contoh PKM-GT

USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA Pendirian ASYAPADA (Asuransi Berbasis Syariah bagi Pahlawan Devisa) dengan Sistem Takaful  Berakad Mudharabah Berakad  Mudharabah sebagai Perwujudan Kepedulian Pemerintah Terhadap Kesejahteraan TKI Di Luar Negeri

Bidang Kegiatan PKM-GT

Diusulkan Oleh : M. PRIMADION S.

NIM. 040810016

DERRY WAHYU S.

NIM. 060911035

KHOLIYAWATI

NIM. 120911103

UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2011

HALAMAN PENGESAHAN USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

1. Judul Karya Tulis

2.

Bidang Kegiatan 3. Ketua Pelaksana Kegiatan a.  a.  Nama Lengkap  b.   b.  NIM c. Jurusan d. Universitas e. Alamat Rumah f.   No. Tlpn / HP g. Alamat e-mail

: Pendirian ASYAPADA (Asuransi Berbasis Syariah bagi Pahlawan Devisa) dengan Sistem Takaful  Berakad  Mudharabah sebagai Perwujudan Kepedulian Pemerintah Terhadap TKI Di Luar Negeri : PKM-GT : Muchammad Primadion Sofyan : 040810016 : S-1 Ekonomi Pembangunan : Universitas Airlangga Surabaya : Perumahan TNI-AL F4/24 Candi-Sidoarjo : 3(0 1)8958060/ HP : 0856 3474407 : [email protected]

4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis

: 2 orang

5. Dosen Pendamping a.  Nama lengkap dan gelar : Widya Widya Sylviana SE, M.Si  b.   NIP :1 32315533 c. Alamat Rumah : Jl. Wonorejo Rungkut Blok C4 No.5 d.   No.Tlpn / HP : 081758 3373 Surabaya, 24 Februari 2011 Menyetujui Pembina UKM Penalaran

Ketua Pelaksana

(Hari Soepriandono, S.Si, M.Si)  NIP. 196711 22 199412 1 001

(M. Primadion Sofyan) NIM. 040810016

A.n. Rektor Unair, Direktur Kemahasiswaan

Dosen Pendamping

( Prof. Dr. Imam Mustofa, drh., M.kes )  NIP. 196004 27 198701 1 001

(Widya Sylviana SE, M.Si) NIP. 19800 207 200501 2 001

v

KATA PENGANTAR 

Dengan terselesaikannya karya tulis yang berjudul ³Pendirian ASYAPADA (Asuransi Berbasis Syariah bagi Pahlawan Devisa) dengan Sistem Takaful  Berakad  Mudharabah sebagai Perwujudan Kepedulian Pemerintah Terhadap TKI Di Luar Negeri´, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini baik  langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin kami tulis semua. Dan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberi bimbingan, dorongan serta motifasi kepada kami. Oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih kepada : 1.

Prof. Dr. Imam Mustofa, drh., M.kes, selaku Direktur Kemahasiswaan Universitas Airlangga yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada kami untuk berkarya. Hari Soeprandono, S,Si, M.Si, selaku Pembina UKM Penalaran 2. Universitas Airlangga yang memberi izin dan suport kepada kami untuk terus berkarya. Kedua orang tua kami yang telah memberikan segala jerih payahnya 3. kepada kami, sehingga kami bisa kuliah di Universitas Airlangga. 4. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, yang telah membimbing serta memberi banyak motifasi kepada kami. 5. Kakak-kakak kelas kami di lingkungan Universitas Airlangga, yang telah banyak memberi dorongan kepada kami untuk membuat karya ilmiah. 6. Teman-teman di Universitas Airlangga yang telah banyak membantu kami. Akhirnya, ³tak ada gading yang tak retak  . Kami menyadari tulisan ini masih butuh banyak sentuhan-sentuhan untuk dapat disempurnakan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. ´

Surabaya, 24 Februari 2011 Hormat kami

Penulis

iii

DAFTAR ISI Judul .................................................................................................................. Lembar Pengesahan ........................................................................................... Kata Pengantar .................................................................................................. Daftar Isi ........................................................................................................... Ringkasan .......................................................................................................... Pendahuluan ...................................................................................................... Latar Belakang .................................................................................................. Tujuan dan Manfaat Penulisan ........................................................................... Gagasan ............................................................................................................. Kondisi Terkini Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri ......................... Solusi yang Pernah Diterapkan .......................................................................... Alternatif Asuransi Syariah ................................................................................ Pihak-Pihak yang Membantu Mengimplementasikan Gagasan Ini ..................... Langkah-Langkah Strategis yang Harus Dilakukan ............................................ Kesimpulan ....................................................................................................... Gagasan yang Diajukan ..................................................................................... Teknik Implementasi ......................................................................................... Manfaat dan Dampak gagasan ........................................................................... Daftar Pustaka ................................................................................................... Daftar Riwayat Hidup ........................................................................................

