PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS ............. Jalan ...............................
SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS .... SELAKU PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM UPT PUSKESMAS ....... NOMOR 900 /
/ Pusk TAHUN 2017 TENTANG
INSENTIF TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI UPT PUSKESMAS.........TAHUN PUSKESMAS.........TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT PUSKESMAS ......, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1), (2) dan (5) Peraturan Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi yang merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas .... Selaku Pemimpin BLUD Tentang Insentif Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai UPT Puskesmas.............. Tahun Anggaran 2017.
: 1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
8.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 13. Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 983 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 29); 23. Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 38) 24. Peraturan Bupati Garut Nomor 1465 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Akademi Keperawatan Sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 78)
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ...... SELAKU PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM UPT PUSKESMAS ....... TENTANG INSENTIF TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI UPT PUSKESMAS......... TAHUN ANGGARAN 2017
Kesatu
:
Insentif Tunjangan Hari raya yang dimaksud merupakan anggaran tahunan yang diberikan kepada seluruh pegawai UPT Puskesmas .... sebagai insentif dan bonus tahunan atas dedikasi yang telah diberikan, dan diberikan menjelang hari raya keagamaan pegawai.
Kedua
:
Anggaran insentif sebagaimana dimaksud pada Keputusan KESATU diambil dari anggaran RBA yang telah disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati yang berlaku.
Ketiga
:
Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada Keputusan KESATU dihitung dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.
Keempat
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terjadi perubahan.
Ditetapkan di Pada Tanggal
: Garut : ..... Mei 2017
Kepala UPT Puskesmas ....
............................................. NIP.
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS ....... Nomor : 900/ /Pusk Tanggal : A. Objek Insentif Objek pembagian insentif merupakan seluruh pegawai yang ada di UPT Puskesmas ... terkecuali pegawai KSO atau pegawai alih daya. B. Distribusi Disrtibusi insentif tunjangan hari raya dibagi atas: 1.
Insentif Manajemen Insentif manajemen adalah insentif atas bonus hari raya yang diberikan kepada pegawai atas tanggung jawab manajemen pengelolaan BLUD yang berupa besaran dari persentase alokasi anggaran Insentif Tuunjangan Hari Raya sebesar 10%. Distribusi untuk masing-masing pejabat pada manajemen BLUD adalah sebagai berikut. No.
Nama Jabatan
Besaran Distribusi Manajemen
1.
Pemimpin BLUD
30%
2.
Pejabat Keuangan
13%
3.
Bendahara Penerimaan
10%
4.
Bendahara Pengeluaran
12%
5.
Pejabat Teknis UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium
3%
6.
Pejabat Teknis UKM Esensial
3%
7.
Pejabat Teknis UKM Pengembangan
3%
8.
Pejabat Teknis Puskesmas
3%
9.
Pelaksana Teknis
13% dibagi jumlah Pelaksana teknis
Kontributor Kredensialing
Dokter
Dokter Gigi
10%
-
6%
4%
c. Dua Dokter
@ 5%
-
d. Dua Dokter dan Satu Dokter Gigi
@ 4%
2%
10.
Jaringan
Pelayanan
a. Satu Dokter b. Satu Dokter dan Satu Dokter Gigi
2.
Insentif Umum Insentif umum adalah insentif insentif atas bonus hari raya yang diberikan kepada seluruh pegawai dengan besaran sebesar anggaran insentif tunjangan hari raya setelah dikrangi insentif manajemen. Distribusi insentif umum menggunakan dasar penilaian perhitungan skor dan indeks.
Variabel yang menjadi dasar perhitungan skor adalah sebagai berikut. a) Skor dasar, merupakan penghargaan sebagai insentif dasar seluruh pegawai yang standarnya diadopsi dari : 1) Kepangkatan yang merupakan identitas berdasarkan surat keputusan pejabat Kepangkatan memiliki indeks: No.
Pangkat
bagi
akhir kepegawaian yang berwenang. Skor
1.
Non PNS/PNS Golongan I
2,0
2.
CPNS/PNS Pengatur Muda, II/a
2,2
3.
