BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seiring makin pesatnya perkembangan jaman, makin kompleks pula beban sosial dan beban kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial dari masyarakatnya, dilain pihak pada tingkat kemajuan yang sedang dialami, juga membawa dampak timbulnya berbagai bentuk kejahatan. Dalam hal ini, bentuk kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggarnya. Kejahatan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya. Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagai mana di ketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia ( natuurlijke personen) personen)1. Perbutan orang tersebut adalah titik penghubung penghubung dan dasar untuk untuk pemberian pidana. Dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatn yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjectief guilt). Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang harus di penuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat 1
Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hal.60
1
melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang di anggap mampu bertanggungjawab. Tindak pidana pencabulan denga kekerasan diancam dalam pasal 285 & 289 KUHP memutuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman. Kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas dua belas tahun”. tahun”. 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah yang di angkat oleh oleh penulis dalam makalah ini yaitu: 1. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur? 2. Bagaimana pandangan aliran-aliran pemikiran kriminologi terhadap kasus pemerkosaan dibawah umur?
2
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Contoh Kasus
TANGERANG - Sungguh ironis, gara-gara cintanya tak direstui orang tua sang kekasih, MDI (31) yang berprofesi sebagai securiti, nekat menyetubuhi gadis berinisial SH (17), yang saat ini mas ih duduk di bangku kelas 3 SMU. Awalnya, MDI telah menjalin hubungan asmara dengan SH sejak 3 bulan lalu. Karena terpaut usia cukup jauh, pihak keluarga pun meminta MDI untuk menjauhi anaknya secara baik-baik. Namun belakangan, entah apa yang merasuki pikiran MDI. Tiba-tiba pada akhir April 2017 lalu, dia membawa SH yang masih di bawah umur itu ke kamar kosannya yang berada di daerah Lengkong Gudang Timur, Serpong, Tangerang Selatan. Setibanya di sana, seperti kesetanan MDI melucuti pakaian SH hingga memaksanya untuk bersetubuh. Karena tak kuasa melawan, korban pun hanya bisa pasrah saat kesuciannya direnggut oleh sang pacar. "Pelaku memaksa korban yang masih di bawah umur untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri, kejadiannya di rumah kos-kosan pelaku. Orang tua korban memang sejak awal tidak merestui hubungan keduanya," tutur AKP Alexander Yurikho Hadi, Kasatreskrim Polres Tangsel, di Mapolres Tangsel, Sabtu (13/5/2017). Akibat kejadian tersebut, psikologis korban begitu terpukul dan nampak shock. Pihak keluarga yang curiga dengan perubahan sikap putrinya itu, lalu mencari tau dan memintanya berterus terang. Setelah didesak, barulah SH menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. "Pihak keluarga kemudian melapor kepada polisi, selanjutnya kita arahkan untuk visum. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, lalu kita lakukan penangkapan terhadap pelaku," tukas Alex.
3
Atas perbuatannya, MDI dijerat Pasal 81 UU RI No.35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan pidana penjara maksimal 15 tahun.2
2.2 Definisi 2.2.1 Anak Dibawah Umur
Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) ) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan 2
Hambali. Cinta Tak Direstui Orang Tua, Sekuriti Setubuhi Siswi di Kamar Kosan.
https://metro.sindonews.com/read/1205012/170/cinta-tak-direstui-orang-tua-sekuriti-setubuhisiswi-di-kamar-kosan-1494748251
4
umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurangkurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dari hasil tersebut maka kita melihat bahwa tidak ada keseragaman dalam penentuan anak dibawah umur. Namun apabila kita mengacu dalam hukum pidana, maka kita akan melihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka terlihat yang dimaksud dengan anak dibawah umur adalah anak yang belum genap 18 tahun. 3 2.2.2 Kriminologi
Soejono
mengemukakan
bahwa
dari
segi
etimologis
istilah
kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni crimes yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang di lakukannya4 Demikian pula menurut W.A. Bonger, mengemukakan bahwa “Krimonologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala
kejahatan
seluas-luasnya”.
5
Lanjut
menurut
W.A.Bonger
menentukan suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan sesuatu tujuan atau sesuatu cara yang sistematik yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. b.
Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebulatan dari berbagai bentuk bagian yang saling berhubungan antara bagian yang satu
3
Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Soedjono Dirjosisworo. 1985. Kriminologi (Pencegahan tentang Sebab-sebab Kejahatan). Politeia. Bogor. Hal 4 5 Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa. 2003. Kriminologi. Cetakan Ketiga. PT.Grafindo Persada. Jakarta. Hal 9 4
5
dengan bagian yang lainnya, antara segi yanga satu dengan segi yang lainnya, selanjutnya dengan peranan masing-masing segi di dalam hubungan dan proses perkembangan keseluruhan c.
Mempunyai obyektivitas, artinya mengejar persesuaian antara pengetahuan dan diketahuinya, mengejar sesuai isinya dan obyeknya (hal yang diketahui). Jadi menurut W.A. Bonger bahwa “kriminologi yang memiliki syarat
tersebut di atas dianggap sebagai suatu ilmu yang mencakup seluruh gejalagejala patologi sosial, seperti pelacuran, kemiskinan, narkotik dan lain-lain” Selanjutnya W.A.Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencangkup: 6 A. Antropologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). B. Sosiologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. C. Psikologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya. D. Psikopatolgi dan Neuropatologi Kriminal; adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa. E. Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berke mbangnya hukuman. Berdasarkan rumusan para ahli di atas, kita dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu – menyelidiki - mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap,
karena
kriminologi
mempelajari
kejahatan,
maka
sudah
selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Menurut Wood, bahwa kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu : 7
6 7
Ibid, Hal 9-10 Abd Salam. 2007. Kriminologi. Restu Agung. Jakarta. Hal. 5
6
1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana. 2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi. 3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik. 2.2.2 Ruang Lingkup Kriminologi
Menurut
Topo
Santoso
mengemukakan
bahwa
kriminologi
mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa
secara
ilmiah
keterangan-keterangan,
keseragaman-
keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. 8 Menurut Shuterland, Secara garis besar dikemukakan bahwa objek studi Kriminologi meliputi:9 1. Perbuatan yang disebut kejahatan. 2. Pelaku kejahatan. 3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. 2.3 Analisa Kasus Melalui Ilmu Kriminologi 2.3.1 Kriminologi Klasik
Aliran pemikiran ini mendasarkan pada pandangan bahwa inteligensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun
8 9
Topo Santoso, Opcit . Hal 23 I.S. Susanto, Kriminologi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. hal. 33-37.
7
yang
bersifat
kelompok.
Inteligensi
membuat
manusia
mampu
mengarahkan dirinya sendiri, dalam arti dia adalah penguasa dari nasibnya, pemimpin dari jiwanya, makhluk yang mampu memahami dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya. Ini merupakan kerangka pemikiran dari semua pemikiran klasik, seperti dalam filsafat, psikologi, politik hukum dan ekonomi. Dalam konsep tersebut, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya.
Kunci
kemajuan
menurut
pemikiran
ini
adalah
kemampuan kecerdasan atau akal yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan, sehingga manusia mampu mengontrol dirinya sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Di dalam kerangka pemikiran ini, lazimnya kejahatan dan penjahat dilihat semata mata dari batasan undang-undang. Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undang-undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan di pandang sebagai hasil dari pilihan bebas individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Oleh karena itu, secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal tersebut adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang di peroleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih melakukan kejahatan.10 Setelah kita melihat paparan definsi dari aliran kriminologi klasik diatas, maka dalam kasus tersebut telah jelas bahwa pelaku yang mana merupakan bagian dari masyarakat melalui intelegensi serta daya pikirnya dianggap telah dapat menilai untung serta ruginya juga pandangan di dalam masyarakat dalam melakukan hal tersebut. Keuntungan bagi perbuatan pelaku adalah dapat melampiaskan nafsu birahinya serta yang menjadi kerugian adalah itu adalah tindak pidana pemerkosaan serta kejahatan terhadap anak, hal ini dapat diancam dengan pasal 81 ayat 2 UndangUndang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi 10
Ibid , hal. 6.