i ii iii iv v 1 1 2 2 3

5 6 11 12 12 13 13 14 14 15

iv

Ringkasan

Konsep asuransi syariah merupakan suatu konsep dimana terjadi saling memikul resiko diantara sesama peserta, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana t abarru¶  atau dana kebajikan yang ditujukan untuk  menanggung resiko. Asuransi syariah yang menggunakan konsep t akaful  ditegakkan di atas tiga prinsip dasar yaitu: (1) saling bertanggung jawab, ( 2) saling berkerja sama dan saling membantu, ( 3) saling melindungi. (Syakir Sula, Muhammad: 2004, 293-294). Sampai saat ini, Jamsostek merupakan asuransi tenaga kerja terbesar di Indonesia. Sebanyak 9,4 juta pekerja terdaftar di PT. Jamsostek (www.jamsostek.go.id), akan tetapi hal itu tidak berlaku pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Sampai saat ini jumlah pekerja TKI yang ada di seluruh dunia mencapai 2,7 juta jiwa (indonesia.go.id) dan masih  belum adanya perlindungan yang konkrit oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan   berbagai penyiksaan, tak dibayarnya gaji TKI, diasingkan, bahkan pembunuhan TKI masih sering terjadi. Konsep asuransi syariah, terutama sistem Takaful , mungkin sangat cocok untuk keadaan TKI saat ini karena dapat memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi TKI. TKI akan merasa nyaman karena sistem yang diterapkan oleh asuransi syariah bersifat tolong-menolong, bukan jual beli yang biasa diterapkan oleh lembaga asuransi yang ada. Adanya skim pembiayaan yang sesuai dengan ajaran agama ini diharapkan secara emosional akan mempermudah TKI dalam menerima sistem pembiayaan syariah. Jadi, Komitment pemerintah dalam pengentasan masalah-masalah dialami oleh para TKI sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk segera mengakhiri kasus-kasus yang terjadi TKI. Asuransi syariah merupakan salah satu sarana pemecahan masalah dibutuhkan oleh pemerintah untuk menyeleseikan permasalahan TKI.

yang telah pada yang

v

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Belakangan ini, di Indonesia banyak sekali bermunculan perusahaan asuransi yang berbasis pada Asuransi Syariah. Asuransi Syariah sendiri muncul   pertama kali pada tahun 1990-an. Berawal dari metode ekonomi Islam yang dikembangkan oleh beberapa bank di Indonesia, salah satunya adalah Bank  Muamalat. Prinsip asuransi syariah pada intinya adalah kejelasan dana, tidak  mengandung judi dan riba atau bunga. Sama halnya dengan perbankan syariah, melihat potensi umat Islam yang ada di Indonesia, prospek asuransi syariah sangat menjanjikan. Pada dasarnya, asuransi syariah digunakan untuk membiayai nasabah (premi) yang mengajukan klaim kepada lembaga asuransi syariah. Hal ini sama seperti lembaga asuransi konvensional lain seperti Jamsostek, Bumi Putera, PT. Asuran si Kredit I ndone sia (Askrindo), dan lain sebagainya. Sampai saat ini, Jamsostek merupakan asuransi tenaga kerja terbesar di Indonesia. Sebanyak 9,4 juta pekerja terdaftar di PT. Jamsostek  (www.jamsostek.go.id), akan tetapi hal itu tidak berlaku pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Sampai saat ini jumlah pekerja TKI yang ada di seluruh dunia mencapai 2,7 juta jiwa (indonesia.go.id) dan masih  belum adanya perlindungan yang konkrit oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan   berbagai penyiksaan, tak dibayarnya gaji TKI, diasingkan, bahkan pembunuhan TKI masih sering terjadi. Apabila hal ini tidak segera diselesaikan bukan tidak  mungkin jumlah calon TKI yang akan bekerja di luar negeri akan berkurang dan akan terjadi pemogokan kerja besar-besaran yang dilakukan oleh TKI seperti yang terjadi di bawah jembatan Khandara, Arab Saudi. Pada dasarnya pemerintah Indonesia tidak hanya berpangku tangan melihat berbagai macam kasus yang terjadi pada TKI yang bekerja di luar negeri tersebut. Terbukti dengan telah dibentuk suatu asuransi konvensional yang   berbentuk konsorsium untuk menjamin kesejahteraan TKI. Hal tersebut dicetuskan Menakertrans berdasarkan Kepmenakertrans sebagai langkah positif  dan sesuai amanat UU dalam memperbaiki sistem layanan dan perlindungan TKI. Akan tetapi, pada pelaksanaan kebijakan konsorsium tersebut mengalami banyak  kendala yang pada akhirnya berakibat tidak efektifnya program tersebut. Konsep asuransi syariah, terutama sistem Takaful , sangat cocok untuk  keadaan TKI saat ini karena dapat memberikan rasa keamanan dan kenyamanan   bagi TKI. TKI akan merasa nyaman karena sistem yang diterapkan oleh asuransi syariah bersifat tolong-menolong, bukan jual beli yang biasa diterapkan oleh lembaga asuransi yang ada. Adanya skim pembiayaan yang sesuai dengan ajaran agama ini diharapkan secara emosional akan mempermudah TKI dalam menerima sistem pembiayaan syariah. Komitment pemerintah dalam pengentasan masalah-masalah yang dialami oleh para TKI sangatlah gencar. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk  segera mengakhiri kasus-kasus yang terjadi pada TKI. Asuransi syariah merupakan salah satu sarana pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh

2

 pemerintah untuk menyeleseikan permasalahan TKI. Sistem pembiayaan asuransi syariah menitikberatkan pada keamanan dan keselamatan kerja para TKI s ehingga konsep yang ditawarkan mudah diterima. Sistem pembiayaan syariah pada lembaga asuransi syariah nantinya juga mengandung nilai yang bersifat universal dan tidak eksklusif sehingga akan mempermudah penerimaan konsep pembiayaan syariah oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, dan golongan.

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ini adalah: 1. Untuk mengetahui perlunya didirikan Perusahaan Asuransi Syariah yang menjamin kesejahteraan kehidupan TKI. 2.

Untuk mengetahui manfaat yang dapat diberikan oleh Perusahaan Asuransi Syariah dalam menjamin kesejahteraan kehidupan TKI.

Manfaat dari penulisan ini adalah memberikan pemahaman kepada   pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya pendirian lembaga Asuransi Syariah yang mampu mengatasi permasalahan yang sering kali dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia terkait masalah kesejahteraan, keselamatan, keamanan, keadilan serta kesehatan kehidupan TKI.