PNS Pengatur Muda Tk. I, II/b
2,4
4.
CPNS/PNS Pengatur, II/c
2,6
5.
PNS Pengatur Tk. I, II/d
2,8
6.
CPNS/PNS Penata Muda, III/a
3,2
7.
CPNS/PNS Penata Muda Tk. I, III/b
3,4
8.
PNS Penata, III/c
3,6
9.
PNS Penata Tk. I, III/d
3,8
10.
PNS Pembina, IV/a
4,2
11.
PNS Pembina Tk. I, IV/b
4,4
12.
PNS Pembina Utama Muda, IV/c
4,6
13.
PNS Pembina Utama, IV/d
4,8
2) Lama kerja merupakan rentang waktu antara waktu perhitungan dengan waktu diangkatnya pegawai oleh pejabat yang berwenang. Indeks Lama kerja dinyatakan dengan skor sebagai berikut. No.
Lama Kerja
Skor
1.
0-1 Tahun
1
2.
2-3 Tahun
2
3.
3-5 Tahun
3
4.
5-10 Tahun
4
5.
> 10 Tahun
5
b) Skor Kompetensi adalah penghargaan terhadap kompetensi prefesional pegawai yang terdiri atas:
kualifikasi
dan
1) Tingkat pendidikan yang dibuktikan dengan Ijazah terakhir yang tercantum dalam dokumen kepegawaian, tingkat pendidikan memiliki indeks : No.
Tingkat Pendidikan
Skor
1.
Strata 3 (Doktoral)
4
2.
Strata 2 (Magister) / S1 + Profesi
3
3.
S1/D4 (Sarjana/Sarjana terapan)
4.
D3 (Diploma 3)
5.
D1/SPPH/SPK/SMF/SMAK
2.5 2 1.5
No.
Tingkat Pendidikan
Skor
6.
SMA
1
7.
SMP
0.5
8.
SD
0.2
2) Kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR) memiliki indeks : No.
Kepemilikan STR
Indeks
1.
Tidak Memiliki
0
2.
Ada, tetapi lebih rendah dari Ijazah / Masih dalam proses
1
3.
Ada, Sesuai Ijazah
2
3) Sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian profesi, merupakan sertifikat atas pelatihan kompetensi yang diakui oleh organisasi profesi pegawai yang memiliki indeks No.
Sertifikat
Indeks
1.
Tidak Memiliki
0
2.
Ada, dengan biaya UPT
1
3.
Ada, dengan biaya sendiri
2
4) Penempatan kerja pegawai merupakan indeks untuk menilai kesesuaian kompetensi profesional pegawai dengan jabatan yang disandang, memiliki indeks : No.
Penempatan Kerja
Indeks
1.
Tidak sesuai pendidikan
0
2.
Sesuai Pendidikan
1
c) Skor Risiko/Emergensi adalah jumlah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya, klasifikasi risiko dan indeks nilaianya adalah sebagai berikut : No. 1.
Jenis Risiko Risiko Tertular Penyakit
Indeks 0 = Tidak 1 = Ya
2.
Risiko Keuangan
0 = Tidak 1
= Ya (Kasir Pengelola Aset Pengelola Obat)
2
= Ya (TU Bendahara)
3 = Ya (Kapus) 3.
Risiko Hukum
0 = Tidak 1 = Ya (Bendahara TU, Dokte Fungsional, Panitia Pengadaan)
No.
Jenis Risiko
Indeks 2 = Ya (Kapus)
4.
Risiko Kecelakaan
0 = Tidak 1 = Ya
d) Skor Jabatan adalah penilaian terhadap beban jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan sesuai dengan penugasan dari pemimpin BLUDyang terdiri atas : 1) Jabatan merupakan posisi pegawai dalam struktur UPT BLUD, yang memiliki indeks: No.
Jabatan
Indeks
1.
Pelaksana
1
2.
Pengelola Program
2
3.
Penanggungjawab Upaya
3
4.
Kepala Tata usaha
4
5.
Kepala Puskesmas
5
2) Jabatan Rangkap merupakan penilaian terhadap kondisi beban kerja rangkap jabatan pegawai, memiliki indeks : No. Kondisi Jabatan Indeks 1.