8
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Dari sudut pandang penilaian masyarakat, berdasarkan aliran kriminologi klasik ini dalam hal tindak kejahatan pemerkosaan adalah masyarakat menginginkan untuk
memberikan kerugian yang sebesar-
besarnya kepada pelaku pemerkosaan tersebut, yaitu dengan pelaku di kenakan hukuman pidana penjara selama-lamanya 15 tahun atau d enda lima Miliar rupiah sesuai dengan pasal 81 Undang-Undang tersebut seperti yang telah di jelaskan di atas. 2.3.2 Kriminologi Positif
Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia di tentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti, manusia bukan makhluk yang bebas menuruti dorongan keinginannya dan inteligensinya, akan tetapi makhluk yang di batasi atau di tentukan perangkat biologis dan situasi kulturalnya. Manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena inteligensinya, akan tetapi melalui proses yang berjalan secara pelan-pelan dari aspek biologisnya atau evolusi kultural. Aliran positi f ini menghasilkan dua pandangan yang berbeda yaitu determinis biologis yang menganggap organisasi sosial berkembang sebagai hasil individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologis. Sebaliknya determinis kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosio kultural yang melingkupinya. Mereka berpendapat bahwa dunia kultural secara relatif tidak tergantung pada dunia biologis, dalam arti perubahan pada yang satu tidak berarti sesuai atau segera menghasilkan perubahan pada yang lainnya. Perubahan kultural diterima sebagai sesuai dengan
9
bekerjanya ciri-ciri istimewa atau khusus dari fenomena kultural dari pada sebagai akibat dari keterbatasan-keterbatasan biologis semata. Dengan demikian, biologi bukan penghasil kultur, begitu juga penjelasan biologis tidak mendasari fenomena kultural. 11 Dari Hasil penjelasan diatas maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa pemikiran tentang aliran kriminologi positif tersebut dapat memandang penyebab pelaku melakukan tindak kejahatan pemerkosaan ini dari dua sisi yang berbeda yaitu Determinis Biologis dan Determinis Kultural. Berdasarkan determinis biologis terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab pelaku melakukan tindak kejahatan pemerkosaan tersebut adalah: 1. Faktor emosional, hal ini didasarkan bahwa keinginan pelaku untuk mendapatkan sang korbang dengan cara apapun 2. Pendidikan, Faktor ini menekankan bahwa ada salah s atu komponen dalam sang pelaku yang kurang menyerap pendidikan sehingga kurang bisa memahami dampak negatif yang ditimbulkan Sedangkan berdasarkan determinis kultural terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab pelaku melakukan tindak kejahatan pemerkosaan adalah: 1. Lingkungan sosial, dalam faktor ini dimungkinkan buruknya lingkungan sosial pelaku, misalnya saja dalam lingkup pergaulan pelaku marak terjadinya pergaulan bebas. 2. Perkembangan teknologi, dalam faktor ini dimungkinkan karena mudahnya akses media sosial dan internet yang sangat mudah untuk disalahgunakan termasuk untuk mencari konten-konten pornografi. 3. Kesempatan, dalam faktor ini dimungkinkan bahwa awalnya pelaku tidak berniat melakukan tindak kejahatan pemerkosaan akan tetapi dikarenakan adanya kesempatan membuat pelaku pada akhirnya melakukan tindak kejahatan pemerkosaan.
11
Ibid , hal.8.
10
2.3.3 Kriminologi Kritis
Pemikiran kritis yang dikenal dalam berbagai disiplin ilmu, seperti politik, ekonomi, sosiologi, dan filsafat, muncul pada beberapa dasawarsa terakhir ini. Aliran pemikiran kritis tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau di tentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Kriminologi kritis, misalnya berpendapat bahwa fenomena
kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya apabila
masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan mungkin pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Ini berarti kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat diidentifikasikan dan dipelajari secara obyektif oleh ilmuwan sosial, sebab dia ada hanya karena hal itu dinyatakan sebagai demikian oleh “masyarakat”. Oleh karenanya, kriminologi kritis mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Sehubungan dengan itu, maka tugas kriminologi kritis adalah menganalisis proses-proses bagaimana cap jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan dari orang-orang tertentu. 12 Dari penjelasan mengenai teori aliran diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemikiran tentang aliran kriminologi kritis tersebut dalam hal tindak kejahatan pemerkosaan tersebut lebih memandang tentang bagaimana peran cap dari masyarakat (labeling ) terhadap tindak kejahatan pemerkosaan. Namun hal ini tidak terpikirkan oleh pelaku, yang dimana kemungkinan besar di pemikiran pelaku apabila ia melakukan hal tersebut maka sang korban akan dimiliki oleh pelaku.