GAGASAN

Kondisi Terkini Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri

Tenaga Kerja Indonesia atau yang lebih banyak dikenal dengan singkatan TKI merupakan sebutan bagi warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri membuat banyak  warga Indonesia lebih memilih untuk mengadu nasib mereka ke luar negeri dengan harapan dapat merubah nasib mereka menjadi jauh lebih baik. Selain alasan sedikitnya ketersediaan lapangan kerja para TKI lebih memilih bekerja ke luar negeri dengan alasan gaji diluar negeri yang jauh lebih mahal dari pada gaji   bekerja di dalam negeri. Kedua alasan tersebut tentu saja tidak dapat mewakili semua alasan para TKI yang memilih untuk bekerja di luar negeri tetapi dapat dipastikan bahwa alasan mereka memilih menjadi TKI adalah karena alasan ekonomi. Jumlah penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sampai awal Februari 2010 mencapai 2.679.536 orang. Dari segi jumlah, Malaysia masih tetap menjadi negara penempatan terbesar bagi TKI. Jumlah TKI yang bekerja di Malaysia menurut data resmi pemerintah mencapai 1. 200.000 orang. Sedangkan Arab Saudi menempati urutan kedua terbesar. Di Arab Saudi tercatat 9 27.500 orang TKI yang bekerja di negara tersebut. Selanjutnya data jumlah TKI yang

3

  bekerja Taiwan berjumlah 130.000 orang, Hongkong mencapai 1 20.000 dan Brunei Darussalam 40.450 orang. Sedangkan TKI yang bekerja di negara Singapura berjumlah 80.150 orang, Yordania 38.000 orang. Ada juga yang   bekerja di Bahrain sebanyak 6.500 orang, Kuwait 61.000 orang, UEA 51.350 orang dan Qatar  24.586 orang. (www. indonesia.go.id) Bayangan awal para TKI yang mengharapkan kesejahteraan ketika mereka memilih bekerja di luar negeri ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka alami. Bukan berita baru lagi jika pada masa sekarang ini begitu banyak  terjadi kasus-kasus yang menimpa para Pahlawan Devisa tersebut. Pahlawan Devisa sebutan tersebut memang terdengar begitu membanggakan tapi tidak  dengan kenyataan dan resiko besar yang harus mereka tanggung. Mungkin memang sangat layak jika para TKI mendapat sebutan sebagai Pahlawan Devisa mengingat sumbangsih yang begitu besar dan signifikan telah mereka sumbangkan pada negeri ini melalui bentuk devisa. Pemasukan devisa yang dihasilkan dari remitansi yang dikirimkan TKI sampai akhir tahun 2009 mencapai US$ 6.615. 321.274 milyar (www.indonesia.go.id). US$ 6.615. 321.274 milyar   bukanlah nilai yang kecil telah Tenaga Kerja Indonesia sumbangkan untuk negeri ini. Melihat kenyataan tersebut seharusnya sepadan dengan kesejahteraan yang layak mereka terima bukan malah sebaliknya. Berbagai macam kasus menyangkut TKI begitu banyak terjadi mulai penyiksaan, penganiayaan, gaji yang tidak  dibayar, pemulangan TKI, bahkan baru-baru ini terjadi kasus TKI yang terlantar  dan tinggal dikolong-kolong jembatan. Kasus yang mendominasi permasalahan TKI di luar negeri adalah adanya PHK secara sepihak yang jumlahnya mencapai 19.429 kasus, 9. 378 kasus, sakit akibat bekerja 5.510 kasus, gaji tidak dibayar  mencapai 3.550 kasus dan kasus penganiyaan mencapai 2.952 kasus (indonesia.go.id). Seharusnya sebutan Pahlawan Devisa tersebut tidak hanya berhenti pada   pengakuan verbal saja tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan penanganan dan perhatian mengenai kesejahteraan kehidupan mereka. Kesejahteraan yang mereka impikan tidak pernah mereka dapatkan tetapi malah malapetaka yang tidak henti mengintai kehidupan para Tenaga Kerja Indonesia tersebut.

Solusi yang Pernah Diterapkan

Permasalahan yang menyangkut kesejahteraan kehidupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bukan lagi suatu permasalahan yang baru bagi Bangsa Indonesia. Semakin hari dengan bertambahnya jumlah TKI yang bekerja di luar negeri ternyata juga memberikan dampak yang sama pada banyaknya kasus-kasus yang menimpa TKI di tempat kerja mereka. Melihat kenyataan seperti ini pemerintah Indonesia tidak hanya diam dan menutup mata saja, berbagai cara t elah ditetapkan dan diterapkan demi menangani permasalahan ini. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia adalah dengan menetapkan Undang-Undang yang mengatur mengenai permasalahan penempatan dan perlindungan TKI. UndangUndang yang berisi mengenai penempatan TKI ditetapkan pemerintah untuk  menanggulangi pengangguran yang terjadi di Indonesia. Sedangkan, UU yang  berisi mengenai perlindungan TKI merupakan perlindungan hukum terhadap TKI yang menitik beratkan pada aspek pembinaan serta perlindungan dan memberikan

4

  berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait khususnya TKI dan Perusahaan Jasa penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Di bawah ini merupakan UU yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI (www.kompasiana.com) : 1. Undang-undang nomor  39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, maka semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan TKI. 2.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor  39 tahun 2004 dinyatakan bahwa ³Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi  penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.´ Dan dalam pasal 6 Undang-undang nomor  39 tahun 2004 bahwa Pemerintah   bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar  negeri.

3.

