CONTOH KASUS KONFLIK KEPENTINGAN Kasus 1 Penyalahgunaan Jabatan Atau abuse Of Offie! "an Pelangga#an Ke$e#ayaan Publi%
Masalah yang sering timbul di indonesia adalah tentang penyalahgunaan jabatan. Misalnya seorang anggota legislatif terpilih menjalankan sebuah bisnis di kota A. Di kota tersebu tersebutt ia memili memiliki ki seoran seorang g teman teman dekat dekat yang yang merupa merupakan kan istri istri seorang seorang kepala kepala polisi polisi.. Anggota Anggota legislatif legislatif ini memberikan memberikan sejumlah pinjaman uang kepada kepada seorang seorang pedagang pedagang yang memiliki memiliki toko di kota tetangga. Karena menderita sakit, pedagang tersebut terlambat dalam melunasi pinjamannya. Anggota legislatif tersebut kemudian meminta bantuan kepada teman dekatnya untuk meminta bantuan suaminya yang menjabat sebagai kepala polisi agar bisa memb memban antu tu mend mendap apatk atkan an uang uang yang yang telah telah dipi dipinj njam amka kann nnya ya.. Kepa Kepala la Poli Polisi si kemu kemudi dian an memerin memerintah tahkan kan salah salah seoran seorang g bawaha bawahanny nnyaa secara secara tidak tidak resmi resmi dan tanpa tanpa menjela menjelaska skan n alasannya untuk membuat pedagang yang meminjam uang pada anggota legislatif merasa tidak nyaman (memberikan ancaman. Pedagang tersebut sebenarnya tidak pernah memiliki catatan catatan krimin kriminal al ataupu ataupun n melaku melakukan kan tindak tindakan an melangg melanggar ar hukum. hukum. Petuga Petugass polisi polisi yang yang dituga ditugaskan skan kemudi kemudian an menghu menghubun bungi gi dan menyaran menyarankan kan pedaga pedagang ng tersebu tersebutt untuk untuk segera segera melunasi pinjamannya. Permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan karena Konflik kepentingan yang yang terjadi terjadi dikasu dikasuss ini adalah adalah antara antara kepent kepenting ingan an publik publik dan kepent kepenting ingan an pribad pribadii dari dari seor seoran ang g Kepa Kepala la Poli Polisi si.. Kepa Kepala la Poli Polisi si ters terseb ebut ut tela telah h meny menyal alah ahgu guna naka kan n fung fungsi si dan dan wewena wewenangn ngnya ya dalam dalam melind melindung ungii masyarak masyarakat at untuk untuk menyena menyenangk ngkan an istri istri dan temann temannya ya,, seoran seorang g anggot anggotaa legisla legislatif. tif. Kepala Kepala polisi polisi telah telah mengha menghancu ncurka rkan n keperca kepercaya yaan an masyarak masyarakat at terhadap institusi dan pelayanan publik yang dijalankannya. !ehingga perlindungan yang seharusnya diberikan kepada semua masyarakat menjadi perlindungan dan pelayanan pada pihak tertentu saja. !elain itu Kepala Polisi tersebut juga telah memberikan perintah tidak resmi yang melanggar aturan kepada anak buahnya. "indakan#tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondis kondisii yang yang mengan mengandun dung g konfli konflik k kepent kepenting ingan an tersebu tersebutt dapat dapat dikelo dikelola la dengan dengan baik$ baik$ %awabannya yaitu, dalam kasus ini terlihat bahwa penggunaan fungsi, jabatan, wewenang dan instansi untuk kepentingan pribadi harus dihindari. Kepercayaan publik terhadap penegak peraturan tidak boleh dirusak. &ungsi pengawasan dan dan pembentukan integritas petugas Publik perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Dalam kode etik pegawai publik dicantumkan pelarangan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. "indakan "indakan terhadap pelanggaran juga perlu sanksi yang memberikan efek jera dan langkah'langkah langkah'langkah hukum.