12
Ibid , hal. 10-12.
11
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan
Kesimpulan dari tiga aliran pemikiran kriminologi di atas bahwa terdapat beberapa penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan pemerkosaan, selain karena faktor intern atau pribadi dari di pelaku sendiri, faktor lingkungan sosial dari si pelaku (lingkungan sosial yang buruk tersebut yang mana itu adalah pergaulan, dan masyarakat dimana pelaku tinggal) juga berperan banyak dalam memicu pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan pemerkosaan. 3.2 Saran
Usaha mencegah terjadinya tindak kejahatan pemerkosaan dibawah umur tersebut, beberapa hal yang dapat di lakukan adalah secara pribadi dengan meningkatkan penanaman nilai moral dan keimanan, serta secara sosial adalah dengan memilih lingkungan sosial yang baik dan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari pengaruh buruk dari lingkungan sosial yang di tempati.
12
DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang:
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Buku:
I.S. Susanto, Kriminologi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011 Santoso, Topo dan Eva Achjani Ulfa. 2003. Kriminologi. Jakarta : Cetakan Ketiga. PT.Grafindo Persada. Abd Salam. 2007. Kriminologi. Jakarta : Restu Agung. Soedjono Dirjosisworo. 1985. Kriminologi (Pencegahan tentang Sebab-sebab Kejahatan). Politeia. Bogor
Sudarto. 1990. Hukum Pidana I , Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP
Internet
Hambali. Cinta Tak Direstui Orang Tua, Sekuriti Setubuhi Siswi di Kamar Kosan. https://metro.sindonews.com/read/1205012/170/cinta-tak-direstui-orangtua-sekuriti-setubuhi-siswi-di-kamar-kosan-1494748251
13
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Pada era modern ini perkembangan teknologi sangat pesat, khusus dalam bidang informasi dan telekomunikasi kini telah hadir yang namanya internet, sebuah teknologi yang saat ini sangat di gemari oleh seli rih masyarakat modern di seluruh penjuru dunia, karena dengan menggunakan internet para penggunanya sekiranya dapat menjelajahi dunia hanya dengan perangkat elektronik yang tersambung dengan internet dalam hitungan menit bahkan detik, internet saat ini sering kali dijadikan sebuah akses untuk penggunanya melakukan kegiatan komunikasi, misalnya mengirim pesan (Chatting ), panggilan video (Video Call ), dan sebagainya. Tidak hanya sebagai alat komunikasi internet juga berfungsi khususnya untuk pencari informasi bahkan internet dikatakan sebagai perpustakaan digital dunia, karena dengan menggunakan internet pengguna yang sedang mencari informasi dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dicarinya hanya dengan mengetikkan sebuah kata kunci di sebuah mesin pencari seperti mozilla, google chrom, dan internet explorer . Hal ini banyak disalahgunakan digunakan oleh orang-orang untuk melakukan niat jahat mereka. Tak ayal kejahatan yang dihasilkan dari dunia cyber semakin merajalela. Berawal dari berkenalan dari sosial media, kejahata n kemudian dapat tumbuh dan berkembang ke dalam dunia nyata. Hal ini tentu menjadi kajian yang menarik untuk dibahas. Kita harus melihat sejauh mana peran korban sehingga terjadi tindak pidana yang ada di masyarakat, hal ini patut diperhitungkan karena semua tindak pidana diyakini memiliki berbagai macam latar belakang maupun faktotfaktor pendukung sehingga terjadinya kejahatan tersebut. 1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana tinjauan Victimologi terhadap kasus pencurian ? 2. Bagaimana peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian?