Dalam melakukan perlindungan terhadap TKI, pasal 7 Undang-undang nomor  39 tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban: a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;  b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri; d. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan  perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum  pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Penetapan UU tersebut ternyata tidak dapat terlaksana secara efisien dalam memberikan perlindungan pada para TKI, sehingga pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (kemenakertrans) membentuk suatu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Seperti tercermin dalam namanya badan nasional ini merupakan suatu badan yang bertugas sebagai pelaksana teknis dengan memusatkan   perhatiannya pada penempatan dan perlindungan terhadap para TKI. BNP 2TKI sendiri dibentuk pada tahun 2004. Sejak awal terbentuknya BNP 2TKI ini telah tercetus berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dibentuk untuk lebih baik  dalam memberikan perlindungan pada para TKI. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: 1. MoU MoU merupakan suatu kebijakan yang berupa nota kesepakatan   penempatan dan perlindungan TKI. Sejauh ini nota kesepakan tersebut telah dilakukan oleh pemerintahan Republik Indonesia dengan 10 negara penempatan TKI yaitu Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Kuwait, Yordania, Uni Emirat Arab, Syria, Libya dan Qatar (www.indonesia.go.id). Seiring dengan

5

  perkembangan yang komplek mengenai permasalahan TKI di Indonesia kebijakan tersebut sekarang telah dianggap tidak relevan lagi dalam menyelesaikan permsalahan-permasalahan TKI. 2.

Satgas (Ta sk  F orce) Perlindungan TKI

Pemantauan

Pengawasan

Penempatan

dan

Kebijakan kemenakertrans ini merupak suatu kebijakan dengan membentuk satgas atau satuan khusus yang bertugas dalam pemantauan serta  pengawasan daam hal penempatan dan perlindungan terhadap para TKI. Satgas ini dibentuk dengan tujuan meminimalisir permasalahan TKI mulai dari persiapan   pemberngkatan TKI yang dilakuka di dalam negeri. Melalui satgas ini juga kemenakertrans mengefektifkan pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan calon Tki selama 200 jam (www.indonesia.go.id). Hal tesebut dilakukan untuk  lebih mempersiapkan TKI sebulum berangkat bekerja ke luar negeri sehingga secara tidak langsung juga dapat mencegah terjadinya kasus-kasus yang menimpa   para TKI dikarenakan kinerjanya yang kurang. Akan tetapi Satgas Pemantauan Pengawasan Penempatan dan Perlindungan TKI ini tidak dapat berbuat banyak  dalam menyelesaikan berbagai macam kasus yang menimpa TKI terbukti dengan kasus-kasus yang menimpa TKI tidak berkurang justru malah semakin bertambah. 3.

Konsorsium Asuransi TKI

Konsorsium merupakan pembiayaan bersama suatu proyek atau   perusahaan yang dilakukan oleh dua atau lebih bank atau lembaga keuangan. Sedangakan konsorsium Asuransi TKI merupakan suatu kebijakan dari Kemenakertrans dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI "Proteksi TKI" yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya dengan beberapa anggota yaitu PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Harta Aman Pratama, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi LIG, PT Asuransi Raya, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Purna Artanugraha, PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Relief (www.tempointeraktif.com). Konsorsium asuransi TKI itu sendiri masih berbentuk asuransi konvensioanal yang masih dalam bentuk tataran konsep sedangkan dalam realisasinya sendiri masih terbentur oleh berbagai macam kendala. Namun, dalam pelaksanaan  program konsorsium asuransi TKI dinilai memiliki banyak kelemahan dan rentan adanya kasus KKN. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaktransparanan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyedia asuransi untuk TKI. Selain itu terdapat kelemahan lain dari adanya konsorsium asuransi TKI ini yakni adanya beberapa   perusahaan saja yang akan diuntungkan dalam pelaksananya. Diperkuat dengan adanya pernyataan Kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyimpulkan pelaksanaan sistem asuransi atas TKI hanya memperkaya pihak  tertentu karena pada kenyataannya mereka belum menjadikan TKI sebagai subyek  yang harus dilindungi (www.antaranews.com). Selain itu menurut Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Mohammad Miftah Faried mengatakan, ³Selama ini, banyak oknum Penyelenggara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang bermain mata dengan perusahaan asuransi. Diskon yang gila-gilaan membuat PPTKIS untung, belum lagi kalau ada klaim yang tidak  dibayarkan. Kami berharap kebijakan baru penataan asuransi TKI, membuat TKI

6

lebih terlindungi´(yustisi.com). Hal ini semakin memperkuat tidak efektifnya kebijakan konsorsium asuransi TKI tersebut, sehingga diperlukan adanya kebijakan perlindungan TKI yang dalam pelaksanaannya nanti akan jauh lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai macam kasus yang terjadi pada TKI. Dari berbagai macam upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut ternyata tetap tidak bisa menyelesaikan berbagai macam kasus yang menyangkut kesejahteraan kehiduan para TKI yang bekerja di luar negeri. Sehingga, perlu adanya suatu program baru yang lebih efisien dalam menyelasaikan  permasalahan-permasalahan tersebut.

Alternatif Asuransi Syariah

Banyaknya permasalahan yang menyangkut kesejahteraan hidup para TKI yang semakin hari semakin menyita perhatian pemerintah dan masyarakat Indonesia mengharuskan adanya sebuah gagasan baru yang lebih efisien dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Sehingga timbullah suatu gagasan baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para TKI yaitu Asuransi Syariah untuk  TKI yang menggunakan konsep t akaful . Konsep asuransi syariah merupakan suatu konsep dimana terjadi saling memikul resiko diantara sesama peserta, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana t abarru¶  atau dana kebajikan yang ditujukan untuk  menanggung resiko. Asuransi syariah dalam pengertian ini sesuai dengan AlQur¶an surat Al-Maa¶idah ayat 2, ³Tolong  menolonglah dalam kebajikan dan t aqwa, dan  jangan t olong  menolong  dalam berbuat  do sa dan pelanggaran´. Asuransi syariah yang menggunakan konsep t akaful  ditegakkan di atas tiga   prinsip dasar yaitu: (1) saling bertanggung jawab, (2) saling berkerja sama dan saling membantu, ( 3) saling melindungi. (Syakir Sula, Muhammad: 2004, 293294) Adapun perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yakni: a. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang betugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.  b. Akad yang dilaksanakan pada asuransi syariah berdasarkan tolong menolong. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli. c. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil ( mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga ( r iba) sebagai landasan perhitungan investasinya. d. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.