Tidak Rangkap Jabatan
0
2.
Rangkap Jabatan
1
e) Skor
Kehadiran
kehadiran
adalah
penilaian
dan
penghargaan
terhadap
sebagai pegawai UPT BLUD yang berupa persentase
kehadiran atas waktu kerja efektif dalam kurun waktu sebelum ditetapkannya pembagian Insentif Tunjangan Hari Raya pada tahun anggaran yang dimaksud. Persentase kehadiran akan menentukan proporsi pengurangan atas insentif umum yang dibagikan.
C. Cara Perhitungan 1. Perhitungan dimulai dengan mengisi masing-masing skor bagi tiap pegawai sesuai dengan kondisi pegawai yang ada. 2. Seluruh skor dihitung ke dalam total skor. 3. Skor akhir merupakan hasil perkalian antara persentase kehadiran dengan total skor. 4. Nilai insentif umum merupakan proporsi antara anggaran insentif umum dengan skor akhir. 5. Insentif manajemen didapat atas proporsi anggaran insentif manajemen dengan persentase manajemen yang disandang pegawai.
6. Total insentif merupakan penjumlahan insentif umum dan insentif manajemen.
Kepala UPT Puskesmas ....
............................................. NIP.
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS ....... Nomor : 900/ /Pusk Tanggal : INSENTIF TUNJANGAN HARI RAYA UPT PUSKESMAS ..................
Anggaran Insentif Manajemen Insentif Umum
50.000.000 5.000.000 45.000.000 Insentif Umum
No.
Nama
Basic Index
Kepangkatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A
4,4
B
4,2
C
4
D
3,8
E
3,6
F
3,4
G
3,2
H
3
I
2,8
J
2,6
K
2,4
L
2,2
M
2
N
1,8
O
1,6
Kompetensi
Risiko Kerja dan Emergency
Jabatan
Kehadiran Total Skor
Lama Kerja
Ijazah Terakhir
STR
Sertifikat Keahlian
Penempatan Kerja
Risiko Tertular Penyakit
Risiko Keuangan
Risiko Hukum
Risiko Kecelakaan
Posisi
Rangkap Jabatan
28
2
2
2
1
1
1
1
0
5
1
27
2
2
2
1
1
26
2
1
1
1
1
31
1,5
0
1
1
0
31
1,5
2
1
1
1
27
1,5
1
28
1,5
2
30
1,5
2
29
1,5
27 10
1
0
1
1
48,4 40,2
0
1
37
1
4
44,3
0
2
1
44,1
1
1
0
1
1
0
0
2
1
1
1
0
1
40,5
2
1
1
1
0
2
40,3
1,5
1
1
1
1
0
2
1
38,1
1,5
2
1
1
1
3
0
21,9
1
38,7
23
1,5
2
1
1
0
0
1
25
1,5
1
2
1
1
1
3
1
38,5
24
1,5
1
2
1
1
0
2
1
35,3
30
1,5
0
0
1
1 Jumlah
1
36,9
0
1
32,7
36,1
Skor Akhir
Waktu Kerja Efektif
Kehadiran
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
23
25
23
25
23
25
25
25
24
25
25
25
6
Insentif Umum
Insentif Manajemen
Total Insentif
Persentase
100
48,4
4.063.433
1.500.000
5.563.433
100
40,2
3.375.000
1.250.000
4.625.000
100
37
3.106.343
1.000.000
100
44,3
3.719.216
100
44,1
3.702.425
500.000
100
36,9
3.097.948
200.000
100
38,7
3.249.067
100
40,5
3.400.187
92
37,076
3.112.724
92
35,052
2.942.799
2.942.799
92
20,148
1.691.530
1.691.530
100
32,7
2.745.336
96
36,96
3.102.985
3.102.985
100
35,3
2.963.619
2.963.619
24
8,664
727.388
536
45.000.000
4.106.343 3.719.216 4.202.425 3.297.948 3.249.067 3.400.187
300.000
250.000
3.412.724
2.995.336
727.388 45.000.000