14
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Contoh Kasus JAKARTA - Nasib apes menimpa pria berinisial AH, warga Jalan Buah
Apel, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Pasalnya, IFE yang juga berjenis kelamin laki-laki itu sengaja memacari AH selama tiga bulan hanya untuk mencuri semua barang berharganya belaka. Peristiwa itu berawal saat IFE, mendekati AH melalui jejaring sosial Facebook. IFE mengirimi AH permintaan pertemanan tiga bulan lalu hingga akhirnya diterima korban. Setelah saling berkenalan, keduanya lantas bertukar PIN BlackBerry Messenger (BBM) dan saling berkomunikasi. Singkat cerita, setelah saling mengenal satu sama lainnya, keduanya pun saling berpacaran, hingga akhirnya pada akhir bulan kemarin, keduanya memutuskan bertemu di kontrakan AH di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan. Saat bertemu, sepasang kekasih sejenis ini pun meluapkan rasa rindunya di kamar kontrakan AH. keduanya bercengkrama sampai berhubungan badan. Setelah puas saling menuang nafsu, AH pun tertidur pulas, sedang IFE berpura-pura tertidur pula. Baru pada tengah malam, IFE beraksi mencuri semua barang berharga milik AH, termasuk handphone dan uang tunai. Usai mencuri, IFE lantas kabur ke kawasan Jakarta Utara dan memutus komunikasi dengan AH dikemudian harinya. Kanit Reskrim Polsek Cilandak AKP Agus Herwahyu mengatakan, setelah menerima laporan korban AH tentang kasus pencurian itu, polisi langsung melakukan penyelidikan. Baru pada awal Mei 2017 ini, polisi berhasil membekuk IFE di kawasan Jalan M Kahfi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. "Kami tangkap IFE di Jagakarsa setelah anggota kami melakukan penyelidikan. Saat ini pelaku kami jerat Pasal 363 KUHP, tentang pencurian dengan pemberatan," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (4/5/2017)13
13
Ari Sandita Murti. Tiga Bulan Pacaran, Pria Ini Dikibuli Kekasih Sejenis. https://metro.sindonews.com/read/1202354/170/tiga-bulan-pacaran-pria-ini-dikibuli-kekasihsejenis-1493870689
15
2.2 Definisi 2.2.1 Pencurian
Percurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “ Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi- tingginya enam puluh rupiah”. Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil" Menerjemahkan perkataan “ zich toeeigenen” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “ zich toeeigenen” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”,
yang
ternyata
sampai
sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “ zich toeeigenen” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut.14 2.2.2 Pencurian dengan Pemberatan
Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang di atur dalam Pasal 363 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut : Ayat ( 1 ) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: ke 1 : Pecurian ternak. ke 2 : Pencurian pada waktu kebakaran, letusan bajir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakan kereta api. Huru-hara, pemberontakan atau banyak perang.
14
P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 49
16
ke 3 : Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ dan diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Ke 4 : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Ke 5 : Pencurian
yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan
atau untuk sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian palsu. Ayat ( 2 ). Jika pencurian yang diterangkan dalam ke - 3 disertai dengan salah satu tersebut ke - 4 dan 5, maka dikenakan pidana paling lama s embilan tahun Dengan melihat rumusan Pasal diatas, maka yang dinamakan pencurian berat atau dengan pemberatan adalah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) disertai dengan cara - cara tertentu dan keadaan - keadaan tertentu, sehingga mempunyai sifat yang lebih berat oleh karenanya hukuman maksimumnya pun lebih berat dari hukuman maksimum pencurian biasa. Dalam hal ini akan menguraikan satu persatu pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.
2.2.3 Viktimologi
Secara etimologi viktimologi berasal dari bahasa latin yaitu “victim” yang berarti k orban dan “logos” yang berarti ilmu. Kemudian secara terminologis viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.15 Mengenai pengertian viktimologi J.E.Sahetapy menyatakan bahwa viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban
15
Rena Yulia, Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. hlm. 43.
17
dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam. 16 Selain itu Arief Gosita, berpendapat bahwa viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. 17 Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas, penulis berkesimpulan bahwa
viktimologi adalah
ilmu
pengetahuan yang
mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang mencakup semua aspek mengenai korban dalam kehidupannya masing-masing. Selain itu dalam ruang lingkup viktimologi, J. E. Sahetapy berpendapat bahwa ruang lingkup viktimologi yaitu berbicara mengenai bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. 18 2.3 Keterekaitan Korban dengan Kasus
Keterkaitan korban dalam mempengaruhi terjadinya kejahatan dapat berupa partisipasi aktif maupun pasif, dapat berperan dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung, semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut terjadi. Situasi dan kondisi pihak korban dapat mendorong pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban. Situasi tersebut dapat berupa: 1. Kelemahan fisik dan mental pihak korban,yakni mereka yang berusia tua atau kanak-kanak, cacat tubuh atau jiwa, dan wanita yang dapat dimanfaatkan karena tidak berdaya.