7

e. Dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak    peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang dimasukan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk t abarru¶ . f. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana t abarru¶  (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada   penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional  pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan. g. Pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan. Langkah-Langkah Strategis yang Harus Dilakukan

Telah kita ketahui bersama, penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sampai awal Februari 2010 jumlahnya mencapai 2.679.5 36 orang. Sedangkan pemasukan devisa yang dihasilkan dari remitansi yang dikirimkan TKI sampai akhir tahun mencapai US$ 6.615. 321.274 milyar  2009 (www.indonesia.go.id). Dengan jumlah TKI yang cukup besar seharusnya  pemerintah memberikan pelayanan yang baik terhadap jiwa TKI. Karena dengan   jumlah TKI yang besar, jumlah penyiksaan dan hal-hal yang mengancam jiwa TKI juga besar. Pihak asuransi seharusnya tahu bahwa TKI sangat membutuhkan asuransi yang menjamin jiwanya saat di luar negeri. Akan tetapi hal itu tidak  dilakukan karena pihak asuransi takut terjadi kerugian pada waktu TKI bekerja maupun pasca TKI telah selesei bekerja. Hal itu diakibatkan oleh beberapa hal yaitu 1.

2.

3.

Tingkat kematian TKI yang bekerja di luar negeri cukup tin ggi. Sepanjang tahun 2009, jumlah kematiannya mencapai sekitar 1.100 orang. Sekitar 68   persen dari mereka meninggal di Malaysia disusul Arab Saudi sebanyak  20 persen (www.waspada.co.id). Hal ini mengakibatkan jumlah premi yang dibayarkan juga cukup tinggi. Jenjang waktu bekerja TKI sangat singkat, sekitar  2-5 tahun, tergantung kesepakatan antara calon TKI dengan perusahaan yang memperkerjakan TKI tersebut. Hal ini menyebabkan perusahaan asuransi tidak mempunyai waktu untuk berinvestasi ke pihak lain sehingga perusahaan asuransi tersebut tidak mendapatkan keuntungan lebih. Bila masa kerja TKI habis, maka TKI tersebut bisa mengklaim asuransi yang telah disetorkan. Jumlah yang diminta juga tergantung kesepakatan kedua belah pihak atau peraturan perusahaan. Karena pendapatan   perusahaan asuransi sedikit dan harus menyetorkan sejumlah dana untuk  klaim TKI, maka perusahaan asuransi dipastikan rugi.

8

Maka, adanya asuransi syariah untuk TKI perlu ditindaklanjuti lebih serius. Ada beberapa alasan mengapa asuransi syariah begitu cocok bagi TKI yang mengalami permasalahan: Pertama, Perkembangan asuransi syariah ini menunjukkan respons yang   positif dari masyarakat dunia akan sistem asuransi berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi syariah dapat diterima ( a ppl icable) dan menjadi alternatif bagi sistem asuransi yang berjalan selama ini. Hal ini dilihat dari   perkembangan asset asuransi dibilang cukup pesat. Dari asset $550 juta pada tahun 2000, $193 juta diantaranya berada di Asia Pasifik, meningkat menjadi $1,7 milyar. Angka ini terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah asuransi syariah di dunia. Pada tahun 2004 asetnya sudah mencapai $ 2 milyar. Kedua, adapun Asuransi Syariah ( Ta¶ min, Takaful  atau Tadhamun), menurut Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam   bentuk aset dan/atau t abarru¶  yang memberikan pola pengembalian untuk  menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Maksud dari akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung  gharar  (penipuan), perjudian, r iba, penganiayaan, suap, barang haram dan maksiat. Ketiga, asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional mempunyai tujuan yang sama yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah cara pengelolaannya pengelolaan risiko asuransi konvensional berupa transfer risiko dari para peserta kepada perusahaan asuransi (r isk  t ran s fer ) sedangkan asuransi jiwa syariah menganut azas tolong menolong dengan membagi risiko diantara peserta asuransi jiwa ( r isk  shar i ng ). Selain  perbedaan cara pengelolaan risiko, ada perbedaan cara mengelola unsur tabungan  produk asuransi. Pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah dan terbebas dari unsur ribawi. Keempat, premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik  nasabah (TKI). Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk  mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik    perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Kelima, untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah (TKI), dana diambil dari rekening tabarru ( dana sosial ) seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim dari rekening milik perusahaan. Keenam, Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik  dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika ada klaim nasabah tak memperoleh apa-apa. Dengan adanya fakta bahwa banyaknya TKI yang membutuhkan asuransi, maka seharusnya perusahaan mendaftarkan calon tenaga kerjanya ke pihak  asuransi yang khusus untuk TKI. Asuransi syariah merupakan alternatif 

