SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATKER........................................................... Nomor : ...........................................................
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN ............................................................................. TAHUN ANGGARAN ......................... KEPALA SATKER...........................................................
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Satker .......................................Tahun Anggaran .............. perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
b.
bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud poin a di atas, dipandang perlu membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satker .......................................
c.
bahwa personil / pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan ;
1.
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 13 tahun 2000 nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698 )
2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1844)
3.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara 4438)
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagaih Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.-
5.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta perubahannya Nomor 59 Tahun 2007
7.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
8.
Peraturan Daerah Kabupaten ........ ........ Nomor ........ Tahun ........ tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
10.
Peraturan Daerah Nomor ........ Tahun ........ tanggal ................ tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ................ Tahun Anggaran ........ (Lembaran Daerah Kabupaten ........ Tahun ........ Nomor ........)
11.
Peraturan Bupati ................ Nomor ........ Tahun ........ tanggal ................ tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12.
Surat Keputusan Bupati ................Nomor ................ tanggal ........ tentang Pengangkatan Saudara ................ sebagai Kepala Sakter................ dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran.-
MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama
: Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan Kegiatan : Membentuk Sakter............................... Tahun Anggaran ............... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua
: Panitia sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini bertugas membantu Kepala Satker ............................................................ dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan ;
Ketiga
Fungsi Panitia sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini yaitu : Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa a. Menetapkan Dokumen Pengadaan b. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran c. Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan / atau propinsi dan / d. atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan diupayakan di website pengadaan nasional Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk f. Menetapkan penyedia barang/jasa g. Menyawab sanggahan ; h. Menyerahkan salinan dokumen asli penyedia barang/jasa i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan ; j. Membuat laporan pertanggungjawaban mengenai hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada k. Kepala Satker ........................................................................... selaku Pengguna Anggaran ;
Keempat
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan ; a. Panitia harus sudah menyelesaikan tugasnya dan memberikan laporan setelah diadakan pelelangan ; b. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran kegiatan yang bersangkutan ; c. Masa kerja panitia berakhir setelah Pemenang Pelelangan ditunjuk atau sesuai dengan masa kerja penugasannya ;
Kelima
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
DITETAPKAN DI : ................................ PADA TANGGAL : ................................ KEPALA SATKER ........................................................
................................ Jabatan
Tembusan : disampaikan kepada yth, 1. Bapak Bupati ........................ 2. Kepala Bappeda ................ 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten ........................ 4. Kepala BKD Kabupaten ................ 5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
