengan laba fiskal perusahaan dengan cara mendeskripsikannya dengan menggunakan tabel.
1.5.4.2 Analisis Kuantitatif
Penulis menggunakan buku-buku referensi yang berkaitan dengan materi perpajakan khususnya koreksi fiskal dan pajak penghasilan badan. http://indypuspita.blogspot.co.id/2010/06/analisis-koreksi-fiskal-dalam-rangka.html https://akuntansitax.wordpress.com/2013/04/16/koreksi-fiscal-positif-dan-negatif/ Lampiran I Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER- 17 /PJ/2015 Tentang : Norma Penghitungan Penghasilan Neto 10 IBUKOTA PROVINSI IBUKOTA PROVINSI LAINNYA DAERAH LAINNYA DAFTAR PERSENTASE NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGHITUNG PENGHASILAN NETONYA DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
Norma Penghitungan Penghasilan Neto 2015
Norma penghitungan penghasilan neto adalahcara lain menghitung penghasilan neto. Disebut cara lain karena penghasilan neto ini tidak menggambarkan penghasilan sebenarnya. Untuk menghitung penghasilan neto sebenarnya, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Tetapi jika tidak mampu, maka boleh menghitung penghasilan lain dengan norma penghitunganpenghasilan neto. Kenapa Harus Menghitung Penghasilan Neto? Untuk menghitung Pajak Penghasilan harus diketahui dulu penghasilan neto. Pajak Penghasilan adalah perkalian tarif dengan penghasilan neto. Tarif yang dimaksud sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU PPh. Dan penghasilan neto disebut juga penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak menjadi dasar penerapan tarif sebagaimana diatur pada Pasal 16 UU PPh. Jadi, menurut UU PPh tidak mungkin menghitung Pajak Penghasilan jika penghasilan neto tidak diketahui. Menghitung penghasilan neto ada dua:
menggunakan pembukuan
menggunakan norma
Siapapun boleh menggunakan pembukuan. Dan menjadi WAJIB hukumnya bagi subjek pajak badan dan subjek pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan omset diatas Rp.4,8 milyar. Untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, Wajib Pajak orang pribadi wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal Tahun Pajak yang bersangkutan. Pemberitahuan ini disampaikan ke KPP terdaftar. Disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan. 3 bulan sejak awal tahun pajak artinya bulan Maret karena tahun pajak sama dengan tahun kalender. Kewajiban memberitahukan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER17/PJ/2015. Ini daftar norma penghitungan penghasilan neto untuk SPT Tahunan.
PENGHASILAN NETO OLEH PEMERIKSA Peraturan direktur jenderal pajak tentang norma penghasilan neto sudah lama ada. Sebelumnya dengan KEP536/PJ./2000. Hanya saja ada sesuatu yang baru denganPeraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER17/PJ/2015, yaitu norma bagi Wajib Pajak yang diperiksa. Pasal 3 ayat (1) PER-17/PJ/2015: Dalam hal terhadap Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ternyata Wajib Pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau buktibukti pendukungnya, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
PER-17/PJ./2015 memberikan kewenangan kepada pemeriksa pajak untuk:
menghitung penghasilan neto
dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang diperiksa: tidak menyelenggarakan pembukuan, atau
tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, atau
tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, atau
tidak memperlihatkan pencatatan, atau
tidak memperlihatkan bukti-bukti pendukungnya.
Ini daftar norma penghitungan penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang diperiksa: Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib Pajak Badan
#PajakMilikBersama
http://pajaktaxes.blogspot.co.id/2015/06/norma-penghitungan-penghasilan-neto-2015.html
Norma Perhitungan Penghasilan Bruto, Simpel Harusnya Mar 20, 2014/14 Comments/in Tarif Pajak /by Dwi Utomo
Dalam beberapa artikel saya kerap mencontohkan perhitungan norma dagang dengan tarif 20%, sebagian pembaca bertanya kenapa tidak menggunakan 30% dan darimana tarif 20% tersebut berasal. Penggunaan persentase tarif tertentu sudah diatur pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN. siapakah itu mbak Norma dan siapa saja yang bisa menggunakannya? Apa pengertian Norma? Pada KBBI daring salah satu makna norma yg dimaksud dalam perpajakan adalah aturan, ukuran, atau kaidah yg dipakai sbg tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Tapi saya belum menemukan definisi norma versi pajak atau mungkin saya yang kelupaan apa.
Siapa yang berhak menggunakan norma? WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan (Pasal 14 ayat (2) UU PPh)
Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Apakah pengguna norma harus melakukan pembukuan? Wajib Pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan contohnya seperti dibawah ini:
Apa saja yang harus dibuat dalam pencatatan?
Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau
diperoleh;
Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
Bagi Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan
harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan. (Pasal 2 ayat (2) PMK-24/PMK.11/2012)
Wajib Pajak Orang pribadi juga harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan
kewajiban. (Pasal 2 ayat (3) PMK-24/PMK.11/2012) Apakah setiap persentase tarif norma selalu sama di semua daerah? Tidak sama, Norma penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut : (Pasal 4 KEP-536/PJ./2000) 1. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak; 2. Ibukota propinsi lainnya; diluar yg dari poin 1 tentunya 3. Daerah lainnya, ya kabupaten kecil seperti Mimika misalnya
Tag: Norma penghitungan penghasilan neto Empat Koma Delapan Miliar Rupiah Dunia perpajakan Indonesia belakangan ini diramaikan dengan angka 4,8 miliar rupiah. Bukan karena soal jumlahnya, tetapi karena angka tersebut bisa disebut sebagai angka keramat dalam dunia perpajakan. Dan tidak hanya menyentuh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), tetapi juga Wajib Pajak Badan.
Baru saja saya terlintas ide untuk merangkum mengenai 4,8 miliar ini. Berikut saya coba rangkumkan tentang angka tersebut, terutama terkait kebijakan dan siapa saja yang terkena dampak kebijakan tersebut. 1) 4,8 miliar rupiah merupakan batasan bagi WPOP yang menghitung penghasilan netonya dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) Sebagaimana diatur di Pasal 14 Undang-undang PPh (No 36/2008), WPOP yang melakukan kegiatanusaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari 4,8 miliar rupiah, boleh menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan NPPN. WPOP yang peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar rupiah, karena boleh menghitung penghasilan netonya dengan norma, maka tidak perlu menyelenggarakan pembukuan, namun tetap harus membuat pencatatan atas peredaran usahanya setiap bulan. Dengan kata lain aturan penyelenggaraan pembukuan untuk WPOP adalah: 1- WPOP dengan peredaran bruto di atas 4,8 miliar rupiah, wajib menyelenggarakan pembukuan 2- WPOP dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar rupiah, boleh menghitung penghasilan netonya dengan NPPN, dan harus membuat pencatatan 3- WPOP dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar rupiah namun tidak memberitahukan kepada Ditjen Pajak, maka WPOP tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan (Pasal 14 ayat (3) UU PPh)
Beberapa hal terkait pelaksanaan norma ini diantaranya: a. NPPN dibuat dan disempurnakan terus-menerus oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terakhir diatur di Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-536/PJ./2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto dengan Norma Penghitungan. NPPN dibuat dan dikelompokkan menurut wilayah, yaitu: 1. 10 ibukota provinsi : Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak 2. ibukota provinsi lainnya; dan 3. daerah lainnya Pengelompokan berdasarkan wilayah ini karena berdasarkan penelitian biaya hidup di tiga tempat tersebut masing-masing berbeda. Apabila kita lihat peraturan NPPN tersebut, terakhir di atur tahun 2000, padahal Undang-undang PPh saja terakhir diperbaharui tahun 2008. Jadi, sepertinya isi KEP-536/PJ./2000 tersebut sudah tidak relevan, mengingat perkembangan ekonomi, pembangunan yang terjadi, maupun inflasi dan kenaikan jumlah GDP. Sebut saja norma untuk jasa dokter di 10 ibukota provinsi, menurut KEP-536/PJ./2000 diatur sebesar 45%. Apa benar jasa dokter di Jakarta penghasilan netonya masih 45% dari penghasilan bruto? Seharusnya perbaruan terhadap aturan ini sudah dilaksanakan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 14 ayat (1) UU PPh. b. WPOP yang menghitung penghasilan netonya dengan NPPN wajib memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan Pemberutahuan ini biasanya dilakukan sekaligus dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, khususnya dengan formulir SPT Tahunan 1770. WPOP yang tidak membuat
pemberitahuan, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan yang tata caranya diatur di Pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). c. WPOP yang menghitung penghasilan netonya dengan NPPN wajib membuat pencatatan Sebagaimana diatur di Pasal 28 UU KUP, ketentuan mengenai pencatatan diantaranya: 1) Pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan i’tikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya 2) Pencatatan diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan Menteri Keuangan 3) Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto/penerimaan bruto/penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final 4) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal WPOP 5) Bentuk dan tata cara pencatatan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2) 4,8 miliar merupakan batasan bagi WPOP dan WP Badan yang harus menghitung pajaknya berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 Tahun 2013 yang lalu telah dikeluarkan PP No 46/2013 yang mengatur bahwa