9

  pemecahan masalah bagi TKI yang membutuhkan jaminan untuk memberikan rasa kenyamanan dan ketidakkhawatiran dalam bekerja maupun setelah selesei   bekerja. Sedangkan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (PJTKI) sebagai   penyalur TKI ke luar negeri harus mendukung upaya-upaya pemerintah untuk  meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak terduga, seperti PHK, tidak lulus tes, kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Asuransi syariah sangat tepat diterapkan untuk menjamin para TKI yang bekerja di luar negeri, karena dalam asuransi syariah TKI akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan pihak  asuransi syariah. Dalam sistem asuransi syariah, sistem yang digunakan adalah sistem t akaful  (tolong menolong) yang merupakan bentuk umum dari sebuah perusahaan asuransi syariah. Sedangkan dalam prakteknya, perusahaan asuransi syariah ada   beberapa macam, yaitu menggunakan akad mudharabah (bagi hasil), wakalah (penyerahan), wad iah (meletakkan), dan mu syarakah (perjanjian). Dari akad tersebut, akad mudharabah merupakan akad umum dan banyak diterapkan oleh   perusahaan asuransi syariah. Karena keistimewaan sistem mudharabah adalah  peran ganda dari mudhar ib, yakni sebagai wakil (agen) sekaligus mitra.  Mudhar ib adalah wakil rabb al-mal  dalam setiap transaksi yang ia lakukan   pada harta mudharabah.  Mudhar ib kemudian menjadi mitra dari rabb al-mal  ketika ada keuntungan, karena mudharabah adalah sebuah kemitraan dalam keuntungan

Di dalam skema mudharabah dijelaskan bahwa setiap premi yang dibayar  oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening t abarru¶  perusahaan. Yaitu,

10

kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu dan dibayarkan bila: 1)  peserta meninggal dunia, 2) perjanjian telah berakhir. Kumpulan dana peserta/TKI ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip al-mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan (t akaful ) dan peserta. Akan tetapi, sistem asuransi syariah yang digunakan khusus untuk TKI adalah perusahaan asuransi syariah yang menerapkan sistem produk saving. Yaitu, setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada   perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda. 1. Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila: Perjanjian berakhir, Peserta mengundurkan diri, Peserta meninggal dunia. 2. Rekening Tabarru¶, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan salng tolong menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila: Peserta meninggal dunia, Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana) y y y

y y

11

Sistem inilah sebagai implementasi dari sistem t akaful  dan akad mudharabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur   gharar  dan maisir . Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan   beban asuransi (klaim dan premi asuransi), akan dibagi menurut prinsip al  mudharabah. Presentase pembagian mudharabah dibuat dalam suatu   perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan  peserta (TKI), misalnya dengan 70:30, 60:40, dan seterusnya. Dalam penerimaan dan penempatan TKI, calon TKI harus melewati  beberapa alur sehingga calon TKI tersebut bisa bekerja di luar negeri. Alur yang harus dilewati oeh calon TKI hanya dimiliki oleh PJTKI yang legal dan terdaftar  dalam BPN2TKI dan Kemenaketrans. Sehingga calon TKI bisa mendaftarkan diri ke dalam jasa asuransi.

Bagan diatas menjelaskan tentang alur-alur yang harus dilewati calon TKI untuk bekerja di luar negeri. Di dalam bagan tersebut menjelaskan bagaimana PJTKI sebagai perusahaan penyalur jasa tenaga kerja Indonesia bekerjasama dengan perusahaan asuransi syariah untuk memberikan pelayanan terhadap TKI agar TKI dapat bekerja dengan nyaman di negara tujuan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh TKI, maka TKI dapat mengajukan klaim ke  perusahaan asuransi syariah. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan asuransi syariah memilihi kantor di negara-negara tujuan TKI yang mempunyai kerjasama dengan PJTKI asal TKI itu

12

diberangkatkan agar proses pengajuan klaim dilakukan di negara tujuan TKI tanpa harus kembali ke negara asal TKI.

Pihak-Pihak yang Membantu Mengimplementasikan Gagasan Ini

Dalam upaya untuk merealisasikan asuransi syariah untuk TKI yang menggunakan konsep takaful ini, maka diperlukan pihak-pihak yang dapat membantu dalam mengimplementasikan gagasan ini, antara lain: 1. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Peranan kemenakertrans sebagai suatu sistem pemerintah yang   bertanggung jawab dalam mengurusi tenaga kerja dan transmigrasi memiliki   peranan yang sangat vital dalam membuat, menetapkan, serta melaksanakan   berbagai macam regulasi yang bertujuan untuk mensejahterahkan para Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Mengingat tujuan dicetuskannya gagasan untuk mengadakan asuransi syariah sejalan dengan visi dan misi yang diemban oleh Kemenakertrans, maka dibutuhkan dukungan dan kerjasama Kemenakertrans untuk mengimplementasikan gagasan ini. 2.

Badan Nasional Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

BNP2TKI merupakan suatu badan nasional yang bergerak dibidang   penempatan dan perlindungan TKI, berbeda dengan kemenakertrans sebagai   pembuat dan pengambil keputusan dalam suatu regulasi yang ada. BNP2TKI   berperan menjalankan secara teknis regulasi yang telah dibuat oleh kemenakertrans. Berdasarkan hal tersebut adanya gagasan asuransi syariah untuk  TKI sesuai dengan tugas teknis BNP 2TKI sehingga kerjasama antar keduanya sangat potensial untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh TKI. 3.

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)

PJTKI mempunyai peranan yang utama dalam mencetak para tenaga kerja yang nantinya akan bekerja di luar negeri. Berawal dari perekrutan, pelatihan sampai penempatan kerja para TKI tersebut dilakukan sepenuhnya oleh perusahan   jasa ini. Sehingga dengan adanya asuransi syariah diharapkan PJTKI dapat menginformasiakan dan merekomendasikan pada para TKI yang berada dibawah naungan perusahaan untuk ikut bergabung dalam asuransi syariah. 4. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Mengingat sasaran utama asuransi syariah adalah TKI, maka sangat diperlukannya partisipasi aktif dari para TKI baik yang masih berada dalam naungan PJTKI maupun yang telah aktif bekerja diluar negeri. Semakin banyak  TKI yang bergabung menjadi nasabah asuransi syariah maka peranan asuransi syariah akan mampu terimplementasi secara lebih optima