Kasus & POST'E(PLO)(ENT
!ebuah bank diduga secara kuat melakukan penyelewengan operasional karena melakukan penggembungan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR)'nya. Pada bulan April ))*, bank tersebut mendapat peringatan dari +ank !entral agar membenahi operasional perbankan mereka sehingga rasio kecukupan modal mencapai minimal -. "iba' tiba, sejak !eptember ))*, A/ bank tersebut dinyatakan telah berhasil mencapai *)-. !uatu kondisi yang sungguh luar biasa dan menakjubkan tetapi tampak tidak rasional. Pada bulan Desember ))* penggembungan A/ baru terkoreksi setelah dilakukan rekonsiliasi nilai sertifikat reksadana antara catatan +ank !entral dan +adan Penanaman Modal. &akta yang harus dicermati adalah keberadaan auditor +ank !entral. %angka waktu temuan itu, yakni antara Mei sampai dengan Desember mengindikasikan adanya penggunaan prosedur audit yang tidak standar oleh auditor +ank !entral selama jangka waktu tersebut. Dalam kasus ini, jajaran komisaris merupakan pihak yang paling mendapat sorotan mengingat tugasnya melakukan kontrol bagi manajemen agar tidak melakukan penyimpangan moral. Apalagi komisaris utama dari bank tersebut adalah mantan pejabat +ank !entral. permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan, karena Kehadiran mantan pejabat bank sentral sebagai komisaris bank mengakibatkan konflik kepentingan dengan proses pengawasan dan pembinaan oleh bank sentral. Dalam kasus ini, kehadiran mantan pejabat bank sentral sebagai komisaris utama diduga menghambat pengawasan dan independensi bank sentral. Apa tindakan#tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengandung konflik kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik$ %awabannya yaitu, +ank sentral harus memelihara integritasnya dalam proses pemeriksaan dari bank yang bermasalah dan tidak memberikan toleransi kepada komisaris atau mantan pejabat bank sentral yang terbukti memimpin bank yang bermasalah.
Konflik kepentingan diatas merupakan bukti dari akar masalah integrasi nasional karena kerterpurukan wajah hukum di 0ndonesia dipicu oleh berbagai persolan dalam negeri
seperti, gejolak sosial, politik, ekonomi dan agama, serta lemahnya wibawa institusi penegakan hukum dan lemahnya komitmen pemerintah dalam melakukan refomasi hukum yang berakibat pada merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum di 0ndonesia. Konflik kepentingan terjadi di atas karena penyalahgunaan posisi atau wewenang yang dimilikinya, dan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja. Konflik kepentingan ini erat hubungannya dengan aspek kepercayaan, karena dapat mengurangi kepercayaan terhadap seseorang atau suatu profesi tersebut. Konflik kepentingan adalah celah awal terjadinya korupsi (penyelewengan Konflik kepentingan lebih banyak didominasi oleh kelompok'kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat, yang mana sedikit banyak memengaruhi opini publik.Pengaruh kuat kelompok'kelompok kepentingan ini akan melemahkan kepentingan mayoritas warga negara yang tidak kuat secara finansial , dan cenderung akan mengabaikan kualitas pelayanan publik. Pengabaian terhadap hak'hak sipil, konflik antara warga, pelanggaran 1AM, degradasi moral, kasus'kasus kesusilaan yang melibatkan pejabat penyelenggaraan negara dan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power oleh lembaga negara termasuk institusi penegakan hukum. 1al ini dibuktikan dengan kasus'kasus koropsi seperti kasus bank century, kasus wisma atlit dan 1ambalang, terjadi mafiah peradilan, keberpihakan hukum hanya kepada masyarakat elit, ketidakadilan yang didapatkan dari masyarakat kecil yang tidak dan kasus lainnya yang tidak disebutkan satu persatu. 1al tersebut menunjukkan betapa hukum gagal menangani berbagai probelem sebagaimana pada waktu tertentu dalam sejarah suatu bangsa perjalanan hukumnya akan memasuki suatu mementum yang tidak nomral. !ebab itu diperlukan perubahan'perubahan dalam hukum guna merespon dan mengikuti perubahan' perubahan sosial. setuasi seperti ini diperluakan suatu terobosan hukum dalam mewujdukan hukum 0ndonesia yang lebih maju dan berwibawa. 0ndonesia dengan konsep negara hukumnya, menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai'nilai hukum yang tertinggi yang tercantum dalam nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan yang dihiasi dengan nilai'nilai keadilan dan keadaban, nilai persatuan, nilai kearifan dalam berdemokrasai dan nilai'nilai kesosialan. 2ilai'nilai tersebut tidak akan terjawantahakan dalam kehidupan bernegara apabila pemerintah tidak mempunyai komitmen untuk menegakkannya, terutama lemabaga penegakan hukum.
3embaga peradilan misalnya, banyak mendapat tekanan dan kritikan dari berbagai kalangan masyarakat yang dianggap tidak fair dan tidak berpihak kepada kebenaran, bahkan secara subyektif tidak berpihak keapda masyarakat kecil, dan tidak bertanggungjawab sebagai pintu terakhir keadilan dan kebenaran. Padahal masyarakat mengharapkan agar lembaga peradilan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. 1arapan masyarakat ini terwujud jika lembaga peradilan itu benar'benar independen, tidak terusik oleh kekuasaan baik dari lembaga eksekutif, legislatif maupun dalam instirusi peradilan itu sendiri. Di semping itu persoalan moral, iman, akhlak berupa sifat kejujuran, kewaspadaan, kehati'hatian, amanah dan tanggung jawabnya kepada "uhan harus dijiwai oleh setiap penegakan hukum.