WPOP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas dan WP Badan yang peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak, menghitung pajaknya secara final dengan tarif 1% dari peredaran usaha setiap bulan. PP 46/2013 ini merupakan amanat dari Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh. Apakah semua Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha tidak melebihi 4,8 miliar dikenakan pajak berdasarkan PP 46 ini? tidak. Ada beberapa pengecualian, yaitu: a. pengecualian untuk WPOP (Penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP 46/2013 dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.011/2013) Orang Pribadi yang melakukan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas di bawah ini dikecualikan dari pengenaan PP 46, sehingga menghitung pajaknya dengan tarif umum seperti biasa, yaitu: 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari 3. Olahragawan 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah 6. Agen iklan 7. Pengawas atau pengelola proyek
8. Perantara 9. Petugas penjaja barang dagangan 10. Agen asuransi; dan 11. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (MLM) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya b. Pengecualian untuk WP Badan WP Badan yang belum satu tahun sejak beroperasi komersial, dan WP Badan yang peredaran brutonya dalam satu tahun pajak telah melebihi 4,8 miliar rupiah tetap menghitung pajaknya dengan tarif umum seperti biasa. Misalnya WP Badan baru beroperasi pada 1 Mei 2013, kapan dia bisa menentukan apakah menghitung dengan PP 46 atau tidak? * 1 Juli 2013 (saat berlakunya PP 46) WP Badan tersebut tetap menghitung PPh nya dengan tarif umum seperti biasa. * Hitung peredaran usaha WP Badan tersebut dari 1 Mei 2013 sampai 30 April 2014 (tepat 1 tahun beroperasi komersial), apakah melebihi 4,8 miliar atau tidak. Apabila telah melebihi 4,8 miliar, WP Badan tersebut tetap menghitung PPh nya dengan tarif umum. Apabila tidak melebihi 4,8 miliar, maka lakukan langkah di bawah ini: * 1 Mei 2014 – 31 Desember 2014 WP Badan tersebut tetap menghitung PPh dengan tarif umum seperti biasa * Hitung peredaran usaha WP Badan tersebut dari 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014, apakah melebihi 4,8 miliar rupiah atau tidak. Apabila melebihi, mulai 1 Januari 2015 WP Badan tersebut tetap menghitung PPh nya dengan tarif umum, sedangkan apabila tidak melebihi, mulai 1 Januari 2015 WP Badan tersebut menghitung PPh nya dengan PP 46/2013. Jadi, dapat disimpulkan, WP Badan yang baru beroperasi komersial 1 Mei 2013 (berlaku juga untuk WP Badan yang baru beroperasi komersial selama tahun 2013) baru bisa menentukan apakah menghitung PPh nya dengan PP 46/2013 atau tidak MULAI 1 JANUARI 2015. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK/011/2013) Lalu apa yang dimaksud dengan beroperasi komersial? PP 46 maupun PMK 107 tidak memberikan definisi beroperasi komersial. Aturan perpajakan yang lain juga tidak ada yang mengatur definisi beroperasi komersial, kecuali UU PPN. UU PPN pun mengatur pengertian beroperasi komersial untuk keperluan pelaksanaan PPN, bukan PPh. Hal ini menjadi susah bagi Wajib Pajak, terutama WP yang usahanya adalah memberikan jasa, menjadi kesusahan menentukan kapan saat beroperasi komersialnya. Padahal Pasal 9 PP 46 tersebut menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Namun pada prakteknya kriteria beroperasi secara komersial tersebut luput dari PMK 107/PMK.011/2013. Kenapa? Hanya Tuhan dan pembuat PMK saja yang tahu. :)
3) 4,8 miliar rupiah merupakan batasan pengusaha kecil
Pada tahun 2013 juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK/03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN. PMK ini membawa amanat Pasal 3A UU PPN (No. 42/2009). Intinya PMK tersebut mengatur bahwa batasan pengusaha kecil dinaikkan dari pengusaha yang memiliki peredaran bruto/penerimaan bruto 600 juta rupiah menjadi 4,8 miliar rupiah. PMK tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 2014. Jadi, bagi pengusaha, baik Orang Pribadi maupun Badan yang peredaran usahanya pada tahun 2014 tidak melebihi 4,8 miliar rupiah diklasifikasikan sebagai pengusaha kecil, dan tidak perlu mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Akibatnya? Apabila pengusaha tidak dikukuhkan sebagai PKP, maka pengusaha tersebut tidak perlu untuk memungut PPN untuk transaksi yang dilakukannya. Lalu bagaimana jika pada 1 Januari 2014 seorang pengusaha belum dikukuhkan sebagai PKP? Apakah masih ikut peraturan lama atau sudah ikut peraturan baru ini? Apabila peredaran usaha selama 2013 sudah melebihi 600 juta rupiah, tetap berlaku peraturan lama, sehingga pengusaha tersebut harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun, apabila setelah dikukuhkan sebagai PKP tersebut selama tahun 2014 peredaran usahanya tidak melebihi 4,8 miliar rupiah, maka pengusaha tersebut dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP.
Demikian ulasan saya mengenai angka keramat empat koma delapan miliar rupiah, semoga bermanfaat. Bintaro, 29 Maret 2014 http://nasikhudinisme.com/tag/norma-penghitungan-penghasilan-neto/