13

KESIMPULAN

Gagasan yang Diajukan

Asuransi syariah untuk TKI merupakan suatu upaya perlindungan serta   peningkatan kesejahteraan kehidupan TKI yang bekerja di luar negeri. Mengingat  banyaknya terjadi kasus-kasus yang menimpa TKI dan merenggut kesejahteraan hidup mereka. Oleh karena itu asuransi syariah yang dikhususkan untuk TKI ini   berusaha memberikan solusi yang efisien yaitu dengan menggunakan sistem t akaful  dengan akad mudharabah dengan unsur tabungan. Sistem t akaful  itu sendiri merupakan suatu konsep yang berdasarkan asas tolong menolong, sehingga TKI yang telah bergabung menjadi nasabah dalam asuransi syariah ini secara langsung dapat melindungi kesejahteraan hidupnya selama bekerja menjadi TKI. Selain itu juga dapat membantu para nasabah lain sesama TKI lain melalui dana t abrru¶  (dana kebajikan) yang telah disepakati sebelumnya antara perusahaan asuransi syariah TKI dengan para calon nasabah. Selain menggunakan sistem t akaful  asuransi syariah ini juga didukung dengan akad mudharabah yang merupakan "suatu akad serikat dagang antara dua pihak,   pihak pertama sebagai pemodal, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua dalam persentase yang telah disepakati antara keduanya." ( Al- Aziz oleh ar-Rafi'i 6/ 3,  Aqdul   Mudharabah Fil  Fiqhil  Islamy, oleh Dr. Zaid bin Muhammad ar-Rummaani, hal. 14, dan Syar ikah al-Mudharabah  f  il  Fiqhil  Islami, oleh Dr. Sa'ad bin Gharir asSilmy, 37). Sehingga dalam akad ini mengutamakan aadanya aspek bagi hasil yang secara langsung menghindarkan unsur kecurangan atau adanya pihak-pihak  yang merasa dirugikan. Selain menggunakan sistem t akaful  dengan akad mudhabarah, asuransi syariah ini menggunakan unsur tabungan dikarenakan sistem inilah sebagai implementasi dari akad t akaful i dan mudharabah sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur  gharar  (ketidak jelasan) dan maisir  (perjudian).

Teknik Implementasi

Teknik implementasi yang digunakan untuk mengimplementasikan gagasan ini adalah: 1. Adanya suatu kesinergisan antar berbagai komponen yang ikut membangun berdirinya asuransi syariah yakni kemenakertrans, BNP 2TKI, PJTKI dan TKI selaku sasaran asuransi syariah. 2.

Kemenarkertrans selaku pemegang wewenang tertinggi dalam mengurusi sistem ketenagakerjaan dan transmigrasi di Indonesia seharusnya membuat  gran de si gn tentang pola dan alur penerimaan asuransi TKI serta  bekerjasama dengan BNP2TKI dan PJTKI. 3.

Kemenakertrans sebagai otoritas tertinggi tentang tenaga kerja dan transmigrasi seharusnya mampu menginstruksikan kepada PJTKI yang mengirim   jasa TKI keluar negeri untuk segera bekerja sama dengan perusahaan asuransi

14

syariah yang berfokus pada TKI sehingga pemberian asuransi kepada TKI yang   bermasalah segera tercairkan sehingga permasalahan-permasalahan tersebut segera terseleseikan. 4. BNP 2TKI dan PJTKI mensosialisasikan dan membuka peluang kerjasama seluas-luasnya demi mendukung perealisasian asuransi yang berbasis syariah kepada seluruh TKI.

Manfaat dan Dampak Gagasan

Manfaat yang nyata dari gagasan pendirian perusahaan asuransi syariah ini tentunya akan dirasakan oleh TKI karena sasaran utama dari gagasan ini sendiri adalah TKI. Mengacu pada konsep asuransi syariah yang menggunakan konsep t akaful  (tolong-menolong), akad mudhabarah (bagi hasil), mengggunakan unsur  tabungan yang membebaskan dari adanya  gharar  (ketidakjelasan) dan maisir  (perjudian), sehingga selain kesejahteraan kehidupan TKI yang terjamin selama   bekerja di luar negeri juga TKI akan terbebas dari rasa khawatir karena konsep yang digunakan dalam asuransi syariah jelas dan transparan. Manfaat dari gagasan ini selain dirasakan oleh TKI juga akan dirasakan oleh pemerintah. Melalui adanya asuransi syariah yang dapat memberikan   jaminan kesejateraan kehidupan TKI sehingga dapat memperkecil dan menekan adanya kasus-kasus yang selama ini banyak menimpa TKI. Melalui hal tersebut secara tidak langsung manfaatnya juga akan diarasakan oleh pemerintah melalui sumbangan devisa dari TKI yang semakin meningkat dikarenakan semakin  percayanya warga Indonesia untuk bekerja diluar negeri sebagai TKI. Selain TKI dan pemerintah yang merasakan manfaat dari gagasan ini, juga masih ada pihak lain yang juga merasakan manfaat yang sama yaitu perusahaan asuransi syariah. Melalui akad mudhabarah (bagi haasil) yang digunakan dalam asuransi syariah ini secara langsung juga dapat memberikan keuntungan yang  berupa laba yang didapatkan dari kesepakan yang telah disepakati sebelumnya.

Prediksi Keberhasilan Gagasan

Prediksi keberhasilan gagasan ini adalah seluruh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) memiliki kerjasama dengan peruasahaan asuransi syariah yang khusus menangani asuransi syariah untuk TKI dengan segara kelebihan dan keunggulan yang dimiliki oleh asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional. Selain itu disetiap negara tempat para TKI bekerja minimal memiliki satu perusahaan asuransi syariah yang bekerja sama dengan PJTKI yang memberangkat TKI tersebut, sehingga bila terjadi klaim akan berjalan lebih mudah dan efisien tanpa harus bersusah payah mengurusnya ke negara asal atau Indonesia.