16
Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007. hlm. 44. 17 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2002. hlm. 40. 18 Rena Yulia, Op.Cit , hlm. 45.
18
2. Situasi sosial pihak korban, seperti mereka yang tidak berpendidikan, bodoh, golongan lemah ekonomi, politik hukum serta tidak mempunyai perlindungan dalam masyarakat. Berkaitan dengan masalah korban, terdapat beberapa tipe korban kejahatan berdasarkan tingkat kesalahan korban yang pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban yakni: 1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apapun tetapi tetap menjadi korban. Dalam hal ini kesalahan ada pada pihak pelaku. 2. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban. 3. Mereka secara biologis, potensial menjadi korban seperti anak-anak, orang tua, cacat fisik/mental, golongan minoritas dan sebagainya. Korban dalam hal ini tidak dapat dipersalahkan, pelaku dan masyarakatlah yang bertanggung jawab. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Hal ini dapat terjadi pada kejahatan tanpa korban seperti pelacuran, judi, narkoba dan sebagainya. Yang bersalah dalam hal ini adalah si korban. Mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian tersebut. Si korban memiliki peranan yang yang cukup besar, yaitu dengan secara tidak sadar menjadikan dirinya diviktimisasi oleh pelaku, sehingga menjadikan si korban menjadi korban atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Misalnya dalam hal ini memberikan kepercayaan terlalu berlebih kepada pelaku (mempercayai pelaku) padahal pelaku tersebut merupakan orang baru dan si korban belum mengetahui secara jelas mengenai identitas pelaku. Dengan memberikan kepercayaan berlebih tersebut maka si korban akan dengan mudah dijadikan oleh pelaku sebagai korbannya. Apabila kita melihat proses terjadinya suatu kejahatan dalam hal ini kasus pencurian yang telah disebutkan, si pelaku telah berjanji dengan korban untuk bertemu di suatu tempat dan setelah bertemu pelaku menunggu korban lengah terhadap barang-barang bawaannya. Ternyata pelaku diajak korban menuju kediamannya untuk bermalam serta
19
melakukan hubungan yang dimana suka sama suka, setelah si korban tertidur dengan lelap barulah si pelaku melancarkan aksinya dan pergi meninggalkan korban. Dalam hal ini peranan korban terlihat dalam kejahatan yang di lakukan oleh pelaku, karena dengan mudahnya mempercayai pelaku dan akibat ketidak hati-hatian dari si korban sehingga menjadikan si korban di viktimisasi oleh pelaku. padahal apabila dipikir secara logika, seharusnya korban lebih waspada karena si pelaku merupakan orang yang baru ia temui tanpa ia ketahui bagaimana perilakunya.
20
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan di atas, dalam hal tindak pidana pencurian dengan pemberatan, peran korban adalah karena korban memberikan kepercayaan terlalu berlebih kepada pelaku (mempercayai pelaku) padahal pelaku tersebut merupakan orang baru dan si korban belum mengetahui secara jelas mengenai identitas pelaku. Dengan memberikan kepercayaan berlebih tersebut maka si korban akan dengan mudah dijadikan oleh pelaku sebagai korbannya. 3.2 saran
Dalam segala kegiatan sudah sewajarnya kita menaruh kewaspadaan serta lebih berhati-hati sebelum melakukan sesuatu. Saat bertemu dengan kenalan baru yang dikenal melalui sosial media, kita jangan langsung terlalu mempercayainya. Memang kita harus cepat mengakrabkan diri, namun ada baiknya kita tetap waspada
21
DAFTAR PUSTAKA Sumber Buku:
Gosita , Arif . Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2002
Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 2007 Yulia, Rena. Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan . Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010 P.A.F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,. 1997
Mulyadi, Lilik, 2004, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi, Jakarta : Djambatan.
Internet Ari
Sandita
Murti. Tiga
Bulan
Pacaran,
Pria
Ini
Dikibuli
Kekasih
Sejenis.
https://metro.sindonews.com/read/1202354/170/tiga-bulan-pacaran-pria-inidikibuli-kekasih-sejenis-1493870689
22