15

DAFTAR PUSTAKA

Adawiah Engku Ali, Engku Rabiah. 2008. ³E  ssential  Guide To Takaful  (Islamic  I n surance)´. Kuala Lumpur: CERT Publications Astiwara, Endy M. 2001.´  Perbedaan S ecara Syar iah Asuran si Takaful  Dengan  Asuran si K onven sional´. Muamalatuna Vol. I/Edisi I/Th. I/ 25 Mei 2001 Budiman, Iskandar. ( 2004). ³ Dilema Buruh Di Rant au:  Membongkar  Sist em  K erja T  KI d i  Mala ysia´. Yogyakarta:Ar-Ruzz Dewi, Gemala. ³Aspek- Aspek  H ukum dalam  Perbankan dan  Pera suran sian  syar iah d i I ndone sia´. 2004. Jakarta:Prenada Media Herman, Darmadi. ³ Manajemen Asuran si´. 2000. Jakarta:Bumi Aksara Sula, Syakir. 2004. ³ Asuran  si Sy ar iah (Li fe and  General): K on se p dan Opera sional´. Jakarta:Gema Insani Press www.indonesia.go.id Diunduh tanggal 21 Februari 2011 www.kompasiana.com Diunduh tanggal 21 Februari 2011 www.waspada.co.id Diunduh tanggal 22 Februari 2011 www.tempointeraktif.com Diunduh tanggal 23 Februari 2011

Daftar Riwayat Hidup

BIODATA PENULIS

PENULIS I

 

Nama

: M. Primadion Sofyan

Tempat/tanggal lahir

: Surabaya, 11 Juni 1990

Karya tulis yang pernah dihasilkan

:

y

y

y

y

Pendirian Bank Pertanian Syariah untuk Menarik Dikeluarkannya Sukuk  Bagi Pertanian Dalam Rangka Usaha Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Indonesia Penggunaan Metode PHM (Prophet Halaqoh Method) Sebagai Salah Satu Pemecahan Masalah Facebook yang Telah Menimbulkan Dampak Negatif  di Kalangan Remaja Pendirian Sharia Holticultura Bank (SyaRaBa) dengan menggunakan AkaSS (Akad As Salam) sebagai perwujudan pembiayaan syariah bagi  petani di Indonesia Penggunaan Sel Surya dan Turbo Angin Sebagai Energi Alternatif  Pengganti Kereta Rel Listrik (KRL) di Indonesia

16

y

y

y

Selai Jeli Toya (Jeruk Nipis, Lidah Buaya, Tomat, dan Pepaya) sebagai selai kosmetik yang bermanfaat bagi tubuh dan wajah Optimalisasi KUD Karya Bakti as Capital Reinforcement and Developing Cow¶s Farmer (Care Decofa) sebagai upaya peningkatan produksi susu di Desa Babadan, Kecamatan Ngancar. Kabupaten Kediri ³Linkage Programming´ Sharia Bank as Financing Alternative for Small ad Medium Micro Enterprise

Prestasi yang pernah diraih      Finalis

:

PIMNAS XXIII Universitas Mahasaraswati, Bali di Bidang PKM-

GT      The Youngest Presenter International Accounting and Finance (IAFC) 2010, University islam Teknolog of Mara (UiTM) Sabah-Malaysia

PENULIS 2

 

Nama

: Derry Wahyu Sanjaya

Tempat/tanggal lahir

: Surabaya, 22 Desember 1990

Karya tulis yang pernah dihasilkan

:

y

y

y

y

y

y

CURCUMIC Curcuma Ice Cream sebagai Produk Olahan Alternatif  Penambah Nafsu Makan Anak ( 2010) Pemanfaatan Hormon S erot onin pada Kulit Pisang sebagai sebagai Suplemen H eat St re ss pada Ternak Unggas (Ayam) ( 2010) Pemanfaatan Hormon S erot onin pada Kulit Pisang sebagai sebagai Antidepresant Alami (2010)  H eal t h y , Del iciou s , U nique, I nnovative and  Prof  it able Wit h BAKSBANI (Bakso Sayur Isi buah Pelangi) ( 2011) BATARA KRESNA (Batik Aksara Jawa C reative And  F a shionable) Pengaplikasian Motif Aksara Jawa pada Kain Batik sebagai Upaya Pelestarian Budaya Jawa untuk Identitas Bangsa Indonesia ( 2011) DOLLAR Dodolan Ayam Laba Milyaran (2011)

Prestasi yang pernah diraih

:

     Finalis

PIMNAS XXIII Denpasar-Bali Juli 2010 Bidang PKMK       Finalis PIM UNAIR 2010 Bidang PKMP      PKMK Lolos didanai DIKTI 2010      PKMK Lolos didanai DIKTI 2011 PENULIS 3

 

Nama

: Kholiyawati

Tempat/tanggal lahir

: Lamongan, 17 Maret 1992

Karya tulis yang pernah dihasilkan

:

17

y

y

y

Pemanfaatan Media Cerita Bergambar pada Anak Berkebutuhan Khusus (AUTIS) Usia 7-10 Tahun sebagai Sarana Pengendali Imajinasi (2010) BATARA KRESNA (Batik Aksara Jawa C reative And  F a shionable) Pengaplikasian Motif Aksara Jawa pada Kain Batik sebagai Upaya Pelestarian Budaya Jawa untuk Identitas Bangsa Indonesia ( 2011)  H eal t h y , Del iciou s , U nique, I nnovative and  Prof  it able Wit h BAKSBANI (Bakso Sayur Isi buah Pelangi) ( 2011)

Prestasi yang pernah dirah      PKMM

lolos didanai DIKTI 2010      PKMK lolos didanai DIKTI 2011

: